Laporan Keuangan Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 BAB I PENDAHULUAN

Laporan Keuangan Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan keuangan suatu entitas pelaporan merupakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundangundangan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan: 1.

Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;

2.

Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;

3.

Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;

4.

Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

5.

Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

6.

Menyediakan

informasi

mengenai

potensi

pemerintah

untuk

membiayai

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; 7.

Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Catatan atas Laporan Keuangan – halaman 1 Catatan atas Laporan Keuangan – halaman 1


1.2

LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Pelaporan Keuangan Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang mengatur keuangan pemerintah antara lain: a.

Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b.

Undang – Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

c.

Undang – Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

d.

Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

e.

Undang – Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

f.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

g.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

h.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

i.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

j.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

k.

Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; l.

Peraturan Gubernur Nomor 68Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

m.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;

n.

Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/010567 Tanggal 23 Oktober 2014 tentang Percepatan Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014.



1.3

SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut : Bab I

Bab II

Bab III

Pendahuluan 1.1

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1.2

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1.3

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan 2.1

Ekonomi Makro

2.2

Kebijakan Keuangan

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 3.1

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum

3.2

Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Bab IV

Kebijakan Akuntansi 4.1

Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

4.2

Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

4.3

Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

4.4

Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD

Bab V

Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 5.1

5.2

Penjelasan Pos – Pos Neraca 5.1.1.

Aset

5.1.2.

Kewajiban

5.1.3.

Ekuitas Dana

Penjelasan Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran 5.2.1.

Pendapatan

5.2.2.

Belanja



5.3

5.4

Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional 5.3.1.

Pendapatan

5.3.2.

Belanja

Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI

Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

Bab VII

Penutup



BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD 2.1. Ekonomi Makro Pada Tahun 2014 angka Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Jawa Tengah mencapai Rp.105,8 Triliun dari target Rp.119,500 Triliun, meningkat dibandingkan dengan Tahun 2013 Rp 90,211 Triliun. Hal tersebut disebabkan adanya iklim investasi yang kondusif sehingga mampu menarik minat investor dalam dan luar negeri masuk ke Jawa Tengah. Salah satu daya tarik investor untuk menanamkan investasinya yaitu memberi kemudahan dalam pengajuan proses perizinan. Sejak Maret 2014, telah dilaksanakan soft launching Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPT PTSP) Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah guna memproses perizinan di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Jumlah perizinan yang diterbitkan sebanyak 49 izin prinsip untuk PMDN sebesar Rp.20,705 Triliun dan 15 Izin Usaha sebesar Rp.5,172 Triliun. Sedangkan PMA sebanyak 104 Izin Prinsip sebesar Rp.2,852 Triliun, dan 19 Izin Usaha sebesar Rp.0,468 Triliun. Guna mendukung terwujudnya peningkatan investasi di Jawa Tengah dilaksanakan program: Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi serta Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah.

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, dilaksanakan melalui kegiatan: Promosi Dalam dan Luar Negeri; Kerjasama Penanaman Modal dan Fasilitasi Sekretariat Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya (FPESD) Jawa Tengah. Realisasi indikator kinerja program terhadap target Tahun 2014 dibandingkan dengan Tahun 2013 yaitu: Fasilitasi kerjasama kemitraan antara UMKM dan koperasi dengan pengusaha nasional/asing sebanyak 3 kali melebihi target 1 kali dan meningkat sebanyak 2 kali;

Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi, dilaksanakan melalui kegiatan: Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal; Peningkatan dan Pembinaan Pelayanan Investasi; Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal, Peningkatan Kinerja PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peningkatan Kinerja Pelayanan Perizinan UPT PTSP dan Peningkatan Kinerja Pelayanan Non Perizinan UPT PTSP. Catatan atas Laporan Keuangan – halaman 5 Catatan atas Laporan Keuangan – halaman 5


Realisasi indikator kinerja program terhadap target Tahun 2014 dibandingkan dengan Tahun 2013 yaitu: Jumlah investor (PMA/PMDN) 34 investor melebihi target 33 dan meningkat dari sebanyak 32 investor; Nilai investasi (PMA/PMDN) Rp.3,883 Triliun dibawah target yaitu Rp.119,5 Triliun dan melebihi dari Rp.3,088 Triliun; Daya serap tenaga kerja 10.100 orang melebihi target 1.434 orang dan meningkat dari 1.448 orang; Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal sebesar 100% sesuai target dan sama dengan tahun sebelumnya; dan Persentase implementasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) sebesar 100% sesuai target dan sama dengan tahun sebelumnya.

Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah, dilaksanakan melalui kegiatan Penyusunan Profil dan Potensi Investasi. Realisasi indikator kinerja program terhadap target Tahun 2014 dibandingkan dengan Tahun 2013 yaitu: Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan sebanyak 1 sektor yaitu subsektor perikanan dan subsektor agrowisata sesuai target dan sama dengan tahun sebelumnya. Penghargaan yang diperoleh Tahun 2014, Provinsi Jawa Tengah dinyatakan sebagai sepuluh besar provinsi di Indonesia yang meraih Nominee Regional Champion, yaitu penghargaan di bidang penanaman modal.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan. Alokasi Anggaran urusan Penanaman Modal Rp.5.476.648.000,- dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal Daerah dan Biro Perekonomian, realisasi fisik sebesar 88,62% dan keuangan 74,03% dilaksanakan melalui 3 program sebagai berikut: a.

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Alokasi anggaran sebesar Rp.1.878.648.000,00 realisasi fisik 99,47% dan keuangan 96,26%. Hasil yang dicapai adalah: Meningkatnya peluang investasi melalui pameran investasi dan business meeting dalam dan luar negeri yaitu Pameran Investasi di Batam dan IIICE di Jakarta serta Business Meeting di Tokyo Jepang dan CJIBF 2014 di Jakarta; Meningkatnya sarana promosi untuk mendukung kegiatan pameran investasi dan business meeting melalui pengadaan leaflet, majalah business forum, buku direktori, buku profil, CD profil dan poster; Terjalinnya kerjasama di



bidang

Penanaman

Modal

antar

daerah/provinsi

sebanyak

3

provinsi;

Pengembangan kerjasama penanaman modal antar pelaku usaha 3 kali; Penyusunan potensi investasi kabupaten/kota wilayah perbatasan Provinsi Jawa Tengah dangan Provinsi Jawa Timur; Koordinasi program kegiatan klaster antar Pokja FPESD (Rapat POKJA FPESD); dan Penyelenggaraan posko terpadu Lebaran, Natal 2014 dan Tahun Baru 2015.

b.

Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi Alokasi anggaran Rp.3.100.000.000,- realisasi fisik 100% dan keuangan 97,55%. Hasil yang dicapai antara lain: Meningkatnya sinergitas program penanaman modal daerah melalui sosialisasi program kerja Tahun 2014 di tingkat kabupaten/kota se Jawa Tengah; Penyusunan program kerja 2015; FGD RUPMD; Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah (KP3MW); Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Provinsi (KP3MP); Percepatan penyusunan RUPM Kab/Kota; Terlaksananya orientasi kinerja PTSP; Kegiatan Forum Koordinasi PTSP; Pemantauan 200 perusahaan PMA/PMDN di Jawa Tengah; Pertemuan Tim Pengendalian Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah (Task Force); Kunjungan lapangan 75 perusahaan dan Pertemuan teknis melalui Pengawasan Penanaman Modal PMA/PMDN di Jawa Tengah; Rakor Percepatan Pelayanan Perizinan di 3 Bakorwil; Klinik Investasi; Pertemuan Sinkronisasi Perizinan di 3 Bakorwil; Percepatan Pelayanan Perizinan; Gerai Investasi di 3 Bakorwil; Iklan Layanan Masyarakat di televisi lokal; Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan; Percepatan pelayanan non perizinan; Baliho/layanan informasi; Pendampingan dan

Sertifikasi ISO 9001/2008; Terselenggaranya

koordinasi antar instansi terkait tingkat provinsi dan kab/kota serta penyelenggaraan posko terpadu Lebaran, Natal 2014 dan Tahun Baru 2015; Fasilitasi 1 (satu) stand dan koordinasi pada pameran APKASI (AITIS EXPO) di Jakarta.

c.

Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah Alokasi anggaran Rp.498.000.000,00 realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 96,93%. Hasil yang dicapai yaitu terlaksananya kegiatan Pengembangan Peluang Investasi untuk 105 orang dan Bintek Penyusunan Profil Peluang Investasi untuk 105 orang; Tersedianya informasi peluang usaha sektor/ bidang usaha unggulan



sebanyak 1 sektor yaitu subsektor perikanan dan subsektor agrowisata; dan tersedianya profil perusahaan PMA/PMDN di Jawa Tengah

2.2. Kebijakan Keuangan Kebijakan keuangan SKPD Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah yang tersusun dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD BPMD Provinsi Jawa Tengah, berpedoman kepada Rencana Strategis Daerah (Renstrada) yang telah disepakati, sesuai dengan kewenangan dan tupoksi Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah.



BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

1.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Belanja Langsung Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 23.361.377.000,- untuk 8 (delapan) program yang dilaksanakan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 21.500.279.044,( 92,03%). Sehinga terdapat efisiensi sebesar Rp. 1.861.097.956,- (7,97%). Dengan rincian sebagai berikut, untuk anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 9.829.840.000,- di realisasi sebesar Rp. 9.051.851.018 ,- atau sebesar (92,09%) dan untuk realisasi belanja langsung sebesar Rp. 12.448.428.026,- atau sebesar ( 92,00%) dari anggaran sebesar Rp. 13.531.537.000,-

1.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2014, terjadi efesiensi yang cukup signifikan hal tersebut dikarenakan oleh beberapa hambatan dan kendala, berikut hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan antara lain : 1. Adanya kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan di Tahun Anggaran yang bersangkutan. 2. Pelaksanaan kegiatan belum menyesuaikan Time Scedule dan anggaran kas yang telah direncanakan sehingga mengakibatkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran kas kurang optimal. 3. Selain itu ada beberapa kegiatan yang dianggarkan setelah perubahan APBD sehingga rentang waktu pelaksanaannya singkat, hal ini menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.



IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD TAHUN ANGGARAN 2014

Satuan Kerja Perangkat Daerah

: Badan Penanaman Modal Daerah

Fungsi

:-

Sub Fungsi

:-

Provinsi

: Jawa Tengah

No

Program/Kegiatan

Anggaran

Realisasi

Realisasi (%) Fisik

Keu

Keterangan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1

2

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sekretariat BPMD Penyediaan Jasa Surat Menyurat PTSP BPMD

14.500.000

14.498.200

100

99,99

3.000.000

2.846.500

100

94,88

460.000.000

430.548.200

100

93,60

46.618.671

100

98,98

168.000.000

100

100

200.000.000

145.583.400

100

72,79

90.000.000

90.000.000

100

100

120.000.000

87.390.850

100

72,83

90.000.000

89.001.000

100

98,89

21.000.000

21.000.000

100

100

4.000.000

4.000.000

100

100

19.000.000

19.000.000

100

100

3.000.000

3.000.000

100

100

Penyediaan Jasa Komunikasi, 3

Sumber Daya Air dan Listrik Sekretariat BPMD

4

Jaminan Barang Milik Daerah Sekretariat BPMD Penyediaan Jasa Kebersihan

5

Kantor/Rumah Dinas Sekretariat

47.100.000

168.000.000

BPMD 6

7

8

9

Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat BPMD Penyediaan Alat Tulis Kantor PTSP BPMD Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sekretariat BPMD Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan PTSP BPMD Penyediaan Komponen Instalasi

10

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sekretariat BPMD Penyediaan Komponen Instalasi

11

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor PTSP BPMD

12

13

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sekretariat BPMD Penyediaan Peralatan Rumah Tangga PTSP BPMD



No

Program/Kegiatan

Anggaran

Realisasi

21.500.000

Realisasi (%) Fisik

Keu

21.470.000

100

99,86

6.000.000

5.936.600

100

98,94

230.000.000

206.600.000

100

89,83

60.000.000

53.850.000

100

89,75

1.065.000.000

987.075.360

100

92,68

370.000.000

369.872.400

100

99,97

690.085.000

664.093.600

100

96,23

300.000.000

284.437.460

100

94,81

489.471.400

100

95,23

Keterangan

Penyediaan Bahan Bacaan dan 14

Peraturan Perundang-undangan Sekretariat BPMD Penyediaan Bahan Bacaan dan

15

Peraturan Perundang-undangan PTSP BPMD

16

17

Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretariat BPMD Penyediaan Makanan dan Minuman PTSP BPMD Rapat-rapat Koordinasi dan

18

Konsultasi di dalam dan luar Daerah Sekretariat BPMD Rapat-rapat Koordinasi dan

19

Konsultasi di dalam dan luar Daerah PTSP BPMD

20

21

Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Sekretariat BPMD Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran PTSP BPMD

