LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENGANUGERAHAAN KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK TAHUN 2016 JAKARTA, ISTANA WAKIL PRESIDEN, 20 DESEMBER 2016

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENGANUGERAHAAN KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK TAHUN 2016 JAKARTA, ISTANA WAKIL PRESIDEN, 20 DESEMBER 2016 Yang terhormat, 1. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Jusuf Kalla 2. Para Menteri, 3. Para Pimpinan Lembaga Negara dan LPNK 4. Para Gubernur, 5. Para Pimpinan Lembaga Non Struktural, 6. Para Komisioner Komisi Informasi Pusat dan Provinsi, 7. Para Pimpinan BUMN, 8. Para Rektor, 9. Para Perwakilan Partai Politik Nasional, 10. Para Perwakilan Kelompok Masyarakat Sipil, dan seluruh undangan Assalamualaikum Wr,Wb Selamat pagi dan Salam sejahtera Sebagai umat yang beragama, sudah seharusnya kita mengawali hari dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan YME atas segala Rahmad dan Perkenan-Nya hingga kita dapat hadir di sini dalam acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2016. Bapak Jusuf Kalla dan seluruh undangan yang saya muliakan, Pada kesempatan yang berbahagia ini, ijinkan saya selaku Ketua Komisi Informasi Pusat, menghaturkan terima kasih kepada Bapak Jusuf Kalla, karena pada tahun ini Wakil Presiden RI kembali berkenan menyerahkan secara langsung Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik kepada Badan-badan Publik yang telah menunjukkan komitmennya dalam melaksanakan keterbukaan informasi di badan publiknya. Bapak Jusuf Kalla dan para undangan yang terhormat, Untuk mengefektifkan waktu, maka ijinkan kami menyampaikan intisari hasil dari kegiatan pemeringkatan keterbukaan informasi badan publik tahun 2016 ini yang

secara umum telah mengalami pengembangan dan upaya penyempurnaan tahapantahapan khususnya dari sisi rentang waktu pemantauan agar diperoleh nilai yang obyektif. Penjabaran secara terperinci mengenai definisi, metodologi, tahapan, indikator dan bobot penilaian telah kami bakukan dalam Peraturan Komisi Informasi nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik. Dengan demikian diharapkan secara terbuka Badan Publik akan dapat memahami hal-hal yang menjadi kewajibannya dalam menjalankan keterbukaan informasi publik sebagaimana amanah UU Nomor 14 Tahun 2008. Disamping tahapan, pada tahun ini pula untuk pertama kalinya kami melibatkan beberapa rekan-rekan CSO yang bersedia terjun langsung dalam proses verifikasi. Atas nama KIPusat saya sampaikan penghargaan tinggi dan terima kasih atas dukungan rekan-rekan CSO yang selama ini concern terhadap keterbukaan informasi publik. Sesuai dengan definisi Badan Publik yang tertuang dalam pasal 1 angka 3 UU Nomor 14 Tahun 2008, maka pada tahun ini sejumlah 397 Badan Publik menjadi ruang lingkup kegiatan ini, dengan hasil rekapitulasi Badan Publik per kategori pada tahap I adalah sebagai berikut : Kategori Badan Publik

No

Kirim

Kembali

1

Kementerian

34

24

2

Pemerintah Provinsi

34

20

3

Lembaga Negara&LPNK

43

34

4

Lembaga Non Struktural

77

28

5

BUMN

119

51

6

Perguruan Tinggi Negeri

78

35

7

Partai Politik Nasional

12

10

397

202

Jumlah

51% Tingkat Partisipasi kegiatan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Dari tahun 2013 hingga tahun 2016, dengan didasarkan pada jumlah pengiriman dan pengembalian kuesioner, badan publik yang berpartisipasi dalam kegiatan ini cenderung meningkat yakni pada tahun 2013 sebesar 38%, tahun 2014 sebesar 40% pada tahun 2015 sebesar 47% dan tahun 2016 51%. Hal ini dapat

