LAPORAN HASIL KAIIAN PENAIHAN KELEMB AGAAN BIR OKRA SI PEMERINI-AIT:
(studl Kasus Bidang pendidikan Dan Kesehatqn)
STAF AHLI MENTERI NEGARA PPIVBIDANG HUKUM DAN REFORMASI BIROKRASI
Acc. No. Class Checked :
KEMENTERIAN NEGARA PPN/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2006
DAFTAR ISI Halaman
BAB I
BAB II
BAB III
Kata Pengantar
i
PENDAHULUAN
1
1 .1 . L a ta r B e l a kang
1
I.2 PermasalahanPokok.
8
1 . 3 .T u j u a n . . . .
10
1.4. Ruang Lingkup
11
1 .5 . Me to d o l o g i .
11
1 .6 . H a si l Y a n g D ihar apkan....
1)
1.7. Waktu Pelaksanaan.
t2
KERANGI{A TEORI KELEMBAGAAN BIROKRASI PEMERINTAH
1 ,/l r-t
2. I. Pengertian Kelembagaan..
74
2,2, Pengertian Birokrasi
I6
2.3. Pengertian Etika
T9
2.4. Profesionalimedi dalam Birokrasi
24
2.5. Manajemen Kinerja
34
2.6. Penataan Kelembagaan Birokrasi Pemerintah ...
38
2.7 . Alternatif Strategi Penataan Kelembagaan Pemerintah.
51
GAMBARAN UMUM KONDISI KELEMBAGAAN BIROKRASI PEMERINTAH BIDANG PELAYANAN PENDIDII{AN DAN KESEHATAN . 3.1 Birokrasi Pemerintah dan Otonomi Daerah.
52
3.2 Kelembagaan Bidang Pelayanan Pendidikan.
64
a. Sebelum Otonomi Daerah.
52
64
b. Setelah Otonomi Daerah. 3.3. Kelembagaan Bidang Pelayanan Kesehatan..
BAB IV
7I
a. Sebelum Otonomi Daerah.
7I
b. Setelah Otonomi Daerah,
72
3.4. Kineria Birokrasi Pemerintah ANALISIS PENATAAN KELEMBAGAAN BIROKRASI PEMERINTAH
77
4.I
Kinerja Peiayanan Publik di Pusat dan Daerah
q7
4.2
Persepsi Masyarakat terhadap Kineria Pelayanan Publik Bidang Pendidikan dan Kesehatan
97
4.2.1 Hasil Kunjungan ke Pemerintah Kota Samarinda
105
4.2.2 Hasil Kunjungan ke Pemerintah Kota Bandung
113
4.2.3
Hasil Kunjungan ke Pemerintah Kota. Makassar
9I
I19
4.2,4 Hasil Kunjungan ke Pemerintah Kota Pontianak
124
4.2.5 Hasil Kunjungan ke Pemerintah Kota Palembang
r43
4.3 Analisis Data Kuisioner Kajian Penataan Kelembagaan Birokrasi Pemerintah Khususnya Bidang Pendidikan dan Kesehatan
BAB V
65
151
PENUTUP 5.1 Kesimpulan
r62 r62
5.2 Alternatif Strategi Penataan Kelembagaan Birokrasi Pemerintah Pusat dan Daerah (Pendidikan dan
167
Kesehatan) DAFTAR PUSTAKA
t73
DAFTAR MATRIK Halaman
Matrik 1 Matrlk 2
Perbandingan Waktu Memulai Usaha Di Beberapa Negara. Content of Organized Cb.ange..,
5 28
Matrtk 4
Perbandingan Dimensi Struktur dan Tipe Organisasi... .. Empat Tipe Budaya Organisasi.
44
Matrik 5
PerbedaanKompeten dan Kompetensi ....
B4
Matrik 3
111
31
/
DAFTAR GAMBAR Halaman
Gambar I
Alur Pikir Kajian
13
Gambar 2
Model Taksonomi Ideologi Etika
2t
Gambar 3
Or ganrzational De sign Triangle
29
Gambar 4
Mekanisme Koordinasi : Suatu Kontinum Kompleksitas
30
Gambar 5
Tipe Iklim Kerja Etis
46
Gambar 6
Struktur Organisasi Departemen Pendidikan Nasional Indonesia
69
1V
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang .E
R€Tormasi birokrasi pemerintah merupakan salah satu tuntutan urama untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good.pubtic gouernance), yang dicerminkan dengan kinerja efisien, efektif dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta dapat d.ipertanggungjawabkan. Upaya reformasi birokrasi pada dasarnya merupakan upaya perubahan yang dilakukan secara sadar untuk
memposisikan
birokrasi
agar mampu
menyesuaikan
diri
dengan
dinamika lingkungan
strategis dan mendorong perubahan yang lebih baik dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan. Ironisnya upaya reformasi birokrasi tersebut masih jauh dari yang diharapkan. Birokrasi Indonesia masih diwarnai dengan kinerjanya yang relatif rendah terutama dalam aspek pelayanan publik. Label Indonesia,
tersebut tetapi
bukan
sudah
semata-mata
hanya
stigma
tersebar ke dalarn interaksi
dari
masyarakat
masyarakat
global.
Publikasi-publikasi
hasil kajian ilmiah yang dilakukan oleh beberapa lembaga independen internasionai, seringkali menempatkan Indonesia pada urutan terbawah dalam hal pelayanan publik. Publikasi semacam ini berdampak negatif terhadap pembentukan citra pemerintah. Pada gilirannya langsung atau tidak langsung berdampak negatif terhadap daya tarik investasi dan aktivitas ekonomi di Indonesia. Selama meningkatkan mempengaruhi
ini,
berbagai
kineq'a
upaya
birokrasi
perubahan
telah
pemerintah.
administrasi
kebijakan desentralisasi/otonomi
dilakukan
publik
Salah
pemerintah satu
untuk
kebijakan
di Indonesia,
antara
yang iain
daerah, dimana administrasi publik berubah dari sentralistik menjadi desentralistik, melalui pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Kedua UU tersebut kemudian direvisi menjadi UU 321 2oo4 dan UU 34 /2oo4. Menurut kedua UU tersebut, pemerintah pusat hanya mengelola enam sektor, yaitu politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal dan agama, dan
konsekuensi
Perubahan tersebut memberikan
beberapa bidang lainnya.
di pusat
publik
terhadap perubahan kelembagaan birokrasi dan manajemen dan di daerah.
Namun demikian, perbaikan atau lebih dikenal dengan sebutan reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah
selama ini belum berjalan secara
optimal, tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Kemudian, banyak pihak kondisi
bahwa
menilai
mengkhawatirkan,
pemerintah
birokrasi
yang diindikasikan
telah
menjadi
semakin
antara lain dengan praktik KKN yang
berpindah dari pusat ke daerah. Berbagai kasus korupsi yang terjadi di daerah tentunya
dengan berbagai peraturan
bertentangan
pemberantasan
seperti
Indonesia,
di
korupsi
perundangan
tentang
MPR.RI
TAP
Nomor
XI/MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme; UU No. 28 Tahun
7999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1999 tentang Komisi Pemeriksaan Kekayaan Negara; dan UU Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2O Tahrrrr 2AOl tentang L999 tentang 31 Tahun Nomor Atas Undang-Undang Perubahan Pemberantasan
Tindak
Korupsi;
Pidana
VI/MPR/ 2OOI tentang Etika Kehidupan
serta
MPR
TAP
RI
Berbangsa, TAP MPR
Nomor
RI Nomor
VIII/MPR l2OO1 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan Dan Pencegahan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Selain itu, dan TAP MPR Nomor VI/MPR/ 2OO2 mengamanatkan
kepada Presiden agar "Membangun Kultur
Birokrasi Indonesia Yang Transparan, Aluntabel,
Bersih, Dan Bertanggung-
Serta Menjadi Pelagan Masgarakat, Abdi Negara, Contoh Dan Teladan
jauab
Masgarakaf'. korupsi
Terakhir,
Presiden telah
kepada jajarannya
menginstruksikan
melalui Instruksi
pemberantasan
Presiden Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2OO4 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Di samping menanamkan jiwa korps dan mengamalkan etika bagi Pegawai
itu, untuk
Negeri Sipil, juga telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tah:un 2OO4 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
.J
Namun demikian, adalah tidak bijaksana jika hanya melihat sisi buruk birokrasi
pemerintah
selama ini.
Hal
ini
mengingat
terdapat
beberapa
kemajuan
dalam
kinerja
birokrasi pemerintah, terutama di beberapa pemerintah-daerah yang secara kreatif berupaya menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik (good public gouernance) termasuk dalam pemberian pelayanan publik. Namun demikian, jumrah pemda yang mem'iki komitmen tersebut masih sangat terbatas. selain itu, kineda pemerintah dae?ah tersebut perlu dilihat konsistensinya, misalnya bagaimana menjaga agar kinerja birokrasinya tetap atau bahkan meningkat sekaripun tedadi pergantian pimpinan (Gubernur, Bupati, walikota) dan tidak kembaii buruk seperti semula' Karena itu, dalam beberapa tahun ke depan permasalahan birokrasi dan isu tentang penataan birokrasi pemerintah tetap menjadi hal yang harus diperhatikan. Berbagai permasalahan yang masih melekat dalam birokrasi pemerintah antara iain (1) kelembagaan pemerintah masih berum sepenuhnya berdasarkan prinsip-prinsip organisasi yang efisien dan rasionar, sehingga struktur organisasi kurang proporsio nal, (2r sistem manajemen kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas, kompetensi dan renumerasi yang adil sesuai dengan tanggung jawab dan beban kerja, sebagaimana diamanatkan daram uu No. 43 Tahun rggg rentang pokok_ pokok Kepegawaian; (3) sistem dan prosedur kerja di lingkungan aparatur negara belum efisien, efektif, dan berper'aku hemat; (4) praktek KKN yang belum sepenuhnya teratasi, (5) pelayanan publik belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat, (6) masih terabaikannya nilai-nilai etika dan budaya kerja dalam birokrasi sehingga melemahkan disiplin kerja, etos kerja, dan produktivitas kerja. Dari
berbagai permasalahan
tersebut
di atas masalah kelembagaan memerlukan penataan dan perhatian serius dari pemerintah utamanya pada Kabinet Indonesia Bersatu. Kebijakan pemerintah. tentang pemberian otonomi daerah, tidak serta merta dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, padahal kebijakan otonomi bertujuan untuk lebih mendekatkan pemerintah dengan masyarakat sehingga perayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan. birokrasi
pemerintah
Sebagaicontoh,padatahun2oo2,upayapemulihanekonomibelum indikasinya terlihat menunjukkan lieberhasilan yang cukup mengembirakan, dan investasi, tingginya tingkat dari rend.ahnya tingkat pertumbuhan ekonomi ke negara tetangga karena penggangguran, beberapa investor besar pindah
usaha
dalam
berbagai
bentuk
perizinan
Terjadinya
tumpang
tindih
pemerintah provinsi dan pemerintah kewenangan antara pemerintah pusat, UU Nomor 22 tahiun lggg kabupaten/kota, adalah akibat dari (a) pemahaman Tahun 2004 yang berbeda-beda' yang kemudian direvisi dengan uU Nomor 32 (b)terjadinyapraktekpelaksanaankebijakanyangtidakkonsisten,(c) pelaksanaan' (d) kurangnya kurangnya penjabaran ke dalam peraturan serta antar pemerintah Daerah' koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah minat investasi di daerah' dan (e) pelayanan publik yang tidak mendukung yang paling pelayanan publik khususnya perijinan' merupakan ukuran mud.ahuntukmelihatsejauhmanakinerjapemerintahdalammelaksanakan kinerja pelayanan publik dapat fungsi-fungsinya. Ketidakpuasan terhad.ap berhubungan dengan birokrasi dilihat dari keengganan masyarakat untuk d'engan birokrasi pemerintah pemerintah atau keengganan untuk bersentuhan apabila menghadaPi urusan ,,high cost, ketika berhubungan d.engan birokrasi pemerintah Kondisi-kondisi seperti ini menjad.i suatu keniscayaan yang terpaksa diterima. tingkat organisasi publik sebagian besar ditemui pada hampir keseluruhan Fenomen a
yangmemberikanpelayanan.Sebagaiperbandingan,matrikdibawahini lain di dunia di mana menampilkan posisi Indonesia di antara negara bidang pelayanan publik' Indonesia berada dalam peringkat terbawah khususnYa Perijinan'
4
I / 3-0 7- 06 f. / agus/kelembagaan/bab- -- .,"..
, "t,r*r*,
Matrik I Perbandingan Waktu Memulai Usaha Di Beberapa Negara Negara
Waktu Untuk Memulai Usaha (Hari|
Australia
2
Singapura
8 11
Hone Kong. China Mongolia Malavsia Thailand China Taiwan. China Philippines Vietnam
20 20 33 47
4B 50 56 56 94 151 198
Papua New Guine
Cambodia Indonesia
Lao PDR
Sumber: Djiman Murdiman Sarosa, Direktur Pengembangan Ekonomt Daerah, Ditjen Bina Peibanguian Daerah, Depdagri 2OO6.
Dalam konteks desentralisasi, pelayanan publik seharusnya menjadi lebih responsif terhadap kepentingan publik, di mana paradigma pelayanan publik beraiih dari pelayanan yang sifatnya sentralistik
ke peiayanan yang lebih
berorientasi kepada kepuasan pelanggan (anstomer-driuen gouerrLment) dengan ciri-ciri: (a) lebih memfokuskan diri pada fungsi pengaturan melalui berbagai kebijakan yang memfasilitasi berkembangnya kondisi kondusif bagi kegiatan pelayanan
kepada
masyarakat,
pemberd ayaan masyarakat
(b)
lebih
memfokuskan
sehingga masyarakat
mempunyai
diri
pada
rasa memiliki
yang tinggi terhadap fasilitas-fasilitas pelayanan yang telah f,ibangun bersama, (c) menerapkan sistem kompetisi dalam hal penyediaan pelayanan publik tertentu sehingga masyarakat
memperoleh pelayanan yang berkualitas, (d)
terfokus pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang berorientasi pada hasil (outcomes) sesuai dengan masukan yang digunakan, mengutamakan
apa
berkepentingan
untuk
yang
diinginkan
memperoleh
oleh
masyarakat,
pendapat
dari
(0
(e) lebih
pemerintah
masyarakat
tentang
pelayanan publik, (g) lebih mengutamakan antisipasi terhadap permasalahan pelayanan,
(h) lebih
mengutamakan
desentralisasi
dalam
pelaksanaan
pelayanan, dan (i) menerapkan sistem pasar dalam memberikan pelayanan.
sifat antara lain: Di lain pihak, pelayanan publik juga memiliki beberapa memiliki (1) memiliki dasa? hukum yangjelas d.alam penyelenggaraannya, 12) wide
stakeholders, (3) memiliki
tujuan
sosial, (4) dituntut
untuk
akuntabel
indicQtors, serta kepada publik, (5) memillki complex and debated performance ( 6 ) s e r i n g ka l i me n j a d i sa sa ra n i supolitik( Mohamad,2oO3) Secara rlmrlm,
permasalah'n
kelembagaan
birokrasi
pemerintah
di
Indonesia, d,itandai oleh beberapa hal seperti: yang terkandung Masih belum d.ipahaminya secara mendalam nilai-nilai yang d.alam Pembukaan uuD 1945 dan Pancasila sebagai landasan (rulEs of the d.igunakan untuk membangun dan menerapkan aturan main games) pelaksanaan birokrasi pemerintah, dan sekaligus diaplikasikannya
.
nilai-nilai
tersebut dalam berbagai pelaksanaan kegiatan pemerintahan
dan pembangunan; di dalam Masih belum dipahaminya dan diaplikasikannya secara serius terkandung di setiap kegiatan birokrasi pemerintah, prinsip-prinsip yang baik di pusat dalam good.pubtic gouen'Lancedi setiap instansi pemerintah kultur maupun di daerah yang mengakibatkan beium terbangunnya prinsip-prinsip organisasi (budaya birokrasi) yang sesuai dengan
.
dimaksud,' tugas pokok' Masih terjadinya tumpang tindihnya dalam hal kedudukan, baik di pusat fungsi dan wewenang antar organisasi/instansi/ pemerintah
.
maupun daerah. ,
pemerintah Masih belum dilaksanakannya tatanan kelembagaan birokrasi yang Indonesia Republik Negara Kesatuan kehidupan dalam kewenangan' merefleksikan posisi dan peran ataupun hak, kewajiban, penyelenggaraan dan tanggung jawab kelembagaan birokrasi dalam negara dan Pembangunan bangsa'
,
pada Masih belum diterapkannya sistem manajemen yang berorientasi lembaga di lembaga negara, kementerian/ kinerja peningkatan pemerintahan;
-07-0 6 f: /tt gus/kel embagaan/bab-I / 3
.,:i.i--r-_--^-.-:.j-:.;,.
Masih *relatif mudahnya"
memblntut
: _:.- :_.
) r_-. -
organisasi/instansi
baru ranpa didasarkan pada hasil evaluasi dan pengkajian (audit organisasi) secara mendalam tentang perlunya pengembangan dan perubahan suatu organisasi (organi-zation d"euelopmentand. change), termasuk dalam rangka mengantisipasi strategisnya.
perubahan-perubahan Karena
itu,
moder
atau
strategg
dinamika fottouts
lingkungan
structure
dalam perubahan organisasi birokrasi pemerintah masih banvak digunakan dibandingkan moder stntcture fouows stretega. pembentukan/
Masih belum dipahami dan dilaksanakannya berbagai berbagai amanat yang ditetapkan melarui Ketetapan MpR RI, peraturan pemerintah dan instruksi presiden yang mengarah pada terwr;judnya tata kepemerintahan yang baik. Kemudian, permasalahan
{Mustopadidjaja birokrasi
AR,
2oo2)
yang mengemuka
juga
mempertegas
dalam rangka
bahwa
penyelenggaraan
negara dan pembangunan dewasa ini di antaranya adalah: (a)
Tatanan
organisasi
dan
manajemen
pemerintah
pusat
yang
belum
mantap; (b)
Desentralisasi yang menyulitkan koordinasi;
(c)
format perangkat pemerintahan di daerah yang duplikatif;
(d)
kompetensi aparatur yang memperihatinkan;
(e)
agenda kebijakan yang tidak efektif dalam menghadapi permasalahan dan tantangan pembangunan bangsa.
dan
Keadaan menjadi bertambah memperihatinkan, apabila diingat kembali penyataan mantan Presiden RI (Ibu Megawati) di mana beliau pernah menyatakan bahwa beliau mewarisi "pemerintahan keranjang sampa1f,; dan semakin menyedihkan, apabila kita cermati. penilaian lembaga-lembaga internasional tentang indikator good gouerrLance di Indonesia yang terlalu rendah, daya saing melemah, kepastian hukum payah, pclayanan publik yang buruk. semua itu mengindikasikan diperrukannya suatu "grend strategg'dalam penataan birokrasi secara sistemik (struktur dan kultur), yang
t3
mempertimbangkan bukan saja keseiuruhan kondisi internal birokrasi tetapi juga permasalahan dan tantangan stratejik yang dihadapkan lingkungannya berupa krisis nasional yang multi dimensional' Berkaitan dengan permasaiahan tersebut, maka dianggap perlu untuk melakukan identifikasi dan evaluasi kebijakan kelembagaan birokrasi pemerintah yang utamanya harus memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 dan Pancasila sebagai landasan pokok penataan kelembagaan birokrasi pemerintah untuk menjamin terbangunnya struktur dan kultur birokrasi pemerintah di pusat, propinsi dan kabupaten/kota yang benar-benar mendukung pencapaian tugas dan fungsi masing-masing secara efektif dan efisien. Dalam rangka itu, hal-hal penting yang perlu diperhatikan adalah pada aspek: tata nilai, budaya, organisasi, manajemen, sistem dan proses kebijakan,
sumber daya rnanusia aparatur,
dan perkembangan teknologi
informasi d.an komunikasi atau lebih dikenal dengan sebutan e-Gouernment. 1.2. Permasalahan Pokok Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2OO4-4OO9 secara tegas menyatakan bahwa perlunya peningkatan kuaiitas penyelengaraan administrasi negara meialui: a.
penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan agar dapat lebih berfungsi secara lebih memadai, efektif, dengan struktur proporsional, ramping, luwes dan responsif'
b.
peningkatan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemeritahan.
c.
penataan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, dan meningkatnya produktivitas kerja PNS.
d.
peningkatan
kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan
berdasarkan Prestasi.
-0 f: /agus/kelembagaan/bab- I / 3 7 06
sistem karier
Studi ini difokuskan pada permasalahan kelembagaan petayanan publik. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2OO4, DIKTUM KEEMPAT, memerintahkan kepada semua pimpinan instansi untuk "meningkatkan jasa ataupun
kualitas pelayanan kepada publik baik dalam bentuk
perijinan dan menghapuskan
pungutan-pungutan
liar dalam
pemberian pelayanan kepada masyarakat". Agar
lebih
terfokus
kelembagaan birokrasi kesehatan utamanya
studi
ini
membahas
mengenai
pada aspek pelayanan di bidang dengan menitikberatkan
permasalahan pendidikan
dan
pada upaya perbaikan yang
lebih rinci pada aspek tata nilai yang mendasarinya, etika, kultur dan struktur organisasi yang dibentuk secara proporsional, manajemen (ketatalaksanaan) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sistem dan proses kebijakan yang lebih mengedepankan kepentingan masyarakat, pengelolaan sumber daya manusia aparatur yang mengarah pada peningkatan kompetensi {an profesionalitas, dan pernanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (eGouernmenfl, serta melihat sejauhmana capaian kinerja organisasi pemerintah yang melaksanakan pelayanan publik biciang pendidikan dan kesehatan. Pemilihan organisasi pemerintah yang melaksanakan pelayanan publik bidang
pendidikan
dan
kesehatan
ini
di
samping
sesuai dengan yang
diamanatkan dalam Pembukaan UUD 7945 dan Pancasila jug. sejalan dengan yang disampaikan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam seminar Reformasi Birokrasi di Medan tanggal 3-4 Mei 2006, bahwa aspek pelayanan pendidikan dan kesehatan telah menjadi salah satu prioritas dalam RKP 2006. Hal ini karena kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan masih rendah. Alasan pemilihan kedua bidang ini, mengingat keduanya merupakan kebutuhan dasar dari seluruh masyarakat yang sampai saat ini dirasakan masih belum mendapatkan
perhatian
serius dari pemerintah.
pelayanan di kedua bidang ini sangat diperlukan kaitannya
dengan
tujuan
untuk
mencerdaskan
Selain itu,
mengingat sangat erat kehidupan
bangsa dan
kesejahteraan ralqrat. Hasil
kajian
menyimpulkan
Direktorat
bahwa
Aparatur
walaupun
Negara
Bappenas
tahun
2O0S
secara umum
pelayanan
publik
telah
mengalami kemajuan daiam arti tingkat kepuasan atas pelayanan tersebut
sudah semakin membaik, namrln di beberapa daerah masih terdapat masalah yang memprihatinkan baik dari segi prasarana maupun sarana, serta kualitas SDM yang membidanginya dan dukungan anggaran yang tidak memadai. Di samping itu, reraard. and. punishmenttidak terlihat dengan jelas penerapannya. Terkait dengan hal tersebut, perlu diidentifikasi dan dievaluasi apakah dengan kebijakan otonomi daerah terdapat perubahan kelembagaan instansi mengenai bidang
pendidikan
dan
kesehatan
yang
berpengaruh
terhadap
kinerja
pelayanan publiknYa. Untuk itu, diperlukan evaluasi peraturan yang mempengaruhi penataan kelembagaan pemerintah seperti PP Nomor 8 Tahun 2OO3 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Penataan kelembagaan birokrasi pemerintah organisasi (struktur) daerah masih terbatas pada upaya restrukturirasi birokrasi
semata dan kurang
memperdulikan
aspek-aspek lainnya seperti
pengembangan budaya organiassi secara konsisten dan berkelanjutan, serta kurang mempertimbangkan perkembangan lingkungan stratejik baik internai maupun
eksternal serta diabaikannya
nilai-nilai
yang mendasarinya yang
berakibat pada masih buruknya citra birokrasi pemerintah hingga saat ini. Kemudian, penataar_ arganisasi pemerintah baik pusat maupun daerah beium sepenuhnya didasarkan pada visi, misi, sasaran' strategi, agenda kebijakan, program, dan kinerja kegiatan yang terencana; serta diarahkan pada terbangunnya birokrasi yang ramping, desentralistik, efisien, efektif, bertanggungjawaban, terbuka, dan aksesif. 1.3. Tujuan a.
