LAPORAN LOKAKARYA Perencanaan Bersama Program Ketenagakerjaan di Kab. Blora Blora, 19-20 Februari 2013
Disusun Oleh : Tim PDPM-LPPM ITS
1. Latar Belakang Permasalahan ketenagakerjaan, seperti pengangguran dan pengaruhnya seperti kemiskinan, merupakan permasalahan sosial yang kita hadapi bersama. Program penciptaan lapangan kerja produktif, yaitu lapangan kerja yang dapat mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki dan berkelanjutan, dibutuhkan untuk merespon permasalahan ini. Pemerintah telah melakukan upaya untuk membuat program dan memfasilitasi pelaksanaan program ketenagakerjaan. Namun demikian permasalahan pemerintah
untuk
ketenagakerjaan ini sangat kompleks. Pengetahuan dan kemampuan
merancang,
melaksanakan,
memonitor
dan
mengevaluasi
program
ketenagakerjaan masih terbatas. Untuk itu, peran serta para pemangku kepentingan, seperti swasta dan masyarakat penting dalam mendukung pemecahan permasalahan ketenagakerjaan. Langkah kritis utama adalah memahami dan melakukan diagnosa terhadap kondisi ketenagakerjaan yang ada, serta menyusun program dan prioritas untuk menyelesaikannya. Lokakarya Perencanaan Bersama Program Ketenagakerjaan (PBPK) adalah sebuah kegiatan untuk membantu proses perencanaan pembangunan yang lebih baik dengan mengedepankan berbagi pengetahuan (knowledge sharing) antara pemangku kepentingan yang terkait dengan isu ketenagakerjaan di tingkat daerah serta mendorong para pemangku kepentingan untuk ikut mengambil bagian dari perencanaan dan pelaksanaan program ketenagakerjaan. Metodologi dalam Lokakarya Perencanaan Bersama Program Ketenagakerjaan (PBPK) ini diperkenalkan oleh
ILO (Badan Perburuhan Internasional) dan terus dikembangkan melalui
kerjasama Pusat Studi Potensi Daerah dan Pemberdayaan masyarakat (PDPM) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) ITS Indonesia dan Stockholm School of Economics (SSE) Swedia, dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Bappenas, dengan bantuan pendanaan dari pemerintah Swedia melalui Swedish International Development Agency (SIDA).
2. Tujuan dan Manfaat Tujuan PBPK ini adalah agar pemangku kepentingan permasalahan ketenagakerjaan (Pemerintah, swasta dan masyarakat): a. Memiliki pemahaman lebih baik tentang permasalahan, tantangan dan peluang dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang inklusif dan berkelanjutan.
1
b. Bersama-sama melakukan analisa ketenagakerjaan, sehingga kualitas perencanaan program ketenagakerjaan dapat lebih baik. c. Berdialog untuk menciptakan forum diskusi di antara pemangku kepentingan sebagai wadah identifikasi permasalahan dan tantangan dalam menciptakan lapangan kerja produktif serta sarana pemberi masukan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan terkait. d. Memberikan landasan yang kuat bagi Pemerintah Daerah yang bersangkutan dalam penyusunan kebijakan strategi pengembangan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Daerah. e. Bersama-sama berkomitmen untuk memperkuat dialog sosial antara pemerintah dan para pemangku kepentingan di Daerah.
Sedangkan manfaat / luaran PBPK adalah: a. Adanya pemahaman yang lebih baik tentang arah dan rencana pembangunan di daerah, termasuk permasalahan dan tantangannya. b. Adanya pemahaman yang lebih baik tentang konsep perencanaan bersama program ketenagakerjaan sebagai upaya penciptaan lapangan kerja yang inklusif dan berkelanjutan c. Adanya pemahaman gambaran terkini tentang kondisi (permasalahan, tantangan dan peluang) pengembangan sumber daya produktif (SDM &SDA) serta kemampuannya untuk mendapatkan kerja dengan kesempatan yang setara di daerah d. Adanya pemahaman gambaran terkini tentang kondisi ekonomi, yang mencakup identifikasi permasalahan, tantangan dan peluang pertumbuhan ekonomi yang kondusif di daerah serta kesempatan yang adil yang berkelanjutan e. Adanya pemahaman gambaran terkini tentang kondisi (permasalahan, tantangan dan peluang) kesetaraan dan keberlanjutan pembangunan sosial ekonomi di daerah. f. Teridentifikasinya potensi sektor unggulan di daerah yang dapat menciptakan lapangan kerja produktif yang inklusif dan berkelanjutan g. Adanya rekomendasi kebijakan yang diperlukan untuk menindaklnajuti peluang dan menjawab permasalahan dan tantangan penciptaan lapangan kerja di daerah melalui sektor unggulan ini h. Adanya rekomendasi studi lanjut untuk mendukung hal-hal tersebut diatas.
Dalam kerangka untuk mendukung pencapaian visi Kabupaten Blora 2010-2015 yaitu: "Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih Menuju Masyarakat Blora yang Sejahtera".
2
3. Definisi Seperti tertulis dimuka, tujuan lokakarya ini adalah menyusun masukan alternatif arahan kebijakan dan program penciptaan lapangan kerja produktif yang inklusif dan berkelanjutan. Berikut definisi dari terminologi diatas: Lapangan kerja produktif: lapangan kerja yang mampu memberikan kesempatan kerja dengan penghasilan yang layak bagi seseorang untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya, serta keluar dari garis kemiskinan. Untuk itu, lapangan kerja produktif erat kaitannya dengan pengurangan pengangguran dan pekerja miskin. Inklusif: seluruh warga masyarakat, baik pria maupun wanita, baik di kota maupun di desa memiliki kesempatan yang samadalam memperoleh lapangan kerja produktif. Hal ini terkait erat dengan kesetaraan. Berkelanjutan: lapangan kerja produktif yang memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga dapat tersedia tidak hanya untuk generasi sekarang tapi juga generasi mendatang.
4. Metodologi Untuk mencapai tujuan diatas, kegiatan PBPK ini terdiri atas dua tahapan: -
Pra
lokakarya,
sebagai
tahapan
persiapan,
untuk
mengetahui
APA
karakteristik
ketenagakerjaan dan tantangan yang dihadapi daerah. Kegiatan ini dilakukan oleh tim ITS bersama dengan SSE dengan cara melakukan eksplorasi data statistik. -
Lokakarya, dengan tujuan mempresentasikan data ketenagerjaan dan tantangannya, melakukan konfirmasi temuan awal, serta mencari tahu MENGAPA permasalahan ketenagakerjaan dan kemiskinan dapat terjadi dan mencari masukan BAGAIMANA tantangan tersebut dapat diatasi. Kegiatan ini merupakan kegiatan bersama, yang difasilitasi oleh Bappeda setempat, dengan dukungan narasumber dan fasilitator dari ITS.
Kerangka berpikir tahapan analisa diagnostik mengacu pada pohon ketenagakerjaan (lihat Gambar 4.1). Gambar 4.1 Diagram ketenagakerjaan menunjukkan bahwa lapangan kerja produktif yang inklusif dan berkelanjutan mengakar pada 4 faktor pembangunan yaitu: -
Tersedianya sumber daya produktif (Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam)
-
Adanya dukungan faktor penggerak ekonomi
-
Yang dilaksanakan dengan mengedepankan aspek kesetaraan
-
Dijalankan dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan 3
Gambar 4.1. Diagram Ketenagakerjaan Kerangka diagnosa ketenagakerjaan menunjukkan bahwa pembangunan yang berhasil berupa kegiatan ekonomi produktif, kemakmuran bagi masyarakat, kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan (Sisi kanan atas buah pohon ketenagakerjaan), sedangkan pembangunan yang tidak berhasil menyebabkan penangguran, kemiskinan dan kesenjangan sosial (sisi kiri atas buah pohon ketenagakerjaan). Untuk itu, tahapan perancangan menjadi tahapan awal yang kritis. PBPK ini dilaksanakan dengan mengadopsi pola pembelajaran orang dewasa, yang bersifat partisipatoris, dan melibatkan para pemangku kepentingan lokal, yang meliputi pemerintah, swasta dan masyarkat. Karena merekalah yang memiliki pengetahuan sosial yang mungkin tidak terekam dalam data-data statistik yang ada.
5. Agenda dan Peserta Lokakarya ini dilaksanakan pada tanggal 19-20 Februari 2013, dengan hasil diskusi pada satu sesi dijadikan masukan bagi sesi berikutnya, yaitu: Hari 1: (a) Paparan visi dan misi Pemerintah Kab. Blora; (b) Penjelasan metodologi; (c) Strategi pembangunan Kab. Blora (d) Fakta pembangunan ekonomi di daerah (e) Fakta ketenagakerjaan di Kab. Blora (f) Keberlanjutan (g) Sumber daya produktif
4
Hari 2: (h) Mencapai tujuan pembangunan dengan keseteraan (i) Perencanaan pembangunan yang berkelanjutan (j) Memilih sektor unggulan (k) Rekomendasi kebijakan (l) Rencana tindak lanjut Materi lokakarya tersebut disusun dalam kerangka, seperti disajikan pada Gambar 5.1.
Sesi 1. Metodologi Perencanaan Bersama Program Ketenagakerjaan
Sesi 2. Strategi Pembangunan
Sesi 3.Fakta pembangunan Ekonomi di daerah
Sesi 4.Fakta ketenagakerjaan di daerah
Sesi 5.Fakta kesetaraaan & keberlanjutan
Tanya jawab : Pemahaman tentang Dinamika Ketenagakerjaan
Sesi 6.Paparan & Diskusi A Sumber Daya Produktif (SDM & SDA)
Sesi 7.Paparan & Diskusi B Mencapai Tujuan Pembangunan dg Kesetaraan
Sesi 11: Diskusi F Masukan & studi lanjut
Sesi 8.Paparan & Diskusi C Mencapai Tujuan Pembangunan yang berkelanjutan
Sesi 9.Paparan & Diskusi D Pemilihan sektor unggulan u/ lap kerja yg inklusif & berkelanjutan
Sesi 10: Diskusi E Rekomendasi Kebijakan. Telaah ulang hasil diskusi A-D & menyusun rekomendasi kebijakan & RKA
Gambar 5.1. Kerangka Lokakarya Jadwal lengkap lokakarya ini dapat dilihat pada Lampiran A. Lokakarya ini diikuti oleh 32 peserta, terdiri atas 18 pemerintah, 8 swasta dan 6 masyarakat, serta 91% ( 26 orang) laki laki dan 9 % ( 6 orang) perempuan. Daftar peserta lokakarya dapat dilihat pada Lampiran B. Gambaran awal tentang harapan peserta dapat dilihat di Lampiran C.
6. Hasil Lokakarya Hasil lokakarya ini disusun dalam 4 subbab, yaitu: Struktur Demografi, Dinamika ketengakerjaan yang meliputi ekonomi dan tenagakerja.
5
6.1.
Struktur Demografi
6.1.1. Jumlah dan sebaran penduduk Menurut BPS Kab. Blora (2012), Kabupaten Blora memiliki jumlah penduduk 833.768 jiwa dengan luas wilayah 1820,588 km2, sehingga kepadatan penduduk di Kabupaten Blora adalah 458 jiwa/km2. Kabupaten Blora terdiri atas 16 kecamatan dan 295 kelurahan dan desa. Sebagian besar penduduk tinggal di desa, yaitu 76,42% (sekitar 637.166 jiwa) dan penduduk yang tinggal di kota 23,58% (196.602 jiwa), seperti disajikan pada Gambar 6.1.
Urban 23,58%
80,0%
Laki-laki
70,0%
Perempuan
76,3%
76,5%
60,0%
50,0% 40,0% 30,0%
23,7%
23,5%
20,0% Rural 76,42%
10,0% 0,0% Urban
Rural
Sumber: Susenas Kab. Blora, 2011
Gambar 6.1. Distribusi Penduduk Desa/Kota di Kabupaten Blora
6.1.2. Struktur penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin Jumlah penduduk laki-laki Kab.Blora adalah 411.162 jiwa (49,31%) dan perempuan adalah 422.606 jiwa (50,69%). Struktur penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin didominasi usia produktif, seperti disajikan pada Gambar 6.2. Penduduk usia kerja produktif, yaitu berusia 15-64 tahun sekitar 628.534 jiwa (75,38%) dan sisanya 100.707 (31,6%) orang adalah penduduk usia dibawah 15 tahun dan usia lansia (usia 65 tahun ke atas.
6
>75 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 40,0
30,0
20,0
10,0
Perempuan Laki-Laki
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0 Ribuan
Sumber: Blora dalam Angka 2012
Gambar 6.2. Piramida Penduduk Kabupaten Blora
6.2.
Dinamika Ketenagakerjaan
6.2.1. Penduduk Angkatan Kerja Jumlah penduduk angkatan kerja di Kab. Blora adalah 452.639 orang (54,29% dari total penduduk) dimana 58,84% (266.328 orang) memiliki pendidikan SD ke bawah. Angkatan kerja yang berpendidikan
Perguruan
Tinggi
hanya
6,94%
terdiri
atas
2,66%
adalah
pendidikan
Diploma/sederajat dan 4,28% berpendidikan S1/S2 (lihat Gambar 6.3). Gambar 6.3 juga menyajikan proporsi angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan. Proporsi perempuan dalam partisipasinya di pendidikan perguruan tinggi lebih besar dibanding laki-laki. 2,66% 4,28% 7,20%
Universitas Diploma I/II/III/Akademi
9,42% SMTA Kejuruan
17,59%
58,84%
SMTA Umum
≤ SD
SMTP
49,94%
50,06%
42,83%
57,17%
57,50%
42,50%
66,98% 60,19%
33,02% 39,81%
SMTP ≤ SD
SMTA Umum SMTA Kejuruan
0% Laki-laki Perempuan
Diploma I/II/III/Akademi Universitas
a)
Berdasarkan pendidikan
b)
55,35%
44,65%
50%
100%
Berdasarkan Pendidikan dan Jenis kelamin
7
Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2011 diolah Pusdatinaker
Gambar 6.3. Penduduk Angkatan Kerja berdasarkan tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Penduduk usia kerja yang bekerja sekitar 424.989 orang dan pengangguran sekitar 27.650 orang (Lihat Tabel 6.1) dimana pengangguran yang berpendidikan SD sekitar 37,54% sedangkan pengangguran dengan pendidikan SLTP sekitar 26,60% dan sisanya berpendidikan SLTA ke atas (35,86%).
