LAPORAN LOKAKARYA Perencanaan Bersama Program Ketenagakerjaan di Kab. Maros Maros, 22-23 November 2012
Disusun Oleh : Tim PDPM-LPPM ITS
1. Latar Belakang Permasalahan ketenagakerjaan, seperti pengangguran dan pengaruhnya seperti kemiskinan, merupakan permasalahan sosial yang kita hadapi bersama. Program penciptaan lapangan kerja produktif, yaitu lapangan kerja yang dapat mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki dan dapat berkelanjutan, sangatlah dibutuhkan untuk merespon hal ini. Pemerintah telah melakukan upaya-upaya untuk membuat program dan memfasilitasi pelaksanaan program ketenagakerjaan. Namun, program ketenagakerjaan ini sangatlah kompleks. Pengetahuan dan kemampuan pemerintah untuk merancang, melaksanakan, memonitor serta mengevaluasi program terbatas. Untuk itu, peran serta para pemangku kepentingan, seperti swasta dan masyarakat sangatlah penting dalam kegiatan ketenagakerjaan. Langkah kritis utama adalah memahami dan melakukan diagnosa terhadap kondisi ketenagakerjaan yang ada, serta menyusun program dan prioritas untuk menyelesaikannya.
Lokakarya Perencanaan Bersama Program Ketenagakerjaan (PBPK) adalah sebuah kegiatan untuk membantu proses perencanaan pembangunan yang lebih baik dengan mengedepankan berbagi pengetahuan (knowledge sharing) antara pemangku kepentingan yang terkait dengan isu ketenagakerjaan di tingkat daerah serta mendorong para pemangku kepentingan untuk ikut mengambil bagian dari perencanaan dan pelaksanaan program ketenagakerjaan.
Metodologi dalam Lokakarya Perencanaan Bersama Program Ketenagakerjaan (PBPK) ini diperkenalkan oleh
ILO (Badan Perburuhan Internasional) dan terus dikembangkan melalui
kerjasama Pusat Potensi Daerah dan Pemberdayaan masyarakat (PDPM) ITS Indonesia dan Stockholm School of Economics (SSE) Swedia, dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Bappenas, dengan bantuan pendanaan dari pemerintah Swedia melalui Swedish International Development Agency (SIDA).
2. Tujuan dan Manfaat Tujuan dari Lokakarya Perencanaan Bersama Program Ketenagakerjaan (PBPK) ini adalah agar pemangku kepentingan permasalahan ketenagakerjaan (Pemerintah, swasta dan masyarakat): a. Memiliki pemahaman lebih baik tentang permasalahan, tantangan dan peluang dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang inklusif dan berkelanjutan.
b. Bersama-sama melakukan analisa ketenagakerjaan sehingga kualitas perencanaan program ketenagakerjaan dapat lebih baik. c. Berdialog untuk menciptakan forum diskusi di antara pemangku kepentingan sebagai wadah identifikasi permasalahan dan tantangan dalam menciptakan lapangan kerja produktif serta sarana pemberi masukan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan terkait. d. Memberikan landasan yang kuat bagi Pemerintah Daerah yang bersangkutan dalam penyusunan kebijakan strategi pengembangan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Daerah. e. Bersama-sama berkomitmen untuk memperkuat dialog sosial antara pemerintah dan para pemangku kepentingan di Daerah.
Sedangkan manfaat / luaran dari Lokakarya Perencanaan Bersama Program Ketenagakerjaan (PBPK) ini adalah: a. Adanya pemahaman yang lebih baik tentang arah dan rencana pembangunan di daerah, termasuk permasalahan dan tantangannya. b. Adanya pemahaman yang lebih baik tentang konsep perencanaan bersama program ketenagakerjaan sebagai upaya penciptaan lapangan kerja yang inklusif dan berkelanjutan c. Adanya pemahaman gambaran terkini tentang kondisi (permasalahan, tantangan dan peluang) pengembangan sumber daya produktif (SDM &SDA) serta kemampuannya untuk mendapatkan kerja dengan kesempatan yang setara di daerah d. Adanya pemahaman gambaran terkini tentang kondisi ekonomi, yang mencakup identifikasi permasalahan, tantangan dan peluang pertumbuhan ekonomi yang kondusif di daerah serta kesempatan yang adil yang berkelanjutan e. Adanya pemahaman gambaran terkini tentang kondisi (permasalahan, tantangan dan peluang) kesetaraan dan keberlanjutan pembangunan sosial ekonomi di daerah. f.
Teridentifikasinya potensi sektor unggulan di daerah yang dapat menciptakan lapangan kerja produktif yang inklusif dan berkelanjutan
g. Adanya rekomendasi kebijakan yang diperlukan untuk menindaklnajuti peluang dan menjawab permasalahan dan tantangan penciptaan lapangan kerja di daerah melalui sektor unggulan ini h. Adanya rekomendasi studi lanjut untuk mendukung hal-hal tersebut diatas. Dalam kerangka untuk mendukung pencapaian visi Kabupaten Maros 2010-2015 yaitu: “ Terwujudnya Masyarakat Maros yang sejahtera dan beriman melalui pemerintahan yang bersih & profesional “.
3. Definisi Seperti tertulis dimuka, tujuan lokakarya ini adalah menyusun masukan alternatif arahan kebijakan dan program penciptaan lapangan kerja produktif yang inklusif dan berkelanjutan. Berikut definisi dari terminologi diatas: Lapangan kerja produktif: lapangan kerja yang mampu memberikan kesempatan kerja dengan penghasilan yang layak bagi seseorang untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya, serta keluar dari garis kemiskinan. Untuk itu, lapangan kerja produktif erat kaitannya dengan pengurangan pengangguran dan pekerja miskin. Inklusif: seluruh warga masyarakat, baik pria maupun wanita, baik di kota maupun di desa memiliki kesempatan yang samadalam memperoleh lapangan kerja produktif. Hal ini terkait erat dengan kesetaraan. Berkelanjutan: lapangan kerja produktif yang memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga dapat tersedia tidak hanya untuk generasi sekarang tapi juga generasi mendatang.
4. Metodologi Untuk
mencapai
tujuan
diatas,
kegiatan
Lokakarya
Perencanaan
Bersama
Program
Ketenagakerjaan (PBPK) ini terdiri dari dua tahapan: -
Pra
lokakarya,
sebagai
tahapan
persiapan,
untuk
mengetahui
APA
karakteristik
ketenagakerjaan dan tantangan yang dihadapi daerah. Kegiatan ini dilakukan oleh tim ITS bersama dengan SSE dengan cara melakukan eksplorasi data statistik. -
Lokakarya, dengan tujuan mempresentasikan data ketenagerjaan dan tantangannya, melakukan konfirmasi temuan awal, serta mencari tahu MENGAPA permasalahan ketenagakerjaan dan kemiskinan dapat terjadi dan mencari masukan BAGAIMANA tantangan tersebut dapat diatasi. Kegiatan ini merupakan kegiatan bersama, yang difasilitasi oleh Bappeda setempat, dengan dukungan narasumber dan fasilitator dari ITS.
Kerangka berpikir dari tahapan analisa diagnostik mengacu pada diagram ketenagakerjaan (lihat Gambar 4.1). Gambar 4.1 Diagram ketenagakerjaan menunjukkan bahwa lapangan kerja produktif yang inklusif dan berkelanjutan mengakar pada 4 faktor pembangunan yaitu: -
Tersedianya sumber daya produktif (Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam)
-
Adanya dukungan faktor penggerak ekonomi
-
Yang dilaksanakan dengan mengedepankan aspek kesetaraan
-
Dijalankan dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan
Gambar 4.1. Diagram Ketenagakerjaan Kerangka diagnosa ketenagakerjaan menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja berdasarkan pada dua sumber daya produktif, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya alam. Keduanya perlu diberdayakan dalam kerangka ekonomi produktif, yang ekonomi yang mempertimbangkan kesetaraan dan keberlanjutan, dengan melibatkan 3 unsur pembangunan, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Jika hal ini dijalankan maka pembangunan berkelanjutan dengan kesetaraan diharapkan dapat mengatasi defisit kesempatan kerja produktif serta kemiskinan. Untuk itu, tahapan perencanaan menjadi tahapan awal yang kritis, dan Lokakarya Perencanaan Bersama Program Ketenagakerjaan (PBPK) ini ditujukan sebagai sarana perencanaan bersama dan diskusi dengan mengacu kepada konsep diatas.
