6.1. MekanIsme Kerja Pengawasan &pal Ikan ( Mekenisme nonnatif)
Mekanisme kerja pengawasan kapal ikan dalam penelitian ini addah Proaedur dan Tatacara Pengawasan Kapal Ikan, melcanisme tersebut secara formal ( n0nmt.Q telah diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Perilman Nomor 420 tahun 1994 tentang Petunujuk Teknis Operasional Bagi Pengawas Kapal lkan dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 996 tahun 1999 tentang Pedornm Pengawasan Kapal Ikaa 1). Prosedur peiaksauaan tugas Pengawas ILapal 5adalah :
a Pengawas Kapal Ikan hams memeriksa kapal perikanan slegera setelah menerima
laporan kedatangan kapal. b. Pemeriksaan di atas @a1 dilakukan sebelum pembongkaran ikan hasil tangkapan
c.Pemeriksaan kapal perikanan meliputi (1) Perneriksaan tentang keabsahan dokumen kapal tersebut, (2) Pemeriksaan ikan, (3) Pemeriksaan fisik kapal ikan (4) Pemeriksaan Anak Buah Kapal, dan (5) Pemeriksaan daerah penaqkapan
ikan serta (6) Pemeriksaan alat penangkapan ikan 2). Tatacara Pemeriksaan Krylal Ikan a. Pemeriksaan Dokumen Kapal Perfkanan :
Pemeriksaan dokumen bertujuan untuk memastikan bahwa kapal ikan tersebut telah memiliki dokumen yang iengkap, sah dan berlaku yang wajib dirniliki oleh kapal ikan tersebut. .r
Pemeriksaan d o h e n dilakukm terhadap :
a Foto Copy Izin Usaha Perilcanan ( IUP) b. Asli Surat Pem@apan lkan ( SPI)
c. Foto copy Persetujuao Penggrmaan Kapal As&
( PPKA)
d Asli Suarat Izin Pe21Emgkepan lkan (SIPI) e. Asli Surat Izin Kapal P e n w lkan Ashg (SIKPIA) £ Ast i Surat Izin P
e
e Ikan Indonesia ( SIKPn)
g Asli Surat Izin Kapal Pen@
dm Penangkap Ikan Indonesia ( SIKPPI)
h Asli Surat Izin Kapal Pene;angkut dan Penangkap Ikan Asing (SIKPPIA) i. Asli Surat Pemetujuan Kapal -P
Jkan Indonesia ( SPKPIt)
j. Asli Sllrat Persetujuan Kapal Penga&ut Ikan Asing ( SPKPIA)
k Dokurnen ketenagakerjaan dan 1. D o h e n Kapal ( Surat ukur, SertfUat Kelaikan dan Pengawakan, Gross Ue) Setiap Kapal ikan hams memilki ijin yang lengkap sesuai dengan kegiatannya
dan wajib mengisi Log book penangkapan atau log book penjymgkutan Ikan. Berdasarkan hasil pengisian log book yang ada, Pengawas kapal Wajib mengisi Lembar Laik Tmgkap Operasional ( UTOj sebagai dasm pertimbangan pe~nberianSurat Ijin Berlayar ( SIB). Pemeriksaan dokumen difolcwkan pada ciri-ciri spesifik dari masing-masing dokumen Dokurnen yang wajib dmiliki aetiap kapal ikan &ah
:
1). Foto copy Ijin Usaha Perikanan ( IUP ).
Ciri-ciri sebagai berikut : a).lI.JP Dikeluarkan Oleh Dirjen Perikanan Tan&ap bagi perwahaan yang ada
unsur as@, Badan Hukum yang man-
kapal berulanrm lebih dari 30 GT
atau dengan mesin berkekuatan lebih dari 90 DK b). IUP dikeluarkan oleh Kepala Dinas Propinsi untuk perusahaan ymg m e n g p d a n kapal berulam tidak lebih dari 30 GT dan atau dengan mesin tidak lebih dari 90 DK. c). lI.JP Hanya dikeluarkan 1 ( satu ) lembar berlaku selama perusahaaa tersebut
masih aktif dm tidak dapai dipindah tangamkan. d). IUP bersimbul GARUDA PANCASILA di atas kertas putih ukuran kuarto dan ditanda tangani oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, dengan tinta berwarna hijay sedangkan IUP y a n ~dikeluarkan Kepala Dinas menggunakan lambang propinsi yang bersangkutan e). Setiap kapal perikanan hams dilengitapi dengan foto copy IUP y q
dilegalisisir oleh Kepala Sub. Direktorat Perusaham Perikanan bagi IUP Dirjen Perikanan Trrmgkap atau oleh Kepda Sub Dinas Usaha dan Pengolahan hasil perikanan bagi IUP yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perikanan Propinsi. i). Pemeriksaan foto copy IUP pada kapal perikanan yang berlabuh di pelabuhan
pangkalan dimaksudkan untuk mengetahui bahwa kapal pekanan yang b e r s m g h h milik perusahaan yang memiliki - rW atau disewa oleh perusahaan yang memiliki lUP.
Tatacara Pemeriksaan IUP : (1). Periksa kecocokan data daerah penangkapan dalam IUP dan SPI; (2). -PeriksaKecocokan data alat tangkap dalam TOP dan SPL 2). Surat Pemangkapan Ikan ( SPI) Asli :
Ciri-cirinya adalah sebagai berikut : a). Setiap setiap kapal perikancm berbendera Indonesia yaog beroperasi di Perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia harus dilengkapi SPI Asli. b). SPI berlslru untuk j e a waktu tiga tahun. c). SPI mtuk kapal berukuran tidak lebih c h i 30 (3T drm atau merwmakan mesin
tidak lebih dari 90 DK, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Propimi.
d). SPI bersirnbul GARUDA PANCASILA dengan tinta emas diatas keras putih llkursa dobel kwuto dan ditanda taragsni oleh Direldur Jenderal Perilcanan &ap
d e n p tinta warna hijau, sedaugkcm SPI yang ditanda tangani oleh
Kepala Dinas Propinsi berlambang Propinsi yang bersa@utan. e). Dalam hal-ha1 tertentu kapal yang memiliki SPI dapat mendraafkan ikan hasil tangkapanuya di luar pelabuhan pangkalan yang ditetapkan rialam SPI dan yang bersmgkubu harus segera melapor kepada ICepala Dinas propinsi setempat atau pejabat yang ditunjuknya
TataEara Pemeriksaan SPI Asli :
(1) Periksa data yang tertera dalarn SPI dan cocokan d e q p keadaan fisik
kapal, terutama data surat ukur, Gross Akte, Tenaga mesin in&, nomor
seri mesin, me& mesin dan pelabuhaa pangkalan, serta ataha kapal
perkman( milik sendiri/ sewa). (2) Periksa Narna Nahkoda dan ABK warga negara as&
denpn semen
book yrmg dimiliki serta Ijin Kerja Tenaga Asing (MTA) dari kanwil tenaga kerja seternpat. (3) Periksa nama kapal dan d
d penangkapan sertajenis alat tangkap ikan
Yaug digunaka (4) Periksajangka waktu berlakunya SPL 3). Foto copy Persetujnan Penggmaan Kapal Asfng ( PPKA) :
Ciri-cirinya addah : a). Setiap kapal perikanan berbendera asing harua dilengkapi denpn foto copy
PPKA yang dilegalisir oleh Kepala Sub. Direktorat Perusaham Perikanan
b). PPKA man[eqymakan simbul GARUDA PANCASILA di atas kertas putih
ulaKan kuarto. c). PPKA berlaku untuk jangka waktu tiga tahm. d). Pemeriksaan foto copy PPKA pada kapal perikanan asing yang telah
memperoleh SIP1 dan merapat di Pelabuhan Pangkdan yang ditetapkan untuk mengetahui bahwa kapal perikanan aing yang bersanghtan sudah memperoleh persetujuan dari Dirjen Perikanan Tangkap.