Mendapatkan gambaran yang akurat tentang data kelembagaan birokrasi pemerintah di pusal dan daerah di bidang pendidikan dan kesehatan;
b.
Menyusun alternatif rekomendasi kebijakan strategis nasional mengenai penaraan kelembagaan birokrasi di bidang pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan perubahan paradigma birokrasi yang dilayani menjadi yang meiayani masyarakat; serta strategi yang dapat menjamin adanya perubahan perilaku bagi setiap unsur aparatur negara demi tercapainya kelembagaan yang konsisten, produktif, akuntabel dan berkelanjutan
- - f: /agus/keletnbagaan/bab I / 3 0 7 06
1.4. Ruang LingkuP Ruang lingkup kegiatan meliputi antara lain: a.
data yang diperoleh dari hasil survey dan wawancara serta literatur dan perangkat kebijakan, yang berkaitan dengan permasalahan penataan kelembagaan birokrasi pemerintah dan pengumpulan
Melakukan
kinerja
capaian
khususnya
sebelum
kesehatan
bidang
di
diimplementasikannya
sesudah
dan
pendidikan
pelayanan
dan
kebijakan
otonomi daerah. b.
pemetaan
Melakukan
kelembagaan
penataan
dan
evaluasi
birokrasi
kebijakan
mempengaruhi
yang
serta capaian kinerjanya
pemerintah
khususnya di bidang pelayanan pendidikan dan kesehatan sebelum dan sesudah diimplementasikannya kebij akan otonomi daerah. c.
Melakukan
analisis
d.ata
dan
menJrusun
kemudian
rekomendasi
kebijakan. d.
Melakukan
seminar/presentasi/diskusi
mengenai hasil
kajian
sistem
kelembagaan birokrasi pemerintahan'
1.5. Metodologi Metodologi dalam melakukan kajian ini lebih ditekankan pada evaluasi pusat dan kebijakan terhadap penataan kelembagaan birokrasi pemerintah daerah, khususnya dengan kebijakan terhadap Penentuan
berbagai lokasi
di bidang pelayanan pendidikan dan kesehatan sejalan otonomi daerah. Untuk itu, akan dilakukan analisis peraturan
dan
survei ditetapkan
serta
kebijakan
melakukan
survei'
secara sengaja di beberapa instansi
pemerintah pusat dan daerah yang membidangi pendidikan dan kesehatan' yang Kemud.ian akan dilakukan wawancara- dengan beberapa responden kompeten
dengan
mengacu
kepada
instrufren
kuesioner,
dokumentasi
(peraturan perundangan-undangan / kebij akan) terutama menyangkut pelaksanaan penataan kelembagaan birokrasi pemerintah pusat dan daerah' Analisis data dilakukan
secara deskriptif
kualitatif
melalui penyajian
juga tabel-tabel berkenaan dengan variabel penelitian yang diteliti. Selanjutnya studi literatur fiurnal, buku, terbitan lain, dsb) dan akan dilakukan
1l
melakukan focus group discussion (FGD), serta mengundang para narasumber untuk turut memperkaya hasil kajian ini.
1.6. Hasil Yang Diharapkan Tersusunnya konsep kebijakan strategis mengenai penataan kelembagaan birokrasi
pemerintah,
khususnya
di
bidang
pelayanan
pendidikan
kesehatan sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi untuk
dan
terciptanya
tata kepemerintahan yang baik dan berwibawa.
1.7. Waktu Pelaksanaan Kegiatan kajian ini dilaksanakan
pada tahun 2006 dengan dana yang
bersumber dari anggaran Bappenas TA 2O06.
- - -0 f /a gus/kel embagaan/bab | / 3 0 7 6
'l)
,:*v-,e::.lv,1::a--e.ai".:-';:?:1-f:*t:-f:,9P.&--lj
--'ti'i'i
ca
(o y
ri.ii, ..a.i{di'itt''--'-'..f
.i.'''-E J,iEE
:i.
't
o \l
ri
<s tr-
j t 5€'$gEE€ trl
=(It :SE
" "1tt t
g
--
I
..:.t
..4..r.
I-
Q2
?,.
. f.:, "ta'''r.r.r..r.r.r....r.r.r..r-.-r.r.r'l"f
z E^
=g;$sfi
z t{ h
HfrFFHE
J
HS k
l'{
T& H EX )
'-@
F1
#A \.,
l<
co
GO$f
cF
& h
\Z$
(o* Cr '5 0- -o a) Y
F.
FI
G G
u, fit
ft; l--
Il
E I o Y (!
E o
lr
.D
-s':X * FE P
R€EBSE ec0u)YY(/)
hs
=P.x3 €=Eis FEgS3 E*Efrd(s> ()UI
I
r
I
BAB II KERANGKA TEORI KELEMBAGAAN BIROKRASI PEMERINTAH
Z.f . f"ogertian
Kelembagaan
Kelembagaan (fnstitution\ yang dapat juga disebut sebagai pranata adalah sistem norma khusus yang menata suatu rangkaian tindakan berpola guna memenuhi suatu keperluan tertentu dari manusia daiam kehidupan bermasyarakat. Secara sederhana kelembagaan diartikan sebagai seperangkat aturan main (rutes of the games\. Dalam arti luas mencakup struktur organisasi, sumber daya, prinsip, norma' acuan' nilai yang disepakati secara formal' Jumlah
kelembagaan
atau pranata yang mengatur
masyarakat
tergantung pada tingkat kesederhanaan atanr kompleksitas kebudayaan yang tumbuh di dalam masyarakat. Namun untuk lebih memudahkan pemahaman, pranata atam kelembagaan dapat dibagi menjadi delapan golongan (Koentjaraningrat, 1990), yaitu: a.
pranata yang berfungsi
untuk memenuhi keperluan kehidupan
kekerabatan, dise b:uit kinship atau dome stic institution; b.
pranata yang berfungsi
untuk
memenuhi
keperluan
manusia
untuk mata pencaharian hidup, disebut economic institution; c.
pranata yang berfungsi untuk memenuhi keperluan penerangan dan pend.idikan manusia menjadi anggota masyarakat yang berguna, disebut educational instittttion;
d.
pranata
yang
berfungsi
memenuhi
untuk
keperluan
ilmiah
manusia, disebut scientific institution; e.
pranata yang berfungsi
untuk
memenuhi
keperluan
manusia
untuk menghayati rasa keindahannya dan untuk rekreasi, disebut ae sthetic and recre ational instihttion; f.
pranata yang berfungsi
untuk
memenuhi
keperluan
manusla
untuk berhubungan dengan dan berbakti kepada T\rhan, disebut r eligi ous in s titution ;
1A I -
**-____*.**tqffi
i:iF-i-{:fi-4:!.:ji.!.i.,-^-_+.-|f
g.
pranata untuk
yang berfungsi
untuk
memenuhi
mengatur
keperluan
manusia
dan mengelola keseimbangankekuasaan kehidupan masyarakat, disebut p otitical institution; h.
pranata yang berfungsi
dan
untuk
memenuhi keperruan fisik dan kenyamanan hidup manusia, disebu t somatic institution.
Keiembagaan daram masyarakat pada dasarnya memiliki beberapa fungsi yaitu: (a) memberikan pedoman kepada masyarakat, (b) menjaga keutuhan masyarakat, dan (c) memberi pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Dilihat dari sisi keiembagaan di atas, birokrasi adalah organisasi pemerintah sebagai pranata, meriputi keseluruhan aparat pemerintah _ sipil maupun militer - yang merakukan tugas membantu pemerintah dan menerima gaji dari pemerintah karena statusnya itu (Muhaimin, 1980). Sedangkan Thoha eao\ merihat kelembagaan birokrasi sebagai tatanan yang mengandung struktur dan kultur. struktur merupakan susunan da.i suatu tatanan tersebut, dan kultur mengandung nilai (ualues), sistem, dan kebiasaan dari para pegawai yang mencerminkan perilaku manusianya. Selanjutnya, struktur dan kultur tersebut memerlukan insrumen pelaksanaan yaitu administrasi. Posisi administrasi dalam kegiatan apapun adalah penting, karena untuk mengatur keseruruhan kegiatan organisasi. Ironisnya, administrasi sering diartikan secara sempit sebagai kegiatan ketatausahaan, seperti ketik_mengetik, persuratan, dan kearsipan saja. sesungguhnya, administrasi memiliki pengertian yang strategis dan mendasarkan, dikarenakan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisie.r. o"L_ hal ini, administrasi diperrukan baik pada tataran kebijakan (kebijakan untuk mengatur) maupun tataran praktik (pelaksanaan keuiiat
juga
dapat
dipandang
sebagai praktik_praktik menjalankan, mengembangkan, dan mengubah organisasi untuk lebih memudahkan pencapaian tujuan. Melarui penerapan administrasi 15
secara lebih baik, maka arah pencapaian tujuan organisasi dapat jelas dipertajam, dipedomani dan dijabarkan ke dalam tahapan yang dalam bentuk penetapan kebijakan, program dan kegiatan' Selain itu, melalui penerapan administrasi yang lebih baik, struktur dan kultur birokrasi menjadi kondusif bagi pencapaian kinerja birokrasi. Untuk itu administrasi harus menjrusun arahan kerja bagaimana seharusnya aktivitas organisasi dilakukan. Terdapat beberapa elemen atau tingkatan dalam administrasi yang dapat didentifikasi (Parsons dalam Rothman, Erlichh dan Tropman, 1995), sebagai berikut: kelembagaan, di mana fungsi administrasi penentuan tujuan khusus, strategi dan program
mencakup
administrasi
mencakup
a.
Tingkat
b.
Tingkat
manajerial,
di
fungsi
mana
kegiatan pengambilan keputusan bagaimana menjalankan strategi dan program secara lebih efektif c.
Tingkat teknis,
di mana fungsi administrasi menyangkut tugasatau operasionalisasi
tugas teknis yang bersifat melaksanakan program atau kegiatan yang teiah ditetapkan' 2.2. Pengertian Birokrasi
Birokrasi sesuai dengan kedudukannya dalam sistem administrasi negara, d,an sesuai pula dengan sifat dan lingkup pekerjaannya, akan menguasai pengetahuan dan informasi, serta dukungan sumber daya yang tidak dimiliki pihak lain. Dengan posisi dan kemampuan yang sangat
besar
yang
dimilikinya
tersebut,
mempLtnyai akses yang kuat untuk
birokrasi
bukan
saja
membuat kebijakan yang tepat
secara teknis, tetapi juga yang mendapat dukungan politikus yang kuat dari masyarakat dan dunia usaha. Birokrasi memegang peranan penting dalam perumusan, pelaksanakan, dan pengawasan berbagai kebijakan publik, serta dalam evaluasi kinerjanya' Birokrasi
seringkali diartikan
sebagai officialdom atau kerajaan
pejabat. Suatu kerajaan yang raja-rajanya adalah para pejabat dari 16
suatu
ueniit
organisasi yang digolongkan moderen. Di dalamnya terdapat tanda-tanda bahwa seseorang mempunyai yurisdiksi yang jelas dan pasti, mereka berada daram area ofisial yang yurisdiktif. Konsepsi birokrasi weber, yang dianut dalam organisasi pemerintah (gouernment) banyak memperlihatkan cara-cara olficialdom tersebut. Pejabat birokrasi pemerintah adalah sentra dari penyelesaian urusan masfarakat, karena itu rarryat sangat tergantung kepada pejabat. Birokrasi weberian hanya menekankan bagaimana seharusnya mesin birokrasi itu secara rasional dijalankan, akibatnya pelayanan kepada ralryat bukan diletakkan pada pertimbangan utama, melainkan pad.a pertimbanga.n yang cenderung tidak prioritas (Thoha, 2003). Dalam konsep birokrasinya tersebut, weber menuangkannya ke dalam 3 (tiga) eremen pokok. pertama, birokrasi dipandang sebagai instrumen teknis (technical instrument). Kedua, birokrasi dipandang sebagai kekuatan yang independen daram masyarakat, sepanjang birokrasi mempunyai kecenderungan yang merekat (inherent tend.encg) pada penetapan fungsi sebagai instrumen teknis tersebut. Ketiga, pengembangan dari sikap ini karena para birokrat tidak mampu memisahkan perilaku mereka dari -kepentingannya sebagai suatu kelompok masyarakat yang partikular. Akibat selanjutnya, birokrasi keluar dari fungsinya yang tepat karena anggotanya cenderung datang dari keras sosiar tertentu tersebut (David Beetahm dalam Thoha, 2003). Moder birokrasi weberian yang selama ini dipahami merupakan sebuah mesin yang disiapkan untuk menjalankan dan mewujudkan tujuan-tujuan tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa setiap pejabat pemerintah tidak mem'iki tanggung jawab publik kecuari pada bidang tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. sepanjang tugas dan tanggung jawab sebagai mesin itu dijalankan sesuai d.engan ketentuan dan prosedur, maka akuntabititas pejabat pemerintah tersebut terah diwujudkan. Mustopadidjaja (2oo2) menegaskan bahwa birokrasi weberian atau scientific management dari Taylor yang berfokus pada fenomena struktural dan fungsionar yang spesifik dan formar (legal) yang kaku
t7
p a d . a ma sa n ya d i a n g g a p moder n.Nam unkem udiandipandangklasik penerapannya ternyata atau tradision al (traditional paradigml karena dan birokrasi cenderung mengarah kepada pengembangan organisasi dimensi-dimensi maksinal yang dinilai kurang mengakomodasikan menimbulkan kekakuan kemanusiaan dan bersifat hirarkis, sehingga y a n g me mp e n g a ru h i mo ti va sidanpr oduktivitaspegawai.Kelem ahan paradigma baru: birokrasi weberian tersebut mendorong tumbuhnya dimensiparadigma perilaku (behauiorat paradigm) yang mementingkan manajemen' dimensi kemanusiaan d.i dalam organisasi dan birokrasi Sementara itu, menurut Karl Marx d.alam Thoha {2oo2\, secara terbatas dalam merupakan suatu gejala yang bisa dipergunakan dengan ad.ministrasi negara. Marx mengelaborasi hubungannya philosofi Hegel birokrasi dengan cara menganalisis dan mengkritisi administrasi negara tentang negara. Hegel berpendapat bahwa antara (birokrasi) sebagai suatu jembatan yang menghubungkan negara
(pemerintah)
dengan
menjelaskan bahwa birokrasi
masyarakat'
merupakan
Selanjutnya
Marx
suatu kelompok tertentu
walaupun yang sangat spesifik. Birokrasi bukanlah kelas masyarakat, ke dalam eksistensinya berkaitan dengan pembangunan masyarakat instrumen kelas-kelas tertentu. Namun demikian, birokrasi merupakan yangdipergunakanolehkelasyangdominanuntukmelaksanakan lainnya' Fakta kekuasaan atau dominasinya atas kelas-kelas sosial sering memihak yang sering terjadi adalah bahwa birokrasi pemerintah pada kekuatan politik yang memerintah' Dalam
posisinya
tersebut,
birokrasi
seharusnya
merupakan
politik dalam mediator atas kepentingan pemerintah dengan kekuatan bahwa birokrasi masyarakat. Mustopadidjaja (2oo3) menegaskan ke dalam berbagai bertugas menerjemahkan berbagai keputusan politik pengelolaan atas dan berfungsi melakukan publik, kebijakan efektif' pelaksanaan berbagai kebijakan tersebut secara operasional' jika dikatakan bahwa dan efisisen. Karena itu, tidaklah berlebihan keseluruhan agenda birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilam yang bersih pemerintah, termasuk dalam-mgwujudk4n pemerintahan
18
dan
bebas KKN
(clean gouernment) dalam
keseluruan
skenario
perwujudan kepemerintahan yang baik (good"gouernance). Kemudian, meningkatkan
di era globalisasi di mana setiap negara berupaya daya saing nasionalnya, telah berkembang paradigma
pembangunan
peningkatan
competetiuenes paradigm) pembangunannya dengan
berbagai
di
berorientasi format
daya
saing
mana
pengembangan
pad.a
nasional
paradigma
{national manajemen
kebijakan
publik
perundang-undangannya
{public policg paradigm), yang antara lain tampak pada langkah-langkah kebijakan deregulasi dan debirokrasi serta otomasi administrasi yang menyentuh perubahan-perubahan
kelembagaan
menyeluruh
dalam
penyesuaian
(sistemik) kebijakan
secara
bentuk
seperti
lebih
perampingan
tampak
dalam
mendasar
dan
birokrasi
dan
buku
Banishing
Bureaucracy dan Reinuenting Gouernment, serta pengembangan B_ Gouernment (Mustopadidjaja AR, 2OO2) Sehubungan
dengan
upaya
pemerintah
mewujudkan
good. gouerrlance tersebut, selain perlunya mener:apkan berbagai prinsip yang terkandung di dalam GG, juga perlunya memperhatikan unsur nilai, norma dan etika dalam kehidupan berbangsa. 2.3. Pengertian Etika Etika secara harfiah memiliki pengertian sama dengan moral, adat istiadat dan kebiasaan (The Lian Gie, l99g; Keraf, 1g9g). Di dalam tatanan yang lebih luas, etika merupakan ilmu pengetahuan _ salah satu cabang filsafat - yang tidak langsung memberi perintah konkrit pedoman perilaku, namun dirumuskan sebagai refleksi kritis dan rasional mengenai: (1) norma, prinsip dan nilai-nilai tentang bagairnana manusia harus hidup baik sebagai manusia, dan (2) masalah_masalah kehidupan
manusia dengan landasan norma, prinsip dan nilai-nilai moral yang berlaku secara umum. Dengan kemampuan kritis dan rasionalisasi, etika dimaksudkan membantu manusia bertindak secara bebas dan bertanggungjawab, karena kebebasan dan tanggungjawab adalah salah satu prinsip utama l9
moralitas (Keraf, 1998; Martin, 1991). Apabila "kejujuran" misalnya, merupakan nilai dan norma yang mendasari pertimbangan moralitas suatu perilaku (Finegan, 1994), maka jawaban terhadap pertanyaan "m'engapa harus jujur?" adalah moral yang - secara instrinsik (Ryan, 2001)
bertumbuh
dan digunakan
untuk
tersebut yaitu: "manusia yang tidak jujur
membenarkan
perilaku
pasti ditinggalkan publik
atau "konsumen". Menurut Singer (1990) teori etika berkembang melalui beberapa perspektif moral. Persfektif klasik dimulai oleh Plato dan Aristoteles yang menganggap nilai moral paling inti adalah keadilan atau "jumlah seluruh kebaikan". Manusia harus menciptakan harmonisasi dengan setiap individu mengenal
2
dan dengan lingkungan aliran
teori
etika
yaitu:
sosial. Perspektif modern (1) teleologi
atau
aliran
konsekuensialis, dan (2) deontologi atau formalisme. selain teori egoisme/ Teleologi atau aliran konsekuensialis hedoisme - yang paling terkenal adalah teori utilitarianisme yang d.ikembangkan oleh Jeremy Bentham {1745 - 1832) dan Stuart Mill (1306 - 1873). Aliran etika ini mernberi justifikasi bahwa berbohong belum tentu tidak bermoral, tergantung pada akibat dan tqjuan tindakan tersebut (Singer, 1990). Apabila berdasarkan alasan rasional dan objektif suatu tindakan bermanfaat bagi sekelompok orang tertentu - apalagi bagi lebih banyak orang - maka tindakan tersebut dapat dianggap benar secara etika (Keraf, 1998). Prinsip etika utilitarianisme adalah: "bertindaklah sedemikian sehingga tindakanmu mendatangkan manfaat sebesar mungkin, bagi sebanyak mungkin orang". Teori deontologi didominasi oleh pemikiran Immanuel Kant (1724 1S04) yang menganggap etika merupakan sistem aturan (Singer, 1990). Moral
sentral
Kant
sehingga perintahmu
adalah:
"bertingkah-lakulah
selalu dipatuhi
sedemikian
rupa
-
layaknya prinsip yang bersifat
universal" (Strike & Soltis, 2OO3).Perilaku etis bukan ditentukan oleh akibat atau tujuan perilaku, tetapi atas dasar bahwa perilaku itu sendiri secara universal diniiai
sebagai tindakan
etis. Keraf (1998)
menyatakan bahwa menurut Kant, kemauan baik adalah syarat untuk bertindak sesuai dengan moral. Tiga prinsip deontologis adalah: (1)-
tindakan
yang memiliki
nilai
moral harus dilakukan atas dasar kewajiban, (2) nilai moral tidak tergantung pada tujuan tetapi pada kemauan baik, (3) sebagai konsekuensi dari 2 prinsip tersebut, kewajiban adarah hal niscaya yang sesuai dengan moral universal. Dilema etika bukan masarah baru (Boring & Dempsey, 19g1). Untuk keluar dari situasi dilema etika, diperrukan kemampuan moral reasoning, yaitu konstruk sebagai perangkat kognitif untuk memilih kebenaran (Kohlberg dalam Elm, et, &1, 2OOI: Ryan, 2OOI), dan kemampuan ethicar comportment (white, r99o) sebagai pendekatan feminisme yang melibatkan perasaan, perhatian dan emosi. Daiam perspektif postmodern, Brady (1gs5) menyatakan 2 aliran teori etika tesebut adalah pasangan serasi. Dalam "Model Etika Kepala Janus" keduanya hanya berbeda konteks dan orientasi saja. Janus adalah dewa yunani berkepara dua. Teleorogi menghadap ke depan dan bersifat futuristik sedangkan deontologi menghadap ke belakang dan bersifat restropektif. Kemudian, Forsyth (1gg2) menggambarkan 2 aliran teori etika dalam model taksonomi ideologi etika dengan 2 dimensi: relativisme dan idealisme. Tereorogi termasuk dimensi relativisme, sedangkan deontologi termasuk dimensi idearisme. Kedua dimensi digambarkan dalam kuadran - pada Gambar 2 - yangmencerminkan 4 ideorogi etika yaitu situasionists, subje ctiuist, absorutisfs dan exceptionists. Gambar 2 Model Taksonomi Ideologi Etika (Forsyth, Lgg2) Tinggi I D E A L I S M E
Absolutists
Situationists
Subjectivists Exceptionists
Rendah
RELATIVISME
i
tr .L -.4 --.- :-_- ;...., \--"..r
a;^ t. !r?.,q-f-4*.
