Gambar 4. 1 Tahapan pengembangan model penilaian kendala

70

BAB 4 PENGEMBANGAN MODEL PENILAIAN KENDALA DAN PETA KENDALA

4.1

PENDAHULUAN Pada bab ini akan dibahas mengenai pengembangan model penilaian kendala

yang akan digunakan sebagai alat untuk menilai kendala-kendala yang ada dalam penerapan PBC pada proyek penanganan pemeliharaan jalan serta peta kendala (alat untuk mempermudah melihat kendala yang ada yang ditampilkan secara grafis). Model penilaian dan peta kendala yang dikembangkan bersifat khusus untuk proyek penanganan pemeliharaan jalan. Pengembangan model penilaian faktor-faktor kendala penerapan Kontrak Bernbasis Kinerja (PBC) dilakukan melalui 5 (lima) tahapan, yaitu: (1) Penentuan dasar penilaian, (2) identifikasi indikator penilaian, (3) penentuan parameter penilaian, (4) penetapan ukuran penilaian, dan (5) pengembangan model. Tahapan pengembangan model penilaian kendala dapat digambarkan seperti pada gambar 4.1. TAHAP I Penentuan Dasar Penilaian Kendala TAHAP II Identifikasi Indikator Penilaian TAHAP III Penentuan Parameter Penilaian TAHAP IV Penentuan Ukuran Penilaian TAHAP V Pengembangan Model Penilaian Kendala

Gambar 4. 1 Tahapan pengembangan model penilaian kendala

70

Universitas Indonesia

Penerapan kontrak berbasis..., Soelaeman Wahyudi, FT UI, 2009

71

4.2

PENGEMBANGAN

MODEL

PENILAIAN

FAKTOR-FAKTOR

KENDALA PENERAPAN PBC

4.2.1 Penentuan Dasar Penilaian Penelitian ini akan difokuskan terhadap faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan PBC pada penanganan pemeliharaan jalan dari sudut pandang pemilik jalan. Penentuan dasar penilaian kendala didasarkan atas hasil studi literature, adapun faktor-faktor yeng menjadi kendala dalam menerapkan PBC di Indonesia, dan akan menjadi dasar penilaian kendala dalam model yang akan dikembangkan berdasarkan studi-studi terdahulu selengkapnya dapat dilihat pada table 4.1. Tabel 4. 1 Faktor-faktor kendala penerapan PBC berdasarkan studi terdahulu Tim Pelaksana Studi Puslitbang Jalan dan Jembatan Bandung, 2006. Kajian Penerapan Kontrak Berbasis Kinerja untuk Konstruksi Jalan di Atas Tanah Lunak, Pusjatan, Bandung 1. Aspek resiko pekerjaan; 2. Aspek hukum; 3. Spesifikasi kinerja;

Ir.Purnomo, Prakondisi dan Konsekuensi terhadap Penerapan Kontrak Berbasis Kinerja, Lokakarya KRTJ-10, Surabaya, 2008

1. 2. 3. 4.

Aspek hukum; Aspek kelembagaan; Aspek teknis; Aspek pendanaan

Pengembangan Model Penilaian Kesiapan Internal Pemerintah Dan Kontraktor Indonesia Dalam Penerapan Metode Kontrak Berbasis Kinerja (KBK) oleh Bayu Kania (2006)

1. Tim solusi yang terintegrasi (peraturan tugas dan fungsi tim; pengelolaan knowledge base). 2. Mempelajari solusi dari sektor swasta dan sektor pemerintah (riset pasar, informasi yang dikumpulkan; dokumentasi hasil riset pasar). 3. Mengembangkan spesifikasi berbasis kinerja (analisis kebutuhan, penyusunan PRS). 4. Menentukan tata cara mengukur dan mengelola kinerja (mengembangkan quality assurance surveillance plan, QASP). 5. Memilih kontraktor yang tepat (solusi terbaik, presentasi secara lisan) 6. Mengelola kinerja (mengevaluasi kinerja kontraktor melalui QASP dan Quality Control Plan).



72

Untuk menyederhanakan model penilaian yang akan dikembangkan faktorfaktor kendala yang teridentifikasi dari penelitian terdahulu akan dikelompokkan menjadi 5 (lima) aspek kendala, yaitu: a. Aspek hukum; b. Aspek resiko; c. Aspek teknis; d. Aspek organisasi; e. Aspek pendanaan.

Penjelasan dari masing-masing aspek kendala yang ada adalah sebagai berikut: 4.2.1.1. Aspek Hukum Aspek hukum merupakan kendala yang ada dalam penerapan PBC akibat dari peraturan dan kebijakan yang ada saat ini belum mengakomodasi seluruh kebutuhan PBC. Dalam aspek hukum, yang ditinjau adalah bagaimana bentuk pengaturan dari: kontrak, seleksi penyedia jasa, spesifikasi teknis, dan penyelesaian perselisihan. Kendala dari pengaturan kontrak akan dianalisa dari jenis kontrak dan tipe kontrak. Kendala dari pengaturan seleksi penyedia jasa akan dianalisa dari metode seleksi dan penilaian kualifikasi. Kendala pengaturan spesifikasi teknis akan ditinjau dari penyusun spesifikasi teknis dan cakupan dari spesifikasi. Dan yang terakhir adalah kendala pengaturan penyelesaian perselisihan. Adapun untuk menilai kendala yang ada, berdasarkan hasil studi literatur, konsep dasar dari PBC yang ditinjau dari kendala aspek hukum dapat dilihat pada tabel 4.2..



73

Tabel 4. 2 Kendala aspek hukum dan konsep dasar PBC No. 1

Kendala Aspek Hukum yang Ditinjau Kontrak a. Jenis kontrak b. Tipe kontrak

c. Bentuk layanan 2

3

4

Seleksi penyedia jasa a. Metode seleksi b. Penilaian kualifikasi

Spesifikasi teknis a. Bentuk spesifikasi b. Komponen spesifikasi Penyelesaian perselisihan

Konsep Dasar PBC • Building Team Contract, Turnkey Contract, Design&Build Contract dan Alliance Contract • Kontrak lifecycle; • Tahun jamak; • Pembayaran dengan sistem lumpsum. • Perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan dalam satu kontrak • Pelelangan terbatas • Kriteria evaluasi kontraktor: biaya, financial, quality control plan, kemampuan teknikal, manajemen perusahaan, dan kinerja kontraktor dimasa lalu. • Best value (penawar yang memiliki kemampuan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dan memiliki informasi kinerja dimasa lalu yang baik) • Orientasi terhadap output yang diinginkan • Jenis pekerjaan, indikator, tingkatan kinerja yang dapat diterima. • Litigasi dihindari

4.2.1.2. Aspek Resiko Alokasi resiko antara pemilik proyek dan penyedia jasa merupakan salah satu kendala dalam penerapan PBC. Apabila penyedia jasa menanggung resiko pekerjaan yang seharusnya ditanggung oleh pemilik proyek akan menimbulkan kondisi yang tidak baik seperti: tingginya harga penawaran lelang dari penyedia jasa; mundurnya penyedia jasa akibat bank (pemberi modal) bagi penyedia jasa menolak untuk mengambil resiko; pemutusan hubungan kerja dari penyedia jasa dalam masa kontrak dengan kemungkinan terburuk bangkrutnya penyedia jasa tersebut. Untuk mengantisipasi kendala dari segi resiko dibutuhukan analisi resiko detail sebelum dilaksanakannya proyek dan melakukan manajemen resiko selama proyek berlangsung. Jenis-jenis resiko yang harus dianalisis dapat dikelompokkan menjadi tujuh aspek, yaitu: aspek legal, aspek organisasi, aspek teknis, aspek spasial, aspek keuangan, dan aspek politik. Universitas Indonesia


74

Resiko ini sebaiknya dialokasikan pada pihak yang mamupu mengatur resiko tersebut. Peyedia jasa merupakan pihak yang tepat untuk memikul resiko dengan syarat resiko tersebut berkaitan dengan keahliannya dan insentif yang akan diterima sesuai dengan tingkat resiko yang diberikan.

4.2.1.3. Aspek Teknis Kendala aspek teknis akan dilihat dari siklus proyek pemeliharaan jalan (PPJ) yang terkait dengan PBC, yaitu: kontrak PPJ, spesifikasi teknis PPJ, penyelesesaian perselisihan PPJ, seleksi penyedia jasa PPJ, Pengawasan PPJ, pembayaran PPJ, dan masa pemeliharaan PPJ. Konsep dasar PBC yang terkait dengan kendala aspek teknis, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.3. Tabel 4. 3 Kendala aspek teknis dan konsep dasar PBC No. 1

Kendala Aspek Teknis yang Ditinjau Kontrak PPJ a. Jenis kontrak b. Tipe kontrak

2

3

4 5

6

7

c. Bentuk layanan Seleksi penyedia jasa a. Metode seleksi b. Penilaian kualifikasi

Spesifikasi teknis a. Bentuk spesifikasi b. Komponen spesifikasi Penyelesaian perselisihan Pengawasan PPJ a. Pihak yang bertanggung jawab b. Mekanisme pengawasan Pembayaran PPJ a. Sistem pembayaran b. Dasar pembayaran Masa pemeliharaan PPJ a. Pihak yang bertanggung jawab b. Jangka waktu masa pemeliharaan

Konsep Dasar PBC • Building Team Contract, Turnkey Contract, Design&Build Contract dan Alliance Contract • Kontrak lifecycle; • Tahun jamak; • Pembayaran dengan sistem lumpsum. • Perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan dalam satu kontrak • Pelelangan terbatas • Kriteria evaluasi kontraktor: biaya, financial, quality control plan, kemampuan teknikal, manajemen perusahaan, dan kinerja kontraktor dimasa lalu. • Best value (penawar yang memiliki kemampuan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dan memiliki informasi kinerja dimasa lalu yang baik) • Orientasi terhadap output yang diinginkan • Jenis pekerjaan, indikator, tingkatan kinerja yang dapat diterima. • Non litigasi • Pengawasan terhadap pelaksanaan diserahkan sepenuhnya kepada kontraktor • Kontraktor menyusun Quality assurance surveillance plan • Pembayaran dilakukan atas kinerja yang memenuhi standar kinerja dengan sistem lumpsum • Kinerja yang memenuhi standar kinerja • Kontraktor/penyedia jasa • Lebih dari 1 tahun



75

4.2.1.4. Aspek Organisasi Aspek organisasi terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengetahui dan memahami konsep Performance Based Contract (PBC) serta bagaimana infromasi mengenai Performance Based Contract (PBC)

ini

disebarluaskan di lingkungan kerjanya.

4.2.1.5. Aspek Pendanaan Aspek pendanaan terkait dengan kepastian mengenai ketersediaan dana untuk pelaksanaan kontrak dalam jangka waktu tertentu pada kontrak multi-yeas. PBC merupakan kontrak tahun jamak, sehingga perlu adanya kepastian mengenai ketersediaan dana untuk pelaksanaan kontrak dalam jangka waktu tersebut, karena PBC akan lebih effektif dan effisien jika dilakukan dalam skala besar dan skala waktu yang lebih dari 3 (tiga) tahun.

4.2.2 Indikator dan Parameter Penilaian Kendala 4.2.2.1. Aspek Hukum Indikator yang digunakan untuk menilai kendala aspek hukum, adalah yang terkait dengan pengaturan dari: kontrak, spesifikasi teknis, seleksi penyedia jasa, dan penyelesaian perselisihan. Adapun parameter penilaian yang akan digunakan untuk menilai setiap indikator dari kendala aspek hukum adalah: 1. Kontrak Parameter penilaian yang digunakan untuk menilai indikator kontrak adalah: jenis kontrak, tipe kontrak, dan bentuk layanan. 2. Spesifikasi Teknis Parameter penilaian yang digunakan untuk menilai indikator spesifikasi teknis adalah: orientasi spesifikasi dan komponen spesifikasi. 3. Seleksi Penyedia Jasa Parameter penilaian yang digunakan untuk menilai indikator seleksi penyedia jasa adalah: metode seleksi dan penilaian kualifikasi. 4. Penyelesaian Perselisihan Parameter penilaian yang digunakan untuk menilai indikator penyelesaian perselisihan adalah metode penyelesaian perselisihan. Universitas Indonesia


76

4.2.2.2. Aspek Resiko Indikator yang digunakan untuk menilai kendala aspek resiko, adalah yang terkait dengan: analisis dan manajemen resiko, serta alokasi resiko. Adapun parameter penilaian yang akan digunakan untuk menilai setiap indikator dari kendala aspek resiko adalah: 1. Analisis dan Manajemen Resiko Parameter penilaian yang digunakan untuk menilai indikator analisis dan manajemen resiko adalah: analisis resiko awal proyek, manajemen resiko selama proyek berlangsung, dan jenis resiko yang dianalisis. 2. Alokasi Resiko Parameter penilaian yang digunakan untuk menilai indikator analisis dan manajemen resiko adalah siapa pihak yang mengelola resiko.