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat

514.000.000

BPMD 23

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Pekerjaan

Gedung Kantor Sekretariat

Rehab Pahar

BPMD

563.520.000

296.841.500

88,00

52,68

dan Gapura tidak dapat dilaksanakan pada TA. 2014

24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor PTSP BPMD

25

150.000.000

147.690.000

100

98,46

408.400.000

291.520.000

100

71,38

12.000.000

9.835.000

100

81,96

80.000.000

52.087.000

100

65,11

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional sekretariat BPMD

26

Pemeliharaan Rutin Berkala Meubelair Sekretariat BPMD

27

Pemeliharaan rutin berkala peralatan kantor dan rumah tangga sekretariat BPMD



No

Program/Kegiatan

28

Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Sekretariat BPMD

29

Anggaran

Realiasi

10.000.000

Realisasi Fisisk

Keu

10.000.000

100

100

795.934.000

644.796.500

90,00

81,01

478.850.000

457.773.000

100

95,60

110.000.000

92.596.600

100

78,92

33.000.000

31.830.000

100

96,45

30.000.000

27.750.000

100

92,50

20.000.000

19.800.000

100

99,00

500.000.000

474.590.075

100

94,92

Keterangan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat BPMD

30

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor PTSP BPMD

31

Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya sekretariat BPMD

32

Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya PTSP BPMD

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 33

Pendidikan dan pelatihan formal sekretariat BPMD

34

Pendidikan dan pelatihan formal PTSP BPMD

35

Peningkatan kapasitas/kualitas sumber daya aparatur sekretariat BPMD

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 36

Promosi Dalam dan Luar Negeri

1.174.648.000

1.130.532.250

100

96,24

37

Kerjasama Penanaman Modal

504.000.000

492.983.200

100

97,81

38

Sekretariat FPESD

100.000.000

100.000.0000

100

100

700.000.000

662.916.250

100

94,70

500.000.000

497.150.000

100

99,43

600.000.000

586.135.450

100

97,69

450.000.000

432.506.150

100

96,11

400.000.000

398.142.825

100

99,54

450.000.000

440.251.010

100

97,83

Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi 39

40

41

42

43

44

Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal Peningkatan dan Pembinaan Pelayanan Investasi Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal Pembinaan Kinerja PTSP Provinsi dan Kabupaten / Kota Peningkatan Kinerja Pelayanan Perizinan UPT PTSP Peningkatan Kinerja Pelayanan Non Perizinan UPT PTSP



No

Program/Kegiatan

Anggaran

Realiasi

Realisasi Fisisk

Keu

Keterangan

Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, sarana dan Prasarana Daerah 45

Penyusunan Profil dan Potensi Investasi

498.000.000

482.692.075

100

96,93

500.000.000

495.545.500

100

99,11

Program Pendidikan Non Formal dan Informal 46

Pendidikan Kemasyarakatan



Bab IV Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2014 adalah Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Tanggal 23 Oktober 2014 Nomor : 900 / 010567 perihal Percepatan Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah.

1.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan SKPD Entitas pelaporan keuangan daerah mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Entitas pelaporan yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan. Entitas Pelaporan terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, sedangkan Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas pelaporan keuangan SKPD Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah meliputi : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran ( LRA ), Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. 1.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Basis akuntasi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah basis akrual. Dimana dalam basis akrual ini, beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Pada Laporan Realisasi Anggaran masih menggunakan Basis Kas, dimana belanja serta pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah, sementara itu untuk neraca menggunakan basis akrual yang berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.



1.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan ke dalam setiap pos dalam laporan keuangan Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah. A.

Kebijakan Akuntansi Beban

1.

Definisi Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi asset atau timbulnya kewajiban.

2.

Pengakuan dan Pengukuran a.

Beban Pegawai Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat Negara, pegawai negeri sipil, an pegawai yang diperkejakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang berkaiatan dengan pembentukan modal. Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU dan LS. Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU, diakui ketika bukti pembayaran beban telah disahkan pengguna anggaran. Sedangkan belanja pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, diakui pada saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah.

b.

Beban Barang dan Jasa 1)

Beban Persediaan Beban persediaan dicatat pada saat pembelian persediaan, yaitu pada saat barang telah diterima. Pada akhir tahun, nilai sisa persediaan berdasarkan investarisasi fisik sebagai pengurang beban persediaan.

2)

Beban Jasa, Pemeliharaan, dan Perjalanan Dinas Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan pihak ketiga sesuai ketentuean peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.

Beban disajikan dalam LO entitas akuntansi/pelaporan. Penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat material harus diungkapkan dalam CaLK sehingga menghasilkan informasi yang andal dan relevan.



B.

Kebijakan Akuntansi Belanja

1.

Definisi Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

2.

Pengakuan dan Pengukuran Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran

melalui

bendahara

pengeluaran

pengakuannya

terjadi

pada

saat

pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan Bendahara Umum Daerah. Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah dan diukur berdasarkan azaz bruto. 3.