r._:
PNSyangsinlationistakanmenghindarinilaimoraluniversal. melainkan kepada perilaku etis tidak mengacu kepada benar-salah, konsekwensiyangdisepakatidan,'bermanfaat"bagiSemuafihakdalam atau plurarisme)' (utilitarianisme situasi dan konteks tertentu Subjectiuist_parareldenganegoisme_jugaakanmenghindarinilai moraluniversal,tetapidil44dasipertimbanganemosi,situasidan pNS yang menganggap prinsip moral universal konteks subjektif. adalahpentingtermasrrkkedalamideologiabsolutistdanexceptionist. dan prinsip etika perilaku absolutist benar-benar mengacu pada aturan _parareldengand.eontologi_agartidak(a)merugikanoranglaindan (b)merusaknilai-nilaimoralyangfundamental.Bagiexceptionist,taat padaprinsipetikapenting'tapiaspekkonsekwensimanfaatbagi Semuapihaklebihpentinglagi.Prinsipetika_untuksementara_ dapatd.ilanggar,apabilalebihbesarmanfaatnyabagiiebihbanyak orang.Ideologiinimiripfilsafatmoralntle-utititarianism. B e rd a sa rka n P e ra tu ra nPem er intahNo.42l2oo4,pener apanetika birokrasi dan organisasi profesi' dalam birokrasi ditentukan organisasi d , e n ga n a su msi :(a )o rg a n i sasibir okr asimer upakanor ganisasifor m al, memiliki organisasi profesi' dan (b) setiap profesi di dalam birokrasi Eti ka d a p a td .i p a n d a n gsebagaiseper angkatnilaiataupunnor ma moralyangberiakudalammasyarakat.olehkarenaitu,etikaSecara di dalam tatanan lingkungan umum maupun khusus adalah inklusif pengertian etika adalah nilai-nilai sosial. Bertens (lgg7) menjelaskan pegangan bagi seseorang atau dan norma-norma moral yang menjadi suatukelompokd.alammengaturtingkahlakunya.Pengertianlaindari KamusBesarBahasalnd'onesia(dalamBertens,|gg7\,bahwaetika yang d,ianut suatu golongan ad,alah nilai mengenai benar dan salah a t a u ma sya ra ka t.B e rd 'a sar kanpenger tianter sebut,etikaber muar a padanilaidaritingkahlakuSeseorangatausekelompokorang. KetetapanMPRRINomorVI/MPRl2ooltentangEtikaKehidupan ; i .i aa
g ! .:i
:: i(
B e r ba n g sa me mb e ri d a sar padapengejawantahar r etikadalampr ose s Tap MPR irii Temuat hal-hal ,e kehidupan berbangsa d.an bernegara. satu merulpakan berbangsa sebagai berikut: Etika dalam kehidupan
:ii
22
wanana untuk
memperlancar
penyelenggaraan Sistem Administrasi Negara, di mana dengan etika yang dipahami dan menjadi dasar pola perilaku dalam berbangsa dan bernegara akan mengarah pada satu tatanan kenegaraan yang stabil, karena persepsi akan perilaku yang diharapkan oleh masing-masing individu sebagai warga negara dapat teramalkan dengan baik, (Mustopadidjaja AR, 2OO2). Kemudian terkait dengan peran birokrasi sebagai penyerenggara negara' diperlukan etika yang mengatur tentang penyelenggara negara dimaksud' Etika Penyelenggara Negara tidak boleh terlepas dari segala aspek nilai yang diperlukan oleh penyelenggara negara. Berdasarkan uu No. 28 tahun rggg tentang penyerenggaraan Negara yang bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme telah diatur har-har sebagai berikut: Pertama, Asas Kepastian Hukum; Asas Tertib penyerenggaraan Negara; Asas Kepentingan Umum; Asas Keterbukaan; Asas proporsionaritas; Asas Profesionalitas; dan Asas Akuntabilitas, merupakan asas umum yang harus menjadi pedoman bagi penyelenggaraan negara daiam melaksanakan tugasnya. Artinya setiap penyelenggara negara baik ditingkat pengambil keputusan maupun ditingkat pelaksana, baik dalam kegiatan mengatur maupun melay-ani masyarakat tidak boleh mengabaikan asas-asas tersebut. Kedua, para penyelenggara negara harus menyeimbangkan antara hak-hak yang dimilikinya dan kewajiban yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berraku. Hak penyelenggara negara misalnya gaji, tunjangan dan fasilitas; menggunakan hak jawab terhadap setiap teguran, tindakan dari atasannya, ancaman hukuman, dan kritik masyarakat; dan hak menyampaikan pendapat di muka umum. Sedangkan kewajiban misalnya mengucapkan sumpah jabatan; bersedia diperiksa dan melaporkan kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat; tidak melakukan korupsi, korusi, dan nepotisme; melaksanakan tugas tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan; melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela. selain itu, dalam melaksanakan tugas, penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak mengharapkan
23
imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, dalam melaksanakan tugasnya para penyelenggara perlu ada pengaturan hubungan. antar penyelenggara negara, oleh karena diperlukan
adanya hubungan
yang harmonis
antar
penyelenggara
negara. Dalam hal ini masing-masing penyelenggara negara baik di tingkat pengambil keputusan maupun di tingkat pelaksana hendaknya menaati norma-norma
kelembagaan, kesopanan, kesusilaan, dan etika
yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lebih konkritnya harus selalu berpedoman pada etika kehidupan berbangsa, seperti yang termaktub dalam Tap MPR Nomor VI/MPR/2001. Dengan demikian, apabila penyelenggara negara selalu taat pada peraturan perundang-undangan telah ditentukan,
dan etika kehidupan berbangsa yang
akan tercipta penyelenggaraan negara yang bersih
dari KKN dan memiliki kinerja dan citra yang baik di mata masyarakat maupun
bangsa-bangsa lain
perwujudan
sehingga memungkinkan
organisasi pemerintahan yang baik, (Mustopadidjaja AR, 2002). Salah satu faktor yang berperan dalarrr mewujudkan
pemerintah
yang bersih (clean gouerrLment)dan kepemerintahan yang balk (good gouerrlance) adalah birokrasi. Tercapai tidaknya efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat dikelola secara efisien dan efektif apabila terdapat "birokrasi yang sehat dan kuat", yaitu 'sekumpulan PNS yang solid, sederhana, profesional, netral, terbuka, demokratis, memiliki integritas dan kompetensi dalam melaksanakan tugas selaku abdi masyarakat, negara dan tanah air; serta dalam mengemban misi perjuangan bangsa dalam mewujudkan
cita-cita dan tujuan
bernegara" (Mustopadidjaja
AR, 2003). Oleh karena itu, diperlukan pemahaman bahwa etika profesi adalah inti makna profesionalisme PNS di dalam birokrasi. 2.4. Profesionalisasi di dalam Birokrasi Dalam birokrasi permanen untuk
pemerintah
terdapat
organisasi yang bersifat
mengemban peran negara yang universal, dan ada .,4 L-
,- ,
...-
*!.*we+.,-"1|'e.--
r.j;$;;ti-i.;7-:
- ) - --a
- ^ - -.r,_'!,_.:<.x:>.-*.:.r--.z-e'
t
pula organisasi yang bersifat kondisional yang keberadaannya dapat strategis' berubah menurut perkembangan atarr dinamika lingkungan Dalam
hal
ini,
proses pengembangan
dan
organisasi
perubahan
(organization d.euelopment and. change) harus memperhitungkan cermat perkembangan lingkungan stratejik sepanjang kurun
secara-' waktu
tertentu atau dalam beberapa dekade ke depan' Keberadaan, besaran (size), susunan, tugas' dan fungsi setiap pada organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah harus mengacu dan tugas dan tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan bernegara, manajemen dan organisasi prinsip-prinsip berdasar dinilai pemerintahan yang baik termasuk
dengan memperhatikan
dimensi-
dimensi institusional dalam bernegara dan perkembangan lingkungan stratejiknya. Keberadaan organisasi pemerintah (pusat dan daerah) dapat diukur
dari karya atau prestasi yang dicapainya, antara lain
dalam pemberian pelayanan publik' Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, maka pengelolaan seperti negara d.ewasa ini jauh lebih rumit dan tidak "sesederhana" yang pada masa-masa sebelumnya. Banyak tuntutan dan tantangan yang benar-benar berbeda, sehingga memerlukan pendekatan, strategi lebih tepat untuk bahwa dunia semakin
menanganinya.
modern
berkembang
Tantangan tersebut,
d,an teknologi komunikasi cepat,
sehingga batas-batas
antara lain
dan transportasi teritori
sebuah
negara menjadi kian kabur. bahwa kelembagaan birokrasi pemerintah saat ini tidak dari saja dituntut untuk melaksanakan tugas-tugas rutin, namun lebih nilaiitu harus mampu mengelaborasikan, mengkreasikan potensi dan Diyakini
di nilai masyarakat atau bangsa di mana ia berada. Dalam kondisi mana era globalisasi tidak dapat dielakkan lagi, maka sesungguhnya semakin lenyap seperti gagasan dari Kenichi Ohmae, namun justru semakin penting. Hal ini karena pemerintah agar semakin dituntut untuk mampu membangun bangsa-negaranya memiliki daya saing global yang dapat diandalkan dan menjadikan
peran negara bukan
bangsa dan negaranya tetap eksis dalam kehidupan global' 25
atau sekedar "tata Tugas negara bukan lagi bersifat rutin, regular, nasional' membangun keunggulan-kompetitif usaha', melainkan dituntut harus Berbagai organisasi pemerintah secara keseltiruhan kemampuan bersaing mampu saling menopang untuk mewujud'kan itu, kelembagaan dengan kapasitas global (Dwijowij oto, 2oo4). Untuk perkembangan jaman, birokrasi pemerintah harus beradaptasi d.engan harus dapat menopang dalam arti fungsi dan pelaksanaan fungsinya pencapaian visi yang telah d'itetapkan secara nasional' Menghadapiperkembangankompetisiglobalmasadepanbirokrasi sense gouernment modern - atau oleh Al-Gore (1995) disebut common mengoptimalkan ilmu memerlukan pegawai profesional yang mampu etika' Saat ini tipe struktur dan keahlian khususnya'berdasarkan dianggap sudah usang' organisasi birokrasi berd.asarkan konsep Weber yang rasional dan adaptif' sehingga periu dirancang struktur organisasi antara birokrasi dan Jadi sesungguhnya tidak perlu lagi konflik di dalam birokrasi profesional, karena peran pegawai profesional organisasi (Kearney & diperlukan untuk mendukung daya responsifitas profesional dan Sinha, 1988). Toren (1976) menyatakan orientasi merupakan pasangan birokrasi modern sebenarnya tidak konflik dan yang diakui dan serasi, karena sama-sama memberi pelayanan terbaik (1931), solusi bagi d.iperlukan publik. Menurut Boling dan Dempsey yang dibangun konflik profesional dan birokrasi adalah profesionalime dan moralitas' secara kreatif berdasarkan etika profesi, nilai, norma birokrasi memiliki Menurut wachs (1935) penggunaan etika dalam praktek birokrasi dan 4 kategori yaitu merupakan: (1) implikasi moral klien dan perilaku yang didasarkan pada atrrran organisasi tentang p e n y e l i a ,(2 )p e rti mb a n g a netisdanwewenanguntukm emutuskanhal y a n g b e rp e n g a ru h te rh a d apper ilakuper sonaldantindakanatasnam a metode dan publik, (3) implikasi moral penggunaan teknik berdasarkan alternatif' Menurut kriteria etis dan (4) pertimbangan utama pemilihan Be a rd e n (2 o o 1 )d i d a l a msituasikompetisiter tentuSeor angpr ofesional just simplg hotding a job', harus menunjukkan kompetensinya, "not
26
Birokrasi-''lebih memerlukan kinerja perilaku dibandingkan kinerja keluaran. untuk mendukung kinerja perilaku diperlukan pemahaman etika profesi. Dalam penelitian cooper et al, (199g) diungkap bahwa penerapan konsep kompetensi di lingkungan birokrasi belum tepat karena birokrasi bukan organisasi profit. Jadi di dalam birokrasi dengan asumsi aspek kompetensi pengetahuan dan keahlian dianggap telah terpenuhi (giuen) - yang dimaksud dengan kinerja pNS adalah kinerja perilaku (National Board of Medical Examiner-NBME 2oo4). , Griffin (2003) dan Mintzberg (1979, 19s1) melengkapi konfigurasi struktur organisasi birokrasi dalam karateristik dan terminologi lain seperi: (a) birokrasi mesin adalah struktur dengan: standar kerja, rutin, struktur administratif, produksi sed,erhana dan kewenangan formal ada pada pimpinan
tertinggi;
dengan: standardisasi
(b) birokrasi
keahlian,
profesional adalah struktur
didukung
profesional terlatih,
dan
memerlukan staf administrasi yang besar; (c) tipe birokrasi advokasi, adalah struktur yang terdiri dari beberapa tim, berisi para spesialis berkualitas,
koordinasi
penyesuaian
mutual,
dan
mengutamakan
harmoni pegawai. Untuk organisasi
melaksanakan profesional
tugas
(Mintzberg,
PNS diperlukan r9T9)
dengan
desain struktur ciri:
sentralisasi
administrasi, desentralisasi pemberian otonomi dan independensi pNS profesional (Grinyer & Ardekani, 19go), organisasi adaptif (sporn, 2001), atau Hibrid uniueistg:
menggabungkan
tugas akademik dan
orientasi pasar, serta strategi memperkuat restrukturisasi organisasi (Mouwen, 20OO).
dan kultur
Mintzberg dan Quinn (2003) mengungkapkan bahwa membangun birokrasi profesional harus mengacu kepada standar nilai-nilai etika profesi lebih luas dan diakui profesi di luar organisasi. pengembangan organisasi dalam birokrasi tidak mudah karakter birokrasi yang unik seperti: (a) hirarki
pengambilan keputusan,
(b) pihak terkait banyak
dan berbeda, (c) pengaruh politis, (d) kurang kreatif dan inovatif, (e) lambat melakukan pekerjaan dan (e) kekakuan aturan dan prosedur (cummings & worley, 1997; Golembiewski, 2o0o). oleh karena itu,
27
memerlukan 2 komponen
membangun etos normatif dalam Ul.otl"i desain organisasi yaitu:
struktur
dan kultur
organisasi (Brunetto,
2OOI; Creth, 2OOO;Mintzberg & Westley, 1992), serta politik organisasi (Randall, et al, 1999). Matrik 2 Content of Organized Change Change in Organization (State)
Change tn Strategg (Direction)
Vision Position Programs Facilities
Culhre Structure Systems People
More Concephtal More Concrete
Sumber : Mintzberg & Westley (L9921. Birokrasi merupakan organisasi non profesional (Wallace, L995) namun saat ini birokrasi modern harus merekrut
profesional yang
benar-benar ahli pada bidangnya (Al Gore, 1995). Desain organisasi untuk mendukung profesionalisasi birokrasi (Kovryga & Wyman, 2OO2l meliputi: (a) pendukung kegiatan profesional bagi diseminasi ideologi, misi, nilai dan perilaku,
simbol, ritual
komun.ikasi dan informasi
dan kode etil<; (b) jaringan
profesional: jurnal,
majalah,
netusletter,
bulletin atau homepage; (c) pengembangan teori dan iimu keprofesian melalui kajian, studi dan peneiitian; (d) penilaian kinerja profesi yang memberikan
kesempatan
profesi; (e) pelatihan
kompetisi
antar
professional atau antar
sebelum dan selama menjadi profesional; (0
sarana pengembangan integritas
dan identitas
profesional seperti:
konferensi, seminar, lokakdryd, (g) diseminasi dan promosi kebijakanl program profesional. Desain organisasi merupakan strategi pengembangan PNS yang harus dikongkritkan ke dalam bentuk kebijakan, program dan fasilitas. Menurut
Keidel (199O) strategi pendekatan
konvensional desain
organisasi selama ini didominasi oleh sentralisasi dan desentralisasi, padahal yang diperlukan adalah pendekatan triagonal - pada Gambar 3 - yaitu: tim kerja, sentralisasi dan desentralisasi. Tim kerja sebagai fungsi kerjasama, sentralisasi sebagai fungsi kontrol, dan desentralisasi sebagai fungsi otonomi. Jadi daiam merancang desain organisasi, harus diramu keseimbangan ketiga dimensi tersebut.
Gambar 3 Organizational Design Triangte (Keidel, 1990) Cooperation (Team Work)
Control (Centralization)
Menurut
Autonomy (Decentralization)
Keidel (1990) tidak
mudah
meramu
ketiga dimensi
tersebut karena tidak selalu menghasilkan desain organisasi efektif. Kegagalan tersebut mungkin diakibatkan oleh usaha memaksimalkan ketiga dimensi bersamaan, atau karena salah satu dimensi terlalu dominan. Menurut perry & porter (19s2) 4 faktor yang mempengaruhi intensi dan komitmen pegawai di dalam organisasi pubrik adalah: insentif moneter, penetapan sasaran, desain pekerjaan dan partisipasi pegawai. Menurut perry & porter (1gs2) penerapan insentif moneter tidak dapat diterapkan sendirian, melainkan harus terintegrasi dengan mekanisme
peniiaian
kinerja
dan
prestasi
kerja
yang
efektif
sebagaimana digambarkan di bawah ini. Birokrasi pemerintah diharapkan dapat menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa' Hal inilah yang menjadi fungsi utama birokrasi pemerintah yang direpresentasikan oleh kinerja birokrasinya. Idealnya, birokrasi yang diharapkan adalah birokrasi yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, dan mampu memahami sekaligus rnenerapkan nilai-nilai good pubtic gouerrLancesecara konsisten dan berkelanjutan di dalam setiap kegiatannya. Ironisnya, pembentukan organisasi baik di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah seringkali tidak didasarkan pada kebutuhan nyata dari pemerintah (pusat dan daerah). Padahal kecenderungan ini bertentangan
dengan
pembangunan
kelembagaan
birokrasi
ideal tersebut di atas. Gejala yang d.emikian lebih diakibatkan oJeh terjadinya-komitmen politik di lingkungan elite poritik baik di pusat maupun di 29
daerah, dan juga komitmen untuk menempatkan anggota kelompoknya d.alam jabatan tertentu sehingga pembentukan struktur menjadi sulit secara
dipahami
logis.
Penyebab
diabaikannya
adalah
lainnya
organisasi (organization
pendekatan pengembangan dan perubahan
d"euelopmentand change\ dalam melakukan penataan kelembagaan' Struktur
organisasi apapun pada dasarnya adalah koordinasi,
pembagian kerja (Mintzberg, 1979) dan hirarki
kewenangan (Hatch,
lg97). Mintzberg melalui. Gambar 4 menjelaskan bahwa mekanisme koordinasi adalah suatu kontinum perubahan kompleksitas. Gambar 4 Idekanisme Koordinasi: Suatu Kontinum Kompleksitas
Penyesuaian Mutual
/ -.Penveliaan Langsung
Standardisasi ------\ Pekerjaan Penyesuaian Mutual
Standardisasi Keluaran
-->
--) ,/' Standardisasi Keahlian
Pembagian kerja di dalam struktur
sosial organisasi birokrasi
(Hatch, 1997\ mempunyai beberapa dimensi yang dibedakan menurut satuan pengukurannya: (a) ukuran organisasi adalah jumlah pegawai, (b) komponen administrasi adalah persentase jumlah pegawai di bidang bawahan, (d) (c) rentang kendali adalah jumlah administrasi, spesialisasi
adalah
jumlah
pekerjaan
standardisasi adalah adanya ketentuan
yang
bersifat
khusus,
(e)
dan prosedur pelaksanaan
kegiatan, (0 formalisasi adalah sejauhmana
aturan,
prosedur dan
seluruh jenis komunikasi d.isampaikan tertulis, (g) sentralisasi adalah konsentrasi kewenangan pengambil keputusan, dan (h) Kompleksitas, adalah jumlah tingkatan hirarki - vertikal, atau jumlah unit horizontalMenurut
DeCenzo dan
Silhanek
(2OO2), 3 dimensi struktur
organisasi yang pating penting adalah formalitas, i
g ,
sentralitas, dan
kompleksitas. Desain organisasi adalah proses yang ditentukan oleh derajat ketiga dimensi tersebut, dan Hatch (1997) membedakan tipe
rr_^'rrrAe#
organisasi menjadi 3 tipe yaitu: mekanistik, organik dan birokratik. Pada matrik 3, dimensi struktur birokrasi sama dengan mekanistik, tapi tipe birokratik rebih desentralistik, artinya birokrasi banyak memberi kewenangan kepada pegawai yang tingkatnya lebih rendah. tapi dengan bekal peraturan dan prosedur yang sangat kaku. Matrik 3 Perbandingan Dimensi stuktur dan Tipe organisasi Tipe Organisasi
Kompleksitas
Dimensi Struktur Formalitas Sentralitas
Organik Mekanistik Birokratik
Rendah Tinggi Tinggi
Rendah Tinggi Tinggi
Rendah Tinggi Rendah
Sumber : Hatch (19971.
Menurut
Blau
dan
Meyer
(Lg7L)
birokrasi
merupakan
tipe
organisasi yang menangani pekerjaan administatif datam skaia dan jumlah pegawai yang sangat besar melalui koord.inasi sistematis. organisasi birokratik umumnya merupakan karakteristik organisasi pemerintah, perguruan tinggi, gereja, atau perusahaan bisnis sangat besar, seperti : IBM atau CIBA-GEIGY. Menurut Hatch (1997) organisasi dengan jumlah profesional besar, tidak cocok apabila terraru birokratik. organisasi yang memaksakan agar profesional taat prosedur atau bekerja hanya sesuai perintah tidak akan mendapat manfaat yang optimal. Profesional direkrut karena penguasaan ilmu dan keahlian spesifik, sehingga perlu memperoleh kebebasan untuk menggunakan keahlian. Desain dan perkembangan
struktur
kognitif
organisasi pada dasarnya
manajer tentang penafsiran
adalah rogika koordinasi dan
integrasi organisasi (Hatch, rggr). Struktur sederhana menerapkan koordin-asi pegawai sebagai kepentingan pimpinan. struktur funqsionar adalah koordinasi beberapa divisi dengan fokus terhadap spesialisasi teknis pada setiap divisi. Dalam struktur matriks pimpinan paling tinggi melakukan koordinasi dan menjaga keseimbangan divisi fungsional untuk meircapai tujuan. struktur hibrid menggabungkan kelebihan koordinasi
semua tipe struktur
di atas dan organisasi
3t
jarinean (netutorkl mend.istribusikan komunikasi vertikal dan kontrol horizontal menjadi suatu struktur jaringan' Griffin (2003) dan Mintzberg (lg7g, 1981) melengkapi konfigurasi lain struktur organisasi birokrasi dalam karateristik dan terminologi rutin, seperi: (a) birokrasi mesin adalah struktur dengan: standar kerja, ada struktur administratif, produksi sederhana dan kewenangan formal pada pimpinan
tertinggi;
(b) birokrasi
profesional adalah struktur
dan dengan: standardisasi keahlian, did,ukung profesional terlatih, memerlukan staf administrasi yang besar; (c) tipe birokrasi advokasi, yang terdiri dari beberapa tim, berisi para spesialis koordinasi penyesuaian mutual, dan mengutamakan
ad.alah struktur berkualitas,
harmoni Pegawai. melaksanakan
untuk organisasi
PNS diperlukan
tugas
(Mintzberg,
profesional
Lg79) dengan
desain struktur ciri:
sentralisasi
PNS administrasi, desentralisasi pemberian otonomi dan independensi (sporn, profesi.onal (Grinyer & Ardekani, 1980) dan organisasi adaptif 20o1). kelembagaan pemerintah dan hirarkinya diatur sesuai dengan peraturan perundang-und.angan yang berlaku, dan idealnya dan dijalankan oleh orang-orang yang "dinilai" memiliki kompetensi Struktur
yang
dipercaya rakyat
(amanah). Profesionalitas
(kompetensi dan
amanah) menjadi acuan dalam menentukan para pelaku kelembagaan birokrasi pemerintah (Thoha, 2oo2). Hal ini penting diperhatikan, politik mengingat birokrasi pemerintah adalah pelaksana kebijakan yang tercermin dalam prograrr-program pembangunan yang diarahkan untuk mencapai tujuan nasional' Secara rlmrlm,
birokrasi
selain memiliki
ciri-ciri
ytng
pada organisasi lainnya, juga memiliki ciri-ciri secara Llmrlm, ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut:
dijumpai
a'
Memiliki
struktur
menerangkan
yang
terumuskan
hubungan-hubungan
dengan
otoritasnya,
akuntabilitasnya dan tanggungjawabnya'
d'apat
tersendiri'
baik,
yang
kekuasaannya'
b'
Setiap anggota dalam organisasi birokrasi menunjukkan tugastugas terspesifikasi sesuai dengan tugas yang diberikan melalui aturan yang relative mengikat bagi anggotanya.
c.
organisasi bersifat secara
birokrasi
mandataris, rebih
formal, memiliki dengan
terencana,
pola kepemimpinan
melaksanakan
sehingga
seluruh
menekankan
yang
aktifitas
pada
pola
keteraturan, dan karenanya bersifat tidak fleksibel. Lipsky
(1980) menyatakan
street leuel bureaucracy (birokrasi pelayanan terdepan) adalah pNS yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. contoh profesi lain yang termasuk birokrasi pelayanan terdepan antara lain: pegawai pengadilan, polisi, dokter, guru atau perawat kesehatan. Birokrat bekerja tidak langsung berinteraksi dengan masyarakat disebut sgstem leuel bureaucracg. sedangkan
ciri-ciri
khusus
birokrasi
tercermin
dan
beban
tugasnya yang meliputi:
(a) memberikan pelayanan umum {seruice} yang bersifat rutin kepada masyarakat seperti memberikan perayanan perijinan, pembuatan dokumen, periindungan, pemeliharaan fasilitas umum, pemeliharaan kesehatan, dan pen5,ediaan jamirran keamanan bagi penduduk; (b)) metakukan pemberdayaan (empouerment)terhadap masyarakat untuk
mencapai kemajuan dalam kehidupan yang lebih baik, seperti melakukan pembimbingan, pendampingan, konsurtasi, menyediakan modal dan fasilitas usaha, serta melaksanakan pendidikan; dan (c) menyelenggarakan pembanguna n (d.eueropment)di tengah masyarakat, seperti membangun infrastruktur perhubungan telekomunikasi, perdagangan dan sebagainya (Budi setiono, 2oo2). untuk
meraksanakan ketiga tugas pokok tersebut di atas, maka diperiukan birokrasi yang kuat secara politik. Hat ini dimungkinkan, mengingat biasanya birokrasi memiliki sumber daya dan kekuasaan yang lebih besar dibandingkan dengan institusi rain seperti LSM, organisasi masyarakat, organisasi profesi, dan sebagainya. Menurut, -birokrasi Guy Peter (r97g), paling tidak memiliki empat sumber kekuasaan penting: yakni (a) penguasaan informasi dan keahlian; (b) kewenangan yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan; (c) adanya
JJ
politik
dukungan stabil.
