Laporan Pelaksanaan Tahapan Pilkada Serantak Riau serta Kendala di Lapangan Oleh: Dr. Nurhamin, MH. (Ketua KPU Provinsi Riau)
Disampaikan pada: “Rapat Koordinasi Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015 di Peovinsi Riau” 10 November 2015 Hotel Aryaduta, Pekanbaru
INDEKS PERMASALAHAN ▫ KEUANGAN DAN ANGGARAN ▫ PARTISIPASI MASYARAKAT, PENDIDIKAN PEMILIH, DAN SOSIALISASI ▫ HUKUM ▫ PEMUTAKHIRAN DATA ▫ ORGANISASI DAN SDM SERTA SPIP
KEUANGAN DAN ANGGARAN PERMASALAHAN
SARAN TINDAK LANJUT
1. Anggaran yang diterima tidak sesuai dengan yang diajukan 2. Dasar hukum penggunaan dan merevisi anggaran Pemilu 3. Penggunaan anggaran Pemilukada 2015 digunakan hingga tahun 2016 4. Anggaran Pemilukada belum termasuk di APBD 2015 5. Apabila dimasukkan dalam APBD-P yang biasanya disahkan pada bulan Oktober maka dapat mengganggu tahapan pemilukada 6. Keterlambatan distribusi dana operasional bagi PPK dan PPS sehingga menghambat penyelenggaraan pemilu yang seharusnya dilanjutkan.
1. Merevisi anggaran sesuai denga prioritas 2. Membahas anggaran bersama komisioner dan sekretariat 3. Menyampaikan laporan keuangan secara periodik (perbulan) 4. Melakukan konsultasi ke KPU Provinsi dan BPKP 5. Adanya upaya Pemda untuk memprioritaskan anggaran pilkada sehingga tidak mengganggu tahapan Pemilukada
Laporan Kecukupan Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak di Sembilan Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2015
Divisi Sosialisasi • Informasi Debat Publik No.
Kabupaten/Kota
Jadwal Debat Publik (Tentatif)
1.
Kuantan Singingi
5 November 2015 (tahap I) dan 4-5 Desember 2015 (tahap 2)
2.
Dumai
5 November 2015
3.
Indragiri Hulu
19 November 2015
4.
Pelalawan
1-2 Desember 2015
5.
Siak
6.
Kep. Meranti
17 November 2015 (tahap 1) dan 1 Desember 2015 (tahap 2)
7.
Rokan Hulu
25 November 2015
8.
Bengkalis
26 November 2015
9.
Rokan Hilir
4 Desember 2015
Menyesuaikan Waktu
ISU Pemantau dan Lembaga Survei
Sosialisasi Pendidikan Pemilih
Partisipasi Masyarakat KPU RI
7
PEMANTAU DAN LEMBAGA SURVEI Pendaftaran pemantau dilaksanakan tanggal 1 Mei sd 2 Nopember 2015 berapa persen pemantau yang sudah mendaftar? Eksistensi dan legalitas lembaga pemantau Masih terdapat lembaga pemantau/survei yang keberadaanya tidak jelas/hanya ada pada saat menjelang pemilihan KPU perlu melakukan verifikasi faktual ..? Sosialisasi tentang lembaga pemantau Masih terdapat lembaga pemantau/survei yang belum memahami aturan pemantauan Minimnya informasi masyarakat terkait pemantau dan aktifitas pemantauan Kesiapan adminitrasi pendaftaran formulir pendaftaran, akreditasi, tanda pengenal, verifikasi faktual
8
PEMANTAU DAN LEMBAGA SURVEI Ruang lingkup/cakupan wilayah pemantauan. untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota mendaftar dan memperoleh akreditasi ke KPU /KIP Kabupaten/Kota bagaimana untuk pemilihan yang bersamaan..? Laporan laporan hasil pemantauan paling lambat 7 hari setelah pelantikan (Pasal 37 huruf o) dan laporan hasil survei paling lambat 15 hari setelah rilis hasil survei (pasal 45) bagaimana dengan yang tidak menyampaikan laporan, sanksi.... ? Dewan etik (Pasal 46 , 47 dan 48) Kapan dewan etik harus dibentuk..? Sistem rekruitmen anggota dewan etik..? Administrasi dan organisasi dewan etik..? Anggaran..?