Penyajian dan Pengungkapan Belanja disajikan dan diungkapkan dalam : 1) LRA sebagai pengeluaran daerah; 2) LAK masuk kategori Aktivitas Operasi; 3) LAK masuk kategori Aktivitas Investasi; 4) CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi.

C.

Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

1.

Definisi Kas dan setara kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas adan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah atau SKPD. Kas adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

2.

Kas Pemerintah Daerah yang Dikelola SKPD Kas di bendahara pengeluaran adalah saldo kas yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran SKPD.

3.

Pengakuan Diakui pada saat : 1. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas; 2. Penguasaan dan/atau kepemilikan telah beralih kepada pemerintah daerah.



D.

Kebijakan Akuntansi Persediaan

1.

Definisi Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2.

Jenis-jenis Berdasarkan sifat pemakiaanya, barang persediaan terdiri dari : a. Bahan habis pakai; b. Bahan/meterial.

3.

Pengakuan Persediaan diakui pada saat : a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; b. Diterima atau nhak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

4.

Persediaan dicatat menggunakan metode periodik, yaiut pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode.

E.

Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

1.

Definisi Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

2.

Jenis-jenis Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut : a. Tanah b. Peralatan dan Mesin c. Gedung dan Bangunan d. Jan, Irigasi, dan Jaringan e. Aset Tetap Lainnya\ f.

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)



3.

Pengakuan Aset tetap diakui jika memenuhi kriteria sebagai berikut : a. Berwujud; b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan ; c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Pengakuan atas aset tetap berdasarkan jenis transaksinya, terdiri dari : a. Perolehan adalah suatu transaksi perolehan aset tetap sampai dengan aset tersebut dalam kondisi siap digunakan; b. Pengembangan adalah suatu transaksi peningkatan nilai aset tetap yang berakibat pada peningkatan masa manfaat, peningkatan efisiensi, peningkatan kapasitas, mutu produksi dan kinerja dan/atau penurunan biaya pengoperasian; c. Pengurangan adalah suatu transaksi penurunan nilai aset tetap dikarenakan berkurangnya volume/nilai aset tetap tersebut atau dikarenakan penyusutan.

4.

Pengukuran Aset tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diindetifikasikan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran aset : a. Biaya perolehan aset terdiri dari : 1) Harga pembelian, termasuk bea impor dan pajak pembelian setelah dikurangi dengan diskon dan rabat; 2) Seluruh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/didistribusikan denga aset dan membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksud. Demikian juga pengeluaran untuk belanja perjalanan dan jasa yang terkait dengan perolehan aset tetap atau aset lainnya. b. Penyusutan : Nilai penyusutan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam Laporan Operasional ( LO ). Seluruh aset tetap disusutkan kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, sedangkan aset tetap lainnya tidak dapat dilakukan penyusutan secara periodik melainkan diterapkan penghapusan pada saat sudah tidak dapat digunakan atau mati.



Metode yang digunakan yaitu metode garis lurus denga rumusan : Penyusutan per periode = Nilai yang disusutkan

Masa manfaat − Nilai yang dapat disusutkan merupakan seluruh nilai perolehan aset dengan tidak memliki nilai sisa; − Masa manfaat sebagaimana tercantum dalam tabel bab IV lampiran I Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. c. Nilai aset tetap pada neraca tahun anggaran 2014 adalah nilai yang telah direkonsiliasikan diinternal SKPD antar pengurus barang dengan PPK-SKPD dan telah direkonsiliasikan dengan DPPAD.

F.

Kebijakan Akuntansi Ekuitas Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset tetap dan kewajiban pemerintah. Dalam basis akrual, hanya disajikan satu jenis pos ekuitas. Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan Perubahan Ekuitas disajikan dalam Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan CaLK.

1.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standart Akuntansi Pemerintah pada SKPD. Dalam melaksanakan amanat pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah Daerah harus menyajikan kembali LRA, Neraca, dan Laporan Arus Kas sebelumnya pada tahun pertama penerapan SAP berbasis akrual maka Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2014 disajikan secara kas menuju akrual dan secara akrual. Adapun komponen Laporan Keuangan yang dihasilkan SKPD selaku entitas akuntansi yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA ); Neraca; Laporan Operasional ( LO ); Laporan Perubahan Ekuitas ( LPE ); dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pelaporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Pemerintah Daerah dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.



BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD

5.1. Penjelasan Pos-Pos Neraca 1.1.1. Aset 1.1.1.1. Aset Lancar 1.1.1.1.1. Kas 1.1.1.1.1.1. Kas di bendahara pengeluaran No

Uraian

2014

2013

1

Tunai

-

-

2

Bank

-

-

2014

2013

20.993.500

1.962.800

1.1.1.1.2. Persediaan 1.1.1.1.2.1. Persediaan Bahan Habis Pakai No 1

Uraian Bahan Habis Pakai

1.1.1.2. Aset Tetap No

Uraian

2014

2013

1

Tanah

8.300.000.000

8.300.000.000

2

Peralatan dan mesin

7.546.039.967

6.064.562.189

3

Gedung dan Bangunan

4.058.792.135

4.058.792.135

4

Jalan, Jaringan, dan Instalasi

91.538.873

5.744.873

5

Aset Tetap Lainnya

85.543.100

71.843.500

-

-

20.081.914.075

18.500.942.697

6

Konstruksi Dalam Pengerjaan Jumlah

Rincian mutasi asset tetap terdiri dari : Penambahan Belanja Modal Belanja Barang/Jasa

2014 1.554.975.000 5.138.000



Hibah

59.159.724

Mutasi Masuk

-

Reklasifikasi

-

Koreksi

Jumlah

1.619.272.724

Pengurangan

2014

Penghapusan

33.919.846

Ekstrakontable

4.381.500

Reklasifikasi Hibah koreksi Jumlah

38.301.346

Ket : 

Penambahan Belanja modal antara lain terdiri dari : 1.

Pengadaan Kendaraan bermotor roda dua sebanyak 4 buah.

2.

Pengadaan Kendaraan dinas roda empat sebanyak 1 buah.



Ektra komtabel antara lain terdiri dari : 1.

Ceiling speaker sebanyak 4 buah.

2.

Modem ADSL sebanyak 2 buah.

3.

Stand Alone Wireless sebanyak 3 buah.

4.

Crimping J45 sebanyak 2 buah.

5.

Modem sebanyak 2 buah.

1.1.1.2.1. Tanah No 1

Uraian Tanah Jumlah

2014

2013

8.300.000.000

8.300.000.000

8.300.000.000

8.300.000.000



1.1.1.2.2. Peralatan dan Mesin No

Uraian

1

Alat Besar

2

Alat Angkutan

3

Alat Bengkel

4

Alat Kantor dan Rumah Tangga

5

Alat studio dan komunikasi Jumlah

2014

2013

191.470.000

191.470.000

1.910.470.000

1.420.567.500

-

-

5.121.997.378

4.129.991.000

322.533.689

322.533.689

7.546.039.967

6.064.562.189

2014

2013

4.058.792.135

4.058.792.135

4.058.792.135

4.058.792.135

2014

2013

-

-

85.794.000

-

1.1.1.2.3. Gedung dan Bangunan No 1

Uraian Gedung Jumlah

1.1.1.2.4. Jalan, irigasi dan Jaringan No

Uraian

1

Jalan dan Jembatan

2

Bangunan air ( irigasi )

3

Instalasi

-

-

4

Jaringan

5.744.873

5.744.873

91.538.873

5.744.873

2014

2013

85.543.100

71.843.500

85.543.100

71.843.500

2014

2013

Jumlah

1.1.1.2.5. Aset Tetap Lainnya No 1

Uraian Buku Perpustakaan Jumlah

1.1.1.3. Akumulasi Penyusutan No

Uraian

1

Alat Berat

191.470.000

2

Alat Angkut

1.055.531.737,5

3

Alat Kantor dan Rumah Tangga

3.875.375.096,4

4

Alat Studio dan Komunikasi

301.440.265,4



5

Gedung

2.276.823.766,4

6

Bangunan irigasi

7

Jaringan

2.859.800 1.723.461,90

Jumlah

7.705.224.127,60

1.1.2. Kewajiban 1.1.3. Ekuitas dana 1.1.3.1.

Ekuitas Dana Lancar

No 1 2 3

Uraian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)

Cadangan Persediaan

1

( 17.461.515.875 )

20.993.500

1.962.800

2014

2013

15.409.402.798,30

18.500.942.697

pihak ke tiga ( Non SILPA )

5

No

(21.500.279.044,00)

Kas di Bendahara BLUD hutang

Cadangan Piutang

1.1.3.2.