Tatacara pemerlksaan PPKA : (1) Periksa kecocokan daerah pensngkapan yang tercantum dalam PPKA
(2) Periksa kecocokaa alat penaogksp ikaa y a q tercmtum dalam PPKA dm
SIPL (3) Periksa j e a waktu berlakunya PPKA 4). Sumt Ijin Peaangkapan Ikan ( SIPI) asli :
a). SIPI asli harus berada pada setiap kapal perikanan bhendera asing yang beroperasi di Zona IEksklusif Indonesia dan setiap waktu dapat dituajukan kepada Peagawas Kapal Ikaa b). SIP1 harrya berlaku rmhtk satu tabun. c). SIPI asli bersimbul OARUDA PANCASTLA di atas kertas put31 ukurar~ kuarto dan ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris.
d). SIPI ditanda tangani oleh Diteldur Jenderal Perikanan Taagkap dengan tinta warna hijau dan distempel Dirjen P e r b m Taugkap. e). SIPI asli diliminasi. Tatacara pemeriksaan SIPI : (1) Periksa data yang tertera &am SIP1 dan cocokan dengan keadaan fisik
kapal, terutama data mengenai kapasitas volume palkah ( m3), tenaga mesin induk ( HP),nomor seri mesin, merk mesin, alat penangkap ikan, nornor/ tanda pengenal kapal, d a e d penangkapan, Pelabuhan pangkalau tempat melapor, Jumlah ABK asing dan Indonesia, Masa berlakunya, jumlah alat tangkap, spesifikasi kspal dm srrangement (GA). (2) P%ba kesesuaian nama Nahkoda dan kebangsaan pada SIP1 dengan
pasyor yang dimiliki.
(3) Perikaa dan catat nomor dan tang@ Sicurity Clearance (SC) yang
tertera dalam SIPL (4) Periksa nama kapd dan daerah penaqglrapan serta jenis alat tangkap
ikaa yang digunakan selanjutnya dicocokan dengan data pada PPKA perusahaan penyewa kapal as&
b. Pemeriksaan m a 1Ikan
Pemerilcsaan kspal bertujuan untuk memastikan kecocolcan antara spesifikadli yaag tercantum dalam dolamen &ngan spesifikasi y m g ada di atas kapal, Pemeriksaan kapal meliputi : (1)Pernerilcsaan Fisik Kapal, (2) Pemeriksaan
ABK, (3) Pemeriksaan Daerah Penaogkapan ikan, dan (4) Pemeriksaan Alat hgkapikan. (1) Pemeriksaan Fisik Kapal adalah pemeriksaan untuk melihat kesesuaisn sntara
spesifikasi dalam dokumen dengm kenyataan fisik di atas Kapat, Folcusnya adalah Spsifikasi Mesin penggerak, Fisik Kapal dan palkahnya
Tujuannya
addah untuk memastikan tidak ada pelarigprau berkaitan dengan Tonase kapal, keiruatan mesin dan kapasitas palkah ikaa (2). Pemerilcsaan Anak Buah Kapal (ABK) adalah pemeriksaan t&ap
untuk melihat kesesuaian antara data ddarn dokumen den-
fisik ABK
kenyataan yang ada
d ~ k q a l , fokusnya adalah identitas, paspor dan visa d ABK Asing. Pemeriksaan ABK bertujuan untuk mernastih bahwa kapal ikan tersebut telah menggunakan ABK yang dengan identitas sesuai dalam dokumen daftar ABK, untuk
kapal ikan dimaksudkan untuk memastikan bahwa ABK asing tersebut telah
memiliki ijin bempa paspor dan visa yrmg sah. Pemerikm ABK dilakukan berdasariran ketentuan sebagai berikut :
(a). Setiap kapal ikan bdendera as@
diwajibkan m e q g p d m ABK warga
negara Indonesia minimal 30 YOdari jumlah ABK setelah 6 bulan sejak SIP1 dithitkan (b) Terhadap ABK asing perlu dilakukan pemeriksaan paspor dan visanya untuk dicocokan d e p daftar ABK. (3). Pemeriksaan daerah penmgkapan bertujuan uatuk memastiksm bahwa kapal ikan
tersebut telah melakukan operasi peaEmgkepan ikm di daerah penangkapao ikan yang diijinkan. Pemeriksam dilakukan d
q mencocokkan damah penangkspan
yang tercantum dalam SIPI atau SPI d e w daerah penaagkapan dalam laporan
penangkapan ikan dan dikaitkan dengan ikan hasil taqgkapan, selanjutnya dilakukan analisa kesesuaiannya (a) Apabila ada perbedaan daerah penan&qan yaag tercantum dalam SIPI d e w Laporan penangkapan ikan ( Fishing log book ) yang diisi oleh Nahkoda maka dapat diduga yang bersanglaJtan telah melakukan pelangpxn daerah penangkapaa. Apabila daerah penangkapamrya sama namun jenis ikan yang ditangkap diduga tidak mungkin ditangkap di lokasi tersebut, maka :
(b) Terhadap dugaan tersebut Pengawas Kapal I h diwajibkan melakukan
analisa untuk memperkuat dugaan antara lain menganalisa kaitan antara alat tangkap, daerah penangkapan danjenis ikan yang ditangkap.
(c) Pel-
daerah penaogkapan yaog dil-
oleh kapal ikrm dilaporican
kepada Instansi Pemberi ijin. (4) Perneriksaan Alat Tao,gkap ikan adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk
memastikan bahwa tidak terjadi pelanggaran peogguaaan alat taogkap yaag dilakukan oleh kapal ikan tersebut Pemeriksaan difokuskan pada keseauaim antara spesifikasi alat tangkap yang tertera dalm dokumen SPI atau SPI deqpm kenyataan fisik di kapal atau kemungkinan ada alat tangkap jenis lain. Pemeriksaan dilakukan dengan cara : (a) Pemeriksaan terhadap alat tanBkap ikan dilakukan denpa jalan mencocokan
jenis, ukuran, bahan dan alat bantu dari alat tang@ ikan yang ada di atas kapal dengan spesifikasi alat yrmg twcantum dalam SIP1 atau SPL (b) Apabila dalm pemeriksam ditemukan srlsrrrya ketidak sesuaian jenis alat h q k a p lain attu? diduga menggunakan alat taqgkap y q tidak sesuai dengan ijin yang diberikan, rnakaPengawas Kapal llran berkewajiban :
*
Membuat berita acara pemeriksaan pelangpm penggunaan alat tangkap diluar yang diijinkan dan ditandatamgani oleh Nahkoda yang bersangkutan.
*
Melapai-kan pelanggeran tersebut kepada Dirjen Perikanan dan Gubemur Propinsi.
(5) Spesifikasi untuk masing-masring jenis alat tangkap adalah sebagai berikut : (1) Pukat Udang berpedoman pada SIC D y e n Perikanan No lo/ 1982. (2) Pukat lkan berpedoman pada SK Dirjen P e r i h No 340/1990 K. (3) Long Line berpedoman pada SK Diden Perikanan No. 340/1990K.
(4) Purse Seine berpedoman pada SK Menteri Pertanicm No.123/1975. (5) Gill Net berpedoman pada SK D y en Perilcanan No. 340/1990K
(6) Untuk alat taagkap ikan lain disesuaikau d
q spesifikasi l a z i n m
(6) Apabila Pengawas Kapal menemdm adanya bukti awal telah terjadi
pe1aoge;eren perhum, maka Pengawaa yamg bemtatw PPNS dapat segera melakukan tindakan penyidikan dengan berpedoman pada UU no 8 tahlm 1981 tentang KUHAP dan
UU No 9 tahun 1985 ten-
Perikanao, sedang bagi
Pengawas ysng bukan P W S segeramelapoh kepada PPNS yang ada (7) Pedoman m h k memulai tindakan penyidikan PPNS adalah : (1) Mendapat Surat
Perintah Penyidikan dari Kepala Pelabuhan setempat, (2) M e l a p o h dimulainya penyidikm kepada Penyidik POLRI terdekat selanjutnya Penyidik POLRI dirninta atau tidak diminta wajib membantu PPNS dalm melakukan
penyidikm. (8) Pemeribam kapal ikan dilakukan pada saat kapai masuk, mendarat dan keluar
pelabuhaa (9) Kapal Penangkap ikan untuk melakukan penangkapan ikan wajib dileogkapi :
a). SPI asli b). Salinan IUP yang dilegalisir. c). Log book penangkapan.
d). Lembar Laik Tangkap Operasional (LLTO) e). Surd ijin berlayar.