9
SOSIALISASI materi/alat peraga sosialisasi: Spesifikasi, Konten dan Desain disesuikan dengan kreatifitas dan kearifan lokal Pembuataan dan penggunaan materi sosialisasi disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pemanfaatan medsos (media sosial) dalam sosialisasi Berapa jumlah KPU yang sudah memanfaatkan medsos..? (FB, Twitter, Path, Instagram, BBM, Whatsapp, Line, Wechat, dsb)
10
PERAN PENYELENGGARA PEMILU KPU
KPU Provinsi KPU Kab/Kota
Badan AdHoc
Kebijakan Koordinasi dan Supervisi
Koordinasi dan Supervisi
Implementasi
Implementasi
Implementasi Pelaksana Lapangan
Rekapitulasi Penyelenggara Pilkada Tahun 2015 No
Nama Kabupaten/Kota
PPK
PPS
KPPS
PPDP
1
BENGKALIS
40
465
8,302
1,186
2
INDRAGIRI HULU
70
582
5,894
842
3
KEP. MERANTI
45
303
2,870
410
4
KOTA DUMAI
35
99
3,451
493
5
KUANTAN SINGINGI
75
687
4,662
666
6
PELALAWAN
60
354
4,578
654
7
ROKAN HILIR
75
537
9,247
1,321
8
ROKAN HULU
80
435
6,741
963
9
SIAK
70
393
5,229
747
550
3,855
50,974
7,282
TOTAL
PARTISIPASI MASYARAKAT, PENDIDIKAN PEMILIH DAN SOSIALISASI PERMASALAHAN
1. Partisipasi pemilih 2. Kurang aktifnya petugas dilapangan dalam hal sosialisasi 3. Partisipasi Kelas menengah (Pimpinan daerah, Tokoh Masyarakat, Perseorangan dan Partai Politik) dengan KPU Kabupaten/Kota, PPK, Panwascam, Panwas Kel/desa, Panwas Lapangan
SARAN TINDAK LANJUT
1. Evaluasi metode sosialisasi 2. Pemetaan partisipasi pemilih per Desa 3. Rekrutmen petugas lebih selektif 4. Sosialisasi menggunakan media online, sms center 5. FGD (focus group discussion) bertingkat (Kebupaten, Kecamatan, dan Desa) secara berkala yaitu mingguan atau bulanan
MODEL KAJIAN PEMILIK USAHA Elit partai
Elit Birokrat/Penyeleng gara (KPU, Bawaslu, dan Jajarannya)
Perilaku Pemilih
Wujud Budaya Politik Negara
Elit non Partai (Tokoh masyarakat, Agama ,Adat lokal) MEDIA TNI/POLRI
Partisipasi Politik
TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH 73%
80
70 60
59.32% 61%
55%
62%
50 40 30
PEMILUKADA 2008 PILGUB PUTARAN I 2013
PILGUB PUTARAN II 2013
20
PILEG 2014
10
PILPRES 2014
0
Divisi Hukum • Sengketa DPT sebagai Pengaruh Pilpres bisa memperkuat argumentasi • Tidak masuk di DPT, masih bisa memilih yang berpeluang di DPTb-2 • Banyak lebih dari pembuktian saksi-saksi pemilih yang tidak memiliki KTP domisili 6 bulan • DPTb-2 KTP < 6 bulan, merupakan pelanggaran • Kronologis Rokan Hulu Melaksanakan Rekomendasi dari Panwas untuk KPU Rokan Hulu
Matriks HUKUM PEMETAAN
HUKUM
Calon semua boleh gugat
> 2% berarti tetap diterima
Semua Kabupaten/Kota bisa digugat
-
Meranti dan Jumlah Penduduk • Penduduk • > 250 jiwa 2% • 250-500 jiwa 1,5%
Paslon >2% dari persepsi paslon yang kalah Jumlah penduduk < 2% Seluruh 1,5%