2013

Pendapatan yang ditangguhkan

4

6

2014

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang JK Pendek

Ekuitas Dana Investasi Uraian Diinvestasikan dalam investasikan jangka panjang

2

Diinvestasikan dalam asset tetap

3

Diinvestasikan dalam asset lainnya



5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran 1.1.4. Belanja 1.1.4.1. 1.1.4.1.1.

Belanja Operasi Belanja Pegawai

No

Uraian

2014

2013

I

Belanja Tidak Langsung

II

Belanja Langsung

1

Honorarium PNS

526.560.000

488.185.000

2

Honorarium Non PNS

500.955.200

754.755.000

3

Uang Lembur

104.735.060

46.423.500

Jumlah

1.1.4.1.2.

10.184.101.278

7.478.332.818

2014

2013

Belanja Barang

No

Uraian

1

Belanja Bahan Habis Pakai

550.844.500

669.081.000

2

Belanja Bahan/Material

38.889.900

27.261.600

3

Belanja Jasa Kantor

1.351.380.400

998.625.800

4

Belanja Premi Asuransi

46.720.671

30.492.000

5

Belanja Cetak dan Penggandaan

587.878.450

434.885.800

6

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Sewa Sarana Mobilitas

372.913.000

204.851.000

23.000.000

3.000.000

Belanja Sewa Perlengkapan dan

48.000.000

38.750.000

Belanja Makanan dan Minuman

544.500.000

482.985.000

Belanja Pakaian Dinas dan

51.594.000

54.336.500

7 8 9 10 11 11 12

Peralatan Kantor

Atributnya Belanja Pakaian Kerja

13.260.000

Belanja Pak Khusus dan hari-hari

25.875.000

33.790.000

4.554.127.145

3.850.728.500

tertentu Belanja Perjalanan Dinas



Belanja Kursus, pelatihan, 13

379.985.700

304.150.000

sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS

14

Belanja Pemeliharaan

417.843.500

641.194.400

15

Belanja Jasa Konsultasi

462.870.500

8.533.500

Jumlah

1.1.4.1.3.

Belanja Modal

1.1.4.1.3.1. Belanja Modal Tanah No

Uraian

2014

2013

Belanja Modal Pengadaan Tanah

0

0

2014

2013

0

0

489.471.400

184.420.000

1.1.4.1.3.2. Belanja Peralatan dan Mesin No

Uraian

1

BM Pengadaan Alat-alat Berat

2

BM Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor

3

BM Pengadaan Peralatan Kantor

70.041.000

60.895.400

4

BM Pengadaan Perlengkapan Kantor

291.687.000

75.922.500

5

BM Pengadaan Komputer

604.282.000

131.937.800

6

BM Pengadaan Mebeulair

0

264.163.000

2014

2013

2014

2013

Jumlah

1.1.4.1.3.3. Belanja Gedung dan Bangunan No

Uraian

BM Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan 1.1.4.1.3.4. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan No

Uraian BM Pengadaan Konstruksi Jaringan Air

85.794.000



1.1.4.1.3.5. Belanja Aset Tetap Lainnya No

Uraian

2014

2013

BM Pengadaan Buku Perpustakaan

13.699.600

16.500.000

Jumlah



Bab VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan SKPD

1.1. Struktur Organisasi SKPD Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Peraturan Daerah No.7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja SKPD dan Peraturan Gubernur No.86 tahun 2011 tentang penjabaran Tugas, pokok, fungsi dan Tata kerja Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa tengah, serta Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu satu pintu pada Badan Penanaman Modal daerah Provinsi Jawa Tengah. Fungsi Badan Penanaman Modal daerah Provinsi Jawa Tengah adalah: 1. Perumusan kebijakan teknis bidang Penanaman Modal Daerah dan

Pelayanan Perijinan

terpadu; 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penanaman modal daerah dan pelayanan perijinan terpadu; 3. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang promosi dan kerjasama, pelayanan perijinan, pengendalian dan pengembangan penanaman modal serta melaksanakan kebijakan teknis operasional pelayanan administrasi perijinan; 4. Penyelenggaraan Pelayanan terpadu Satu pintu (PTSP) bidang penanaman modal lingkup Provinsi secara manual maupun elektronik melalui sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara secara elektronik (SPIPISE); 5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal daerah dan pelayanan perijinan terpadu; 6. Pelaksanaan kesekretariatan Badan; 7. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Badan Penanaman Modal Daerah dimaksud, maka BPMD Provinsi Jawa Tengah secara umum memiliki Fungsi Strategis Yaitu: Penciptaan iklim investasi yang kondusif, berdaya saing dan ramah lingkungan. Upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh BPMD Provinsi Jawa tengah guna menarik investasi yang sebesar-besarnya dilakukan melalui beberapa kebijakan diantaranya: 1. Pelayanan Profesional, cepat, transparan, pasti dan ramah;