(10) Log Book Penaagkapan terdiri atas :
a) Form A diisi oleh Nahkoda Kapal : Form tentmg identitas kapal, peqklrman Kapal ( mulai kapal kelusr, operasi petlEaagkapan dan masuk pelabuhan), Keleoskapan Perbekalan, Jumlah danjenis ikan basil tangkapan b) Form B diisi oleh WASKI :Form ten-
Kode Pelabuhan dimana WASKI
bertugas, PemiliW Penyewa kapal, nomor SIPUSPI, masa berlaku SIPI/SPI, nvmor dan tanggal IUP, nomor dan masa berlaku PPKA, nama Nabkoda, j d s h ABK, nama b a l , bahan badan kapal, bendera,, nomor lambung, tanda pengenal kapal, tanda selar kapal, h pokok ( P x L x D ), berat
kotor, jumlah dan kapasitas palkah, me& nomor seri, daya efektif mesin, alat tangkap, alat banb penangkapan c) Form C diisi dan ditanda tan@ oleh WASKI dan Nahkoda Kapal. Form tentang perneriksaan, pemeriksaan dan kesimpulan meliputi : tanggal pemeriksaan, nama Pemeriksa, nama kapal, bendera kapal, Pemilik kapal, perusahaan pengelolal agen kapal, alarnat perusahaan, dan haail pemeriksaan meliputi : nomor IUP, nomor dan masa ber!aku SIPUSPI, nomor dm masa berlaku PPKA, Jenis alat tangkap, Tonase kapal, Nama Ndkoda, Jumlah dan Kornposis ABK, Tanggal berangkat, serta kesimpulan pemeriksaan. Form C disebut Lembar Laik tangkap Operasional ( LLTO) merupakan pemyataan dati aspek teknis perikanan serta lamci apakah kapal perikanan tersebut laik atau tidak untuk melakukan penangkapan ikan.
(11) Tujuan penggunaan Log book penaogZcapan :
a) Membantu analisis pendugaan stock i h b) Menegakkan tertib hukum dan peraturan penmdangm perikanm. c) Kontrol terhadap jumlah unit kapal penamgkap ikan d) Kontrol terhadap h & a t p
d
m potensi SumberdayaPerilcenan
(12) Tujusn Pengawasan Kapal Ikan adalah agar kegiatan penaogkapan clan
pengaogirutan ikan dilakukan sesuai deqaa p berlaku setungga kegiatan p-an
ikan @at
m dan pem-
y w
berjalau terus menerus,
berkelanjutan, b e h n g g q jawab d e q m t e e menjaga kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya Dengan indikator sebagai berikut : a) Setiap Kapal ikan memiliki d o h e n yang leqgkap, sah dan berlaku b) Setiap kapal meng;lllunakan sanma kapal dao mesin penggerak sesuai yang tertera dalam dokurnen yang diijinkm. c) Setiap kapal penangkapan menggunakan alat trmnkm, dengan ukuran dm s p e s i f i i alat tangkap yang tertera dalam SIPU SPI ymg dirnilikinya d) Setiap kapal melakukan penangkapan ikan di daerah penangkapan ikan yaag
ditentukan dalarn SIPU SPInya e) Setiap Kapal ikan diawaki oleh ABK yang cakap dan memiliki dokmnen yang sah sesuai dengan d o h e n d a f h ABK y q diijinkan.
Selanjutnya secara Skematis pemeriksaan kapal masuk dapat jelaskau dalam Gambar 3. berikut ini.
-
Melapor kepada Pengawas hitang kedatangm kapalsambil~~811kapaldan laporan Penmgkpan i h
NAHKODAWAL]
I
I
1 PFWGAWAS KAPAL MAN
1
I
\
t Pengawas melaIrukan pemeriksaan kapal meliputi : Pemeriksaan fisik kapal, pemeriksaan alat tangkap, pemeriksaan &an, pemeriksaan daerab penangkapan dan pemeriksaan ABK. I
\IBila tidak s d P 2 1 .) Pengaswas memberikan rekomendasi bongkar ikan
4 Petugas TPI membongkar dan melelang ikan
1
B i z e m u k a a bukti
I
m e l a b tindakan berupa 1) Tegunm lisad tertulis 2) Pemerikasaan a d , 3) Pemmdaan bongkar ikan 4) Berkoordinasi dengan POIXI melakukan Tindakan Penyidikan
Mekanisrne pengawman kapal masuk pelabuhan tersebut diahu bertujuan untuk mernastikan setiap kapal ikan yang masuk pelabuhan untuk membongkar dan memasarkan ikarmya, bahwa kapal tersebut dalam melakukan kegiatan penmgkqm
ikan telah dilakukan s e m i ketentuan yang berlaku dan atau perijinan yang dimilikinya Pemeriksaan kapal keluar dapat dilihat pada Garnbar 4. berikut ini.
Melapor kepada Pengawas tentang rencana keberangkataa kapal dm menyemhkan dolannen
NAHKODA KAPAL
+
I Pengawas melakukan pemeriksaan dokumen dengan ) fokus : 1)~eabsBhan,2) Masa berlaku, 3) Kelengkapan, 4) Dokumen ABK
Ir PEWGAWAS KAPAL IKAN
3
PenMelakukan pemeriksaan Fisik Kapal dengan Fokus : 1)Alat Tangkap ikan, 2) Sarana penangkapan ikan lainnya, 3) -KomposisiABK Tidak Ada.Unsur perilcanan
I NAHKODA
Pengawas memberikan rekomendasi LLTO dan Log Book penangkapan
KAPAC A
r
1
V
SYAHBANDAR PEMUHAN
--
Syahbandar pelabuhan lnemberikan Ijin Berlayar
I
dapat melakukan :
1)Teguran Lisanl terhrlis 2). Pemeriksaan awal 3) Penundaan keberangkatan kapal 3) Berkoordinasi dengan POLRI melakukm
Gambar 4. Mekanisme Pengawasan kapal Kehrar Pelabuhan.
Mekanisme .pengawasan kapal keluar pelabuhan tersebut bertujuan untuk memastikan setiap k q a l yang akan keluar pelabuhan untuk melakukan operasi penaagkapan ikan telah laik kuyl;kap, karena kapal ikan tersebut secara teknis administratif telah memenuhi syarat untuk melakukan operasi penangkapan ikan.
5.2 Mehaisme Empiris Pengawasan Kapd di P$181lbaa
Aplikasi mekanisme kerja peagawasan kapal ikan di pelabuhan perkman dapat berbeda be& seberapa jauh efelctifitas pewwasan dan seberapa optimal mekanisme kerja tersebut dapat diterapkan di Pelabuhan tertentu sangat ditentukrm dan dipesgasuhi oleh ddcungm sumberdaya, dukungan hukum dan kelernbagaan serta dukuagan partisipasi para Srakehoider terkait di lapanpaa 1). Aplikasi Mekaaisme Pemgawasan kspal di PPN Pekalongan
Aplikasi mekanisme pengawasm kapal di PPN Pekalongan disesuaikan dengan mekanisme pengawasan sebagaimana yang distur dalam SK Dirjen P e r i h a n Nomor 420 Tahun 1994, dan telah disosialisasikan kepada instsnsi terkait dan lembaga
kenelayanan yang eksis di pelabuhan dalarn setiap pertemuan, baik pertemuan formal berupa rapat koordinasi maupun pertemuan non formal lainuya Mekanisme tersebut selanjutnya ditetapkan ddam mratu Surd Keputusan Kepda Pelabuhan Pekalongan, s e b e prosedur baku dalam pelayanan kapal rnasuk dm keluar pelabuhan, dan berlaku bagi seluruh kapal yang beraktifitas di PPN Pekalongan Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa mekanisme tersebut dapat diterima dan diikuti oleh para Nabkoda dan Pemilik Kapal Ikan. Prosedur pengawasan yaog d i m h d di-jelaskan sebagai berikut : a) Prosedur Pengawnsan kapal mas& Pelabuhan (1) Setiap kapal yang masuk ke PPN Pekalongm wajib melapor kedatangan
kapalnya ke Pengawas kapal Ikan dengan membawa dokumen ysng wajib dimiliki setiap kapal penangjcap &an, meliputi : SIP1 atau SPI asli, Salinan IUP #
yang dilegalisir, Log book penangkapan, PPKA aali ( untuk kapal asing),
(2) Pengawas kapal segera melakukan pemeriksaan kapal sebelm kegiatan
