IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI PENGELOLAAN PELABUHAN (Studi Kasus di PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia III Cabang Tanjung Perak Surabaya)

Kebijakan dan Manajemen Publik

ISSN 2303 - 341X

Volume 1, Nomor 1, Febuari 2013

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI PENGELOLAAN PELABUHAN (Studi Kasus di PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia III Cabang Tanjung Perak Surabaya)

Barada Giyantana1 Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga

Abstract Efficiency of the ports in Indonesia is relatively poor. The role of government should be the regulator, was doubled by PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Branch of Tanjung Perak Surabaya as State Owned Enterprises that manage and organize activities of the port. Accommodative harbor are led to the restructuring of harbor arrangement. The government has tried to provide legal certainty for the management of the port by issuing basic law through Act Number 17 year of 2008 on voyage. This research use qualitative methods with type research type is descriptive. The selection of informants done by purposive sampling and than developed by using snowball techniques. The data obtained through observation and process of interview, and take advantage from the source document data and online data search. The validity of the data was tested through triangulation of data sources so that the data presented is valid. Analysis and interpretation of the data is done by reviewing all available data obtained through indepth interviews and using the data document source, and defines a set of data relationships.The results obtained in this study indicate that the achievement of the implementation of the restructuring policy in the identification of the separation of the role of Pelindo III Tanjung Perak Surabaya present status as a Business Entity port terminal operators, and regulators in the function played by the Port Authority as a government representative to oversee activities in the area of Tanjung Perak harbor Surabaya after the separation of roles and then the emergence of the new Port Business Entity that is ready to compete with Pelindo III Tanjung Perak as a terminal operator in the port management activities. Factor that really affect or factors are less support to support this policy is a factor of human resources good possessed by Pelindo III Tanjung Perak Surabaya as operators and otortitas port as regulator is implementer of management policies new port.

Key words: the implementation of public policy, restructuring, management of port

Pendahuluan Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang memiliki wilayah teritorial berupa perairan yang memiliki ribuan pulau dari Sabang sampai Marauke dan letak Indonesia yang sangat strategis yaitu terletak diantara dua benua Asia dan Australia serta berada di antara dua samudra Pasifik dan Hindia. Sebagai negara kepulauan kegiatan pelayaran sangat diperlukan untuk menghubungkan antar pulau pemberdayaan sumberdaya kelautan, penjagaan wilayah laut, penelitian kelautan dan lainnya, untuk mendukung kegiatan pelayaran tersebut maka diperlukan pelabuhan. Pengelolaan jasa kepelabuhan dilakukan oleh PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia sebagai perusahaan BUMN yang terbagi dalam empat wilayah pengelolaan, yaitu I–IV meliputi Medan, Tanjung Priok, Tanjung Perak dan Makasar, seperti yang ditegaskan dalam pasal 33 ayat (1) dan (2) PP. No. 69 Tahun 2001, sedangkan pelimpahan pengusahaan pelabuhan, yaitu PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia diatur dalam Pasal 26 UU No. 21 tahun 1992 tentang pelayaran (Elfrida Gultom 2007: 8-9). Efisiensi penyelenggaraan pelabuhan–pelabuhan di Indonesia sampai saat ini relatif masih buruk, karena pencampuradukan fungsi ini telah menyebabkan tersendatnya perkembangan kepelabuhanan, dan menghambat usaha untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan sasaran–sasaran

pengelolaan pelabuhan seperti peningkatan efisiensi dan peningkatan produktifitas akan sulit tercapai jika peranan antar sub sistem pengelolaan pelabuhan. Peran pemerintah yang seharusnya sebagai regulator, dalam kenyataannya masih diwarnai oleh kepentingan satu badan usaha PT. Pelabuhan Indonesia Persero) selaku Badan Usaha Milik Negara yang mengelola dan menyelenggarakan kegiatan Pelabuhan. Kelambatan operator di terminal–terminal pelabuhan selalu merugikan perusahaan pelayaran karena tidak adanya jaminan kepastian sandar kapal, sering kali kapal harus menunggu berhari -hari yang mengakibatkan biaya di Pelabuhan menjadi tinggi dan biaya bongkar muat di Pelabuhan Indonesia pun terkenal mahal (Elfrida Gultom 2007:10). Oleh karena itu, kepelabuhanan yang akomodatif mengarah kepada restrukturisasi tatanan kepelabuhan yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan utama untuk memperbaiki pengelolaan kepelabuhanan di Indonesia. Restrukturisasi tatanan kepelabuhanan harus diarahkan untuk bertujuan menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dalam kepengusahaan ekonomi di pelabuhan sehingga dapat menarik minat investor, baik asing maupun domestik, untuk menanamkan modalnya di Indonesia iklim persaingan usaha yang sehat akan mampu mewujudkan layanan kepelabuhanan yang modern dan berdaya saing global (pp3.co.id). Untuk mewujudkan itu semua pemerintah

1. Korespondensi Barada Giyantana, Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga, Jl Airlangga 4-6 Surabaya

63


ISSN 2303 - 341X

Volume 1, Nomor 1, Januari 2013

telah berupaya memberikan jaminan kepastian hukum atas pelaksanaan pengelolaan pelabuhan dengan mengeluarkan sebuah pokok hukum melalui Undang– Undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang disahkan oleh DPR pada tanggal 8 April dan dijadikan lembaran Negara pada tanggal 7 Mei 2008 (www.setneg.go.id diakses 30 September 2011). Undang-undang ini merupakan pengganti Undangundang nomor 21 tahun 1992 tentang Pelayaran yang saat ini dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan penyelenggaraan pelayaran di Indonesia. Banyak perkembangan baru dalam bidang kepelabuhan yang diatur dalam UU 17 tahun 2008, misalnya dalam UU Pelayaran baru adanya pemisahan antara fungsi regulator dan operator dalam pengelolaan pelabuhan, yang selama ini berada di satu tangan PT. Pelabuhan Indonesia. Fungsi regulator sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan, yang kemudian dilakukan melalui Otoritas Pelabuhan (OP), sedangkan fungsi operator diberikan kepada perusahaan BUMN (Pelindo) atau perusahaan swasta. Perubahan Undang-undang No.21 Tahun 1992 menjadi UU.No.17 tahun 2008 itu dikarenakan : 1. Untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada swasta untuk berperan dalam penyelenggaraan pelabuhan. 2. Mengakomodasikan otonomi daerah secara proposional. 3. Menghapus monopoli penyelenggaraan di pelabuhan. 4. Menciptakan kompetensi yang sehat dalam penyelenggaraan pelabuhan sehingga terjadi peningkatan efisiensi nasional dan kwalitas pelayanan. 5. Menampung perkembangan angkutan multimoda. 6. Transportasi perkembangan pelaksanaan tugas dan oleh aparatur pemerintah. 7. Menampung perkembangan teknologi dan perkembangan ketentuan internasional. PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia III cabang Tanjung Perak Surabaya yang merupakan Pelabuhan terbesar ke dua setelah Pelindo II Tanjung Priok adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam sektor perhubungan yang diberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola pelabuhan umum pada wilayah provinsi yang meliputi wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat dan Nusa TenggaraTimur. PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki kantor pusat yang terletak di Surabaya (pp3.co.id. diakses 30 April 2011). Sebagai pelabuhan terbesar ke dua di Indonesia, kegiatan di Tanjung Perak begitu padat dari mulai kedatangan kapal hingga begitu cukup banyaknya perusahaan bongkat muat yang ingin bongkar muat di wilayah Tanjung Perak, dan terlihat dari mitra kerja, pelanggan dan pengguna jasa di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Selain mitra kerja, pengguna jasa di Pelabuhan Tanjung Perak juga terdapat Perusahaan64

64

perusahaan Bongkar Muat (PBM) yang melakukan kerjasama atau kegiatan di Pelabuhan Tanjung Perak, berikut nama-nama perusahan PBM yang ada di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya: Tabel 1 Perusahaan Bongkar Muat (PBM) di Pelabuhan Tanjung Perak No. Nama

Alamat

Telepon

1

PT Sarana Bandar 100 A Nasional

Gudang

Jl. Jamrud 5

(031) 3291724

2

PT Adiparwa Baruna 100 B Sejahtera

Jl. Tanjung (031) Perak Timur 3291494 544

3

PT Garbantara 101 A Citra Bahari


4

PT Berkah 101 B Sarana Inti


5

PT Dwipahasta Jasa Perak

Jl. Tanjung (031) 334 Perak Barat 5 453

6

PT Trijasa Dermaga 102 B Zamrud

7

PT Ayodya 103 - 105 Jl. Berlian 2 Graha

8

PT Astarika 106 Stuwarindo


9

PT Bintang Upaya 107 Samudra


10

PT Adhiguna 108 Putera

Jl. Kalimas (031) Baru 192 3291180

11

PT Cipta Satria 119 Stuwarindo

Jl. Tanjung (031) Perak Timur 3292545 512 C.10

12

PT Mitra Dermaga 121 B Emas

Jl. Tanjung (031) 336 Layar 4D 907

13

Jl. Tanjung PT Agung (031) 122/ 123 Perak Timur Jaya Prasetya 3292545 512

14

PT Anugerah Smudra 308 Mandiri

Jl. Kalimas (031) Baru No.99 3287208

15

PT Pelita Bandar 126 Nasional

Jl. Tanjung (031) Perak Barat 3294237 437

16

PT Mitra Dharma 302 Laksana

Jl. Alon-alon 031) 329 Priok 27 1405

17

PT Tanto 303 Karya Utama

Jl. Tanjung (031) Perak Barat 41 392

18

PT Dharma Lautan 405 A Nusantara

Jl. Prapat (031) Kurung 2 3299248

19

PT Catur Hasga 406 Stuwarindo

l. Tanjung (031) Perak Timur 3299248 564

20

PT Tareran 500 Permai


102 A

Jl. Teluk (031) Lampung 2 3291020 (031) 329 014

33


ISSN 2303 - 341X

Volume 1, Nomor 1, Febuari 2013 21

PT Siantan 501 A Windu

Jl. Rajawali 14

22

PT Tirta Sena 501 B Sejati

Jl. Tanjung (031) 249 Perak Timur 89 104

23

PT Mitra 503 Pasific

Jl. Karet 104

24

PT Karya 121 A Sarana Utama

Jl. Tanjung (031) 329 Perak Timur 156 530

25

PT Sakti

Jl. Kumai 102

Bahari

502

(031) 335 831

(013) 333 989

Teluk (031) Barat 3293597

PT Mitra Jl. Tanjung (031) Dermaga 125 Perak Barat 3293273 Timur 2472 Sumber : Tercatat di Divisi Pelayanan Kapal Pelindo III Tanjung Perak Surabaya 2012 26

Begitu banyaknya perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan di wilayah Tanjung Perak membuktikkan bahwa kegiatan di pelabuhan Tanjung Perak yang dikelola atau pemilik lahan adalah Pelindo III Tanjung Perak Surabaya selaku BUMN sangat padat sebagai Pelabuhan terbesar kedua di Indonesia. PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia III cabang Tanjung Perak Surabaya yang menjalankan bisnis ini sebagai penyedia fasilitas jasa kepelabuhanan, memiliki peran kunci untuk menjamin kelangsungan dan kelancaran angkutan laut, sehingga dengan tersedianya prasarana transportasi laut yang memadai tersebut akan mampu menggerakkan dan menggairahkan kegiatan ekonomi negara dan masyarakat khususnya untuk wilayah Surabaya. Pelindo III Tanjung Perak Surabaya tersebut juga dituntut untuk bisa bersaing dengan pihak-pihak swasta dalam bidang operator karena menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran memungkinkan operator-operator swasta untuk ikut berperan dalam bidang operator pelabuhanpelabuhan di Indonesia dan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada sektor swasta atau perusahaan bongkar muat swasta untuk berpartisipasi dalam pengadaan dan pengoperasian fasilitas pelabuhan. PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia III Tanjung Perak Surabaya melalui perwakilan dari pemerintah pusat membentuk Otoritas Pelabuhan (OP) yang bertujuan untuk mengawasi kegiatan kepelabuhan khususnya yang ada di wilayah Pelabuhan Tanjung Perak ([email protected]). Penelitian ini mencoba melihat implementasi kebijakan restrukturisasi pengelolaan pelabuhan Indonesia yang terjadi pemisahan peran antara operator dan regulator. Maka, fokus dan lokus penelitian ini adalah implementasi kebijakan restrukturisasi pengelolaan pelabuhan Indonesia di PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia III Cabang Tanjung Perak Surabaya dan faktor-faktor yang dapat menjelaskan implementasi kebijakan restrukturisasi pengelolaan pelabuhan. Alasan pemlihan lokus di PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia III CabangTanjung

Perak Surabaya ini karena merupakan pelabuhan terbesar kedua dan merupakan pelabuhan pusat Inonesia III yang memiliki Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya. Permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimanakah implementasi kebijakan restrukturisasi pengelolaan pelabuhan Indonesia dan faktor-faktor apakah yang dapat menjelaskan implementasi kebijakan restrukturisasi pengelolaan pelabuhan Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan implementasi kebijakan restukturisasi dan faktor-faktor yang dapat menjelaskan implementasi kebijakan restrukturisasi pengelolaan pelabuhan. Manfaat penelitian ini secara akademis adalah diharapkan menjadi pengembangan lebih lanjut bagi pengkaji implementasi kebijakan restrukturisasi pengelolaan pelabuhan Indonesia berdasarkan UU No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Manfaat penelitian ini secara praktis adalah memberikan manfaat serta informasi kepada pihakpihak yang terkait khususnya kepada pelaksana pengelolaan pelabuhan dalam kebijakan UU 17 2008. Implementasi Kebijakan Restrukturisasi Pengeloaan Pelabuhan Indonesia Kerangka konseptual adalah kesimpulan dari tinjauan pustaka yang berisi tentang konsep-konsep teori yang dipergunakan atau berhubungan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam penelitian ini disusunlah kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan antar konsep yang akan diteliti, yaitu tentang implementasi kebijakan restrukturisasi pengelolahan pelabuhan. Susunan antar konsep dalam kerangka teoritik dalam penelitian ini yaitu, Kebijakan Publik yang menjelaskan tentang bagaimana kebijakan yang di terapkan dalam restrukturisasi pengelolaan pelabuhan. Kebijakan Publik dalam kerangka ini menjelaskan beberapa point, antara lain menjelaskan tentang pengertian kebijakan publik yang dijelaskan oleh beberapa ahli, bentuk kebijakan publik, serta jenis kebijakan publik. Selain kebijakan publik , konsep lain dalam penelitian ini yaitu Restrukturisasi, yang dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana perubahan pengelolaan pelabuhan setelah disahkan Kebijakan UU 17 tahun 2008. Restrukturisasi dalam kerangka teoritik ini menjelaskan beberapa point, yaitu pengertian restrukturisasi; kategori restrukturisasi; serta tujuan restrukturisasi Konsep lainnya dalam penelitian ini yaitu Implementasi Kebijakan yang dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana penerepan kebijakan UU 17 tahun 2008 terhadap pengelolaan pelabuhan. Implementasi dalam penelitian ini menjelaskan beberapa point, yaitu pengertian implementasi kebijakan publik menurut para ahli, implementasi kebijakan restrukturisasi, serta model-model dalam implementasi kebijakan.