dijadikan indikasi yang baik bahwa semakin banyak Badan Publik di Indonesia yang melaksanakan UU KIP. Hal penting yang perlu kami sampaikan dihadapan bapak Wakil Presiden adalah bahwa dengan rentang waktu pemantauan selama 9 bulan, data dan fakta menunjukkan bahwa beberapa Badan Publik harus lebih menunjukkan komitmen dan konsistensi dalam menjalankan amanah UU no 14 Tahun 2008. Hal khusus yang kami tekankan dalam impelementasi keterbukaan informasi publik pada tahun ini yakni tentang 5 (lima) “KO” meliputi Komitmen, Koordinasi, Komunikasi, Kolaborasi dan Konsistensi. Ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik tidak dapat hanya dilaksanakan secara instan, namun harus menjadi suatu habbit bagi Badan Publik. Hasil Pemeringkatan : Secara umum dapat kami laporkan bahwa dengan rentang nilai <39 s/d 100 dan dikualifikasikan berupa Badan Publik Tidak Informatif s/d Badan Publik Informatif, rata-rata Badan Publik di Indonesia adalah Badan Publik Cukup Informatif. Secara rinci hasil penilaian self assessment, verifikasi, Verifikasi Lanjutan Acak dan visitasi nilai rata-rata keterbukaan informasi Badan Publik per kategori adalah : 1. Rata-rata keterbukaan informasi Kategori BP Lembaga Negara & LPNK : 85,57, kualifikasi : Menuju Informatif 2. Rata-rata keterbukaan informasi Kategori BP Kementerian : 73,01, kualifikasi : Cukup Informatif 3. Rata-rata keterbukaan informasi Kategori BP Pemerintah Provinsi : 70,68, kualifikasi : Cukup Informatif 4. Rata-rata keterbukaan informasi Kategori BP BUMN : 62,53, kualifikasi : Cukup Informatif 5. Rata-rata keterbukaan informasi Kategori BP Perguruan Tinggi Negeri: 56,00, kualifikasi : Kurang informatif 6. Rata-rata keterbukaan informasi Kategori BP Lembaga Non Struktural : 55,36, kualifikasi : Kurang Informatif 7. Rata-rata keterbukaan informasi Kategori BP Partai Politik Nasional: 17,84, kualifikasi : Tidak informatif Untuk hasil peringkat Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2016 per kategori adalah : 1. Kategori BP Perguruan Tinggi Negeri : a.

Peringkat X, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Univ. Andalas

41,01 (KI)

b.

Peringkat IX, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Univ. Lambung Mangkurat

42,82 (KI)

c.

Peringkat VIII, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Institut Teknologi Bandung Peringkat VII, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Univ. Negeri Malang Peringkat VI, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Univ. Bengkulu

48,73 (KI) 59,96 (KI) 62,28 (CI)

f.

Peringkat V, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Institut Gadjah Mada

75,35 (CI)

g.

Peringkat IV, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Universitas Padjadjaran

76,02 (CI)

h.

Peringkat III, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Institut Pertanian Bogor

78,71 (CI)

i.

Peringkat II, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Univ. Brawijaya

91,93 (MI)

j.

Peringkat I, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Univ. Indonesia

97,92 (I)

d. e.

Keterangan : TI : Tidak Informatif; KI : Kurang Informatif; CI : Cukup Informatif; MI: Menuju Informatif; I : Informatif

2. Kategori BP BUMN : a.

Peringkat X, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Perum Jasa Tirta II

46,02 (KI)

b.

Peringkat IX, dengan nilai Keterbukaan Informasi: PT.INTI Peringkat VIII, dengan nilai Keterbukaan Informasi: PT. LEN Industri

54,05 (KI) 57,06 (KI)

Peringkat VII, dengan nilai Keterbukaan Informasi: PT Kereta Api Indonesia Peringkat VI, dengan nilai Keterbukaan Informasi: PT Bank Tabungan Negara Peringkat V, dengan nilai Keterbukaan Informasi: PT Pelindo III Peringkat IV, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Perum Perhutani

65,27 (CI) 71,42 (CI) 80,27 (MI) 80,64 (MI)

Peringkat III, dengan nilai Keterbukaan Informasi: PT Bio Farma Peringkat II, dengan nilai Keterbukaan Informasi: PT Perusahaan Listrik Negara

81,27 (MI) 82,35 (MI)

Peringkat I, dengan nilai Keterbukaan Informasi: PT Taspen

84,07 (MI)

c. d. e. f. g. h. i. j.


3. Kategori BP Lembaga Non Struktural (LNS) a.

Peringkat X, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Komisi Pengawas Persaingan Usaha

b.

Peringkat IX, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Ombudsman RI

c.

Peringkat VIII, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Komnas HAM Peringkat VII, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Komisi Kepolisian Nasional Peringkat VI, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Peringkat V, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Badan Pengawas Pemilihan Umum Peringkat IV, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura

d. e.

f. g. h.

Peringkat III, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Komisi Pemilihan Umum

i.

Peringkat II, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Peringkat I, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Komisi Pemberantasan Korupsi

j.