- 2%
HUKUM PERMASALAHAN Menyiapkan jawaban dan alat bukti dalam persidangan di PTTUN dan MK
SARAN TINDAK LANJUT Pelatihan simulasi penanganan sengketa hukum
PEMUTAKHIRAN DATA PERMASALAHAN
SARAN TINDAK LANJUT
1. Masih ditemukan NIK invalid, NKK Invalid, dan Ganda berdasarkan SIDALIH
1. Berkoordinasi dengan Disdukcapil
2. Adanya perusahaan yang menyulitkan dalam melakukan data pemilih
2. Monitoring ke PPK, PPS, Pantarlih
3. Penduduk di daerah perbatasan ada yang masih memiliki 2 identitas kependudukan
3. Sosialisasi ke masyarakat umum
Contoh: Penduduk 5 (lima) desa yang KTP Rokan Hulu, berdasarkan putusan MA dan surat KPU RI Nomor 557/KPU/IX/2015 tentang Penjelasan Status 5 (lima) desa dan batas Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu.
Berdasarkan Surat KPU RI tersebut, Status Wilayah ke-5 (lima) desa tersebut Masuk ke dalam Kabupaten Kampar
Rekapitulasi Daftar Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Sembilan Kabupaten/Kota se Provinsi Riau No
Kabupaten/Kota
Jumlah DPT
Jumlah DPTb-1
TOTAL
1.
Bengkalis
371,002
1,380
372,382
2.
Indragiri Hulu
295,316
80
295,396
3.
Kep. Meranti
140,045
760
140,805
4.
Kota Dumai
170,883
351
171,234
5.
Kuantan Singingi
218,624
-
218,624
6.
Pelalawan
193,747
1,593
195,340
7.
Rokan Hilir
400,107
-
400,107
8.
Rokan Hulu
294,863
-
294,863
9.
Siak
281,104
825
281,929
2,356,955
15,456
2,370,680
TOTAL
ORGANISASI DAN SDM SERTA SPIP PERMASALAHAN
1. Koordinasi dan integritas PPS dengan PPK lemah akibat jarak ibukota kecamatan dengan desa tersebut jauh dan transportasi sulit. 2. Lemahnya SDM Ketua KPPS, petugas PPS tidak dapat mengambil keputusan apabila terjadi permasalahan, tidak kooperatif dan juga sering terjadi miss comunication antara ketua dan anggota PPK dan PPS 3. Tidak optimal mengikuti bimtek sehingga pelaksanaan pemilu kurang maksimal.
SARAN TINDAK LANJUT
1. Menyediakan sarana radio komunikasi 2. Petugas penyelenggara yang melalaikan tugas di evaluasi dan apabila perlu tidak diangkat lagi sebagai penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. 3. Penguatan bimtek berupa menerapkan metoda bimtek yang paling tepat untuk PPS desa tersebut.
Divisi Teknis Penyelenggaraan • Jadwal Kampanye Terbuka ▫ 5 November 2015, Kota Dumai dan Kabupaten Kuansing Melakukan Debat Publik
• Kendala ▫ Jadwal Debat Publik selanjutnya ▫ Cuti Pejabat dan PNS terkait
LAPORAN PENGADAAN BARANG/JASA PILKADA SERENTAK TAHUN 2015 SE PROVINSI RIAU •
1. KAB. ROKAN HILIR No
Paket Pengadaan KAB. ROKAN HILIR
•
Kegiatan
Pagu (RP)
Perusahaa n Pemenang
Waktu
Mulai
Selesai
1.
Alat Peraga Kampanye
Barang Cetakan dan Penggandaan
2.097.430.390
CV. Anton Natuna
1/9/2015
15/9/2015
2.