2. Pemberian kemudahan dan insentif Penanaman Modal Daerah; 3. Penguatan task force untuk pembinaan dan pengembangan Penanaman

modal;

4. Pengembangan kawasan industri dengan pendekatan regionalisasi pengembangan wilayah; 5. Penajaman potensi penanaman modal melalui koordinasi lintas sektor; 6. Peningkatan promosi dan kerjasama di bidang Penanaman Modal.

Visi Misi BPMD Provinsi Jawa Tengah adakah sebagai berikut : Visi : Menjadi Lembaga yang Mampu Mewujudkan Iklim Penanaman Modal yang Berdaya Saing Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari. Misi : 1.

Meningkatkan daya tarik penanaman modal dan pengembangan kerjasama antar daerah/pelaku usaha;

2.

Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal secara profesional;

3.

Meningkatkan pengendalian dan pengembangan penanaman modal;

4.

Mengoptimalkan kapasitas kelembagaan penanaman modal;

5.

Mengupayakan peningkatan dan penyebaran penanaman modal;

6.

Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur penanaman modal. Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) Badan Penanaman Modal daerah Provinsi Jawa

Tengah pada tahun 2014 sebanyak 86 orang, terdiri dari 48 orang atau 55,81 % berjenis kelamin laki-laki dan 38 orang atau 44,18 % merupakan pegawai perempuan. Dilihat dari jenjang pendidikan PNS di BPMD Provinsi Jawa Tengah, sebagian besar merupakan pegawai dengan tingkat pendidikan S2, S1, SLTA, SLTP, dan SD jumlah PNS dengan pendidikan S2 sebanyak 15 orang atau 17,44% dari total PNS BPMD, PNS dengan pendidikan S1 sebanyak 29 orang atau 33.72% dari total PNS BPMD, PNS dengan pendidikan SLTA sebanyak 28 orang atau 28% dari total PNS BPMD, pendidikan SLTP sebanyak 7 orang atau 7% dari total PNS BPMD dan pendidikan SD sebanyak 2 orang atau 2,32 % dari total PNS BPMD.



Tabel 1.1 Jumlah PNS di BPMD Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan Desember Tahun 2014 Keterangan

S2

S1

D3

Laki-Laki

9

13

-

-

Perempuan

6

16

5

Jumlah

15

29

Persen thd total

17,44 33,72

D2/D1 SLTA

SLTP

SD

Jumlah

17

7

2

48

-

11

-

-

38

5

-

28

7

2

86

5,8

0

32,55

8,13

2,32

100

Berikut Struktur Organisasi pada Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah :



BAB VII Penutup

Penyajian Laporan Keuangan SKPD Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2014 ini disusun sebagai laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang dapat digunakan sebagai alat ukur kinerja SKPD Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan. Kami menyadari bahwa penyajian Laporan Keuangan ini sangat sederhana mengingat keterbatasan yang kami miliki dan memerlukan koreksi lebih lanjut.

Semarang,

Desember 2014

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Ir. YUNI ASTUTI, MA Pembina Utama Muda NIP. 19620621 198709 2 001



DAFTAR ISI I.

Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran

II.

Neraca Komperatif SKPD

III.

Laporan Realisasi Anggaran SKPD

Catatan Atas Laporan Keuangan Bab 1

Bab 2

Bab 3

: Pendahuluan 1.1.

Maksud dan Tujuan Penyusuna Laporan Keuangan

1.2.

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.3.

Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

: Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan 2.1.

Ekonomi Makro

2.2.

Kebijakan Keuangan.

: Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 3.1.

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum

3.2.

Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan.

Bab 4

: Kebijakan Akuntansi 4.1.

Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

4.2.

Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.

4.3.

Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.

4.4.

Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketetuan yang ada dalam SAP pada SKPD.

Bab 5

: Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 5.1.

5.2.

Penjelasan Pos-Pos Neraca 5.1.1.

Aset

5.1.2.

Kewajiban

5.1.3.

Ekuitas Dana

Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran 5.2.1.

Pendapatan

5.2.2.

Belanja



5.3.

5.4.

Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional 5.3.1.

Pendapatan

5.3.2.

Beban

Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Bab 6

: Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan

Bab 7

: Penutup

Lampiran Tambahan


Laporan Keuangan Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents