1
PELAKSANAAN PERJANJIAN GADAI TANAH SERTA KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI MASYARAKAT (Studi Kec. Paguyaman)
YULIANA PANU
ABSTRAK
Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan gadai tanah dalam Masyarakat Di Kec. Paguyaman. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan gadai tanah di Kec. Paguyaman. penelitian hukum yakni penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris (sosiologis). Dimana penelitian hukum berdasarkan tujuanya, yakni terdiri atas penelitian hukum normatif , yang mencangkup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhdap sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan perbandingan hukum dan empiris untuk mendeskripsikan gejala-gejala tersebut. Setelah penyusun menjabarkan dan menganalisis skripsi ini, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai beikut, Dari segi hukum dan syarat, gadai yang ada di masyarakat Wilayah Kecamatan Paguyaman Kabupaten Bualemo Provinsi Gorontalo sudah sah atau sudah betul, tetapi dari pemanfaatan barang gadai tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi perjanjian gadai adalah senagai berikut :a). Faktor Ekonomi,b). Faktor Sosial,c). Lingkungan.
KATA KUNCI. Perjanjian, Gadai Tanah, Masyarakat.
2
A. Pendahuluan Hak-hak atas tanah di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari UU No 56 tahun 1960 (UUPA), karena secara formal UUPA itulah yang telah memberikan landasan hukum bagi adanya hak atas tanah di Indonesia saat ini. Menurut sistem UUPA, hak tertinggi atas tanah (sebagai salah satu unsur bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya) adalah Hak Bangsa Indonesai.1 Dalam pasal 16, dijumpai juga lembaga–lembaga hak atas tanah yang keberadaanya dalam Hukum Tanah Nasional diberi sifat sementara. Hak–hak yang dimaksud antara lain2: a) Hak Gadai b) Hak Usaha Bagi Hasil c) Hak Menumpang d) Hak Sewa Tanah Pertanian Hak yang bersifat sementara yang akan dijelaskan dalam latar belakang ini adalah hak gadai tanah pertanian, dimana Gadai tanah pertanian bagi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat petani bukanlah hal yang baru. Semula lembaga ini diatur oleh hukum adat, dan pada umumnya dalam keadaan tidak tertulis. Kenyataan ini selaras dengan sistem dan cara berfikir hukum adat yang sifatnya sangat sederhana sekali. Bilamana seorang pemilik tanah tidak memerlukan tanahnya padahal ia memerlukan uang, maka untuk memenuhi kebutuhannya ia membuat transaksi atas tanahnya dengan cara 1
Sudikno Mertokusumo,2011, Hukum Dan Politik Agraria, Jakarta, Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, hlm. 5.1 2 http://id.wikipedia.org/wiki/hak-atas tanah/htm
3
menyerahkan kepada orang lain yang bersedia membayar sejumlah uang tertentu, dengan disertai perjanjian bahwa dalam waktu tertentu dapat mengambil kembali tanahnya.3 Perlu kita ketahui bahwa pemberian gadai harus mengikuti suatu perjanjian pokok. Dalam hal ini segala perjanjian harus diselengarakan menurut
ketentuan-ketentuan
undang-undang
dan
peraturan-peraturan
lainnya, yaitu untuk mencegah hubungan hukum yang bersifat penindasan.4 Dalam hal ini perjanjian yang menjadi dasar pemberian gadai adalah suatu perjanjian yang tidak memerlukan suatu bentuk formalitas bagi sahnya perjanjian pokok tersebut, maka berarti gadai juga dapat diberikan dengan cara yang sama, yaitu menurut ketentuan yang berlaku bagi sahnya suatu perjanjian. Kenyataan yang ada Gadai tanah di Kab. Boalemo Kec. Paguyaman merupakan suatu fakta sosiologis, bahwa gadai tanah masih bersifat lisan dan tampa ada perjanjian tertulis. Perjanjian yang dilakukanpun masih secara diam-diam. Artinya perjanjian itu hanya diketahui oleh kedua belah pihak yang berkepentingan saja dan Hanya dengan menentukan jumlah uang dan waktu gadai, dan Dengan adanya penyerahan tanah, maka si pemegang gadai berhak memanfaatkan dan memunggut hasil dari tanah yang digadaikan sesuai batas waktu perjanjian gadai.5
3
Sudikno Mertokusumo,2011, Hukum Dan Politik Agraria, Jakarta, Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, hlm. 7.14 4 Lilik Istiqomah,1982, Hak Gadai Atas Tanah (sesudah berlakunya hkum agraria nasional), surabaya, usaha Nasional, Hlm. 11 5 Lilik Istiqomah , Hak Gadai Atas Tanah (sesudah berlakunya hkum agraria nasional), op, cit Hlm. 62
4