8
Tabel 6.1. Status penduduk angkatan kerja berdasarkan tingkat pendidikan di Kabupaten Blora Pendidikan yang ditamatkan
Status
SD ke bawah
SLTP
Jumlah
SLTA keatas
Angkatan Kerja
266.328
79.628
106.683
452.639
Bekerja
255.949
72.273
96.767
424.989
10.379
7.355
9.916
27.650
Penganggur Bukan Angkatan Kerja
*)
*)
*)
175.895
Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2011 diolah Pusdatinaker
6.2.2. Partisipasi Angkatan Kerja dan Defisit Tenaga Kerja Produktif Tingkat partisipasi kerja secara umum cukup baik dimana perbandingan penduduk angkatan kerja dengan penduduk usia kerja 72,02%. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat 27,98% penduduk yang tidak bekerja karena tidak bekerja/menganggur atau memang tidak aktif bekerja (ibu rumah tangga, sekolah dsb). Perbandingan penduduk yang bekerja terhadap penduduk usia kerja (employment rate) sekitar 67,62% (lihat Tabel 6.2). Tabel 6.2. Prediksi Tingkat aktifitas Penduduk, Pekerja dan Pengangguran Distribusi penduduk dalam usia kerja berdasarkan jenis kelamin - 2011 Laki-laki
Perempuan
Total
1
Total populasi
411.162
422.606
833.768
2
Penduduk usia kerja 15+
305.478
323.056
628.534
3
Dalam angkatan kerja
257.501
195.138
452.639
4
Bekerja
246.788
178.201
424.989
5
Pengangguran
10.713
16.937
27.650
6
Tidak aktif
17.895
7
Rasio ketergantungan, berdasarkan usia (%)
47,51%
29,97%
61,91%
8
Activity rate (%) = [3]/[2]*100
84,29%
60,40%
72,02%
9
Employment rate (%) = [4]/[2]
80,79%
55,16%
67,62%
10
Unemployment rate (%) = [5]/[3]
4,16%
8,68%
6,11%
Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2011 diolah Pusdatinaker
Jumlah angkatan kerja sekitar 452.639 jiwa (72,02%) dimana 67,62% diantaranya adalah penduduk yang memiliki pekerjaan. Oleh karena itu masih terdapat pengangguran sekitar 6,11% (27.650 orang). Diantara penduduk yang bekerja, terdapat sekitar 69.018 orang merupakan pekerja tidak produktif. Prediksi defisit tenaga kerja yaitu jumlah penduduk yang menganggur ditambah dengan pekerja tidak produktif di Kabupaten Blora sekitar 96.668 orang (Lihat Gambar 6.4). Dari segi pendidikan, kualitas penduduk angkatan kerja relatif rendah dimana angkatan kerja yang berpendidikan SD sekitar 10.379 orang adalah pengangguran, sedangkan angkatan kerja yang berpendidikan SLTP yang menganggur adalah 7.355 orang dan SLTA ke atas yang menganggur 9
adalah 9.916 orang (Lihat Tabel 6.1). Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Blora memiliki persoalan pengangguran yang serius yaitu pengangguran dengan pendidikan rendah.
Sumber: Blora dalam Angka 2012 dan BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2011 diolah Pusdatinaker
Gambar 6.4. Prediksi Defisit Lapangan Kerja Produktif di Kabupaten Blora
6.2.3. Sumber Daya Produktif Menghasilkan ekonomi yang produktif tidak hanya melalui sumber daya manusia saja, namun juga melalui sumber daya alam yang produktif. Dengan adanya sumber daya produktif tersebut didukung dengan lingkungan yang baik maka akan menyebabkan pembangunan yang berkelanjutan dengan kesetaraan. Hal ini dapat mengatasi defisit tenaga kerja dan mengatasi kemiskinan. Oleh karena itu perlu diketahui kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dari SDA dan SDM yang ada di Kab. Blora. Hasil diskusi terkait sumber daya produktif di Kabupaten Blora dilakukan untuk mengetahui kekutan, kelemahan, peluang dan tantangan dari SDA dan SDM yang ada. Hasil diskusi disajikan pada Tabel berikut: Tabel 6.3 Hasil Diksusi Kelompok SDA
Kekuatan Lahan pertanian tersedia
Kelemahan Masalah air yang kurang dan tanah tandus
Peluang
Tantangan
Tingginya kebutuhan Alih fungsi lahan produk pertanian SDM mudah didapatkan
Keberadaan tengkulak
10
Mendatangkan investor Dana bagi hasil migas, CSR, multiplier effect
Tenaga ahli migas kurang Belum adanya perda tentang penggalian C
Sumber minyak dan gas tersedia
SDM migas tidak tersedia
Tersedia batuan galian C
Pengelolaan migas yang tidak memperhatikan lingkungan
Tingginya kebutuhan penggalian C
Tersedia tanaman palawija
Tidak optimalnya pengelolaan hutan
Tingginya kebutuhan palawija
Hama, air, cuaca dan penanganan pasca panen
Tersedia potensi usaha pertenakan
Pengelolaan ternak belum produktif
Tingginya permintaan konsumsi daging
Pakan ternak terbatas
Tersedia potensi kehutanan
Regulasi belum ada sehingga tidak ada kontribusi bagi PAD
Peluang kebutuhan hasil hutan
Masih fanatik dengan kayu jati
Batasnya lahan sehingga merusak ekosistem
Sedangkan berikut adalah hasil diksusi untuk SDM : Tabel 6.4 Hasil Diksusi Kelompok SDM Kekuatan Kelemahan Jumlah SDM yang kurang penduduk (keterampilan) angkatan kerja besar Etos kerja yang Kurang/rendah jiwa kuat enterpreneur
Peluang Berdirinya pabrik gula
Tantangan Menciptakan/mencetak tenaga kerja yang lebih terampil
Berdirinya pabrik pakan ternak
Perlunya membuka klaster-klaster baru dengan ide kreatif
Ulet pekerja keras
Lebih mengejar prestige daripada profit
Berdirinya pabrik semen
Ekonomi produktif berangkat dari ekonomi kreatif (perlunya pelatihan-pelatihan dan motivator
Mau menerima masukan
Memerlukan pendampingan
Jumlah populasi ternak sapi tinggi
Perubahan pola hidup di masyakarat
Akses pendidikan dasar & menengah terbuka luas Pengolahan sampah
Masyarakat yang masih memegang budaya adat
Pembuatan Globalisasi membuat kompas/biogas/energi masyarakat hidup dengan standar iklaniklan TV Pembagian kerja di kelurahan dan kecamatan, sesuai cluster
11
6.2.4. Penyerapan Tenaga Kerja Di Berbagai Sektor Ekonomi Sektor pertanian yang terdiri dari sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja tertinggi dengan penyerapan tenaga kerja 206.732 orang dan sektor kedua adalah sektor perdagangan yang mampu menyerap 95.862 orang serta ketiga adalah jasa kemasyarakatan yang menyerap sekitar 58383 orang tenaga kerja (lihat Gambar 6.5).
58383
Jasa-jasa 5357
Keuangan
10136
Angkutan
95862
Perdagangan
28853
Bangunan 564
Listrik, Gas dan Air
16431
Industri
2671
Pertambangan
206732
Pertanian Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2011 diolah Pusdatinaker
Gambar 6.5. Jumlah Penduduk Bekerja Berdasarkan Sektor di Kabupaten Blora Tahun 2011 Sektor pertanian, bangunan dan perdagangan dan angkutan lebih banyak didominasi oleh penduduk berpendidikan rendah (SD ke bawah). Tingkat pendidikan tenaga kerja yang terserap di sektor industri dan jasa hampir merata. Sementara itu sektor keuangan, listrik memiliki tenaga kerja yang berpendidikan lebih baik (lihat Gambar 6.6).
