Kode/Nama Rumpun Ilmu : 461/Sistem Informasi
LAPORAN KEMAJUAN PENELITIAN HIBAH BERSAING
MODEL PENGELOLAAN DATABASE PENDUKUNG LAYANAN INFORMASI PUBLIK BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI PADA PERGURUAN TINGGI SWASTA KOPERTIS WILAYAH VI Tahun ke 1 (satu) dari rencana 2 (dua) tahun
TIM PENGUSUL : Ketua Nova Rijati, S.Si., M.Kom. (NIDN 0622117201) Anggota Budi Widjajanto, M.Kom (NIDN 0618097101) Dewi Agustini Santoso, M.Kom. (NIDN 0631087502)
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO SEMARANG JUNI 2014
RINGKASAN
MODEL PENGELOLAAN DATABASE PENDUKUNG LAYANAN INFORMASI PUBLIK BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI PADA PERGURUAN TINGGI SWASTA KOPERTIS WILAYAH VI, Nova Rijati, Budi Widjajanto, Dewi Agustini Santoso , 56 halaman. Tujuan dari penelitian ini adalah teridentifikasinya kondisi layanan publik pada PTS dan terbentuknya peta layanan informasi publik yang teruji dan terverifikasi. Adapun target khusus yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah mengevaluasi ketersediaan informasi publik sebagai pendukung layanan informasi publik Perguruan Tinggi Swasta yang cepat dan tepat waktu, berbiaya ringan, dan cara sederhana sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dikoordinasikan melalui Kopertis Wilayah VI. Untuk mencapai tujuan tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah metode action research. Tahapan kegiatan yang dilakukan adalah : 1) mengidentifikasi kondisi layanan publik pada website badan publik, dengan cara studi pustaka dan dokumentasi sehingga dapat disusun suatu kuesioner yang dapat dihasilkan data-data layanan informasi publik di PTS Kopertis Wilayah VI serta dengan diskusi terarah dengan pihak Kopertis, beberapa PTS, Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah serta pihak-pihak lain yang berkompeten 2) memetakan layanan informasi publik pada PTS, dengan menentukan laman-laman PTS yang akan diobservasi dan melakukan observasi terhadap laman PTS sampel terhadap ketersediaan informasi dan layanan-layanan berbasis teknologi informasi yang disediakan oleh PTS, serta melakukan analisis komparasi hasil observasi dengan UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hasilnya: dari 58 item informasi publik yang harus disediakan, terdapat 17 item yang tersedia (29%) sehingga masih 71% item informasi publik belum tersedia. Sifat situs www.kopertis6.or.id dalam memberikan layanan informasi publik sebatas menampilkan, belum memberikan layanan yang bersifat interaktif. Mengingat ada informasi publik yang bersifat dinamis, maka dibutuhkan database untuk mendukung layanan informasi publik berbasis TI.
iii
PRAKATA Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan karuniaNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kemajuan Penelitian dengan judul “MODEL PENGELOLAAN DATABASE PENDUKUNG LAYANAN INFORMASI PUBLIK BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI PADA PERGURUAN TINGGI SWASTA KOPERTIS WILAYAH VI” Berkat bantuan dari berbagai pihak baik pada saat persiapan, masa penelitian, pembahasan maupun pada saat penyusunan Laporan Kemajuan Penelitian ini, maka akhirnya kami dapat menyelesaikan Laporan Kemajuan Penelitian ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1. Bapak Dr. Ir. Edi Noersasongko, M.Kom. selaku Rektor Universitas Dian Nuswantoro yang telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kami untuk mengembangkan diri dalam kegiatan penelitian memenuhi unsure Tri Darma Perguruan Tinggi 2. Bapak Dr. Abdul Syukur, selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer yang telah memberikan dorongan kepada kami selaku dosen untuk selalu meningkatkan produktivitas penelitian. 3. Pengelola Website Kopertis Wilayah VI beserta segenap timnya yang telah berkenan memberikan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 4. Kepala Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat beserta staffnya yang telah memberikan banyak dukungan teknis, fasilitas, administrasi guna kelancaran penelitian. 5. Teman-teman dosen, khususnya dari Fakultas Ilmu Komputer yang telah memberikan dorongan dan semangat untuk menyelesaikan penelitian ini. 6. Serta semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan, arahan serta dorongan kepada kami dalam menyelesaikan penelitian ini. Akhirnya kami berharap kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun guna perbaikan, penyempurnaan sampai kami dapat menyusun Laporan Akhir. Semarang, Juni 2014
iv
DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL
i
HALAMAN ENGESAHAN
ii
RINGKASAN
iii
PRAKATA
iv
DAFTAR ISI
v
BAB 1. PENDAHULUAN
1
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA
4
BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
20
BAB 4. METODE PENELITIAN
21
BAB 5. HASIL YANG DICAPAI
24
BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA
43
BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN
44
DAFTAR PUSTAKA
45
LAMPIRAN-LAMPIRAN
46
Lampiran 1 Penggunaan Dana
46
Lampiran 2 Draf Artikel
47
v
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Salah satu agenda reformasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik (Effendi, S., 2009). Untuk mewujudkan misi good governance ini, pemerintah dengan persetujuan DPR mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU 14/2008. Selanjutnya secara resmi UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah diberlakukan mulai tanggal 1 Mei 2010. Tujuan diterapkannya undang-undang tersebut antara lain untuk meningkatkan pengelolaan dan layanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan yang berkualitas.
Perguruan Tinggi Swasta yang bernaung dibawah pembinaan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah VI yang berjumlah 246, terdiri dari 35 Universitas, 2 Institut, 77 Sekolah Tinggi, 111 Akademi serta 21 Politeknik tentunya tidak luput dari kewajiban untuk menyediakan layanan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI No. 50 tahun 2011 pasal 19 ayat (1) yang berbunyi “Penyajian informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, secara serta merta dan tersedia setiap saat dapat disajikan dalam bentuk soft copy, hard copy dan laman resmi Kementrian/Perguruan Tinggi Negeri/Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta/Unit Pelaksana Teknis”.
Point penting UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang bisa ditindaklanjuti dengan mengoptimalkan ilmu pengetahuan serta penguasaan teknologi informasi adalah : 1. Sesuai pasal 7 ayat (3) bahwa untuk menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik 1
2
dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Artinya bahwa badan publik perlu melakukan evaluasi terhadap efesiensi dan kemudahan akses terhadap sistem informasi yang sedang berjalan. 2. Bahwa Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang terdiri dari 3 jenis, yakni : informasi yang wajib disediakan dan diumumkan badan publik secara berkala, informasi yang wajib disampaikan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat. Artinya bahwa Badan Publik perlu menyediakan database informasi publik yang mencakup tiga kategori informasi publik diatas. 3. Sesuai pasal 21 bahwa mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan. Artinya segala sumber daya teknologi informasi yang ada perlu diintegrasikan agar dapat mendukung pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan murah.
Pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan publik berbasis TI telah diimplementasikan pada beberapa negara maju, antara lain Singapura, Rumania dan China. Keberhasilan Pemerintah Singapura telah dianalisis dalam penelitian (Chan, Lau, Pan, 2008). Dalam penelitian tersebut diungkapkan bahwa keberhasilan eGovenrment Pemerintah Singapura ditopang oleh oleh empat komponen utama, yakni : (i) isi informasi, (ii) infrastruktur ICT, (iii) infrastruktur e-government, dan (iv) promosi e-government. Sedangkan pengalaman Pemerintah Rumania, seperti dijelaskan oleh (Banciu, D., 2009) menyatakan bahwa konsep penyajian informasi publik harus dilakukan dengan cara yang logis, konsisten, koheren dan mudah diakses sehingga setiap pengguna, meskipun tanpa pengetahuan internet memadai sekalipun, dapat memperoleh informasi serta menggunakan layanan on-line. Selanjutnya strategi pengembangan website pusat layanan publik yang terintegrasi (one-stop centre) dijelaskan oleh (Heng, W., Jinchang, H., (2010) yang terdiri dari empat tahap pengembangan yakni : katalogisasi, transaksi, integrasi vertikal ; integrasi horisontal.
Dari beberapa penelitian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa layanan publik berbasis teknologi informasi perlu ditopang dengan : informasi yang berkualitas, terintegrasi serta mudah diakses. Dimana untuk memelihara informasi dan membuat informasi tersebut mudah diakses dibutuhkan suatu sistem yang terkomputerisasi yang disebut sistem database (Date, CJ., 1995).
3
1.2
Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana kondisi layanan informasi publik pada website Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah? 2. Bagaimana pemetaaan layanan informasi publik pada website Kopertis Wilayah VI sesuai dengan UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ?
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA
2.1
State Of The Art Upaya untuk meningkatkan pelayanan publik tak lepas dari penggunaan teknologi informasi oleh badan-badan pemerintahan yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan hubungan dengan warga negara, pelaku bisnis dan lembaga-lembaga pemerintahan yang lain atau oleh Bank Dunia disebut sebagai e-government. Di Indonesia pengembangan e-Government berpedoman pada Instruksi Presiden R.I. Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan eGovernment
serta
Keputusan
Menteri
Komunikasi
Dan
Informasi
Nomor: 55/KEP/M.KOMINFO/12/2003 Tentang Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah.
Portal-portal (kanal informasi) e-Government yang terbaik merupakan situs pemerintah yang informatif, komprehensif dan efektif, terintegrasi dengan kuat, mampu memuat informasi yang luar biasa besar, menyediakan fitur yang lengkap dan memanfaatkan semua teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini dikemukakan oleh (Sutrisno, A., Istiyanto, JE, 2009) dalam penelitiannya yang berjudul Portal-Portal e-Government Terbaik Di Dunia. United Nations E-Government Survey Releases 2012 menempatkan Indonesia pada peringkat ke 7 dari 11 negara di Asia Tenggara dibawah Singapura, Malaysia, Brunei, Vietnam, Philipina dan Thiland (United Nation, 2012).
Keberhasilan Pemerintah Singapura dalam mengimplementasikan telah dianalisis oleh Chan, Lau, Pan (2008) dalam penelitian yang berjudul “E-government implementation: A macro analysis of Singapore's e-government initiatives”. Dalam penelitian tersebut diungkapkan bahwa keberhasilan e-Govenrment Pemerintah Singapura ditopang oleh oleh empat komponen utama, yakni : (i) isi informasi, (ii) infrastruktur ICT, (iii) infrastruktur e-government, dan (iv) promosi e-government.
4
5
Pemanfaatan e-Government untuk pelayanan informasi publik telah diimplementasikan oleh Pemerintah Romania, seperti diungkapkan olah Banciu (2009) dalam penelitiannya yang berjudul “e-Romania – A Citizens’ Gateway towards Public Information”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa konsep penyajian informasi publik harus dilakukan dengan cara yang logis, konsisten, koheren dan mudah diakses sehingga setiap pengguna, meskipun tanpa pengetahuan internet memadai sekalipun, dapat memperoleh informasi serta menggunakan layanan on-line. Portal e-Romania merupakan sistem yang menghubungkan serta mengumpulkan informasi dari berbagai departemen, dimana departemen-departemen tersebut merupakan penanggung jawab konten informasi melalui domain/sub-domain masing-masing sebagaimana diatur dalam portal e-Romania. Ada delapan tahap dalam pengembangan portal e-Romania, yakni : menentukan struktur portal ; identifikasi portal-portal resmi yang sudah ada ; menentukan struktur portal yang terhubung ; menetapkan kategori data untuk tingkat nasional ; menetapkan struktur konten informasi ; menetapkan cara mengakses informasi ; memperkirakan volume informasi serta sumber daya yang dibutuhkan ; memastikan keamanan sistem.
Sedangkan penelitian yang memaparkan tentang strategi pengembangan website pusat layanan publik yang terintegrasi (one-stop centre) dilakukan oleh Heng & Jinchang (2010) dengan judul “An Integrated Approach to Developing a Succesfull One-Stop Portal e-Government”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa implementasi sistem layanan publik yang terintegrasi membutuhkan strategi yang koheren yang dimulai dengan kemauan politik yang kuat oleh pemerintah, ketersediaan sumber daya, peraturan-peraturan pendukung serta kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi yang disediakan. Ada empat tahap dalam pengembangan portal one-stop center yang terintegrasi, yakni : katalogisasi, transaksi, integrasi vertikal ; integrasi horisontal.
Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pada penelitian ini dalam rangka penerapan Undang-Undang No. 14/2008 serta Peraturan Pemerintah No. 61/2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan memanfaatkan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi yang ada dilingkungan Kopertis Wilayah VI yang berupa website e-Government, dapat ditindak lanjuti dengan
6
mengembangkan database pendukung layanan informasi publik bidang pendidikan yang terintegrasi dengan menerapkan konsep one-stop center dalam menyediakan akses dan layanan informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, berbiaya ringan, dan cara sederhana. Kategori layanan dan informasi yang dapat diperoleh oleh masyarakat melalui layanan informasi publik ini dibagi menjadi tiga jenis. Pertama, informasi yang wajib disediakaan dan diumumkan badan publik secara berkala. Kedua, informasi yang wajib disampaikan secara serta merta. Ketiga, informasi yang wajib tersedia setiap saat.
2.2
E-Government E-Government sering disebut e-gov, digital government, online government atau dalam konteks tertentu transformational government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utama adalah Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C), Government-to-Business (G2B) serta Government-toGovernment (G2G). Keuntungan yang paling diharapkan dari e-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik.
Secara sederhana Heeks dalam membagi pengertian E-Government ke dalam lima tingkatan, yang semakin tinggi tingkatannya, semakin kompleks permasalahan yang akan dihadapi. 1. Tingkatan yang paling awal adalah apa yang disebut dengan E-Government untuk menunjukkan “wajah” pemerintah yang baik dan menyembunyikan kompleksitas yang ada di dalamnya. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai website yang cantik pada hampir semua institusi pemerintah. Pada dasarnya, E-Government tingkat awal ini masih bersifat menginformasikan tentang apa dan siapa yang berada di dalam institusi tersebut. Dengan kata lain, informasi yang diberikan kepada masyarakat luas, masih bersifat satu arah. Kondisi E-Government yang masih berada pada tahap awal ini belum bisa digunakan untuk membentuk suatu pemerintahan dengan Good Governance.
7
2. Tingkat kedua dari E-Government, mulai ditandai dengan adanya transaksi dan interaksi secara online antara suatu institusi pemerintah dengan masyarakat. Misalnya,
masyarakat
tidak
perlu
lagi
antri
membayar
tagihan
listrik,
memperpanjang KTP, dan lain‐lain. Semuanya dapat dilakukan secara online. Usaha ke arah ini sudah mulai dilakukan oleh beberapa institusi dipusat maupun di daerah. Kabupaten Takalar merupakan salah satu contoh daerah yang sudah mulai menerapkan layanan satu atap terhadap masyarakatnya. Komunikasi duaarah antara institusi pemerintah dengan masyarakat sudah mulai terjalin secara online. 3. Level ketiga dari E-Government, memerlukan kerja sama (kolaborasi) secara online antar beberapa institusi dan masyarakat. Apabila masyarakat sudah bisa mengurus perpanjangan KTP‐nya secara online, selanjutnya mereka tidak perlu lagi melampirkan KTP‐nya untuk mengurus Pasport atau membuat SIM. Dalam hal ini perlu kerja sama antara Kantor Kelurahan yang mengeluarkan KTP dengan Kantor Imigrasi yang mengeluarkan Pasport atau Kantor Polisi yang mengeluarkan SIM. 4. Level keempat dari E-Government sudah semakin kompleks. Bukan hanya memerlukan kerja sama antarinstitusi dan masyarakat, tetapi juga menyangkut arsitektur teknis yang semakin kompleks. Dalam level ini, seseorang bisa mengganti informasi yang menyangkut dirinya hanya dengan satu klik, dan pergantian tersebut secara otomatis berlaku untuk setiap institusi pemerintah yang terkait. Misalnya, seseorang yang pindah alamat, dia cukup mengganti alamatnya tersebut dari suatu database milik pemerintahan yang besar, dan secara otomatis KTP, SIM, Pasport dan lain‐lainnya ter‐update. 5. Level kelima, dimana pemerintah sudah memberikan informasi yang terpaket (packaged information) sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah sudah bisa memberikan apa yang disebut dengan “informationpush” yang berorientasi kepada masyarakat. Masyarakat benar‐benar seperti raja yang dilayani oleh pemerintah. Apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat, EGovernment pada level lima ini mampu menyediakannya.
8
2.3
Fungsi, Kedudukan dan Tugas Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Kopertis (Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta) dipimpin oleh pejabat Eselon II yaitu seorang Koordinator dibantu oleh Sekretaris Pelaksana, dan dalam melaksanakan tugas kedudukannya bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Fungsi Kopertis adalah mengkoordinasikan Perguruan Tinggi Swasta agar dapat menyelenggarakan Pendidikan Tinggi secara akuntable.
Adapun tugas-tugas yang dilaksanakan merupakan sebagian tugas dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dalam melaksanakan Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan terhadap Perguruan Tinggi Swasta yang meliputi : 1. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi swasta termasuk pemberian penghargaan dan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 2. Melaksanakan evaluasi kinerja penyelenggaraan perguruan tinggi swasta. 3. Melaksanaan klarifikasi atau verifikasi terhadap usulan pendirian perguruan tinggi swasta dan program studi baru. 4. Merencanakan, melaksanakan, dan memonitor pemberian bantuan kepada perguruan tinggi swasta. 5. Mengembangkan sistem informasi manajemen akademik dan administratif di Kopertis. 6. Melaksanakan sosialisasi peraturan dan keputusan dari Kementerian. 7. Mengolah dan menganalisis laporan evaluasi diri perguruan tinggi swasta. 8. Melegalisir ijazah dan transkrip yang ditandasahkan oleh Koordinator Kopertis dan Perguruan Tinggi Swasta yang nyata-nyata telah tutup. 9. Melaksanakan evaluasi terhadap perkembangan penyelenggaraan program studi dan melaporkannya kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 10. Melaksanakan penandatanganan Surat Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Perguruan Tinggi Swasta. 11. Melaksanakan penandatanganan Surat Keputusan Jabatan Fungsional Dosen
(Asisten Ahli dan Lektor)
9
2.4
Pengertian Informasi Publik Informasi adalah adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitandengan kepentingan publik.
Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
2.5
Hak dan Kewajiban Badan Publik
2.5.1 Hak Badan Publik 1. Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, adalah: a. informasi yang dapat membahayakan negara; b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
10
d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan ; dan/atau e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan
2.5.2 Kewajiban Badan Publik 1. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan /atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. 2. Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. 3. Untuk
melaksanakan
kewajiban,
Badan
Publik
harus
membangun
dan
mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. 4. Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik. 5. Pertimbangan tersebut antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara. 6. Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik.
2.6
Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan
2.6.1 Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala 1. Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala. 2. Informasi Publik meliputi: a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 3. Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali. 4. Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. 5. Cara-cara menyebarluaskan Informasi Publik ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.
11
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.
2.6.2 Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta 1. Badan Publik wajib mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. 2. Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
2.6.3 Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat 1. Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi: a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk 2. informasi yang dikecualikan; 3. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya; 4. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya; 5. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik; 6. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga; 7. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; 8. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau 9. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 2. Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.
12
Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik: a. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan b. membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, b. dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional. c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibantu oleh pejabat fungsional.
2.7
Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh negara a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu b. pendirian, dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar; c. nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris perseroan; d. laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit; e. hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya; f. sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan direksi; g. mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas; h. kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka sebagai Informasi Publik; i. pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran; j. pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang; k. penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan; l. perubahan tahun fiskal perusahaan; m. kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi; n. mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan/atau o. informasi lain yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.
13
2.8
Informasi Publik yang wajib disediakan oleh organisasi non pemerintah a. asas dan tujuan; b. program dan kegiatan organisasi; c. nama, alamat, susunan kepengurusan, dan perubahannya; d. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau sumber luar negeri; b. mekanisme pengambilan keputusan organisasi; c. keputusan-keputusan organisasi; dan/atau d. informasi lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2.9
Informasi Yang Dikecualikan Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberi kan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak
hukum
dan/atau
keluarganya; dan/atau 5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum. b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu: 1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi
14
tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri; 2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi; 3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya; 4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer; 5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia; 6. sistem persandian negara; dan/atau 7. sistem intelijen negara. e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional: 1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara; 2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan; 3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
2.10 Keterbukaan Informasi Publik 1. Undang-Undang no. 25 tahun 2009: tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Permerintah no.96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
15
3. Peraturan Pemerintah no. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Surat Edaran Komisi Informasi Pusat no. 1 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) Serta Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) sebagai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh badan publik 5. Peraturan Komisi Informasi no. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
2.11 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2011 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2011 yang berhubungan dengan layanan informasi publik di lingkungan Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan : Pasal 13 (1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala meliputi: a. Informasi tentang profil Kementerian, perguruan tinggi
negeri, koordinasi
perguruan tinggi swasta, atau unit pelaksana teknis yang meliputi: 1. informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi masing-masing PPID; 2. struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural; dan 3. laporan harta kekayaan bagi pejabat negara yang wajib melakukannya yang telah
diperiksa,
diverifikasi,
dan
telah
dikirimkan
oleh
Komisi
Pemberantasan Korupsi untuk diumumkan. b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup PPID yang paling sedikit terdiri atas: 1. nama program dan kegiatan; 2. Penanggung jawab, pelaksana program dan kegiatan, serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi; 3. target dan/atau capaian program dan kegiatan;
16
4. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan; 5. anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah; 6. agenda penting terkait pelaksanaan tugas sesuai organisasi dan tata kerja Kementerian; 7. informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat seperti informasi beasiswa; 8. informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat di lingkungan Kementerian; dan 9. informasi tentang penerimaan calon peserta didik. c. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Kementerian berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya. d. Ringkasan laporan keuangan yang paling sedikit terdiri atas: 1. rencana dan laporan realisasi anggaran; 2. neraca; 3. laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi; dan 4. daftar aset dan investasi. e. Ringkasan laporan akses informasi publik yang paling sedikit terdiri atas: 1. jumlah permohonan informasi publik yang diterima; 2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik; 3. jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi publik yang ditolak; dan 4. alasan penolakan permohonan informasi publik. f. Informasi tentang
peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat
dan/atau berdampak bagi publik di lingkungan PPID masing-masing dan paling sedikit terdiri atas: 1. daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang- undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan; dan 2. daftar peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan.
17
g. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi; h. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat yang mencakup tugas dan wewenang PPID yang bersangkutan maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari unit kerja di lingkungan PPID yang bersangkutan; i. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau j. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat pada unit kerja di lingkungan PPID yang bersangkutan. (2) Selain informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID atas persetujuan atasan PPID yang bersangkutan dapat memberikan informasi terbuka yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Pasal 14 Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta meliputi informasi terkait dalam
bidang pendidikan yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan
ketertiban umum sebagai akibat seperti bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, penyebaran penyakit, racun pada bahan makanan, gangguan terhadap utilitas publik diumumkan melalui laman PPID yang bersangkutan dan media elektronik.
Pasal 15 (1) Informasi yang wajib tersedia setiap saat meliputi: a. seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; b. surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya; c. surat menyurat pimpinan atau pejabat di lingkungan PPID yang bersangkutan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya; d. syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan; e. data perbendaharaan dan inventaris; f. rencana strategis dan rencana kerja Kementerian;
18
g. agenda kerja pimpinan satuan kerja; h. informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumberdaya manusia yang
menangani layanan informasi publik beserta
kualifikasinya, anggaran layanan informasi publik serta laporan penggunaanya; i. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya; j. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya; k. daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan; l. informasi publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; m. informasi tentang standar pengumuman informasi bagi unit kerja di lingkungan Kementerian yang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum; n. informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum. o. prosedur kerja yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan p. laporan pelayanan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. (2) Daftar informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan paling sedikit: a. nomor informasi; b. ringkasan isi informasi; c. pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi; d. penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi; e. waktu dan tempat pembuatan informasi; f. bentuk informasi yang tersedia; dan g. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.
19
(3) Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan unit kerja di lingkungan PPID yang bersangkutan dan paling sedikit memuat: a. dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; b. masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan dan/atau kebijakan tersebut; c. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan dan/atau kebijakan tersebut; d. rancangan peraturan, keputusan dan/atau kebijakan tersebut; e. tahap perumusan peraturan, keputusan dan/atau kebijakan tersebut; dan f. peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan. (4) Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, paling sedikit memuat: a. pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan; b. profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima; c. anggaran Kementerian secara umum; d. anggaran unit pelaksana teknis; e. laporan keuangan; dan data statistik yang dibuat dan dikelola oleh unit kerja di PPID yang bersangkutan.
BAB 3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
3.1
Tujuan Penelitian Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengevaluasi ketersediaan informasi publik Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan Kopertis Wilayah VI, dan memodelkan pengelolaan database sebagai pendukung layanan informasi publik Perguruan Tinggi Swasta yang cepat dan tepat waktu, berbiaya ringan, dan cara sederhana sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dikoordinasikan melalui Kopertis Wilayah VI
Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan penelitian tahun pertama adalah pemetaan kesesuaian layanan informasi publik PTS Kopertis Wilayah VI berdasarkan UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3.2
Manfaat Penelitian Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat : 1. Teridentifikasinya kondisi layanan publik pada website Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah. 2. Menghasilkan peta layanan informasi publik pada website Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah yang sesuai dengan UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
20
BAB 4 METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan metode action research. Pada tahun pertama ini akan dilakukan kajian (research) dan evaluasi terhadap ketersediaan informasi publik pada laman Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan Kopertis Wilayah VI. Kemudian berdasarkan kajian itu dilakukan pemetaan kesesuaian antara jenis–jenis informasi yang dipublikasikan dengan ketentuan UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4.1
Data dan Sumber Data Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah peta situs, jenis layanan serta konten informasi dari website Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah (www.kopertis6.or.id)
4.2
Metode Pengumpulan Data Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber. Teknik pengumpulannya dilakukan melalui beberapa langkah yakni: a. Data primer adalah peta situs dan konten informasi diperoleh melalui : observasi, dilakukan dengan cara mengakses serta mengeksplorasi tiap menú atau link yang terdapat pada situs b. Data sekunder adalah kualitas konten informasi, jenis layanan serta kandungan informasi publik dalam website. Data sekunder diperoleh melalui: 1. Studi dokumentasi Adalah dengan mempelajari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan lain-lain serta
hasil penelitian-penelitian terdahulu yang
berhubungan dengan informasi publik sebagai bahan untuk melengkapi data primer 2. Akses internet / literature Akses internet digunakan untuk mencari data-data pendukung dari berbagai buku, e-book, maupun jurnal-jurnal yang disediakan di internet.
21
22
4.3
Metode Analisis Data Metode analisis data yang digunakan adalah analisis komparatif, yakni dengan melakukan pemetaan menu-menu layanan pada situs berdasarkan jenis layanan dan memetakan konten informasi pada situs www.kopertis6.or.id dengan persyaratan informasi publik sesuai ketentuan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Adapun jenis layanan
pada situs dikategorikan ke
dalam 5 kategori yakni, informatif, interaktif, interaktif kolaboratif, one stop services dan information push.
4.4
Kerangka Pemikiran Untuk mewujudkan hasil tersebut maka kegiatan utama akan dilaksanakan dalam dua langkah yakni : 1. Mengidentikasi Kondisi Layanan Publik pada Website Badan Publik Bertujuan untuk mengumpulkan informasi awal, dengan rincian kegiatan sebagai berikut : a. Melakukan studi pustaka untuk mengumpulkan data-data Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan Kopertis Wilayah VI. b. Melakukan studi dokumen untuk mempelajari peraturan-peraturan, undangundang serta ketentuan lain yang berhubungan dengan layanan informasi publik Perguruan Tinggi Swasta. c. Melakukan diskusi terarah dengan pihak Kopertis, beberapa PTS, Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah serta pihak-pihak lain yang berkompeten untuk mencari masukan terkait dengan informasi publik khususnya bidang pendidikan. 2. Melakukan Pemetaan Layanan Informasi Publik pada Perguruan Tinggi Swasta Kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut : a. Menentukan situs Badan publik yang akan diobservasi. Adapun laman yang akan diobservasi adalah situs www.kopertis6.or.id milik Kopertis Wilayah Vi dan situs www.dinus.ac.id milik Universitas Dian Nuswantoro b.
Setelah sampel ditentukan, langkah selanjutnya adalah melakukan observasi terhadap situs sampel. Tujuan observasi adalah untuk melakukan pendataan terhadap ketersediaan informasi dan layanan-layanan berbasis teknologi
23
informasi yang tersedia. Ketersediaan informasi dan layanan yang dimaksud disini adalah yang ditujukan kepada masyarakat umum (bukan khusus untuk sivitas akademika perguruan tinggi tersebut atau tidak mensyaratkan bahwa pengakses informasi dan layanan tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan pihak perguruan tinggi). Analisis terhadap laman – laman PTS tersebut dengan mengadaptasi model DeLone-McLean yang dimodifikasi. c. Melakukan analisis komparasi hasil observasi dengan UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Komparasi dilakukan terhadap dua hal, yang pertama ketersediaan informasi, yakni : informasi yang wajib disediakan dan diumumkan badan publik secara berkala, informasi yang wajib disampaikan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat ; sedangkan yang kedua adalah ketersediaan layanan terhadap jenis informasi-informasi tersebut.
BAB 5 HASIL YANG DICAPAI
5.1
Hasil Studi Penelitian Terdahulu diperoleh : a. Heng & Jincang , 2010. “An Integrated Approach to Developing a Succesfull OneStop Portal e-Government” Tujuan Penelitian : Melakukan kajian pengembangan portal one-stop center yang terintegrasi, Hasil Penelitian : Empat tahap dalam pengembangan portal one-stop center yang terintegrasi, yakni : katalogisasi, transaksi, integrasi vertical, integrasi horizontal. f. Sutanta, 2011. : “Model Integrasi Database Penduduk Indonesia Dengan Berbagai Sistem Informasi Berbasis Komputer” Tujuan Penelitian : Kajian model integrasi database antar SIBK dengan memanfaatkan data primer berupa data kependudukan nasional yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai instansi yang memerlukan data identitas penduduk dengan memanfaatkan identitas unik SIN yang dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia. Hasil Penelitian : 1. Database yang digunakan pada masing-masing SIBK yang berbeda dapat diintegrasikan menjadi sebuah sistem terpadu dengan memanfaatkan database penduduk. Upaya ini akan menghindari terjadinya redudansi dan menghindari inkonsistensi data identitas penduduk, sehingga meningkatkan akurasi informasi hasil olahan dari berbagai SIBK. 2. Untuk mengintegrasikan antar SIBK dengan database penduduk tersebut, memerlukan kunci penghubung antar database yang harus memenuhi sifat unik, standar, lengkap, permanen, dan terintegrasi. 3. Sifat-sifat tersebut harus dipenuhi oleh SIN yang digunakan dalam integrasi database antar SIBK di Indonesia.
24
25
g. Istiyanto, (2012) : “Model Interoperabilitas Antar Aplikasi e-Government Tujuan Penelitian: Review pustaka perkembangan e-gov di Indonesia, problem interoperabilitas yang dihadapi dan bagaimana model interoperabilitas antar aplikasi e-gov dapat dibangun dengan mengimplementasikan web services. Hasil Penelitian: 1. Pemodelan
interoperabilitas
antar
aplikasi
e-gov
yang
berbeda
dapatdikembangkan melalui cara pemanfaatan teknologi web services 2. Pemanfaatan teknologi web services dalam pertukaran data antar dua aplikasi egov mampu menunjukkan prinsip interaperobilitas h. Sutanta, (2012) . : Kebutuhan Web Services Untuk Sinkronisasi Data Antar Sistem Informasi Dalam E-Gov Di Pemkab Bantul DIY Tujuan Penelitian : Menganalisis kondisi sistem informasi di lingkungan Pemkab Bantul dan bagaimana mengatasi permasalahan sinkronisasi data antar aplikasi sistem informasi yang telah berjalan dengan memanfaatkan model web services Hasil Penelitian : 1. Model web service merupakan bentuk implementasi konsep interoperabilitas yang dapat menjadi sebuah alternatif solusi untuk proses pertukaran data antar sistem informasi. 2. Dengan kemampuan proses pertukaran data antar sistem informasi, maka dimungkinkan untuk melakukan proses sinkronisasi data di antara antar sistem informasi, termasuk dalam e-Gov. 3. Web service dikembangkan dengan melibatkan tiga komponen utama, yaitu provider sebagai penyedia layanan informasi, agent / broker sebagai penyedia aplikasi web services untuk proses registrasi (registry) dan penemuan kembali (discovery) untuk memudahkan pengelolaan dan pencarian layanan, dan requester yang dapat menggunakan fungsi layanan dari provider. 4. Hasil analisis kebutuhan layanan web services untuk ragam sistem informasi di Pemkab Bantul Yogyakarta berhasil diungkap dalam makalah ini dengan didasarkan pada kesamaan obyek data (entitas) dan kedekatan hubungan antar obyek data yang diolah dalam sistem informasi
26
5. Database kependudukan merupakan jenis data yang paling banyak dibutuhkan oleh sistem-sistem informasi yang lainnya, sehingga akurasi dan kelengkapan database kependudukan perlu mendapat focus perhatian yang lebih
5.2
Hasil studi pustaka tentang Undang-Undang serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tigas pokok serta fungsi Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah sudah dilakukan diperoleh : 1. Undang-undang serta peraturan-peraturan yang mengatur informasi publik a. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2011 Di lingkungan Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan, layanan informasi publik diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2011. sebagai berikut : Pasal 13 Ayat
(1)
Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala meliputi: a
Informasi tentang profil Kementerian, perguruan tinggi negeri, koordinasi perguruan tinggi swasta, atau unit pelaksana teknis yang meliputi: 1. informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi masing-masing PPID; 2. struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural; dan 3. laporan harta kekayaan bagi pejabat negara yang wajib
melakukannya
yang
telah
diperiksa,
diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diumumkan. b
Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup PPID yang paling sedikit terdiri atas: 1. nama program dan kegiatan;
27
2. Penanggung
jawab,
pelaksana
program
dan
kegiatan, serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi; 3. target dan/atau capaian program dan kegiatan; 4. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan; 5. anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah; 6. agenda penting terkait pelaksanaan tugas sesuai organisasi dan tata kerja Kementerian; 7. informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat seperti informasi beasiswa; 8. informasi
tentang
penerimaan
calon
pegawai
dan/atau pejabat di lingkungan Kementerian; dan 9. informasi tentang penerimaan calon peserta didik. c
Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Kementerian berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang
telah
maupun
sedang
dijalankan
beserta
capaiannya. d
Ringkasan laporan keuangan yang paling sedikit terdiri atas: 1. rencana dan laporan realisasi anggaran; 2. neraca; 3. laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi; dan 4. daftar aset dan investasi.
e
Ringkasan laporan akses informasi publik yang paling sedikit terdiri atas: 1. jumlah permohonan informasi publik yang diterima; 2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik; 3. jumlah
permohonan
informasi
publik
yang
28
dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi publik yang ditolak; dan 4. alasan penolakan permohonan informasi publik. f
Informasi tentang
peraturan, keputusan, dan/atau
kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik di lingkungan PPID masing-masing dan paling sedikit terdiri atas: 1. daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang- undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan; dan 2. daftar peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau
kebijakan
yang telah
disahkan
atau
ditetapkan. g
Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi;
h
Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat yang mencakup tugas dan wewenang PPID yang bersangkutan maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari unit kerja di lingkungan PPID yang bersangkutan;
i
Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau
j
Informasi
tentang prosedur peringatan dini
dan
prosedur evakuasi keadaan darurat pada unit kerja di lingkungan PPID yang bersangkutan. (2)
Selain informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID atas persetujuan atasan PPID yang bersangkutan dapat memberikan informasi terbuka yang wajib disediakan
29
dan diumumkan secara berkala. Pasal 14 Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta meliputi informasi terkait dalam bidang pendidikan yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum sebagai akibat seperti bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial, penyebaran penyakit, racun pada bahan
makanan,
gangguan terhadap utilitas publik diumumkan melalui laman PPID yang bersangkutan dan media elektronik Pasal 15 Ayat
(2)
Informasi yang wajib tersedia setiap saat meliputi: a
seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
b
surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
c
surat menyurat pimpinan atau pejabat di lingkungan PPID yang bersangkutan dalam
rangka pelaksanaan
tugas pokok dan fungsinya; d
syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut
dokumen
pendukungnya, dan
laporan penataan izin yang diberikan; e
data perbendaharaan dan inventaris;
f
rencana strategis dan rencana kerja Kementerian;
g
agenda kerja pimpinan satuan kerja;
h
informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumberdaya manusia
yang
menangani layanan
informasi publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan informasi publik serta laporan penggunaanya; i
jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan
30
penindakannya; J
jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan
oleh
masyarakat
serta
laporan
penindakannya; k
daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;
l
informasi publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
m
informasi tentang standar pengumuman informasi bagi unit kerja di lingkungan Kementerian yang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang
kegiatannya berpotensi mengancam hajat
hidup orang banyak dan ketertiban umum; n
informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.
o
prosedur kerja yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan
p
laporan pelayanan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(2)
Daftar informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan paling sedikit: a
nomor informasi;
b
ringkasan isi informasi;
c
pejabat
atau
unit/satuan
kerja
yang
menguasai
pembuatan
atau
penerbitan
informasi; d
penanggung
jawab
informasi; e
waktu dan tempat pembuatan informasi;
f
bentuk informasi yang tersedia; dan
g
jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.
31
(3)
Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan unit kerja di lingkungan PPID yang bersangkutan dan paling sedikit memuat: a
dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
b
masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan dan/atau kebijakan tersebut;
c
risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan dan/atau kebijakan tersebut;
d
rancangan peraturan, keputusan dan/atau kebijakan tersebut;
e
tahap
perumusan
peraturan,
keputusan
dan/atau
kebijakan tersebut; dan f
peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan.