Selain itu Gadai atas tanah menurut hukum Agraria Nasional UU No. 56 tahun 1960 belum banyak dikenal oleh masyarakat, terutama karena diharuskan adanya akta dan didaftarkan seperti dimaksud dalam pasal 19 peraturan pemerintah No. 10 tahun 1961 yang berisikan bahwa perbuatanperbuatan yang harus dibuatkan aktanya adalah: (a) Pemindahan hak (jualbeli, tukar-menukar,hibah); (b) pemberian suatu hak baru atas tanah; (c) Penggadaian (Jual Gadai), dan (d) hak tanggungan.6 Fenomena yang masih terus berlangsung di masyarakat khususnya masyarakat di Kec. Paguyaman, yaitu masih terjadinya pelaksanaan gadai tanah pertanian dengan sistem hukum adat, hal ini salah satu inspirasi dibuatnya UUPA. Alasan masyarakat menggadaikan tanah pertaniannya ada banyak seperti keperluan selamatan, membayar hutang dan lain sebagainya. Keperluan mendesak inilah yang membuat masyarakat melakukan perjanjian gadai tanah secara hukum adat tampa memikirkan kerugiannya. Sebab dalam gadai tanah pertanian berdasarkan hukum adat ini, pemegang gadai mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dari pada sipemilik gadai. Karena selama tanah yang digadaikan dipegang oleh si pemegang gadai, tentunya sipemegang gadai mendapatkan keuntungan yang lebih dari jumlah uang yang diserahkan kepada si penggadai. Apalagi jika gadai tanah tersebut berlangsung lebih dari 5 tahun, sementara jumlah uang yang diterima tidak sesuai dengan jumlah penghasilan tanah yang digadaikan.
6
Ibid Hlm: 12
5
Pokok-pokok
pikiran
inilah
yang
mendorong
penulis
untuk
mengadakan penelitian yang selanjutnya diformulasikan dalam satu Skripsi : “Pelaksanaan perjanjian gadai tanah serta kendala-kendala yang dihadapi masyarakat”. (Studi kec. Paguyaman kab. Boalemo). Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Masyarakat Di Kec. Paguyaman? Faktor-faktor apa yang menjadi kendala pelaksanaan gadai tanah di Kec. Paguyaman? B. Metode Penelitian Penelitian hukum itu berdasarkan tujuanya, yakni terdiri atas pertama ; penelitian hukum normatif , yang mencangkup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhdap sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Kedua ; penelitian hukum empiris yg mencangkup , penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap Efektivitas hukum. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk memberikan gambaran secara kualitatif tentang Pelaksanaan perjanjian Gadai Tanah Dalam Masyarakat Kec. Paguyaman dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan gadai tanah di Kec. Paguyaman.. Dalam melakukan pendekatan yuridis empiris ini, metode yang digunakan ialah metode penelitian deskripsi kualitatif sehubungan dengan Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Masyrakat dan akibat hukum gadai menggadai. Dalam pelaksanaan penelitian ini, calon peneliti mengambil lokasi di Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo. Adapun alasan dipilihnya lokasi penelitian ini karena menurut
6
calon peneliti di Kec. Paguyaman banyak terdapat masyarakat yang melakukan gadai tanah pertanian tanpa sepengetahuan pemerintah. Berkaitan dengan jenis data dan sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun mengenai data tersebut diuraikan sebagai berikut:7 Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli (langsung dari informan) yang memiliki informasi atau data tersebut. Pencatatan sumber data utama melalui pengamatan atau observasi dan wawancara merupakan hasil usaha gabungan dari kegitan melihat, mendengar dan bertanya yang dilakukan secara sasar, terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh informasi yang diperlukan, yang diperoleh secara langsung dari responden yaitu terhadap masyarakat. Oleh karena itu, yang menjadi informan sebagai sumber data primer adalah masyarakat Di Kec. Paguyaman. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua (bukan orang pertama, bukan asli) yang memiliki informasi atau data tersebut. Data sekunder befungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer, Oleh karena itu sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi literatur, dokumen, dan catatan-catatan penting lainnya dengan mendukung keabsahan dan kebenaran dari data primer atau yang berhubungan dengan syarat sahnya suatu perjanjian dan gadai menggadai. Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang trdiri atas : Obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu
7
yang
Mumammad Idrus, 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Kedua).Yogyakarta:Erlangga. Hlm 86
7
ditetapkan
oleh
peneliti
untuk
dipelajari
dan
kemudian
diterik