Jasa-jasa Keuangan Angkutan Perdagangan Bangunan Listrik, Gas dan Air Industri Pertambangan Pertanian 0% ≤ SD
SMTP
20% SMTA Umum
40% SMTA Kejuruan
60%
80%
Diploma I/II/III/Akademi
100% Universitas
Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2011 diolah Pusdatinaker
12
Gambar 6.6. Tingkat Pendidikan Pekerja di Berbagai Sektor. Pekerja sektor listrik, Gas dan Air didominasi oleh penduduk berpendidikan SLTA dengan gaji yang cukup rendah yaitu Rp. 375.000,-. Upah pekerja sektor pertanian menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan maka upah yang didapatkan semakin besar. Sektor-sektor yang memberikan upah relative rendah adalah sektor listrik, gas dan air, perdagangan, bangunan, angkutan. Sektor yang bisa memberikan upah lebih baik di Kabupaten Blora adalah sektor pertambangan, jasa dan keuangan (lihat Tabel 6.3). Pekerja kabupaten Blora yang terserap dalam ketiga sekor tersebut masih sangat sedikit (Lihat Gambar 6.5). Tabel 6.5. Rata-Rata Upah/Gaji Per Sektor Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pekerja. Pendidikan
Lapangan Usaha Pertanian
Pertambangan
Industri
Listrik, Gas dan Air
Bangunan
≤ SD
645.707
1.515.000
1.037.788
932.678
SMTP
779.308
4.375.000
349.782
729.471
SMTA Umum
1.312.483
2.425.000
1.130.177
735.487
SMTA Kejuruan
2.025.000
1.249.111
864.395
Diploma I/II/III/Akademi
6.025.000
Universitas
3.025.000
375.000
750.000
1.550.000
Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2011 diolah Pusdatinaker
Tabel 6.5. (lanjutan) Pendidikan
Lapangan Usaha Perdagangan
Angkutan
≤ SD
517.358
776.086
SMTP
459.620
553.391
SMTA Umum
722.233
SMTA Kejuruan
816.752
Diploma I/II/III/Akademi Universitas
Keuangan
Jasa-jasa
Rata-rata
553.181
780.869
737.980
1.830.066
978.892
955.000
1.825.000
1.144.060
1.071.407
509.150
1.283.358
1.930.717
1.446.040
300.000
875.039
2.598.002
2.311.584
1.925.000
2.484.337
2.354.038
2.351.069
Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2011 diolah Pusdatinaker
6.2.5. Tantangan Ketenagakerjaan di Kabupaten Blora Kabupaten Blora memiliki defisit angkatan kerja produktif sekitar 96.668 orang terdiri dari 27.650 pengangguran dan 69.018 tenaga kerja tidak produktif. Persoalan ketenaga-kerjaan di Kabupaten Blora adalah rendahnya kualitas pendidikan angkatan kerja terutama untuk penduduk yang tinggal di pedesaan serta adanya pengangguran berpendidikan tinggi. Secara lebih detil, berdasarkan analisis data sekunder ditemukan berbagai persoalan ketenaga-kerjaan di Kabupaten Blora diantaranya adalah:
13
Ditinjau dari sisi pendidikan, kualitas tenaga kerja umumnya rendah karena paling banyak berpendidikan SD ke bawah
Dengan kualitas SDM yang rendah tersebut, sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja tertinggi. Sektor pertanian menyerap 206.732 tenaga kerja, sektor perdagangan menyerap 98.862 tenaga kerja dan sektor jasa kemasyarakatan menyerap sekitar 58.383 tenaga kerja)
Rata-rata penghasilan persektor berbeda, terendah adalah di sektor pertanian, perdagangan dan jasa terutama untuk pekerja berpendidikan rendah (SD ke bawah).
Proporsi angkatan kerja yang berpendidikan SD kebawah di dominasi oleh laki-laki demikian juga untuk pendidikan SLTP dan SLTA. Untuk angkatan kerja berpendidikan tinggi, proporsi perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki.
Berdasarkan hasil diskusi hal-hal penting yang terkait dengan persoalan ketenaga kerjaan adalah :
Rendahnya pendidikan angkatan kerja serta skill/keahlian yang mereka miliki.
Tenaga kerja yang terserap tidak sesuai dengan bidang mereka.
Adanya pengangguran terdidik.
Perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia seperti pelatihan sesuai dengan tingkat pendidikan untuk melatih menjadi tenaga kerja siap pakai dan peningkatan wirausaha dengan pemberdayaan SDM.
Lapangan pekerjaan khususnya untuk tenaga kerja berpendidikan rendah atau yang tidak memiliki skill sangat perlu untuk disediakan.
Peningkatan nilai ekonomi di sektor pertanian diperlukan.
Adanya urbanisasi yang tinggi dikabupaten Blora, jaminan iklim usaha yang kondusif serta kondisi investasi menjadi isu penting ketenagakerjaan yang terjadi di kabupaten Blora
6.3.
Ketidaksetaraan
6.3.1. Ketidaksetaraan Penghasilan dan Kemiskinan Kabupaten Blora masih meghadapi persoalan kemiskinan walaupun tingkat kemiskinan di Kabupaten Blora terus menurun menjadi 16,24%. Tingkat kemiskinan tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional 12,36% (BPS, 2012). Tingkat kemiskinan ini erat kaitannya dengan ketidaksetaraan penghasilan di berbagai sektor atau jenis pekerjaan maupun di berbagai level tingkat pendidikan. Sektor listrik, gas dan air memberikan upah tenaga kerja yang cukup rendah untuk pekerja dengan pendidikan SLTA. Sektor perdagangan dan bangunan juga memiliki rata-rata penghasilan yang lebih 14
rendah dari sektor yang lain untuk. Terjadi kesenjangan penghasilan yang cukup tinggi antar berbagai sektor. Tenaga kerja dengan pendidikan menengah memiliki upah yang rendah bahkan dibandingkan dengan pendidikan lebih rendah untuk di berbagai sektor. Oleh karena itu peningkatan kesejahteraan penduduk atau pemberantasan kemiskinan serta peningkatan kualitas SDM sesuai dengan kemampuan serta pendidikan sangat diperlukan. Jika pemerintah Kabupaten Blora mampu memberikan peluang peningkatan pendapatan bagi sektor-sektor yang memberikan penghasilan rendah terutama untuk pekerja dengan pendidikan rendah maka pemberantasa kemiskinan dapat tercapai serta melakukan pelatihan peningkatan kualitas SDM seperti pelatihan tenaga kerja siap pakai sesuai dengan bidangnya sehingga pemerataan penghasilan dapat dicapai.
6.3.2. Kesetaraan Gender Proporsi laki-laki dan perempuan untuk angkatan kerja yang berpendidikan rendah (SD ke bawah) didominasi oleh laki-laki demikian juga untuk angkatan kerja berpendidikan SLTP dan SLTA. Untuk angkatan kerja berpendidikan tinggi, proporsi perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. (lihat Gambar 6.7). Namun demikian tingkat partisipasi perempuan di Kabupaten Blora masih rendah , yaitu: 1) activity rate perempuan sebesar 60,40% sedangkan laki-laki yang mencapai lebih dari 84%., 2) employment rate (perbandingan penduduk yang bekerja dan penduduk usia kerja) untuk laki-laki 80,79% dan perempuan 55,16%. (Lihat Tabel 6.2).