5. Agenda dan Peserta Lokakarya ini dilaksanakan pada tanggal 22-23 November 2012, dengan hasil diskusi pada satu sesi dijadikan masukan bagi sesi berikutnya, yaitu:
Hari 1:
(a) Paparan visi dan misi pemerintah kab. Blora; (b) Penjelasan metodologi; (c) Dinamika ketenagakerjaan kab. Blora serta (d) Analisa diagnosa ekonomi dan keberlanjutan
Hari 2:
(e) Analisis diagnosa sumber daya manusia dan sumber daya produktif lainnya, dilanjutkan dengan diskusi (f) Ke(tidak)setaraan dan rangkuman rekomendasi bagi pemerintah daerah.
Kerangka lokakarya dapat dilihat pada Gambar 5.1.
Gambar 5.1. Kerangka Lokakarya Jadwal lengkap lokakarya ini dapat dilihat pada lampiran A. Lokakarya ini diikuti oleh 46 peserta, terdiri dari 28 pemerintah, 8 swasta dan 10 masyarakat, serta 73,91% ( 34 orang) laki laki dan 26,09 % ( 12 orang) perempuan. Daftar peserta lokakarya dapat dilihat pada lampiran B. Gambaran awal tentang harapan peserta dapat dilihat di lampiran C.
6. Hasil Lokakarya Hasil lokakarya ini disampaikan dalam 4 sub bab: Struktur Demografi, Dinamika ketengakerjaan yang meliputi ekonomi dan tenagakerja.
6.1.
Struktur Demografi
6.1.1. Jumlah dan sebaran penduduk Dengan luas wilayah sekitar 1.619,12 km2, Kab. 100%
Maros memiliki jumlah penduduk sekitar 319.002
80%
jiwa sehingga rata-rata kepadatan penduduk di 66,19
60%
Kabupaten Maros sekitar 197 jiwa/km2. Kabupaten Maros terdiri dari
40%
14 kecamatan
dan
103
kelurahan dan desa. Sebagian besar penduduk 33,81
20% 0%
tinggal didesa, yaitu sekitar 221.147 jiwa (66,19%) dan penduduk yang tinggal di kota
PERKOTAAN
PEDESAAN
sebanyak
107.855 jiwa (33,81%).
Sumber: Kabupaten Maros Dalam Angka, BPS,2010
Gambar 6.1. Distribusi Penduduk Desa/Kota
6.1.2. Struktur penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin Jumlah penduduk laki-laki sekitar 155.965 (49%) dan perempuan sekitar 163.037 (51%). Struktur penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar 3.2. Penduduk usia kerja, yaitu berusia 15 tahun ke atas sekitar 218295 (68,4%) dan sisanya 100.707 (31,6%) orang adalah penduduk usia dibawah 15 tahun.
65+ 60-64
Female
55-59
Male
50-54 45-49 40-44 35-39
30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
Sumber: Maros dalam Angka
Gambar 6.2. Piramida Penduduk Kabupaten Maros
6.2.
Dinamika Ketenaga-kerjaan
6.2.1. Penduduk Angkatan Kerja Jumlah penduduk angkatan kerja sekitar 140.254 orang (44%) merupakan dimana lebih dari 50% (sekitar 75.000 orang) memiliki pendidikan SD ke bawah, sisanya berpendidikan SLTP atau SLTA ke atas. Angkatan kerja yang berpenduidikan SLTA ke atas hanya 38%. Selanjutnya proporsi perempuan yang memiliki pendidikan tinggi lebih besar dibandingkan laki-laki. (lihat gambar 4.1)
Tidak Punya Ijazah
80%
20%
SLTA atau Sederajat
19,80
22,54
24,56
6,92 4,61
17,20
31,07
7,37 2,02 D4/S1/S2/S3
D4/S1/S2/S3
D1 / D2 /D3
Tidak Punya Ijazah
0%
D1 / D2 /D3
22%
21,17
40%
SLTP atau Sederajat
22%
23,74
60%
SD atau Sederajat
28%
19,00
SLTA atau Sederajat
18%
SLTP atau Sederajat
7%
SD atau Sederajat
100%
3%
PEREMPUAN LAKI-LAKI
Sumber: Maros Dalam Angka, 2010 a)
Berdasarkan pendidikan
b)
Berdasarkan Pendidikan dan Jenis kelamin
Sumber: Maros dalam Angka, 2010
Gambar 6.3. Penduduk Angkatan Kerja berdasarkan tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin
Penduduk usia kerja yang bekerja sekitar 126.653 orang dan pengangguran sekitar 12.611 orang (Lihat Tabel 6.1) dimana pengangguran yang berpendidikan SD sekitar 51%, sedangkan pengangguran dengan pendidikan SLTP sekitar 7,5% dan sisanya berpendidikan SLTA ke atas (42,2%). Tabel 6.1. Status penduduk angkatan kerja berdasarkan tingkat pendidikan di Kabupaten Maros Pendidikan yang ditamatkan Status Jumlah SD ke bawah SLTP SLTA keatas Angkatan Kerja
74.948
21.233
44.083
140.264
Bekerja
68.515
20.291
37.847
126.653
Penganggur
6.433
942
6.236
12.611
*)
*)
*)
78.031
Bukan Angkatan Kerja Sumber: Maros Dalam Angka , BPS 2010
6.2.2. Partisipasi Angkatan Kerja dan Defisit Tenaga Kerja Produktif Tingkat partisipasi kerja secara umum masih rendah, dimana perbandingan penduduk angkatan kerja dengan penduduk usia kerja 64,3%, artinya terdapat 43,7% penduduk yang tdak bekerja karena tidak bekerja/menganggur atau memang tidak aktif bekerja (ibu rumah tangga, sekolah dsb). Sedangkan perbandingan penduduk yang bekerja dibandingkan penduduk usia kerja (employment rate) sekitar 58% (lihat Tabel 6.2) Tabel 6.2. Prediksi Tingkat aktifitas Penduduk, Pekerja dan Pengangguran Distribusi penduduk dalam usia kerja berdasarkan jenis kelamin - 2010 Laki-laki
Perempuan
Total
1
Populasi
155.965
163.037
319.002
2
Penduduk usia kerja 15+
104.165
114.130
218.295
3
Dalam angkatan kerja
88.147
52.117
140.264
4
Bekerja
82.847
43.806
126.653
5
Pengangguran
5.300
8.311
13.611
16.018
62.013
78.031
6
Tidak aktif (orang)
7
Rasio ketergantungan, aktual (%)
0,88
2,72
1,52
8
Rasio ketergantungan, berdasarkan usia (%)
0,50
0,43
0,46
9
Activity rate (%) = [3]/[2]*100
84,6%
45,7%
64,3%
10 Employment rate (%) = [4]/[2]*100
79,5%
38,4%
58,0%
6,0%
15,9%
9,7%
11 Unemployment rate (%) = [5]/[3]*100 Sumber: Maros dalam Angka, 2011
Gambar 6.4. Prediksi Defisit Lapangan Kerja Produktif Jumlah angkatan kerja sekitar 140.264 jiwa (64%) dimana 58% diantaranya adalah penduduk yang memiliki pekerjaan. Oleh karena itu masih terdapat pengangguran sekitar 9,7% (36110 orang). Diantara penduduk yang bekerja, terdapat sekitar 18.517 orang merupakan pekerja tidak produktif. Prediksi defisit tenaga kerja yaitu jumlah penduduk yang menganggur ditambah dengan pekerja tidak produktif di kabupaten Maros sekitar 31.128 orang (Lihat Gambar 6.4). Dari segi pendidikan, kualitas penduduk angkatan kerja relatif rendah dimana yang berpendidikan SD, sekitar 9% menganggur, sedangkan angkatan kerja yang berpendidikan SLTP yang menganggur adalah 942 orang dan SLTA ke atas yang menganggur adalah 6.236 orang (Lihat Tabel 6.1). Hal ini menunjukkan bahwa
Kabupaten Maros memiliki persoalan pengangguran yang serius yaitu
pengangguran dengan pendidikan rendah.
