CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI BANTEN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI BANTEN

I. PENDAHULUAN Dengan diberlakukannya berbagai perangkat perundangan yang merupakan dasar pengelolaan dan penatausahaan keuangan di daerah serta sebagai salah satu bentuk penerapan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pengelolaan serta penatausahaan keuangan daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas akuntansi berkewajiban menyampaikan laporan keuangan kepada entitas laporan dalam hal ini Pemerintah Provinsi Banten.Terkait dengan kewajiban tersebut untuk mewujudkan akuntabilitas, efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan, Laporan Keuangan perlu disampaikan secara cepat, tepat dan akurat baik yang bersifat temporer maupun periodik disajikan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (PP RI Nomor 24 Tahun 2005). Badan koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi banten sebagai entitas akuntansi diharuskan menyajikan Catatan Atas Laporan Keuangan yang memuat informasi tentang kondisi dan posisi keuangan selama satu tahun anggaran sehingga dapat membantu serta memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan tersebut. Dengan demikian Catatan Akhir Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan laporan keuangan ini adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Banten selama satu periode laporan.

1

Laporan keuangan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Banten digunakan untuk membandingkan realiasi belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi belanja Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Banten dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan tujuannya adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik dengan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, aset, kewajiban dan ekuitas dana.

III. DASAR HUKUM Pelaporan Keuangan BKPMD Provinsi Banten diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah antara lain ; a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara; b. Undang-undang No.23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten; c. Undang-undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; d. Undang-undang No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; e. Undang-undang No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; f. Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; g. Undang-undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan daerah; h. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom; i.

Peraturan

Pemerintah

No.109

Tahun

2000

tentang

Tata

Cara

Pertanggungjawaban Kepala Daerah; j.

Peraturan Pemerintah N0.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

k. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

2

l.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007;

m. Peraturan Daerah No.7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; n. Peraturan Gubernur No.41 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten; o. Peraturan Gubernur Banten No.42 Tahun 2009 tentang tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten; p. Peraturan Daerah Provinsi Banten No.35 Tahun 2011 tentang Pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 35); q. Peraturan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah No.915/383-SK.PPKD/XII/2011 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012. r. Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Banten selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor: 915/509SK.PPKD/X/2012, tentang pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012.

IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Entitas Akuntansi adalah Badan Koordinasi Penanaman modal Daerah yang melakukan fungsi akuntansi untuk menyajikan Laporan Keuangan. Entitas Pelaporan adalah Pemeritah Provinsi Banten yang terdiri dari beberapa entitas akuntansi untuk kemudian menyajikan laporan keuangan daerah. Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah Basis Kas untuk pengakuan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah Daerah tidak menggunakan istilah laba melainkan

menggunakan sisa perhitungan anggaran

tergantung (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran 3

tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan. Basis Akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah bukan pada saat diterima atau dibayar oleh kas daerah.

RINGKASAN LAPORAN

1. NERACA Posisi Neraca Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Banten pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut : 



Total Aktiva

Rp. 21.973.750.675,- terdiri dari :

Aset lancar sebesar

Rp.

Aset tetap sebesar

Rp. 21.618.866.675,-

Aset Lainnya sebesar

Rp.

Total Pasiva

Rp. 21.973.750.675,- terdiri dari :

Kewajiban jgk pendek sebesar

Rp. 12.112.898.729,-

Ekuitas Dana Lancar sebesar

Rp. (12.047.560.729),-

Ekuitas Dana Investasi sebesar

Rp.