Laki-laki
Jasa-jasa 49,94%
Universitas Diploma I/II/III/Akademi
42,83%
Keuangan
57,17%
57,50%
SMTA Kejuruan
Perempuan
50,06%
Angkutan Perdagangan
42,50%
Bangunan 66,98%
SMTA Umum
33,02%
Listrik, Gas… 60,19%
SMTP
55,35%
≤ SD
Laki-laki
39,81%
0%
44,65%
50%
Industri Pertambangan
100%
Pertanian 0
Perempuan a)
Angkatan Kerja Menurut Pendidikan
50
100
b) Penduduk yang Bekerja Menurut Sektor
Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2011 diolah Pusdatinaker
Gambar 6.7. Distribusi Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin
15
Hasil diskusi terkait ketidaksetaraan gender di kabupaten Blora dilakukan untuk mengetahui penyebab, peluang, tantangan serta solusi yang dibutuhkan. Hasil diskusi disajikan pada Tabel 6.4. Tabel 6.6. Ketidaksetaraan Gender dalam Ketenagakerjaan Kabupaten Blora FAKTA PENYEBAB PELUANG TANTANGAN KETIDAKSETARAAN Jumlah perempuan lebih Akses Masuknya Menciptakan banyak kesempatan investor lapangan kerja bagi wanita Banyaknya pekerjaan SLTA laki-laki lebih tinggi lebih kecil untuk media D3 perempuan lebih perempuan Pola pikir wanita sebagai banyak lebih lemah sumber Era globalisasi S1 lebih banyak dibanding pria informasi dan perempuan komunikasi Budaya patriarki, dimana laki-laki lebih super power Gender di masing-masing Ketersediaan MemaksimalMengolah SDA bidang: lapangan pekerjaan kan SDA yang menjadi Di bidang pertanian: yang variatif sesuai ada produk Laki-laki lebih banyak jenis [pekerjaan unggulan yang di bidang pertanian. mampu Minyak dan Gas: bersaing di tenaga laki-laki lebih pasaran ekspor banyak. Home industry: tenaga kerja lebih banyak perempuan Pabrik rokok: tenaga kerja lebih banyak perempuan
SOLUSI Mendatangkan investor luar dan investor lokal Membuat home industri, misalnya One village one product Lebih banyak pelatihan, setelah dilatih didampingi Membuat industri yang padat karya karena selama ini industri yang masuk di Blora padat modal (pabrik besar tetapi tenaga kerja dari luar daerah), pabrik bulu mata di daerah tempel (jepon) hampir 2000 orang disetor ke banjarnegara (home industry)
Adapun hal lain yang dapat dipertimbangkan terkait kesetaraan gender berdasarkan hasil diskusi adalah pemerintah belum memikirkan mengenai sustainable mengenai one village one product sehingga bisa memberdayakan perempuan supaya tidak perlu menjadi TKW, perlu pemberdayaan produk lokal misalnya eggroll waluh; pemerintah perlu membenahi/membuat konsep untuk sinergisitas sehingga perlu ada pelatihan mengenai business plan, pemasaran.
16
6.3.3. Ketidaksetaraan Desa-Kota Bekerja
Pengangguran Universitas 21482
Diploma I/II/III/Akademi SMTA Kejuruan SMTA Umum
328772
SMTP
6168 96217
≤ SD
Ribuan
Perkotaan Perkotaan
Pedesaan
a) Proporsi angkatan kerja
Pedesaan
0
5
10
15
b) Tingkat pendidikan pengangguran
Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2011 diolah Pusdatinaker
Gambar 6.8. Distribusi Tenaga Kerja Berdasarkan Desa-Kota Tantangan untuk mengatasi defisit tenaga kerja produktif sekitar 96.668 orang yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Blora umumnya tinggal di pedesaan dan berpendidikan rendah. Dibutuhkan inovasi cerdas untuk dapat menyediakan lapangan kerja produktif bagi SDM dengan kondisi seperti itu. Hasil diskusi terkait kesetaraan tenaga kerja di pedesaan dan perkotaan disajikan pada Tabel 6.5. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan terkait hasil diskusi tersebut adalah pemanfaatan air sudah cukup merata di hampir keseluruhan kecamatan; tidak semua kebijakan yang telah dilakukan terkait masalah ini adalah salah karena sebenarnya sudah ada perbaikan; ketidaksetaraan pada sektor pariwisata sering terjadi di desa tetapi akses masih tertutup seperti akses infrastruktur; infrastruktur jalan di Kabupaten Blora sangat jelek, salah satunya disebabkan karena kontraktor buruk sehingga menyebabkan kualitas jalan juga jelek; adanya peluang sudetan air (sekitar Kecamatan Cepu) untuk diambil manfaatnya sebagai sumber air serta pemanfaatan pasir kuarsa di kabupaten Blora sebenarnya bisa dilaksanakan apabila ada sinergisitas antara investor lokal dan investor luar. Tabel 6.7. Ketidaksetaraan Desa-Kota dalam Ketenagakerjaan Kabupaten Blora FAKTA KETIDAKSETARAAN Pemanfaatan sumber air lebih banyak di kota (PDAM). Banyak sumber air yang masih
PENYEBAB
PELUANG
Kebijakan yang salah. Perlu adanya UU untuk penataan air.
UU No 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air:
TANTANGAN Kondusitivitas di daerah belum terjamin
SOLUSI Perluasan lapangan kerja dengan
17
belum termanfaatkan secara merata di desa, misalnya waduk lokasinya ada di desa tetapi tidak ada yang teralokasikan untuk pertanian. Sehingga terjadi ketimpangan karena pemanfaatan untuk pertanian dan kehutanan kurang. Pembangunan infrastruktur lebih banyak di kota. Infrastruktur menjadi masalah krusial di Blora, banyak jalan akses yang belum terbangun antara desa dan kota, sehingga perlu perimbangan akses infrastruktur. Pemanfaatan galian C pengusaha luar daerah
Sampai saat ini Perda Irigasi belum dibahas sebagai pijakan dalam penataan penggunaan air
Alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan.
Kebutuhan perumahan meningkat seiring dengan peningkatan populasi penduduk Minat/ kemauan/ kemampuan masyarakat desa rendah
Tingkat pendidikan masyarakat desa yang rendah. Misalnya lulusan SD yang sudah tidak melanjutkan ke jenjang lebih tinggi karena faktor ekonomi yang mengakibatkan SDM di desa sangat rendah
6.4.
Akses APBD tidak seimbang, mayoritas APBD hanya digunakan sebaga belanja pegawai negeri.
Belum ada regulasi
air merupakan Adanya salah satu sumber perbedaan kehidupan mutlak kepentingan untuk makhluk antara hidup, baik di masyarakat desa maupun di dengan kota. pengusaha. Perlunya investor Belum ada yang masuk di sinergisitas peran desa untuk antara bersama-sama pemerintah, menata pengusaha dan kelancaran masyarakat. ekonomi masyarakat desa. Perlunya ketegasan pemerintah melalui regulasi. RT/RW menjadi sebuah acuan dalam penataan lokasi-lokasi pertanian, pemukiman dsb.