(legitimasi); dan (d) sifatnya yang permanen dan itu,
Sementara
birokrasi
dari
Mochtar
memandang
sumber
kekuasaan
(a) peranannya
sisi yang berbeda, yaitu:
sebagai
personifikasi negara, (b) penguasaan negara, (c) kepemilikan keahlian teknis; dan (d) status sosial yang tinggi, (Mochtar Mas'oed, 1987). Di samping itu, birokrasi juga harus memiliki kinerja yang tinggi apabila tidak lagi dinilai negatif oleh masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, kiranya pengukuran kinerja bagi birokrasi pemerintah sudah seharusnya dilaksanakan sehingga kesan negatif dan citra buruk birokrasi pemerintah dapat diminimalisir secara bertahap dan pada akhirnya
tercapainya
tata kepemerintahan
yang
bersih, baik dan berwibawa di mata masyarakat. 2.5. Manajemen Kinerja Manajemen keinerja adalah suatu cara untuk mendapatkan hasil yang lebih
baik
bagi organisasi, kelompok
individu
dan
dengan
memahami dan mengelola kinerja sesuai dengan target yang telah direncanakan, ditentukan.
standar
dan
Dengan demikian
persyaratan
kompetensi
manajemen
kinerja
yang
telah
adalah sebuah
proses untuk menetapkan apa yang harus dicapai, dan pendekatannya untuk mengelola dan pengembangan manusia melalui suatu cara yang dapat meningkatkan
kemungkinan
bahwa sasaran akan dapat dicapai
dalam suatu jangka waktu tertentubaik pendek maupun panjang. Jadi manajemen kinerja mengandung unsur-unsur:
suatu kerangka kerja
pada sasaran dan persayaratan kompetensi yang telah disepakati, sebuah proses, pemahaman bersama untuk apa yang hendak dicapai, suatu pendekatan dalam mengelola dan mengembangkan SDM, dan pencapaian (Dharma, 2005). Manajemen
kinerja
menjadi
amat
penting
dilakukan
oleh
organisasi tak terkecuali organisasi birokrasi pemerintah. Tugas utama pemerintah sebagai organisasi sektor publik I1 ii
!
a n ;q 1
terbesar adalah untuk
menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dalam suatu pemerintahan demokrasi,
hubungan
antara
pemerintah
dan
masyarakat
digambarkan sebagai suatu hubungan keagen un lig"ncg
dapat
relationship)
dalam hal ini pemerintah kewenangan
untuk
berfungsi
melaksanakan
sebagai agen yang diberikan
kewajiban
tertentu
yang
telah
ditentukan oleh masyarakat sebagai prinsip baik secara angsung arau tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Hubungan pemerintah dan --: masyarakat dengan demikian merupakan hubungan peruanggung jawaban, dalam hal ini pemerintah sebagai agen harus mempertanggung jawabkan aktivitas dan kinerjanya kepada masyarakat
yang
telah
memberikan
dana
(pubtic fund)
kepada
pemerintah (Mahmudi, 2OO5). Seianjutnya sebagai bagian dari pertanggungjawaban
pemerintah
sudah sewajarnya dan menjadi keharusan bahwa pertanggungan jawab harus terimplementasikan dalam kerangka manajemen kinerja yang terukur. Sehingga masyarakat dapat menilainya. Kerangka manajemen kinerja diperlukan oleh setiap organisasi karena akan membantu menentukan pendekatan yang akan diterapkan. Kerangka kinerja secara konseptual diilustrasikan
oleh Amstrong daiam Dharma (2005),
yang meliputi aktivitas di bawah ini: .
Strategi serta sasaran organisasi
'
Penetapan rencana Kinerja
'
Pengelolaan Secara berkesinambungan sepanjang tahun
.
Evaluasi kinerja secara formal
.
Pengembangan dan pelatihan Kinerja
merupakan
suatu
konstruk
multidimensional
mencakup banyak faktor yang mempengaruhinya.
yang
Faktor-faktor yang
mempengaruhi kinerja (Mahmudi, 2OOS)adalah: '
Faktor personal/individuar,
meliputi: pengetahllan, keterampilan,
kemampuan,
diri,
kepercayaan
motivasi
dan
komitmen
yang
dimiliki oleh setiap individu; '
Faktor
Kepemimpinan,
dorongan,
semangat,
meliputi: arahan,
kualitas
dan
dalam
dukungan
memberikan
yang
diberikan -
manajemer atau team leader;
35
q
.FaktorTim,meliputi:kualitasdukungandanSemangatyang diberikan
oleh rekan satu tim, kepercayaan terhadap sesame
anggota, kekomPakan dan keeratan; ,
Faktor
system,
infrastruktur,
meliputi:
proses
system
organisasi,
kerja,
fasilitas
kultur
dan
atau
kerja
kinerja
dalam
organisasi; perubahan Faktor kontekstual (situasional), meliputi: tekanan dan lingkungan eksternal dan internal'
.
beberapa Penilaian kinerja pada dasarnya dapat dilakukan pada analisis yang level yang berbeda. Level ini dimaksudkan sebagai unit evaluasi kinerja ditetapkan untuk penilaian kinerja. unit analisis dalam (Dharma, 2005), meliPuti: ini evaluasi Evaluasi kinerja pada tingkat organisasi. Pada level level ini dilakukan pada keseluruhan system organisasi. Pada
.
jauh dan bagaimana evaluasi kinerja dilakukan terhadap seberapa implementasimanajemenkinerjameliputiVisi,misi,tujuan, strategi, dan sasaran organisasi ini evaluasi Evaluasi kinerja pada tingkat Kelompok. Pada ievel tim' Pada dilakukan pada sub system organisasi yaitu kerjasama jauh dan level ini evaluasi kinerja dilakukan terhadap seberapa dengan bagaimana implementasi manajemen kinerja yang terkait sasaran' penjrusunan tim, menentukan pelletapan tujuan,
.
efektifitas kerjasama, pengakuan dan imbalan bagi kelompok' .
Evaluasi kinerja pada tingkat d.ilakukan pada individu
Individu.
Pada level ini evaluasi
sebagai sDM. Pada level ini evaluasi
kinerjadilakukanterhadapseberapajauhdanbagaimana dan implementasi manajemen kinerja yang terkait dengan motivasi tujuan
individu
dalam
organisasi,
kapasitas
individu,
dan
keterkaitan individu dalam kelompok informal dalam organisasi' Mempertimbangkanpemikirandiatasmakapenataan manajemen kelembagaan pemerintah tidak terlepas dari bagaimana berkembang kinerja organisasi publik tersebut, dinamika internal yarrg
dalam organisasi dan bagaimana keterkaitan antar organisasi publik. Pemahaman ini tentu harus berangkan dari kondisi faktual (excisting conditions/ bagaimana fasilitasi kebijakan pemerintah dalam penataan kelembagaan dan
sejauhmana
persepsi dan
aktualisasi
kebijakan
tersebut di tingkat organisasi dalam hirarki pemerintahan. Disadari Indonesia
selama
ini,
berkembang
daram
pertumbuhannya,
secara uertikal
birokrasi di oarah dalam arti
linear,
kebijakan dan perintah dari atas ke bawah, dan pertanggungjawaban berjalan dari bawah ke atas"; serta koordinasi yang umumnya dilakukan secara formal sulit dilakukan. selain itu, birokrasi Indonesia juga
diwarnai
dengan
pend.ekatan
struktural-kurtutral
dengan pengaruh budaya feodalistis yang besar, yang ditandai pula dengan arogansi kekuasaan, sehingga merupakan lahan subur bagi tumbuhnya KKN. Birokrasi masih ditandai dengan budaya politik "feodalistik", tidak mengindahkan etika profesionalisme,
berkembangnya masyarakat
KKN,
dan
bekerja
bukan
sebagaimarra dicanangkan
untuk
dalam
kepentingan
agenda reformasi
birokrasi yang terarah pada perwujud an good. gouernance dan clean gouernment, serta sebagai salah satu pelaksanaan amanat pembukaan UUD 7945' Memperhatikan kondisi birokrasi pemerintah selama ini yang
memiliki
kinerja
yang
masih
jauh
dari
yang
diharapkan masyarakat, banyak pakar dan pengamat ekonomi dan politik serta para tokoh masyarakat Indonesia dan internasional baik melalui media massa maupun pada forum=forum lainnya, menyatakan bahwa dibanding korupsi yang terjadi diberbagai negara lain, fenomena korupsi yang terjadi di Indonesia sud.ah menjadi penyakit yang kronis dan sulit disembuhkan; korupsi telah menjadi sesuatu yang sistemik: sudah menjadi suatu sistem yang menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara dan bahkan dikatakan bahwa pemerintahan justru akan hancur apabila korupsi diberantas. struktur pemerintahan yang dibangun dengan latar belakang korupsi akan menjadi struktur yang korup dan akan hancur manakala korupsi tersebut dihilangkan, untuk itu, perlu dilakukan penataan.
)l
2.6. Penataan Kelembagaan Birokrasi pe merintah Penataan
kelembagaan
birokrasi untuk melalui
perlu
menciptakan
pembagian
kerja
diarahkan.
pada
rasionalisasi
efisiensi, efektivitas, dan produktivitas
secara hirarkhis
dan
horisontal
yang
seimbang, diukur
dengan rasio antara volume atau beban tugas dengan jumlah sumber daya, disertai tata kerja yang legal formal, dan pengawasan yang
ketat
penataan
mencakup
tersebut
dalam
pelaksanaannya.
pembangunan
Dalam
struktur
hal
dan
ini,
kultur
birokrasi yang dapat mendorong peningkatan kinerja organisasi dan para pegawainya. Terkait dengan penataan kelembagaan birokrasi pemerintah, banyak pandangan yang disampaikan, antara lain,dari Thoha t2oo2) yang mengemukakan bahwa dalam melakukan penataan kelembagaan birokrasi perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut: a.
setiap lembaga departemen pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang dipimpin oleh pejabat politik harus ada perbedaan secara jelas antara pejabat politik dan pejabat karier birokrasi. Lembaga pemerintah dapat dibedakan antara lembaga departemen yang dipimpin Menteri sebagai pejabat Negara, dan Lembaga Pemerintah Pemerintah Non Departemen (LPND) yang dipimpin oleh bukan menteri dan bukan pejabat politik. oleh karena itu yang memimpin LpND selayaknya pejabat professional dari birokrasi karier, bukan dijabat oleh pejabat politik dan dirangkap oleh menteri seperti masa pemerintahan orde baru.
b.
Desentralisasi kewenangan baik desentralisasi
politik
maupun
desentralisasi administrasi periu dilakukan di dalam kelembagaan pemerintahan. Dengan melakukan desentralisasi, diharapkan akuntabilitas publik dapat dilaksanakan, yang pada gilirannya akan mendorong efektivitas pengawasan oleh masyarakat terhadap kinerja birokrasi dan berkurangnya tindakan korupsi. c.
Perampingan rumusan
kelembagaan birokrasi pemerintah perlu
segera dirindaklanjuti.
Lembaga kementrian
LPND, serta instansi
pemerintah
duplikasi
daerah
(departemen) dan yang
menunjukkan
iugas dan fungsi perlu segera dianalisis
dan ditata 38
kembali berdasarkan prinsip efisiensi, penghematan, koordinasi, dan integrasi. Penataan ini dapat dilaksanakan baik dalam masa krisis seperti sekarang ini maupun di masa-massa non krisis. dengan struktur, p. Robbins stephen lerkaitan {1990) menjelaskan bahwa terdapat tiga aspek dari dimensi struktur organisasi yang perlu diperhatikan, yaitu berkaitan d.engan kompleksitas, merujuk
formalisasi,
pada
pada
dan
tingkat
organisasi
pemerintah.
diferensiasi
horizontal
sentralisasi.
diferensiasi
Diferensiasi yaitu
Kompleksitas
yang
dibagi
ada
tiga
adalah
dalam hal.
suatu pertama,
yang
mempertimbangkan tingkat pemisahan horizontal di antara unit-unit yang ada dalam organisasi. Kedua, diferensiasi vertikal, yaitu yang merujuk pada kedalaman hierarkhi organisasi. Ketiga, diferensiasi spasial yaitu sejauh mana fasilitas organisasi dan para pegawainya tersebar secara geografis. Bertitik tolak dari pemikiran tersebut maka penataan kelembagaan seperti ini tidak dapat dilepaskan dari konteks imprementasi tugastugas yang dilakukan SDM dan organisasi. Karena itu, keiembagaan dalam kontek struktur terkait d.engan har-har sebagai berikut: (a) seberapa jauh -relevansi yang logis antara struktur, jabatan, beban kerja, dan kompetensi, tb) seberapa jauh kompetensi sDM dalam melakukan tugas-tugasnya; (c) seberapa jelas organisasi mengatur dan melembagakan tata aturan daram pencapaian tujuan; (d) seberapa besar organisasi memberikan pengakuan dan penghargaan SDM dalam melaksanakan tugasnya; dan (e) bagaimana semua sumberdaya diatur atau diorganisasikan dan d.ikoordinasikan sehingga dapat dicapai suatu bentuk paling ideal untuk dapat mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Selain
pandangan
di
atas,
penataan
kelembagaan
birokrasi
secara umum juga dapat mengacu kepada prinsip (Tamin, 2OO3)sebagai berikut:
prinsip-
pemerintahan
a.
Prinsip Kejelasan Teuan setiap dibentuk
organisasi untuk
dalam
pemerintah
mencapai tujuan
pusar
maupun
daerah
negara yang telah ditetapkan 39
dalam konstitusi
negara, dan harus mengemban visi dan misi organisasi
negara. Karena itu dalam setiap organisasi, tujuan dirumuskan
harus
secara jelas
terkait
dan
tujuan
dengan
bernegara. b.
Prinsip Kemitraan d.an PemberdaAaan dengan Masyarakat. ini
Prinsip
peran
adanya
menekankan
aparatur
negara dan
masyarakat dalam penyelenggaraan negara, dan pemberian peran kepada masyarakat dengan cara memberikan
peluang
untuk
melakukan pelayanan publik yang biasanya dilakukan pemeri.ntah ataupun
kemitraan
melalui
penanganan
langsung
oleh
masyarakat. Jika hal ini dilaksanakan, maka jumlah dan struktur organisasi pemerintah dapat menjadi lebih sederhana dan efisien. Prinsip Pembagian Tugas Dalam prinsip ini semua tugas pemerintah dibagi ke dalam tugastugas organisasi atau satuan-satuan atau sub-sub organisasi di bawahnya, sehingga tidak ada lagi tugas yang tidak ditangani oleh suatu lembaga pemerintahan.
Tugas-tugas tersebut dijabarkan
dalam fungsi-fungsi tertentu yang secara keseluruhan mengacu pada pencapaian tujuan bernegara. d.
Prinsip Koordinasi Prinsip ini menekankan keharusan adanya saling hubungan antar unit organisasi, antar lembaga baik antar instansi pemerintahan pusat, antar pemerintahan daerah serta antara pemerintah pusat dan
pemerintah
keserasian
kebijakan,
terdapat
sehingga
daerah dan
tindakan
dalam
kesatuan
arah,
mencapai tujuan
nasional. e.
Prinsip Keberlang sung an Tugas Prinsip
ini
menekankan bahwa daiam pengorganisasian perlu
dipertimbangkan adanya kepastian bahwa tugas-tugas yang harus diemban akan terus berlangsung dalam jangka waktu lama.
40 --------,---.---d
qrtt aan<{tfi'5-.i--.1'
\:a4tgtT-;J
L:;;:;;:;;f]:!;::.ii;1{'.!;!.!i,!,i#
li
Prinsip Proporsional Prinsip ini menekankan bahwa dalam men)rusun organisasi harus meniperhatikan keserasian hubungan dan kewenangan internal dan eksternal, beban tugas, kemampuan dan sumber daya yang ada. g.
Prinsip Keluuesan Prinsip ini menekankan perlu
disesuaikan
bahwa desain tugas suatu dengan perkembangan dan
organisasi
perubahan lingkungan stratejik, sehingga organisasi dapat berkembang atau lebih ramping sesuai dengan tuntutan perkembangan ringkungan, tugas dan beban kedanya. h.
Prinsip Pendelegasian d.an pengerahan Ketuenangan Prinsip pendelegasian wewenang menekankan pada tugas_tugas apa yang periu dilimpahkan kepada satuan organisasi di bawahnya. Prinsip penyerahan wewenang menekankan tugas apa yang sudah dapat dilaksanakan oleh organisasi di bawahnva.
t.
Prinsip Rentang Kend.ali. Prinsip ini menekankan pada penentuan jumtah satuan organsiasi atau orang yang dibawahi oleh seorang pimpinan. Jumiah satuan atau sub organiasi dan orang tersebut harus dipertimbangkan secara rasionar termasuk dengan mempertimbangkan kemampuan pimpinan dalam melakukan pengawasan terhadap bawahannya.
J.
Prinsip Jalur dan Staf Prinsip ini merupakan kelanjutan dari prinsip pembagian tugas, dan menekankan pada pembedaan unit organisasi yang melaksanakan tugas pokok instansi dan unit organisasi yang melaksanakan tugas-tugas penunjang terhadap tugas pokok tersebut.
k.
Prinsip Kejelas an d.alam pembagunan Prinsip ini menekankan bahwa dalam menJrusun organisasi dibuat bagan yang dapat menggambarkan secara jelas mengenai 41
kedudukan, susunan jabatan, pembagian tugas dan fungsi serta kerja
hubungan
satuan
antar
organisasi,
misalnya
dalam
pelaksanaan fungsi-fungsi manaj emen (perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan). Sebagai perbandingan,
dapat pula diperhatikan
prinsip-prinsip
lainnya dalam penataan organisasi pemerintah (Tamin, 2003) sebagai berikut: 1.
Organisasi disusun berdasarkan uisi, misi dan strategis gang jelas. Dengan visi dan misi yang jelas, akan dapat disusun organisasi yang
benar-benar
sesuai dengan tuntutan
mampu
terutama
menyeimbangan
kebutuhan
antara
dan
kemampuan
sumberdaya organisasi dengan kebutuhan nyata masyarakatnya. Di
samping
itu,
adanya
dengan
strategi
yang jelas
dalam
pencapaian visi dan misi organisasi, maka akan dapat ditentukan desain organisasi yang tepat dalam rangka menjamin efektivitas dan efisiensi organisasi.
2.
Organisasi flat atau datar, yaitu organisasi yang tugas dan fungsi pokoknya
adalah
memberikan
pelayanan
kepada
masyarakat
sehingga mempermudah dalam proses pengambilan keputusan. 3.
Organisasi ramping atau tidak terlalu bangak pembidangdn. Sejak era Orde Baru
setiap organisasi baru
yang
dibentuk
atau
organisasi yang hendak dibenahi maka yang pertama dilakukan ada-lah men5rusun struktur
organisasi baik secara vertikal maupun
horizontal. Setelah struktur
organisasi, kemudian
ditempatkan
orang-orang dalam struktur organisasi tersebut. Gaya penyusLrnan struktur
yang demikian
oleh Kwik Kian Gie (2OO3) dianggap
"sangat salah, tetapi sangatlah lazirn diLakukan orang karena keawamannya dalam bidang ilmu organisasi. Prosedur yang salah tersebut di sebut strategg follous strukture folo ow s strategy ." 4.
structure. Seharusnya adalah
Organis asi ber sifat j ej aing (netu orking ) Netuorking
antar
instansi
pemerintah
dan antara
pemerintah
pusat dengan pemerintah daerah menjadi sesuatu yang sangat 42 ,:.:s3:ai1:Fa-.a?.€r€;f
*L-€-t_<_€a
penting agar dapat memanfaatkan seluruh potensi yang tersedia dan membangun keunggulan komparatif/kompetitif daerah dan nasional. 5.
6'
Organisasi bersifat fteksibel d.an ad.aptif. perubahan merupakan suatu yang tidak dapat dihindari sebagai antisipasi terhadap dinamika lingkungan strategis. Karena itu, organisasi harus fleksibel dan adaptif, artinya organisasi pemerintah harus mampu mengikuti setiap perubahan yang terjadi terutama perubahan yang diakibatkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Fleksibilitas organisasi hendaknya dimanifestasikan ke daram struktur, sistem dan proses, serta perilaku aparaturnya. organisasi bangak d'iisijabatan-jabatan
fungsional.
sejalan dengan bentuk organisasi flat, organisasi hendaknya lebih banyak diisi oleh pejabat-pejabat fungsionai yang mengedapankan kompetensi dan profesionaritas dalam peraksanaan tugasnya. 7 ' organisasi menerapkan strqtegi olearrting organization" organisasi pemerintah baik di pusat maupun di daerah maupun tidak mau harus berhadapan dengan perubahan yang sangat cepat. Karena itu organisasi pemerintah dituntut untuk mampu melakukan transformasi agar mampu menjawab berbagai tantangan dan mampu memanfaatkan kesempatan yang ada dalam dinamika perubahan tersebut. 8. Organisasiberuariasi. Di era otonomi daerah, pemerintah tidak lagi menganal hierarkhi pemerintah. Karena itu, setiap organisasi pemerintah baik di pusat maupun di daerah dalam melakukan aktivitasnya harus senantiasa sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang didasarkan pada kondisi dan karakteristik serta kemampuan setiap organisasi pemerintah. Mengacu kepada keseluruhan prinsip-prinsip tersebut di atas, dapat digambarkan bahwa kelembagaan birokrasi pemerintah memiliki 43
melaksanahSn beban tugas yang berat, dan dituntut untuk dapat organisasi beban tugas tersebut secara baik melalui pen]rusunan pembagian tugas dan pemerintah, struktur organisasi'pemerintah, daya dan kewenangan dalam pengelolan berbagai aktivitas, sumber para pegawainYa. Selain
struktur,
penataan
juga
kelembagaan
harus
m e m p e rti mb a n g ka n b u d a ya( kultur ) or ganisasiyangmungkintelah juga budaya organisasi yang mapan dan dianggap masih relevan, atau organisasi' Salah akan dikembangkan. Banyak definisi tentang budaya oleh Robert Quinn satunya yang menarik adalah yang diutarakan bahwa budaya d.alam Rothman, Erlichh, dan Tropman (1995), vs kontrol" dan organisasi dapat dilihat dari dua dimensi: fleksibilitas Dengan pengertian tersebut, terdapat folarc internal vs folarc eksternaL e m p a tti p e b u d a ya o rg a n i sasisebagaim anatampakpadapadamatr iks 4 berikut ini. Matrik 4 Tipe Budava O NO
TIPE
1
Budaya klan
2
Budaya Hirarki
3
Budaya Pasar
4
Adokrasi
I(ARAKTER Menekankan Pada keanggotaan dan hubungan, mentaiitas "kita" dan mereka", Menekankan pada aturan dan prosedur, mentalitas personalitas birokratis'
I I
Menekankan pada gagasan dan kreativitas; terj adinya kekacauan' memungkinkan
terkait Kesemua faktor yang telah diutarakan di atas akan saling akan berujung dan mempengaruhi satu sama lainnya. Kesemuanya padakinerjapemerintah,yangsalahsatualatukurnyayangmudah dalam memperoleh adalah dilihat dari tingkat kepuasan masyarakat pelayanan Publik. Keberadaan etika kerja dalam elemen kultur
kerja
yang
organisasi,
mempengaruhi
adalah
perilaku
salah satrr etis
(Adams,
pengertian kultur kerja Tashchian & Shore,2OOl). Elemen lain dala+n 44
----^---*-i:,**:A:E?ir8f'f;:+iiit:i-;-))^tz-.-
adalah
budaya
yang
mencerminkan
nilai,
bahasa
dan perilaku organisasi (Brunetto, 2oo1) nrisalnya: pola perilaku, asumsi kolektif, upacara khusus, atau bahasa spesifik. Institusionalisasi etika kerja menjadi sistem normatif atau kode etik bertujuan agar organisasi dapat menerapkan etika kerja secara efektif fvictor & cullen, 19gg). Menurut Adam, et al, (1963) kode etik adarah perangkat regal dan managerial organisasi sebagai ciri profesi - yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan pekedaan berkualitas dan mementingkan pelayanan publik, serta memberikan hasil yang terbaik. Konsep iklim
kerja etis dan kultur
etis berbeda, tapi sering dipahami sama. Iklim kerja etis merupakan persepsi kolektif sebagian besar pegawai tentang bagaimana organisasi berjalan, sedangkan kultur etis merupakan asumsi dan keyakinan kolektif tentang bagaimana organisasi seharusnya berjalan (Agarwal & Mailoy , lgggl. Iklim kerja etis merupakan konstruk psikologis yang diukur secara kuantitatif, sedangkan kultur etis adalah konstruk antopologis, tidak hanya diukur secara kuantitaif, tapi juga kuaritatif. Menurut
Key (L999) konstruk kultur memprediksikan perilaku individual, mengindentifikasikan
etis lebih tapi
tepat untuk
tidak
mampu
persepsi kolektif pegawai
tentang kultur etis organisasi. Definisi kultur etis menurut Key adarah: A descriptivety-basedconstructthat representsthe extent actually attempt to influence membeis'behavbr throughto which organization a viiiety of cuttural sysfem(Key,1999) sebagian besar artikel yang menyimpurkan adanya hubungan antara iklim kerja etis dan perilaku etis (victor & cullen, 19gg; Sims & Keon, 1997; wimbush, et al, r99'/; Malroy & Agarwar, r999;Adams, et al, 1963; Agarwal & Maloy, rggg) menggunakan definisi iklim kerja etis yang dirumuskan schneider (rg7s) yaitu: "persepsi psikologis pegawai terhadap makna kebersetujuan sebagian besar pegawai tentang sistem dan prosedur pelaksanaan etika di dalam organisasi., Pada Gambar 5, victor dan culren (19gg) menjelaskan pengukuran iklim kerja etis meralui penggabungan konstruk teoretis perkembangan moral kognitif, etika dan lokus analisis, yang didasarkan pada asumsi -
45
individu
(a) kemampuan
bahwa:
mengatasi
selalu
moral
dilema
berkembang secara berkembang, (b) atmosfir moral di dalam organisasi agregasi kolektif nilaikolektif, c) etika kerja merupakan pendorong sesuai dengan nilai, norma dan kepercayaan yang konsisten melakukan pandangan organisasi yaitu: "bagaimana seharusnya ini'" Konsep sesuatu yang etis d.an harus dilakukan di d'alam organisasi (Bandura, 1991) dan tersebut didukung oleh Teori Kognitif Sosial (1993) di dalam konteks mekanisme regulasi-diri (carver, & scheier rasionalisasi moral (Ridder & Wit, 2006)' Gambar 5 Tipe Iklim Kerja Etis {Victor & Cu11en,1988) LOKUS ANALISIS
K R I T E R I A
Egois
Bene volen
E T I S
Prinsip
sebagai
akhir
MinaVKepentinganPribadi (lnstrumental)
Persahabatan (Caring) Moralitas Personal (lndependent)
disimpulkan
bahwa
kelembagaan
birokrasi
Efisiensi Keuntungan Organisasi (lnstrumental) (lnstrumental)
secara
Tanggungiawab Sosial (Caring)
MinaV Kepentingan Tim Kerja (Caring)
Aturandan Prosedur Organisasi (Rules)
ini,
maka
rinci,
kebijakan
diharapkan
dapat
lebih
pemerintah
Aturan dan Kode Etik Profesional (Law & Code)
bagian
dalam
uraian
dari
Kosmopolitan
Lokal
lndividual
dapat
penataan
mewrrjudkan
ciri-ciri sebagai birokrasi pemerintah pusat dan daerah yang memenuhi berikut: .