65.338.000,-

289.546.000,-

21.908.412.675,-

2. REALISASI ANGGARAN

Secara keseluruhan anggaran belanja pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012 sebesar

Rp. 12.369.214.898,- (Dua

belas milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta dua ratus empat belas ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan 14 kegiatan seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

4

APBD MURNI BKPMD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2012

NO

URAIAN

PAGU ANGGARAN (Rp)

1

Belanja Tidak langsung

3.249.214.898,-

2

Penyediaan barang jasa perkantoran BKPMD Provinsi Banten

3

Pengadaan Barang

4

Pemeliharaan Barang Perkantoran

573.750.000,-

5

Penyusunan Pelaporan Kinerja Keuangan BKPMD

115.000.000,-

6

Perencanaan dan Pengendalian Program Kegiatan BKPMD

570.000.000,-

7

Penyediaan Data dan Informasi Investasi

1.020.000.000,-

8

PenyelenggaranPromosi Investasi

1.550.000.000,-

9

Pengembangan Investasi Sektor Sekunder dan Tersier

427.000.000,-

10

Pengembangan Investasi Sektor Primer

450.000.000,-

11

Fasilitasi Kerjasama Penanaman Modal dan Usaha Daerah

350.000.000,-

12

Fasilitasi Penyederhanaan Pelayanan Penanaman Modal

920.900.000,-

13

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

240.000.000,-

14

Pembinaan dan Penyuluhan Kebijakan Pengendalian Penanaman Modal

548.000.000,-

952.000.000,1.403.350.000,-

JUMLAH

12.369.214.898,-

APBD-P BKPMD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2012

NO

URAIAN

PAGU ANGGARAN (Rp)

1


3.636.500.000,-

2


3

Pengadaan Barang

4


537.650.000,-

5


115.000.000,-

6


570.000.000,-

7


1.020.000.000,-

8


1.550.000.000,-

9


427.000.000,-

10


450.000.000,-

11


350.000.000,-

12


920.900.000,-

13


240.000.000,-

14


548.000.000,-

992.870.000,1.398.580.000,-

JUMLAH

5

12.756.500.000,-

Untuk pencapaian target kinerja keuangan Tahun Anggaran 2012 secara keseluruhan sebesar 94,95 % dengan rincian per kegiatan sebagai berikut: NO

URAIAN

PAGU ANGGARAN (Rp)

1


2


3

Pengadaan Barang

4

REALISASI

%

(Rp)

3.636.500.000,-

3.454.191.027,-

94,99

992.870.000,-

988.011.800,-

99,51

1.398.580.000,-

1.344.473.852,-

96,13


537.650.000,-

520.670.400,-

96,84

5


115.000.000,-

106.053.500,-

92,22

6


570.000.000,-

557.431.800,-

97,80

7


1.020.000.000,-

935.826.500,-

91,75

8


1.550.000.000,-

1.424.666.850,-

91,91

9


427.000.000,-

394.472.000,-

92,38

10


450.000.000,-

442.250.000,-

98,28

11


350.000.000,-

330.520.000,-

94,43

12


920.900.000,-

885.278.800,-

96,13

13


240.000.000,-

230.054.900,-

95,86

14


548.000.000,-

498.997.300,-

91,06

12.756.500.000,-

12.112.898.729,-

94,95

JUMLAH

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN

1. Pendapatan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Banten bukan dinas penghasil oleh karena itu tidak ada pendapatan.

2. Belanja Dari jumlah anggaran melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Banten terealisasi sampai Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 12.112.898.729,- (Dua Belas Milyar Seratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) atau 94,95 % dari total anggaran Rp. 12.765.500.000,- dengan rincian sebagai berikut:

6

Belanja Tidak Langsung 

Belanja Pegawai

Rp. 3.454.191.027,- dan

Belanja Langsung 

Belanja Pegawai

Rp. 1.051.629.000,-



Belanja barang dan jasa

Rp. 6.931.109.202,-



Belanja modal

Rp.

Jumlah

675.969.500,-

Rp. 12.112.898.729,-

3. Aset

Aset Lancar Aset Lancar Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Banten per Desember 2012 sebesar Rp. 65.338.000,- (Enam puluh lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) Jumlah tersebut

merupakan persediaan per tanggal 31

Desember 2012 yang diperoleh dari hasil inventarisasi, yang terdiri dari: 1. Persediaan Alat tulis kantor

Rp. 18.139.000,-

2. Persediaan barang cetakan

Rp. 47.199.000,-

Aset Tetap Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai aset tetap per tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp.21.618.866.675,- dalam bentuk peralatan dan mesin serta Gedung dan bangunan.