Cetak Surat Suara 2. Kota Dumai
Barang cetakan dan Penggandaan
460.977.825
CV. Anton Natuna
12/11/2015
26/11/2015
•
KOTA DUMAI NO
Paket Pengadaan
Kegiatan
Pagu (RP)
Perusahaan Pemenang
Waktu Mulai
1.
APK
Barang Cetakan dan Penggandaan
2.
Pemasangan APK
Barang Cetakan Penggandaan
200.000.000
3.
Surat Suara
Barang Cetakan Penggandaan
182.115.000
1.745.000.000
Selesai
CV. Anton Natuna
28/08/2015
06/09/2015
CV. Farhan Perdana
14/09/2015
23/09/2015
PT. Binta Grafindo
06/11/2015
14/11/2015
3. KABUPATEN PELALAWAN NO
1.
Paket Pengadaan
Kegiatan
Pagu
Perusahaan Pemenang
Waktu Mulai
Selesai
Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih
37.441.250
CV. Inovasi
April
Mei
2.
Formulir A, Model A, A.A, A.A-1, A.1, A.1.A, A2, A2 dan A.Tb.1
72.532.800
Swakelola
April
November
3.
Rental Mobil
180.000.000
Assa Rental
Juni
Desember
4.
Alat Peraga Kampanye
489.350.000
Jassa Riau
5.
Kegiatan Media Luar Ruang (Brosur, Poster, Stiker)
85.300.000
CV. Inovasi
September
September
6.
Kegiatan Media Luar Ruang (Spanduk)
33.000.000
Swakelola
April
Desember
7.
Kegiatan Media Luar (Baliho)
117.000.000
CV. Media Cakrawala Indonesia
Oktober
Oktober
8.
Iklan Kampanye Media cetak
672.000.000
CV. Tuah Panglima
Agustus
September
9.
Kantor Akuntan Publik
60.000.000
- Drs. Katio & Rekan - Khairul
Oktober
Oktober
4. KAB. SIAK
No
Paket Pengadaan
Kegiatan
Pagu
Perusahaan Pemenang
Waktu Mulai
Selesai
CV. Ceria Riau Mandiri Printing
11/11/2015
18/11/2015
186.587.400
CV. Baim Printing
11/11/2015
18/11/2015
Alat kelengkapan Logistik
132.000.000
CV. Rida Ivkey
1/11/2015
8/11/2015
4.
Sampul & Segel
102.000.000
CV. Ridho Bangun
1/11/2015
8/11/2015
5.
Tinta Khusus
19.422.000
CV. Andika Karya
1/11/2015
8/11/2015
6.
Hologram
2.241.000
CV. Andika Karya
1/11/2015
8/11/2015
7.
Template
14.940.000
Cv. Andika Karya
1/11/2015
8/11/2015
1.
Surat Suara
2.
Formulir
3.
100.000.000
5. ROKAN HULU No
Paket Pengadaan
Kegiat an
Pagu (Rp)
Perusahaan Pemenang
Waktu Mulai
Selesai
1.
Cetak dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Berupa Spanduk
132.200.000
CV. Mandiri Sejahtera
27/08/2015
13/09/2015
2.
Cetak dan pemasangan Alat Peraga Kampanye Berupa Umbul-Umbul
139.200.000
CV. Mandiri Sejahtera
26/08/2015
12/09/2015
3.
Cetak Surat Suara
618.294.000
KSO CV. Tri Agung Nasional
10/11/2015
20/12/2015
4.
Sewa Kendaraan Roda Empat Selama 5 bulan
130.000.000
PT. Serasi Autoraya
15/07/2015
22/07/2015
5.
Cetak Bahan Kampanye Berupa Pamplet
195.785.100
CV. Mitra Jaya
27/08/2015
13/09/2015
6.