struktur
dan kultur
yang kondusif
bagi peningkatan
kinerja
pegawai dan organisasi, .
strategi yang jelas; organisasi d.isusun berd.asarkan visi, misi, dan
.
organisasi lebih flat atau datar;
.
pembidangan; ofg&nisasi ramping atau tidak terlalu banyak
.
ofg&nisasi bersifatjejaring (networking); 46
--.--"" ,, ,, -
,":-
rr*
organisasi bersifat fleksibel dan adaptif; oiganisasi banyak diisi jabatan-jabatan fungsionar; dan organisasi menerapkan strategi "reaming organizatiot-. Kemudian yang paling penting adalah bahwa penataan kelembagaan organisasi pemerintah ini harus memperhatikan nilai_nilai yang terkandung dalam pembukaan uuD 194s dan pancasila, yaitu dengan memperhatikan aspek tata nilai yang mendasarinya, kurtur dan struktur organisasi yang lebih proporsional, manajemen (ketatalaksanaan) yang rebih efektif, sistem dan proses kebijakan yang lebih mengedepankan kepentingan masyarakat, pengelolaan sumber daya manusia aparatur yang lebih mengutamakan kompetensi dan profesionaritas, dan pemanfaatan teknorogi informasi dan komunikasi (e-Gouernment) melaksanakan pelayanan publik, serta memperhatikan capaian kinerja agar tercapai tata kepemerintahan yang baik (Good.pubtic Gouernance). Mengenai kerembagaan pemerintah, ada kritik yang sering dilontarkan yaitu terlaru besarnya organisasi pemerintah yang mengakibatkan banyaknya penyerapan sumber-sumber daya baik manusia maupun keuangan, sementara hasil kerja birokrasi tidak maksimal' Kritik rain adalah bawah beberapa fungsi birokrasi pemerintah juga dianggap perru untuk lebih banyak diserahkan kepada masyarakat, sedangkan pemerintah sendiri seharusnya hanya berkonsentrasi pada fungsi-fungsi utama pengaturan (core regulatory functions|. Disadari bahwa kritik tersebut sesuai dengan kenyataan yang ada, karena itu penataan kerembagaan pemerintah sebagai bagian dari reformasi birokrasi menjadi sesuatu yang tidak- tererakkan. pada dasarnya kebijakan penataan kelembagaan pemerintah perru rebih difokuskan pada upaya rightsizing yaitu suatu upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah yang diarahkan untuk mengembangkan organisasi yang lebih proporsional, datar (ftat), transparan, hierarki yang pendek dan terdesentralisasinya kewenangan. Kelembagaan pemerintah semestinya disusun berdasarkan visi dan misi yang jelas
-:
(structure
strategy),
follows
berdasarkan
Selanjutnya, kelembagaan yang demikian
kebutuhan
nyata.
diisi oleh sumber daya
manusia aparatur yang handal, dan dijalankan dengan mekanisme, sistem dan prosedur yang efisien. pelaksanaan
Secara umum,
kebijakan
penataan
kelembagaan
tersebut adalah sebagai berikut: a.
penJrusunan
Melakukan
perundang-undangan
penyempurnaan
dan
peraturan
tentang organisasi pemerintah, baik untuk
Pemerintah Pusat maupun
Pemerintah
Undang-undang,
Pemerintah,
Peraturan
Daerah dalam bentuk Keputusan
Presiden,
Keputusan Men.PAN, dan sebagainya; b.
Melakukan evaluasi dan penataan organisasi dan tata kerja di lingkungan
instansi
Pemerintah,
yang
meliputi
Kementerian
Koordinator, Kementerian Negara, Departemen, LPND, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara -RI, Kesekretariatan Lembaga Negara, Kesekretariatan Lembaga Non-Struktural, dan instansi Pemerintah lainnya. c.
Melakukan
evaluasi dan penataan
organisasi Unit
Pelaksana
Teknis (UPT) di lingkungan Departemen dan LPND. d.
Melakukan transformasi kelembagaan Pemerintah bagi unit-unit kerja yang memenuhi kriteria tertentu meniadi unit usaha melalui upaya korporatisasi.
e.
Mendorong
kemitraan
melalui
aliansi
yang
strategis
antara
lembaga pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat dalam menj alankan pembangunan. Kemudian, kebijakan otonomi daerah yang ditetapkan Nomor 22 Tahun
dengan UU
1999 dalam perspektif pendayagunaan aparatur
negara pada hakekatnya antara lain adalah memberikan kesempatan yang luas bagi daerah untuk membangun struktur pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan responsif terhadap kepentingan masyarakat luas.
Dalam diperrukan
melaksanakan
reformasi
tahap
terhadap
evaluasi
birokrasi
pemerintah
Daerah,
aspek kerembagaan perangkat sebagai komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. sebagaimana diketahui bahwa kelembagaan perangkat daerah berdasarkan pasal 60 uu Nomor 22 Tahun lggg tentang pemerintahan Daerah, terah ditetapkan bahwa perangkat daerah terdiri dari sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. seranjutnya dalam pasal 6g ayat (1) uu Nomor 22 ?ahun lggg disebutkan bahwa susunan organisasi perangkat daerah peraturan daerah
Daerahsesuaidenganpedoman yans
li:ff::: "i*.-::,
penataan organisasi pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi juga mengarah pada upaya mewujudkan pemerintahan yang memenuhi kriteri a good. goueftLance. Diera otonomi daerarr, organisasi pemerintah daerah diharapkan menjadi organisasi yang solid dan mampu berperan sebagai wadah bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah serta sebagai proses interaksi antara Pemerintah dengan institusi daerah lainnya dan dengan masyarakat secara optimal. Pada
dasarnya
kebijakan dalam penataan kelembagaan Pemerintah Daerah sama dengan kebijakan penataan kelembagaan Pemerintah pusat, mengarah pada upaya rightsizing yaitu sebuah upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah daerah yang difokuskan untuk mengembangkan organisasi yang rebih proporsional berdasarkan kebutuhan nyata daerah, datar (ftat),transparan, hierarki yang pendek . d^! terdesentralisasi kewenangannya. oleh karena itu, organisasi pemerintah daerah hendaknya disusun berdasarkan visi dan misi yang jelas' selanjutnya desain struktur organisasinya disusun berdasarkan kebutuhan nyata dan mengikuti strategi daram pencapaian visi dan misi organisasi yang telah ditetapka n (strucfure folrows strategg). Dalam prakteknya, kelembagaan pemerintah Daerah masih ditandai adanya fenomena pembengkakan organisasi pemerintah daerah secara sangat signifikan. Har ini d'atarbelakangi oreh adanya
49
d ' i s k r e si ya n g sa n g a tl u a smelaluiPPNom or :84Tahun2ooodandalam i m p l e me n ta si n ya te l a h d i te rjemahkanSecar akur angsesuaidengan tujuan'filosofisnya.Haltersebuttentuberpengaruhbesarpada pada masing-masing daerah' inefisiensi alokasi anggaran yang tersedia Sebagaicontoh,DanaAlokasiUmum(DAU)yangsemestinyaselain u n t u k be l a n j a p e g a w a i j u g a d.iper untukkanbagiinvestasisar anadan prasaranabagikepentinganpublik,tersedotuntukmembiayai birokrasiPemerintahDaerahsehinggakepentinganpublikkurang mendapat perhatian yang proporsional' Selainmenimbulkaninefisiensipenggunaansumberdaya, juga membawa problema secara teknis pembengkakan organisasi o r g a n isa si ,ya kn i o rg a n i sa siyangter lalubesar selainmenyebabkan juga menimbulkan masalah melebarnya span of control yang ideal i n s t i t u ti o n a l i n co h e re n ce k ar enafungsiyangsehar usnyaditangani ke beberapa organisasi yang d.alam satu-kesatuan unit harus diderivasi birokrasi' Kondisi tersebut pada akhirnya mengarah pad.a proliferasi disharmoni atau bahkan lebih jauh akan berpotensi pada teriadinya kewenangan karena friksi antar unit organisasi akibat tarik-menarik relatif lebih berhimpit' fungsi-fungsi yang diturunkan menjadi daerah yang demikian' Disadari fakta empiris organisasi perangkat Pemerintah (PP)Nomor 8 pemerintah kemudian menetapkan Peraturan Tahun2oo3sebagaipenggantiPPNomor84Tahun2OoO.PPNomorS Tahun2oo3menjadisalahsatuinstrumenuntukmelaksanakan penataankelembagaanbirokrasipemerintahdaerah.PPtersebut dan penyempurnaan terhadap merupakan salah satu langkah koreksi segalakekuranganyangterjadipad.apelaksanaankebijakan desentralisasiterutamaekses-eksesyangtimbuldalampenataan organisasi Perangkat daerah Trrjuanfiiosofisyangingindicapaidenganpedomanpenataan tersebut adalah terwujudnya organisasi birokrasi pemerintah daerah posturorganisasiperangkatdaerahyangproporsional'efisien'dan prinsip-prinsip organisasi secara efektif yang disusun berdasarkan kepemerintahan yang baik rasional dan obyektif guna mewujudkan 50
(good.public nor"rr)rnce). organisasi pemerintah daerah yang dibentuk diharipkan benar-benar didasarkan pada kewenangan yang dim'iki; karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah; kemampuan keuangan 'daerah; dan ketersediaan sumber daya manusia aparatur. oreh karena itu, pedoman tersebut tidak hanya memberikan penjerasan mengenai jenis dan bentuk organisasi perangkat daerah saja, akan tetapi juga memberikan gambaran dan arah yang rebih jelas mengenai rambu_ rambu berupa kriteria yang dapat dipergunakan sebagai ,,self_ organizing assesmen/', untuk menentukan sendiri tingkat urgensi organisasi yang akan dibentuk dengan pertimbangan yang rebih terukur.
2'7 - Arternatif strategi penataan Kelembagaan pemerintah Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, alternatif strategi penataan kelembagaan birokrasi pemerintah yang merupakan sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi harus mengacu dan berpedoman pada amanat konstitusi negara kita. Untuk itu, perru diidentifikasi berbagai kelemahan yang mendasari permasalahan birokrasi sebagaimana yang dikemukakan di atas, selanjutnya menyusun strategi yang mengarah pada pencapaian sasaran optimal yang hendak dicapai serta pen'aian kinerja secara objetif rasionar. Dalam rangka itu, har_hal yang perlu diperhatikan untuk men5rusun strategi tersebut antara rain adarah: (a) nilai-nilai yang merandasinya, (2) penataan organisasi dan tata kerja; (3) pemantapan sistem manajemen; (4r program pengembangan dan peningkatan profesionalitas dan kompetensi SDM Aparatur (Mustopadidjaja AR, 2003). Atas dasar har-har tersebut, berbagai randasan, kebijakan dan strategi pemerintah yang dijadian acuan dalam penataan kelembagaan pemerintah khususnya yang terkait d.engan pelaksanaan dan kinerja pelayanan publik bidang pendidikan dan kesehatan baik di pusat maupun di daerah seberum dan sesudah diberlakukakannya kebijakan otonomi daerah, serta berbagai implikasinya akan dijelaskan dan dieksplor lebih dalam pada bab selanjutnya.
51
BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI KELEMBAGAAN BIROKRASI PEMERINTAII BIDANG PELAYANAN PENDIDII{AN DAN KESEHATAN
3.1. Birokrasi Pemerintah dan Otonomi Daerah Dalam mekanisme ketatanegaraan modern dewasa ini, birokrasi pemerintah dapat dilihat sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, di luar pengertian fungsi eksekutif pemerintahan mungkin
birokrasi
pemerintahan
dalam arti politik.
memang
harus
Sedapat
diamankan
dari
pengaruh-pengaruh dinamika politik dalam sistem demokrasi. Karena itu, pengertian tradisional mengenai fungsi eksekutif pemerintahan, dapat dibedakan dalam dua wilayah, yaitu wilayah politik, dan wilayah teknis administratif. Fungsi eksekutif dalam wilayah politik dijalankan oleh jabatan-jabatan
politik, sedangkan fungsi eksekutif dalam wilayah
teknis ad.ministratif dijalankan
oleh jabatan-jabatan
pegawai negeri
sipil. Jabatan politik biasanya terdiri atas jabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan pejabat-pejabat lain yang setingkat Menteri, serta jabatan-jabatan kenegaraan lainnya, seperti anggota DPR/MPR, anggota MA, anggota BPK, dan DPA. Sedangkan jabatan administratif, yang
tertinggi
adalah
Sekretaris Jenderal
Departemen,
Sekretaris
Menteri Negara, Kepala Badan (Eselon I) yang tidak dirangkap oleh Menteri, dan sebagainya. Sekretaris Jenderal Lembaga-Lembaga Tinggi/Tertinggi
Negara, seperti MPR, DPR, MA, DPA, dan BPK, jqga
termasuk golongan jabatan pegawai negeri sipil-
ini
Tidak dapat dipungkiri bahwa birokrasi pemerintah kita sekarang sedang mengalami penataan kembali secara besar-besaran.
Penataan-penataan
yang bersifat kelembagaan itu diperlukan
untuk
mengakomodasikan kebijakan baru yang berkaitan erat dengan agenda demokratisasi, agenda efisiensi dan peningkatan daya' saing perekonomian nasional di era globalisasi, dan agenda desentralisasi (otonomi daerah) yang menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
52 --.-,
*,"uo"€tFeltEct!
Ketiga agenda besar tersebut di atas, menyebabkan bangsa kita mau tidak mau harus mengadakan perubahan kelembagaan pemerintah secara mendasar, mulai tingkat pusat sampai ke daerah_ daerah' Sebagai akibat pelaksanaan agenda reformasi birokrasi kita selama 2 tahun terakhir, beberapa Departemen pemerintah bahkan dilikwidasi atau dibubarkan, dan beberapa Departemen diubah menjadi kantor Menteri Negara. Akibatnya, lebih dari 125 jabatan Eselon I terpaksa dihapuskan, yang juga berakibat terhadap jabatan_ jabatan di bawahnya, yaitu Eselon II, Eselon III, IV, dan bahkan Eselon V yang ada di departemen-departemen. Restrukturisasi di tingkat pusat ini, berpengaruh pula terhadap. susunan organisasi pemerintah di daerah-daerah. Apalagi, jika dikaitkan dengan perkembangan kebijakan otonomi daerah, yang terus bergurir di daerah-daerah. Melalui penerapan kebijakan otonomi daerah itu, perubahan yang terjadi dalam pengelolaan kelembagaan pemerintah, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah, dan bahkan sampai ke desa_desa mengalami perubahan yang sangat mendasar. Secara umum, fungsi birokrasi pemerintah kita di masa datang diharapkan terus berubah ke arah fungsi pelayanan yang bebas KKN dan akrab dengan ralgrat. Jabatan pegawai Negeri bukan lagi abdi negara, tetapi merupakan abd.i masyarakat. yang masih dapat disebut sebagai abdi negara hanyalah pejabat daram jabatan-jabatan poritik jabatan dan kenegaraan, sedangkan pejabat dalam jabatan birokrasi atau administrasi pemerintahan, bukanlah abdi negara, melainkan abdi masyarakat. Misarnya, anggota DpR, MpR, dan rembaga tinggi negara lainnya adalah jabatan kenegaraan. Demikian pura jabatan Menteri, Gubernur Bank Indonesia, Jaksa Agung, dan sebagainya, merupakan jabatan-jabatan politik, karena itu dapat disebut sebagai abdi negara. Tetapi jabatan pegawai negeri, bukan jabatan kenegaraan yang bersifat politis, tetapi jabatan administratif pemerintahan, sehingga bersifat teknis belaka. Bersamaan dengan itu, organisasi pemerintah daerah juga sedang 'mengalami pertrbahan mendasar. secara prinsip, basis otonomi daerah di masa depan, telah ditentukan berada di daerah kabupaten atau 53
kota. Meskipun demikian, untuk tahap-tahap persiapan ke arah itu, peranan propinsi masih diakui besar dan menentukan, terutama dalam membantu mempersiapkan d.aerah kabupaten/kota menyelenggarakan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Dalam UU No.32 Tahun 2OO4
ditegaskan
1999 tentang Pemerintah Daerah,
No. 22 Tahun
hasil revisi uu
bahwa
hubungan tidak
kabupaten/kota, dianggap bukan
antara
daerah hirarkis.
lagi bersifat
lagi bawahan Gubernur,
dan daerah
propinsi
dan walikota
Bupati
dan hubungannya
dengan
dan Walikota itu hanya bersifat koordinatif belaka. Di samping itu, jangkauan kekuasaan organ negara atau pemerintahan, dibatasi pula hanya sampai ke tingkat kecamatan. Desa-desa di bawah 'self gouerning communities' (zelf kecamatan, diakui sebagai daerah besfiturende gemeensehap) yang bersifat otonom. Itu sebabnya,
para Bupati
organisasi pemerintahan
desa juga
ditata
kembali
sesuai dengan
reformasi. Dalam UUD dan UU yang baru, baik kelembagaan desa maupun perangkat hukum di desa diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berkembang atas dasar tradisi kebudayaan
tuntutan
masyarakat setempat. ciri-ciri yang tumbuh dan berkembang di daerah yang bersifat khas dapat diwadahi dalam bentuk organ desa dan dalam bentuk Peraturan
Desa yang berbeda dari organisasi dan peraturan
desa lain. Dengan demikian, di masa depan, sistem hukum adat dan sistem kelembagaan pemerintah desa mendapat kesempatan terbuka untuk berkembang
kembali
sesuai
kebutuhan
zarrLarL. sebagai
contoh,
masyarakat Sumatera Barat dapat merevitalisasi sistem pemerintahan nagari d.alam rangka penataan kembali sistem pemerintahan desa propinsi
tersebut.
Demikian
pula
masyarakat
Aceh
dapat
hukurn berdasarkan syari'at Islam secara khusus di sementara masyarakat Papua di Irian Jaya juga dapat
memberlakukan Aceh,
mengembangkan
hukum
adatnya
send.iri yang juga
berbeda dari
daerah lainnya. sistem dalam mendasar perubahan _demikian, pemerintahan dari yang sangat sentralistik ke desentralistik tidak berta merta dapat merubah citra birokrasi pemerintah baik di pusat maupun Namun
54
di ciaerah. Hal ini terlihat dari masih maraknya praktik KKN dan masih rendahnya kinerja SDM Aparatur, tidak diindahkannya prinsip-prinsip yang terkandung
dalam good publik gouel'rLance yar'g pada akhirnya
berakibat pada masih buruknya
kinerja pelayanan publik. Rendahnya
kinerja pelayanan publik ini, dapat dilihat dari tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat yang masih rendah. Padahal, semua komponen bangsa ini mengetahui bahwa sebagai prasyarat dalam menjalankan percepatan pembangunan suatu bangsa antara lain adalah tersedianya pendidikan
yang
memadai
bagi
seluruh
lapisan
masyarakat,
khususnya dalam penyediaan pendidikan dasar. Selain bidang pendidikan, tersedianya layanan kesehatan dasar yang
mampu
menjangkau
dan
terjangkau
oleh masyarakat,
juga
merupakan prioritas dasar yang harus terpenuhi. Secara yuridis, UUD 1945 juga telah memberi landasan yang tegas mengenai keharusan terwr:judnya
penyediaan layanan dasar pendidikan
dan kesehatan
masyarakat. Dalam skala global, pentingnla
perrdidikan dasar dan kesehatan
masyarakat, juga telah diangkat sebagai faktor utama dalam memenuhi hak dasar manusia
di dunia,
serta menjadi
target utama
dalam
menjamin terwujudnya kesejahteraan dan pembangunan masyarakat dan bangsa. Hal ini termuat manusia, yang dideklarasikan pertemuan puncak Millennium kemudian
dikenal
Beberapa butir terwujudnya
dalam sasaran pokok pembangunan dalam the Mitlennium Declaration pada di New York (September 2001), yang
sebagai MDGs
(Millennium Deuelopment Goals).
dalam MDGs, menyebutkan
pendidikan
dasar bagi seluruh
peningkatan kesehatan ibu melahirkan
secara rinci mengenai anggota masyarakat,
dan anak, serta memerangi
HIV/AIDS dan penyakti menular lainnya. Bagi Indonesia sendiri, secara nyata pendidikan
dan layanan
kesehatan dasar, selama ini telah dijadikan isu utama pembangunan. Berbagai program telah dijalankan
seperti, WAJAR (Wajib Belajar) 6
Tahun yang kemudian dikembangkan menjadi WAJAR 9 Tahun dengan maksud untuk meningkatkan kapasitas pendidikan dasar masyarakat
55
Indonesia menjadi minimal setara dengan lulusan Sekolah Menengah Pertama. Untuk bidang kesehatan, pemerintah telah lama menjalankan program kesehatan bayi dan ibu melahirkan, sebagai bagian strategi dari Program Keluarga Berencana. Data perkembangan (khususnya
layanan
masyarakat
antara
layanan pendidikan
yang lain
berkaitan tercermin
dasar dan kesehatan
dengan dalam
maternal
laporan
health)
Monitoring
pelaksanaan MDGs Indonesia periode |99O-2OO2bahwal: '
Untuk pencapaian target Pendidikan Dasar bagi Seluruh Lapisan Masyarakat, Indonesia secara rata-rata nasional, telah mencapai hasil yang cukup
bagus. Hal ini tercermin
dari meningkatnya
indikator net enrolment ratio pada pendidikan dasar setingkat SD maupun
sMP. untuk
tingkat
sD, dari semula sebesar 88,7o/o
(1990) menjadi sebesar 92,7o/o Pao2l, yang berarti mengarami peningkatan
sebesar 4oh. Selain tingkat
kelulusan
atau tamat
sekolah dasar, kemajuan bidang pendidikan juga tercermin dari adanya perbaikan tingkat melek huruf atau tingkat kemampuan membaca masyarakatnya.