4. Kewajiban Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban pada satuan kerja dalam lingkup Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Banten hanya merupakan kewajiban kepada RK-Kas daerah. Kewajiban yang timbul sebagai akibat adanya pengeluaran belanja untuk menunjang kegiatan yang ada di Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Banten dan masuk dalam kategori kewajiban jangka pendek. Uang Persediaan (UP) yang diterima oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Banten melalui Bendahara Pengeluaran adalah sebesar

Rp. 576.340.000,- Selanjutnya revolving

uang persediaan melalui prosedur Ganti uang persediaan (GU), Tambahan Uang 7

Persediaan (TUP) dan Langsung (LS) dari RK-KASDA sampai dengan periode 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp. 12.112.898.729,-.

5. Ekuitas Dana Ekuitas Dana Lancar adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) selama satu periode berjalan yaitu sebesar Rp. (12.112.898.729,-) dan cadangan persediaan sebesar Rp.65.338.000,-. Ekuitas Dana Investasi adalah dana yang diinvestasikan dalam aset tetap dan aset lainnya. Ekuitas dana Investasi per tanggal 31 Desember 2012 terdiri atas: -

Diinvestasikan dalam aset tetap

Rp. 21.618.866.675,-

-

Diinvestasikan dalam aset lainnya

Rp.

8

289.546.000,-

Pengungkapan Atas Pos-pos Aset dan kewajiban Perlu diinformasikan bahwa penambahan Aset pada Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 1.071.280.700,- terdiri dari ; NO

JENIS ASET

NILAI

1.

Televisi

4.500.000,-

2.

Dispenser

3.500.000,-

3.

Komputer P/C

149.935 .000,-

4.

Filling Kabinet

25.700.000,-

5.

Note Book

83.072.000,-

6.

Server

29.562.500,-

7.

Printer

41.390.250,-

8.

Partisi kantor

42.401.000,-

9.

Almari

34.625.000,-

10.

Billboard

151.613.750,-

11.

Kamera

10.850.000,-

12.

Sofa

7.900.000,-

13.

Rak buku/kembang

1.450.000,-

14.

Proyektor

28.900.000,-

15.

Mesin Tik

6.200.000,-

16.

Penghancur Kertas

2.000.000,-

17.

Meja Resepsionis

9.950.000,-

18.

Gordyn

19.

UPS/Stabilizer

1.500.000,-

20.

Faximili

9.900.000,-

21.

Router

1.708.300,-

22.

Printer

4.048.000,-

23.

Komputer PC

24.

Kendaraan Minibus Roda Empat (Innova)

156.300.000,-

25.

Kendaraan Microbus Roda Empat

127.200.000,-

26.

Aset tidak berwujud (Software)

104.100.000,-

11.020.000,-

21.954.900,-

JUMLAH

1.071.280.700,-

Aset tetap yang masuk dalam Ekstracomptabel, karena nilai satuannya kurang dari Rp.1.000.000,- terdiri dari : NO

JENIS ASET

NILAI

1.

Meja Kerja

11.250.000,-

2.

Kursi Kerja

7.500.000,-

3.

Tabung Gas

750.000,-

4.

Kompor Gas

500.000,-

5.

UPS

2.076.800,JUMLAH

9

22.076.800,-

PENUTUP Demikian uraian Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Banten, disajikan dengan harapan dapat memberikan informasi yang dapat digunakan dalam rangka evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Badan Koordinasi Penanamana Modal Daerah Provinsi Banten. Dengan segala keterbatasan sarana pendukung dan kualitas sumber daya manusia mengenai Akuntansi Laporan Keuangan ini, semoga dapat menjadi bahan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Badan Koordinasi

Penanaman Modal Daerah Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2012 sebesar 94,95% merupakan target yang maksimal dengan segala hambatan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan anggaran dan diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar acuan penentuan untuk pencapaian target anggaran tahun berikutnya.

10

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Banten terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; dan (c) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2012 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan system pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Serang,

Januari 2013

Pengguna Anggaran

Drs.H. Iman Sulaiman A, MM Pembina Utama Muda NIP. 19551114 198603 1 004

11

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI BANTEN

Recommend Documents