65


ISSN 2303 - 341X


Selain ketiga konsep tersebut di atas, kerangka teoritik dalam penelitian ini juga menjelaskan tentang pengelolaan Pelabuhan , serta faktor-faktor yang dapat menjelaskan kinerja implementasi kebijakan restrukturisasi pengelolaan pelabuhan. Sehingga dari konsep-konsep yang dijelaskan dalam kerangka teoritik ini dapat menggambarkan hubungan antar konsep yang akan diteliti yang sesuai judul dalam penelitian ini yaitu Implementasi Kebijakan Restrukturisasi Pengelolahan Pelabuhan. Carl Friedrich memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran dan suatu maksud tertentu (Budi Winarno 2012:20). Menurut Thomas R. Dye adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan, Thomas R. Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan dan kebijakan negara tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah dan bukan hanya keinginan para pejabat pemerintah tersebut (Budi Winarno 2012: 20). Tugas implelentasi meliputi kreasi tentang sistem pengiriman kebijakan didesain dengan cara khusus dan diupayakan dengan harapan mencapai tujuan khusus tersebut, jadi kebijakan publik merupakan tujuan dan cara yang diwujudkan dalam program aksi yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan (Mas Roro Lilik Ekowati 2009: 26). Bramantyo Djohanputro mengartikan bahwa Restrukturisasi perusahaan bertujuan untuk memperbaiki dan memaksimalisasi kinerja perusahaan (Djohanputro Bramatyo 2006 : 23). Jadi restrukturisasi dilakukan agar kinerja seuatu perusahaan bisa berjalan secara efektif dan efisien dan juga dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan modern agar dapat bersaing secara global. tujuan restrukturisasi menurut Young Dan Brockbank adalah sebagai berikut (Adler Haymas 2011: 6-7): 1. Meningkatkan efesiensi biaya 2. Memberikan pelayanan lebih baik kepada konsumen, dan 3. Meningkatkan daya saing karyawan dan perusahaan. Sedangkan di sisi lain, Van Meter dan van Horn merumuskan dan mendefinisikan implementasi sebagai: (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan66

66

tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan), tahap implementasi terjadi hanya setelah undang–undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut (Leo Agustino 2008 : 139). Implementasi kebijakan resrtukturisasi pengelolaan pelabuhan ini diwujudkan dan ditetapkan oleh kebijakan pemerintah dalam bentuk peraturan– peraturan yang tertulis dalam bentuk peraturan perundangan dengan merevisi Undang-Undang pelayaran No. 21 tahun 1992 yang sudah tidak relevan dalam penyelenggaraan pelayaran saat ini menjadi Undang–Undang No. 17 tahun 2008 , di mana dalam ketentuan Undang – Undang tersebut peran pelabuhan tidak merangkap lagi sebagai regulator dan operator, tetapi hanya sebagai operator saja yang statusnya sebgai Badan Usaha Pelabuhan. Jika tidak adanya pemisahan peran maka otomatis tidak ada competitor lain yang bisa melakukan kegiatan yang sama dengan PT. Pelabuhan Indonesia selaku BUMN semua kegiatan di lakukan dan di kuasai atau di monopoli oleh Pelindo sebagai yang mengelola Pelabuhan di Indonesia, dan peran pemerintah masih di di kendalikan oleh Pelindo, dimana dijelakan bahwa Ruang Lingkup Restrukturisasi pada UU 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 73 restrukturisasi perusahaan/korporasi yang meliputi: 1) peningkatan intensitas persaingan usaha, terutama di sektor-sektor yang terdapat monopoli, baik yang diregulasi maupun monopoli alamiah; 2) penataan hubungan fungsional antara pemerintah selaku regulator dan BUMN selaku badan usaha, termasuk di dalamnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik. 3) restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, organisasi/ manajemen, operasional, sistem, dan prosedur. Faktor-faktor yang dapat Menjelaskan ImplementasiKebijakan Retrukturisasi Pengelolaan Pelabuhan implementasi kebijakan restrukturisasi pengelolaan pelabuhan yang memisahkan peran Pelindo yang telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah melalui UU Pelayaran Mo.17 Tahun 2008 menggunakan model implementasi dari Van Meter dan Van Horn, yang menjelaskan bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan terlebih dahulu yang dilakukan oleh formulasi kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi kebijakan terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk


ISSN 2303 - 341X


membiayai implementasi kebijakan tersebut (Budi Winarno: 150). Faktor-faktor yang dapat menjelaskan implementasi kebijakan restrukturisasi pengelolaan pelabuhan Indonesia yaitu: faktor tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, disposisi, komunikasi dan lingkungan sosial dan politik.

Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive, dimana informan yang dipilih merupakan pihak yang dianggap paling mengetahui dan memahami tentang permasalahan dalam penelitian ini. Kemudian berkembang dengan menggunakan teknik snowball, dimana pemilihan informan lanjutan dalam rangka penggalian data untuk mendapatkan variasi dan kedalaman informasi diperoleh atas dasar rujukan atau rekomendasi dari key informan. tipe penelitian kualitatif deskriptif, metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi, Pemeriksaaan keabsahan data pada penelitian ini digunakan teknik triangulasi sumber data, teknik analisis menggunakan teknik analisis data kualitatif mengikuti Miles dan Huberman. Analisis ini terdiri dari tiga alur yaitu: (a) reduksi data, yang diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, (b) Penyajian data dilakukan dengan menggunakan bentuk teks naratif, (c) penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dilakukan pemaparan serta interpretasi secara mendalam. Implementasi Kebijakan Restrukturisasi Pengelolaan Pelabuhan Indonesia di PT.(Persero) Pelabuhan Indonesia III Cabang Tanjung Perak Surabaya Implementasi kebijakan merupakan tahapan sebagai proses untuk mewujudkan tujuan kebijakan yang juga merupakan tahapan penting dalam kebijakan, seperti Grindle yang menyebutkan bahwa tahapan implementasi merupakan proses untuk tahapan jembatan antara dunia konsep dengan dunia realita (Erwan Agus 2012: 65). Implementasi kebijakan resrtukturisasi pengelolaan pelabuhan dilalui melaluhi tahap kebijakan yang memisahkan peran dari Pelindo III Tanjung Perak Surabaya yang tadinya menjadi Badan Usaha Penyelenggaraan Pelabuhan Umum, namun sekarang menjadi Badan Usaha Pelabuhan. Pemisahan peran merupakan outpun dari hasil kebijakan. Implementasi kebijakan tersebut secara sederhana menggambarkan tingkat pencapaian tujuan kebijakan, hasil-hasil kebijakan yang diperoleh melalui serangkaian proses implementasi tersebut secara nyata mampu mewujudkan tujuan kebijakan yangtelah di

tetapkan (Erwan Agus 2012: 66-67).Tujuan dari Kebijakan restrukturisasi pengelolaan pelabuhan Indonesia yang berdasarkan UU No.17 Tahun 2008 Tentang pelayaran bertujuan unutk menciptakan persaingan yang sehat dalam kegiatan kepelabuhan dan juga memperbaiki pelayanan di Pelabuhan Tanjung Perak,serta agar perusahaan BUMN PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Tanjung Perak Surabaya dapat bersaing dan tumbuh berkembang. Dalam keadaan normal, perusahaan perlu melakukan pembenahan dan perbaikan supaya dapat terus unggul dalam persaingan (Adler Haymas 2011: 4-5). PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Tanjung Perak Surabaya sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP) setelah adanya kebijakan restrukturisasi dan pasca penerapan UU No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, mendapat izin melakukan kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhanan dari Menteri Perhubungan. Hal ini terkait dengan peraturan pada pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan yang mengatur bahwa Badan Usaha Pelabuhan dalam melakukan kegiatan usahanya wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Menteri Perhubungan untuk BUP di pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul. Restrukturisasai yang dilaksanakan oleh Pelindo III Tanjung Perak Surabaya termasuk kategori jenis restrukturisasi portofolio, restrukturisasi portofolio merupakan kegiatan penyusunan portofolio perusahaan supaya kinerja perusahaan menjadi semakin baik yang termasuk ke dalam portofolio perusahaan adalah setiap aset, lini bisnis, divisi, unit usaha atau SBU (Strategic Business Unit), maupun anak perusahaan (Adler Haymas 2011: 9-10). Sedangkan pengertian dari restrukturisasi BUMN adalah upaya peningkatan kesehatan BUMN atau perusahaan dan pengembangan kinerja usaha melalui sistem baku yang biasa berlaku dalam dunia korporasi. (Adler Haymas 2011: 4-5). Dalam UU No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran khususnya pasal 91 dinyatakan pada ayat (1) bahwa kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan sesuai dengan jenis izin usaha yang dimilikinya. Dilanjutkan pada ayat (2) bahwa kegiatan pengusahaan yang dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk lebih dari satu terminal (Ferli Zulhendri 2010: 42-43). Penyelenggaraan kepelabuhan di Tanjung Perak Surabaya yang diatur dalam peraturan Undang– Undang dan Peraturan Pemerintah, membuktikan bahwa kepelabuhan ketermasuk sebagai sebuah