Dalam laporan yang ada, disebutkan
bahwa literacg rate (usia 15-24 tahun) telah meningkat dari 96,6oh pada 1990, menjadi sebesar 98,75 pada tahun 2OO2. '
Di bidang maternal health melalui dua indikatornya
disebutkan
bahwa, secara umum tingkat kesehatan yang berkaitan dengan kelahiran
bayi dan ibu melahirkan,
indikator
"tingkat
kematian
ibu
sudah meningkat.
melahirkarf
telah
Dalam terdapat
penumnan dari sejumlah 39o jiwa (per loo.ooo kelahiran) pada tahun 1994, menjadi sejumlah 3o7 jiwa (per 100.000 kelahiran) pada tahun 2OO2. Pada indikator "Hadirnga tenaga medis terlatih dalam
proses
mencatat
kelahirart',
peningkatan.
masyarakat Jika
pada
Indonesia tahun
juga
l9g2
telah tingkat
prosentasenya masih sebesar 4o,7oh, maka pada tahun 2oo2, prosentase kelahiran yang dihadiri tenaga medis terlatih telah menjadi sebesar 68,4o/o. '
BAPPENAS, "Indonesia-Progress Report on the Millennium DevelopmentGoals", JakartaFebruary 2004
Dalam perkembangan pembangunan selanjutnya, masih terdapat beberapa kendala dalam terwujudnya layanan dasar masyarakat yang prima. Ketimpangan layanan publik tersebut masih tercermin pada buruknya
seperti, minim
berbagai layanan dasar masyarakat,
dan
mahalnya penyediaan layanan kesehatan dasar, kurangnya penyediaan akses atas layanan administrasi
dasar, serta sulitnya
pendidikan
publik. Pada sektor pendidikan saja, ditemukan fenomena pendidikan dasar yang menyedihkan. Menurut
data tahun 2OO4, angka tingkat
putus sekolah SD/MI mencapai 650.000 siswa, sedangkan angka tidak sekolah (ke jenjang
melanjutkan
tinggi) lebih kurang
yang lebih
sebanyak 5OO.O0Osiswa. Angka putus sekolah bagi siswa SMP/MTs pad.a tahun yang sama mencapai 10O.OO0siswa, dan sebanyak 45.000 siswa
untuk
rendahnya tercermin
layanan
penyediaan pada
rendahnya
HDI
keseluruhan
Secara dasar
peringkat
publik
bagi
negara
ini
di
nasional, Indonesia Indeks
dalam
{IF.DI-Human Deuelopment Index). Pada 2OO4, dari 177 negara yang dicantumkan,
Manusia
Pembangunan tampilan
SMA/MA.2
tingkat
tahun
Indonesia hanya berada pada ranking ke-111, yang berarti masih berada di bawah negara-negara tetangga kita seperti Thailand (76\, Malaysia (59), dan Filipina (83): Fakta menunjukkan dan
kesehatan
bahwa di beberapa daerah sektor pendidikan
masih
belum
didekati
dan
secara
ditangani
proporsional karena adanya asumsi sektor pendidikan dan kesehatan tidak secara signifikan memberikan sumbangan yang jelas pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Asumsi ini juga didasari oleh sikap pragmatisme para penguasa di daerah, yang memahami indikator keberhasilan
pembangunan
daerah
hanya
apabila
terdapat
pembangunan yang dapat dilihat secara fisik. Tentu karena adanya pembatasan masa kepemimpinan seiama lima tahun. Dalam konteks ini pembangunan yang bersifat fisik justru promosi
bagi
kemungkinan
terpilihnya
diyakini kembali
dapat menjadi pada
tahap
kepemimpinan berikutnya. 2
"PendidikanBelum Dianggap Gawat Darurat,Kunci PenyelesaianMasalah Bangsayang Fundamental", FlarianKompas,Edisi Sabtu,2 November2005
57
pada sisi lain,
pemerintah yang memberikan pendidikan pendidikannya
keleluasaan kepada setiap pengelola
kepada
sistem
mengelelola
untuk
khusus
adalah upaya
yang menggembirakan
kondisi
institusi
pendidikan
manajemen
bersangkutan.
Dalam
konteks ini, maka pemerintah hanya sebatas memfasilitasi melalui regulasi, sedangkan upaya-upaya nyata demi kemajuan institusi pendidikan diberikan
sepenuhnya kepada institusi
tersebut melalui
manajemen berbasis sekolah. Selain itu, upaya-upaya
lain berupa
bantuan
langsung yang dikelola oleh sekolah baik sekolah negeri
maupun
swasta. Hal ini
institusi
pendidikan
sangat baik karena setiap sekolah atau tingkat
kebocoran atau
kecurangan dalam pengelolaan bantuan dimaksud.
Di samping itu,
dapat
meminimalisir
sekolah-sekolah tersebut mampu melakukan upaya-upaya yang lebih tepat dalam membelanjakan pendanaan sehingga tujuan kegiatan dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Di samping itu, telah pula dikembangkan upaya-upaya berupa skema pemberian bantuan yang dapat mengembangkan dan memberikan
kesempatan
kepada anggota masyarakat
yang tidak
memiliki kemampuan secara finansial untuk tetap dapat mengenyam pendidikan. Skema yang hampir sama juga telah dikembangkan dalam bidang kesehatan. Terdapat alokasi yang jelas bagi masyarakat golongan miskin untuk tetap dapat memperoleh layanan kesehatan melalui skema pelayanan dasar gratis di F.rskesmas terdekat. Selain upaya-upaya
yang telah dilakukan
melalui
pemberian
kesempatan yang lebih luas kepada swasta dan masyarakat untuk dalam pengelolaan kedua bidang ini, juga berperan turut dikeluarkannya kebijakan pemerintah untuk kemudahan mendirikan pusat-pusat belajar bagi masyarakat yang bersifat communitg college, dan
sertifikasi
terhadap
dukun
beranak
serta
memberikan
pembekalan pelayanan medis dasar bagi proses kelahiran. Hal ini adalah saiah satu contoh dari berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat dan dunia usaha turut serta dalam mengelola pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan.
Patut diakui bahwa dalam banyak hal, perubahan ini memberikan konsekuensi logis yang belum pernah ada dalam sejarah Indonesia sebelumnya. Konsekuensi pengalihan kewenangan termasuk
dalam
penyelenggaraan
adalah
pemerintah
pelayanan
daerah
pendidikan
dituntut
untuk
dan mampu
kesehatan
menyelenggarakan
pelayanan yang sebelumnya berada pada kewenangan pemerintah Pusat. Kondisi-kondisi
kualitas
pendidikan,
fasilitasi pendidikan
pada
golongan kurang mampu, dan meratanya sarana dan prasarana telah menjadi issu di tengah masyarakat saat ini. penataan pendidikan yang berfungsi
untuk
mengembangkan
kualitas
(human resources deuelopment) bertwjuan Indonesia menjadi
sumberdaya
manusia
agar sumberdaya manusia
sumberdaya bangsa dan negara yang memiliki
kompetensi tinggi dan dapat bersaing di dunia internasional. Hal ini sudah tentu menjadi kebutuhan dan kepentingan seluruh masyarakat bangsa ini. Keadaan ini sangat logis mengingat kesertaan seseorang dalam proses pendidikan
formal
maupun
non formal
diharapkan
memberikan pengaruh pada kemampuan diri untuk dapat beradaptasi dan melangsungkan kehidupannya
serta memiliki daya saing di era
globaiisasi saat ini. Karena pendidikan merupakan salah satu sektor yang dianggap strategis,
maka
pendidikan
dijadikan
sebagai salah
satu prioritas
pembangunan nasional dan daerah. Sebagai upaya mengatasi masalahmasalah di bidang pendidikan
tersebut, di beberapa daerah telah
menetapkan berbagai program pembangunan
di bidang pendidikan,
seperti: Program pembangunan pendidikan Dasar dan para sekolah Program pembangunan pendidikan Menengah .
Program pembangunan pendidikan Tinggi
'
Program pembangunan pendidikan Luar sekolah/ Non formal
'
Program pengembangan dan revitalisasi Manajamen pendidikan
.
Program pengembangan melek IPTEK
.. ,
+
59
Program-program pembangunan ini kemudian dijabarkan dalam spesifik. Selanjutnya
kegiatan-kegiatan
dari keseluruhan
kegiatan-
kegiatan tersebut pada dasarnya dapat digolongkan dalam beberapa 1) upaya pembangunan fisik yang bertujuan untuk
kelompok yaitu: meningkatkan
pemerataan pendidikan, 2) upaya kapasitasi terhadap
pelaksana proses belajar dalam hal ini guru dan dan tenaga pendidikan lainnya, 3) kapasitasi secara kelembagaan dalam hal ini terkait dengan maupun pengelolaan sekolah, 4) meningkatkan kesertaan
kurikulum,
peran serta swasta dan masyarakat dalam pengembangan sarana dan prasarana belajar. melakukan
Selanjutnya untuk
proses penjaminan agar kualitas
pendidikan dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan mutunya, daerah
pemerintah
maka
melalui
Dinas
mendorong
Pendidikan
penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat maupun pihak swasta. Terdapat asumsi bahwa penyelenggaraan yang difasilitasi dan terdapat persaingan dalam arti sehat antara pendidikan yang diselenggarakan maupun
oleh pemerintah,
masyarakat,
keinginan
terus melakukan
untuk
yang dilakukan
swasta akan menstimulasi
perbaikan.
Perbaikan-perbaikan
terus-menerus diharapkan akan memberikan output
yang semakin tinggi, sehingga dapat diterima masyarakat ketika sudah tamat
dari
proses belajar di lembaga besangkutan.
Daya terima
masyarakat terhadap mutu lulusan akan menjadi pendorong eksistensi dan kemajuan lembaga pendidikan tersebut. Artinya keberlangsungan suatu lembaga pendidikan akan ditentukan seberapa jauh kiprahnya dan diterima oleh masyarakat. Proses penjaminan
kualitas
secara simultan
juga
dilakukan
dengan upaya-upaya pengawasan terhadap mutu proses pembelajaran. Standarisasi dalam arti memberikan fasilitasi dan kesamaan perlakuan diberlakukan untuk memperoleh variabel pengembangan yang sesuai. Selain itu, bantuan langsung yang dikelola oleh setiap sekolah yang menerima dilakukan sekolah
diharapkan
melalui cara kontrak perjanjian, sehingga
memiliki
komitmen
yang
lebih
memanfaatkan bantuan pemerintah. Sistem kontraktual
besar dalam memberikan
60 :::-.t::)ta't/-"4-i.-'t'-'=
kemudahan
untuk
saling menjaga
komitmen
iesepakatan
dalam
menjalankan proses pendidikan yang berkualitas. Berkenaan dengan hal tersebut, maka dinas-dinas pendidikan baik di tingkat propinsi maupun di tingkat kabupaten dan/atau kota hanya bertindak sebagai fasilitator, motivator, stimurator, koordinator, dan dalam beberapa aspek sebagai wirausaha. peran dinas adalah hanya sebatas sebagai unit organisasi yang memberikan ruang aktivitas dalam dunia pendidikan di daerah. Kemudian, sistem pertangung jawaban atas berbagai aktivitas atas pemanfaatan dana yang diberikan kepada sekolah-sekorah di daerah tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sedangkan pemerintah pusat bertanggungjawab memberikan bantuan d.an mengawasinya. Pelayanan pendidikan yang dilakukan sebagaimana dijabarkan di atas selaras dengan tujuan desentralisasi bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik harus benar-benar menjunjung nilai_nilai demokratisasi dan kemandirian yang berakar pada masyarakat setempat' Oleh karenanya, pemerintah daerah harus memberikan perhatian pada bidang pelayanan pendidika' agar pelayanan tersebut dilaksanakan secara arief, efisien dan efektif sesuai dengan sumber daya yang ada di daerah. Krisis
ekonomi
mempengaruhi
yang
hampir
diarami
Indonesia
semua aspek kehidupan
satu yang patut
dapat dicermati
keluarga miskin
di Indonesia
adalah krisis
pada
tahun
rggz,
masyarakat.
salah
ini mengakibatkan
semakin meningkat.
Krisis tersebut
mempengaruhi status kesehatan dan gizi masyarakat. Status kesehatan dan gizi masyarakat ini memang sangar urgen, mengingat menyangkut kehidupan masyarakat secara laus. Dalam kontek ini sangat berpengaruh terhadap kuaritas sumber daya masyarakat indonesia (Generasi penerus bangsa), yang pada perkembangannya akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan dan kualitas dumber daya manusia yang akan menjadi penerus pembangunan bangsa ini. Kemajuan dan perkembangan pembangunan sudah barang tentu sangat linear dengan kondisi kesehatan
masyarakat
Indonesia'
dan
wajar
kiranya
kondisi
ini
mendapat
dan kita semua' perhatian setius dari pemerintah Staiusgtzidankondisikesdhatansebenarnya-banyak berhubungandenganpendapatandankesejahteraansertakesadaran masyarakatd,anjugapelayananakankesehatanmasyarakat.Kondisi krisistelahmemunculkanpersoalanyangkomplekdimana, masyarakatyangberpenghasilanrendahdemikianterpukulolehkrisis, d e n g a n me l o n j a kn ya h a rg a ,Ser tafaktor pemutusanhubunganker ja. Inimenyebabkanpend'apatankeluargaberkurang'yangpada gilirannyaberpengaruhterhadapkondisikesehatanmasyarakat,serta kondisi gizi keluarga' Pelayanankesehatanyangdilakukanolehpusat-pusatkesehatan mampu mencakup: masyarakat, minimal harus a.PelayananKesehatandasar,meliputipelayanankesehatan termasukkeluargaberencanapeningkat&Il,pencegahan, pe n g o b a ta n d a n p e mulihanyangd' iselenggar akanSecar ar awat jalan atau rawat inaP' b.PelayananPerbaikanGizi,meliputipelayanantambahanmakanan pa d a b a yi ,b a l i ta d a n i buham ilsebagaikelompokSasar anr awan giz\ c . R evi ta l i sa si P o sya n d u ,mer upakanupaauntukm ember daya- kan P o sya n d .u se h i n g g a mampuber per anuntuktur utmemper baiki masyarakat status gizi d'an kesehatan d . P e r m b e r a n t a s a n p e n y a k i t m e n u l a r ( P 2 M ) , m e l i p u t i u p a y t paru-paru a penyakit pengobatan menular, pemberantasan penyakit danmalaria,sertaimunisasi'agard'iupayakandenganpola lebih luas' Penganganan Yang
di
Berdasarkanpengamatandibeberapadaerah,masalahkesehatan sarana dan dengan belum meratanya d,aerah masih ditandai
prasaranadibeberapakawasanterutamadipedesaan,danmasih t e r d 'a p a tma sa l a h p e rb andingantenagamedisdiper kotaandengan di pedasaan.Selainitu,jugamasihdirasakannyadibeberapadaerah 62
bahwa masih minimnya kesadaran kebersihan masyarakat, dan masih tingginya kebiasaan membuang sampah sembarangan. Kondisi-kondisi di atas pada dasarnya terah mendapatkan perhatian pemerintah melalui upaya-upaya perbaikan yang diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masayarakat. Upaya-upaya
pemerintah
beberapa
kelompok
prasarana
fisik
yang
yaitu:
tersebut, 1) upaya
bertujuan
untuk
dapat
digolongkan
pembangunan
dalam
sarana
dan
meningkatkan
pemerataan sarana kesehatan di berbagai wilayah dan kualitas sarana, 2) upaya memfasilitasi terjadinya peningkatan kapasitas kasitasi terhadap pelaksana proses pelayan kesehatan, 3) upaya memfasilitasi kesadaran dan peningkatan pengetahuan sehingga menganut gaya hidup sehat, 4) mendorong peran peran serta swasta dan masyarakat dalam pengembangan pelayanan kesehatan. Namun, kesehatan
pada faktanya
lebih
rendah
beberapa daerah ini
dibandingkan
dengan
memiliki derajat
derajat
kesehatan
nasional. Beberapa aspek yang dianggap masih lernah oleh masyarakat antara lain: (a) masih belum meratanya sarana yang penting yang diperlukan dalam pelayanan kesehatan utamanya di daerah pedesaan atau daerah terpencil sehingga gizi dan pencegahan penyakit masih minim; (b) kejadian luar biasa seperti busung lapar dan kekurangan gizi bagi anak balita masih tinggi; (c) tenaga medis yang ditempatkan di pedesaan masih sangat kurang, apalagi para medis yang ada dinilai tidak siap pakai, sehingga pada saat tertentu justru menjadi beban bagi lembaga pelayanan kesehatan, dan (d) aspek yang paling penting adalah masih rendahnya komitmen para pemimpin di daerah yang lebih diakibatkan oleh minimnya kesadaran dan pengetahuan pimpinan terhadap kesehatan sebagai bagian dari investasi SDM untuk sgat ini dan masa yang akan datang, serta (e) masih tingginya tingkatpenyalahgunaan kewenangan yang berakibat masih tingginya tingkat korupsi. untuk
itu, studi ini akan menjelaskan secara singkat tentang pengembangan/penataan kelembagaan birokrasi pemerintah sebelum
63
kebijakan otonomi daerah dan
dan sesudah diimplementasikannya
birokrasi yang membidangi
terhadap kinerja
berbagai implikasinya
masalah pendidikan dan kesehatan. 3.2. Kelembagaan Bidang Pelayanan Pendidikan A.
Sebelum Otonomi Daerah teknis
Penyelenggaraan urusan-urusan
dalam
Begitu
juga
Departemen.
oleh
dilakukan
pemerintahan
bidang tertentu
dari dulu dilakukan
penyeienggaraan bidang pendidikan
oleh suatu
Departemen. Format kelembagaan Departemen sesuai dengan Keppres
Departemen,
pemimpin
antara lain: Menteri sebagai
1984. Susunannya
Nomor 45 tahun
sebagai
oleh Sekretaris Jenderal,
dibantu
pelaksana bidang yaitu Direktorat Jenderal, Ispektorat Jenderal, dan satuan-satuan unit kerja yang lebih rendah yaitu berupa Direktorat, Biro dan Pusat. Sebagai perwakilan Departemen di daerah, Departemen Pendidikan mempunyai kantor perwakilan wilayah (Kanwil) di setiap provinsi di seluruh Indonesia.
yang
pendidikan,
dan
kabupaten
menangani
II
daerah
tingkat
urusan
pendidikan
Pad.a setiap pemerintahan
pada
tingkat secara
pendidikan
Keberadaan dinas
kotamadya.
dinas
terdapat
organisasi berada dibawah pemerintah daerah tingkat II, Namun dalam penyelenggaraan urusan pendidikan dan kepegawaian secara hirarki berada di bawah Kantor Wilayah Departemen Pendidikan yang berada di Propinsi. Unit-unit secara
berada
administratif
kabupaten/kotamadya. administrasi
seperti sekolah dan madrasah
pelaksana pendidikan
Perencanaan tenaga
kepegawaian
kegiatan,
pendidik
pendidikan
dinas
dibawah
anggaran
dan
oleh
dinas
ditangani
pendidikan daerah tingkat II. Pengelolaan Departemen
pendidikan
Pendidikan
penyelengara pendidikan
tinggi
(Dirjen
langsung
berada
Pendidikan
Tinggi).
dibawah
Setiap
unit
tinggi (negeri) berada dibawah koordinasi
64 ,------'--::r:'f;
%.3.+:4+l4ji**::-:::::?:ij--i::!:s{?-32"191*7:!-15,
Dirjen Pendidikan Tinggi, baik mengenai penganggaran dan pembinaan kepegawaiannya. Pembinaan
dan
pengembangan
menyangkut
guru /tenaga pendidik
sedangkan
dari
sumber
(terutama
daya
manusia,
PNS) dilakukan
secara terpusat dan berada dibawah tanggung jawab Departemen pendidikan. sisi
administrasi
kepegawaian,
berada
dibawah
koordinasi Badan Kepegawaian Negara. B.
Setelah
Otonomi Daerah
Bergulirnya
otonomi
daerah
yang
ditandai
dengan
diberlakukannya
Undang-undang Nomor 22 Tah:un Lggg, kemudian
diubah
undang-undang
dengan
Nomor
32
Pemerintahan Daerah, membawa implikasi
Tahun
cukup
kelembagaan pemerintahan, hal ini dikarenakan
2oo4 tentang
penting terhadap
adanya penyerahan
urusan/ kewenangan kepada daerah. salah satu kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah adalah urusan pendidikan. Hal ini, membawa pengaruh terhadap kelenrbagaan pengelolaan pendidikan secara umum. Bila dulu penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara terpusat dibawah Departemen pendidikan, maka sekarang daerah mempunyai peranan dan kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan di daerahnya. Daerah
dalam
menyelenggarakan
urusan
menjadi kewenangan daerah, menjalankan untuk
mengatur
dan
mengurus
pemerintahan
otonomi
yang
seluas-luasnya
sendiri
urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. pada pasal 13 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang pemerintahan daerah dinyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah propinsi. Sedangkan pada pasal 14 ayat (1) huruf f dinyatakan bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan kota adalah perihal penyelenggaraan pendidikan.
65
Dengan begitu, tanggungjawab penyelenggaraan pendidikan tidak dan bersifat terpusat lagi. Urusan pendidikan sudah menjadi urusan kewenangan daerah, sehingga peranan dan kewenangan Departemen pendidikan tidak sebesar sebelum otonomi daerah' lggg, telah banyak terjadi perubahan terhadap d.unia pendidikan di Indonesia, keadaan tersebut ditandai antara lain: Amandemen UUD Lg45 yang mengamanatkan anggaran pendidikan Semenjak tahun
minimal
20% dari APBN/APBD,
diundangkannnya
undang-undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, d11' semangat
walaupun
urusan/kewenangan dalam
otonomi
adalah
menyerahkan
kepada pemerintah daerah, nalnlln'
kewenangan dimaksud,
hal ini terlihat
masih saja
mempertahankan
pusat
pemerintah
tertenhr
urusan
daerah
dalam urusan
pendidikan'
kewenangan bidang pendidikan yang masih dipegang pemerintah pusat terlihat jelas d.alam Peraturan Pemerintah Nomor 25 propinsi Tahun 2000 tentang kewenang pemerintah dan kewenangan
Bentuk-bentuk
masih sebagai daerah otonomi. Terdapat 7 hal yang penetapannya standar dibawah kewenangan pusat, diantaranya berhubungan dengan penilaian kompetenSi siswa serta pengaturan kurikulum nasional dan biaya secara nasional; standar materi pelajaran pokok; gelar akademik; penyelenggaraan pendidikan;
penerimaan,
cagar budaya;
siswa/ mahasiswa;
benda
Namun kemudian
dengan diundangkannya
perpindahan,
sertifikasi
kalender
akademik'
dan
undang-undang
Sistem
Pendidikan Nasional, keadaan tersebut berubah kembali. diatur Organisasi kelembagaan Departemen Pendidikan Nasional T\rgas, dalam Perpres Nomor g Tahun 2oo5 tentang Kedudukan, Negara Fungsi, susunan organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Republik Indonesia. Departemen Pendidikan Nasional bertugas membantu
presiden
pemerintahan
dalam
menyelenggarakan
di bidang pendidikan
sebagian
urusan
nasional. Dalam melaksanakan
tugas dimaksud, Departemen Pendidikan Nasional menyelenggarakan fungsi:
1.
perumusan
kebijakan
nasional,
kebijakan
pelaksanaan,
dan
kebijakan teknis di bidang pendidikan nasional;
2.
pelaksanaan
pemerintahan
urusan
sesuai
dengan
bidang
tugasnya;
3.
pengelolaan barang milik/kekayaan
negara yang menjadi tanggung
jawabnya; 4.
pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
5.
penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden. Menurut
Perpres Nomor
9 Tahun
2005,
susunan
organisasi
Departemen adalah: 1.
Menteri yang memimpin dapartemen;
2.
Sekretaris Jenderal;
3.
Direktorat Jenderal;
4.
Inspektorat Jenderal;
5.
Badan/Pusat;
6.
Staf Ahli. sekretariat
Jenderal
adalah
unsur
pembantu
pimpinarr
yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan serta pemberian dukungan yang
dijalankan
melakukan
oleh
Sekretariat
koordinasi
kegiatan
pengelolaan
administrasi
pelaksanaan
tugas
hubungan
kerja
Koordinator,
fungsi
bidang
Kementerian
Departemen. Fungsi-fungsi
Jenderal
Depdiknas
departemen;
umum
dan di
administrasi
untuk
b)
Negara,
a)
penyelenggaraan
mendukung
Departemen; administrasi
adalah:
kelancaran
c) penyelenggaraan dengan
Departemen
Kementerian
lain,
Lembaga
Pemerintah Non Departemen, dan lembaga lain yang terkait;
d)
pelaksanaan tugas lain y"rg diberikan oleh Menteri. Direktorat unsur
Jenderal
.': Departemen
Pendidikan
Nasional
adalah
pelaksana sebagian tugas dan fungsi Departemen, yang berada 67
di bawah dan bertanggung javiD.b kepada Menteri, dipimpin seorang Direktur
Jenderal.
Direktorat
Jenderal
mempunyai
oleh tugas
merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di jidangfly&'_ dengan menyelenggarakan fungsi-fungsi antara lain; a) penyiapan
perLrmusan
kebijakan
Departemen
di
bidangnya;
b)
pelaksanaan kebijakan di bidangnya; c) pen1rusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidangnya; d) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi; e) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal. Inspektorat
Jenderal
Depatemen Pendidikan Nasional adalah
unsur pengawasan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, yang dipimpin Inspektorat Jenderal
oleh seorang Inspektur
mempunyai
tugas melaksanakan
terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan
funngsi-fungsi
penyiapan
pengawasan;
kebdakan
pengawasan
Departemen Pendidikan
Nasional dengan menyelenggarakan perumusan
Jenderal.
antara b)
lain:
a)
pelaksanaan
pengawasan kinerja, keuangan, dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Menteri; c) pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat Jenderal; d) penyusunan laporan hasil pengawasan. Di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dibentuk Badan dan/atau Pusat sebagai pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup dalam tugas Sekretariat Jenderal danf atau Direktorat Jenderal dan/atau Inspektorat Jenderal sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja, seperti Badan Penelitian dan Pengembangan. Selain perangkat-perangkat di atas, dalam melaksanakan tugasnya Menteri Pendidikan Nasional dibantu oleh beberapa orang Ahli Menteri, yang bertugas memberikan telaahan kepada Menteri mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal,
Direktorat
Jenderal,
Badan, dan Inspektorat
Jenderal.
68
Gambar 6. Struktur organisasi Departemen Pendidikan Nasional Indonesia
Pasal 50 undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pengelolaan Pendidikan Nasional menyatakan bahwa sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab Menteri pendidikan Nasional. Tanggung jawab tersebut baik terhadap pengelolaan sistem pendidikan yang dilakukan pemerintah maupun yang diselenggarakan 69
masyarakat. Ruang lingkup
tanggung jawab itu meliputi
kebijakan
nasional pendidikan dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu dan relevansi pendidikan. Undang-undang jawab
nasional membagi tanggung
sistem pendidikan
pengelolaan pendidikan
nasional
menjadi:
tanggung jawab
tertinggi atas pengelolaan sistem pendidikan nasional berada pada pemerintah daerah menyelenggarakan
Menteri, pemerintah dan/atau
satu satuan
sekurang-kurangnya pendidikan bertaraf
dikembangkan
untuk
internasional,
pendidikan
pada semua jenjang
menjadi satuan pendidikan
pemerintah
daerah
provinsi
yang
melakukan
pengembangan tenaga
koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan,
kependidikan, dan menyediakan fasilitas penyelenggaraan pendidikan untuk
lintas daerah kabupaten/kota
menengah, pemerintah kabupaten/kota dan pendidikan
tingkat pendidikan
dasar dan
mengelola pendidikan dasar
menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis
keunggulan lokal, kemudian perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya. Pada dilakukan
tingkat
kewenangan
provinsi,
oleh pemerintah
pendidikan
pengelolaan
daerah propinsi oleh Dinas Pendidikan
provinsi. Dinas pendidikan provinsi adalah perangkat daerah propinsi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada gubernur selaku kepala daerah provinsi. Jadi, dinas pendidikan provinsi bukanlan instansi vertikal yang berada dibawah Departemen Pendidikan Nasional. Dinas pendidikan
provinsi
lebih
banyak
berperan
pada
koordinasi
penyelenggaraan pendidikan. Pada tingkat
pengelolaan pendidikan
lapangan, pemerintah daerah kabupten/kota kabupaten/kota
mempunyai
pengelolaan atas
pendidikan
secara implementatif
melalui Dinas Pendidikan untuk
melakukan
menengah
serta satuan
kewenangan dasar
dan
di
pendidikan yang berbasis keungggulan lokal di daerahnya. Sedangkan pendidikan
tinggi, langsung dikelola secara otonomi
pendidikan tinggi yang bersangkutan.
oleh iembaga
Sehubungan dengan studi ini di mana *.Lrourrskan pada 2 (dua) bidang pelayanan yaitu pendidikan dan kesehatan, format kelembagaan organisasi pemerintah pusat untuk bidang-bidang teknis seperti pendidikan
dan kesehatan tersebut, sesuai dengan Keppres lg94, yaitu berbentuk Departernen. susunannya
Nomor 45 tahan
antara lain: Menteri
sebagai pemimpin
sekretaris
sebagai pelaksana
Jenderal,
Departemen, dibantu bidang
yaitu
oleh
Direktorat
Jenderal, Ispektorat Jenderar, dan satuan-satuan unit kerja yang lebih rendah yaitu berupa Direktorat, Biro dan pusat. sebagai perwakilan Departemen di daerah, Departemen (baik Kesehatan dan pendidikan) mempunyai kantor perwakilan wilayah (Kanwil) di setiap provinsi di seiuruh Indonesia. Pembinaan
dan
pengembangan
menyangkut
guru/tenaga
pendidik
medis/tenaga
kesehatan
dilakukan
dibawah
tanggung jawab
sumber
daya
(terutama
manusia, baik pNS) dan tenaga
secara terpusat
dan
berada
masing-masing
Departemen (Departemen Kesehatan dan Departemen pendrdikan). sedangkan dari sisi kepegawaian, berada di bawah koordinasi Badan Kepegawaian Negara.
3.3. Kelembagaan Bidang pelayanan Kesehatan A.
Sebelum Otonomi Dq.erah
sesuai
dengan
sistem pemerintahan
yang
berlaku
saat itu,
koordinasi dan tanggung jawab pengelolaan kesehatan secara terpusat berada dibawah Departemen Kesehatan. Undang-undang Nomor 23 Tahun
1992 tentang
kesehatan
yang
kesehatan,
menyatakan
diselenggarakan
pemerintah
bahwa
pengerolaan
dilaksanakan oleh perangkat kesehatan dan badan pemerintah lainnya, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Sebagai suatu Departemen, kelembagaan o?ganisasi Departemen Kesehatan mengacu pada Keppres Nomor 4s rahun rgg4. secara lebih rinci strukturnya adalah sebagai berikut: Menteri Kesehatan sebagai pemimpin Departemen, dibantu oleh sekretaris Jenderal.tedangkan pelaksana bidang yaitu Direktorat Jenderal, Ispektorat Jenderal, dan 7l
satuan-satuan unit kerja yang lebih rendah yaitu berupa Direktorat, Biro dan Pusat. sebagai perwakilan Departemen di daerah, Departemen Kesehatan mempunyai kantor perwakilan wilayah (Kanwil) di setiap provinsi di seluruh Indonesia. Pada setiap pemerintahan kesehatan, yang
melakukan
daerah
II,
tingkat
pengelolaan pelayanan
terdapat
dinas
kesehatan di
d.aerah. Unit-unit pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas berada di bawah koordinasi dinas kesehatan daerah tingkat II. Tidak jauh berbeda dengan bidang pendidikan, keberadaaan dinas kesehatan sebagai perangkat daerah bertanggung jawab terhadap pengelolaan pelayanan kesehatan di daerahnya dan bertanggung jawab kepada kepala daerah. Namun, dalam penyelenggaraan urusan kesehatan berada di bawah koordinasi Kantor Wilayah Departemen Kesehatan, dan program pembinaan dengan berhubungan terutama pengembangan kePegawaian.
B,
Setelo.h Otonomi Daerah
Urusan termasuk
kesehatan
telah menjadi kewenangan
salah satu urusan
pemerintahan
daerah, karena
yang diserahkan
oieh
pemerintah pusat kepada Daerah. Karena urusan kesehatan telah didesentraliasikan, maka pengelolaan kesehatan sepenuhnya menjadi kewenangan dan tanggung jawab
daerah di daerahnya, termasuk
dalam melakukan pelayanan publik bidang kesehatan. Sed,angkan secara nasional, penyelengga-raan urusan kesehatan oleh Departemen Kesehatan. Departemen Kesehatan dilakukan merupakan
unsur
pelaksana
pemerintahan
di
bidang kesehatan,
dipimpin oleh Menteri Kesehatan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Departemen Kesehatan bertugas membantu Presiden daiam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Fungsi-fungsi yang diemban oleh Departemen Kesehatan antara lain:
1a IL
-a:!*.ff
-:ryrqi.+qz,-9':94!gtf
?=::l:
].
perumusan
kebijakan
nasional,
kebijakan
pelaksanaan
dan
kebijakan teknis di bidang kesehatan;
2.
pelaksanaan
pemerintahan
urusan
sesuai
dengan -bidang
tugasnya; 3.
pengelolaan barang milik/kekayaan
negara yang menjadi tanggung
jawabnya; 4.
pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
5.
penyampaian laboran hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden. Sedangkan kewenangan Departemen Kesehatan adalah:
1.
penetapan
kebijakan
nasional
bidang
di
kesehatan
untuk
mendukung pembangunan secara makro;
2.
penetapan
pedoman
untuk
menetukan
estandar
pelayanan
minimal yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota di bidang kesehatan; 3.
pen1rusunan rencana nasional secara makro di bidang kesehatan;
4.
penetapan sertifikasi
persyarathn
akreditasi
tenaga profesional/ahli
lembaga
pendidikan
serta persyaratan
dan
di bidang
kesehatan; 5.
pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman,bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidang kesehatan;
6.
pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidang kesehatan;
7.
penetapan
standar
pemberian
izin
oleh
daerah
di -bidang
kesehatan; 8.
penanggulangan wabah dan bencana yang berskala nasional di bidang kesehatan;
9.
penetapan
kebijakan
sistem
informasi
nasional
di
bidang
kesehatan;
t)
lO. penetapan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidang kesehatan; 11. penyelesaian perselisihan antar propinsi di bidang kesehatan; 12. penetapan
pengendalian
kebijakan
kelahiran
angka
dan
penurunan angka kematian ibu, bayi, dan anak; 13. penerapan
sistem jaminan
kebijakan
pemiliharaan
kesehatan
masyarakat; 14. penetapan pedoman estAndar pendidikan
dan pendayagunaan
tenaga kesehatan; 15. penetapan pedoman pembiayaan pelayanan kesehatan; 16. penetapan pedoman penapisan, pengembangan dan penerapan tekonoiogi kesehatan, dan stindar etika penelitian kesehatan; 17. penetapan standar
nilai
gizi dan pedoman sertifikasi
teknolgi
kesehatan dan gizi; 18. penetapan standar akreditasi saranan dan prasarana kesehatan; 19. survailans
epidemiologi
penanggulangan
wabah,
serta pengaturan penyakit
menular
pemberantasan
dan
kejadian
luar
dan
biasa; 20. penyediaan obat esensial tertentu
dan obat untuk
peiayanan
kesehatan dasar sangat esensial; 2I. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, yaitu: a) penempatan dan pemindahan tenaga kesehatan tertentu;
b) pemberian izin dan pembinaan
produksi dan distribusi alat kesehatan. Susunan organisasi Departemen Kesehatan terdiri dari: 1.
Menteri sebagai pemimpin Departemen;
2.
SekretariatJenderal;
3.
Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat;
4.
Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik;
t 'tA t-
5.
Direktorat
Jenderal
penyakit
Pengendalian
dan
penyehatan
Lingkungan; 6.
Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan:
7.
Inspektorat Jenderal;
8.
Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
9.
Badan Pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
10. Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Teknologi Kesehatan clan Globalisasi; 11. Staf
Ahli
Menteri
Kesehatan
pembiayaan
Bidang
dan
Pemberdayaan Masyarakat; 12. Staf Ahli Menteri Bidang perlindungan Faktor Resiko Kesehatan; 13' Staf Ahli Menteri Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi; 14. Staf Ahli Menteri Bidang mediko legal. Di daerah, pengelolaan kesehatan dilakukan oleh pemerintah daerah, tidak ada lagi kantor perwakilan departemen kesehatan yang secara vertikal berada dibawah Departemen Kesehatan. Pada tingkat provinsi dilakukan oleh Dinas Kesehatan propinsi, begitu juga pada tingkat kabupatenf kota, pengelolaan kesehatan diiakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota. Dinas
Kesehatan
Provinsi
adalah
perangkat
pemerintahan
provinsi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur sebagai kepala daerah. Dinas Kesehatan provinsi lebih banyak menjalankan
perannya
pada
koord.inasi
pengelolaan
Sementara itu,
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
teknis
berada
daerah,
Bupati/walikota
dibawah
sebagai
dan
kepala
bertanggung daerah.
kesehatan.
adalah lembaga jawab
Dinas
kepada
Kesehatan
Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas pengelolaan penyelenggaraan pelayanan publik bidang kesehatan, baik dalam melakukan perencanaan, panganggaran dan pelaksanaannya. 75
membawahi unit-unit
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 3
llelaksana
publik
layanan
bidang sakit
rumah
Sedangkan
dengan
koordinatif,
koperatif,
dan
seperti puskesmas.
kesehatan, daerah,
fungsional
teknis
hubungan
mempunyai
pelaksanaan
dalam
teknis
kesehatan. Rumah Sakit Daerah sebagai salah satu unit pelaksana teknis layanan publik bidang kesehatan, mempunyai tugas: a) melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan
upaya
penyembuhan,
pemulihan
secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta melaksanakan upaya rujukan;
yang
dilakukan
dan pencegahan
b) melaksanakan
pelayanan yang
bermutu sesuai st6r.ndar rumah sakit. Fungsi-fungsi
yang dipunyai
rumah sakit daerah adalah sebagai
berikut: a.
pelayanan medis;
b.
pelayanan penujang medis dan non medis;
c.
peiayanan asuhan dan keperawatan;
d.
pelayanan rujukan;
e.
pendidikan dan pelatihan;
f.
penelitian dan pengembangan;
g.
pelayanan administrasi umum dan keuangan. Kewenangan-kewenangan
yang
dipunyai
rumah
sakit
daerah
adalah antara lain: kewenangan untuk memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuannya
dengan tetap melaksanakan
fungsi
sosial,
melakukan pengelolaan personil, keuangan, dan periengkapan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Sedangkan pendanaannya,
pemerintah daerah mengalokasikan danan melalui APBD. Diharapkan, walaupun
d.iberikan kewenangan melakukan
kegiatan yang bersifat
komersial, mestinya unsur pelayanan publik harus lebih terlihat daiam kegiatan rumah sakit daerah.
76
3.4. Kinerja Birokrasi Pemerint4h Sebagaimana disinyalir oleh banyak pihak bahwa penyelenggaraan pelayanan publik masih belum optimal memenuhi harapan masyarakat sebagai pelanggan. Kondisi ini dapat dilihat dari malpraktek pelayanan publik
yang
pada
berujung pelayanan,
kelambanan
banyaknya
inefisiensi,
keluhan
praktek-praktek
pelanggan atas korupsi
yang
membebani biaya ekonomi. Selain itu banyak fakta menunjukkan bahwa dampak berupa lemahnya daya saing Indonesia dalam kancah persaingan global banyak dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas sumberdaya masalah
manusia
aparatur
sosial yang
muncul
dan juga dan
meningkatnya
harus
dihadapi
masalah-
oleh
bangsa
Indonesia. Kondisi
Indonesia
beberapa perubahan dengan mulai
kontemporer,
signifikan.
diakui
telah
Perubahan ini
diimplementasikannya
otonomi
menunjukkan
terutama
berkaitan
daerah. Pelaksanaan
Otonomi Daerah bagaimanapun telah memberikan wajah baru bagi penyelenggaraan fungsi-fungsi
pemerintah
baik
pelayanan publik,
regulasr, distribusi, maupun proteksi. Pelaksanaan Otonomi
daerah
d.engan segala konsekuensinya,
tentu memberi angin segar bagi upaya untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih berkualitas. Perubahan mendasar diharapkan dari implementasi
ini, karena otonomi daerah pada dasarnya berupaya
mendekatkan jasa pelayanan kepada masyarakat yang berhak (daerah). Ini
berarti
penyelenggara pelayanan
publik
terutama
pemerintah
daerah mampu lebih tajarn mengidentifikasi kebutuhan masayarakat, karena lebih dekat jaraknya dengan masyarakat local dibandingkan dengan pemerintah daerah. Faktanya perubahan signifikan ini, masih belum menunjukkan perubahan signifikan bagi peningkatan pelayanan publik. Kondisi ini dapat dilihat seperti pada masih banyaknya keluhan ketidakpuasan pelayanan, tingginya biaya ekonomi karena banyaknya pungutan liar, dan banyak yang mensinyalir terjadi pengalihan korupsi ke daerah: daearah. Selain itu banyak kalangan menduga dengan kondisi dan
situasi persaingan yang ketat pada saat ini, kompetensi aparatur dan jangkauan
mengatasi masalah-masalah
mampu
pemerintah kurang
yang dihadapi yang semakin kompleks. lebih 5 tahun perjalanan era
Namun demikian selama kurang
reformasi, pelaksanaan otonomi daerah yang diharapkan memberikan masyarakat
khususnya
daerah
kepada
kemanfaatan
lokal,
dinilai
masih belum optimal. Terdapat fakta banyaknya kasus-kasus KKN yang terjadi, bahkan kelembagaan birokrasi semakin transparan dalam melakukan terkait
sosial yang
Di samping itu, masalah-masalah
korupsi.
denga pelayanan publik
menyisakan
keluhan-keluhan
yang
mengarah pada ketidakpLlasan kinerja pemerintah. Kebijakan otonomi daerah
keprakarsaan
di daerah-daerah
masyarakat
kemandirian
dan
sesuai tuntutan
alam
peningkatan
dengan
dibarengi
tidak
kekuasaan yang menindas seperti yang
demokrasi, praktek-praktek
dialami dalam sistem lama yang tersentralisasi, tetap muncul dalam hubungan
antara pemerintahan
di daerah dengan masyarakatnya.
Bahkan ada kekhawatiran bahwa sistem otonomi pemerintahan daerah saat ini justru dapat menimbulkan otoritarianisme pemerintahan lokal di seluruh memiliki
Indonesia. Para pejabat daerah yang sebelumnya tidak banyak
mendapatkan
kewenangan
dalarn
waktu
kekuasaan dan kesempatan yang sangat besar yang
dalam waktu singkat belum tentu dapat dikendalikan mestinya. Banyak fakta yang menunjukkan legislative
tiba-tiba
singkat
yang
memprihatinkan,
SDM pihak eksekutif dan
membuat
berperan
dalam
sehingga
harapan
sebagaimana
perbaikan
kebijakan pada
dinilai
pemberian
pelayanan dan proses pembangunan lainnya belum juga dinikmati. Kesadaran terhadap
perlunya
keberhasilan
dalam
pelayanan
publik telah memberikan kesadaran dasar pada pemerintah daerah perlunya meningkatkan kompetensi sumberdaya aparatur pemerintah daerah. Beberapa upaya serius telah dilakukan
antara lain dengan
mengirimkan para staf untuk mengikuti pendidikan yang iebih tinggi sesuai di bidangnya masing-masing. Disamping itu beberapa pelatihan diselenggarakan
diupayakan
(diskrepansi) antara
baku
untuk
menutupi
kesenjangan
kinerja yang telah ditetapkan dengan 78
kinerja aktual yang ditampilkan oleh para staf di daerah. bahm
tataran
teknis, kesadaran terhadap sumbedaya finansial dan kompetensi telah mengantar pemerintah untuk mengambil jalan memberikan
pelayanan
publik
yang
diselenggarakan
secara
outsourcing. Yang paling banyak dalam konteks ini adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan kepada masyarakat. pada bidang pelayanan pendidikan dan kesehatan, terah terjadi kondisi yang cukup menggembirakan
walaupun
harus
disadari
masih
terdapat keprihatinan padahal UU Nomor 32 Tahun 2OO4tentang pemerintahan Daerah, Pasal 22 mengamanatkan bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban: a.
melindungi kerukunan
masyarakat,
menjaga
persatuan,
nasional, serta keutuhan
kesatuan
dan
Negara Kesatuan Republik
Indonesia; b.