6.2.3. Penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor ekonomi Sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja tertinggi dengan penyerapan tenaga kerja 55.695 orang
dan yang kedua adalah sektor
perdagangan yang mampu menyerap 22.402 orang serta ketiga adalah jasa kemasyarakatan yang menyerap sekitar 22 orang tenaga kerja (lihat Gambar 6.2).
Jasa kemasyarakatan
22.051
Keuangan Asuransi usaha persewaan…
1.787
Angkutan, pergudangan dan komunikasi
8.518
Perdagangan besar, eceran , rumah…
22.402
Bangunan
6.646
Listrik Gas dan Air
362
Industri Pengolahan
7.755
Pertambangan dan penggalian
1.388
Pertanian, kehutanan, perburuan dan…
55.696 0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
Sumber : http://pusdatinaker.balitfo.depnakertrans.go.id
Gambar 6.5. Jumlah Penduduk Bekerja Berdasarkan Sektor di Kabupaten Maros Tahun 2010 Sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, bangunan dan perdagangan besar/eceran dan rumah makan lebih banyak didominasi oleh penduduk berpendidikan rendah (SD ke bawah). Sementara itu sektor keuangan, listrik dan jasa kemasyarakatan memiliki tenaga kerja yang berpendidikan lebih baik. (lihat Gambar 6.5) 3784 8545
83
165
238
811
2178
124
224
238
4676 3107
1391
1440 1728
1067
238
4017
3466
Diploma I,II,III/ Akademi
771 7825
12028 2875
440 82
0
2094 2324
Jasa kemasyarakatan
Gambar 6.6. Tingkat Pendidikan Pekerja di Berbagai Sektor.
Keuangan Asuransi usaha persewaan bangunan tanah dan jasa perusahaan
Angkutan, pergudangan dan komunikasi
Perdagangan besar, eceran , rumah makan dan hotel
Bangunan
Listrik Gas dan Air
Industri Pengolahan
Pertambangan dan penggalian
Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan
Sumber : http://pusdatinaker.balitfo.depnakertrans.go.id
Universitas
2563
4169
42630
5159
256
SMTA Kejuruan
SMTA Umum
SMTP
<= SD
Untuk pekerja yang berpendidikan SD ke bawah, rata-rata upah yang diterima di sektor pertanian, perdagangan dan bangunan relatif rendah dibandingkan dengan sektor yang lain (pertambangan, angkutan, listrik dan gas, agkutan pergudangan serta jasa keuangan). Terlihat bahwa pendidikan berpengaruh terhadap besarnya penghasilan di masing-masing sektor. Selanjutnya sektor yang bisa memberikan upah lebih baik di Kabupaten Maros adalah sektor jasa, keuangan, listrik dan gas. Tabel 6.3. Rata-Rata Upah/Gaji Per Sektor Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pekerja.
Rata-Rata Upah / Gaji Bersih Pekerja / Karyawan Selama Satu Bulan Di Kabupaten Maros Tahun 2010 Pertanian, kehutanan, Pertambangan Industri Pengolahan Listrik Gas dan Air perburuan dan perikanan dan penggalian <= SD 415.951 978.151 862.736 1.089.076 SMTP 646.893 8.000.000 756.559 SMTA Umum 967.184 1.000.000 SMTA Kejuruan 1.250.000 Diploma I,II,III/ Akademi Universitas 372.894 2.200.392 801.977 1.058.564 Keuangan Asuransi Perdagangan besar, Angkutan, usaha persewaan Jasa eceran , rumah makan dan pergudangan dan bangunan tanah dan kemasyarakatan hotel komunikasi jasa perusahaan <= SD 506.391 706.960 776.773 1.173.178 SMTP 670.894 1.177.709 1.361.681 1.127.967 SMTA Umum 524.874 2.473.750 150.000 1.054.392 SMTA Kejuruan 1.500.000 1.981.547 1.156.766 Diploma I,II,III/ Akademi 2.209.244 2.887.827 Universitas 622.082 1.256.769 1.221.239 1.561.672
Bangunan 635.667 853.458 923.130 814.905
Sumber : http://pusdatinaker.balitfo.depnakertrans.go.id
6.2.4. Tantangan Ketenagakerjaan di Kabupaten Maros Dari uraian di atas terlihat sangat jelas bahwa secara umum Kabupaten Maros memiliki defisit angkatan kerja produktif sekitar 32.128 orang terdiri dari 13.611 pengangguran dan 18.517 tenaga kerja tidak produktif. Persoalan ketenaga-kerjaan di Kabupaten Maros adalah rendahnya kualitas pendidikan angkatan kerja terutama untuk penduduk yang tinggal di pedesaan. Secara lebih detil, berdasarkan analisis data sekunder ditemukan berbagai persoalan ketenaga-kerjaan di Kabupaten Maros diantaranya adalah: Ditinjau dari sisi pendidikan, kualaitas tenaga kerja umumnya rendah karena paling banyak berpendidikan SD ke bawah Dengan kualitas SDM yang rendah tersebut, sektor yang mampu menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja tertinggi ( sektor pertanian menyerap
55.695 tenaga kerja, sektor
perdagangan menyerap 22.402 tenaga kerja dan sektor jasa kemasyarakatan menyerap sekitar 22.000 tenaga kerja) Rata-rata penghasilan persektor berbeda, terendah adalah di sektor pertanian dan bangunan terutama untuk pekerja berpendidikan rendah (SD ke bawah). Proporsi angkatan kerja laki-laki dan perempuan setara untuk mereka yang berpendidikan SD lebawah, namun untuk angkatan kerja berpendidikan SLTP dan SLTA, prosentasi laki-laki cenderung lebih banyak dibandingkan wanita. Untuk angkatan kerja berpendidikan tinggi, proporsi perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Berdasarkan hasil diskusi hal-hal penting yang terkait dengan persoalan ketenaga kerjaan adalah : Rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja disebabkan oleh karena umumnya penduduk sudah merasa puas dengan tingkat pendidikan SD atau maksimum SLTP. l Kebiasaan buruk angkatan kerja yaitu etos kerja yang kurang, terlambat masuk kerja, pemalas tetapi banyak maunya (minta gaji tinggi), kurang percaya diri, kurang disiplin, selalu mengharap bantuan, tidak menghargai waktu, mental KKN, peragu, terlalu santai Angkatan kerja memiliki keterampilan kurang dan pengetahuan kewirausahaan rendah Angkatan kerja kurang kreatif
mengelola
sumberdaya yang ada, memiliki kemampuan
manajemen yang kurang dan belum mampu bersaing Lapangan kerja di Kabupaten Maros masih sangat kurang/ terbatas dan selain itu tidak tersedia informasi yang cukup atau tidak ada
akses informasi tentang pelatihan SDM/
keterampilan dan lowongan kerja.
6.3.