bongkar ikan dilaksanakan. pemeriksaan kapal ikan yang dimaksud adalah: (1) Pemeriksaan Dokumen, dan (2) Pemeriksaan Kapal meliputi : Pemeriksaan Fisik, Pemeriksam Ikan, Pemetiksaan Alat Tangkap, Pemeriksaan Daerah P z w a p a n Ikan dan Pemeriksaan ABK Kapal. Pemeriksaan Dokumen difokuskan pada pemeriksaan keabshan dan masa berlaku dokumen Pemeriksaan Kapal b e q a Pemeriksaan Fisik Kapal diokuskan pada kesesuaian atau kecocokan antara spesifikasi dalam dokumen dengan keq~ataan fisik di kapal. Pemeriksaan ikm difokuskan pada jenis dm ukuran ikan yang dominan dikaitkan dengan alat tangkap dan daerah penaqlcapan yang tertera dalm SPZi SIP1 dm log book penmgkapan. Pemeriksaan Alat Tangkap &an difokuskan pada spesifikasi dan ukuran alat tang@ antara yang tertera dalam IJIN dengan kenyataan fisik di kapal. Pemeriksaan Daerah Penangkapan difokuskan pada kesesiaian antara yang tertera &lam gin dengan pang tercatat dalam log book penangkapan dikaitkan dengan jenis dan ukuran yang dominan di atas kapal. Sedmg pemeriksaan ABK difokuskan pada daftar ABK denA
. di atas kapal, karena kapal ikan asing jarang sekali masuk ke PPN
Pekalongan (3) Hasil pemeriksaan dicatat dalam jurnal pernerihaan kapal rnasuk, sebagai *
bahan pemeriksaan pada saat kapal akan keluar pelabuhaa
(4) Dalam ha1 diternukaa nrlsnya p e l a g p m , Pengawas mernberikan teguran
lisan atau tettulis. Pemerhatm kapal di PPN Pekaloagan dilalarkaa dengan cam uji petik tenrtama terhadap kapal pendataug atau kapal yang pada pmeriksaan trip sebelumnya
b). Prosedur Pengawasan kapal Kehw Pelabahan
1) Setiap Kapal ikan yang akan keluar pelabuhm unbk melakukm operasi
penangkapan &an, wajib lapor ke Pengawas Kapal &an d e w membawa dokumen kapal ikan yang wajib dimiliki oleh kapal i h yaag akEm melaladcan operasi peuan&apm ikan, berupa : SIP1 atai SPI asli, Salinan nTP yang diligdisir, PPKA bagi kapal asing, Lee, book penangkapan, Lembar laik tang@ operasional, surat ijin berlayar disamping Pas kapal dan swat ukur kapal. 2) Pengawas Kapal melakukan penleriksaan dokumen untuk memastikan bahwa
kapal ikan telah dilengkapi dengan dokumen perijinan yang sah dan berlaku 3) Pengawas kapal nlelakukan pemeriksaan kapal u11tuk memastikan kecocokan
antara spesifikasi ymg ada di dokumen dengan spesifikasi ymg ada di atas kapal,
termasuk pemeriksaan ABK, pemeriksaan daerah penangkapan dan pemeriksaan
alat tangkap ikan. 4) Pengawas kapal lkan memberih rekomendasi hasil pengawasan berupa Lembar
Laik Tangkap Operasional (UTO) dan digmakan sebagai dasar bagi Syahbandar untuk menerbitkan Swat Ijin Berlayar (SIB) bagi kapal ikan yang bersangkutan. 5) Pengawas Kapal memberikan Log Book penan&apan mtuk diisi secara beuar
oleh Nahkoda kapal selama proses penaa;gkapan ikan di daerah peaqkapan,
selanjutnya wajib diserahkan kepada Pengawas Kapal ikan pada saat kapal masuk pelabuhan. 6) Dalarn ha1 ditemukan adanya bukti awal telah terjadi pelanggaran perilcanan, maka
Pengawas melakukan tindakan berupa : T e e lisan, tepran tertulis dan yaag terberat adalah penmdaan keberangkaCaa kapal. S e w tindakan penyidikan belum dapat dilakukan oleh Pengawas Kspal Ikan, karena tindakan ini wemerlukan dukungan Kepala Pelaiiuhan dalam benbuk Surat Perintah Penyidikan, Swat perintah dari Pimpinan Satminkal dalam h d ini Kepala PPN Pekalongan belum pemah dikeluarkmJuxena berbagai pertimbaa,gaq Terutama karma lemahnya d u k u q p moral dan material dari Direktorat J m d d Perikanan
Tangkap dan Direlrtorat Pengawasan dan Perlindungan SumberdayaPerikanan.
Intensitas pelaksanaan pemeriksaaa kapal keluar pelabuhan sangat dipengaruhi oleh hasil pemeriksaan pada saat kapal tersebut masuk pelabuhan yang telah dicatat dalarn jurnal pemeriksaan kapal masuk pelabuhan, bila haail pemeriksaan pada sad
kapal masuk tidak ditemukan pelanggamn, maka pemeriksaan pa& saat kapal akan keluar pelabuhan relatif omgkat, yaitu pada pemeriksaan d o h e n dm pemeriksaan
kapal seperlurrya
2). Prosedur Pengawasan Kapal Iban di PPI Muara Angke Jakarta.
Aplikasi mekanisme pengawasau kapal ikan di PPI Muara Angke belum dapat dilaksanakan sesuai mekanisme normatif Mekanisme pengawasan k q a l di PPI Muara Angke dilaksanakan sebagai berikut :
a). Prosednr Pengawasan lbpal Masak PelabllBan
1) Setiap kapal ikan yang masuk pelabuhan wajib melapodcan kedatangian
kapalnya ke Karntib Pelabuhan clan diterima oleh p e w Kamtib. yang
berfimgsi sebagai Pengawas Kapal &an, dengan membawa dokumen kapal. 2) Petugaa melakukan pemeriksaan dokumen kapal d e q p f o b : SPI asli, Salinan lUP yang dilegalisir lintuk memastikan bahwa kapal tersebut telah dilengkapi
d e w dokumen peri-iinan yang diterbitkan oleh Dirjen Perikanm Tmgkq atau Kepala Dinas Perikanan Propinsi. Pemeriksaan dokumen belm dildengan memperhatih ciri-ciri dokumen dan tatacara pemeriksaan dokumen
dikaitkan dengan spesifikasi dari masing-masing alat taogkap sebagaimana ditetqkan dalam SK Dirjen Perikman tentang Spesifikasi Alat Tangkap l h 3) P e l u p mencatat spesifikasi kapal, alat tangkap ikan dan daerah penangkqan
serta masa berlakunya SPI dan IUP yang tertera dalam d o h e n kedalam buku Jurnal kapal masuk pelabuhan sebagai bahan lapom secara berkala 4) Dalarn ha1 ditemukan pelangaran, petugas melakukm tindakan berupa : tegut-an
lism dm te-
tertulis.
Prosedur pengawaaan kapal tersebut tidak tertuang dalam suatu ketentuan tertulis sebagai prosedur bakq namun berlaku sebagai suatu kebiasaan Prosedur pengawasan kapal ikan pada saat kapal ikm akan keluar pelabuhan belum dilaksanakan atau kapal ymg &an keluar tidak h m s melapor ke Pengawas kapal ikan dan
sepenuhnya " dititipkm" kepada Syahbmdar PPI Muara w e .
Selanjutnya untuk melihat bagaimma melcenisme empiria p m p w s a n kapal
masuk di PPN Pekalon-gm dan PPI Muara An&e dapat dilihat pada Tabel 12. Tabel.12 Mekanisme Eqiris Pengawasan Kapal Masuk Pdabuhan
No
1 Kegiatan
I
PPN Pekalongan
I
I I
PPI Muara Angke
ya ( seluruh kapal) I ya ( seluruh kapal) ya ( sesuai pedoman ) ya ( tanpa pedoman) Pemeriksaan Fisik di kapal * Pemerhaan ikan tidak ya ( Uji petik ) * Pemerikaan Alat Tangkap ) * Pemeribaan slat banhl penwgkapan * Pemeriksaan ABK 4. ] Pemberian rekomendasi bongkar tidak tidak 5. Tindakan !anjutan bila ditemukan adanya pelangym perikanan : * Teguran lisw dan tertulis tidak Ya * Penundaan pembongkaran ikan tidak Ya * Tindakan penyidikan tidak tidak Sutnber data : Laporan Bulanan Penpawas PPN Pekalongm. dm hasil Pengamatan di Lapangan, 3,002.
!I
I
Tabel 13. Mekarrisme Empiris Pengawasan Kapal Kelnar Pelabahan
I No 1 Kagiatan I 1.
1 2.