kesimpulannya.8 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut9. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan Purposive Sampling yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Sehubungan dengan sampel tersebut maka yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah : Masyarakat yang melakukan gadai tanah pertanian Di Kec. Paguyaman, Camat Kec. Paguyaman. Kepala-kepala Desa di setiap Kec. Paguyaman yang masyarakatnya melakukan gadai. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris yg digunkan oleh peneliti, yaitu 10 Wawancara. Kuesioner. Analisis data dalam penelitian Kualitatif dilakuakan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution mengatakan bahwa analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian11. C. Hasil dan Pembahasan Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria pada tanggal 24 September 1960 maka kedudukan lembaga gadai tanah, termasuk hak-hak yang sifatnya sementara masih dipertahankan dan dalam waktu dekat ini akan dihapuskan 8
Sugiono, 2011. Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan Kuantitaf, Kualitatif dan R & D), Jakarta, Alfabeta, hlm. 297 9 Ibid, Hal 10 Mukti Fajar, Yulianto Achmad. Op, cit Hlm. 161-164 11 Sugiyono, 2008. Memahami Penelitian kualitatif. Bandung: alfabeta. Hlm. 89
8
(pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria). Pengaturan lebih lanjut dari pasal 53 Undang-Undang Pokok Agraria itu dapat di lihat dalam UndangUndang Nomor. 56 /Prp/1960 tanggal 29 Desember 1960 yang berlaku tanggal 1 Januari 1961. Bila dilihat dari sejarah berlakunya Undang-Undang Nomor. 56/Prp/1960, maka dapat dikatakan bahwa Undang-Undang inilah yang pertama kali setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria) di Indonesia, yaitu hanya berjarak waktu 3 (tiga) bulan. Adapun hasil wawancara peneliti dengan bapak Luis ibrahim (19 Juni 2014) Pengetahuan masyarakat di kecamatan paguyaman kabupaten Bualemo penelitian terhadap diberlakukannya Pasal 7 UU No.56/Prp/1960 bahwa hal ini merupakan faktor penting untuk dapat mengetahui masyarakat mematuhi peraturan yang diberlakukan tersebut. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa gadai ini di dasarkan pada hal karena dengan keterbatasan biaya, sehingga tidak mampu untuk mengelola tanah tersebut dan hal ini dilakukan karena masyarakat lebih memilih untuk menggadaikan tanahnya kepada orang lain dengan perjanjian secara lisan tanpa adanya saksi-saksi serta tanpa dilakukan dihadapan pemerintah baik desa maupun kecamatan, tidak berdasarkan aturan yang berlaku. Hal ini seperti tergambar pada tabel di bawah ini beberapa desa yang kondisi masyarakatnya melakukan gadai tanah Tabel II JUMLAH DESA YANG MELAKUKAN GADAI TANAH NO
DESA
JUMLAH
1
BONGO NOL
15
9
2
HUWONGO
24
3
TANGKOBU
9
4
SARIPI
6
5
BATU KRAMAT
10
6
BUALO
12
7
HULAWA
4
Jumlah
80
Sumber data. Kecamatan paguyaman. Dari Tahun.2011- 2013 Berdasarkan desa Bongo Nol keadaan Masyarakat yang pernah melakukan perjanjian gadai berjumlah 15 Kali yang terdiri dari tahun 2011 berjumlah 4 kali, 2012 berjumlah 7 kali dan 2013 berjumlah 4 kali masyarakat melakukan perjanjian gadai, sedangkan yang paling banyak melakukan gadai adalah desa Huwongo dengan total jumlah perjanjian gadai dari tahun 2011 berjumlah 6 kali, 2012 9 kali serta 2013 berjumlah 8 kali terjadi perjanjian gadai sehingga totalnya 24 kali terjadi perjanjian gadai di desa huwongo tersebut. Desa Tangkobu dengan total keseluruhan selama 3 Tahun terakhir berjumlah 9 kali yang terdiri dari tahun 2011 berjumlah 4 kali, 2012 berjumlah 5 kali dan 2013 tidak ada, Desa Saripi dengan total keseluruhan selama 3 tahun terakhir berjumlah 6 kali yang terdiri dari 2 kali, 2012 berjumlah 2 kali, serta 2013 berjumlah 2 kali masyarakat melakukan perjanjian gadai tanah, desa batu kramat dengan kondisi masyarakat yang pernah melakukan perjanjian gadai secara keseluruhan berjumlah 10 Kali yang terdiri dari tahun 2011 berjumlah 3 kali, 2012 4 kali dan 2013 berjumlah 3 kali. serta desa bualo dengan kondisi masyarakat yang pernah melakukan gadai
10
berjumlah 12 kali seperti teruraikan pada tahun 2011 berjumlah 6 kali, 2012 berjumlah 6 kali terjadi gadai. Beradasarkan data yang di peroleh ternyata desa yang paling sedikit melakukan gadai adalah desa Hulawa dengan jumlah total keseluruhan yang melakukan perjanjian gadai berjumlah 4 kali yang terjadi pada 3 tahun terakhir antara lain di tahun 2011 berjumlah 2 kali, 2012 berjumlah 1 kali serta 2013 berjumlah 1 kali terjadi perjanjian gadai tanah di desa hulawa Dalam hal penerimaan gadai peneliti juga memperoleh data yang bila disimpulkan ada tiga faktor yang menjadi kendala pelaksanaan gadai tanah di kecamatan paguyaman yaitu : 1.