Ketidak-setaraan
6.3.1. Ketidaksetaraan Penghasilan dan Kemiskinan Kabupaten Maros masih mengahadi persoalan kemiskinan walaupun tingkat kemiskinan di Kabupaten Maros terus menurun yaitu 36.331 jiwa (11%), bahkan sekarang lebih rendah dari angka kemiskinan Nasional nasional yang mencapai 13,5% di tahun 2010 dan 11,96% di tahun 2012 (BPS, 2012). Tingkat kemiskinan ini sangat erat kaitannya dengan ketidak-setaraan penghasilan di berbagai sektor atau jenis pekerjaan maupun di berbagai level tingkat pendidikan. Sektor pertanian dan bangunan memiliki rata-rata penghasilan yang lebih rendah dari sektor yang lain. Sementara itu penduduk yang berpendidikan SD di berbagai sektor memiliki rata-rata penghasilan yang terendah yaitu dibawah garis kemiskinan. Oleh karena itu peningkatan kesejahteraan penduduk atau pemberantasan kemiskinan akan tercapai jika pemerintah Kabupaten
Maros mampu memberikan peluang peningkatan pendapatan bagi sektor-sektor yang memberikan penghasilan rendah terutama untuk pekerja dengan pendidikan rendah.
6.3.2. Kesetaraan Gender Proporsi laki-laki dan perempuan untuk angkatan kerja yang berpendidikan rendah (SD ke bawah) terlihat hampir sama., namun untuk angkatan kerja berpendidikan SLTP dan SLTA , prosentasi lakilaki cenderung lebih banyak dibandingkan wanita. Untuk angkatan kerja berpendidikan tinggi, proporsi perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. (lihat Gambar 6.7). 100%
80% 19,00
21,17
23,74
24,56
6,92 4,61
60%
40%
20%
17,20
22,54
19,80
31,07
7,37 2,02
0% Tidak Punya Ijazah
SD atau Sederajat SLTP atau Sederajat SLTA atau Sederajat
LAKI-LAKI
D1 / D2 /D3
D4/S1/S2/S3
PEREMPUAN
Sumber: Maros Dalam Angka,BPS, 2010
Gambar 6.7. Tingkat pendidikan penduduk angkatan kerja berdasarkan jenis kelamin Namun demikian tingkat partisipasi perempuan di Kabupaten Maros masih rendah , yaitu: 1) activity rate perempuan sebesar 45,7% sedangkan laki-laki yang mencapai lebih dari 87%., 2) employment rate (perbandingan penduduk yang bekerja dan penduduk usia kerja) untuk laki-laki 79,5% dan perempuan 38,4%. (Lihat Tabel 6.2). Yang menjadi pertanyaan adalah apakah penduduk angkatan kerja perempuan yang berpendidikan tinggi termasuk kelompok pengangguran?
6.3.3. Ketidak-setaraan desa-kota Jumlah angkatan kerja yang tinggal di pedasaan hampir dua kali lipat dibandingkan dengan angkatan kerja yang tinggal di perkotaan, sekitar 66%, tinggal di desa. Penduduk angkatan kerja di perkotaan memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik. dimana laki-laki yang berpendidikan SLTA ke atas mencapai 57%, sedangkan perempuan mencapai sekitar 54%. Untuk wilayah pedesaan, laki-laki dengan pendidikan SLTA ke atas hanya 31% dan perempuan sekitar 26% dan sissanya berpendidikan SLTP ke bawah (lihat Gambar 5.2). Hal ini menunjukkan bahwa kesempatan pendidikan untuk
wilayah desa dan kota jauh berbeda. Artinya di kabupaten Maros, kesempatan meraih pendidikan yang lebih tinggi bagi penduduk desa lebih kecil dibandingkan dengan penduduk kota. 50,00
41,90 34,96
PERKO TAAN 34%
30,00
10,00
PEDE-
SAAN 66%
13,04 7,91
17,29 16,92 12,65 11,65 10,90 8,27 2,77
LAKI-LAKI -10,00
PEREMPUAN
4,67 2,55
4,33 1,59
LAKI-LAKI
PERKOTAAN
Tidak Punya Ijazah SLTA atau Sederajat
(a) Proporsi angkatan kerja
27,60 23,1423,35 18,68
24,83 23,69 23,01 22,55
21,74
SD atau Sederajat D1 / D2 /D3
PEREMPUAN
PEDESAAN SLTP atau Sederajat D4/S1/S2/S3
(b) Tingkat pendidikan penduduk angkatan kerja
Sumber : http://pusdatinaker.balitfo.depnakertrans.go.id
Gambar 6.8. Distribusi Tenaga Kerja Berdasarkan Desa-Kota Tantangan untuk mengatasi defisit tenaga kerja produktif sekitar 32.128 orang yang harus diselesaikan oleh pemerintah Kabupaten Maros umumnya tinggal di pedesaan dan berpendidikan rendah. Dibutuhkan inovasi cerdas untuk dapat menyediakan lapangan kerja produktif bagi SDM dengan kondisi seperti itu. Pertanyaannya adalah sektor apa yang dianggap mampu menyediakan lapangan kerja produktif di Kabupaten Maros, yaitu dapat memberikan penghasilan lebih dari batas kemiskinan?
6.4.
Sektor Ekonomi dan pemilihan sektor unggulan
Tingkat pertumbuhan ekonomi Maros terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Di tahun 2010, tingkat pertumbuhan ekonomi Maros sebesar 7.1%. Sebagai kabupaten penyangga ibu kota provinsi Sulawesi Selatan, Maros berada pada titik penentu prioritas sektor yang akan dikembangkan, karena berbagai peluang yang dimilikina. Kabupaten Maros memegang peran penting dalam mendukung sektor perdagangan Makassar, sektor pertaniannya merupakan salah satu lumbung padi nasional, serta pariwisatanya merupakan salah satu tujuan pariwisata nasional. Yang perlu menjadi catatan adalah, tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan di Kab. Maros lebih tinggi dari rata-rata provinsi Sulawesi Selatan.
100%
80%
60%
14,04%
17,42%
5,83% 5,85%
1,41% 6,73%
8,46% 1,67% 0,91%
17,69%
Keuangan Asuransi usaha persewaan bangunan tanah dan jasa perusahaan Angkutan, pergudangan dan komunikasi
5,25% 0,29% 6,13% 1,10%
23,23% 40%
Jasa kemasyarakatan
1,51%
Perdagangan besar, eceran , rumah makan dan hotel Bangunan Listrik Gas dan Air Industri Pengolahan
20%
43,99%
38,51%
Pertambangan dan penggalian Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan
0% PDRB
Lapangan Kerja
Sumber: Maros Dalam Angka 2011, Pusdatinaker, 2010
Gambar 6.9. Perbandingan Distribusi PDRB dan Lapangan Pekerjaan Per Sektor Gambar 6.9 menunjukkan perbandingan antara kontribusi sektor terhadap PDRB dan terhadap penciptaan lapangan kerja. Terlihat bahwa dari sudut ekonomi, 38,5% PDRB disumbang oleh sektor pertanian, dilanjutkan sektor industri pengolahan (23,3%), perdagangan (8,45%), dan jasa kemasyarakatan lainnya sebesar 14%. Namun kontribusi masing-masing sektor ini dalam penciptaan lapangan kerja tidak merata. Sektor pertanian menyediakan tenaga kerja hingga 44% sedangkan industri pengolahan hanya menyediakan lapangan kerja sebesar 6.13%, sedangkan perdagangan dan pariwisata menyediakan 17,7% dan jasa lainnya hingga 17,42%. Hal ini berarti terdapat ketimpangan produktivitas antara sektor yang satu dengan yang lain. Sektor industri pengolahan merupakan sektor yang paling produktif, karena jumah tenaga kerja sedikit, namun kontribusi ekonominya besar. Namun ternyata, yang terrekam dalam data tersebut adalah industri pengolahan hasil tambang. Untuk itu, pemilihan sektor yang dapat terus menyediakan pekerjaan yang layak perlu dipertimbangkan. Pemilihan sektor perlu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu: a. Memiliki demand / pasar b. Sesuai dengan karakteristik tenaga kerja yang ada (pengangguran terbuka, sesuai dengan tingkat pendidikan /ketrampilan yang ada) c. Penyerapan tenaga kerja tinggi d. Bisa memberikan imbalan yang layak e. Berkelanjutan
Terdapat 4 sektor potensial sebagai sektor unggulan berdasarkan kriteria diatas, yaitu: Pertanian, Perdagangan, Pengolahan pangan, Pariwisata. Kerangka donat sistem pasar digunakan
2. FUNGSI PENDUKUNG DAN LAYANAN USAHA
untuk memandu hal yang perlu diperbaiki untuk masing-masing sektor, yaitu dengan mengeksplorasi: 1) Permasalahan dalam menjaga rantai nilai di sektor ini; 2) Dukungan regulasi bagi penciptaan
I N P U T
1. RANTAI NILAI SEKTOR UTAMA
iklim usaha,
P A S A R
3. PERATURAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
3) Ketersediaan fungsi pendukung yang dapat membuat sektor ini tumbuh.