PPN Pekalongan
I
! Menerima lapom kebemngkatan k q a l I
ya
I
I
va
i Perneribaan dokumen
/I
I
PPIMuara Angke tidak tidak
Pmeriksaan Fisik di kspal * Psmeriksaan Grik alat tangkap. tidak 1 I * Paeriksaan alat bantu pencqkqan tidak tidak i * Pemeriksaan ABK I * Pemberian rekomendai kapal keluar / 4. tidak ya 5. Tindakan laniutan bila ditemukan i ndanya pelaqq&an perikanan : I * T~egurar!lisan dan teitulis tidak Ya * Penundaan kebemskatan kapal Ya tidak * Tindakan peoyidikan tidak tidak Surnber : Laporan bulanan Pengawas Kapal Ikan di PPN Pekalongan dan pengamatan di lapangan, 2002. 3.
/
1
II
I
II
1
I
I
Dari data diatas d a p t dilihat bahwa sebagian besar mekanisme pengmasan kapd &an secara ernpiris di PPN Pekalongan telah sesuai dengan mekanisme normatif
76
. -.
sebqpimma dietur dalam pedoman pengawaaan kapal ikaa Pemeriksm kapal pada saat kapal masuk dilakukan secerra uji petik deqgan prioritas kapal pendatang atau
kapal ymg pada pemeriksaaa sebelumqa pemah ditemukan pelanggmm, sedan$ pemeriksaan kapal terhadap kapal yang berpaqkdan tetap di PPN Pekalongan jarang dil-an
d e w pertimbaqgan bahwa selama ini telah terjalin adatya kepercayann
dan partisipasi dalam hal pengawasaa kapal, sehingga tumbuh kesadaran untuk mematuhi berbagai ketentuan yang telah di~epakatitentang pentingnya pengawaaan
kapal h. Khusus untuk tindakan lebih lanjut bila ditemukan adztnya bukti awal telah terjadi pelaq,gamn perikanan, dalam penelitian belum ditemukan adanya tindakan pene-&an
hukum berupa langkah-Ianan& penyidikan dan penuntutan, tindakan yang
dilakukan terbatas pada tindakan administratif preventif berupa teguran lisan, tertulis dan penundaan operasional kapal ikan ke laut Sedangkan mekanisme ernpiris pengawaaan kapal ikan di PPI Muara &@e baru pada tahap pemeriksaan dokumen pada saat kapal masuk pelabuhan untuk dicatat
dalam jurnal pemeriksaan kapal tnasuk untuk tnendapatkan data tentang identitas kapal dan perijinan yang ditniliki kapd tersebut Mekanisme pemeriksaan kapal keluar pelabuhan belurn dapat dilaksanakan dan sepenuhnya dititipkan pada pihak Syahbandar. Untuk menjawab pertanyaan penelitian apakah den= mekanisme kerja empiris pengawasan kapal ikan di PPN Pekalongan dm PPI Muara Angke dapat mencapai
tujuan pengawasan kapal ikan ?. Melalui wawancara den-pn Sakeholder terkait yaitu Pewwas Kapal &an, Pejabai Pimpinan Pelabuhan, HNSI dan Kelornpok Nelaysn, tentang penilaian mereka tentang mekanisme peqawasan kapal yang diberlakukan di v
pelabuhan d e w pencapaian tujuan pengawasan melalui indikator-indikator pencapaian tujuan pengawasan kapal ikan. Penilaian responden tersebut dapat dilihat
pada Tabel 14 berikut ini. Tabel 14. Penilaian Tingkat Pencapaian Tnjnan Pengawasan Kapal
No Pertanyaan tentang Indikator pencapaian tujuan pengawasan kapal ikan 1. Apakah dalam perneriksaau dokumen @at diketahui bahwa setiap kapal yang diperiksa memiliki dokumen yang lengkq, sah d m mash berlaku 7. 2. Apakah dalam pemeriksaan kapal dapat diketahi bahwa : 1) Setiap kapal ikan menggunakan ~aranakapal, mesin penggerak dan kapasitas palkah sesuai I 1 yam tertera dalam S P I dan SPI-nya ?.
PPN Pekalongan A
PPI Muara w e C
/
I
'1
I I /I
2) Setiap kapal penangkapan menggunakan slat tangkap sesuai jenis, ukuran dan spesifikasi yang tertera dalarn SPY SPI-nya 7.
I
I
Ii I
i
1
3) Setiap kapal rnelakukan penangkapan ikan di daerah penangkapan sesuai yang tertera dalam SPY SPI-nya?.
4) Setiap kapd menggunakan ABK sesuai dengan d a f h ABK yang disetujui Syahbandar ?. ~ & r m ~ a: nA B
: ~an3a.tdapat : Dapat
: Cukup D : Kuran8
C
Berdasarkan penilaian tersebut diatas dapat dilihat bahwa mekanisme empiris pen.3awasan kapal ikan di PPN Pekalongan relatif dapat mencapai tujuan, dari pada di PPI Muara Angke. Dari informasi y q berhasil dilnunpulkan, diperoleh penjelasan bdwa mekanisme empiris pensawasan ikan di PPN Pekalongan pada tahap ini
disebabkan karena adanya persamaan persepsi antara pengawas kapal ikan dengan
Iiepala Pelabuhan selaku pimpinan Satminkal setempat, selanjutnya dilakukan sosialisasi dengan instansi terkait ( POLRI, Syahbandar, Kamtib Pelabuhan dan Penyelenggara pelelangan ikan ) dan lembaga kmelayanan yang eksis di pelabuhan HNSI, Koperasi Mina dm Kelompok-kelompok nelayan ). Sosialisasi dilakukan
dalam setiap pertemuan f o d bempa rapat koordinasi mapun informal pada sad melaksanakm t u g s masing-masing sehingp tercipta sinergi yang saliag mendukmg pelaksanaan tugas-t;llgaspelayman di pelabuhan Untuk memantapkan sinergi y q telah dibaagun, Kepala pelabuhan mengadakan s m a kantor SAMSAT dalam pelayanan
kepada Masyarakaf sehingga tercipta satu kesman antar pebugas t&t
di pelabuhan,
Kondisi yang tercipta ini sangat kondusif untuk memberlakukan kebijakan pengawasan kapal ikan di pelabuhan ini, karma secara kelembagaan Pengawas telah terbanpn dm mendapat duhmgan dari Stakeholder terkait Mekanisrne empiris pengawasan kapal ikan di PPI Muara h g k e sebagian besar belm dapat dilaksanakan sesuai mekanisrne nonnatiwa, Pengawasan masih terbatas pada pemeriksaan dokumen pada saat kapal lapor masuk pelabuhan. selanjutnya dicatat sesuai klasifikasi data ddam dokwnen ymg diserahkan. Tahapan pengawrrsan kapal ikan lebih lanjut belum dilaksanakan, karena kegiatan pengawasan k q a l secara resmi memang belum diberlakukan sebagaimana di PPN Pekalongan dan
Pelabuhan-pelanbuhan perikanan lain di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Dari hasil penelitian kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor :
-
1). P e l a k s a m pengawasan kapal ikan masih
"
dititipkan" pada p e w Kamtib
Pelelan-gin ikan dan belum dilakukan oleh PetuVp88 Pengawas kapal ikan ymg secara khusus ditunjuk untuk melakukan tugas -tugas pengawasan. 2) Belum adanya s m a dan parasaran pengawasan terutama benrpa kantor dan
pelengkapan pengawasan atau kantor SAMSAT. 3) Pelaksanaan penpiwasan dilakukan secara ternporer, p i t u dalarn bentuk proyek
penqawasan yang dilakukan oleh tim pelaksana selama masa proyek. *_
4). Belum adanya ketentuad instruksi dari pimpinan pelabuhan atau kepala Satminkal
untuk memberlakukan kebijakan peqipwasan kapal ikan di pelabuhan 5) Kapal ikan yang masuk PPI Muara Angke relatif hiterogen, baik dari tonase, asal
kapal dan alat hglcapnya, sedang di PPN Pekalongan relatif homogen. 6). Belum adanya an-
rutine yang tersedia untuk melaksanakan pengawasan
kapal ikan, baik untuk honor pengawas ataupun untuk pengadam Log book penga\vasan.
7). Belum dilaksanakamya sosialisasi pelaksanaan pengawasan kapal y a q melibatkan itlstansi terkait dm lemb%a kenelajman yang eksis di pelabuhan.