4.2.2.3. Aspek Teknis Indikator yang digunakan untuk menilai kendala aspek teknis, adalah yang terkait dengan: kontrak proyek pemeliharaan jalan (PPJ), spesifikasi teknis PPJ, penyelesaian perselisihan PPJ, seleksi penyedia jasa PPJ, pengawasan PPJ, pembayaran PPJ, dan masa pemeliharaan PPJ. Adapun parameter penilaian yang akan digunakan untuk menilai setiap indikator dari kendala aspek teknis adalah: 1. Kontrak Proyek Pemeliharaan Jalan (PPJ) Parameter penilaian yang digunakan untuk menilai indikator Kontrak Proyek Pemeliharaan Jalan (PPJ) adalah: jenis kontrak PPJ, tipe kontrak PPJ, dan bentuk layanan PPJ. 2. Spesifikasi Teknis PPJ Parameter penilaian yang digunakan untuk menilai indikator Spesifikasi Teknis PPJ adalah: orientasi spesifikasi teknis PPJ dan komponen spesifikasi teknis PPJ. 3. Penyelesesaian Perselisihan PPJ Parameter penilaian yang digunakan untuk menilai indikator Penyelesesaian Perselisihan PPJ adalah metode penyelesaian perselisihan PPJ. 4. Seleksi Penyedia Jasa PPJ Universitas Indonesia


77

Parameter penilaian yang digunakan untuk menilai indikator Seleksi Penyedia Jasa PPJ adalah: metode seleksi penyedia jasa PPJ dan penilaian kualifikasi penyedia jasa PPJ. 5. Pengawasan PPJ Parameter penilaian yang digunakan untuk menilai indikator Pengawasan PPJ adalah: pihak yang bertanggungjawab dalam pengawasan PPJ dan mekanisme pengawasan PPJ. 6. Pembayaran PPJ Parameter penilaian yang digunakan untuk menilai indikator Pembayaran PPJ adalah: sistem pembayaran PPJ dan dasar pembayaran PPJ. 7. Masa Pemeliharaan PPJ Parameter penilaian yang digunakan untuk menilai indikator Masa Pemeliharaan PPJ adalah: pihak yang bertanggungjawab pada masa pemeliharaan dan jangka waktu pemeliharaan.

4.2.2.4. Aspek Organisasi Indikator yang digunakan untuk menilai kendala aspek organisasi adalah yang terkait dengan: Sumber Daya Manusia (SDM) dan penyebaran informasi KBK/PBC. Adapun parameter penilaian yang akan digunakan untuk menilai setiap indikator kendala aspek organisasi adalah: 1. Sumber Daya Manusia (SDM) Parameter penilaian yang digunakan untuk menilai indikator SDM adalah kualifikasi SDM pengelola kontrak PPJ. 2. Penyebaran Informasi PBC Parameter penilaian yang digunakan untuk menilai indikator penyebaran informasi PBC adalah mekanisme penyebaran informasi mengenai PBC.

4.2.2.5. Aspek Pendanaan Indikator yang digunakan untuk menilai kendala aspek pendanaan, adalah yang terkait dengan: ketersediaan dana proyek multiyears. Adapun parameter penilaian yang akan digunakan untuk menilai indikator ketersediaan dana proyek multiyears adalah kepastian ketersediaan dana proyek multiyears: Universitas Indonesia


78

Indikator

dan

parameter

penilaian

dari

kendala-kendala

yang

ada

selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.4. Tabel 4. 4 Indikator dan parameter penilaian No

Aspek Dasar Penilaian

Indikator a. Kontrak

1

2

Aspek Hukum

Aspek Resiko

b. Spesifikasi teknis c. Seleksi penyedia jasa d. Penyelesaian perselisihan a. Analisis resiko dan manajemen resiko b. Alokasi resiko a. Kontrak PPJ

3

Aspek Teknis

b. Spesifikasi teknis PPJ c. Penyelesaian perselisihan PPJ d. Seleksi penyedia jasa PPJ e. Pengawasan PPJ

4

Aspek Organisasi

5

Aspek Pendanaan

f. Pembayaran PPJ g. Masa pemeliharaan a. Sumber Daya Manusia b. Penyebaran Informasi KBK a. Ketersediaan dana proyek multiyears

Parameter Penilaian • • • • • • •

Jenis kontrak Tipe kontrak Bentuk layanan Orientasi spesifikasi Komponen spesifikasi Metode seleksi Penilaian kualifikasi

• Metode penyelesaian perselisihan • Analisis resiko awal proyek • Manajemen resiko selama proyek berlangsung • Jenis resiko yang dianalisis • Pihak yang mengelola resiko • Jenis kontrak PPJ • Tipe kontrak PPJ • Bentuk layanan PPJ • Orientasi spesifikasi teknis PPJ • Komponen spesifikasi teknis PPJ • Metode penyelesaian perselisihan PPJ • Metode seleksi penyedia jasa PPJ • Penilaian kualifikasi penyedia jasa PPJ • Pihak yang bertanggungjawab dalam pengawasan PPJ • Mekanisme pengawasan PPJ • Sistem pembayaran PPJ • Dasar pembayaran PPJ • Pihak yang bertanggungjawab • Jangka waktu masa pemeliharaan • Kualifikasi SDM pengelola kontrak PPJ • Mekanisme penyebaran informasi PBC • Kepastian ketersediaan dana proyek multiyears



79

Setelah parameter-parameter dari kendala yang ada dikelompokkan, selanjutnya akan diberikan kode untuk setiap parameter yang ada, seperti pada tabel 4.5. Tabel 4. 5 Pemberian kode penilaian kendala No

Aspek Dasar Penilaian

Indikator

1. Kontrak

A

Aspek Hukum

2. Spesifikasi teknis 3. Seleksi penyedia jasa 4. Penyelesaian perselisihan

B

Aspek Resiko

1. Analisis resiko dan manajemen resiko

2. Alokasi resiko

1. Kontrak PPJ

2. Spesifikasi teknis PPJ 3. Penyelesaian perselisihan PPJ

C

Aspek Teknis

4. Seleksi penyedia jasa PPJ

5. Pengawasan PPJ

6. Pembayaran PPJ 7. Masa pemeliharaan

D

E

Aspek Organisasi Aspek Pendanaan

1. Sumber Daya Manusia 2. Penyebaran Informasi KBK 1. Ketersediaan dana proyek multiyears

Parameter Penilaian

Kode

a. Jenis kontrak

A1a

b. Tipe kontrak

A1b

c. Bentuk layanan

A1c

a. b. a. b. a.

Orientasi spesifikasi Komponen spesifikasi Metode seleksi Penilaian kualifikasi Metode penyelesaian perselisihan a. Analisis resiko awal proyek b. Manajemen resiko selama proyek berlangsung

A2a A2b A3a A3b

c. Jenis resiko yang dianalisis

B1c

A4a B1a B1b

a. Pihak yang mengelola resiko a. Jenis kontrak PPJ b. Tipe kontrak PPJ

C1a C1b

c. Bentuk layanan PPJ

C1c

a. Orientasi spesifikasi teknis PPJ b. Komponen spesifikasi teknis PPJ a. Metode penyelesaian perselisihan PPJ a. Metode seleksi penyedia jasa PPJ b. Penilaian kualifikasi penyedia jasa PPJ a. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengawasan PPJ b. Mekanisme pengawasan PPJ a. Sistem pembayaran PPJ b. Dasar pembayaran PPJ a. Pihak yang bertanggungjawab b. Jangka waktu masa pemeliharaan a. Kualifikasi SDM pengelola kontrak PPJ a. Mekanisme penyebaran informasi PBC a. Kepastian ketersediaan dana proyek multiyears

B2a

C2a C2b C3a C4a C4b C5a C5b C6a C6b C7a C7b D1a D2a E1a



80

4.2.3 Model Penilaian Setelah parameter dan ukuran penilian diidentifikasi, selanjutnya akan dikembangkan bagaimana menilai parameter tersebut. Dasar penilaiannya akan dibedakan atas 2 (dua) bagian, bagian pertama adalah penilaian terhadap hasil wawancara tentang bagaimana sebetulnya kendala yang ada telah diakomodasi oleh pengelola jalan dan kontraktor pemeliharaan jalan. Bagian kedua adalah penilaian terhadap hasil kuesioner tingkat kepentingan dari kendala yang dinilai oleh para ahli KBK. Metode penilaian yang digunakan dalam model ini adalah metode rating. Dengan metode rating, obyek yang ditetapkan sebagai kategori penilaian dapat dibandingkan relative dengan obyek yang lain, dan dapat diurutkan secara terstruktur, misalnya dari kendala yang telah diakomodasi sampai pada kendala yang betul-betul belum diakomodasi atau diperhatikan. Metode rating yang digunakan dalam model ini adalah suatu model yang menggunakan ukuran-ukuran yang dinyatakan secara kualitatif, yaitu melalui pertanyaan-pertanyaan yang dapat menunjukkan gradasi dari obyek yang dinilai. Nilai kualitatif yang digunakan adalah nilai kualitatif yang dinyatakan dengan angka numerik dalam skala Likert 58, yaitu skala 1 sampai 5. Dengan ketentuan skala sebagai berikut: 1. Skala 1

: kategori Sangat Baik (Tidak ada kendala/kendala 0%)

2. Skala 2

: Kategori Baik (Kendala sebesar 25%)

3. Skala 3

: Kategori Sedang (Kendala sebesar 50%)

4. Skala 4

: Kategori Buruk (Kendala sebesar 75%)

5. Skala 5

: Kategori Buruk Sekali (Kendala sebesar 100%)

58

Drs. Riduwan, M.B.A, 2005, “Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula”, Alfabeta, Bandung. Universitas Indonesia


81

Penilaian untuk setiap level akan dilakukan melalui ketentuan sebagai berikut 59: 1. Perhitungan Level 4 Level 4 merupakan nilai dari parameter-parameter penilaian yang dinilai dalam skala Likert 1 sampai 5. Nilai yang diberikan dipengaruhi hasil wawancara yang dilakukan. Dari parameter penilaian yang telah dikembangkan, dasar penilaian dapat dilihat pada Lampiran. 4.

2. Perhitungan Level 3 Pada level 3 akan dilakukan perhitungan dari tingkat kendala dari parameter penilaian. Tingkat kendala dari parameter penilaian ini menggunakan persamaan:

(3.1) Mengacu pada persamaan di atas, maka persamaan untuk menghitung level 3 adalah sebagai berikut: (3.2) (3.3) (3.4) (3.5) (3.6)

59

Bayu Kania, (2006). “Pengembangan Model Penilaian Kesiapan Internal Pemerintah dan Kontraktor Indonesia dalam Penerapan Metoda Kontrak Berbasis Kinerja (KBK), ITB. Universitas Indonesia


82

Dimana notasi-notasi tersebut adalah: −

adalah berturut-turut adalah nilai dari parameter – parameter penilaian dalam rating 1 sampai 5 yang terdapat dalam aspek hukum.

−

adalah berturut-turut adalah nilai dari parameter – parameter penilaian dalam rating 1 sampai 5 yang terdapat dalam aspek resiko.

−

adalah berturut-turut adalah nilai dari parameter – parameter penilaian dalam rating 1 sampai 5 yang terdapat dalam aspek teknis.

−

adalah berturut-turut adalah nilai dari parameter – parameter penilaian dalam rating 1 sampai 5 yang terdapat dalam aspek organisasi.

−

adalah berturut-turut adalah nilai dari parameter – parameter penilaian dalam rating 1 sampai 5 yang terdapat dalam aspek pendanaan.

−

5n adalah nilai maksimum yang bisa dicapai, karena rating skala maksimum adalah 5, dan n adalah parameter penilaian ke n.

3. Perhitungan Level 2 Nilai pada Level 2 (3.7) (3.8) (3.9) (3.10) (3.11)



83


adalah berturut-turut besarnya tingkat kemampuan pengelola jalan untuk mengakomodasi kendala penerapan KBK yang terdapat dalam parameter penilaian aspek hukum.

−

adalah berturut-turut besarnya tingkat kemampuan pengelola jalan untuk mengakomodasi kendala penerapan KBK yang terdapat dalam parameter penilaian aspek resiko.

−

adalah berturut-turut besarnya tingkat kemampuan pengelola jalan untuk mengakomodasi kendala penerapan KBK yang terdapat dalam parameter penilaian aspek teknis.

−

adalah berturut-turut besarnya tingkat kemampuan pengelola jalan untuk mengakomodasi kendala penerapan KBK yang terdapat dalam parameter penilaian aspek organisasi.

−

adalah berturut-turut besarnya tingkat kemampuan pengelola jalan untuk mengakomodasi kendala penerapan KBK yang terdapat dalam parameter penilaian aspek pendanaan.

−

W menyatakan tingkat kepentingan dari setiap parameter penilaian.

4. Perhitungan Level 1 (3.12) (3.13) (3.14) (3.15) (3.16)



84


adalah berturut-turut

besarnya tingkat kemampuan

pengelola jalan untuk mengakomodasi kendala penerapan KBK yang terdapat dalam aspek hukum. −

adalah

berturut-turut

besarnya tingkat

kemampuan

pengelola jalan untuk mengakomodasi kendala penerapan KBK yang terdapat dalam aspek resiko. −

adalah berturut-turut besarnya tingkat kemampuan pengelola jalan untuk mengakomodasi kendala penerapan KBK yang terdapat dalam aspek teknis.

−

adalah

berturut-turut

besarnya

tingkat

kemampuan

pengelola jalan untuk mengakomodasi kendala penerapan KBK yang terdapat dalam aspek organisasi. −

adalah

berturut-turut

besarnya

tingkat

kemampuan

pengelola jalan untuk mengakomodasi kendala penerapan KBK yang terdapat dalam aspek pendanaan. − W menyatakan tingkat kepentingan dari setiap parameter penilaian.

5. Perhitungan Level 0 Ko = (WAH x PAH) + (WAR x PAR) + (WAT x PAT) + (WAO x PAO) + (WAP x PAP) (3.16)

Dimana notasi-notasi tersebut adalah: − Ko adalah besarnya tingkat kendala dalam penerapan KBK pada penanganan pemeliharaan jalan. − PAH, PAR, PAK, PAT, PAP berturut-turut adalah besarnya tingkat kendala penerapan PBC dalam proyek pemeliharaan jalan. − W menyatakan tingkat kepentingan dari setiap parameter penilaian.



85

Jika model matematis tersebut diatas dibuatkan dalam bentuk ilustrasi model penilaian, maka dapat diperlihatkan melalui gambar 4.2. Dari gambar 4.2 terlihat bahwa perhitungan dimulai dengan menggunakan persamaan 4 (empat) yaitu dengan memasukan nilai N dari hasil wawancara. Nilai N merupakan nilai kuantitatif yang digunakan untuk megkategorikan parameter penilaian, yaitu 1 – 5. Selanjutnya nilai pada persamaan 4 (empat) menjadi input bagi persamaan 3 (tiga) sehingga diperoleh nilai probabilitas dari parameter penilaian. Nilai persamaan 3 (tiga) akan menjadi input persamaan 2 (dua) sehingga diperoleh nilai probabilitas dari indikator dan nilai persamaan 2 (dua) akan menjadi input persamaan 1 (satu) sehingga diperoleh probabilitas dari dasar penilaian. Perhitungan akhir dilakukan dengan input persamaan 1 (satu) ke dalam persamaan 0 (nol) sehingga diperoleh nilai kendala dari penerapan PBC dalam pemeliharaan jalan.



86

Gambar 4. 2 Model penilaian faktor-faktor kendala penerapan PBC



87

4.2.4 Hirarki Tingkatan Parameter Penilaian Hirarki yang dikembangkan dalam Proses Hirarki Analisis (PHA) sama dengan tingkatan level dari model penilaian kendala. Pada gambar 4.3, diilustrasikan hirarki parameter penilaian kendala penerapan PBC dari pihak pengelola pemeliharn jalan (owner).

A.1.a Jenis kontrak A.1.b Tipe kontrak A.1 Kontrak A.1.c Bentuk layanan A.2 Spesifikasi teknis

A.2.a Orientasi spesifikasi A.2.b Komponen spesifikasi

A. Aspek Hukum

A.3 Seleksi Penyedia Jasa

A.4 Penyelesaian perselisihan

B.1 Analisis resiko dan manajemen resiko

A.3.a Metode seleksi A.3.b Penilaian kualifikasi

A.4.a Metode penyelesaian perselisihan

B.1.a Analisis resiko awal proyek B.1.b Manajemen resiko selama proyek berlangsung

B. Aspek Resiko B.1.c Jenis resiko yang dianalisis B.2 Alokasi resiko

C.1 Kontrak PPJ (proyek pemel. Jalan)

B.2.a Pihak yang mengelola resiko

C.1.a Jenis kontrak PPJ C.1.b Tipe kontrak PPJ C.1.c Bentuk layanan PPJ

C.2 Spesifikasi teknis PPJ

C. Aspek Teknis

Kendala Penerapan KBK pada Pemeliharaan Infrastruktur Jalan

C.3 Penyelesaian perselisihan PPJ

C.4 Seleksi penyedia jasa PPJ

C.2.a Orientasi spesifikasi teknis PPJ C.2.b Komponen spesifikasi teknis PPJ C.3.a Metode penyelesaian perselisihan PPJ

C.4.a Metode seleksi penyedia jasa PPJ C.4.b Penilaian kualifikasi penyedia jasa PPJ C.5.a Pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan PPJ

C.5 Pengawasan PPJ C.5.b Mekanisme pelaksanaan pengawasan PPJ

C.6 Pembayaran PPJ

C.6.a Sistem pembayaran PPJ C.6.b Dasar pembayaran PPJ C.7.a Pihak yang bertanggungjawab

C.7 Masa pemeliharaan

C.7.b Jangka waktu masa pemeliharaan

D.1 SDM

D.1.a Kualifiaksi SDM pengelola kontrak PPJ (1)

D.2 Penyebaran Informasi KBK

D.2.a Mekanisme penyebaran informasi PBC (1)

D. Aspek Organisasi

E. Aspek Pendanaan Level 0

Level 1

E.1 Ketersediaan dana proyek multiyears (1)

Level 2

E.1.a Kepastian ketersediaan dana proyek multiyears (1)

Level 3

Gambar 4. 3 Hirarki tingkatan parameter penilaian



88

4.3

PENGEMBANGAN

PETA

FAKTOR-FAKTOR

KENDALA

PENERAPAN PBC Setelah dilakukan pengembangan model untuk menilai kendala yang ada, maka selanjutnya akan diuraikan tentang pengembangan peta kendala yang ada dalam penerapan PBC di pemeliharaan jalan. Peta keterkaitan kendala ini merupakan penjabaran dari model penilaian kendala yang telah dikembangkan sebelumnya. Peta kendala ini dikembangkan untuk tujuan untuk memudahkan analisa terhadap hasi penilaian dari model penilaian kendala, karena setelah diketahui nilai kendala dari masing-masing level indikator penilaian, selanjutnya nilai tersebut akan di-mapping-kan dengan peta kendala. Sehingga dapat diketahui dengan secara cepat dan jelas kendala-kendala mana saja yang sebenarnya telah diakomodasi oleh pengelola jalan dan kontraktor dan mana saja kendala yang belum diakomodasi. Dalam peta akan diberikan arsir sesuai dengan tingkatan kendala, seperti pada tabel 4.6.

Tabel 4. 6 Kategori kendala dalam peta keterkaitan No 1 2 3 4 5 6

Arsir/Warna

Keterangan Kendala kuat (83% - 100%) Kendala agak kuat (66.6% - 83.25%) Kendala sedang (49.98% - 66.6%) Kendala lemah (33.3% - 49.98%) Kendala Kurang (16.65%- 33.3%) Kendala kurang sekali (0%-16.65%)



89

BAB 5 PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA

5.1

PENDAHULUAN Pada bab ini akan diuraikan dan dibahas mengenai karakteristik proyek

pemeliharaan jalan, serta pengumpulan data dan analisis data. Pengumpulan data dimulai dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada para pakar untuk analisa tingkat kepentingan kendala. Bersamaan dengan penyebaran kuesioner dilakukan wawancara kepada pihak pengelola pemeliharaan jalan yang dalam wawancara ini diwakili oleh Kepala Bidang Pemeliharaan Dinas Bina Marga Provinsi Banten untuk mengetahui karakteristik pengelolaan pemeliharaan jalan khususnya di lingkungan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten.

Data hasil

penyebaran kuesioner akan dianalisa dengan Analythical Hierarchy Process (AHP) untuk mendapatkan tingkat kepentingan/prioritas dari masing-masing kendala yang ada dari penerapan Performance Based Contract (PBC) dalam penanganan pemeliharaan jalan dari sudut pandang pengelola jalan dalam penelitian ini menggunakan studi kasus pengelolaan pemeliharaan jalan oleh Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten.

5.2

STUDI KASUS IMPLEMENTASI MODEL PENILAIAN KENDALA PENERAPAN PBC DALAM PENANGANAN PEMELIHARAAN JALAN

5.2.1 Praktek Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten dalam Penanganan Pemeliharaan Jalan Pembahasan mengenai praktek Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten dalam penanganan pemeliharaan jalan merupakan temuan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten.

89



90

Pembahasan mengenai praktek Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten dalam proyek penanganan pemeliharaan jalan (PPJ) akan diuraikan dalam struktur pembahasan berikut ini, yaitu: 1. Jenis kontrak; 2. Tipe kontrak; 3. Bentuk layanan; 4. Orientasi spesifikasi; 5. Komponen spesifikasi; 6. Metode seleksi; 7. Penilaian kualifikasi; 8. Metode penyelesaian perselisihan; 9. Manajemen resiko selama proyek berlangsung; 10. Jenis resiko yang dianalisis; 11. Pihak yang mengelola resiko; 12. Jenis kontrak PPJ; 13. Tipe kontrak PPJ; 14. Bentuk layanan PPJ; 15. Orientasi spesifikasi teknis PPJ; 16. Komponen spesifikasi teknis PPJ; 17. Metode penyelesaian perselisihan PPJ; 18. Metode seleksi penyedia jasa PPJ; 19. Penilaian kualifikasi penyedia jasa PPJ; 20. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengawasan PPJ; 21. Mekanisme pengawasan PPJ; 22. Sistem pembayaran PPJ; 23. Dasar pembayaran PPJ; 24. Pihak yang bertanggungjawab; 25. Jangka waktu masa pemeliharaan; 26. Kualifikasi SDM pengelola kontrak PPJ; 27. Mekanisme penyebaran informasi konsep PBC; 28. Kepastian ketersediaan dana proyek multiyears;



91

5.2.2 Pembahasan Praktek Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten dalam Penanganan Pemeliharaan Jalan 5.2.2.1. Aspek Hukum A. Kontrak Indikator penilaian kontrak akan ditinjau dari pengaturan perundangundangan mengenai jenis kontrak, tipe kontrak, dan bentuk layanan berdasarkan praktek hukum di lingkungan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten. Adapun penjelasan dari masing-masing praktek yang terkait dengan kontrak adalah sebagai berikut:

1. Jenis Kontrak Pengaturan mengenai jenis kontrak di Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten, diatur secara formal melalui Pasal 30 Keppres No.80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan penjelasannya sebagai berikut: a. Berdasarkan bentuk imbalan: Menurut pasal 30 ayat (1) huruf a, jenis kontrak berdasarkan bentuk imbalan terdiri dari: 1) Lumpsum, adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa. 2) Harga satuan, adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume

pekerjaannya

masih

bersifat

perkiraan

sementara,

sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran



92

bersama

atas

volume

pekerjaan

yang

benar-benar

telah

dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa. 3) Gabungan lump sum dan harga satuan, adalah kontrak yang merupakan gabungan lump sum dan harga satuan dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan. 4) Terima jadi (turn key), adalah kontrak pengadaan barang/jasa pemborongan atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh bangunan/konstruksi, peralatan dan jaringan utama maupun penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan. 5) Persentase, adalah kontrak pelaksanaan jasa konsultansi di bidang konstruksi atau pekerjaan pemborongan tertentu, dimana konsultan yang bersangkutan menerima imbalan jasa berdasarkan persentase tertentu dari nilai pekerjaan fisik konstruksi/ pemborongan tersebut. Jika ditinjau berdasarkan jenis kontrak, PBC merupakan kontrak yang menggunakan sistem lumpsum dan kontrak terima jadi. Berdasarkan Penjelasan Pasal 30 ayat (2) Keppres 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dijelaskan bahwa kontrak lumpsum dibolehkan untuk diterapkan di Indonesia untuk jenis pekerjaan borongan yang perhitungan volumenya sudah diketahui dengan pasti berdasarkan gambar rencana dan spesifikasi teknis. Akan tetapi dalam PBC yang menjadi acuan pembayaran adalah kinerja dari suatu hasil konstruksi dan bukan volume pekerjaan. Oleh karena itu dibutuhkan adanya peraturan perundangan yang mengatur pembayaran lumpsum untuk PBC. Kontrak PBC yang bersifat lumpsum akan menghindarkan terjadinya klaim atau perubahan order kontrak sehingga pemilik proyek mempunyai estimasi biaya yang pasti. Dengan mengacu pada peraturan yang ada, dapat disimpulkan bahwa jika ditinjau dari segi jenis kontrak berdasarkan bentuk imbalan, Universitas Indonesia


93

secara hukum PBC dapat diterapkan di Indonsia. Akan tetapi pengaturan pembayaran harus diatur lebih lanjut oleh peraturan perundang-undangan,

sehingga

penerapan

kontrak

ini

tidak

bertentangan dengan hukum yang berlaku..

b. Berdasarkan jangka waktu pelaksanaan Menurut pasal 30 ayat (1) huruf b, jenis kontrak berdasarkan jangka waktu pelaksanaan terdiri dari: 1) Tahun tunggal, adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa 1 (satu) tahun anggaran. 2) Tahun jamak kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang dilakukan atas persetujuan oleh Menteri Keuangan untuk pengadaan yang dibiayai APBN, Gubernur untuk pengadaan yang dibiayai APBD Propinsi, Bupati/Walikota untuk pengadaan yang dibiayai APBD Kabupaten/Kota. Berdasarkan jangka waktu pelaksanaannya, PBC merupakan kontrak jenis tahun jamak (multiyears), atau lebih dari 1 (satu) tahun anggaran). Dengan mengacu pada peraturan yang ada, dapat disimpulkan bahwa jika ditinjau dari jenis kontrak berdasarkan jangka waktu pelaksanaan, secara hukum kontrak PBC dapat diterapkan.

2. Tipe Kontrak Tipe kontrak dikelompokkan kedalam 3 kelompok, yaitu: a. Tradisional: memisahkan perencanaan, konstruksi, dan pemeliharaan. b. Terintegrasi: perencanaan dan konstruksi digabung. c. Lifecycle: perencanaan, konstruksi, dan pemeliharaan digabung.

Tipe kontrak yang sesuai untuk PBC adalah tipe kontrak terintegrasi dan kontrak lifecycle, yaitu: kontrak tim pembangunan; kontrak perencanaan dan pembangunan; kontrak terima jadi; kontrak umum; Universitas Indonesia


94

kontrak

perencanaan,

pembangunan

dan

pemeliharaan;

kontrak

pembangunan, pengoperasian dan transfer; dan kontrak aliansi. Dengan adanya pengaturan UU No. 18/1999 tentang Jasa Konstruksi, pasal 16 ayat (3). Dapat disimpulkan bahwa jika ditinjau dari tipe kontrak, secara hukum kontrak PBC dapat diterapkan di Indonesia, dimana perencanaan,

pelaksanaan,

dan

pengawasan

dimungkinkan

untuk

dilakukan oleh satu penyedia jasa.