Gambar 6.10. Kerangka Donat Sistem Pasar
7. Diskusi Upaya Pencapaian Target Lapangan Kerja Produktif di berbagai sektor Pemerintah Kabupaten Maros telah menyadari bahwa isu tentang ketenagakerjaan sangat penting dan merupakan tugas dan kewenangan utama bagi pemerintah Kabupaten Maros dalam mengatasi permasalahan tersebut. Permasalahannya adalah bagaimana merencanakan dan melaksanankan penataan tentang ketenagakerjaan (angkatan kerja dan bukan angkatan kerja) dengan melibatkan semua stakeholder unsur swasta, BUMN dan perusahaan daerah. Tingginya angka pengangguran cukup sulit untuk diatasi, namun setidaknya terdapat 4 hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Maros yaitu: 1.
Memberikan prioritas bagi anak berpendidikan rendah mendapat prioritas untuk diberikan ketrampilan/ keahlian tertentu.
2.
Meningkatkan kualitas program magang
3.
Memberikan pelatihan berbasis kompetensi ditempat kerjanya masing-masing
4.
Mengadakan pelatihan kepada generasi muda untuk menjadi wirausaha baru
Sesuai dengan diskusi di bab sebelumnya, 4 sektor terpilih sebagai sektor unggulan, yaitu: Pertanian, perdagangan, industri perdagangan dan pariwisata. Untuk itu, sub bab berikut menggambarkan kondisi saat ini dari masing-masing sektor, usulan kebijakan dan indikator keberhasilannya. Kriteria pemilihan dan rekomendasi program: Menyerap tenaga kerja Memberi nilai tambah besar
Keterkaitan dengan sektor lain (multiplier effect) Dijamin keberlanjutannya (pasar) Memberikan peluang kerja yang setara Mudah diimplementasikan Biaya terjangkau
7.1.
Sektor Pertanian
7.1.1. Kondisi saat ini: Kelemahan dan Peluang Sektor pertanian ini masih dilakukan secara tradisional. Berdasarkan hasil diskusi kelemahan dan tantangan dari sektor pertanian adalah : • Belum terbangun sistem agrobisnis secara luas dari hulu ke hilir, sehingga jika sektor ini dikembangkan maka peluangnya adalah membentuk sistem agrobisnis secara luas dari hulu ke hilir karena sistem agrobisnis ini akan memiliki segmen yang menyerap tenaga kerja . selain itu sektor pertanian harusnya dikembangkan menjadi sistem pertanian terpadu (wirausaha tani). Peluang yang lain adalah membuka lahan pertanian organik karena saat ini permintaan pasar untuk produk tersebut cukup tinggi, selain itu supaya produk dapat masuk ke supermarket • Dari sisi SDM/ketenaga kerjaan, sektor pertanian memiliki SDM dengan pendidikan dan ketrampilan yang rendah. Saat ini banyak terjadi urbanisasi sehingga SDM di sektor pertanian sangat kurang karena banyak pemuda yang sudah tidak tertarik lagi bekerja di sektor pertanian. Sesungguhnya peluang kerja di sektor pertanian sangat besar dan membutuhkan ketrampilan yang tinggi di bidang agro bisnis. • Kondisi infrastruktur dipandang masih belum memadai, jalan menuju ke lokasi pertanian belum bagus oleh karena itu dibutuhkan program pemerinyah untuk perbaikan jalan akses ke wilayah pertanian. Selain itu dibutuhkan sarana irigasi yang yang lebih luas dan memadai. • Persoalan lingkungan yang dihadapi adalah penggunaan pupuk kimia yang cukup tinggi sehingga saat ini mulai dirasakan penurunan kesuburan tanah. Oleh karena itu dibutuhkan teknologi yang ramah lingkungan, misalnya dengan memanfaatkan limbah pertanian atau kotoran ternak untuk pupuk organik. • Dari sisi produk, sampai sekarang belum ada standar kualitas hasil pertanian sehingga petani tidak mengetahui kualitas yang seperti apa yang diinginkan oleh pasar. Informasi pasar juga belum ada dan belum terbentuk kemitraan di bidang pertanian. Oleh karena itu dibutuhkan adanya kemtiraan dan temu usaha agrobisnis. untuk kepentingan promosi dibutuhkan pameran di bidang pertanian agar permintaan pasar makin besar.
7.1.2. Usulan Kebijakan dan Program Agar sektor pertanian ini dapat dikembangkan sehingga mampu menyediakan lapangan kerja produktif, maka dibutuhkan kebijakan dan program yang terpadu sebagai berikut: 1. Meningkatakan kapasitas SDM yaitu dengan memberikan pelatihan tentang pengembangan usaha agrobisnis dan pertanian terpadu. 2. Peningkatan sarana dasar/infrastruktur pertanian 3. Mengadakan program pertanian organik 4. Mengembangkan program jaringan informasi pasar 5. Mengembangkan kawasan komoditi unggulan. Dalam pengembangan program, pemerintah memiliki peran sebagai regulator, pihak swasta adalah mitra sedangkan masyarakat petani adalah pelakunya.
7.1.3. Indikator keberhasilan Aspek
INDIKATOR KEBERHASILAN SEKTOR PERTANIAN
Kualitas SDM
• Tersedianya tenaga terampil di desa
Produk dan Produktifitas
• Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian • Berkembangnya kualitas produksi pertanian ramah lingkungan • Berkembangnya tradisi bertani organic
Penyerapan tenaga kerja
• Berkurangnya pengangguran di desa
Sarana dan prasarana
• Terpenuhinya sarana dasar yang mendukung peningkatan usaha tani
Promosi
• Mudahnya akses pemasaran dan sarana produksi dan informasi lancar di berbagai media • Terjalinnya kemitraan antara petani, pelaku usaha dan pemodal
Pengembangan usaha
• Berkembangnya komoditas unggulan di setiap berkelanjutan dan terbangunnya sistem agribisnis
7.2.