Cetak Bahan Kampanye Berupa Leaflet/Brosur
358.939.350
CV. Nusantara Mandiri
26/08/2015
12/09/2015
SAMBUNGAN PENGADAAN KAB. ROKAN HULU
No
Paket Pengadaan
Kegiat an
Pagu
Perusahaan Pemenang
Waktu Mulai
Selesai
7.
Cetak Bahan Kampanye Berupa Selebaran
141.400.350 CV. Surya Dirgantara
27/08/2015
13/09/20 15
8.
Cetak Bahan Kampanye Berupa Poster
197.381.250 CV. Hasa RiguCemerlang
27/08/2015
13/09/20 15
9.
Cetak Stiker Tanda Daftar sebagai Pemilih dan Cetak Tanda Pengenal PPDP
147.917.000 CV. Hasa RiguCemerlang
6/07/2015
13/07/20 15
10.
Sewa Gudang Logistik KPU
60.000.000 Ahmad Yani
24/07/2015
31/07/20 15
6. KAB. BENGKALIS (Data per No
Paket Pengadaan
Kegiat an
9 November 2015)
Pagu
Perusahaa n Pemenang
Waktu
Mulai
Selesai
1.
Pencetakan Formulir Penghitungan dan Rekapitulasi Suara
217.656.100
PT. Borobudur
9/11/2015
18/11/2015
2.
Pengadaan Surat Suara
901.579.000
CV. Anton Natuna
11/11/2015
20/11/2015
3.
Pengadaan Bilik Suara
132.558.800
PT. Jassa Riau
2/11/2015
18/11/2015
4.
Pengadaan Sampul/Tanda Pengenal dan Segel
134.558.800
PT. Borobudur
9/11/2015
18/11/2015
7. INDRAGIRI HULU No
Paket Pengadaan
Kegiatan
Pagu (Rp)
Perusahaan Pemenang
Waktu Mulai
1.
Cetak surat suara + SS Pemilihan Ulang
2.
Formulir Seri A-KWK (paket 1) Model AA.2-KWK (stiker) Formulir Seri A-KWK (Paket 2) Formulir Seri C-KWK
3. 4.
5. 6.
Penggandaan Juknis dan PerundangUndangan
Selesai
96.810.908 PT. Cerya Riau Mandiri Printing 55.934.214 FC. Gery Joko
27/10/2015
20/11/2015
25/05/2015
13/07/2015
142.819.380 CV. Hafilah Barokah 77189700 CV. Kaila Utama 73722050 CV. Kaila Utama 199.110.000 FC. Gery Joko
25/05/2015
13/07/2015
25/05/2015
07/11/2015
01/09/2015
15/11/2015
01/06/2015
15/11/2015
SAMBUNGAN… PENGADAAN KAB. INDRAGIRI HULU No 7.
8.
Paket Pengadaan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Lainnya Kelengkapan PPDP
Kegiatan
Pagu
Perusahaan Pemenang
Waktu Mulai
Selesai
141.343.908 CV. Putra Andalas
01/10/2015
30/11/2015
21.250.000 FC. Gery Joko
01/06/2015
13/07/2015
9.
Sampul, Segel, Hologram, Tinta Sidik Jari, Template Penyandang Cacat
PT. Cerya Riau Mandiri Printing
01/10/2015
30/11/2015
10.
Kegiatan/Media Luar Ruangan (Spanduk, Baleho, Selebaran Sosialisasi, Imsakiyah)
Radja Digital Printing
01/07/2015
15/08/2015
SAMBUNGAN… PENGADAAN KAB. INDRAGIRI HULU
No
Paket Pengadaan
Kegiat an
Pagu
Perusahaan Pemenang
Waktu Mulai
Selesai 20/09/201 5
11.
Pembuatan Baju Sosialisasi
70.000.000 CV. Putra Andalas
01/07/201 5
12.
Pengumuman pendaftaran/Pencalo nan pemeriksaan Kesehatan calon
60.000.000 Riau Pos, Metro Riau
01/06/201 14/07/201 5 5
40.000.000 IDI Wilayah
01/06/201 30/08/201 5 5
13. 14.