67


ISSN 2303 - 341X


kebijakan. Hal ini sesuai dengan pandangan George C. Edward III dan Ira Sharkansky, yang menyatakan bahwa kebijakan publik bisa berbentuk peraturanperaturan perundangan-perundangan yang dibuat oleh pemerintah (Riant Nugroho 2011: 94). kebijakan restrukturisasi pengelolaan Pelabuhan adalah termasuk dalam kategori bentuk kebijakan yang bersifat umum atau mendasar, karena dalam implementasi kebijakan pengelolaan pelabuhan dilaksanakan atau diterapkan berdasarakan Undang –Undang, yaitu Undang–Undang baru no. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Kebijakan Umum adalah kebijakan adalah mendasarkan kepada (peraturan Undang–Undang, Peratutan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah) (Riant Nugroho 2011: 104). Faktor-faktor yang dapat Menjelaskan Implementasi Kebijakan Restukturisasi Pengelolaan Pelabuhan di PT (Persero)Pelabuhan Indonesia III Cabang Tanjung Perak Surabaya Faktor-faktor yang dapat menjelaskan implementasi kebijakan restrukturisasi pengelolaan pelabuhan Indonesia yaitu: faktor tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, disposisi, komunikasi dan lingkungan sosial dan politik. Tujuan dari kebijakan restrukturisasi dalam pengelolaan Pelabuhan Indonesia adalah menciptakan profesionalisme pengelolaan pelabuhan dengan menetapkan fungsi yang tegas dari instansi pemerintah, penyelenggara pelabuhan (BUP) dan PBM agar terciptanya persaingan yang sehat dalam kegiatan kepelabuhan. Kemudian dilakukan pemisahan yang tegas antara fungsi pokok dan fungsi usaha penunjang guna mempertegas pemisahan antara otoritas kepelabuhanan dan pengelola pelabuhan. Dan itu jelas telah di atur berdasarkan UU No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan PP No 61 tahun 2009 tentang kepelabuhan. Sekaligus membuka kesempatan lebih luas bagi swasta agar tercipta kompetisi yang sehat, menurut Young Dan Brockbank tujuan suatu perusahaan melakukan restrukturisasi adalah meningkatkan efektifan kinerjas dan meningkatkan daya saing perusahaan agar teciptanya persaingan usaha yang sehat (Adler Haymas 2011: 9). Kuantitas Sumber daya yang ada pada Pelindo III Tanjung Perak Surabaya dan Otoritas Pelabuhan sama-sama mengalami kekurangan, hal ini dikarenakan banyaknya tugas pokok dari masing-masing peran yaitu peran Pelindo III Tanjung Perak sebagai BUP selaku terminal operator dan OP sebagai regulator, dan untuk menunjang kegiatan kepelabuhan dalam masingmasing peran sangatlah kurang.

68

68

Jumlah keseluruhan pegawai Pelindo III Tanjung Perak 459 pegawai yang ditugaskan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jumlah untuk keseluruhan pegawai Otoritas Pelabuhan 82 pegawai yang rata-rata lususan S1. Menurut Van Meter dan Van Horn, yang menyatakan bahwa agar implementator bisa menjalankan kebijakan secara efektif maka sumber daya yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya pendukung khususnya sumber daya manusia sangat dibutuhkan. Sumber daya disini meliputi: a) Staf yang cukup dalam hal kuantitas dan kualitas (Leo Agustino 2008: 142.). Sedangkan untuk kualitas pada Pelindo III Tanjung Perak dan Otoritas Pelabuhan cukup baik karena kualitas pegawai bekerja berdasarkan seleksi sesuai dengan kemampuan masing-masing, dan adanya metode untuk meningkatkan kualiatas pegawai. Seperti yang terjadi di Pelindo III Tanjung Perak Surabaya adanya pelatihan khusus untuk pegawai lapangan untuk bisa memiliki surat ijin operator dan untuk pegawai kantor adanya penyekolahan ke dalam maupun luar negeri untuk lebih memahami kepelabuhan secara luas, kegiatan menyekolahkan pegawai untuk meningkatkan kualitas juga di lakukan oleh Otoritas Pelabuhan yang sebenarnya latar belakang pendidikan pegawai OP ratarata hampir sama yaitu S1 dan juga adanya metode untuk meningkatkan pegawai yaitu dengan menyekolahkan pegawainya untuk mendaptkan gelar yang lebih tinggi dari pada sebelumnya. Menyekolahkan pegawai atau memberikan pelatihan khusus bertujuan untuk meningkatkan kualitas agar proses kinerja bisa berjalan sesuai dengan prosedur. Hal yang sama menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn, keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat bergantung dari kemampuan para pelaksana untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, finansial, dan waktu. Ketiga sumber daya tersebut harus tersedia dan dimanfaatkan secara seimbang (Leo Agustino 2008: 142). Sebagaimana yang dikemukan oleh Van Horn dan Varn Meter bahwa selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadiperhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan (Leo Agustino 2008: 142). Hal tersebut juga terjadi di kegiatan kebelabuan Tanjung Perak Surabaya, dengan adanya kebijakan restrukturisasi pengelolaan pelabuhan membuat adanya pemisahan peran, dimana peran Pelindo III Tanjung Perak Surabaya sebagai operator dan statusnya sebagai BUMN maka dana untuk menunjang kegiatan kepelabuahan sebagai operator berasal dari profit yang di dapat oleh Pelindo III Tanjung Perak itu sendiri, karena BUMN lebih menekankan pada profit oriented, maka dana operasional untuk semua kegiatan berasal dari dana pelindo sendiri. Untuk dana Otoritas Pelabuhan semuanya bersal dari pemerintah pusat, karena status OP adalah regulator yang merupakan perwakilan pemerintah di wilayah Tanjung Perak yang bertanggung jawab langgung oleh Dirjen Perhubungan