3. Bentuk Layanan Menurut UU No. 18/1999 tentang Jasa Konstruksi, pasal 16 ayat (1), bentuk layanan jasa konstruksi terdiri dari: perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi. Pada pasal 16 ayat (2), layanan jasa yang dilakukan oleh penyedia jasa dilakukan oleh tiap-tiap penyedia jasa secara terpisah dalam pekerjaan konstruksi. Dan pada pasal 16 ayat (3) layanan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dapat dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan besaran pekerjaan atau biaya, penggunaan teknologi canggih, serta resiko besar bagi para pihak ataupun kepentingan umum dalam satu pekerjaan konstruksi. Dapat disimpulkan bahwa bentuk layanan jasa konstruksi adalah: a. Perencana konstruksi; b. Pelaksana konstruksi; c. Pengawas konstruksi; d. Terintegrasi (perencana, pelaksana, dan pengawas). Berdasarkan bentuk layanan, PBC merupakan jenis kontrak yang memiliki karakteristik perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan terintegrasi dalam satu kontrak (dilakukan oleh satu penyedia jasa). Dengan adanya pengaturan UU No. 18/1999 tentang Jasa Konstruksi, pasal 16 ayat (3). Dapat disimpulkan bahwa jika ditinjau dari bentuk layanan yang diberikan, secara hukum kontrak PBC dapat diterapkan di Indonesia,

dimana

perencanaan,

pelaksanaan,

dan

pengawasan

dimungkinkan untuk dilakukan oleh satu penyedia jasa.



95

B. Spesifikasi Teknis 1. Orientasi Spesifikasi Indikator penilaian spesifikasi teknis akan ditinjau dari orientasi spesifikasi

dan

komponen

spesifikasi.

Kepmen

Praswil

No.

257/KPTS/M/2004 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi, Standar Dokumen Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan), Bab VI, disebutkan bahwa: Spesifikasi teknis disusun oleh panitia pengadaan berdasar jenis pekerjaan yang akan dilelangkan, dengan ketentuan: a. Tidak mengarah kepada merk/produk tertentu, tidak menutup kemungkinan digunakannya produksi dalam negeri; b. Semaksimal mungkin diupayakan menggunakan standar nasional; c. Metoda pelaksanaan harus logis, realistik dan dapat dilaksanakan; d. Jadual waktu pelaksanaan harus sesuai dengan metoda pelaksanaan; e. Harus mencantumkan macam, jenis, kapasitas dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan; f. Harus mencantumkan syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan; g. Harus mencantumkan syarat-syarat pengujian bahan dan hasil produk; h. Harus mencantumkan kriteria kinerja produk (output performance) yang diinginkan; i. Harus mencantumkan tata cara pengukuran dan tata cara pembayaran. Hal yang perlu dipahami dalam pengelolaan PBC adalah tidak membuat spesifikasi yang sangat mengikat dan berorientasi kepada hasil akhir, sehingga kontraktor diberikan kesempatan untuk menawarkan solusi terbaik yang mereka miliki. Dalam beberapa persyaratan yang terdapat dalam spesifikasi teknis kontrak PBC terdapat beberapa persyaratan yang menggunakan pendekatan kontrak tradisional seperti kategori tenaga kerja, kebutuhan pendidikan yang harus dipenuhi dari tenaga ahli, jumlah waktu yang dibutuhkan. Pengelola jalan akan mengevaluasi proposal berdasarkan kualitas dari solusi yang dijukan serta pengalaman dari tenaga ahli yang ditawarkan. Universitas Indonesia


96

Dari pengaturan kebijakan mengenai orientasi spesifikasi, terlihat bahwa orientasi spesifikasi adalah input oriented mengingat masih adanya batasan/syarat-syarat tertentu, serta metoda pelaksanaan pekerjaan yang dibatasi.

2. Komponen Spesifikasi Komponen spesifikasi yang diatur dalam Kepmen Praswil No. 257/KPTS/M/2004 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi, Standar Dokumen Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan), Bab VI, adalah: a. Metoda pelaksanaan; b. Jadual waktu pelaksanaan; c. Macam, jenis, kapasitas dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan; d. Mencantumkan

syarat-syarat

bahan

yang

dipergunakan

dalam

pelaksanaan pekerjaan; e. Mencantumkan syarat-syarat pengujian bahan dan hasil produk; f. Mencantumkan kriteria kinerja produk (output performance) yang diinginkan; g. Mencantumkan tata cara pengukuran dan tata cara pembayaran.

Tidak ada standar untuk menulis spesifikasi berbasis kinerja, hanya dibutuhkan gambaran kebutuhan dalam bentuk hasil akhir bukan proses, menggunakan ukuran standar kinerja dan quality assurance surveillance plan, menetapkan pengurangan biaya, dan insentif yang tepat. Komponen spesifikasi dari PBC adalah hasil akhir yang diinginkan, jasa yang dibutuhkan, standar kinerja, level kinerja yang dapat diterima, metoda pengawasan, insentif/disinsentif. Keseluruhan komponen spesifikasi dalam PBC dimasukan dalam matriks kinerja.



97

C. Seleksi Penyedia Jasa Indikator penilaian seleksi penyedia jasa akan ditinjau dari metode seleksi dan penilaian kualifikasi berdasarkan praktek hukum di lingkungan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten. 1. Metode Seleksi Pasal 17 UU No. 18/1999 tentang Jasa Konstruksi secara umum mengatur mengenai metode pemilihan penyedia jasa, yaitu: pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung dan penunjukan langsung. Dengan pelelangan umum penyedia jasa dapat melakukan prakualifikasi dan pascakualifikasi. Adapun pelelangan terbatas hanya boleh diikuti oleh penyedia jasa yang lolos prakualifikasi. Prakualifikasi adalah penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia jasa sebelum memasukkan penawaran. Kontrak PBC diterapkan untuk kontrak terintegrasi. Dengan adanya pasal 16, ayat 3 UU No.18/1999 tentang Jasa Konstruksi yang mengatur terintegrasinya perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan dalam satu kontrak, secara hukum kontrak PBC dapat diterapkan di Indonesia. Dimana dalam PP No. 29/2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Pasal 13 ayat 1, disebutkan bahwa pemilihan penyedia jasa terintegrasi dapat dilakukan dengan cara pelelangan terbatas. Selain itu pada ayat 3 disebutkan bahwa pemilihan penyedia jasa terintegrasi salah satunya dilakukan dengan syarat: melalui proses prakualifikasi. Metoda pelelangan terbatasa dapat dilakukan apabila jumlah penyedia jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan kompleks.

2. Penilaian Kualifikasi Pada Kontrak Berbasis Kinerja evaluasi penilaian penawaran berdasarkan best value (penawar yang memiliki kemampuan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dan memiliki informasi kinerja dimasa lalu yang baik).



98

D. Penyelesaian Perselisihan Indikator penilaian penyelesaian perselisihan akan ditinjau dari metode penyelesaian perselisihan berdasarkan praktek hukum di lingkungan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten. Pengaturan mengenai penyelesaian perselisihan/sengketa konstruksi di Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten, diatur secara formal melalui Pasal 38 ayat 1 Keppres No.80/2003

tentang

Pedoman

Pelaksanaan

Pengadaan

Barang/Jasa

Pemerintah, yaitu: Bila terjadi perselisihan antara pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa maka kedua belah pihak menyelesaikan perselisihan di Indonesia dengan cara musyawarah, mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau melalui pengadilan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu penyelesaian perselisihan jasa konstruksi juga diatur dalam pasal 49 PP 29/2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, yaitu: penyelsaian sengketa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara: 1. Melalui pihak ketiga, yaitu: (a) mediasa (yang ditunjuk oleh para pihak atau lembaga Arbitrase dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa); (b) konsiliasi, atau; 2. Arbitrase melalui Lembaga Arbitrase atau Arbitrase Ad Hoc. Dalam PBC Dalam kontrak PBC jalur litigasi sebagai alat untuk penyelesaian sengketa dihindari. Dengan adanya pengaturan UU No. 18/1999 tentang Jasa Konstruksi, pasal 38 ayat (1). Dapat disimpulkan bahwa pengaturan yang ada di Indonesia membuka

kesempatan

litigasi/pengadilan,

adanya

sehingga

perlu

penyelesaian pengaturan

perselisihan

secara

khusus

melalui mengenai

penyelesaian sengketa untuk kontrak PBC.



99

5.2.2.2. Aspek Resiko A. Analisis dan Manajemen Resiko Indikator penilaian analisis dan manajemen resiko akan ditinjau dari analisis resiko awal proyek, manajemen resiko selama proyek berlangsung, dan jenis resiko yang dianalisis berdasarkan praktek di lingkungan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten. 1.

Analisis Resiko Awal Proyek Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa dalam penanganan pemeliharaan jalan tidak dilakukan analisis resiko di awal proyek.

2.

Manajemen Resiko Selama Proyek Berlangsung Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa dalam penanganan pemeliharaan jalan tidak dilakukan manajemen resiko selama proyek berlangsung. Dalam PBC karena kontraktor diberikan kebebasan untuk menyelesaikan permasalahan melalui solusi yang mereka ajukan, maka kontraktor bertanggungjawab penuh atas segala resiko yang mungkin timbul dari solusi yang mereka berikan. Dalam PBC, kemampuan kontraktor dalam menganalisa kemungkinan resiko yang muncul akibat solusi yang mereka berikan, merupakan salah satu faktor kriteria evaluasi proposal penawaran kontraktor.

3.

Jenis Resiko yang Dianalisis Jenis resiko yang harus dianalisis terdiri dari: aspek legal, aspek organisasi, aspek teknis, aspek spasil, aspek keuaangan, dan aspek politik. Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa dalam penanganan pemeliharaan jalan, tidak ada jenis resiko yang dianalisis.

B. Alokasi Resiko Indikator penilaian alokasi resiko akan ditinjau dari pihak yang mengelola resiko berdasarkan praktek di lingkungan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten. Resiko sebaiknya dialokasikan pada pihak yang paling mampu mengatur resiko tesebut. Dalam kontrak PBC penyedia jasa merupakan pihak yang mengelola resiko berkaitan dengan keahliannyadan Universitas Indonesia


100

insentif yang akan mereka terima sesuai dengan tingkat resiko yang diberikan. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa pihak yang mengelola

resiko

dalam

penanganan

pemeliharaan

jalan

adalah

kontraktor/penyedia jasa.

5.2.2.3. Aspek Teknis A. Kontrak Proyek Pemeliharaan Jalan (PPJ) Indikator penilaian kontrak proyek pemeliharaan jalan akan ditinjau dari jenis kontrak PPJ dan tipe kontrak PPJ berdasarkan praktek di lingkungan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten. 1. Jenis Kontrak PPJ a. Berdasarkan Bentuk Imbalan Berdasarkan hasil wawancara jenis kontrak yang digunakan adalah kontrak harga satuan karena kebanyakan volume pekerjaan yang ada tidak dapat terukur dengan pasti. Dengan bentuk kontrak ini seringkali terjadi pembengkakan biaya akibat adanya pekerjaan-pekerjaan tambahan yang belum teridentifikasi dalam tahap perencanaan. Jadi dalam hal ini resiko meningkatnya biaya pemeliharaan jalan sepenuhnya dipikul oleh pemilik proyek. Jika melihat bentuk pekerjaan yang ada maka terlihat adanya kendala penerapan PBC dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan. b. Jangka Waktu Pelaksanaan Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa jangka waktu pelaksanaan proyek pemeliharaan jalan adalah tahun tunggal yaitu: 6 bulan masa pelaksanaan.

2. Tipe Kontrak PPJ Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa pada saat ini tipe kontrak yang biasa digunakan dalam pemeliharaan jalan masih memisahkan tahap perencanaan dan pemeliharaan jalan atau merupakan kontrak tradisional bukan kontrak terintegrasi. Jika mengacu pada PP Universitas Indonesia


101

29/2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi pasal 13, pekerjaan yang dapat dilakukan dengan layanan jasa konstruksi terintegrasi adalah pekerjaan yang: bersifat kompleks, memerlukan teknologi tinggi, mempunyai resiko tinggi, dan memiliki biaya yang besar. Pekerjaan kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi dan/atau mempunyai resiko tinggi dan/atau menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau bernilai di atas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Kriteria teknologi tinggi adalah mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan banyak peralatan berat dan banyak memerlukan tenaga ahli dan tenaga terampil. Kriteria resiko tinggi adalah mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya beresiko sangat membahayakan keselamatan umum, hart benda, jiwa manusia dan lingkungan. Jika melihat bentuk pekerjaan pemeliharaan jalan, dengan melihat aspek hukum, proyek pemeliharaan jalan tidak masuk dalam jenis kontrak yang terintegrasi.

3. Bentuk Layanan Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa bentuk layanan yang diberikan adalah terpisah dan tidak terintegrasi.

B. Spesifikasi Teknis Proyek Pemeliharaan Jalan (PPJ) Indikator penilaian spesifikasi teknis PPJ akan ditinjau dari orientasi spek. teknis PPJ dan komponen spek. Teknis PPJ berdasarkan praktek di lingkungan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten. Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa orientasi spesifikasi teknis dalam proyek pemeliharaan jalan bersifat input oriented (orientasi terhadap input) dimana komponen dalam spesifikasi masih mensyaratkan metoda pelaksanaan, tenaga ahli, material, dsb yang harus digunakan oleh penyedia jasa. Pada metode Kontrak Tradisional spesifikasi yang digunakan adalah menjelaskan secara detail tata cara pelaksanaan pekerjaan yang harus Universitas Indonesia


102

dilakukan oleh Penyedia Jasa (Kontraktor), sedangkan Kontrak Berbasis Kinerja menggunakan spesifikasi yang bersifat output-oriented dimana owner tidak memaparkan secara detail bagaimana tata cara pelaksanaan pekerjaan akan tetapi hanya menjelaskan output yang diinginkan. Dengan spesifikasi kinerja yang digunakan dalam skema PBC, akan tercipta inovasi-inovasi teknologi karena penyedia jasa memilih alternative-alternatif teknologi selama dapat memenuhi spesifikasi kinerjanya.

C. Penyelesaian Perselisihan Proyek Pemeliharaan Jalan Indikator penilaian penyelesaian perselisihan PPJ akan ditinjau dari metode penyelesaian perselisihan berdasarkan praktek di lingkungan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten. Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa penyelesaian sengketa konstruksi dalam pemeliharaan jalan kebanyakan diselesaikan melalui arbitrase.