(3)
Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, paling sedikit memuat: a
pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan;
b
profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima;
c
anggaran Kementerian secara umum;
d
anggaran unit pelaksana teknis;
e
laporan keuangan; dan data statistik yang dibuat dan dikelola oleh unit kerja di PPID yang bersangkutan.
f
pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan;
5.3
Hasil Analisis Observasi Peta Situs Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah Peta situs Kopertis Wilayah VI adalah sebagai berikut :
32
Menu Utama Home Sambutan Koordinator
Kode Merupakan tampilan utama A1 Menampilkan kata sambutan Koordinator Kopertis A2 Wilayah 6 Prof. Dr. Dwi Yuwono Puji Sugiharto, M.Pd.,Kons Visi dan Misi Menampilkan Visi dan Misi Kopertis Wilayah 6 A3 Struktur Organisasi Menampilkan Struktur Organisasi Kopertis A4 Wilayah 6 Organisasi dan Tata Menampilkan Organisasi dan Tata Kerja Kopertis A5 Kerja Wilayah 6 berdasarkan Permendikbud No. 1 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Kontak Kami Menampilkan alamat kantor, situs dan e-mail A6 Kopertis Wilayah 6 Direktori Peraturan-peraturan
Merupakan link dengan situs : HUKOR Kemdikbud Yakni situs layanan hukum dan organisasi Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan RI yang menyediakan layanan-layanan informasi berupa : produk hukum, kelembagaan, ketatalaksanaan, bantuan hukum layanan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pendidikan dan kebudayaan di Indonesia Luk.staff.UGM Yakni situs yang dikelola oleh Ir. Djoko Luknanto, M.Sc, Ph.D, seorang dosen UGM yang sangat peduli dengan dunia pendidikan di Indonesia. Situs ini menyediakan layanan informasi berupa : Rancangan Undang-Undang, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah RI, Keputusan Presiden RI, Peraturan Presiden RI, Instruksi Presiden RI, Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI, Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI, Keputusan Dirjen DIKTI, Surat Edaran Sekjen-Dirjen-Direktur Peraturan Pemerintah Tentang Plagiarisme,
Kode B1
33
Sertifikasi Dosen Beban Kinerja Dosen, Borang BAN-PT, Kurikulum Perguruan Tinggi Indonesia, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Kenaikan Pangkat PNS, Pembukaan Program Studi Baru dan Double Degree, Pemberian Ijin Perguruan Tinggi Asing, Gaji dan Tunjangan PNS/ABRI, NIDN, Lain-lain Peraturan Perundangan DIKTI Menampilkan semua peraturan perundangan yang berhubungan dengan Pendidikan Tinggi di Indonesia (isinya hampir sama dengan situs .Ir. Djoko Luknanto, M.Sc, Ph.D Daftar PTS Link dengan situs evaluasi.dikti.go.id menu pencarian informasi tentang perguruan tinggi di seluruh Indonesia Beban Kerja Dosen Tidak ada informasi Sertifikasi Dosen Tidak ada informasi Info Beasiswa Menampilkan informasi Beasiswa Dalam Negeri, Beasiswa Luar Negeri serta Pendaftaran BPPS Laporan Beasiswa Link dengan situs Sistem Informasi Beasiswa Studi Lanjut Kopertis Wilayah 6, yang terdiri dari menu : List Penerima, Kirim Laporan, Laporan Masuk, Register, Beranda dan Lihat Laporan Akreditasi Program Link dengan situs ban-pt.kemdiknas.go.id menu Studi informasi akreditasi Perguruan Tinggi di Indonesia Akedemisi Berprestasi Menampilkan informasi tentang pemilihan Akademisi Berprestasi di lingkungan Kopertis Wilayah 6 Jurnal Terakreditasi Menampilkan informasi tentang hasil akreditasi berkala ilmiah NIDN Dan NUPN Link dengan situs evaluasi.dikti.go.id menu NIDN dan NUPN Community Webmail Peta Situs
Koneksi dengan webmail Kopertis Wilayah 6 Menampilkan peta situs web Kopertis Wilayah 6
B2
B3 B4 B5 B6
B7 B8
B9 B10
Kode C1 C2
Materi Pelatihan Kode Materi pelatihan menyediakan layanan informasi tentang materi-materi D pelatihan yang diselenggarakan oleh Kopertis Wilayah 6, baik untuk Dosen, Mahasiswa maupun Tenaga Kependidikan selama 1 tahun anggaran
34
Buku Profil Halaman Judul Sambutan Koodinator Daftar Isi Struktur Organisasi Kopertis Wilayah 6 Jumlah Perguruan Tinggi Swasta Di Kopertis Wilayah 6 Menurut Kab/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2012 Daftar Perguruan Tinggi Swasta Di Kopertis Wilayah 6 Menurut Kab/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2012 Jumlah Program Studi Menurut Jenjang dan Bentuk PTS Tahun 2012 Peringkat Akreditasi Program Studi Menurut Jenjang Program Tahun 2012 Jumlah Dosen Tetap Berdasar Bentuk PTS Dan Jenjang Pendidikan Tahun 2012 Jumlah Dosen Tetap Berdasar Bentuk PTS Dan Jabatan Fungsional Tahun 2012 Jumlah Mahasiswa Baru Berdasar Bentuk PTS Dan Jenis Kelamin Tahun 2012 Jumlah Mahasiswa Aktif Berdasar Bentuk PTS Dan Jenis Kelamin Tahun 2012 Daftar PTS E-Jurnal Kopertis Eksplanasi Dinamika Sosial Ekonomi
Pedoman Penulisan Artikel
Information for Authors-JKTSEE Digital Library Kopertis VI
Kode Disamping berisi informasi-informasi E1 seperti yang tercantum dalam daftar isi tersebut, buku profil perguruan tinggi swasta tersebut juga menampilkan informasi tiap perguruan tinggi sebagai berikut : - Susunan Pejabat Perguruan Tinggi - Susunan Pejabat Yayasan - Visi Perguruan Tinggi - Misi Perguruan Tinggi - Daftar Program Studi, mencakup : jenjang pendidikan, peringkat akreditasi BAN PT, jumlah mahasiswa aktif-baru-lulus serta jumlah dosen tetap dan dosen tidak tetap
Merupakan sutus jurnal online Ekplanasi milik Kopertis VI Merupakan sutus jurnal online Dinamika Sosial Ekonomi milik Kopertis VI Menampilkan Pedoman Penulisan Artikel Jurnal EKSPLANASI dan Pedoman Penulisan Artikel Jurnal DINAMIKA SOSIAL EKONOMI Menampilkan Information for Authors-JKTSEE Merupakan laman digital library milik kopertis VI
Kode F1 F2
F3
F4 F5
35
Jurnal PTS Jawa Tengah Kode Link dengan Jurnal-Jurnal seluruh PTS Jawa Tengah (masih dalam tahap G pengembangan) Digilib PTS Jawa Tengah Kode Link dengan Digital Library seluruh PTS Jawa Tengah (masih dalam tahap H pengembangan) Website PTS Jawa Tengah Kode Link dengan website seluruh PTS Jawa Tengah (masih dalam tahap I pengembangan) Tracer Study DIKTI Tracer Study
Menampilkan Laman Tracer Studi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemdiknas. Laman ini diperuntukkan untuk mengelola data hasil tracer study yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi di Indonesia. Manual Pengisian Tracer Menampilkan Buku Panduan Sistem Pusat Study Karier dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi dan Direktorrat Pembelajaran dan Kemahasiswaan 2012
Kode J1
J2
SK Inpassing Kode Menampilkan SK Impassing Dosen-Dosen PTS Jawa Tengah yang eligible K Serdos Tahun 2012 dan Tahun 2012 E-Jurnal DIKTI ProQuest EBSCO Cengage Learning Arsip Artikel Umum Kelembagaan
Kemahasiswaan Kepegawaian Akreditasi
Menampilkan situs e-jurnal ProOuest Menampilkan situs e-jurnal EBSCO Menampilkan situs e-jurnal Cengage Learning
Menampilkan arsip-arsip berita yang bersifat umum dari website Kopertis6.or.id Menampilkan arsip-arsip berita mengenai kelembagaan di lingkungan Kopertis VI dari website Kopertis6.or.id Menampilkan arsip-arsip berita kemahasiswaan dari website Kopertis6.or.id Menampilkan arsip-arsip berita tentang kepegawaian dari website Kopertis6.or.id Menampilkan arsip-arsip artikel mengenai akreditasi dari website Kopertis6.or.id
Kode J1 J2 J3 Kode K1 K2
K3 K4 K5
36
Panduan Pengelola PT Panduan Portal Garuda
Panduan Penelitian Panduan Pengabdian
Links Kumpulan Portal Dikti
Kode Menampilkan panduan-panduan bagi pengelola L1 PT Menampilkan panduan-panduan yang L2 berhubungan dengan portal Garuda, yang berisi : Panduan untuk Kontributor, PT yang sudah menjadi Kontributor, dan Panduan untuk Pengguna Menampilkan panduan penelitian DIKTI 2011 L3 dan 2012 Menampilkan panduan pengabdian 2011 dan L4 2012
Menampilkan laman aplikasi-aplikasi yang digunakan di Ditjen Dikti, yaitu 1. E-Learning (Portal Pembelajaran UNESCO bekerjasama dengan Dikti) 2. Lapker (Aplikasi laporan Kinerja berbasis online) 3. Studi (Portal studi lanjut yang ditawarkan oleh Dikti) 4. E-Journal (Mesin Pencari E-Journal yang dilanggankan Dikti) 5. Evaluasi (Laman NIDN, Evaluasi Dikti) 6. PDPT (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi) 7. HPEQ (Laman Proyek HPEQ) 8. Prodibaru (Laman perpanjangan Prodi Baru) 9. Streaming (Portal Streaming kegiatan video conference Dikti) 10. Garuda (Mesin Pencari Karya Tulis/Thesis/Disertasi/Skripsi) 11. Direktori Doktor (Portal daftar Doktor di Indonesia) 12. Bidikmisi (Laman Beasiswa Bidikmisi) 13. Daftar Bidikmisi (Laman Pendaftaran Bidikmisi Online) 14. BPPS (Laman beasiswa BPPS) 15. ONMIPA (Portal Olimpiade Mahasiswa) 16. KSG (Portal Konsorsium Sertifikasi Guru) 17. Ijazahln (Aplikasi penyetaraan ijazah luar negeri online) 18. Beasiswa (Portal Beasiswa yang ditawarkan Dikti) 19. PJJPGSD (Portal Pendidikan Jarak Jauh PGSD) 20. Serdos (Aplikasi Sertifikasi Dosen Online) 21. Izinbelajar (Aplikasi izin belajar bagi
Kode M1
37
SINDIKKER