wilayah
secara
Sektor Perdagangan
7.2.1. Kondisi saat ini: kelemahan dan peluang Sektor perdagangan yang dibahas adalah sakala kecil dan menengah, dimana kondisi saat ini masih belum dapat memberikan peluang kerja produktif yang cukup karena: •
Perdagangan umumnya masih dilakukan dengan cara tradisional sehingga keuntungan kecil. Penduduk/ pedagang masih kurang memanfaatkan teknologi (internet, dsb). Disisi lain akses ke lembaga keuangan kurang (jaringan rendah). Peluang pasar seharusnya sangat besar karena banyaknya arus manusia yang lalu lalang karena merupakan daerah trans dan adanya
PTB. Selain itu Maros merupakan daerah satelit dari ibukota provinsi (Makassar) dan masyarkat perkotaan cenderung konsumtif. •
Kualitas SDM Kualitas SDM rendah dan cenderung feodal, artinya dalam perdagangan tingkat pendidikan SDM dianggap tidak penting. Tingkat pengetahuan untuk pengembangan usaha perdagangan kurang sehingga kurang bisa membuka lowongan kerja
•
Infrastruktur Perdagangan di Kabupaten Maros didukung oleh ketersediaan pasar tradisional yang berjumlah 21 pasar yang tersebar di 14 kecamatan diman 2 pasar sudah kelas satu dan 19 pasar kelas dua. Selama dua tahun terakhir ini anggaran perbaikan pasar cukup besar, hampir lebih dari 10 M. sehingga secara kualitas sudah bagus. Untuk tahun depan masih disediakan dana sebesar 17 M. namun demikian pengelolaan pasar masih kurang baik dan perlu dikembangkan (karena kesannya becek dan tidak teratur) Selain pasar sarana perdagangan yang lain adalah Ruko yang harganya cukup mahal dan belum ada pasar modern (yang bersih) yang menarik Peran swasta untuk pengembangan pasar belum ada, misalnya melalui dana CSR
•
Lingkungan Pengelolaan lingkungan pasar kurang memadai (banyak limbah pasar/ sampah berserakan)
•
Promosi Promosi kurang karena tidak tahu caranya dan media promosinya tidak ada terutama bagi yang tinggal di desa. Selain itu jalur informasi mengenai komoditi perdagangan tidak cepat dketahui oleh pelaku perdagangan
•
Produk yang diperdagangkan Umumnya tidak dikemas dengan baik dan kualitas produk kurang, produk banyak yang tidak tahan lama, masa guna (expired date) yang cepat Sudah banyak indomaret di Maros tetapi tidak ada produk lokal yang bisa masuk karena kualitas yang tidak terpenuhi akibat produk pertanian yang masih menggunakan pestisida.
7.2.2. Kebijakan dan Program Kebijakan yang mendukung pengembangan perdagangan di Kabupaten maros adalah: •
Mengintegrasikan program pengembangan perdagangan dengan pengembangan wisata
•
Memberikan keleluasaan kepada pedagang untuk mendapatkan akses modal yaitu dengan melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan.
•
Agar ada peningkatan kualitas SDM di bidang perdagangan, maka pemerintah harus memiliki kebijakan untuk pelajar dengan memberikan pendanaan yang khusus agar dapat melanjutkan pendidikan yang tinggi
•
Pembuatan perda yang mengatur tentang asosiasi pedagang
Berdasarkan hasil diskusi, program yang dibutuhkan untuk pengembangan sektor perdagangan antara lain: o
Peningkatan kualitas SDM: Pelatihan penggunaan/ pembuatan sarana promosi, pengembangan produk, penggunaan teknologi, akses informasi bagi pelaku perdagangan Pelatihan tata cara pengemasan produk kerajinan pariwisata agar menarik dan memiliki nilai jual Pembinaan rutin untuk para pedagang/ wirausaha/ swasta di desa
o
Program pengembangan usaha perdagangan: Pembentukan asosiasi pedagang dalam rangka memudahkan oetani menjual hasil panen dan untuk mengurangi keinginan menjual ke tengkulak
o
Perbaikan lingkungan pasar: Pengadaan mesin daur ulang sampah, baik plastik maupun organik Mengaktifkan pengelola sampah untuk mengakomodir pengambilan sampah dari pasar
7.2.3. Indikator keberhasilan
Aspek Kualitas SDM
INDIKATOR KEBERHASILAN SEKTOR PERDAGANGAN • Meningkatnya kemampuan usaha perdagangan dalam akses pasar dan permodalan
• Banyaknya outlet pemasaran yang didirikan oleh masyarakat • Jumlah usaha dagang yang memiliki situs internet untuk bertransaksi Produk dan Produktifitas
• Meningkatnya jumlah usaha yang ada • Meningkatnya hasil produksi
Penyerapan tenaga kerja
• Banyaknya tenaga kerja yang bekerja di sektor perdagangan • Banyaknya jumlah anak usaha kota di desa
Sarana dan prasarana
• Tersedianya akses telekomunikasi yang handal di Maros • Tersedianya akses jalan dari sentra produksi menuju sentra perdagangan • Tersedianya alat transportasi yang handal dan terjangkau dari sentra produksi menuju sentra perdagangan
Promosi
•
Jumlah pameran dagang yang dilakukan di berbagai tingkat (kabupaten, provinsi, nasional) • Jumlah konter promosi yang bisa diakses oleh para pengusaha di Maros • Jumlah situs usaha yang dipromosikan melalui berbagai media
Pengembangan usaha
7.3.
• Formalisasi usaha • Banyaknya akses kredit bagi pengembangan usaha
Sektor Industri Pengolahan Pangan
7.3.1. Kondisi saat ini: kelemahan dan peluang Jumlah produk yang masih kurang bervariasi, pengolahan masih skala rumah tangga . Para produsen unumnya memiliki pengetahuan mutu yang masih kurang baik, sementara itu fasilitas produksi juga masih sangat terbatas. Disisi lain bahan baku sangat tersedia sehingga dapat dibuat berbagai jenis olahan misalnya: -
Olahan pangan: padi
-
Olahan perikanan: ikan, kepiting
-
Olahan perkebunan: jagung (nasi koboi), popcorn, pakan ternak
-
Olahan kehutanan: kerajinan bambu
SDM
Jumlahnya relatif kurang padahal jumlah angkatan kerja cukup tinggi namun belum terlatih
Lingkungan
Adanya limbah sisa hasil olahan yang belum terkelola dengan baik . Perlu dikembangan proses produksi yang ramah lingkungan.
Promosi
Media cetak (koran) sudah banyak dan sudah banyak yang sampai di pelosokpelosok
dan masyarakat sudah banyak yang sering membaca koran
bahkan
masyarakat sudah banyak yang sering online. Namun promosi untuk porduk olahan masih terkendala dengan mahalnya biaya iklan di media cetak dan elektronik. Para produsen juga belum paham bagaimana cara mempromosian melalui media elektronik. Selain itu dibutuhkan pengetahuan cara memberikan merk yang menarik pandangan masyarakat
7.3.2. Kebijakan dan program Untuk menunjang pengembangan industri pengolahan pemerintah Kabupaten Maros perlu memiliki berbagai kebijakan baru diantaranya •
Melakukan sertifikasi kepada industri olahan sehingga memiliki kualitas yang standar
•
Merekomendasikan pengembangan bahan pangan/ komoditi unggulan, lombok, tomat, jagung, udang dan lain-lain
•
Kebijakan penetapan kawasan industri pengolahan pangan secara terpusat di setiap kecamatan sesuai komoditas andalan dengan peralatan teknologi
•
Memiliki kebijakan khusus agar terjadi kesetraraan gender dalam penyerapan tenaga kerja di tingkat kecamatan
Berbagai usulan program untuk pengembangan sektor industri pengolahan adalah: • Pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) • Peningkatan usaha-usaha pertanian yang berorientasi pasar • Melakukan pembinaan home industri secara terarah dan berkesinambungan
7.3.3. Indikator keberhasilan Keberhasilan dari pengembangan sektor industri pengolahan dapat dikukur dengan: Aspek Kualitas SDM
INDIKATOR KEBERHASILAN SEKTOR PENGOLAHAN PANGAN • Meningkatnya partisipasi perempuan dalam kegiatan pengolahan pangan • Meningkatnya kemampuan SDM untuk membuat produk yang berkualitas dan memenuhi standar layak pangan
Produk dan Produktifitas
• Meningkatnya jumlah usaha berijin PIRT • Meningkatnya hasil produksi • Layaknya upah yang diterima di sektor pengolahan pangan
Penyerapan tenaga kerja
• Banyaknya tenaga kerja yang bekerja di sektor pengolahan pangan • Banyaknya jumlah usaha pengolahan pangan di desa
Sarana dan prasarana
• Tersedianya akses telekomunikasi yang handal di Maros • Tersedianya akses jalan dari sentra produksi menuju sentra perdagangan • Tersedianya alat transportasi yang handal dan terjangkau dari sentra produksi menuju sentra perdagangan
Promosi
• Adanya toko oleh-oleh khas Maros • Promosi sentra pengolahan pangan dan budaya mengkonsumsi pangan lokal
Pengembangan usaha
• Formalisasi usaha • Banyaknya akses kredit bagi pengembangan usaha
7.4.