D. Seleksi Penyedia Jasa Proyek Pemeliharaan Jalan Indikator penilaian seleksi penyedia jasa PPJ akan ditinjau metode seleksi PPJ dan penilaian kualifikasi PPJ berdasarkan prakteknya di lingkungan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten. 1. Metode Seleksi PPJ Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa metoda seleksi penyedia jasa dalam proyek pemeliharaan jalan adalah melalui pelelangan umum. 2. Penilaian Kualifikasi PPJ Dari hasil wawancara diperoleh informasi penilaian kualifikasi penyedia jasa proyek pemeliharaan jalan didasarkan atas penawar terendah.

Dalam PBC terdapat beberapa konsep dasar memilih kontraktor yang tepat, yaitu: a. Persaingan dengan menggunakan down selection dan due diligence.



103

Kunci utama untuk memilih kontraktor yang tepat adalah dengan menyusun permasalahan yang perlu diselesaikan oleh pihak pengelola, dan nantinya pihak kontraktor akan bersaing dengan mengajukan solusi terbaik. Kualitas dari solusi yang diajukan menjadi penilaian dalam evaluasi. Pengelola kontrak dalam PBC mempertimbangkan pembatasan perserta pelalngan (downselection), sehingga hanya kontraktor yang memiliki kemungkinan besar untuk memenangkan proyek yang akan mengikuti pelelangan. Setelah batasan dari peserta pelelangan ditetapkan, kontraktor memasuki periode due diligence yaitu dimana kontraktor mengetahui kebutuhan dari pengelola sehingga dapat menawarkan solusi terbaik, termasuk didalamnya proses site visit, pertemuan dengan pihak pengelola, serta melakukan riset dan analisis untuk mengembangkan solusi yang akan diajukan. b. Menerapkan presentasi secara lisan (oral presentation) dan metoda lainnya sebagai alat untuk komunikasi. Salah satu metoda/alat yang dapat memudahkan evaluasi kontraktor adalah dengan melakukan presentasi secara lisan. Presentasi secara lisan ini akan memberikan informasi tentang pendekatan teknikal yang diajukan kontraktor serta kondisi manajemen kontraktor yang akan menjadi bahan evaluasi, memilih, dan menentukan pemenang. Pernyataan dalam presentasi secara lisan tidak akan mengikat selama hal tersebut tidak tertulis dalam kontrak. Komunikasi antara pengelola dan kontraktor merupakan hal yang penting untuk mendapatkan kontraktor yang tepat. c. Mengutamakan kinerja masa lalu (past performance) dalam evaluasi kontraktor. Catatan kinerja kontraktor dimasa lalu merupakan parameter kunci dari gambaran kinerja kontraktor dimasa depan. Menggunakan informasi kinerja kontraktor dimasa lalu sebagai kriteria evaluasi akan memberikan banyak manfaat bagi pengelola dikemudian hari. Informasi kinerja kontraktor dimasa lalu diperoleh dapat diperoleh dengan menggunakan 2 (dua) metoda, yaitu: membuat pertanyaan sebagai referensi dan mencari informasi dari database kinerja yang dimiliki kontraktor, atau dengan cara Universitas Indonesia


104

menanyakan kinerja kontraktor dimasa lalu kepada lembaga atau industry yang pernah menggunakan jasa kontraktor yang bersangkutan. Dalam PBC, evaluasi penyedia jasa didasarkan atas best value. Best value merupakan proses yang digunakan untuk memilih penyedia jasa yang paling memberikan keuntungan, dengan cara mengevaluasi dan membandingkan

E. Pengawasan Proyek Pemeliharaan Jalan Indikator penilaian pengawasan PPJ akan ditinjau dari pihak yang bertanggungjawab dalam pengawasan PPJ dan mekanisme pengawasan PPJ berdasarkan prakteknya di lingkungan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten. Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa dalam pemeliharaan jalan, pihak pengelola memilih konsultan pengawas untuk mengevaluasi kinerja kontraktor . Mekanisme evaluasi kinerja kontraktor adalah dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan kontraktor. Jika pelaksanaan pekerjaan kontraktor sudah sesuai dengan spesifikasi maka kinerja kontraktor diangap baik. Pada Kontrak Tradisional sistem pengawasan dilakukan oleh owner melalui konsultan pengawas, sedangkan pada Kontrak Berbasis Kinerja pengawasan terhadap pelaksanaan diserahkan sepenuhnya kepada kontraktor. Dalam PBC pengawasan diserahkan sepenuhnya kepada kontraktor. Salah satu pendekatan dalam PBC adalah mengharuskan kontraktor untuk mengajukan ukuran kinerja dan quality control plan (QCP). Pihak

yang

terlibat mempertimbangkan hal apa saja yang harus ada dalam QCP, hal ini berguna untuk mempertimbangkan kebutuhan dari pengawasan kualitas dan keinginan yang selalu berubah, terutama yang disebabkan oleh perubahan proses pengelolaan kontrak. Ukuran kinerja yang dikembangkan oleh kontraktor dapat dinegosiasikan dengan pengelola dan jika memungkinkan tidak dilakukan pengawasan atas kinerja tersebut.



105

F. Pembayaran Proyek Pemeliharaan Jalan Indikator pembayaran PPJ akan ditinjau dari sistem pembayaran PPJ dan dasar pembayaran PPJ berdasarkan prakteknya di lingkungan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten. Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa sistem pembayaran pada kontrak pemeliharaan jalan dilakukan berdasarkan volume pekerjaan yang telah diselesaikan dengan sistem pembayaran harga unit (unit price) dengan volume tetap, pada Kontrak Berbasis Kinerja pembayaran dilakukan atas kinerja yang memenuhi standar kinerja dengan sistem lumpsum, output terukur seperti misalnya luas, tidak ada lubang. Adapun apabila ada pemotongan pembayaran pada Kontrak Tradisional dilakukan karena hasil pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, sedangkan pada Kontrak Berbasis Kinerja pemotongan pembayaran terjadi karena hasil pekerjaan tidak sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Jika terjadi kerusakan dan kontraktor terlambat untuk memperbaiki pada Kontrak Tradisional, Kontraktor dikenai denda sesuai yang telah ditetapkan, sedangkan Kontrak Berbasis Kinerja pembayaran pada kontraktor dikurangi.

G. Masa Pemeliharaan Proyek Pemeliharaan Jalan Indikator penilaian masa pemeliharaan PPJ akan ditinjau dari pihak yang bertanggungjawab dan masa pemeliharaan berdasarkan prakterknya di lingkungan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten. Dari

hasil

wawancara

diperoleh

informasi

bahwa

kontraktor

bertanggungjawab dalam masa pemeliharaan (1 tahun untuk kontrak 6 bulan). Dalam Kontrak Berbasis Kinerja yang merupakan kontrak jangka panjang sehingga kontraktor merupakan pihak yang bertanggung jawab atas masa pemeliharaan.



106

5.2.2.4. Aspek Organisasi A. Sumber Daya Manusia Pengelola Proyek Pemeliharaan Jalan di Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten Indikator penilaian sumber daya manusia PPJ akan ditinjau dari kualifikasi SDM pengelola kontrak PPJ berdasarkan prakterknya di lingkungan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten. Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa untuk SDM/tim pengadaan jasa konstruksi dilakukan pelatihan khusus. Pelatihan ini dilakukan untuk mempersiapkan para pihak yang akan mengikuti tes perolehan sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa konstruksi. Pelatihan ini terdiri dari pembahasan terhadap peraturan dan kebijakan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah. Adapun sertifikt keahlian diperoleh dengan cara mengikuti tes pengadaan barang/jasa konstruksi di Dep. PU yang dilakukan secara berkala. Sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh Dep. PU dibagi menjadi 2 tipe berdasarkan masa berlakunya, yaitu: L2 untuk sertifikat yang berlaku 2 tahun dan L4 untuk sertifikat yang berlaku 4 tahun.

B. Penyebaran Informasi Kontrak Berbasis Kinerja di Lingkungan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten Indikator penilaian penyebaran informasi PBC akan ditinjau dari mekanisme penyebaran informasi berdasarkan prakteknya di lingkungan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa telah dilakukan penyebaran informasi mengenai konsep PBC di lingkungan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten. Penyebaran informasi ini dilakukan melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Bina Marga.

5.2.2.5. Aspek Pendanaan/ Ketersediaan Dana Proyek Multi Years Indikator penilaian kontrak akan ditinjau dari kepastian ketersediaan dana proyek multiyears berdasarkan prakterknya di lingkungan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten.



107

Kontrak berbasis kinerja merupakan kontrak tahun jamak, perlu adanya kepastian mengenai ketersediaan dana untuk pelaksanaan kontrak dalam jangka waktu tersebut, karena kontrak berbasis kinerja akan lebih efektif dan efisien jika dilakukan dalam skala besar dan skala waktu yang lebih dari 3 tahun. Sebagaimana menurut Pasal 30 ayat (8) Perpres No. 70/2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Keppres No. 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Berdasarkan dasar hukum pengaturan jasa konstruksi yang ada, kontrak tahun jamak dibolehkan untuk diterapkan di Indonesia, dengan beberapa ketentuan: 1. Untuk pekerjaan yang dibiayai oleh APBN: a. Harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan; b. Harus mencantumkan perhitungan rumus eskalasi yang ditetapkan oleh kepala kantor/satuan kerja/pimpinan proyek/pimpinan bagian proyek dalam dokumen pengadaan/kontrak. 2. Untuk

pekerjaan

yang

dibiayai

sebagian

atau

seluruhnya

dengan

pinjaman/hibah luar negeri: a. Tidak perlu mendapat persetujuan Menteri Keuangan; b. Harus mencantumkan tahun anggaran pembebanan dana di dalam perjanjian/kontraknya. Kepastian dana untuk proyek multiyears dengan pinjaman/hibah luar negeri tidak memiliki kepastian karena dana tergantuang dari Negara pemberi pinjaman/hibah.

5.2.2.6. Rangkuman Dari hasil pembahasan praktek Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Banten dibuatkan suatu rangkuman dari praktek yang ada seperti pada tabel 5.1.



108

Tabel 5. 1 Rangkuman praktek Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Banten dalam penanganan pemeliharaan jalan No. A

Aspek yang Ditinjau Uraian Aspek Hukum Jenis kontrak

1

Kontrak

Tipe kontrak

Bentuk layanan Orientasi spesifikasi

2

Spesifikasi teknis

3

Seleksi penyedia jasa

4 B

5

Penyelesaian perselisihan Aspek Resiko Analisis resiko dan manajemen resiko

6

Alokasi resiko

C

Aspek Teknis

Komponen spesifikasi

Metode seleksi Penilaian kualifikasi Metode penyelesaian perselisihan Analisis resiko awal proyek Manajemen resiko selama proyek berlangsung Jenis resiko yang dianalisis Pihak yang mengelola resiko Jenis kontrak PPJ

7

Kontrak PPJ

Tipe kontrak PPJ Bentuk layanan PPJ Orientasi spesifikasi teknis PPJ

Spesifikasi teknis PPJ

9 10

Penyelesaian perselisihan PPJ Seleksi penyedia jasa

Komponen spesifikasi teknis PPJ

Metode penyelesaian perselisihan PPJ Metode seleksi penyedia jasa PPJ

Praktek di Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten − Berdasarkan bentuk imbalan: lumpsum, harga satuan, gabungan lumpsum dan harga satuan, turnkey, persentase. − Berdasarkan jangka waktu pelaksanaan: tahun tunggal dan tahun jamak. − Tradisional − Terintegrasi − Lifecycle − Perencana − Pelaksana − Pengawasan − Terintegrasi − Input Oriented − Metoda pelaksanaan; − Jadual waktu pelaksanaan; − Macam, jenis, kapasitas dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan; − Mencantumkan syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan; − Mencantumkan syarat-syarat pengujian bahan dan hasil produk; − Mencantumkan kriteria kinerja produk (output performance) yang diinginkan; − Mencantumkan tata cara pengukuran dan tata cara pembayaran. − Pelelangan umum − Pelelangan terbatas − Pemilihan langsung − Penunjukan langsung − Penawar terendah − musyawarah, mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau melalui pengadilan − Tidak dilakukan − Tidak dilakukan − Tidak dilakukan − Tidak dilakukan − Berdasarkan bentuk imbalan: Harga satuan. − Berdasarkan jangka waktu pelaksanaan: tahun tunggal. − Tradisional − − − −

Perencana Pelaksana Pengawasan Input orientasi

− Metoda pelaksanaan; − Jadual waktu pelaksanaan; − Macam, jenis, kapasitas dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan; − Mencantumkan syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan; − Mencantumkan syarat-syarat pengujian bahan dan hasil produk; − Mencantumkan kriteria kinerja produk (output performance) yang diinginkan; − Mencantumkan tata cara pengukuran dan tata cara pembayaran. − Arbitrase − Pelelangan umum



109

No.