keberadaan investor baik lokal maupun luar daerah. Media sebagai media masyarakat seharusnya tidak memberitakan hal yang kontraproduktif supaya masyarakat juga mendapatkan informasi yang positif. Adanya penambahan dana APBD yang dialokasikan untuk pemerataan pembangunan desa/ kota
Kebutuhan perumahan terus meningkat, kebutuhan lahan perumahan semakin tinggi Keberadaan universitas di Kab Blora, sehingga dapat diadakan kerjasama dengan universitas menggunakan dana dikti untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat desa
Kesadaran masyarakat desa untuk mendapatkan pendidikan dan pemerataan pendidikan tidak hanya orang kota
Memberikan kemudahan dan keringanan di bidang pendidikan Dilaksanakan pendidikan keterampilan, kursus, dan sebagainya yang disertai dengan pendampingan
Sektor Ekonomi dan Pemilihan Sektor Unggulan
Tingkat pertumbuhan ekonomi Blora mengalami penurunan pada tahun 2011. Di tahun 2011, tingkat pertumbuhan ekonomi Maros sebesar 2,7% sedangkan tingkat pertumbuhan ekonomi kabupaten
18
Blora pada tahun 2010 sebesar 5,04%. Tingkat pengangguran mengalami peningkatan menjadi 6,11% pada tahun 2011 dan tingkat kemiskinan di kabupaten Blora lebih tinggi dari nasional. 100%
8,29%
90%
8,53%
13,74% 1,26%
80% 15,78%
70%
22,56%
4,88%
50%
Keuangan Angkutan
3,08%
60%
Jasa-jasa
6,79%
Perdagangan
0,63%
Bangunan
40%
Listrik, Gas dan Air
30% 49,93%
20%
Industri 48,64%
Pertambangan Pertanian
10% 0% Distribusi PDRB
Lapangan Pekerjaan
Sumber; BPS Kabupaten Blora, 2011
Gambar 6.9. Perbandingan Distribusi PDRB dan Lapangan Pekerjaan Per Sektor Dari sudut ekonomi, 49,93% PDRB disumbang oleh sektor pertanian, dilanjutkan sektor perdagangan (15,78%), keuangan (8,53%) dan jasa-jasa sebesar 8,29%. Namun kontribusi masing-masing sektor ini dalam penciptaan lapangan kerja tidak merata. Sektor pertanian menyediakan tenaga kerja hingga 48,64%; sektor perdagangan sebesar 22,56%; sektor keuangan hanya menyediakan lapangan kerja sebesar 1,26% dan sektor jasa mampu menyediakan 13,74%. Hal ini berarti terdapat ketimpangan produktivitas antara sektor yang satu dengan yang lain. Sektor keuangan serta pertambangan merupakan sektor yang paling produktif, karena jumah tenaga kerja sedikit, namun kontribusi ekonominya besar. Untuk itu, pemilihan sektor yang dapat terus menyediakan pekerjaan yang layak perlu dipertimbangkan. Pemilihan sektor perlu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu: a. Menyerap tenaga kerja b. Memberi nilai tambah besar c. Keterkaitan dengan sektor lain (multiplier effect) d. Memberikan peluang kerja yang setara antara desa dan kota serta laki-laki dan perempuan e. Dijamin keberlanjutannya terkait pasar, sosial dan lingkungan f.
Mudah diimplementasikan
g. Biaya terjangkau 19
Terdapat 4 sektor potensial sebagai sektor unggulan berdasarkan kriteria diatas serta keunggulan komparatif wilayah, yaitu: perdagangan, industri besar, pertanian dan kerajinan. Kerangka donat sistem pasar digunakan
2. FUNGSI PENDUKUNG DAN LAYANAN USAHA
untuk memandu hal yang perlu diperbaiki untuk masing-masing sektor, yaitu dengan mengeksplorasi: 1) Permasalahan dalam menjaga rantai nilai di sektor ini; 2) Dukungan regulasi bagi penciptaan
I N P U T
1. RANTAI NILAI SEKTOR UTAMA
iklim usaha,
P A S A R
3. PERATURAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
3) Ketersediaan fungsi pendukung yang dapat membuat sektor ini tumbuh.
Gambar 6.10. Kerangka Donat Sistem Pasar
7. Diskusi Upaya Pencapaian Target Lapangan Kerja Produktif di berbagai sektor Pemerintah Kabupaten Blora telah menyadari bahwa isu tentang ketenagakerjaan sangat penting dan merupakan tugas dan kewenangan utama bagi pemerintah Kabupaten Blora dalam mengatasi permasalahan tersebut. Permasalahannya adalah bagaimana merencanakan dan melaksanankan penataan tentang ketenagakerjaan (angkatan kerja dan bukan angkatan kerja) dengan melibatkan semua stakeholder unsur swasta, BUMN dan perusahaan daerah. Tingginya angka pengangguran cukup sulit untuk diatasi, namun setidaknya ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Blora : 1. Memberikan pelatihan berbasis kompetensi ditempat kerjanya masing-masing 2. Mengadakan pelatihan kepada generasi muda untuk menjadi wirausaha baru 3. Memberikan keterampilan manajerial untuk para wirausaha baru 4. Meningkatkan daya saing UMKM dan jejaring pemasaran serta mengoptimalkan peran pasar tradisional Sesuai dengan diskusi di bab sebelumnya, 2 sektor telah terpilih sebagai sektor unggulan masing-masing ada di kota dan di desa. Dari hasil diskusi diketahui bahwa perdagangan dan industri besar merupakan sektor unggulan di kota sedangkan untuk di desa sektor unggulannya adalah pertanian dan kerajinan. Untuk itu, sub bab berikut menggambarkan kondisi saat ini dari masing-masing sektor, usulan kebijakan dan indikator keberhasilannya. 20
Kriteria pemilihan dan rekomendasi program:
7.1.
–
Menyerap tenaga kerja
–
Memberi nilai tambah besar
–
Keterkaitan dengan sektor lain (multiplier effect)
–
Memberikan peluang kerja yang setara (desa vs kota, pria/wanita)
–
Dijamin keberlanjutannya (pasar, sosial dan lingkungan)
–
Mudah diimplementasikan
–
Biaya terjangkau
Sektor Perdagangan Sektor perdagangan dipilih menjadi salah satu sektor unggulan di desa karena dipercaya sebagai salah satu sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang banyak.
7.1.1. Resiko dan Rekomendasi Suksesnya pembangunan di sektor perdagangan di kota dapat menimbulkan resiko sosial, ekonomi dan lingkungan sebagai berikut : Tabel 6.8. Resiko Sektor Perdagangan Sosial Ekonomi Urbanisasi Kesenjangan ekonomi Mendorong masyarakat Merangsang kebutuhan menjadi pelaku ekonomi konsumtif dagang Penduduk padat Biya hidup tinggi Kemacetan Kriminalitas
Lingkungan Tanah Mahal Disparatis desa dan kota (kesenjangan semakin lebar)
Untuk mengatasi resiko-resiko diatas, maka diusulkan beberapa rekomendasi berikut: Tabel 6.9. Rekomendasi untuk Sektor Perdagangan Sosial Ekonomi Kejelasan status tanah Pemerataan pembangunan Perdagangan TOGA Pengaturan lalu lintas Meningkatkan kamtibmas Revitalisasi Bazda 7.2.