5.3. Dukungan Dalam Pdaksanaan PengawasanKapal Wan
Pelaksanaan pengawasan kapal ikan di pelabuhan perikanan mutlak memerlukan behagai dulnmgan yan3 diperlukan untuk didayapnakan dalarn mencapai tujuan dan sasaran pengawasan kapal ikan sebagaimana yang ditetapkan dalam peratutan I
perundanp ymg mendasari pemberlakuarmya Ddcmgm tersebut adalah dukunp
sumberdaya, dukunpn hulcm dan kelembapan serta ddmgm partisipasi para
5.3.1. Dukungan Sumberdaya
Duluqan sumberdaya terdiri atas Aparatur Pengawas Kapal &an, Biaya,
Sarana penpwasan dm Waktu peqawasan di dua pelabuhan dapat dilihat pada Tabel 15. beriut ini :
Tabei 15. Dukungan Sumberdaya
I No. j 1. II t 2.
I Jmis snmbadaya
I PPN Pekalongan
( PPI Muam Angke
Aparatur Pengawas
1I * Kuantiitas I * Kudi t a s
7(33w
48
PPNS selufilhaya
Bukan PPNS I
I I
I Biaya Rutine Pelaksanaan I I * Honor Penwwas
Rp 700.000,-/ buian
tidak ada
I I
I
Rp 1.000.000,-1 bulan
tidak ada
3 Set 1 Set 2 Unit 1 Set 1 Unit Monitoring dan ControI1ing
1 Set (Kantor Kamtib) tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada Monitoring
I * Biaya Koordinmi d m
!
I
penV@aanLogBook
I
II
*PdoSSB
I * Alat bantu pengawasan
I I
1
! * Kapal motor
I
4. I
i I
I
i I
( Metode I
1
5.
I
I
/ WaktuPengxwasan
1 24 jam
I * Pnnbagian r e p I
1
I
I
1
Sumber data : Hasil Pengamatan di lapangan,2002
Dmi data tersebut diatas dapat dilihat bahwa dukungan munberdaya yang disediakan untuk didayagunakan dalam melaksanakan pengawasan kapal ikan di PPN
I
Pekalongm relatif lebih tersedia dari pada di PPI Muara w e e Perbedaan dulamgan sumberdaya tersebut terbukti sangit mempengaruhi kinerja dan efektifitas pelakspengawasan kapal ikan
Dukungan rmmberdaya yang paling berpengaruh adalah mrmberdaya Aparahrr Pengawas yang bertugas, Aparatur Pengawas kapal ikan di PPN Pekalongan ditunjuk melalui Surat Keputusan Dirjen Perikanan dan ditindaklanjuti deagan SK Kepala Pelabuhan, selutuhnya telah mengikuti pelatihan Pengawas Kapal ikan dan telah berstatus PPNS Perikanan Aparatur Pengawas kapal ikan p g berbugas di PPI Muara h g k e Jakarta Utara dirangkap atau dilaksanakan oleh P e w KAMTIB pelelangan
ikan dan hmya sebagian yang pernah mencqikuti pelatihan pengawasan kapal ikan tetapi seluruhnya belutn berstatus PPNS Perikanan. Dukungan sumberdaya yang tak kalah pentinpya adalah sumberdana atau biaya pelaksanaan, di PPN Pekalongan biaya pelaksanaan pengawasan kapal ?;tan dianggarkan secara rutine setiap bulan oleh UPT Pelabuhan untuk honor Pengawas d m pengadaan log book penanskapan, sedang di PPI Muara A@e tidak, ketersediaan biaya ini ternyata marnpu menurnbuhkan motivasi
para Pengawas lmtuk melaksanakan tugas dan k g s i r y a lebih efektif
Dukungan l
h dan kelembagaan mutlak diperlukan dalam mengefektifkan
pelaksanaan pengawasan kapal ikan di pelabuhan perikanan, dari hasil penelitian diperoleh data tentang dukungan hukurn dan kelembagaan d a m pelaksanaan palpwasan kapal ikaii , sesuai Tabel 16. berikut ini :
Tabel 16. DukuqanHnknm dan Kelembagaan Pengatwasan Kapal lkan I
I No 1 Bentuk Dukungan
I
11. I I I
PPN
PPI
Pekalongan
Mnara Angke
~ ~ u k ~ ~ a ~ a l a a . I * Instruksi! P e q a n dari Satminkal lnstruksi tertulis * Surat Ed- Pelaksanaan P e n p a s a n Edarw tertulis
Insinhi lisan belum ada
1
I II
I*
1 I I I I
kapal ikan dati Kepala Pelabuhan Keputuaan Kepala Pelabuhan teHasil Rapat Prosedur Pelay~nanKapal Masuk dan Koordinasi Keluar Pelabuhan *Kesepakatan bersama antara Hasil Rapat Syahbandar d e w WAS= tentang koordinasi rekomencbsi laik hgkap i t clan Pengawas Kapai Ikan * Kesepakstsn bersrrma antam Pengelola Hasil Rapat pelelangan ikan denga WASKI tentan8 koordinasi rekomendasi bongkar &an 1 * iXhnUupan POLRI secara operasional Siap di Lapangan i Dukungan Kdombagaan I * Sosialisasi Pelaksanam pengawasan Ya I kapal ikan dengin instansi terkait dan I lembapa kenelayauan sertaNahkoda dan Pemilik kapal di pelabuhan. * Dibehas secara khusus dalm setiap I pertemuan dan rapat koordinasi den-I instansi dm letnbaga terkait di pelabuhan I * Pederian kewenangan mengeluarkan rekomendasi bongkar ikan dan Lembar Laik Tan,&ap i3perasional ( LLTO) kepada Pengawas kapal ikan * Pemberian kewenangan melakukan cek Ya I fisik terhacfap kapal ikan ym~s maaj~hrn permohonan ijin baru a t a rnemperpanjans ijin oleh Pepala Dinas Propinsi.
belum ada belum ada
1
1 1 1 I I I I
2. I 1 I
I /
I I I I I I
, 1
I 1 I 1
1 I
I
I
) I
1
I
I
I
I / I
1 I / I 1
I I
I I
I I
I
beium ada belum ada
1
Tidak
Tidak
tidak
tidak
Dari data diatas dapat dilihat bahwa pelakaanaan pengawaaan kapal ikEm di PPN Pekalongan telah mendapat dukmgan secara hukum dari kepala satminkal setempat dalam hal ini Kepala Pelabuhaa dan Kepala Dinas Propimi dan Kodya dalam bentuk :(1) Indruksi sebagai tindak lmjut dari Kepulusm DirekW Jenderal Perikanan tenhog pelaksanaan pengawman kapal ikan di pelabuhan-pelabuhan perikanan, (2) Surat edaran kepada para Nahkoda dan Pemilik kapal tentang Pelaksanaan Pengawasan
Kapal Ikan di Pelabuhan, dan (3) Keputusan Kepala Pelabuhan tentang Prosedur Pelayrman Kapal Masuk dm Keluar Pelabuhan. Sedang duklmgan kelembapm Pengawm Kapal Ikan berupa : (1) Kegiatan sosialisasi pelaksanaan pengawasan kapal ikan di pelabuhan dengan iflgtansi terkait dan lernbaga kenelayanan yang eksis di pelabuhan, (2) Dibahas dm dievaluasi dalam rapat koordinasi secara berkala, (3) Pemberian kewenangan untuk menerbitkan
rekomendasi ijin bongkar dan laik tangkap sebagai out put peljgawasan. d m (4) Pemberian kewenangan melakukan cek fisik tehadap kapal yang akan mengajukan permohonan ijin penangkapan ikan.
Dukunukunm hukum dan kelembagaan sebagaimma yan3 diberikan dalam pelaksanaan pengawasan kapal ikan di PPN Pekalongan tersebut belum diberikan di PPI Muara An&e. Dari hasi! penelitian diperoleh penjelasan bahwa kegiatan
pengawasan knpal ikan di PPI Muara A&e yang dikelola Pemda Propinsi DKI ini belum merupakan kegiatan prioritas karena sebagian besar kapal yang berpangkalan di pelabuhan ini berukuran relatif kecil d e w ijin penangkapan dari Pemda Pengaww .
I
kapal ikan dilskukan secara temporer dalam bentuk proyek pengawasan Kapal Ikan.