11

12

13 D 14

15 E 16

Aspek yang Ditinjau Uraian PPJ Penilaian kualifikasi penyedia jasa PPJ Pihak yang bertanggungjawab dalam pengawasan Pengawasan PPJ PPJ Mekanisme pengawasan PPJ Sistem pembayaran PPJ Pembayaran PPJ Dasar pembayaran PPJ Pihak yang bertanggungjawab Masa pemeliharaan Jangka waktu masa pemeliharaan Aspek Sumber Daya Manusia Kualifikasi SDM Sumber Daya pengelola kontrak Manusia PPJ Penyebaran Mekanisme Informasi penyebaran KBK informasi PBC Aspek Pendanaan Ketersediaan Kepastian dana proyek ketersediaan dana multiyears proyek multiyears

Praktek di Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten − Penawar terendah − Konsultan pengawas

− Jika pelaksanaan pekerjaan kontraktor sudah sesuai dengan spesifikasi maka kinerja kontraktor diangap baik − Harga satuan − Volume pekerjaan yang telah diselesaikan − Kontraktor − 1 tahun (masa kontrak 6 bulan)

− Pernah mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa − Pelatihan

− Untuk dana APBN dijamin oleh Pemerintah − Untuk dana pinjaman/hibah tidak ada jaminan

5.2.3 Proses Pengolahan Data dengan Proses Hirarki Analisis (PHA) Proses pengolahan data dengan menggunakan metoda PHA dibagi menjadi dua proses utama, yaitu: proses pembobotan dan perhitungan konsistensi penilaian responden. Penjelasan dari masing-masing proses adalah sebagai berikut: A. Proses Pembobotan Hasil

penilaian

kuesioner

diterjemahkan

dalam

bentuk

matrik

perbandingan dan selanjutnya dapat dilakukan proses pembobotan. Maka hasil dari analisis kuesioner yang kembali diolah dengan menggunakan alat bantu Microsoft Office (Exceel) dapat dilihat pada Lampiran 7. Berikut ini merupakan contoh perhitungan 1 (satu) responden (Ahli 1) untuk tingkat kepentingan kendala pada level 1.

Tahap Perhitungan 1. Membuat matriks perbandingan berpasangan dari hasil kuesioner, yaitu: Matriks A1 (lihat tabel 5.2). Kemudian nilai kolom pada matriks A1



110

dijumlah (total). Nilai kolom ini akan digunakan untuk membuat matriks normalisasi. Tabel 5. 2 Matriks Perbandingan Berpasangan A1

Aspek Hukum Aspek Resiko Aspek Teknis Aspek Organisasi Aspek Pendanaan Jumlah

Aspek Hukum

Aspek Resiko

Aspek Teknis

Aspek Organisasi

Aspek Pendanaan

1.00

5.00

3.00

6.00

4.00

0.20

1.00

0.20

0.33

0.50

0.33

5.00

1.00

3.00

4.00

0.17

3.00

0.33

1.00

0.33

0.25

2.00

0.25

3.00

1.00

1.95

16.00

4.78

13.33

9.83

2. Setiap elemen dari masing-masing kolom pada matriks A1 dibagikan dengan nilai penjumlahan dari masing-masing kolom dilanjutkan dengan perhitungan bobot prioritas lokal dengan cara membuat nilai rata-rata dari setiap elemen pada masing-masing baris sehingga diperoleh matriks A2 (tabel 5.3).

Tabel 5. 3 Matriks Perbandingan Berpasangan A1

Aspek Hukum Aspek Resiko Aspek Teknis Aspek Organisasi Aspek Pendanaan Jumlah

Aspek Hukum

Aspek Resiko

Aspek Teknis

Aspek Organisasi

Aspek Pendanaan

Jumlah

Bobot

0.51

0.31

0.63

0.45

0.41

2.31

0.462

0.10

0.06

0.04

0.03

0.05

0.28

0.057

0.17

0.31

0.21

0.23

0.41

1.32

0.265

0.09

0.19

0.07

0.08

0.03

0.45

0.090

0.13

0.13

0.05

0.23

0.10

0.63

0.126

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

5.00

1.000



111

B. Perhitungan Konsistensi Penilaian Responden Tahap Perhitungan 1. Kalikan setiap baris elemen pada matriks A2 dengan bobot prioritas local yang saling bersesuaian dan kemudian jumlahkan hasil perkalian tersebut dalam jumlah elemen yang sama. 2. Jumlahkan nilai hasil perkalian tersebut (langkah 1). 3. Hitung Lamda maksimum (λmaks) dengan cara merata-rata yang diperoleh dari langkah 2. 4. Kemudian hitung nilai IC = λmaks – n / (n – 1). 5. Hitung nilai CR = IC/RCI (n), dimana nilai RCI (n) diperoleh dari tabel 3.4.

Apabila nilai Rasio Konsistensi (CR) lebih kecil dari 10% maka hasil penilaian kuesioner PHA tersebut dapat diterima. Pada gambar 5.4 dapat dilihat proses uji konsistensi antar parameter.

Tabel 5. 4 Uji Konsistesi Aspek Hukum Aspek Resiko Aspek Teknis Aspek Organisasi Aspek Pendanaan Jumlah Aspek Hukum Aspek Resiko Aspek Teknis Aspek Organisasi Aspek Pendanaan

Aspek Hukum 0.51 0.10 0.17 0.09 0.13 1.00 Aspek Hukum 1.00 0.20 0.33 0.17 0.25 2.587 0.295 1.505 0.467 0.692

Aspek Resiko 0.31 0.06 0.31 0.19 0.13 1.00 Aspek Resiko 5.00 1.00 5.00 3.00 2.00

Aspek Teknis 0.63 0.04 0.21 0.07 0.05 1.00 Aspek Teknis 3.00 0.20 1.00 0.33 0.25

:

0.46 0.06 0.26 0.09 0.13

Aspek Organisasi 0.45 0.03 0.23 0.08 0.23 1.00 Aspek Organisasi 6.00 0.33 3.00 1.00 3.00

⁼ Total = λ-Max = CI = RI (n) = CR =

Aspek Pendanaan 0.41 0.05 0.41 0.03 0.10 1.00 Aspek Pendanaan 4.00 0.50 4.00 0.33 1.00 5.601 5.221 5.684 5.175 5.474 27.155 5.431 0.108 1.120 0.019

Jumlah 2.31 0.28 1.32 0.45 0.63 5.00

Bobot 0.46 0.06 0.26 0.09 0.13 1.00

x

0.46 0.06 0.26 0.09 0.13

<

0.1

⁼

OK



2.587 0.295 1.505 0.467 0.692

112

5.2.4 Tingkat Kepentingan Parameter Penilaian Kendala Penerapan PBC dalam Penanganan Pemeliharaan Jalan Tingkat kepentingan kendala-kendala penerapan PBC dalam penanganan pemeliharaan jalan merupakan hasil penilaian yang dilakukan oleh pihak yang menjadi responden melalui teknik kuesioner. Pihak yang menjadi responden pada penilaian tingkat kendala adalah merupakan para ahli yang memahami dan mengerti konsep dasar Kontrak Berbasis Kinerja. Tingkat kepentingan disesuaikan dikelompokkan atas level yang sesuai dengan level model penilaian kendala yang telah dikembangkan sebelumnya. Pihak yang menjadi responden untuk kuesioner sangat terbatas, setelah dilakukan survey terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan pemeliharaan jalan dan pengelolaan kontrak konstruksi yaitu: pemerintah, perusahaan kontraktor, dan asosiasi, responden hanya terdapat dikalangan pemerintah yaitu: Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum (Dep. PU). Dari pengolahan data hasil kuesioner diperoleh tingkat kepentingan kendala yang konsisten (CR < 0.1) untuk setiap level penilaian, seperti yang terlihat pada tabel 5.5 – tabel 5.7 dan gambar 5.1.

Tabel 5. 5 Tingkat kepentingan indikator penilaian (level 1) Kode A B C D E

Indikator

Bobot

1 2 3 4 5 Hukum 0.49 0.47 0.47 0.46 0.48 Resiko 0.10 0.07 0.07 0.06 0.09 Teknis 0.21 0.24 0.20 0.26 0.23 Organisasi 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 Pendanaan 0.15 0.16 0.20 0.16 0.14 CR 0.094 0.046 0.063 0.056 0.084

Rata-rata 0.47 0.08 0.23 0.06 0.16

Pada tingkat kepentingan indikator penilaian level 1 terlihat bahwa indikator yang paling penting dalam penerapan PBC adalah aspek hukum dan teknis. Jika dalam implementasi di lapangan konsep dasar dari aspek hukum dan teknis yang terkait dengan PBC sangat rendah maka akan menunjukkan kendala penerapan PBC yang tinggi. Jika kendala implementasi di lapangan terkait dengan aspek Universitas Indonesia


113

organisasi, pendanaan, dan resiko besar maka belum tentu kendala tersebut akan besar karena kendala tersebut memiliki tingkat kepentingan yang kecil. Berdasarkan pada tabel 5.5 terlihat bahwa jawaban responden terhadap tingkat kepentingan relative sama, yaitu aspek hukum dan aspek teknis adalah aspek yang memiliki tingkat kepentingan yang tinggi dibandingkan aspek yang lainnya. Tingkat kepentingan indikator penilaian pada level 2 seperti yang terlihat pada tabel 5.6 ditentukan oleh indikator spesifikasi teknis, analisis dan manajemen resiko, dan sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolan pemeliharaan jalan nasional. Sama halnya dengan tingkat kepentingan pada level 1, pada level 2 pun seluruh responden memiliki penilaian yang sama terhadap tingkat kepentingan parameter, dimana parameter spesifikasi teknis, analisis dan manajemen resiko, dan sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolan pemeliharaan jalan nasional merupakan parameter yang penting dibandingkan dengan parameter yang lain. Tabel 5. 6 Tingkat Kepentingan Parameter Penilaian (Level 2) Kode A.1 A.2 A.3 A.4 B.1 B.2 C.1 C.2 C.3 C.4 C.5 C.6 C.7 D.1 D.2 E.1

Parameter Penilaian Kontrak Spesifikasi Teknis Seleksi Penyedia Jasa Penyelesaian Perselisihan CR Analisis dan Manajemen Resiko Alokasi Resiko CR Kontrak Proyek Pemeliharaan Jalan (PPJ) Spesifikasi Teknis PPJ Penyelesaian Perselisihan PPJ Seleksi Penyedia Jasa PPJ Pengawasan PPJ Pembayaran PPJ Masa Pemeliharaan CR Sumber Daya Manusia Penyebaran Informasi PBC CR Ketersediaan Dana Proyek Multiyears CR

1 0.24 0.54 0.13 0.09 0.08 0.83 0.17 0

2 0.30 0.46 0.16 0.08 0.09 0.83 0.17 0

Bobot 3 0.41 0.39 0.14 0.06 0.06 0.80 0.20 0

4 0.42 0.33 0.19 0.06 0.06 0.83 0.17 0

5 0.44 0.38 0.12 0.05 0.07 0.83 0.17 0

0.23

0.26

0.23

0.21

0.23

0.23

0.31 0.04 0.14 0.11 0.04 0.12 0.06 0.67 0.33 0

0.28 0.04 0.20 0.07 0.08 0.06 0.09 0.88 0.13 0

0.28 0.04 0.09 0.18 0.10 0.08 0.09 0.83 0.17 0

0.33 0.03 0.15 0.07 0.05 0.16 0.09 0.83 0.17 0

0.33 0.04 0.15 0.13 0.04 0.08 0.09 0.80 0.20 0

0.31 0.04 0.15 0.11 0.06 0.10

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

-

-

-

-

-

Ratarata 0.36 0.42 0.15 0.07 0.83 0.17

0.80 0.20



114

Tingkat kepentingan indikator penilaian pada level 3 seperti yang terlihat pada tabel 5.7 ditentukan oleh sub parameter: bentuk layanan, komponen spesifikasi, manajemen resiko selama proyek berlangsung, penilaian kualifikasi penyedia jasa, pihak yang bertanggungjawab dalam pengawasan, sistem pembayaran, dan pihak yang bertanggungjawab dalam masa pemeliharaan. Sama halnya dengan tingkat kepentingan pada level 1 dan 2, pada level 2 pun seluruh responden memiliki penilaian yang sama terhadap tingkat kepentingan setiap sub parameter penilaian. Tabel 5. 7 Tingkat Kepentingan Ukuran Penilaian (Level 3) Kode

Parameter Penilaian

A.1.a A.1.b A.1.c

Jenis Kontrak Tipe Kontrak Bentuk Layanan

A.2.a A.2.b

Orientasi Spesifikasi Komponen Spesifikasi

A.3.a A.3.b

Metode Seleksi Penilaian Kualifikasi

A.4.a

Metode Penyelesaian Perselisihan

CR

CR

CR

CR B.1.a B.1.b B.1.c

B.2.a

C.1.a C.1.b C.1.c C.2.a C.2.b

C.3.a

Analisis Resiko Awal Proyek Manajemen Resiko Selama Proyek Berlangsung Jenis Resiko yang Dianalisis CR Pihak yang Mengelola Resiko CR Jenis Kontrak Proyek Pemeliharaan Jalan (PPJ) Tipe Kontrak PPJ Bentuk Layanan PPJ CR Orientasi Spek. Teknis PPJ Komponen Spek. Teknis PPJ CR Metode Penyelesaian Perselisihan PPJ CR

1 0.16 0.25 0.59 0.20 0.80 0 0.50 0.50 0

2 0.14 0.43 0.43 0.50 0.50 0 0.25 0.75 0

Bobot 3 0.33 0.33 0.33 0.25 0.75 0 0.50 0.50 0

4 0.20 0.40 0.40 0.67 0.33 0 0.50 0.50 0

5 0.14 0.43 0.43 0.20 0.80 0 0.50 0.50 0

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

-

-

-

-

-

0.20

0.14

0.11

0.17

0.20

0.16

0.60

0.52

0.54

0.44

0.49

0.52

0.20

0.33

0.35

0.39

0.31

0.32

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

-

-

-

-

-

0.20

0.14

0.33

0.20

0.14

0.20

0.20 0.60

0.43 0.43

0.33 0.33

0.40 0.40

0.43 0.43

0.36 0.44

0.25

0.33

0.20

0.25

0.20

0.25

0.75

0.67

0.80

0.75

0.80

0.75

0

0

0

0

0

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Ratarata 0.20 0.37 0.44 0.36 0.64 0.45 0.55 1.00