Dikti Evaluasi Garuda Inherent Dikti Onmipa.dikti.go.id BAN PT Beasiswa.dikti.go.id Serdos.dikti.go.id PAK.dikti.go.id
mahasiswa asing) 22. PAK (Aplikasi Penilaian Angka Kredit Dosen) 23. OCW-MIT (Portal Opencourse Ware MIT) 24. Sindiker (Sistem Informasi Pendidikan dan Dunia Kerja) 25. KNB (Portal Kerjasama Negara Berkembang) 26. Kinerja (Aplikasi Pelaporan Kinerja Dosen Online) 27. SM-3T (Portal Program Sarjana Mendidik di daerah 3T) Link dengan situs http://sindiker.dikti.go.id yang berisi informasi mengenai Sistem Informasi Pendidikan dan Dunia Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Link dengan situs http://www.dikti.go.id/ Link dengan situs http://evaluasi.dikti.go.id/ Link dengan situs http://garuda.dikti.go.id/ Link dengan situs http://www.inherent-dikti.net/ Link dengan situs http://onmipa.dikti.go.id/ Link dengan situs http://ban-pt.kemdiknas.go.id/ Link dengan situs http://beasiswa.dikti.go.id/dn/ Link dengan situs http://serdos.dikti.go.id/ Link dengan situs http://pak.dikti.go.id/
Info Legalisir Menampilkan pengumuman/ketentuan mengenai Ijazah/Transkrip/Akta dari PTS Jawa Tengah Beasiswa Dosen BPP-LN BPP-DN
Alamat situs beasiswa http://beasiswa.dikti.go.id/dn/ Alamat situs beasiswa http://beasiswa.dikti.go.id/ln/
M2
M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11
legalisasi
Kode fotokopi N
dalam
Kode negeri O1
dalam
negeri
O2
Profil PNS Link dengan situs http://bkn.go.id/ milik Badan Kepegawaian Negara
Kode P
Media Dikti Menampilkan link situs yang ada di dikti, yaitu
Kode Q
http://garuda.kemdiknas.go.id/ http://pdpt.dikti.go.id/ http://evaluasi.dikti.go.id/ http://lapker.dikti.go.id/2011/ http://prodibaru.dikti.go.id/v3/ http://ijazahln.dikti.go.id/
http://e-journal.dikti.go.id/site/ http://www.dikti.go.id/tatalaksana/hukum/
38
http://e-learning.connect-asia.org/ http://ksg.dikti.go.id/ksg_v4/ http://www.dikti.go.id/jafung/
http://e-journal.dikti.go.id/site/
5.4
Hasil analisis kondisi layanan informasi publik pada situs Kopertis Wilayah 6 berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Pemanfaatan situs sebagai sarana untuk menyediakan layanan informasi publik tentunya harus mengacu pada Peraturan Komisi Informasi No 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik pasal 10 ayat (2) yang berbunyi : Badan Publik negara wajib mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sekurang-kurangnya melalui situs resmi dan papan pengumuman dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat. Data pemohon informasi publik sekurang-kurangnya adalah : identitas pemohon, jenis dan tujuan penggunaan informasi serta jenis permohonan apakah cukup melihat atau mendapatkan salinan. Sedangkan jawaban badan publik terhadap pemohon informasi publik, sekurang-kurangnya mencantumkan : jawaban terhadap permintaan, waktu pemberian informasi serta biaya dan cara pembayaran informasi publik. Berikut ini adalah kondisi layanan informasi publik pada situs Kopertis Wilayah 6 berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. No
Fitur Situs Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah
Tersedia Ya
Tidak
1
Menu permohonan informasi publik
2
Identitas pemohon informasi publik
3
Jenis dan tujuan penggunaan informasi
4
Jenis permohonan (lihat/salinan)
5
Jawaban terhadap permintaan
6
Waktu pemberian informasi
7
Biaya dan cara pembayaran informasi publik
39
5.5
Hasil analisis jenis informasi publik di lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, menurut Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2011 sebagai berikut : No
1
Jenis Informasi
Informasi
yang
Sub Jenis
Jumlah
wajib Informasi profile badan publik
disediakan dan diumumkan Ringkasan secara berkala
3
informasi
9
Ringkasan informasi kinerja badan
1
program/kegiatan
public Ringkasan informasi keuangan
4
Ringkasan laporan akses informasi
4
publik Informasi
peraturan,
keputusan,
2
kebijakan yang berdampak pada publik Informasi tentang hak dan tata cara
1
mengakses informasi publik Informasi
tata
cara
pengaduan
1
penyalah gunaan wewenang atau pelanggaran pejabat Informasi pengadaan barang dan jasa
1
Informasi prosedur peringatan dini
1
dan evakuasi keadaan darurat 2
Informasi publik yang wajib diumumkan
secara
1
serta
merta 3
Informasi
yang
wajib
16
tersedia setiap saat 4
Daftar informasi publik
7
5
Informasi tentang peraturan,
6
keputusan dan/atau kebijakan
40
unit
kerja
di
lingkungan
PPID 6
Informasi tentang organisasi, administrasi,
6
kepegawaian,
dan keuangan
5.6
Hasil analisis ketersediaan konten-konten informasi pada situs Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah (www.kopertis6.or.id) berdasarkan Permendiknas No 50 tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan yang sesuai UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai berikut : Konten informasi publik pada suatu situs, dapat dilihat dengan cara memetakan konten informasi pada menu / sub menu berdasarkan Permendiknas No 50 tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. Konten informasi publik sesuai UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah : 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan badan publik secara berkala. 2. Informasi yang wajib disampaikan secara serta merta. 3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat. Sedangkan file pendukung konten suatu web dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yakni : acuan dan dinamis.
Hasil pemetaan ketentuan Permendiknas No 50 tahun 2011 terhadap konten informasi pada situs Kopertis Wilayah VI (www.kopertis6.or.id) serta jenis file pendukung adalah sebagai berikut No
Tipe File
Situs Kopertis Wilayah 6
1
Statis
A6, A3, A5
2
2
Statis
A4, E
3
3
Statis
-
1
Statis
-
2
Statis
-
1
4 5
Pasal Ayat Huruf No. 13
(1)
a
b
41
6
3
Statis
-
7
4
Statis
-
8
5
Statis
-
9
6
Statis
-
10
7
Statis
B5, B6, Q1, Q9, S1, S2
11
8
Statis
A1
12
9
Statis
-
Statis
-
1
Statis
-
15
2
Statis
-
16
3
Statis
-
17
4
Statis
-
1
Dinamis
-
19
2
Statis
-
20
3
Dinamis
-
21
4
Dinamis
-
1
Statis
B1
2
Statis
A1, B1
13
c
14
d
18
e
22
f
23 24
g
Statis
-
25
h
Dinamis
-
26
i
Dinamis
A1
27
j
Statis
-
Dinamis
-
Dinamis
A1
a
Statis
O1, O2, O3, O4, O5
31
b
Statis
-
32
c
Statis
-
33
d
Statis
B1, P1, P2, P3, P4
34
e
Statis
-
35
f
Statis
-
36
g
Dinamis
-
37
h
Statis
-
28
(2)
29
14
30
15
(1)
42
38
i
Statis
-
39
j
Statis
-
40
k
Statis
G, H, M1, M2, M3, O5, S
41
l
Statis
-
42
m
Statis
-
43
n
Statis
A1
44
o
Statis
O1, O2, O3, O4, O5, Q1
45
p
Statis
-
Statis
-
a
Statis
-
48
b
Statis
-
49
c
Statis
O1, O2, O3, O4, O5
50
d
Statis
O1, O2, O3, O4, O5
51
e
Statis
O1, O2, O3, O4, O5
52
f
Statis
O1, O2, O3, O4, O5
a
Statis
-
54
b
Statis
-
55
c
Statis
-
56
d
Statis
-
57
e
Statis
-
58
f
Dinamis
-
46
(2)
47
(3)
53
(4)
Dari hasil pemetaan isi situs Kopertis Wilayah VI dengan ketentuan UU 14/2008 yang diatur lebih lanjut dalam Permendiknas No 50 tahun 2011 didapat kesimpulan bahwa dari 58 item informasi publik yang harus disediakan, ternyata hanya terdapat 17 item yang tersedia (29 %) sehingga masih terdapat 71 % item informasi publik yang belum tersedia.
BAB 6 RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA Berdasarkan hasil yang telah dicapai, maka rencana tahapan berikutnya yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah : a.
Melakukan observasi situs www.dinus.ac.id milik Universitas Dian Nuswantoro. Tujuan observasi adalah untuk melakukan pendataan terhadap ketersediaan informasi dan layanan-layanan berbasis teknologi informasi pada situs www.dinus.ac.id. Ketersediaan informasi dan layanan yang dimaksud disini adalah yang ditujukan kepada masyarakat umum (bukan khusus untuk sivitas akademika perguruan tinggi tersebut atau tidak mensyaratkan bahwa pengakses informasi dan layanan tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan pihak perguruan tinggi). Analisis terhadap laman – laman PTS tersebut dengan mengadaptasi model DeLone-McLean yang dimodifikasi.
b.
Melakukan analisis komparasi hasil observasi dengan UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Komparasi dilakukan terhadap dua hal, yang pertama ketersediaan informasi, yakni : informasi yang wajib disediakan dan diumumkan badan publik secara berkala, informasi yang wajib disampaikan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat ; sedangkan yang kedua adalah ketersediaan layanan terhadap jenis informasi-informasi tersebut.
43
BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN
7.1
Kesimpulan Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Dari 58 item informasi publik yang harus disediakan, ternyata hanya terdapat 17 item yang tersedia (29 %) sehingga masih terdapat 71 % item informasi publik yang belum tersedia. 2. Sifat situs www.kopertis6.or.id dalam memberikan layanan informasi publik masih sebatas menampilkan, namun belum memberikan layanan yang bersifat interaktif. 3. Mengingat ada informasi publik yang bersifat dinamis, maka dibutuhkan database untuk mendukung layanan informasi publik berbasis TI.