5.3.3
DdamgmPattisipasi Para Stakeholder Terkeft dl Pelabnhaa
Partisipasi psra Stakeholder adalah keikutsertaan para stakeholder terkait dalam kegahan pesqpwasan kapal ikan sesuai kapasitas dan fimgsinya masing-masing
Munculnya partisipasi umurnnya didahului oleh persepsi dan sikapnya terhadap suatu obyek, namun tidak tertutup kemungkinan seseoraag yang mempunyai pmepsi yeog
baik ternyata tidak dapat berpartisipasi dalam suatu obyek, ha1 ini disebabkan oleh t i p ha1 yaitu ketidak m a q u a y ketidakmauan dan kondisi l~ngkunganyang tidak n~enunjarg.
Kemauan bersurnber dari motivasi diri, baik dari dalam diri (intrinsik) dan dari luar dirinya atau l i - m
( eksb-insik), sedang kemampuan diperoleh dari dari
penpiaman hidup yang membangun pengetahurn seseorang tentang suatu obyek, selimjutnya kondisi lingkungan yang tidak menunjang adalah sruatu kondisi lmgkmpn ( ekoleksosbudhankm) yang tidak menunjaug seseorang lmtuk berpartisipasi dalam s w t u obyek.
Bertitik tolak dari pandangan tersebut dikaitkan dengaa kebijakan pengawasan
kqd ikan, maka lan&d~-langkabyang harus dilakukan adalah : 1) MembanCgun persepsi masyarakat terutama Stakeholder terkait tentmg kebi-iakan
pengawasan kapal ikan, melalui langkah sosialisasi secara tern menerus dengan
denpan berbspai bentuk dm kesempatan dengan tujuan menjelaskan maksud dm hjuan serta manfaatnya bagi masyau-akatsaat ini dan yang akan datang dalam rangka
menjaga kelestarian sumberdayaperikanan dan l i n g k u n ~ 2 ) Membangun kernwan para stakeholder terutama yang berkaitan langsung dalam
pelaksanaan kebijakan pengawasan kapal ikan dengin cara menumbuhkan motivasi sesuai kebutuharmya contoh Kepala Pelabuhan Perikanan kebutuhamya &ah
t e r s e l e q p r q a bdagai kegiatm pelayansn pelabutma yang iancar, tertib dan terkendali, kebutuhan itu dapat dipenuhi bila pengawasan kapal ikan dilaksanakan secara efektif'dan efisien. 3) Membangun kernampwin para Stakeholder agar dapat mengekspresikan kemammya
dalam bentuk partisipasi aktif: dilalollcen d e w cara penjelasaa tentaq teknis
penpwasan kapal, pitu pemeriksam dokumen dan fisik kapal dan tentang bentuk partisipasi dm cara berpartisipasi. 4). Membanp kondisi linglcungan yang kondusif agar para Stakeholder terdorong
untuk partisipasi aktif dalam pengawasan kapal ikan, kondisi llngkungan yamg
dimaksud antara lain kondisi kelembagaan, pmngkat hukum, dukungan sumberdaya ( Aparatur Peneawas profesional, biaya tersedia memadai, sarana memadai dan
waktunya penuh ). contoh Pelaksanaan kebijakan pengawasan kapal ikan di Pelabuhan Benoa Bali dapat berfUngsi s e c m efektif dan mampu menarik partisipasi para Stakeholder terkait adalah diawali dengan tersedianya Apamtw pengawas yang cakap, dukungan Kepala Pelabuhan Benoa dan dukungan Kepala Dinas Perikanan Propinsi Bali yang memadai, merupakan motor penggemk proses kelembapm WASKI, tersedimya landasan hukum operasional dan sumberdaya pelaksanaan WASKI di pelabuhan ini, sehingga stakeholder terkait lainnya yaitu Syahbandar. P O W dan lembaga kenelayanan yang eksis di pelabuhan terdorong aktif berpartisipasi dalam pelaksanm pengawasan kapal di Pelabuhan Benoa Bali. D&mpn
partisipasi para Bakeholder di pelabuhan smgat menentukan
efektivitas pelaksanaan pengawasan kapal ikan di pelabuhan, dan pada giliranuya akan
menumbuhkm partisipasi masyarakat secara lebih luas. Selanjllbnya agar partisipasi be&@
elemen masyarakat tersebut dapat tefsalur secara proporsional perlu
diciptakan suatu sistem partisipasi masyarakat yang terpola dan terlembaga sehingga partisipasinya semakin berarti dan berkwalitas. Sistem partisipasi maqamlcat dalam pewwasan kapal ikan yang telah dilernbagakan dikenal dengan nama SISWASMAS kepanjmgm dari Sistem Penpwasan Masyarakat Dukungan partisipasi Weholder dalam pelaksanaan pengawasan kapal ikan di PPN Pekalongan dan PPI M u m Angke dapat dilihat dari Tabel 17,.i-
Tabel 17. Partisipasi Stakehdder dalam Pengawasan &pal Ikan I I
No
Dimensi
1.
Dukunpn Dinas Propinsi dan Kodya kepada Pengawas kapal ikan di pelabuhan dalam bentuk : * Pemberian kewenangan melakukan Cek fisik kapal yaw akan mengajukan ijin penangkapan Dukungan Kepala Pelabuhan dalam pelaksanaan pengawasan kapal ikan dalam bentuk : * Pernberian kewenangan menerbitkan rekomendasi bongkar ikan dan laik tangkap ikan. * Pengadaan kantor khusus dan perlengkapanaya * P e n g r h honor secara rutine, bu1an * Pengadaan To,.g Book p e n e a p a n Kesediaan Syahbandar mendukung pengawasan kapal dengan meilerima rekomendasi Lembar Laik Tangkap Operasional (UTO) dari Pengawas kapal sebagai syarat penerbitan Swat Ijin Berlayar Kesediaan Instansi POLRI membantu Pengawas dalam melakukan pemeriksaan di atas kapal. Kesediaan KAMTIB Pelabuhan membantu operasional pengawasan kapal ikan Kesedian lembaga HNSI di pelabuhan mendukung pennawasan kagal dalam bentuk dukun%gan moril. Kesediaan Pemilik kapal dan Nahkoda kapal menerinla dan proses pengawasan kapal ikan, baik dalam tahap pemeriksaan dokumen maupun tahap pemeriksm fisik diatas kapal.
I 2. I
II I
1 I
3.
4.
6.
I
7. 8.
I
I!
PPN
PPI
Pekaloqan
Muara Angke
Ya
Belum
Ya
Belum
Ya
Ya
Belum Belum Belum
Ya
Belurn
Ya
Belum
Ya
Belum
Ya
Belurn
Ya
Belum
Ya
-
Kesediaan Nahkoda meagisi Log book penaagkapan dan menyerabkan ke Pengawas pada saat kapal masuk pelabuhan. Kesediaan Masyambt Nelayan melapor dan I
Belum
Ya
Belum
Ya
Belum
I perikanan di lapangan.
1 11. ( Kesediaan Pemilik kspal dan Nahkoda menerima !I
Ya
dan mematuhi rekomendasi =TO Pengawas kapal 1 -
I ikan sebagai hmil pengawman.