1.00



115

C.4.a C.4.b

C.5.a

C.5.b

C.6.a C.6.b C.7.a

C.7.b

D.1.a

D.2.a

E.1.a

Metode Seleksi Penyedia Jasa PPJ Penilaian Kualifikasi Penyedia Jasa PPJ CR Pihak yang Bertanggungjawab dalam pengawasan PPJ Mekanisme Pengawasan PPJ CR Sistem Pembayaran PPJ Dasar Pembayaran PPJ CR Pihak yang Bertanggungjawab pada Masa Pemeliharaan Jangka Waktu Masa Pemeliharaan CR Kualifikasi SDM Pengelola Kontrak PPJ CR Mekanisme Penyebaran Informasi PBC CR Kepastian Ketersediaan Dana Proyek Multiyears CR

0.25

0.25

0.50

0.67

0.50

0.43

0.75

0.75

0.50

0.33

0.50

0.57

0

0

0

0

0

0.25

0.67

0.50

0.75

0.50

0.53

0.75

0.33

0.50

0.25

0.50

0.47

0 0.50 0.50 0

0 0.33 0.67 0

0 0.67 0.33 0

0 0.75 0.25 0

0 0.50 0.50 0

0.55 0.45

0.50

0.75

0.75

0.75

0.75

0.70

0.50

0.25

0.25

0.25

0.25

0.30

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00



116

A.1.a Jenis kontrak (0.20) A.1.b Tipe kontrak (0.37) A.1 Kontrak (0.36) A.1.c Bentuk layanan (0.44) A.2 Spesifikasi teknis (0.42)

A. Aspek Hukum (0.47)

A.2.a Orientasi spesifikasi (0.36) A.2.b Komponen spesifikasi (0.64)

A.3 Seleksi Penyedia Jasa (0.15)

A.3.a Metode seleksi (0.45)

A.4 Penyelesaian perselisihan (0.07)

A.4.a Metode penyelesaian perselisihan (1.00)

B.1 Analisis resiko dan manajemen resiko (0.83)

B.1.a Analisis resiko awal proyek (0.16)

A.3.b Penilaian kualifikasi (0.55)

B.1.b Manajemen resiko selama proyek berlangsung (0.52) B. Aspek Resiko (0.08) B.1.c Jenis resiko yang dianalisis (0.32) B.2 Alokasi resiko (0.17) B.2.a Pihak yang mengelola resiko (1.00)

C.1 Kontrak PPJ (proyek pemel. Jalan) (0.23)

C.1.a Jenis kontrak PPJ (0.20) C.1.b Tipe kontrak PPJ (0.36) C.1.c Bentuk layanan PPJ (0.44)

C. Aspek Teknis (0.23)

C.2 Spesifikasi teknis PPJ (0.31)

C.2.a Orientasi spesifikasi teknis PPJ (0.25) C.2.b Komponen spesifikasi teknis PPJ (0.75)

C.3 Penyelesaian perselisihan PPJ (0.04)

Kendala Penerapan KBK pada Pemeliharaan Infrastruktur Jalan

C.4 Seleksi penyedia jasa PPJ (0.15)

C.3.a Metode penyelesaian perselisihan PPJ (1.00)

C.4.a Metode seleksi penyedia jasa PPJ (0.43) C.4.b Penilaian kualifikasi penyedia jasa PPJ (0.57)

C.5 Pengawasan PPJ (0.11)

C.6 Pembayaran PPJ (0.06)

C.5.a Pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan PPJ (0.53) C.5.b Mekanisme pelaksanaan pengawasan PPJ (0.47)

C.6.a Sistem pembayaran PPJ (0.55)

C.6.b Dasar pembayaran PPJ (0.45) C.7 Masa pemeliharaan (0.10)

D. Aspek Organisasi (0.06)

E. Aspek Pendanaan (0.16) Level 0

Level 1

C.7.a Pihak yang bertanggungjawab (0.70) C.7.b Jangka waktu masa pemeliharaan (0.30)

D.1 SDM (0.80)

D.1.a Kualifiaksi SDM pengelola kontrak PPJ (1)

D.2 Penyebaran Informasi KBK (0.20)

D.2.a Mekanisme penyebaran informasi PBC (1)

E.1 Ketersediaan dana proyek multiyears (1)

E.1.a Kepastian ketersediaan dana proyek multiyears (1)

Level 2

Level 3

Gambar 5. 1 Nilai Tingkat Kepentingan Kendala



117

5.2.5 Analisa Penilaian Kendala Penerapan KBK dalam Penanganan Pemeliharaan Jalan di Lingkungan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten 5.2.6.1. Analisa Model Penilaian Kendala Setelah dilakukan pengembangan model penilalan kendala penerapan PBC dalam penanganan pemeliharaan jalan di lingkungan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten, berikut ini akan diuraikan tentang analisa dari model penilaian kendala setelah dilakukan uji coba terhadap studi kasus. Seperti yang telah dijelaskan diawal bahwa model penilaian kendala ini dikembangkan melalui pendekatan penilaian terhadap praktek pemeliharaan jalan yang dilakukan di lingkungan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten yang dilihat dari sudut pandang PBC. Pencarian data mengenai praktek pemeliharaan jalan dilakukan melalui wawancara, selanjutnya hasil wawancara tersebut dinilai dengan menggunakan ukuran penilaian dari setiap parameter penilaian yang telah dikembangkan dalam model penilaian kendala. Seperti yang dijelaskan pada sub bab 4.2.1, metode penilaian yang digunakan untuk menilaia hasil wawancara digunakan metode rating kualitatif dengan skala penilaian 1 (satu) sampai 5 (lima) dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Skala 1

: kategori Sangat Baik (Tidak ada kendala/kendala 0%)

2. Skala 2

: Kategori Baik (Kendala sebesar 25%)

3. Skala 3

: Kategori Sedang (Kendala sebesar 50%)

4. Skala 4

: Kategori Buruk (Kendala sebesar 75%)

5. Skala 5

: Kategori Buruk Sekali (Kendala sebesar 100%)

5.2.6.2. Analisa Nilai Kendala

Setelah diuraikan pada Sub Bab 5.2 mengenai bagaimana pengelolaan pemeliharaan jalan oleh Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten, maka selanjtnya akan dilakukan penilaian terhadap kendala penerapan PBC dalam penanganan pemeliharaan jalan tersebut dengan menggunakan model kendala. Dengan menggunakan model penilaian kendala dan rumus perhitungan yang telah dikembangkan pada Bab III, maka diperoleh hasil nilai kendala penerepan



118

PBC dalam penanganan pemeliharaan jalan di Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten. Dari hasil penilaian terhadap praktek Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten dalam melakukan penanganan pemeliharaan jalan dengan menggunakan model penilaian kendala penerapan PBC, diperoleh nilai kendala penerapan PBC dalam penanganan pemeliharaan jalan di Dina Bina Marga Prov. Banten adalah sebesar 66%, nilai ini menunjukan kendala yang tidak cukup besar atau masuk kategori sedang dalam penerapan PBC dalam proyek penanganan pemeliharaan jalan. Aspek yang menjadi kendala terbesar pada level 1 dalam penerapan PBC adalah aspek resiko sebesar 93.7 %. Sedangkan Nilai kendala pada setiap aspek kendala selengkapnya dapat dilihat pada tabel 5.8. dan gambar 5.2. Tabel 5. 8 Nilai Kendala dari setiap Indikator Penilaian pada Level 1

Kode

Indikator Penilaian

W

Dinas Bina Marga

A

Aspek Hukum

0.473

0.576

B

Aspek Resiko

0.077

0.937

C D E

Aspek Teknis Aspek Organisasi Aspek Pendanaan

0.226 0.058 0.165

0.755 0.780 0.600

1.000 0.900 0.800 0.700 0.600 0.500 0.400 0.300 0.200 0.100 0.000

Kendala

Aspek Hukum

Aspek Resiko

Aspek Aspek Aspek Teknis Organisasi Pendanaan

Gambar 5. 2 Nilai Kendala dari setiap Indikator Penilaian Universitas Indonesia


119

5.2.6.3.

Analisa Parameter-Parameter yang Mempengaruhi Nilai Kendala

Analisa aspek-aspek dan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai kendala penerapanPBC dalam penanganan pemeliharaan jalan hanya akan difokuskan pada aspek-aspek yang memiliki nilai kendala yang cukup tinggi (kendala diatas 50%), sementara untuk kendala yang rendah tidak akan dibahas. Nilai kendala pada level 2 dan level 3 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 5.9 dan gambar 5.3 serta tabel 5.10 dan gambar 5.4. Tabel 5. 9 Tingkat Kendala Penerapan PBC di Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten pada Level2

Kode

Parameter Penilaian

W

Dinas Bina Marga

A.1 A.2 A.3 A.4

Kontrak Spesifikasi Teknis Seleksi Penyedia Jasa Penyelesaian Perselisihan

0.362 0.421 0.148 0.068

0.220 0.800 0.710 0.800

B.1 B.2

Analisis dan Manajemen Resiko Alokasi Resiko Kontrak Proyek Pemeliharaan Jalan (PPJ) Spesifikasi Teknis PPJ Penyelesaian Perselisihan PPJ Seleksi Penyedia Jasa PPJ Pengawasan PPJ Pembayaran PPJ Masa Pemeliharaan Sumber Daya Manusia

0.827 0.173

0.937 0.937

0.233

1.000

0.307 0.037 0.146 0.111 0.063 0.103 0.802

0.600 0.800 0.800 0.800 1.000 0.380 0.800

0.198

0.700

1.000

0.600

C.1 C.2 C.3 C.4 C.5 C.6 C.7 D.1 D.2 E.1

Penyebaran Informasi PBC Ketersediaan Dana Proyek Multiyears



120

Tabel 5. 10 Tingkat Kendala Penerapan PBC di Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten pada Level 3

Kode

Parameter Penilaian

W

Dinas Bina Marga

A.1.a A.1.b A.1.c A.2.a A.2.b A.3.a A.3.b A.4.a B.1.a

Jenis Kontrak Tipe Kontrak Bentuk Layanan Orientasi Spesifikasi Komponen Spesifikasi Metode Seleksi Penilaian Kualifikasi Metode Penyelesaian Perselisihan Analisis Resiko Awal Proyek

0.196 0.368 0.436 0.363 0.637 0.450 0.550 1.000 0.164

0.300 0.200 0.200 0.800 0.800 0.600 0.800 0.800 1.000

B.1.b

Manajemen Resiko Selama Proyek Berlangsung

0.520

1.000

B.1.c

Jenis Resiko yang Dianalisis

0.316

0.800

B.2.a

Pihak yang Mengelola Resiko

1.000

0.600

C.1.a

Jenis Kontrak Proyek Pemeliharaan Jalan (PPJ)

0.203

1.000

C.1.b

Tipe Kontrak PPJ

0.358

1.000

C.1.c

Bentuk Layanan PPJ

0.438

1.000

C.2.a

Orientasi Spek. Teknis PPJ

0.247

0.600

C.2.b C.3.a C.4.a C.4.b

Komponen Spek. Teknis PPJ Metode Penyelesaian Perselisihan PPJ Metode Seleksi Penyedia Jasa PPJ Penilaian Kualifikasi Penyedia Jasa PPJ Pihak yang Bertanggungjawab dalam pengawasan PPJ

0.753 1.000 0.433 0.567

0.600 0.800 0.800 0.800

0.533

0.800

0.467 0.550 0.450

0.800 1.000 1.000

0.700

0.200

C.7.b D.1.a D.2.a

Mekanisme Pengawasan PPJ Sistem Pembayaran PPJ Dasar Pembayaran PPJ Pihak yang Bertanggungjawab pada Masa Pemeliharaan Jangka Waktu Masa Pemeliharaan Kualifikasi SDM Pengelola Kontrak PPJ Mekanisme Penyebaran Informasi PBC

0.300 1.000 1.000

0.800 0.800 0.700

E.1.a

Kepastian Ketersediaan Dana Proyek Multiyears

1.000

0.600

C.5.a C.5.b C.6.a C.6.b C.7.a



121

1.000 0.900 0.800 0.700 0.600 0.500 0.400 0.300 0.200 Kendala

0.100 0.000

Gambar 5. 3 Nilai Kendala dari setiap Indikator Penilaian

1.000 0.900 0.800 0.700 0.600 0.500 0.400 0.300 0.200 0.100 0.000

Kendala

Gambar 5. 4 Nilai Kemampuan Mengatasi Kendala dari setiap Indikator Penilaian Universitas Indonesia


122

A. Aspek Hukum Secara umum pelaksanaan PBC dapat menggunakan landasan hukum yang ada di Indonesia, dengan beberapa ketentuan yang haru dipenuhi lebih dulu, yaitu: 1) Bentuk pekerjaan yang akan dilaksanakan: − Bersifat kompleks; − Memerlukan teknologi tinggi; − Mempunyai resiko tinggi; − Memiliki biaya besar. 2) Pemilihan penyedia jasa dilakukan dengan cara pelelangan terbatas dengan prakualifikasi. 3) Berkaitan dengan kontrak tahun jamak.

B. Aspek Resiko Aspek resiko dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan merupakan aspek yang paling diabaikan, karena resiko yang ada menjadi tanggung jawab kontraktor sebagai pelaksana. Hal ini sejalan dengan konsep dasar dari PBC, dimana resiko dialokasikan sepenuhnya kepada kontraktor, mengingat kontraktor yang bertanggung jawab penuh terhadap metoda pelaksanaan yangmereka ajukan.