Pelaksanaan kegiatan Kampanye
Riau 493.400. 000 CV. Teguh Karya
15.
Pembuatan Maskot Plibub
50.000.000 CV. Putra Andalas
13/10/201 5
05/12015
01/07/201 5
30/12015
• Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Kepulauan Meranti juga Telah Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pilkada Serentak Tahun 2015 • Saat ini dalam proses penginputan dan penyusunan data pengadaan yang telah, dalam proses dan yang akan dilaksanakan untuk selanjutnya dilaporkan kepada KPU Provinsi Dan KPU RI
DAFTAR : JUMLAH DPT, SURAT SUARA DAN TPS PER-KABUPATEN SE PROVINS RIAU No
Kabupaten/ Kota
DPT + 2,5 % Per TPS
TPS
Nama Perusahaan
1.
Rokan Hilir
401.994x2,5 % = 10.050 401.994+10.050= 412.044
1.321
CV. Anton Natuna,
2.
Dumai
175.392
493
PT. Binta Grafindo
3.
Pelalawan
202.401
118
CV. Anton Natuna
4.
Siak
288.132
747
PT. Ceria Riau Mandiri Printing
Keterangan
Belum Termasuk Daftar Pemilih Tambahan
SAMBUNGAN No
Kab/Kota
DPT +2,5 % Per TPS
TPS
Nama Perusahaan
5.
Rokan Hulu
303.197
963 KSO CV. Tri Agung Nasional PT. Binta Grafindo
6.
Bengkalis
380.277
7.
Kuantan Singingi
224.419
666 PT. Cerya Riau Mandiri Printing
8.
Kep. Meranti
147.742
410 PT. Ceriya Riau Mandiri Printing
9.
Indragiri Hulu
302.699
842
1.186 CV. Anton Natuna
PT. Cerya Riau Mandiri Printing
Keterangan
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS
a. Dasar Hukum UU Nomor 8 Tahun 2015
PKPU Nomor 2 Tahun 2015 PKPU Nomor 10 Tahun 2015
b. Jadwal Kegiatan Program / Kegiatan
Jadwal
Keterangan
Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara
1. Persiapan Penyampaian Formulir Model C6 6 s/d 8 Desember 2015 Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara
Sebelum 4 Desember 2015
Dilaksanakan oleh KPPS Dilaksanakan oleh KPPS
2. Pelaksanaan a. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS
b. Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS
d. Penyampaian hasil penghitungan suara dan alat
9 Desember 2015
9 Desember 2015
9 s/d 15 Desember 2015
9 Desember 2015
Dilaksanakan oleh
KPPS Dilaksanakan oleh KPPS Dilaksanakan oleh KPPS
Dilaksanakan oleh
c. Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemungutan dan Penghitungan suara dilaksanakan oleh Petugas KPPS, Petugas KPPS terdiri dari Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri atas : •1 (Satu)orang ketua merangkap anggota •6 (Enam) orang anggota •2 (Dua) orang petugas ketertiban dan keamanan TPS
d. Persiapan Pemungutan Suara Sosialiasasi Pelaksanaan Pemungutan Suara
Pembagian Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pemungutan Suara
Pembuatan TPS
d. Persiapan Pemungutan Suara Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemungutan dan penghitungan suara :
• Petugas KPPS • Saksi • PPL • Pemantau
e. Pemantau Pemilihan
Pemantau merupakan unsur masyarakat, LSM, badan hukum dalam negeri atau lembaga pemantau luar negeri, Lembaga Pemilihan Luar Negeri, atau Perwakilan Negara Lain yang telah memperoleh akreditasi dari KPU/KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota.
Berhak melakukan melakukan pemantauan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.