Lingkungan
Sektor Industri Besar Sektor industri besar dipilih menjadi sektor unggulan lainnya di kota karena :
Menyerap tenaga kerja 21
Memberikan nilai tambah Memiliki keterkaitan dengan sektor yang lain Memberikan lapangan kerja yang setara Dijamin keberlanjutan Pasarnya besar Tidak merusak alam
7.2.1. Resiko dan Rekomendasi Suksesnya pembangunan di sektor industri besar di kota dapat menimbulkan resiko sosial, ekonomi dan lingkungan sebagai berikut : Tabel 6.10. Resiko Sektor Industri Besar Sosial Ekonomi Adanya urbanisasi Padat Modal Tumbuhnya penyakit Perusahaan pailit masyarakat UMK yang rendah karena pekerja yang dibayar murah
Lingkungan Pencemaran lingkungan
Untuk mengatasi resiko-resiko diatas, maka diusulkan beberapa rekomendasi sebagai berikut: Tabel 6.11 Rekomendasi untuk Sektor Industri Besar Sosial Ekonomi Penciptaan lapangan kerja yang Pemasaran yang jelas tidak padat modal Pengelolaan manajemen yang baik Jaminan sostek
Lingkungan Perlunya regulasi untuk mengatasi pencemaran lingkungan Monitoring dan evaluasi
7.3 Sektor Pertanian Sektor pertanian dipilih sebagai sektor unggulan di desa karena : -
Punya nilai ekonomi yang tinggi Mendukung sub sektor yang lain Pasarnya sangat besar Tanah di Blora banyak yang cocok untuk pertanian
7.3.1 Resiko dan Rekomendasi Suksesnya pembangunan di sektor pertanian di desadapat menimbulkan resiko sosial, ekonomi dan lingkungan sebagai berikut :
22
Tabel 6.12. Resiko Sektor Pertanian Sosial Ekonomi Produksi naik, kebutuhan Produksi naik, harga turun konsumtif yang sekunder naik
Lingkungan Kerusakan lahan pertanian akibat penggunaan pupuk kimia dan pestisida
Untuk mengatasi resiko-resiko diatas, maka diusulkan beberapa rekomendasi sebagai berikut: Tabel 6.13. Rekomendasi untuk Sektor Pertanian Sosial Ekonomi Mendorong masyarakat untuk Penanganan pasca panen menabung, usaha produktif dan (penjualan setelah ada investasi pengolahan, tidak langsung dijual)
Lingkungan Pertanian organik
7.4 Sektor Kerajinan -
Sektor pertanian dipilih sebagai sektor unggulan di desa karena : Berkelanjutan Dapat menyerap tenaga kerja yang tinggi yang berpendidikan tinggi maupun rendah Mudah dimulai Tidak membutuhkan modal yang besar Pasarnya luas/besar Memberikan peluang kerja setara
7.3.1 Resiko dan Rekomendasi Suksesnya pembangunan di sektor kerajinan di desadapat menimbulkan resiko sosial, ekonomi dan lingkungan sebagai berikut : Tabel 6.12 Resiko Sektor Kerajinan Sosial Ekonomi Pengurangan tenaga kerja/ Permintaan pasar lesu pengangguran sementara over product
Lingkungan Apabila bahan baku tidak dikelola dengan baik akan merusak lingkungan
Untuk mengatasi resiko-resiko diatas, maka diusulkan beberapa rekomendasi sebagai berikut: Tabel 6.13 Rekomendasi untuk Sektor Kerajinan Sosial Melatih tenaga terampil (SDM) dengan pelatihan & pendampingan
Ekonomi Menjalin kemitraan dari luar daerah
Lingkungan Merahibilitasi bahan baku
AMDAL pengelolaan bahan kimia Beralih ke bahan alam
23
Lampiran A. Agenda lokakarya HARI PERTAMA No.
WAKTU
KEGIATAN
KETERANGAN
1 2 3
09.00 - 09.30 Registrasi Peserta 09.30 - 09.45 Menyanyikan Lagu "INDONESIA RAYA" 09.45 - 10.00 Doa
4
10.00 - 10.15 Laporan Penyelenggaraan Lokakarya
5
10.15 - 10.45 Sambutan Bupati Blora
Panitia Petugas Petugas Kabid Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bupati Blora
6
10.45 - 11.15 Pengenalan Lokakarya
Tim ITS Surabaya
7
11.15 - 11.30
8 9
11.30 - 11.50 Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten 11.50 - 12.10 Fakta Pembangunan Daerah Kabupaten
10
12.10 - 12.30 Tanya jawab
11
12.30 - 13.30 ISHOMA
12
13.30 - 13.40 Probing
Tim ITS Surabaya
13
13.40 - 14.00 Analisis Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten/ Kota
Tim ITS Surabaya
14
14.00 - 14.10 Fakta Kesetaraan dan Keberlanjutan
Tim ITS Surabaya
15
14.10 - 14.30 Tanya jawab
16
14.30 - 14.50
17
14.50 - 15.10 Diskusi kelompok
Tim ITS Surabaya
18
15.10 - 16.00 Presentasi kelompok
Tim ITS Surabaya
19
16.00 - 16.30 Rangkuman hari pertama dan rencana diskusi hari ke-2
Tim ITS Surabaya
Pengenalan Metodologi Perencanaan Bersama Program Ketenagakerjaan
Paparan Sumber Daya Produktif di Kabupaten/ Kota (SDM dan SDA)
Tim ITS Surabaya Bappeda Kab Blora Bappeda Kab Blora
Tim ITS Surabaya
HARI KEDUA No.
WAKTU
KEGIATAN
KETERANGAN
1
08.30 - 08.45
Merangkum Lokakarya hati 1 : Pengenalan kegiatan hari ke 2 dan ice breaking
Peserta
2
08.45 - 09.05
Paparan: Mencapai Tujuan Pembangunan Dengan Kesetaraan
Tim ITS Surabaya
3
09.05 - 09.30
Diskusi kelompok
Tim ITS Surabaya
4
09.30 - 10.00
Presentasi kelompok
Tim ITS Surabaya
24
5
10.00 - 10.20
Paparan: Mencapai Tujuan Pembangunan yang berkelanjutan
Tim ITS Surabaya
6
10.20 - 10.45
Diskusi kelompok
Tim ITS Surabaya
7
10.45 - 11.15
Presentasi kelompok
Tim ITS Surabaya
8
11.15 - 11.35
Pemilihan sektor unggulan untuk lapangan kerja yang inklusif dan berkelanjutan
Tim ITS Surabaya
9 10 11 12 13
11.35 - 12.00 12.00 - 12.30 12.30 - 13.15 13.15 - 13.30 13.30 - 14.00
Diskusi kelompok Presentasi kelompok ISHOMA Ice breaking Rekomendasi kebijakan dan RKA
Tim ITS Surabaya Tim ITS Surabaya Tim ITS Surabaya Tim ITS Surabaya Tim ITS Surabaya
14
14.00 - 14.30
Diskusi kelompok
Tim ITS Surabaya
15 16
14.30 - 15.00 15.00 - 16.00
Presentasi kelompok Masukan dan studi lebih lanjut
17
16.00 - 16.30
Evaluasi dan Penutupan Lokakarya
Tim ITS Surabaya dan Bappeda
Lampiran B. Daftar peserta lokakarya PEMERINTAH No. 1
Nama
3 4 5 6 7 8 9 10
Anex Fahcrian S. T Christina Kus Dwi Budiana Sri Rahardjo Mohammad Soleh Budi Sulistyorini Sugeng Sunardi Sukirno Sakdullah Suharyanto
11
Rudatiningsih
12 13 14 15 16 17 18
Zaini Miftah Mahbub Djunaedi Nanik H. Ardian S Sutik Hadi Praseno Subianto
2
Instansi Dinas Kesehatan BLH Bappeda Deperindagkop Pertanian Dindikpora DPPKKI Bappeda Bappeda Bag. Perekonomian BPS Bappeda Bappeda Bappeda Pemkesra Bappeda Disnaker
Jabatan Staf Kasubbag Umum Kasubbid Kasubbag Kasubbag Staf
Telp/ HP/ Fax 085865259186 081326662011 081326188338 081326058905 085641779920 081325555520 085225851498 08157646470
IPW Staf
081325600040
Kabag
08129884501
Staf Litbang Staf Staf Staf Staf
081325507837 087717398998 082136880388 081393433584 081228261261 081225138098 087833913960 25
SWASTA No. Nama 19 Ny. Lilik 20 Musyarofah Waluyo 21
Dodik Setiawan
22 23 24
Tuhu Setiyono Untung T Soewardji
25
Heri Dwisusanto
26
Sudarpo Said
Instansi IWAPI IWAPI Bravo Supermarket Kadin Batik Blora Gapoktan PT Unggul Jaya Blora Ikatan Pedagang Kaki Lima
Jabatan Ketua Bendahara
Telp/ HP/ Fax 08122809832 81326473233
Operasional
087717057279
Waketua Ketua Ketua Ka. Personalia
81225542554 087717152556 082136888255
Ketua
081325661859
Jabatan Ketua Sekretaris
Telp/ HP/ Fax 81225129491 87717245562
Reporter Sekretaris
81575127889
085290093289
MASYARAKAT No. 27 28 29 30 31 32
Nama Edy Yulianto` Winarno Haryanto Yono Moh. Soleh Dally M.