C. Aspek Teknis Dalam aspek teknis, penerapan PBC dalam penanganan pemeliharaan jalan masih memiliki kendala yang cukup besar dikarenakan karakteristik pekerjaan pemeliharaan jalan yang tidak bersifat kompleks. D. Aspek Organisasi Dalam aspek organisasi, sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan kontrak pemeliharaan jalan harus memiliki sertifikat pelatihan pengadaan barang/jasa, hal ini merupakan langkah positif dalam penerapan PBC, dimana pihak yang terlibat dalam pengelolaan kontrak adalah sumber daya yang mengerti hukum. Universitas Indonesia


123

Penyebaran informasi melalui pelatihan tentang hukum jasa konstruksi juga merupakan langkah positif sehingga memudahkan penyebaran informasi mengenai PBC di lingkungan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten.

E. Aspek Pendanaan Dalam aspek pendanaan permasalahan dalam peneraoan PBC timbul jika dana tersebut berasal dari dana bantuan/pinjaman. Negara pemberi dana tidak dapat memberikan kepastian bahwa dana yang ada terjamin ketersediannya, karena jika timbul hubungan diplomatic yang kurang baik dan terjadinya iklim politik yang kurang menguntungkan, tidak menutp kemungkinan untuk adanya pemberhintan pengucuran dana. Oleh karena itu perlu dipastikan pengaturan dalam kontrak kerjasama mengenai kepastian ketersediaan dana.

5.2.6 Mapping Nilai Kendala dengan Peta Kendala Setelah diketahuinya nilai kendala penerapan PBC dalam penanganan pemeliharaan jalan beserta faktor-faktor yang mempengaruhi , maka akan dilakukan mapping untuk mempermudah melihat kendala yang ada secara keseluruhan. Mapping didasarkan pada nilai kendala yang telah diperoleh dari hasil perhitungan model penilaian kendala. Mapping dari nilai kendala dapat dilihat pada gambar 5.3.



124

ASPEK KENDALA PENERAPAN PBC ( 66 % )

Kontrak (22%)

Spesifikasi Teknis (80%)

Seleksi Penyedia Jasa (71%)

Penyelesaian Perselisihan (80%)

Alokasi (94%) PPJ

Resiko

Analisis dan Manajemen Resiko (94%)

Kontrak (100%)

Jenis Kontrak (30%) Tipe Kontrak (20%) Bentuk Layanan (20%) Orientasi Spesifikasi (80%) Komponen Spesifikasi (80%) Metode Seleksi (60%) Penilaian Kualifikasi (80%) Metode Penyelesaian Perselisihanan (80%)

Analisis resiko selama proyek berlangsung (100%) Manajemen resikoselama proyek berlangsung (100%) Jenis resiko yang dianalisis (80%) Pihak yang mengelola resiko (60%)

Jenis kontrak PPJ (100%) Tipe Kontrak PPJ (100%) Bentuk layanan PPJ (100%) Orientasi spesifikasi teknis PPJ (60%) Komponen spesifikasi teknis PPJ (60%) Metode penyelesaian perselisihan PPJ (80%)

Spesifikasi Teknis PPJ (60%)

Penyelesaian Perselisihan PPJ (80%)

Metode seleksi penyedia jasa PPJ (80%)

Sistem pembayaran PPJ (100%)

Mekanisme pengawasan PPJ (80%)

Pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan PPJ (80%)

Penilaian Kualifikasi penyedia jasa PPJ (80%)

Seleksi Penyedia Jasa (80%)

Pengawasan PPJ (40%)

Pembayaran PPJ (100%)

Dasar pembayaran PPJ (100%) Pihak yang bertanggungjawab (20%)

SDM (80%)

Mekanisme penyebaran informasi PBC (70%)

Kualifikasi SDM pengelola kontrak PPJ (80%)

Jangka waktu masa pemeliharaan (80%)

Penyebaran informasi PBC (70%)

Kepastiaan ketersediaan dana proyek multiyears (60%)

Masa Pemeliharaan (38%)

Ketersediaan dana proyek multiyears (60%)


Aspek Hukum (57,6%)

Aspek Resiko (93,7%)

Aspek Teknis (75,5%)

Aspek Organisasi (78%)

Aspek Pendanaan (60%)

Gambar 5. 5 Mapping nilai kendala dengan peta kendala


125

5.3

PENERAPAN PBC SEBAGAI ALTERNATIF KONTRAK UNTUK PENANGANAN PEMELIHARAAN JALAN Berdasarkan hasil kajian terhadap beberapa literatur diperoleh informasi

alasan mengapa PBC diterapkan sebagai alternatife kontrak dalam penanganan pembangunan dan pemeliharaan proyek jalan raya, yaitu sebagai berikut: 1. Puslitbang Tim Pelaksana Studi Puslitbang Jalan dan Jembatan Bandung, 2006. Kajian Penerapan Kontrak Berbasis Kinerja untuk Konstruksi Jalan di Atas Tanah Lunak, Pusjatan, Bandung Alasan penerapan PBC adalah diharapkan melalui penerapan PBC persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kontrak tradisional dapat direduksi, yaitu: -

Terjadinya penurunan tingkat pelayanan jalan dan umur rencananya.

-

Keterlambatan pemeliharaan jalan yang berakibat tingginya biaya pemeliharaan, kurang effisiennya penggunaan sumber daya manusia dan waktu. Selain itu dari hasil kajian ditenggarai perlunya menerapkan PBC karena

alasan sebagai berikut: a. Percepatan waktu proyek. Percepatan ini dapat dicapai karena: − Dengan terintegrasinya perencanaan dan pembangunan, kontraktor dapat memberikan input dalam proses perencanaan (metode konstruksi, pengalaman dan keahliannya) sehingga tercapai optimasi desain dan desain dapat diterapkan secara langsung di lapangan. − Konstruksi dapat dilakukan sebelum desain sepenuhnya selesai 100%. − Waktu persiapan (untuk pelelangan) lebih singkat karena hanya menggunakan satu pelelangan untuk pengadaan penyedia jasa konsultasi dan kontraktor. b. Nilai proyek yang lebih pasti. − Dengan hanya menggunakan satu kontrak, claim dan change order akibat design defect dapat dihindari. − Resiko dan tanggung jawab perencanaan terbagi antara penyedia jasa dan pemilik proyek. Universitas Indonesia


126

− Pemeliharaan jalan selama periode tertentu menjadi tanggung jawab penuh penyedia jasa. c. Terjadinya efisiensi biaya konstruksi karena adanya ruang bagi penyedia jasa untuk memilih teknologi konstruksi selama dapat memenuhi spesifikasi kinerja yang disyaratkan. d.

Terciptanya inovasi karena yang disyaratkan dalam spesifikasi hanyalah kinerja jalan.

e. Mengurangi beban kerja Pemilik Proyek karena persiapan pelelangan hanya satu kali untuk kontrak perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan selama beberapa tahun (tahun jamak). f. Terjaminnya tingkat layanan jalan selama umur rencananya sesuai dengan spesifikasi kinerja yang ditetapkan.

2. Natalya Stankevich, Navaid Qureshi and Cesar Queiroz, “Performance-based Contracting for Preservation and Improvement of Road Assets”, The World Bank, Washington DC, 2005 Pengelola jalan berkeinginan adanya suatu pendekatan tentang kontrak berbasis kinerja dikarenakan beberapa hal sebagai berikut : a. mengurangi biaya pengelolaan dan pemeliharaan aset jalan; b. memberikan pendapatan yang lebih bagi pengelola jalan; c. memiliki kemampuan untuk mengelola jaringan jalan raya dengan lebih sedikit sumber daya manusia; d. adanya kepuasan dari pengguna jalan mengenai pelayanan dan kondisi jalan; dan e. kondisi keuangan yang stabil.

3. World Bank, Practical Implementation Issues When Introducing OPRC”, Serbia, 2006. Alasan penerapan PBC pada proyek jalan raya adalah sebagai berikut: a. Pengurangan administrasi (Reduced administration: less effort to measure works).



127

b. Menghindari terjadinya klaim dan amandemen kontrak akibat terjadinya peningkatan kuantitas aktifitas (Avoid frequent claims and contract amendments to increase quantities of activities). c. Fokus dari owner adalah pembayaran berdasarkan indikator kinerja (Client focus: pay on the basis of user-related performance indicators). d. Tanggung jawab yang lebih dari pihak kontraktor melalui insiatif dan inovasi (More responsibility to contractors stimulates initiative and innovation).

4. Zietlow Gunter, “Impelemting Performance-based Road Management and Maintanance Contract in Developing Countries, German, 2004. Alasan penerapan PBC pada proyek jalan raya adalah sebagai berikut: a. Pengurangan biaya pemeliharaan melalui penarapan teknologi dan prosedur kerja yang effisien dan effektif (reduce maintenance costs through the application of more effective and efficient technologies and work procedures). b. Adanya transparasi bagi pengguna jalan, pengelola, dan kontraktor (provide transparency for road users, road administrations and contractors) c. Meningkatnya control dan mendorong meningkatknya satandar kualitas (improve control and enforcement of quality standards) and d. Meningkatnya kondisi jalan (improve overall road conditions).

5. Mehmet Egemen Ozbek, “Development of Performance Based Road Maintanance Contract , Virginia, 2004. Alasan penarapan PBC pada proyek jalan raya adalah sebagai berikut: a. Memungkinkan kontraktor untuk menyelenggarakan proyek sesuai dengan kemampuan terbaik mereka. b. Memaksimalkan adanya inovasi. c. Resiko yang terjadi selama proyek berlangsung menjadi tanggung jawab pihak kontraktor sebagai pihak yang memiliki kontrol penuh dalam pelaksanaan proyek. d. Pengeluaran biaya yang lebih effektif. Universitas Indonesia


128

e. Terbangunnya hubungan yang baik antara kontraktor dan owner melalui kontrak jangka panjang. f. Mengurangi

dampak

negative

dari

proyek

jalan

raya

melalui:

berkurangnya waktu konstruksi. g. Frekuensi pengawasan yang berkurang dapat mengurangi sumber daya (biaya dan manusia) yang harus dikelurakan oleh owner.

6. Zietlow Gunter, “Performance-Based Road Management and Maintanance Contract – Worldwide Experience, Tanzania, 2007. Alasan penerapan PBC pada proyek pemeliharaan jalan dari sudut pandang pihak-pihak yang terlibat dalam proyek adalah sebagai berikut: a. Pengelola Jalan: − Berkurangnya beban kerja; − Membantu terjaminnya pendanaan jangka panjang; − Adanya transparansi dan pertanggungjawaban yang lebih baik; − Berkurangnya biaya pemeliharaan; − Meningkatnya control dan mendorong meningkatknya standar kualitas. − Menghindari terjadinya klaim dan amandemen kontrak akibat meningkatnya kuantitas pekerjaan kontraktor. − Berkurangnya perbaikan jalan. − Berkurangnya resiko. b. Pengguna jalan − Tersedianya kondisi jalan yang baik dan aman; − Berkurangnya biaya pengguna jalan. c. Kontraktor − Meningkatnya keuntungan; − Terjaminnya ketersediaan pekerjaan melalui kontrak jangka panjang; Dari hasil kajian alasan penerapan PBC dalam penanganan pemeliharaan jalan dapat dikelompokkan aspek-aspek yang menjadi alasan penerpan PBC, seperti pada tabel 5.11.



129

Tabel 5. 11 Aspek Alasan Penerapan PBC pada Pengelolaan Pemeliharaan Jalan No.

Aspek

1.

Sumber daya Manusia

2.

Biaya

3.

Kepuasan

4.

Waktu

5.

Inovasi dan Teknologi

6.

Resiko

7.

Legal

5.4

Uraian Berkurangnya SDM yang dibutuhkan, melalui: berkurangnya staff administrasi karena pelaksanaan pengadaan hanya satu kali. a. Berkurangnya biaya, melalui: - Keuntungan yang diberikan dengan adanya inovasi dan produktifitas tinggi; - Berkurangnya pengeluaran administrative dan biaya overhead melalui bentuk kontrak yang lebih baik dan berkurangnya pihak administrasi dan pengawasan. b. Pengeluaran yang pasti dari pihak pengelola jalan karena kontraktor dibayar dengan harga tetap, sehingga pengelola jalan memiliki kontraol yang penuh terhadap pengeluaran tanpa varias pengeluaran yang tidak diharapkan. c. Terjaminnya pendanaan multi-years. d. Meningkatnya keuntungan kontraktor. Meningkatnya kepuasan pengguna jalan dengan terjaminya kondisi jalan dan berkurangnya biaya pengeluaran pengguna jalan. Berkurangnya waktu pelaksanaan konstruksi melalui inovasi dan teknologi yang diajukan oleh kontraktor. Memungkinkan adanya inovasi dan teknologi melalui spesifikasi teknis yang output-oriented. Berkurangya resiko pengelola jalan Menghidari terjadinya klaim dan amandemen kontrak akibat adanya penambagan atau perubahan pekerjaan.

PEMBUKTIAN HIPOTESA Berdasarkan kerangkan pemikiran yang telah dikembangkan pada Sub Bab

2.5, hipotesa penelitian dalam rangka penyusunan tesis ini adalah: a. Penerapan KBK dapat meningkatkan effektifitas pemeliharaan jalan. b. Terdapatnya kendala dalam penerapan KBK pada pemeliharaan jalan. Berdasakan hasil analisa diperoleh hasil yang menjadi pembuktian hipotesa seperti yang terlihat pada tabel 5.12.

Tabel 5. 12 Pembuktian Hipotesa No.

Hipotesa

1.

Penerapan KBK dapat meningkatkan effektifitas pemeliharaan jalan

2.

Terdapatnya kendala dalam penerapan KBK pada pemeliharaan jalan

Hasil Analisa Pemeliharaan jalan menjadi lebih effektif ditinjau dari sudut pandang: − Biaya; − Waktu; − SDM; − Inovasi dan teknologi. Terdapat kendala dalam peneraan KBK pada pemeliharaan jalan: − Aspek Resiko; − Aspek Teknis; dan − Aspek Organisasi. Universitas Indonesia


Gambar 4. 1 Tahapan pengembangan model penilaian kendala

Recommend Documents