Sektor Pariwisata
Obyek wisata di Kabupaten Maros yang sangat terkenal adalah Batimurung. Saat ini obyek wisata Batimurung masih banyak dikunjungi oleh turis domestik dan belum banyak turis mancanegara yang datang ke obyek wisata tersebut. Selain itu sesungguhnya Maros memiliki budaya yang unik yang dapat menjadi daya tarik wisata, seperti acara pernikahan adat Maros, proses adat Maros.
7.4.1. Kondisi saat ini :kelemahan dan peluang
Pengembangan pariwisata di Kabupaten Maros mustinya sangat terbuka, namun sampai saat ini investor masih kurang berminat. Selain itu belum ada regulasi yang jelas tentang
wisata di
Maros, misalnya petapan derah/kawasan wisata dan segala sesuatu yang
mendukung pengembangan wisata.
Sarana dan prasarana pendukung wisata kurang memadai, misalnya ketersediaan hotel, restoran dan transport menuju ke lokasi wisata juga masih kurang memadai. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung ini akan membuat wisatawan betah tinggal lebih lama di Kabupaten Maros.
Pengelolaan lingkungan di sekitar obek wisata masih kurang baik terutama pengelolaan limbah domestik. Masyarakat yang tinggal di sekitar obyek wisata membutuhkan pengetahuan tentang bisnis wisata dan pengelolaan lingkungan sehingga dapat mendukung pengembangan sektor wisata di kabupaten Maros.
Kualitas SDM yang mendukung pengembangan wisata masih kurang memiliki pengetahuan tentang wisata. Peningkatan kualitas SDM/masyarakat sekitar terutama para pemuda akan semakin mempercepat pengembangan wisata.
Obyek wisata selain wisata alam belum tergali padahal budaya Maros juga cukup unik dan memiliki daya jual sebagai obyek wisata
Promosi wisata di kabupaten maros sangat kurang baik untuk turis domestik maupun mananegara. Kurangnya promosi ini dikarenakan kurangnya dana promosi.
Berikut komentar dari wisatawan asing: Don't waste your time.” *) Reviewed July 3, 2012 We had one day to kill in Makassar, and decided to check out the waterfalls and butterfly park at Bantimurung. What a waste of a day. We spent two hours on at least 3 different Bemos in the penetrating heat to get there. Getting off the Bemo we walked past numerous stalls selling food, drink, and most disappointingly, thousands of framed butterflies. Don't encourage this dispicable practice - its no wonder there are very few butterflies left in what must have once been an incredible sight. We were expecting a 20 000 admission each based on Lonely Planets (often incorrect) advice, and arrived to face 50 000 rupiah each - more than we were willing to pay but considering the effort we took to get there decided to bite the bullet. Basically this is a dirty public pool fed by a large waterfall. The waterfall itself is impressive, but is ruined by its surroundings - litter, concrete, dilapidated facilities, and hawkers. We walked to the top of the river only to find a walkway that was accessible with a flashlight, which guides willingly offer - at this point we were done, and chose to make the walk straight back out the gates, only to find no bemos returning to Rantepao. We waited 45 minutes, punctuated with swathes of locals wanting to take pictures with us (which is normally fun, but less so when you're in a bad mood, and after 40 or 50 occurances), until we waved a Bemo down, for a 2 hour ride back to the city. Waste of money, not to mention a whole day. Stay away. Visited May 2012 Was this review helpful? Yes Problem with this review? Ask Patrick W about Bantimurung
7.4.2. Usulan Kebijakan dan Program Pengembangan pariwisata di kabupaten Maros membutuhkan regulasi yang bentuknya afirmative action, diantaranya: •
Masterplan pengembangan Bantimurung sebagai icon wisata Maros
•
Masterplan pengembangan pariwisata desa
•
Regulasi untuk peningkatan PADS bagi desa yang menjadi obyek wisata
•
Perda perlindungan bagi tenaga kerja perempuan terutama di tempat pariwisata.
Selanjutnya program yang dibuthkan adalah program terintegrasi antara masyarkaat khususnya di areal pariwisata dengan pemerintah (program pelestarian budaya lokal) yaitu: •
Program peningkatan kapasitas tenaga kerja di bidang pariwisata khusunya untuk perempuan (skill dan perspektif)
•
Program pengembangan pariwisata berbasis desa
•
Progam peningkatan kapasitas msyarakat untuk pengelolaan lingkungan dan kegiatan yang mendukung bisnis wisata.
•
Program perlindungan khusus untuk tenaga kerja perempuan di sektor pariwisata
7.4.3. Indikator keberhasilan Aspek
INDIKATOR
Pengembangan obyek wisata
• Adanya areal pariwisata yang baru atau desa-desa wisata • Daerah wisata yang tertata rapi, ramah dan nyaman
Penyerapan tenaga kerja
• Penyerapan tenaga kerja di bidang wisata • Meningkatnya jumlah tenaga kerja perempuan di sektor pariwisata
Kerjasama
• Adanya desa wisata yang dinai oleh CSR • Adanya kerjasama dengan swasta dan masyarakat untuk pengelolaan pariwisata (modal/ investasi/ kerjasama desa dll)
Promosi
• Adanya program promosi paket wisata yang lengkap di Maros • Peningkatan jumlah wisatawan asing dan domestik
8. Lampiran A. Agenda lokakarya
WAKTU
SESI
Hari 1, Tujuan hari 1: Memahami arahan strategis, kondisi pembangunan ekonomi di daerah, serta mengidentikasi sector unggulan serta strategi nilai tambah untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan 08:00 – 08:30 08:30 - 09:00
Pendaftaran Pembukaan Ucapan Selamat Datang Ketua Panitia Lokakarya Pidato dan Pembukaan Resmi Sekretaris Daerah Kabupaten Maros Sesi Foto
09:00 – 09:15
Rehat Kopi 1
09:15 – 09:45 09.45 – 10.00 10:00 – 11:00
11:00 – 12:00
Perkenalan Fasilitator Utama – Tim ITS (Lantip Trisunarno, MT) Sesi 1. Pengenalan Metodologi Perencanaan Bersama Program Ketenagakerjaan Narasumber: Dr Janti G Sesi 2. Strategi Pembangunan Daerah Maros Narasumber : Ketua Bappeda Kab. Maros Moderator: …….. Sesi 3. Meningkatkan Kesempatan Kerja – Fokus Pada Tingkat dan Kualitas Pembangunan Ekonomi – pemahaman fakta pembangunan ekonomi di Maros Nara Sumber: Dr. Janti Gunawan
12:00 – 13:00 13:00 – 13:15
Rehat Makan Siang Energizer Sesi 4. Meningkatkan Kesempatan Kerja – Fokus Pada Tingkat dan Kualitas Pembangunan Ekonomi (lanjutan) – memahami sector unggulan Fasilitator kelompok