43,68 (KI) 47,69 (KI) 49,34 (KI) 58,20 (KI) 62,90 (CI) 66,77 (CI) 68,82 (CI) 77,02 (CI) 86,74 (MI) 86,87 (MI)


4. Kategori BP Lembaga Negara dan LPNK a.

Peringkat X, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

84,39 (MI)

b.

Peringkat IX, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Komisi Yudisial Peringkat VIII, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Peringkat VII, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

86,44 (MI)

c. d. e. f. g. h. i.

88,75 (MI) 89,02 (MI)

Peringkat VI, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Badan Tenaga Nuklir Nasional Peringkat V, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Peringkat IV, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Bank Indonesia Peringkat III, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

89,09 (MI)

Peringkat II, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Mahkamah Konstitusi

94,54 (MI)

91,41 (MI) 93,54 (MI) 93,81 (MI)

j.

Peringkat I, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Arsip Nasional RI (ANRI)

96,67 (MI)


5. Kategori BP Pemerintah Provinsi : a. b. c. d. e. f. g. h.

Peringkat X, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Sumatera Barat Peringkat IX, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Nusa Tenggara Barat Peringkat VIII, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Jawa Tengah Peringkat VII, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Kalimantan Barat Peringkat VI, dengan nilai Keterbukaan Informasi: DKI Jakarta Peringkat V, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Sumatera Selatan Peringkat IV, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Banten Peringkat III, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Kalimantan Timur

i.

Peringkat II, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Aceh

j.

Peringkat I, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Jawa Timur

73,05 (CI) 73,54 (CI) 84,00 (MI) 84,77 (MI) 86,73 (MI) 87,34 (MI) 88,08 (MI) 88,17 (MI) 90,24 (MI) 94,24 (MI)


6. Kategori BP Kementerian : a. b. c.

d. e. f.

g.

Peringkat X, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Kementerian Kesehatan Peringkat IX, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Kementerian Komunikasi dan Informatika Peringkat VIII, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /BAPPENAS Peringkat VII, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Kementerian Pertanian Peringkat VI, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Kementerian Sekretariat Negara Peringkat V, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

84,16 (MI) 85,82 (MI) 86,92 (MI)

Peringkat IV, dengan nilai Keterbukaan Informasi:

92,74

90,31 (MI) 91,97 (MI) 92,06 (MI)

Kementerian Perhubungan

(MI)

h.

Peringkat III, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Kementerian Perindustrian

94,41 (MI)

i.

Peringkat II, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Kementerian Keuangan

95,48 (MI)

j.

Peringkat I, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

95,87 (MI)


7. Kategori Partai Politik Nasional: Pada tahap I, 10 parpol nasional berpartisipasi dalam kegiatan ini, namun hingga berakhirnya tahap II, hanya 4 partai politik nasional yang berhasil secara konsisten dalam keterbukaan informasi publik. a.

Peringkat IV, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Partai Amanat Nasional (PAN)

b.

Peringkat III, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

c.

Peringkat II, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)

d.

Peringkat I, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)

10,70 (TI) 16,73 (TI) 17,94 (TI) 25,97 (TI)


Pada kesempatan yang baik ini kami sampaikan kepada Bapak Wakil Presiden bahwa kedepannya kami sedang menyusun suatu instrumen untuk Indeks Keterbukaan Informasi Indonesia (IKI Indonesia). Indeks ini diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata dalam upaya mencegah korupsi di Indonesia. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan badan publik yang telah berpartisipasi dan berkomitmen terhadap keterbukaan informasi publik. Semoga kedepannya, kerjasama yang telah terjalin baik selama ini akan dapat lebih ditingkatkan. Demikian laporan kami dan mohon kepada Wakil Presiden RI, Bapak Jusuf Kalla untuk berkenan memberikan Penghargaan kepada Badan Publik atas upayanya mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik. Wassalammualaikum, Wr, Wb KETUA JOHN FRESLY .RPLVL ,QIRUP DVL 3XVDW

'LJLWDOO\VLJQHGE\ .RPLVL,QIRUPDVL 3XVDW '1FQ .RPLVL ,QIRUPDVL3XVDW JQ .RPLVL,QIRUPDVL 3XVDWF ,QGRQHVLD O ,'R .,3XVDW RX .,3XVDW H VXVDQWRUL]NL#JPDL OFRP 5HDVRQ,DPWKH DXWKRURIWKLV GRFXPHQW /RFDWLRQ 'DWH

LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENGANUGERAHAAN KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK TAHUN 2016 JAKARTA, ISTANA WAKIL PRESIDEN, 20 DESEMBER 2016

Recommend Documents