7.2
Saran Masih diperlukan diskusi dengan pengelola situs www.kopertis6.or.id beserta pihakpihak yang berkompeten untuk kevalidan data-data yang diperoleh, sehingga bisa dilakukan tahapan berikutnya.
44
DAFTAR PUSTAKA 1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8.
9. 10.
11. 12. 13.
14.
15. 16. 17.
Banciu, Diona. 2009. “e-Romania-A Citizens’ Gateway towards Public Information”. National Institute for Research and Development in Informatics – ICI. Bucharest Chan, Lau, Pan 2008 ,“E-government implementation: A macro analysis of Singapore's e-government initiatives” Date, CJ., 1995, An Introduction to Database System, Vol 1 7 th Edition, Addison Wesley Effendi, Sofian. 2009. “Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintahan Yang Responsif, Efisien, Efektif”, Makalah pada Seminar Nasional Reformasi Birokrasi, Jakarta. Heng, Wang & Jinchang, Hou. 2010. “An Integrated Approach to Developing a Successful one-stop Portal e-Government”. Paper in Computer Science ang Information Technology IEEE International Conference, Chengdu Istiyanto, JE., Sutanta, E., 2012, “Model Interoperabilitas Antar Aplikasi eGovernment”, Jurnal Teknologi Technoscientia Rijati, N., 2013. “Analisis Pengelolaan Database Pendukung Layanan Akademik Terintegrasi Universitas Dian Nuswantoro”, Penelitian Internal Sutanta, E., Mustofa, K., 2012. “Kebutuhan Web Services Untuk Sinkronisasi Data Antar Sistem Informasi Dalam E-Gov Di Pemkab Bantul DIY”, Jurtik-STMIK, Bandung Sutanta, E., 2011, “Model Integrasi Database Penduduk Indonesia Dengan Berbagai Sistem Informasi Berbasis Komputer”, Jurnal Informatika Sutrisno, Ashari & Istiyanto, Jazi Eko. 2009. “Portal-Portal e-Government Terbaik Di Dunia”. Proceeding pada Seminar Nasional Informatika 2009 UPN “Veteran”, Yogyakarta United Nations, 2012. “E-Government Survey 2012 : E-Government for the People”. http://www.unpan.org/e-government. Viewed April, 2 2012 -----------------------------------. 2011.Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI No. 50 tahun 2011 Tentang Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan -----------------------------------. 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta -----------------------------------. 2008. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta -----------------------------------. 2003. Instruksi Presiden No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, Jakarta -----------------------------------. 2003. Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informasi Republik Indonesia No. 55 tahun 2003 tentang Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah, Jakarta
45
46
LAMPIRAN
1. Lampiran Laporan Penggunaan Dana LAPORAN PENGGUNAAN DANA PELAKSANAAN PENELITIAN HIBAH BERSAING TAHUN ANGGARAN 2014 NO Komponen 1. Gaji dan Upah No Pelaksana
Satuan Jumlah Pelaksana
Pagu
1
Peneliti Utama
1
Jumlah Jam/Mingg 8u
2
Anggota Peneliti
2
8
8
40,000
5,120,000
3 4
Programer Mahasiswa
1 2
6 4
8 8
30,000 30,000
1,440,000 1,920,000 11,680,000
2.a Bahan Habis Pakai No Nama alat
Jumlah Bulan 8
50,000
Jumlah (Rp) 3,200,000
Jumlah
Honor/Jam (Rp)
Harga Satuan (Rp)
Jumlah (rupiah)
1 2
Kertas Kuarto Desain kuesioner
10 1
75,000 500,000
3
Alat tulis (bolpoint, spidol, map, dll)
1
500,000
500,000
4
Tinta printer
4
450,000
1,800,000
5
Enumerasi data
50
20,000
6 7 8 9
Interpretasi data Trianggulasi data Baterai Foto copy materi
3 3 10 60
10
Isi ulang tinta printer
6
Sub total 2.b Peralatan Penunjang No Nama alat Kegunaan
1
2
Lab sistem informasi
Voice recorder
Akses internet, analisis dan komparasi informasi website Merekam suara saat dilaksanakan pengumpulan data
3
Pustaka, jurnal
Referensi
4
Eksternal Harddisk
Menyimpan data dan hasil pengolahan data
Sub total Total Penggunaan Dana
Jumlah
Harga Satuan (Rp)
750,000 500,000
Pajak
Realisasi
Pajak
Pajak
Jumlah
Pajak
160,000
3,200,000 160,000
256,000
5,120,000 256,000
416,000
1,440,000 1,920,000 11,680,000
Sisa
0 0 0 0
PPh 21 PPh 21
PPh 21
416,000
Pajak
Ket
750,000
86,250
0
57,500 57,500
0
PPN & PPh 22 PPN & PPh 22
57,500
500,000 500,000
0
PPN & PPh 22
207,000
1,800,000
207,000
0
PPN & PPh 22
1,000,000
115,000
1,000,000 1,000,000 25,000 70,000
3,000,000 3,000,000 250,000 4,200,000
345,000 345,000 28,750 483,000
1,000,000 3,000,000 3,000,000 250,000
115,000 345,000 345,000 28,750
4,200,000
483,000
0 0 0 0
PPN & PPh 22 PPN & PPh 22 PPN & PPh 22 PPN & PPh 22
200,000
1,200,000
138,000 1,863,000
138,000 1,863,000
0 0
PPN & PPh 22
16,200,000
1,200,000 16,200,000
Jumlah (rupiah)
86,250 57,500
Ket
Pajak
Ket
1,500,000
3,000,000
345,000
3,000,000
345,000
0
PPN & PPh 22
2,000,000
2,000,000
230,000
2,000,000
230,000
0
PPN & PPh 22
1,500,000
1,500,000
172,500
1,500,000
172,500
0
PPN & PPh 22
1,250,000
1,250,000
143,750
1,250,000
143,750
0
PPN & PPh 22
7,750,000
891,250
891,250
0 38,800,250
2
1
1
1 7,750,000
47
2. Lampiran Draf Artikel LAYANAN INFORMASI PUBLIK BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI PADA SITUS KOPERTIS WILAYAH VI JAWA TENGAH Nova Rijati1*, Budi Widjajanto1, Dewi Agustini Santoso3 Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Dian Nuswantoro Jl. Nakula I No. 5-11, Semarang 50131 2 Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Dian Nuswantoro Jl. Nakula I No. 5-11, Semarang 50131 * Email:
[email protected]
1,3
Abstrak Penelitian ini bertujuan mengevaluasi layanan informasi publik berbasis teknologi informasi pada Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah berdasarkan UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Metode penelitian yang digunakan dengan melakukan kajian dan evaluasi terhadap layanan informasi publik berbasis teknologi informasi pada situs Kopertis Wilayah VI, kemudian memetakan konten informasi pada menu /sub menu berdasarkan Permendiknas No 50 tahun 2011 tentang layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan menentukan konten informasi publik yang sesuai UU No 14/2008. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa dari 58 item informasi publik yang harus disediakan, ternyata hanya terdapat 17 item (29%) sehingga masih terdapat 71% item informasi publik yang belum tersedia, serta sifat situs www.kopertis6.or.id dalam memberikan layanan informasi publik masih sebatas menampilkan, namun belum memberikan layanan yang bersifat interaktif. Kata kunci: informasi publik, situs, Kopertis Wilayah VI
1. PENDAHULUAN Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dalam bidang pendidikan telah diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI No. 50 tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementrian Dan Kebudayaan. Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) yang tugas pokoknya antara lain melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan perguruan tingi swasta tentunya tidak luput dari kewajiban untuk menyediakan layanan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI No. 50 tahun 2011 pasal 19 ayat (1) yang berbunyi “Penyajian informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, secara serta merta dan tersedia setiap saat dapat disajikan dalam bentuk soft copy, hard copy dan laman resmi Kementrian/Perguruan Tinggi Negeri/Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta/Unit Pelaksana Teknis”. Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis VI), yang berkedudukan di Semarang serta mempunyai wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah memiliki situs resmi yang beralamatkan : http://www.kopertis6.or.id dan beroperasi mulai bulan Maret 2011, sampai sekarang telah dikunjungi oleh lebih dari 600.000 (enam ratus ribu) pengunjung, hal ini menunjukkan bahwa minat serta keingintahuan masyarakat terhadap Kopertis VI cukup tinggi, sehingga tentunya harus direspon dengan selalu meng-update informasi serta meningkatkan layanan melalui situs tersebut. Salah satu strategi dalam meningkatkan layanan pada situs pemerintah dapat mengacu pada penelitian Heng & Jinchang (2010), yang menyebutkan empat tahap untuk pengembangan suatu situs pemerintah, yakni : katalogisasi, transaksi, integrasi vertikal ; integrasi horisontal. Katalogisasi maksudnya adalah menyusun daftar layanan pada situs serta data/informasi pendukung layanan tersebut. Sehingga dalam rangka untuk meningkatkan kualitas informasi serta layanan pada situs Kopertis 6 serta melaksanakan amanat UU No. 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap situs yang terkait dengan ketentuan undang-undang tersebut serta memelihara
48
informasi dan membuat informasi tersebut mudah diakses melalui suatu sistem yang terkomputerisasi yang disebut sistem basis data (C.J Date, 1981). 2. METODOLOGI Metode penelitian yang digunakan adalah metode action research. Tahapan kegiatan yang dilakukan adalah : 1) mengidentifikasi kondisi layanan publik pada website Kopertis Wilayah VI (http://www.kopertis6.or.id), dengan cara studi pustaka dan dokumentasi sehingga dapat disusun suatu kuesioner yang menghasilkan data-data layanan informasi publik di PTS Kopertis Wilayah VI serta dengan diskusi terarah dengan pihak Kopertis, beberapa PTS, Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah serta pihak-pihak lain yang berkompeten, 2) memetakan layanan informasi publik pada PTS, dengan cara observasi situs Kopertis Wilayah VI. Observasi dilakukan untuk membuat peta situs (sitemap) serta jenis layanan yang disediakan melalui situs tersebut serta melakukan melakukan pemetaan terhadap konten informasi serta layanan situs Kopertis Wilayah VI terhadap ketersediaan informasi publik sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI No. 50 tahun 2011. Ketersediaan informasi publik yang dimaksud adalah : informasi yang wajib disediakan dan diumumkan badan publik secara berkala, informasi yang wajib disampaikan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat. Setelah itu dilakukan analisis komparasi hasil observasi dengan UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 3. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1. Hasil Hasil observasi yang dilakukan terhadap situs Kopertis Wilayah (http://www.kopertis6.or.id), menghasilkan peta situs seperti pada tabel 1 Tabel 1. Peta situs Kopertis Wilayah VI No Nama Menu Kode Jumlah Sub Menu 1 Menu Utama A 6 2 Directory B 10 3 Community C 2 4 Materi Pelatihan D 1 5 Buku Profile E 1 6 e-Jurnal Kopertis F 5 7 Jurnal PTS Jateng G 1 8 Digilib PTS Jateng H 1 9 Situs PTS Jateng I 1 10 Tracer Studi Dikti J 2 11 SK Inpassing K 1 12 e-Jurnal Dikti L 3 13 Arsip Artikel M 5 14 Panduan N 4 15 Links O 11 16 Info Legalisir P 1 17 Beasiswa Dosen Q 2 18 Profil PNS R 1 19 Media Dikti S 1
VI
Jawa
Tengah
Sedangkan hasil pemetaan konten/jenis informasi publik pada menu/sub menu situs Kopertis Wilayah VI yang sesuai dengan Permendiknas No 50 tahun 2011 tentang layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersaji dalam tabel 2.