I
Sumber : Hasil pengamatan dan wawancara di lapangan, 2002
Dari data '
I
I
dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi para XtakehoZder
tentang Pelaksanaan pengawasan kapal ikan di h a lokasi penelitian berbeda cukup signifikan, dari penelitian diperoieh penjeiasan bahwa partisipmi Sttakeholder di PPN Pekalongan dapat terbangun atas prakarsa Kepala Pelabuhan dan didulnmg Kepala Dinas Perikanan Propinsi Jawa Tengah dan Kodya Pekalongan serta Instansi terkait yang bertugas di Pelabuhan Syahbandar, POLRI, Koperasi Mim Pengelola TPI dan
W T I B ), sehingga lembaga Nelayan dan Pemilik kapal ikan menerima dan mengikutinya Partisipasi lembaga lain terutarna lembaga sasaran pengawasan yaitu
HNSI dan para Pemilik dan Nahkoda kapal terbangun karena adanya kewenangan Pengawas kapal ikan dalam mernberikan rekomendasi kapal bongkar ikan d m keluar pelabuhan. Partisipasi Stakeholder ( Instansi pemerintah terkait dan lembaga kenelvanan ) dalam pengawasan kapal ikan di PPI Muara Angke belum terbangun sebagaimana di PPN Pekalongan, dari hasil penelitian diperoleh penjelasan bahwa fhktor penyebab yang dominan adalah karena belum terciptanya kesamaan persepsi, sikap dan tindakan dari pemrakma kebijakan dengan pelaksana pengawasan kqal ikan di lapangan
I
tentang pentingaya pelaksannsn peogawaan kapal ikat~di pelabuhan, indilcesi belum terciptanya kesamasn persepsi, sikap dm t i n d a b yaog dimaksud antara lain :
(1) Belum adanya instruksi t d i s dan berkekuatan hukum dari Satminkal untuk melalcsanakan kebijakan pengawasan kapal ikan di PPI M u m Angke (2) Belum terbentuknya lembaga WASKI secara resmi di pelabuhan (3) Belum adanya sarana kantor kfiusua WAS= di pelabuhan
5.4. Sistem Pengawasan Masyarakat ( SISWASMAS)
Salah satu dsmpak posistif dari pelaksanaan kebijakm penpwasan Kapal Ikan
addah tumbulmya partisipasi dari masyarakat, selanjutnya agar partisipasi berbagai elemen masyarakat tersebut @at
tersalur secara proporsional dan terarah perlu
d i b a n p suatu sistem dan lembap sebagai pola dan wadah penyaluran partisipasinya Sistem partisipasi masyarakat d a r n pengawasan kapd ikan dikenal den@ istilah Sistem Prmgawasan Masyarakat ( SISWASMAS), sehingp berbagai bentuk partisipasi masyarakat yang disalurkan dalarn kapasitas sebagai SISWASMAS &an lebih berkwalitas dan memiliki posisi tawar yan8 cukup memadai berhadapan denLp lembaga Pengawas Kapal ikan dan instansi terkait, sehingp lay* diposisikan sebagai partner ienlbaga Peqgawas Kapal Ikan di pelabuhm perikanan. Len~bagaSiswasmas ymg efektif dapat beiperan ganda, peltma sebagai
lembaga pemberi masukan atau dukungan daiam pengawasan Kapal ikan sehinga hasil
atau keluarannya baik dan kedua sebagai lernbaga yang mengawasai kinerja Pengawas kapal Ikan ddam proses pengawasan sehincgpkinerja Pengawasqa baik.
kmb-
Siswasmas seb@ lernb-
kebijakan penga-an
swadaya m a s y d dalam pelaksanaaa
kapal ikan dibentuk d e n p stdtur organisasi kernasyardcatan
pada umumnya yang dipimpin oleh seorang ketua atau kosrdinator d e w dibantu oleh sekretmis dm beberapa Kgrala Biro sesuai dengan kebutuhawya Agar dapat berperan secara aktif Pemerintah perlu menyedim faailitas yang diperlukan oleh Siawasmas. 5.5. Efekti-
Pdaksanaan Pengmasan Kapal IBan
EfeMtas dalam penelitian ini adaiah pen&uran dalam arti tercapainya sasaran dan tujuau yam telah ditentukan, artinya bila sasaran atau tujuan terlah tercapai
sebagainkana ditentukan ddam perencanaan sebelumnya adalah efektif
Dikaitkan
d e n p masaiah penelitian. maka pengukwm efektifitas pencapaim tujuan atau sasaran pengawasan kapal ikan di PPN Pekalongar~dan PPI Muara Angke Jakarta Utara dapat
dilihat pada Tabel 18. Tabel 18. Pengukuran Efektifitas Pelaksanaan Pengawasan Kapal
i No / Indikator Pengnkurnn 1. 2.
3.
4.
5.
I 1 6. I
PPN Pekalongan Perneriksaan Dokumen terhadap seluruh Ya kapal yang masuk dan keluar pelabuhan ( seluruh kapal) Pemeriksaan Fisik di atas kapal terhadap ya ( Uji Petik ) selllruh kapal Tindakan lanjutan bila ditemukan bukti awal adanya pelanggaran * Tegoran L i s d tertulis Ya Ya * Pen~mdaankeberangkatan kcnpal * Penyidikan Tidak Ya Keterlibatatd Peranan Pewwas kapal d a l m menerbitkan LLTO sebagai syarat penerbitan STB dari Syahbandar. Ya Keterlibatad Peranan Pengawas dalarn sebagai Petugas Cek Fisik Kapal dalarn proses penerbitan perijinan dari Dinas Propinsi dan Ditjen Perikanan Tangkap Laporan pelaksanaan pengawasan kapal Ya s e c m berkala
PPI Muara Angke Ya ( sebagian ) tidak
Tidak Tidak Tidak Tidak Ti&
Tidak
I
Itdaitd.lsn p&wa&hpd
I
Sumber : Hasil peqpmbn dan wmmcara di l a p q p q 2002
I
I
4 3-
Dari dr$a
dapat dilihat bahwa deri tujuh t o l d ulrul efeWtas
Pelalcsanaan peqawasan kapal &an, p q p m a m kapal di PPN Pekalonganr s e b e a n besar m e m d aecara kuaatitas scdaag secara W i t a s perlu penelitian lebih laajut, sedang di PPI Muma An&
Jalcarta Utsra hanya salu laeteria yaitu pemerilcsaan
dokumen W t i k tolak dmi data teraebut dqat di-
seamtam bahwa tin@&
efektifitas pelaksamum penpmsan di PPN Pekaloqssn lebih t&gi dari pada di PPI Muara Angke.
5.6. Pengmasan V a l Sebqai Pencegahan Pekggaran Lain
Pengawasan Kapal Ikan di Pelabuhan disarnping berfimgsi melaladcan pencegahan terhadap pelmgpmn p e d m m ternyata juga mmpu me?llmgkal pelterjadinya beberapapelaoggsran lain yimg r n e y p m b n saranaKapal Ikan, seperti :
1). Penyelundupan atau penyalabgmm subsidi BBM. Penyelundupan BBM dapat dicegah dan diketahui melalui pengasmuan Kapd &an dengan cara me!akukan d i s i s antera jlmolah BBM ycmg dibawa pada saat Kap$ k e l w pelabuhan
dengan jlrmlah pada sast maauk pelabuhau dikaitkan dengan lemanya operasi dan log book penaagkapan.
2). Penyelundupan barang b
m perompslnm, pencurian harta lreaum di Iaut dan
p e l q g p a n lain yaqg meoggrmakan sarana Kapal Ilcan &pat dicegah dslam peogawasan Kapal lkan melalui pemerikaaaa dolmen dan pem&aan secara fisik diatas Kapal.
Kapal
P e l a k s kebijakan ~ pmgawasrm Kapal b clapat b d b g s i eebagai pendorong terwujudnya pengelolaan wilayah pesisir dan 1-
secara terpadu, hal ini dapat
1). l'hjuan kebijakan peqpwamm Kapal ikan adalah agar pamgkapm dan
pensaoglartan ilcan d i l a k s d sesvai peraturan penmdangm y a q berlaku gum menjamin kelestarian sumberdaya, baik eumberdayapdcamn dan l~nglamgarmya yang mempunyai keterkaitm secara ekologis. Rueaknya sumbdayayang satu akan
berpengmh twhadap ~umbedayayaoglain.
berbagai sektor yang t a t , meliputi sektor Perilcanan dan Kelauhm, Sektor Pertrubungam laut, sektor Keamrnran laut, sektor Huhm, sektor Kepolisian, sektor Keimigrasian dan lain-lain baik secm-a h o r i e d ( pada tiq&&m tertmtu ) yaitu
tm&atan ) yaitu rmtar tiqgkah p a m h t a b dan Lembaga mis-
p a t deogan
propinsi, Kabupaten, Kecamatan dan tiogkat Deea
3). Salah satu keluarrm kebijakan pqpwasan m a 1 Ikan adalah banqsa data dan informasi t
e kondisi berbagai d e r d a y a pesisir dan lauta~. Data dam
idormasi tersebut dapat dilihat dari berbagai sudut pan-
keilmuan, meliputi
ilmu ekonomi, ekologi, teknik, hukum, eoeial dan lain-lain yang relerrln. 4). Pelaksanaan kebijakan pengawasan Kapal lkan mutlak rnemerlthi~keterpaduan
satu a h m e m p m kebijakan di pelabuhan lain, bal ini bedmitan demp sifht
Kapal Perilcsnan ymg bergerak dari wilayah satu ke wilyah laie 5). Pelaksanaan kebijakan peqgawasan Kapd ikm jap m e n d q partisipasi para
Stakeholder te&ait, baik stakeholder yaprg t e h i t d q p kepenttogan pampaiam bujuan pengasmaan Kapal atau, maupm sbbholder yang tetlkait d q p
kepenthgan sebagai kelompok sasaran peng;awasmKapal.