ISSN 2303 - 341X


laut.Dalam penyelenggaraan kegiatan kepelabuhan, komunikasi yang baik, lancar, dan dua arah harus selalu dilakukan oleh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan kepelabuhan. Komunikasi dibutuhkan agar tidak terjadi kesalah pahaman diantara pihak –pihak tersebut yang nantinya bisa berujung pada saling melempar tanggung jawab dan kesalahan. Komunikasi harus terjalin antara Pelindo III Tanjung Perak Surabaya sebagai operator terminal, Otoritas Pelabuhan sebagai regulator, dan perusahaan bongkar muat sebagai pengguna jasa kepelabuhan agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif. Menurut Van Horn dan Van Mater) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (implementers) yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana (Leo Agustino 2008: 144). Karakteristrik yang dilaksanakan oleh Pelindo III Tanjung Perak Surabaya sudah sesuai dengan prosedur yang sudah ada karena para omplementor pada Pelindo III Tanjung Perak sudah memiliki pengalaman yang cukup dalam menunjang kegiatan pelabuhan sebagai operator, karena pada dasaranya peran Pelindo III Tanjung Perak sebagai Badan Usaha Penyelenggara Pelabuhan yang tugasnya merangkap menajdi operator sekaligu regulator, karakteristik Pelindo III Tanjung Perak Surabaya yang sekarang menjadi terminal operator telah sesuai dengan SOP (Standart Operating Procedure). Menurut Van Metter dan Varn Horn karakteristik agen pelaksana atau implementator yang tidak akan lepas dari struktur birokrasi, struktur birokrasi dalam pengertian ini adalah karakteristikkarakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang memiliki hubungan, baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki untuk menjalankan kebijakan (Leo Agustino 2008: 143). Tetapi karakteristik yang dilaksanakan oleh Otoritas Pelabuhan belum menyesuaikan dengan struktur birokrasi yang melaksanakan peran sebagai regulator, karena tidak terlaksanakannya standart prosedur operasi karena tugas pokok yang dijankan OP sebagai regulator tidak sesuai dengan pengalaman kinerja pegawai. Kebijakan resturkturisasi dalam pengelolaan pelabuhan di Pelindo III Tanjung Perak Surabaya mendapat dukungan penuh dari kelompok elit yaitu pemerintah pusat dalam hal ini adalah Dirjen Perhubungan Laut, hal ini terbukti peran Otoritas Pelabuhan sebagi regulator yang merupakan perwakilan dari pemerintah dibawahi dan bertanggung jawab kepada Dirjen Perbubungan Laut. Menurut Van Metter dan Van Horn sejauh mana kelompokkelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan (Budi Winarno 2011: 167). Pemahaman akan kebijakan oleh implementor dari Peindo III Tanjung Perak Surabaya yang sekarang

menjadi Badan Usaha Pelabuhan dan lebih menjadi terminal operator sudah tercipta sangat baik karena para peelaksan sudah memahami tujuan dari kebijakan ini dan para implementor tersebut sudah memiliki pengalaman di bidang kepelabuhan, sedangkan dari implementor Otoritas Pelabuhan pada awal taun mengalami kendala, dikarenakan minimnya pengalaman menjalankan peran sebgai regulator. Pemahaman mengenai kebijakan disposisi pelaksana juga melihat pengawasan dalam melaksanakan kebijakan tersebut, menurut Van Metter dan Varn Horn intensitas disposisi implementor, yakni nilai yang dimiliki oleh implementor pengawasan pelaksanaan kebijakan (Budi Winarno 2011: 169). Dalam kegiatan kepelabuhan di wilayah Tanjung Perak pengawasan dilakukan oleh implementor yaitu Otoritas Pelabuhan sebgai regulator yang merupakan perwakilan dari pemerintah pusat yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan di wilayah Tanjung Perak Surabaya. Kesimpulan Berdasarkan hasil temuan data di lapangan yang telah disajikan dan dianalisis sebelumnya, dapat disimpulkan implementasi kebijakan restrukturisasi pengelolaan pelabuhan di Pelindo III Tanjung Perak Surabaya terdapat beberapa kendala dan belum berjalan dengan lancar. Output positif dari kebijakan adalah adanya pemisahan peran dari Pelindo III Tanjung Perak Surabaya yang dulunya merangkap peran menjadi regulator dan operator sebagai penyelenggaraan Pelabuhan Umum tetapi sekarang berubah status menjadi Badan Usaha Pelabuhan selaku terminal opearator yang pelimpahan tugasanya tetap dilaksanakan oleh Pelindo III Tanjung Perak selaku BUMN pada pasa Pasal 34 UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Tujuan dari kebijakan ini adalah menciptakan persaingan yang sehat, persaingan yang dimaksud disini adalah bagaimana meningkatkan pelayanan prima sehingga peningkatan ekonomi akan terwujud, sehingga kapal yang sandar tidak mengalami antrean panjang, tetapi sisi negatif dari kebijakan ini adalah belum adanya kepahaman bersama yang dimaksud tujuan dari kebijakan ini yaitu menciptakan persaingan yang sehat. Dari semua faktor yang dapat menjelaskan implementasi kebijakan hanya faktor sumberdaya yang kurang menunjang dalam kebijakan ini baik Pelindo III Tanjung Perak yang sekarang menjadi Badan Usaha Pelabuhan maupun Otoritas Pelabuhan yang sebagai regulator, hal ini terbukti dengan analisis kebutuhan yang dilakukan oleh Pelindo III Tanjung Perak Surabya yang membutuhkan penambahan pegawai, yaitu 51 untuk pegawai Outsourcing dan penambahan 20 pegawai untuk pegawai tetap. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan di atas saran ditunjukkan kepada pelkasana kebijakan ini yaitu, Pelindo III Tanjung Perak Surabaya sebagai Badan usaha 69


ISSN 2303 - 341X


Pelabuhan dan Otoritas Pelabuhan yang sebagi regulator di wilayah Tanjung Perak Surabaya, maka saran yang bisa diberikan peneliti, yaitu (a) Lebih di perjelas lagi kewenangan Badan Usaha Pelabuhan sebagai Operator dan Badan Otorita Pelabuhan sebagai Regulator, karena Badan Usaha Pelabuhan dalam hal ini PT Pelabuhan Indonesia dan Otoritas Pelabuhan adalah bentukan pemerintah juga Agar tidak terjadi perbedaan persepsi terhadap Undang Undang No. 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran dan yang paling penting menghindari konflik kewenangan antara Otoritas Pelabuhan dan Badan Usaha Pelabuhan dalam hal ini Pelabuhan Indonesia. (b) Untuk sumber daya manusia, harus adanya penambahan pegawai dikarena banyaknya tugas pokok yang dilaksanan di tiap–tiap peran dalam kegiatan kepelabuhan, dan harus lebih selektif untuk perekrutan pegawai di khususkan yang lebih berpengalaman di bidang atau yang berkaitan dengan kegiatan kepelabuhan.

70

70

Daftar Pustaka Adler Haymas, Manurung. (2011). Restrukturisasi Perusahaan:MergerAkuisisidan Konsolidasi, serta Pembiayaannya.Jakarta:PT.Adler Manurung Press. Agus, Erwan. (2012). Implementasi Kebijakan Publik Yogyakarta: Gava Media. Agustino, Leo. (2008). Dasar – Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Bramantyo, Djohanputro. (2006). Restrukturisasi PerusahaanBerbasisNilai.Strategi Menuju Keunggulan Bersaing. Jakarta: PPM. Gultom, Elfrida. (2007). Refungsionalisasi Pengaturan Pelabuhan Untuk Meningkatkan Ekonomi Nasional. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Lilik Ekowati, Mas Roro. (2009). Perencanaan Implentasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program. Surakarta: Pustaka Cakra. Widodo, Joko. (2010). Analisis Kebijakan Publik. Cet III . Malang: Bayu Media. Winarno, Budi. (2012). Kebijakan PublikTeori, Proses dan Studi Kasus. Cet I . Yogyakarta: CAPS. Zulhendri, Ferli. (2010). Undang– Undang Pelayaran. Bandung: Kusindo Mandiri

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI PENGELOLAAN PELABUHAN (Studi Kasus di PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia III Cabang Tanjung Perak Surabaya)

Recommend Documents