Pemantau melaporkan hasil pemantauan kepada KPU/KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatan akreditasi masing-masing
f. Hak-Hak Pemantau Menghadiri persiapan, pembukaan TPS serta pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dan berada di luar area TPS. Menyaksikan pemeriksaan terhadap perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di luar area TPS. Menyaksikan pelaksanaan pemungutan penghitungan suara di luar area TPS.
suara
dan
Mendokumentasikan Formulir Model C1 Plano serta Model C1 dan lampirannya dalam bentuk video atau foto. Menyampaikan temuan kepada Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota/Kecamatan, apabila pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
g. Hal yang Tidak Boleh Dilakukan Pemantau Pemantau dilarang: •Memasuki area TPS. •Mempengaruhi dan mengintimidasi pemilih dalam menentukan pilihannya. •Mencampuri tugas dan wewenang Ketua dan Anggota KPPS. •Mengerjakan atau membantu mempersiapkan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta mengisi formulir pemungutan suara dan hasil penghitungan suara. •Memihak kepada peserta Pemilihan. •Menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung peserta Pemilihan. •Menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilhan.
g. Hal-Hal Baru dalam Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Jumlah pemilih paling banyak 800 orang tiap tps
Adanya formulir c7, yakni daftar hadir pemilih Terdapat pengawas tps pada masing-masing tps Adanya pencatatan pengguna hak pilih disabilitas di formulir c1 Kpps mengembalikan formulir c6 yang tidak terdistribusikan kepada pps Terdapat perubahan tugas kpps, utamanya dalam pengadministrasian pengguna hak pilih Hasil penghitungan suara disampaikan kepada ppk melalui pps pada hari itu juga
i. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara
j. Yang Berhak Menggunakan Hak Pilih pemilih yang terdaftar dalam dpt;
pemilih yang terdaftar dalam dptb-1; pemilih dengan menggunakan formulir a5 (dpph); pemilih yang tidak terdaftar dalam dpt namun memiliki ktp/ identitas lain yang dikeluarkan minimal oleh desa/ kelurahan, pemilih ini menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan: • menggunakan hak pilihnya di wilayah sesuai dengan yang tercantum pada ktp/ identitas lainnya; • menggunakan hak pilihnya setelah pukul 12.00 waktu setempat; • apabila surat suara masih tersedia di tps tersebut.
k. Langkah-Lamngkah Pemungutan Suara Menerima dan memeriksa nama pemilih Pemilih didaftar dalam formulir c7 Pemberian surat suara Memasukkan surat suara ke dalam kotak suara Menandai jari tangan sebagai tanda telah memilih
l. Penghitungan Suara di TPS
m. Layanan Hak Pilih Khusus "Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas, keluarga pasien dan tenaga medis atau karyawan rumah sakit atau pemilih yang menjalani penahanan di kepolisian sektor, kepolisian resor, kepolisian daerah maupun kejaksaan karena keadaannya dapat menggunakan hak pilihnya di tps yang terdekat dengan menggunakan formulir a5 (pindah memilih)."
n. Peran Saksi Saksi diperbolehkan untuk : • Menghadiri rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
• Menerima salinan berita acara hasil penghitungan perolehan suara calon dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. • Mengajukan keberatan atas terjadinya kesalahan dan atau pelanggaran yang terjadi dalam proses rekapitulasi Saksi dilarang untuk : hasil penghitungan suara. • Mengganggu ppk dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. • Menganggu proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. • Mengenakan atribut partai politik. Saksi wajib membawa dan menyerahkan :
• Surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon atau ketua dan sekretaris tim kampanye pasangan calon tingkat kabupaten/kota paling lambat pada saat rapat rekapitulasi dilaksanakan;
o. Langkah-Langkah Penghitungan Suara Ketua kpps dibantu anggota kpps membuka kotak suara, mengeluarkan surat suara dan menyusun serta menghitung jumlah surat suara serta mengumumkan jumlah surat suara; Menentukan sah atau tidak sahnya surat suara.
Mengisi formulir model c, model c1 dan lampiran model c1.
p. Contoh Surat Suara Sah
p. Contoh Surat Suara Sah