Faktor Ekonomi Bahwa realita yang ada sekarang dimana kondisi ekonomi yang menjadi bagian dari suatu faktor yang melatarbelakangi perjanjian gadai tanah di Kecamatan paguyaman, alasanya bahwa kebutuhan hidup yang menjadikan masyarakat harus menggadaikan tanahnya sehingga menjadi persoalan yang sering terjadi persoalan tersebut. Adapun yang menjadi alasan tersebut adalah : a). Tidak didukung oleh dokumen resmi; b). Ketentuan waktu hanya ditentukan secara lisan;
2.
Faktor Sosial Melalui hubungan sosial ini menjadikan peluang bagi masyarakat saling membutuhkan sehingga hal ini merupakan suatu hal yang menyebabkan perjanjian gadai menggadai ini terjadi dan ini memang sulit untuk dibendung sehingga alternatif yang harus di tempuh oleh pemerintah
11
adalah dengan mendesak pemerintah pusat maupun daerah melahirkan regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan perjanjian gadai di masyarakat terutama di wilayah. 3. Lingkungan. Karena masyarakat di Kecamatan paguyaman Kabupaten Bualemo sudah terbiasa sejak dahulu menggadaikan tanah, sehingga mereka beranggapan bahwa hal tersebut sudah menjadi adat kebiasaan sehingga sudah menjadi ketetapan umum bila seseorang menggadaikan tanah. Sebuah masyarakat dalam pelaksanaan perjanjian gadai tanah merupakan perjanjian atau akad dalam bermu’amalah yang dilakukakan oleh dua pihak dalam bentuk hutang piutang dengan menyerahkan sesuatu (barang) sebagai jaminan hutang. D. Simpulan Setelah penyusun menjabarkan dan menganalisis skripsi ini, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai beikut : Dari segi hukum dan syarat, gadai yang ada di masyarakat Wilayah Kecamatan Paguyaman Kabupaten Bualemo Provinsi Gorontalo sudah sah atau sudah betul, tetapi dari pemanfaatan barang gadai tidak dibenarkan dalam hukum Islam,
Adapun
faktor-faktor yang melatarbelakangi perjanjian gadai adalah senagai berikut : a). Faktor Ekonomi, b). Faktor Sosial, c). Lingkungan. E. Saran Saran-saran yang akan peneliti berikan adalah untuk masyarakat di Kecamatan paguyaman kabupaten Bualemo Provinsi Gorontalo secara umum,
12
adalah dimana Saran-saran tersebut adalah Hendaklah para pemuka masyarakat dalam hal ini adalah para ulama setempat, agar lebih sering memberikan pengarahan atau informasi mengenai hukum gadai dalam hukum Islam dan hukum tentang cara-cara bermu’amalah secara baik dan benar sehingga masyarakat dapat terhindar dari kesalahan. bahwa selain kepercayaan yang mereka miliki bersama, Hendaknya dalam bertransaksi gadai tanah sawah menggunakan catatan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dibawah notaris sebagai bukti otentik jika diantara mereka terjadi perselisihan.
13
DAFTAR PUSTAKA Aliasman, 2005, “ Pelaksanaan gadai tanah dalam Masyarakat hukum adat minangkabau Di nagari campago Kabupaten padang pariaman setelah berlakunya pasal 7 UU no. 56/prp/1960”, Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 12-13 Djumadi, 2006, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja,Jakarta, Raja Grafindo Persada. Kartini Muljadi, Gunwan Widjaja, 2005, Hak Istimewa Gadai, Dan Hipotek, Jakarta, Prenada Media Group, Cet 2,1 KUHPerdata, 2003, Bandung, Citra Umbara, Lilik Istiqomah,1982, Hak Gadai Atas Tanah (sesudah berlakunya hkum agraria nasional), surabaya, usaha Nasional, Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2013, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar Mumammad Idrus, 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Kedua).Yogyakarta:Erlangga. Soerjono Soekanto, 2011, Hukum Adat Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers, Cet. II, Subekti,1985, Pokok-Pokok Hukum Perdata,Jakarta, Intermasa, Sudikno Mertokusumo,2011, Hukum Dan Politik Agraria, Jakarta, Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, Sugiono, 2011. Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan Kuantitaf, Kualitatif dan R & D), Jakarta, Alfabeta ---------, 2008. Memahami Penelitian kualitatif. Bandung: alfabeta.
14
Profil Kec. Paguyaman kabupaten Boalemo Provinsi gorontalo http://kilometer25.blogspot.com/2012/11/-teori-Teori laurent friedman.html/14/7/2014 http://id.wikipedia.org/wiki/hak-atas tanah/htm
15