49
Tabel 2. Jenis Informasi Publik sesuai Permendiknas No 50 tahun 2011 No Jenis Informasi Sub Jenis 1 Informasi yang wajib disediakan - Informasi profile badan publik dan diumumkan secara berkala - Ringkasan informasi program/kegiatan - Ringkasan informasi kinerja badan publik - Ringkasan informasi keuangan - Ringkasan laporan akses informasi publik - Informasi peraturan, keputusan, kebijakan yang berdampak pada publik - Informasi tentang hak dan tata cara mengakses informasi publik - Informasi tata cara pengaduan penyalah gunaan wewenang atau pelanggaran pejabat 2 Informasi publik yang wajib - Informasi pengadaan barang dan jasa diumumkan secara serta merta - Informasi prosedur peringatan dini dan 3 Informasi yang wajib tersedia evakuasi keadaan darurat setiap saat 4 Daftar informasi publik 5 Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan unit kerja di lingkungan PPID 6 Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan
Jumlah 3 9 1 4 4 2 1 1 1 1 1 16 7 6
6
3.2. Pembahasan Untuk dapat mengevaluasi sejauh mana suatu badan publik telah memanfaatkan situs sebagai sarana penyampaian dan menyediakan layanan informasi publik sesuai ketentuan UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yakni : 1. Konten informasi publik pada situs 2. Layanan yang disediakan oleh situs 3.1.1 Konten Informasi Publik Konten informasi publik pada suatu situs Kopertis Wilayah VI, dapat dilihat dengan cara memetakan konten informasi pada menu /sub menu berdasarkan Permendiknas No 50 tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. Konten informasi publik sesuai UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah : 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan badan publik secara berkala. 2. Informasi yang wajib disampaikan secara serta merta. 3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat. Sedangkan tipe informasi pendukung konten suatu web dapat dibedakan menjadi 2 (dua) , yakni : statis dan dinamis. Hasil pemetaan ketentuan Permendiknas No 50 tahun 2011 terhadap konten informasi pada situs Kopertis 6 (www.kopertis6.or.id) serta jenis tipe informasi tersaji dalam tabel 3 Tabel 3. Peta Informasi Layanan Publik Kopertis Wilayah VI
50
No
Pasal
Ayat
Huruf Point
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1)
a a a b b b b b b b b b c d d d d e e e e f f g h i j a
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3)
b c d e f g h i j k l m n o p a b
1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Tipe Situs Kopertis Wilayah VI Informasi Statis A6, A3, A5 Statis A4, E Statis Statis Statis Statis Statis Statis Statis Statis B5, B6, Q1, Q9, S1, S2 Statis A1 Statis Statis Statis Statis Statis Statis Dinamis Statis Dinamis Dinamis Statis B1 Statis A1, B1 Statis Dinamis Dinamis A1 Statis Dinamis Dinamis A1 Statis O1, O2, O3, O4, O5 Statis Statis Statis B1, P1, P2, P3, P4 Statis Statis Dinamis Statis Statis Statis Statis G, H, M1, M2, M3, O5, S Statis Statis Statis A1 Statis O1, O2, O3, O4, O5, Q1 Statis Statis Statis -
51
48 15 (3) Statis 49 15 (3) c Statis O1, O2, O3, O4, O5 50 15 (3) d Statis O1, O2, O3, O4, O5 51 15 (3) e Statis O1, O2, O3, O4, O5 52 15 (3) f Statis O1, O2, O3, O4, O5 53 15 (4) a Statis 54 15 (4) b Statis 55 15 (4) c Statis 56 15 (4) d Statis 57 15 (4) e Statis 58 15 (4) f Dinamis Dari hasil pemetaan isi situs Kopertis Wilayah 6 dengan ketentuan UU 14/2008 yang diatur lebih lanjut dalam Permendiknas No 50 tahun 2011 didapat kesimpulan bahwa dari 58 item informasi publik yang harus disediakan, ternyata hanya terdapat 17 item yang tersedia (29 %) sehingga masih terdapat 71 % item informasi publik yang belum tersedia. 3.1.2 Layanan Informasi Publik Pemanfaatan situs sebagai sarana untuk menyediakan layanan informasi publik tentunya harus mengacu pada Peraturan Komisi Informasi No 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik pasal 10 ayat (2) yang berbunyi : Badan Publik negara wajib mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sekurangkurangnya melalui situs resmi dan papan pengumuman dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat. Data pemohon informasi publik sekurang-kurangnya adalah : identitas pemohon, jenis dan tujuan penggunaan informasi serta jenis permohonan apakah cukup melihat atau mendapatkan salinan. Sedangkan jawaban badan publik terhadap pemohon informasi publik, sekurang-kurangnya mencantumkan : jawaban terhadap permintaan, waktu pemberian informasi serta biaya dan cara pembayaran informasi publik. Berikut ini adalah kondisi layanan informasi publik pada situs Kopertis Wilayah 6 berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. No
Fitur Situs Kopertis Wilayah VI
1 2 3 4 5 6 7
Menu permohonan informasi public Identitas pemohon informasi public Jenis dan tujuan penggunaan informasi Jenis permohonan (lihat/salinan) Jawaban terhadap permintaan Waktu pemberian informasi Biaya dan cara pembayaran informasi publik
Tersedia Ya Tidak
4. KESIMPULAN Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : a. Dari 58 item informasi publik yang harus disediakan, ternyata hanya terdapat 17 item yang tersedia (29 %) sehingga masih terdapat 71 % item informasi publik yang belum tersedia. b. Sifat situs www.kopertis6.or.id dalam memberikan layanan informasi publik masih sebatas menampilkan, namun belum memberikan layanan yang bersifat interaktif. c. Mengingat ada informasi publik yang bersifat dinamis, maka dibutuhkan database untuk mendukung layanan informasi publik berbasis TI.
DAFTAR PUSTAKA Banciu, Diona. (2009), “e-Romania-A Citizens’ Gateway towards Public Information”. National Institute for Research and Development in Informatics – ICI. Bucharest
52
Chan, Lau, Pan 2008 ,“E-government implementation: A macro analysis of Singapore's e-government initiatives” Date, CJ., 1995, An Introduction to Database System, Vol 1 7 th Edition, Addison Wesley Effendi, Sofian. 2009. “Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintahan Yang Responsif, Efisien, Efektif”, Makalah pada Seminar Nasional Reformasi Birokrasi, Jakarta. Heng, Wang & Jinchang, Hou. 2010. “An Integrated Approach to Developing a Successful one-stop Portal e-Government”. Paper in Computer Science ang Information Technology IEEE International Conference, Chengdu Istiyanto, JE., Sutanta, E., 2012, “Model Interoperabilitas Antar Aplikasi e-Government”, Jurnal Teknologi Technoscientia Rijati, N., 2013. “Analisis Pengelolaan Database Pendukung Layanan Akademik Terintegrasi Universitas Dian Nuswantoro”, Penelitian Internal Sutanta, E., Mustofa, K., 2012. “Kebutuhan Web Services Untuk Sinkronisasi Data Antar Sistem Informasi Dalam E-Gov Di Pemkab Bantul DIY”, Jurtik-STMIK, Bandung Sutanta, E., 2011, “Model Integrasi Database Penduduk Indonesia Dengan Berbagai Sistem Informasi Berbasis Komputer”, Jurnal Informatika Sutrisno, Ashari & Istiyanto, Jazi Eko. 2009. “Portal-Portal e-Government Terbaik Di Dunia”. Proceeding pada Seminar Nasional Informatika 2009 UPN “Veteran”, Yogyakarta United Nations, 2012. “E-Government Survey 2012 : E-Government for the People”. http://www.unpan.org/e-government. Viewed April, 2 2012 -----------------------------------. 2011.Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI No. 50 tahun 2011 Tentang Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan -----------------------------------. 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta -----------------------------------. 2008. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta -----------------------------------. 2003. Instruksi Presiden No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, Jakarta -----------------------------------. 2003. Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informasi Republik Indonesia No. 55 tahun 2003 tentang Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah, Jakarta