Instansi LSM YRPB HKTI Jawa Pos LPAW
8156546019
Lampiran C. Harapan, Kekhawatiran & Kontribusi lokakarya Sebelum lokakarya dimulai, peserta diminta untuk menuliskan harapannya, kekhawatiran dan kontribusi yang akan diberikan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan adanya kesepamahaman harapan demi efektifnya lokakarya, dan mempertimbangkan ketidak efektifan lokakarya di masa lampau (jika ada) untuk menjadi lebih baik, serta mengajak peserta sebagai pelaku pembangunan untuk dapat berperan aktif sejak tahapan perencanaan pembangunan. Rangkuman harapan peserta dapat dilihat tabel berikut: Harapan Selama lokakarya (output) Mendapat informasi yang banyak Mampu mengidentifikasi masalah tenaga kerja serta mendapatkan teman baru Semua unsur masyarakat (pemerintah, pengusaha, NGO) bisa berperan dalam lokakarya Mendapat pemahaman baru, ilmu baru tentang ketenagakerjaan
Kekhawatiran Tidak ditindaklanjuti Waktu molor sehingga proses tidak maksimal Tidak jujur apa adanya Masih rendahnya kualitas SDM tenaga kerja Peserta mengantuk dan lelah Kurangnya data Semua materi tidak terserap dengan baik karena terbatasnya waktu Urbanisasi tenaga kerja ke
• • • • •
Kontribusi Cukup merubah ekonomi di wilayah Blora Memberikan informasi jasa usaha pada masyarakat Pemerintah membantu penanggulanan Hasil lokakarya hanya menjadi dokumen sampah Bisa memberikan masukan bagi pengampu kebijakan dalam menentukan akan kebijakan bagi ketenagakerjaan 26
Dapat membuat perencanaan yang terintegrasi dengan melibatkan stakholde terkait (SKPD, LSM, masyarakat) Pasca lokakarya (outcome) Menghasilkan kesimpulan yang dapat digunakan untuk memberikan masukan dalam mengambil kebijakan ekonomi bagi Pemkab Bisa bermanfaat bagi IWAPI Blora baik anggota maupun masyarakat Ada tindak lanjut hasil lokakarya Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja Adanya Program ketenagakerjaan pro pedagang kaki lima Produksi rokok kretek tidak dibatasi dan permasalah ada kebebasan semua lini.
kota besar Tidak ada kepedulian dari dinas terkait Belum mengetahu ketenagakerjaan di Blora dan sekitar Ketidakjelasan maksud pemerintah tentang rokok, mengakibatkan pekerja takut jadi pengangguran Formalitas dan eksklusif Kurang responsifnya peserta lokakarya dalam mengikuti pelaksanaan lokakarya Adanya ketersediaan lapangan kerja yang dapat menampung tenaga kerja potensial Apakah hasil lokakarya ini dapat diterapkan? Waktu yang kurang untuk melaksanakan lokakarya sedangkan materinya banyak’ Belum mengehui data sumber daya/ SDM di Kab Blora Tidak dapat memberi solusi dan realisasi tentang pengentasan masalah pengangguran Apabila tidak ada kesinergisan dengan legislatif
• • •
• •
•
• • •
•
•
• • • •
•
Perencanaan proses pembangunan UU 25/ 2004 Mendorong tenaga kerja potensial di bidang pertanian Dapat menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan di tempat kerja Menyediakan peraturan (UU tentang tenaga kerja) Terciptanya peluang usaha dan tersedianya lapangan kerja Menyediakan data-data yang terkait dengan tema dan tupoksi Pentinngnya data untuk perencanaan dan evaluasi Menyumbangkan ilmu pertanian untuk diskusi SDM IWAPI bisa membantu perempuan untuk meningkatkan SDM agar bisa punya usaha menambah penghasilan Peluang untuk daur ulang sampah yang dapat meningkatkan penghasilan masyarakat Meningkatkan ekonomi mandiri denga pendapatan yang seimbang Informasikan kepada investor untuk masuk Blora fakta-fakta pedagang kaki lima Blora Sosialisasi sekitar kita Memberikan informasi tentang pemilihan sekolah/ pendidikan anak Memimpin rekan-rekan pramuniaga dan SPG dalam bekerja
27
Lampiran D. UMPAN BALIK PENYELENGGARAAN LOKAKARYA Berikut adalah hasil dari peta pemahaman peserta lokakarya: 100% 90% 80% 70% 60%
0 - 25%
50% 40%
25% - 50%
30%
50% - 75%
20%
75% - 100%
10%
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
Akhir
Awal
Akhir
Awal
Akhir
Awal
Akhir
Awal
Akhir
Awal
Akhir
Awal
Akhir
Awal
Akhir
Awal
Akhir
Awal
Akhir
Awal
0%
M10
Keterangan : M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8
: Strategi Pembangunan Daerah TK I/II : Fakta Pembangunan Ekonomi di Kabupaten/Kota : Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten/kota : Fakta Kesetaraan & Keberlanjutan : Sumber Daya Produktif di Kabupaten/Kota (SDM & SDA) : Mencapai Tujuan Pembangunan Dengan Kesetaraan : Sektor Unggulan untuk Lapangan Kerja Eklusif & berkelanjutan : Rekomendasi Kebijakan & RKA
Sedangkan berikut ini adalah hasil umpan balik dari penyelenggaraan lokakarya : Ya
Bisa Diperbaiki
Tidak
12
2
6
2
Pemberian informasi di tempat lokakarya dan sebelum memulai lokakarya dengan jelas
6
4
8
3
Ada cukup waktu jeda sebelum dan diantara setiap sesi
15
4
1
20
-
-
18 16
2 4
-
No.
Pertanyaan
PERSIAPAN 1 Lokakarya diinformasikan jauh-jauh hari
Peserta mengerti tujuan dan hasil yang diharapkan dari lokakarya ISI DAN MATERI 5 Materi presentasi relevan dan berguna 6 Kelengkapan isi presentasi 4
28
Tidak ada informasi yang hilang dari proses penerjemahan PROSES DAN METODOLOGI Instruksi pengerjaan tiap sesi dinformasikan 8 dengan jelas 7
11
4
1
19
1
-
9
Fasilitator memandu lokakarya dengan efektif
18
2
-
10
Presentasi yang diberikan menarik dan berguna untuk mencapai hasil lokakarya
18
2
-
11
Diskusi dan kerja kelompok yang dilakukan berguna untuk mencapai hasil lokakarya
18
2
-
12
Metodologi yang diadopsi berguna untuk mencapai hasil lokakarya
18
2
-
13
Durasi tiap sesi dan durasi lokakarya mencukupi
10
7
3
14
Beban kerja dalam lokakarya tidak terlalu berat
14
5
1
15
Ada cukup waktu yang disediakan untuk diskusi kelompok dan tugas individu
8
11
-
16
Tata letak baik untuk membantu produktivitas
13
4
3
16
3
-
15
4
1
16
4
-
17
3
-
14
6
-
metodologi lokakarya ini berguna untuk masa yang akan datang LOGISTIK 17
18
Lokasi lokakarya (termasuk ruangan dan fasilitasnya) mendukung produktivitas lokakarya
19
Hidangan yang disediakan baik dan bersih Peralatan yang digunakan membantu 20 produktivitas lokakarya LAIN-LAIN 21
Secara keseluruhan, apakah harapan anda dalam lokakarya ini terpenuhi?
29
Lampiran E. Dokumentasi Lokakarya Pembukaan Lokakarya
Proses Penyampaian Materi dan Diskusi
30
Proses Penyampaian Materi dan Diskusi
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi: Pusat Studi PDPM LPPM-ITS Kampus ITS Sukolilo-Surabaya Telp. 031-5962271
31