14:30 – 15:00 15:00 – 16:30
Rehat Kopi Sesi 5. Meningkatkan Kesempatan Kerja – Fokus Pada Tingkat dan Kualitas Pembangunan Ekonomi (lanjutan) – rantai nilai dan nilai tambah Fasilitator
Hari 2 Tujuan hari 2: Memahami kondisi sumber daya produktif dan tantangan pembangunan berbasis sumber daya (manusia dan alam) serta bagaimana implikasinya
08:30 – 08:45
08:45 – 09:45 09:45 – 10:00 10:00 – 12:00 12:00 – 13:00 13:00 – 13:15 13:15 – 15:15 15:15 – 15:45
15:45 – 16:45
16:45 – 16:55 16:55 – 17:00
Meninjau kembali kebijakan dan langkah yang ada, bagaimana pembangunan lebih adil dan berkelanjutan – menyusun masukan kebijakan dan rencana aksi Pembukaan Hari 2 Rangkuman Hari 1, Pengenalan Kegiatan Hari 2 dan Ice Breaking Fasilitator utama Sesi 7. Analisis Kondisi Ketenagakerjaan di Kab Maros Presentasi dan tanya jawab mengenai kondisi, dinamika dan karakteristik yang unik dari ketenagekarjaan, ekonomi dan bursa tenaga kerja Daerah. Narasumber: Dr.Agnes Tuti Rehat Kopi Sesi 8. Diskusi tantangan aspek sumber daya produktif di Maros Tujuan: Memperoleh prioritas tantangan pembangunan sumber daya produktif di Maros Diskusi kelompok Rehat Makan Siang Energizer Sesi 9. Mencapai Tujuan Pembangunan dengan Kesetaraan Nara sumber: Dr. Eddy Soedjono Rehat Kopi Sesi 10: Rangkuman dan Kesimpulan serta Implikasi Kebijakan dan Studi Lanjutan Diskusi dan presentasi kelompok untuk mengajukan rekomendasi kebijakan dan studi lanjutan – jika diperlukan – untuk menindaklanjuti diskusi di Hari 1,2 dan 3 dengan cara mengulas kembali permasalahan, tantangan dan peluang yang telah diidentifikasi. Fasilitator:Dr Janti Gunawan Evaluasi Penutupan Lokakarya
9. Lampiran B. Daftar peserta lokakarya No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Nama H. M Natsir Makmur Hj. Syamsiah Hj. Djohar Daud Nurwati Ishak H. Nurdin Abd. Rauf Nurul Ashar Drs. H. Muh. Nawir, Msi A. Mappelawa Abdul Gaffal Ir. Jammaludi Ali khairil anwar H. Sattu Talib Muh. Yani SULTAN Jammaludin Wahyu Kiswatiningsih Fatmawati H. B. Burhan Diagustra Branda Erlan Trisla Asis. Se. Nur Alam H. Abdul Haris A.s Chaidir Lovy Hendrajaya ade permana Muliati Hj. Dhaniar Hajerah Rosniah Syahril Opik Muh. Syadiq T. Muh. Asri M. Irdan AB Rusman Anno
Pemerintah Instansi Jabatan BPSK Kepala BAPPEDA Kasubag Pros Pariwisata Sekretaris Bag. Hukum BKKBN Sekretaris Kopermdag Tokoh masyarakat Dinsosnaker Trans Pengawas ketenagakerjaan Dinsosna Kertrans kadis Kec. Cambi Camat Dinas Sosial Kasi Pembina Kec. Maros kades monev Bappeda staf Kantor Camat M.Loe Kasi Pembangunan Kec. Maruut TOMAS Dinas Pertanian Ka. Sabag program BPS Kab. Maros Staf Sie Sosial DPKP Sekdie Kec. Tauralil Camat BAPPEDA staf Bappeda Staf Kec. Camba Bappeda Staf Kec. M. Loe Camat DPRD Maros WAKA DPRD Maros Ketua Kom III Masyarakat Kec. M. Loe Tokoh perempuan Anggota Koperasi Anggota Wanita usaha Anggota Kec. Camba Tokoh perempuan HPPMI Sekum HPPMI Bidang HPPMI Ketua bidang adukasi HMB Ketua LAPS Ketua JARI CSR PM
No. Telp 81242998050 4115618278 81355057769 82348737177 82348605561 85255153330 85298344252 81355409130
82189908848 81334517785 8194118237 81342248251
81342177085 85255704981 821989830337 81342435293 89694987444 89694987444 85299002488 8114209771 812455297 85398823022 85256304301 81289844924
85241757574 82347271501 85242355546 85255060562 81342185091 81356559874
Swasta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Gunawan Gani Akbar Abd. Raup Nurasia Mustamin Nurkhaes M. A. Amin A. Singke
PT. SBM PT.SBM Swasta Swasta Swasta Bank Sulsel Swasta Swasta
82187119477 8234665387 8234798589 81342236869 85242412855 85341247777 81242907080 85242881823
10. Lampiran C. Harapan, Kekhawatiran & Kontribusi lokakarya Sebelum lokakarya dimulai, peserta diminta untuk menuliskan harapannya, kekhawatiran dan kontribusi yang akan diberikan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan adanya kesepamahaman harapan demi efektifnya lokakarya, dan mempertimbangkan ketidak efektifan lokakarya di masa lampau (jika ada) untuk menjadi lebih baik, serta mengajak peserta sebagai pelaku pembangunan untuk dapat berperan aktif sejak tahapan perencanaan pembangunan. Rangkuman harapan peserta dapat dilihat tabel berikut: Harapan Selama lokakarya (output) Perencanaan ketenagakerjaan dilaksanakan secara sistematis sinergis antara pemangku kepentingan dengan stakeholder terkait Adanya perhatian terhadap UMP (upah minimum) Memberikan informasi & inspirasi bagi masyarakat Sebagai kegiatan fasilitasi pertemuan tenaga kerja dengan perusahaan, agar tenaga kerja dapat memperoleh perlindungan hokum Pasca lokakarya (outcome) Terserapnya angkatan kerja dengan terbukanya lapangan kerja -> berkurangnya pengangguran Menciptakan usaha kecil dan wirausaha baru
Kekhawatiran Lokakarya ini hanya ada pada tatanan konsep, hanya eremonial / formalitas dan tidak ada tindak lanjut Kegiatan yang berjalan tetap tidak ada kesesuaian antara program dengan kebutuhan tenaga kerja Makin meningkat jumlah pengangguran, kemiskinan dan kriminalitas karena jumlah kerja yang tidak sesuai. Banyak perusahaan yang memperkerjakan anak usia sekolah dan tidak memperhatikan pendidikan UMKM belum mampu menyerap banyak tenaga kerja.
•
•
Kontribusi Ikut aktif dalam membuat perencanaan yang mampu membuka lapangan kerja Memberi pelatihan/magang yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan Menjadi fasilitator kegiatan di daerah sendiri, turut menciptakan lapangan kerja Menyediakan data yang memadai untuk keperluan pemerintah dan masyarakat untuk membuat kebijakan tentang ketenagakerjaan Memberi akses informasi lapangan kerja pada pencari kerja Mengusulkan hapus sistem kontrak kerja, memberi UMR yang layak kepada tenaga kerja Meningkatkan pengawasan ketenagakerjaan sehingga perlindungan terhadap tenaga kerja dapat maksimal sehingga tercipta hubungan harmonis antara tenaga kerja, pengusaha dan pemerintah.
Lampiran D. Evaluasi lokakarya
Lampiran E. Dokumentasi Lokakarya Pembukaan Lokakarya
Proses Penyampaian Materi dan Diskusi
Proses Penyampaian Materi dan Diskusi
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi: Pusat Studi PDPM LPPM-ITS Kampus ITS Sukolilo-Surabaya Telp. 031-5962271