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
C.
mengembangkan kehidupan demokrasi;
d.
mewujudkan keadiian dan pemerataan;
e.
meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
f.
menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
b'
o
menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
h.
mengembangkan sistem jaminan sosial;
i.
menJrusun perencanaan dan tata ruang daerah;
J.
mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
k.
melestarikan lingkungan hidup;
1.
mengelola administrasi kependudukan;
m.
melestarikan nilai sosial budaya;
n.
membentuk
dan
menerapkan
peraturan
perundang-undangan
sesuai dengan kewenangannya; dan o.
kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
*
79
Kemudian, Pasal 23 ayat (1) dinyatakan bahwa Hak dan kewajiban daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l dan Pasal 22 diwujudkan
dalam bentuk rencana kerja pemerintahan
daerah dan
dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, dan ayat (2) berbunyi bahwa Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, sejalan dengan fokus studi ini, maka studi ini akan mengeksplor berbagai penyelenggaraan pelayanan publik bidang pendidikan dan kesehatan baik di tingkat pemerintah yang dilakukan daerah. Pasal
pada dinas-dinas
dan unit
pusat maupun
pelaksanan
teknis' di
124 UU Nomor 32 Tahun 2OO4 ayat (1) menyatakan
bahwa Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah; ayat (2) Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan
oleh
kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang
memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah, dan ayat (3) Kepaia dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah. Seianjutnya Pasal 125 ayat (1) berbunyi bahwa Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah; ayat (21 Badan, kantor atam rumah sakit umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala badan, kepala kantor, atau kepala rumah sakit umtlm
daerah yang diangkat oleh kepala daerah dari
pegawai negeri sipil yang memenuhi
syarat atas usul
Sekretaris
Daerah; dan ayat (3) Kepala badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah. Terdapat
beberapa
pemikiran
birokrasi yang mempertimbangkan
terkait lingkungan
dengan
pembenahan
strategis internal dan
eksternal serta birokrasi (Bappenas, 2OO4\, yakni: Pertama, seiring 80
dengan berjalannya reformasi politik, maka retbrmasi birokrasi dapat segera diupayakan dengan menguatkan kembali kemampus.rr uotuk berperilaku kredibel, akuntabel, transparan, keterbukaan, dan kerangka hukum yang jelas sehingga menjadi ruh sekaligus jasad dari birokrasi Indonesia. Artinya perlu diupayakan secara sungguh-sungguh agar kinerja birokrasi berkompetensi menjadi pemerintahan yang baik dan bersih, yang mampu memberikan ruang sehingga terjadi perimbangan peran antara pemerintah
di satu sisi, dengan peran
swasta dan masyarakat di sisi lainnya. Kedua, selaras dengan semakin menguatnya tuntutan terhadap penerapan dan aktualisasi tata kepemerintahan yang baik, maka har-us diupayakan rangka
suatu
upaya
sungguh-sungguh
menginternalisasikan
prinsip-prinsip
dan
terencana
dalam
good" gouetrlance (GG)
sebagai nilai dalam keseluruhan pelaksanaan birokrasi. Artinya harus terdapat suatu sistem yang menjamin agar GG tidak hanya sekedar paiadigma,
akan
kehidupan
sehari-hari,
tetapi
merupakan
nilai
utamanya
yang
tercermin
teraplikasi dalam
dalam
kerangka
keseimbangan peran pemerintah, masyarakat, dan swasta. Keadaan ini memerlukan daya dukung lingkungan (sistem dan kelembagaan) dan kemampuan SDM aparatur. Ketiga, Dorongan kebutuhan merespon
din-amika lingkungan
untuk lokal
perubahan dan
global
dalam rangka yang
semakin
kompleks dan penuh persaingan memerlukan dukungan kompetensi dari sDM aparatur. Keberhasilan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah akan sangat ditentukan seberapa kompeten sDM aparatur dalam memegang jabatannya (Jobs). Implikasinya d.iperlukan suatu upaya
untuk
menjamin
berkesinambungan
agar
terjadi
dan peningkatan
proses
pembelajaran
diri terus-menerus
yang
dan upaya
terencana untuk
mengidentifikasi kesenjangan kinerja dan merespon dengan solusi yang tepat dan efektif. Keempat, kesadaran terhadap implementasi fungsi-fungsi penting pemerintah pada dasarnya mengerucut pada pelayanan publik yang optimal. Artinya
harus diupayakan
dengan sungguh-sungguh
agar
81
memiliki
birokrasi
eksternal yang jelas yang
birokrasi
Sehingga tidak
dan berimbang.
melayani
pelanggan
orientasi
kompetensi
dikenal
dan la-gi
melayani
hanya
atau
sendiri
dirinya
internal
pemerintah, birokrasi yang tidak memiliki ukuran dasar (bottom line) untuk dinilai kinerjanya, dan tidak dikenal lagi birokrasi yang mewujud sebagai
agen
pemberian
perbedaan berpunya
yang
berpotensi
polarisasi
memunculkan
pelayanan
terhadap
(the haue) dengan kelompok
masyarakat
kelompok
masayarakat
karena
yang kurang
beruntung (the haue not atau the haue little)' Kelima, Pelaksanaan desentralisasi yang pada ujungnya adalah memeratakan kesejahteraan dan keadilan serta semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan upaya desentralisasi melalui otonomi harus tetap menjaga kesatuan dalam bingkai NKRI yang mewujud pada otonomi ma.syarakat dan bukan pada otonomi wilayah. pemerintah d.engan sungguh-sungguh Artinya harus diupayakan daerah yang mampu menjalin sinergi (netuorking) dengan pemerintah daerah lain, darr juga pemerintah pusat untuk mengupayakan orientasi pelayanan yang tepat terhad.ap masyarakat. Dengan demikian tidak dikenali lagi birokrasi pemerintah daerah yang menjalankan fungsifungsi dengan hanya
bersandar
pada sentimen
kedaerahan yang
berujung pada egoisme daerah dan menjebak birokrasi untuk hanya melayani kepentingan pemerintah daerah, tetapi mehrpakan substansi dan esensi fungsi pemerintah yang melayani masayarakat. Kelima pemikiran di atas pada dasarnya adalah upaya-upaya yang perlu dipikirkan dalam membenahi birokrasi, terkait dengan interaksi ligkungan
strategis
internal
birokrasi
dan
lingkungan
eksternal
birokrasi Indonesia yang harus dihadapi. Konsekuensinya pemikiranpemikiran ini perlu dipertajam sehingga dapat memberikan arah yang jelas bagaimana upaya membenahi
birokrasi
yang lebih sistemis,
dan menukik pada akar masalah birokrasi' Diharapkan pendalaman terhadap pemikiran ini menghantarkan pada penjabaran yang lebih jelas terhadap faktor-faktor atau determinan-determinan
terstruktur,
yang melingkupi masalah birokrasi-
Mempertimbangkan pemikiran di atas, tampak jelas diperlukannya suatu penataan yang pada intinya agar pemerintah melakukan perubahan-perubahan
yang*:ungguh-sungguh
terhadap
birokrasi
pemerintah. Strategi ini bisa diawali dengan perubahan kelembagaan birokrasi pemerintah. Lembaga birokrasi merupakan suatu bentuk dan tatanan yang mengandung struktur dan kultur yang di dalamnya mengandung tatanan atau kebijakan, nilai (ualues), kompetensi dan kebiasaan yang dilakukan oleh para pelakunya yang mencerminkan perilaku dari sumber daya manusianya. Hal ini dilakukan agar kinerja birokrasi dapat ditingkatkan dan menghasilkan kelembagaan birokrasi yang konsisten, produktif, bertanggungjawab, dan berketanjutan. untuk
itu, diperlukan
berbagai indikator
kunci
(keg ind.icator) yang
dapat diukur. Kinerja atau performance
erat kaitannya
dengan standar suatu
pencapaian pekerjaan yang telah ditetapkan. Dalam hai ini, standar tentu telah ditetapkan berdasarkan visi, misi, dan tujuan operasional yang hendak dicapai oleh organisasi. Dengan demikian kinerja suatu organisasi
akan
terkait
dengan
seberapa
besar
kapasitas
kemampuan organisasi untuk dapat mencapai tujuannya
dan
(Hickerson,
re7s). Bertitik
tolak
kelembagaan
seperti
dari ini
pemikiran tidak
tersebut,
dapat
maka
dilepaskan
penataan
dari
konteks
implementasi tugas-tugas yang mestinya dilakukan sDM organisasi dan struktur organisasi sendiri. Dengan demikian, kelembagaan dalam pengertian
ini
mencakup
seberapa jauh
kompetensi
sDM
dalam
melakukan
tugas-tugasnya, seberapa jelas organisasi mengatur dan melembagakan tata aturan dalam pencapaian tujuan, dan seberapa besar organisasi memberikan pengakuan dan penghargaan sDM daiam melaksanakan tugasnya, serta bagaimana semua sumberdaya diatur atau diorganisasikan dan dikoordinasikan sehingga dapat dicapd suatu bentuk paling ideal untuk dapat r.r.n".p^i tujuan organisasi secara efektif dan efisien. pada dasarnya, dinamika organisasi sangat dipengaruhi oleh kompetensi sDM. Kompetensi SDM dapat mewujud pada kekuatan visi, proses kepemimpinan, proses kerjasama, dan 83
aktualisasi
berkaitan
selanjutnya
tujuan.
dalam
keinovatifan
dengan
mencapai
tugas untuk
melakukan
pemaknaan
keterampilan
(2oo4) terdapat dua sebagai leuel of competence, menurut Prihadi untuk merujuk penggunaan istilah competence (0, yakni: (i) digunakan dilakukan oleh pada area pekerjaan atas peranan yang mampu mendeskripsikan tugasseseorang dengan kompeten jadi fokusnya tugaspekerjaandanoutputjabatan,kemudiandisebutkompeten (competence);(ii)digunakanuntukmerujukpadadimensi-dimensi jadi fokusnya perilaku yang berada di balik kinerja yang kompeten mendiskripsikan dalam
melakukan
output
jabatan
disebut
sikap, dan karakteristik
mengenai perilaku, berbagai
yang efektif,
kompetensi
tugas
untuk
pekerjaan
outstanding,
atau
menghasilkan kemudian
superior,
dalam Prihadi
(competencg). woodruffe
orang
(2oo4)
sebenarnya dapat d.ipertukarkan. Kompetensi orang dengan adalah behauior repertoire yang dilakukan oleh sebagian Pendekatan pertama iebih baik dibandingkan dengan yang lainnya. kepada person mengarah pada iob specification, yang kedua specifi.cation, dapat di gambarkan sebagai berikut'
bahwa kedua istilah
Matriks 6 Perbedaan Kompeten dan Kompetensi Kompeten
Kompeten si (comP etencgl
(comPetence)
Orientasi
Output pekerjaan
Inputfproses
Target
Jabatan
Orang
Content
Deskripsi tugas-tugas / output jabatan
Deskripsi Perilaku
Tujuan
Uji kompeten-Tidak komPeten
Taraf Kefektifan Perilaku
Hasil
Lulus-gagal
Identifikasi Kebutuhan Pengembangan
Prihadi,2004 Sumber: Model
kompetensi
keterampilan,
merupakan
karakteristik
kombinasi
yang dibutuhkan
dari
pengetahtlan'
secara efektif untuk
dari unsur-unsur berperan. Pada dasarnya kompetensi ini terdiri keterampilan dan aptitude, pengetahun' personal karakteristik,
berujung
pada perilaku
merupakan
(Lucia dan Lepsinger,
rggg). Kompetensi
karakteristik
dasar seseorang yang menyebabkan orang tersebut masuk dalam kriteria kinerja yang efektif dan/atau superior atau unggul dibandingkan dengan yang lain dalam suatu pekerjaan atau situasi. Karakteristik dasar tersebut meliputi: motif, sifat, konsep diri, pengetahuan, dan keterampilan Menurut spencer dan Signe
(1ee3).
Kompetensi adalah kecakapan yang memadai untuk merakukan suatu tugas, atau sebagai memiliki keterampilan dan kecakapan yang disyaratkan. Kompetensi dipandang sebagai perbuatan (performanee) yang rasional yang secara memuaskan memenuhi tujuan dalam kondisi yang diinginkan. untuk melakukan suatu kompetensi, seseorang memerlukan pengetahuan khusus, keterampilan proses, dan sikap (suparno, 2oo1)- Menurut Boyatzis (i9g2) konsep yang dapat dipergunakan dalam menelaah kompetensi sehingga reievan, yakni: konsep
kemampuan
(abilitg)
dan
keterampilan
(skil).
Konsep kemampuan menggambarkan suatu sifat (bawaan atau dipelajari) yang memungkinkan seseorang untuk merakukan sesuaru yang bersifat mental dan fisik. Konsep keterampilan adalah kompetensi yang berkaitan dengan tugas, dan merupakan kemampuan untuk melaksanakan suatu sistem dengan perilaku guna mencapai tujuan. Kompetensi
memiliki
banyak
pengertian
yang
masing-masing menyoroti aspek dan penekanan yang berbeda. pengertian kompetensi yang diajukan oleh masing-masing pengamat banyak didasarkan pada hasil penelitian dan atau pengamatan. Namun pada dasarnya terdapat suatu kesepakatan umum mengenai elemen kompetensi yang terdiri dari pengetahuan (knouled.ge), keahlian (skill), dan tingkah raku (trtersonal atributs). Dengan demikian secara umum, kompetensi diartikan sebagai tingkat ketrampilan, pengetahuan dan tingkah laku yang dimiliki oleh seorang individu dalam melaksanakan tugas yang ditekankan kepadanya dalam organisasi. sehubungan menjelaskan
dengan
bahwa
hal
konsep
tersebut, mengenai
Mustopadidjaja kompetensi
(2oo2) untuk
85
II 1.. oleh Boyatzis pada tahun
dipopulerkan
pertamakalinya
1982 yang
didefinisikan kompetensi sebagai'kemampuan yang dimiliki seseorang yang nampak pada sikapnya yang sesuai dengan kebutuhan kerja dalam parameter lingkungan
organisasi dan memberikan hasil yang
diinginkan". Kemudian, beliau menambahkan bahwa secara historis dari beberapa definisi dapat dilihat kompetensi perkembangan ke waktu yang dikembangkan
dari waktu
kompetensi terpilih
oleh
Burgoyne (1938), Woodruffe (1990), Spencer dan kawan-kawan (1990)' Furnham (1990) dan Murphy (1993). Sernua definisi umum yang dikemukakan
mengacu
tersebut
oleh para ahli
individual yang mempengaruhi
pada karakteristik
pelaksanaan tugas seseorang dalam
organisasi. peraturan Pemerintah Nomor 1O1 Tahun 2OOOtentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, menjelaskan pengertian konsep kompetensi adalah kemampuan dan karaktersitik yang dimiliki oleh seorang PNS, berupa
keterampilan,
pengetahtlan'
dan sikap
prilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Dengan melihat
definisi yang dikemukakan,
maka kompetensi
sDM aparatur dalam konteks penyelenggaraan sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat diklasifikasikan dalam empat jenis kompetensi, (Mustopadidjaja AR, 2OO+)yaitu: a.
Kompetensi mengenai
Teknis bidang
Kompetensi teknis
(Technical competence), yaitu
kompetensi
pokok
organisasi.
menjadi
yang ini
tugas
dalam hal
misalnya
mengoperasionali-
sasikan sistem prosedur kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dan tugas instansi, atau dalam menerapkan sistem dan prinsip-prinsip
dalam pelaksanaan kebijakan ulit
akuntabilitas
organisasinya, termasuk
bagaimana melaksanakan
keseluruhan
kegiatan-kegiatan pengelolaan kebijakan dan program termasuk pelaporJn pertanggungj awabannya. b.
Kompetensi
Manajerial
(Managerial
kompetensi
yang
berhubungan
manajerial
yarrg
dibutuhkan
competence),
adalah
dengan berbagai
kemampuan
menangani
tugas-tugas
dalam
86
organisasi. Kompetensi manajerial ini meliputi antara lain dalam hal kemampuan menerapkan konsep dan teknik perencanaan, pengorganisasian,
pengendalian,
dan
evaluasi
kinerja
unit organisasi, juga kemampuan dalam hal melaksanakan prinsipprinsip good gouerrLance dalam manajemen pemerintahan dan pembangunan, termasuk bagaimana mendayagunakan kemanfaatan sumber daya pembangunan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Kompetensi
Sosial
melakukan
komunikasi
(sociat
competene)
yang dibutuhkan
yaitu
kemampuan
oleh organisasi dalam
pelaksanaan tugas pokoknya. Kompetensi sosial dapat terlihat di lingkungan internal seperti memotivasi SDM dan atau peran serta masyarakat guna meningkatkan produktivitas kerja, atau yang berkaitan dengan tingkungan eksternal seperti melaksanakan pola kemitraan, kolaborasi, dan pengembangan jaringan keda dengan berbagai lembaga dalam rangka meningkatkan citra dan kinerja organisasi, termasuk di daramnya bagaimana menunjukkan kepekaan budaya,
terhadap dan
hak-hak
sikap
asasi manusia,
tanggap terhadap
nilai-niiai
aspirasi
dan
sosial
dinamika
masyarakat. d.
Kompeten si Intelektual / Strate gik (Intele ctual/ strategic competence) yaitu kemampuan untuk berfikir secara strategik dengan visi jauh kedepan. Kompetensi intelektual ini meliputi kemampuan merumuskan tduan
visi, misi,
organisasi
dan strategi dalam
sebagai bagian integral
rangka mencapai dari
pembangunan
nasional, merumuskan
dan memberi masukan untuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang logis dan sistematis, juga kemampuan dalam hal memahami paradigma pembangunan yang relevan dalam upaya mewujudkan good" gouefrLance dan mencapai tujuan bangsa dan bernegara, serta yang k.*.-p.r"i dalam menjelaskan kedudukan, tugas, dan fungsi organisasi instansi dalam hubungannya dengan sistem Administrasi Negara Republik Indonesia.
87
aparatur, maka _Dengan kompetensi memadai yang dimiliki SDM Negara Kesatuan Republik penyelenggaraan Sistem Administasi I1donesia dapat berjalan secara profesional. SANKRI dengan-unsur nilainya juga harus diselenggarakan dEngan memperhatikan etika kehidupan berbangsa. Penyelenggaraan SANKRI tidak akan berjalan baik apabila hanya mengandalkan kompetensi saja, oleh karena itulah etika berperan sebagai rel nilai yang memberikan rambu-rambu
nilai
dala penyelenggaran tersebut di atas. kinerja
Kemudian,
yang baik
pemerintahan
(good gouernment
performance) bukan saja memerlukan kebijakan yang baik (good policg), tetapi juga sistem dan proses pelaksanaan kebijakan yang baik (good policg implementation sgstem and process); dan kedua hal terakhir itu memerlukan sistem administrasi pemerintahan negara yang baik {good pubtic administration sgstem) yang mensyaratkan adanya sumber daya manusia yang baik dan diindahkannya the
u)omen on
rigltt place{. kinerja
menghasilkan
yang
prinsip "fhe right men and
Kebijakan
yang
apabila
baik,
baik
sistem
tidak dan
akan proses
pelaksanaannya tidak baik; dan kesemuanya itu juga tergantung pada kompetensi sumber daya manusianya yang berperan dalam sistem dan proses kebijakan (Mustopadidjaja AR, 2004)' Terkait dengan pelayanan publik baik pada bidang pendidikan dan kesehatan, Anwar Supriadi (2004) menyatakan bahwa penyedian pelayanan yang profesional tidak akan terwujud apabila tidak didukung
oleh pegawai yang memiliki telah
Sebagaimana
banyak
organisasi pelayanan publik memberikan
pelayanan
adalah karena
para
kemampuan
pemerhati
menyatakan
bahwa
masih dinilai tidak profesional dalam
kepada masyarakat.
rendahnya
yang handal.
profesionalitas
Penyebab utamanya
para petugas pengelola
pelayanan tersebut. Beliau menambahkan berjalan
dengan baik
bahwa pemberian pelayanan tidak akan
apabila tidak
didukung
oleh pegawai yang
kemampuan yang baik di bidang jasa pelayanan yang -Bahkan citra buruk yang masih-melekat hingga saat ini disediakan.
memiliki
88
pada sebagian besar pelayanan publik
di Indonesia salah satunya
dikarenakan
masih kurang
pelayanan.
Kenyataan ini menyadarkan
profesionalnya petugas pada organisasi kita semua akan perlunya
pemberian perhatian yang khusus pada para pegawai khususnya yang bertugas langsung dalam penyediaan pelayanan publik. selain rendahnya profesionalitas pegawai dimaksud, hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah masalah etika dalam melaksanakan berbagai
kegiatan
pelayanan
publik
termasuk
dalam
kehidupan
berbangsa, Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah
Republik
Indonesia Nomor 42 Tahun
2oo4
tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Di mana dalam Pasal 6 dengan tegas tersirat
nilai-nilai
yang harus
dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri sipil, yang meliputi: (a) ketaqwaan kepada T\rhan Yang Maha Esa; (b) kesetiaan dan ketaan kepada Pancasila dan undang-undang Dasar 1945; (c) semangat nasionalisme; (d) mengutamakan
kepentingan negara di atas kepentingan pribadi
atau golongan; (e) ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundangundangan; (0 penghormatan terhadap hak asasi manusia; (g) tidak diskriminatif;
(h) profesionalisme, netralitas, dan. bermoral tinggi; dan
(i) semangat jiwa korps. Dengan demikian,
sebenarnya batasan-batasan
atas berbagai
aktifitas Pegawai Negeri Sipli sangat jelas tersirat dalam peraturan pemerintah maupun
dalam uuD
1945 dan Pancasila. Narnun pada
kenyataannya, masih banyak dijumpai berbagai penyimpangan yang terjadi
pada
birokrasi
pemerintah
yang
ditandai
dengan
masih
tingginya tingkat korupsi dan penyalahgunaan kewenangan lainnya yang berdampak buruk pada citra dan kinerja birokrasi pemerintah hingga dewasa ini. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, dan berbagai implikasi dari diabaikannya
berbagai kebijakan
dalam
peraturan
berbagai
diindahkannya 'f
nilai-nilai
pemerintah yang dituangkan
perundang-undangan
yang terkandung
serta tidak dalam pembukaan uUD
1945 dan Pancasila yang menjadi dasar bagi pelaksanaan kegiatan 89
birokrasi
pemerintah
dan
ukuran
pencapaian
berbagai indikator
keberhasilannya akan dieloborasi dan dianalisis lebih lanjut pada bab selanjutnya.
90
BAB IV ANALISIS PENATAAN KELEMBAGAAN BIROKRASI PEMERINTAH
4-1. Kinerja pelayanan publik di pusat dan Daerah Pada menyatakan
masa
pemerintahan
bahwa pemerintahan
presiden
Megawati,
beliau
pernah
beriau adalah warisan
keranjang sampah. sebenarnya pernyataan mengenai keranjang sampah itu sudah lama "mengotori Istana Presiden". Tahun 1962 dibentuk panitia Retooling Aparatur Negara untuk mereformasi birokrasi yang ,bobrok,. Empat tahun kemudian, melalui Keputusan presidium Kabinet Ampera Nomor 75 juga penertiban dibentuk Tim Aparatur dan Administrasi Pemerintahan (Tim pAAp). pada Kabinet pembangunan I Tahun Lgr4 dibentuk Kementerian penyempurnaan dan pembersihan Aparatur Negara (Menpan). Akan tetapi, hingga Kabinet persatuan Nasional, Kabinet Gotong Royong, dan Kabinet Indonesia Bersatu, upaya pembersihan birokrasi belum juga terwujud. Pernyataan presiden Megawati tersebut, sekarigus memperlihatkan bahwa pemerintah di masa beliau juga tidak mampu merakukan reformasi birokrasi secara konkrit. Hal yang sama masih terus terjadi pada pemerintahan sBy-JK. Berbagai perbaikan mulai dilakukan, tapi birokrat masih saja berkiblat pada kepentingan kekuasaan. Fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat berum dapat dirasakan. Persoalan-persoalan tersebut semakin komprek di era otonomi daerah, adanya penyerahan urusan/kewenangan dari pusat kepada daerah belum diimbangi dengan kesiapan/kemampuan sebagian daerah dalam menjalankan otonomi. Kelemahannya terletak pada sumber daya secara umum termasuk sumber daya manusianya, di mana hal ini ditunjukkan dengan rendahnya kemampuan dan kecakapan daram menanggapi persoalan masyarakat. Di samping itu, komunikasi dengan masyarakat tidak berkembang, dan mengakibatkan otonomi tidak berjalan seperti yang diharapkan. Hal ini terlihat dari penarikan iuran
91
bangunan yang
seperti pajak bumi dan bangunan dan izin mendirikan
tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, tetapi lebih ditujukan untuk mengejar pendapatan asli daerah. Akibatnya, besar pendapatan asli daerah tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat seperti tujuan dari otonomi itu sendiri. Berbagai masalah birokrasi adalah saling terkait, mulai dari aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, pengawasan hingga aspek pengelolaan termasuk
sumber daya manusianya
dan terhambatnya
gaji pegawai negeri yang
salah satu penyebab utama terjadinya
masih rendah yang merupakan korupsi
tingkat
keberhasilan
pembangunan-
dikatakan oleh Miftah Thoha bahwa kelembagaan birokrasi, hingga
daerah,
belum
banyak
berubah
Hal senada dari pusat upaya
walaupun
ada
gemuk
republik
merampingkan. Struktur
birokrasi
yang
panjang
dan
di
ini
disebabkan oleh pola fikir (mindset) pemerintah yang sejak awal sudah salah. Pemerintah memosisikan masyarakat sebagai warga yang harus periiakunya,
diatur dan dikontrol
bukan untuk
dilayani. Ini warisan
kolonial yang sengaja dibentuk guna mengontrol perilaku masyarakat sekaligus mempertahankan kekuasaan. Para pemimpin bangsa ini sangat komplek,
menyusun
hierarki
kelurahan.
Kemudian,
ditambah
dari
pusat
hingga ke tingkat
lagi dengan adanya Rukun
Tetangga
dan Rukun Warga. Panjangnya jalur
birokrasi
dapat dicontohkan
apabila seseorang
akan mengurus akta kelahiran. Aktivitasnya dimulai dengan membuat surat kelahiran dari rumah sakit, kemudian ke RT dan RW, lalu ke kelurahan, kecamatan, dan terakhir ke Catatan Sipil. Di samping itu, hampir semua departemen terlibat dalam proses pengambilan kebijakan, yang menggambarkan keruwetan bangsa ini' Pelayanan
terhadap
publik
masih
sangat
komplek,
panjangnya mata rantai birokrasi. Hal ini dibuktikan
dan
masih
bahwa Investor
asing masih harus melewati banyak instansi untuk bisa masuk ke negeri ini. Sementara di ne$ara lain proses perizinan selesai dalam beberapa ot 'L
e,Fffi
jam, tetapi di republik ini, pekerjaan seperti itu bisa dilakukan berbulanbulan. Rendahnya kinerja pelayanan publik ini secara historis diwarisi dari za'oar' ke zama., murai penjajahan Belanda sampai orde Baru. Pengabdian para birokrat kepada negara yang dikuasai pribadi-pribadi yang korup membuat tugas mereka melayani masyarakat dengan baik terabaikan. Aparatur pemerintah yang diharapkan melayani masyarakat justru masyarakatlah yang merayani aparatur pemerintah dengan sogokan atau pungutan liar (pungli). Kementerian diharapkan
pendayagunaan
Negara
sebagai motor
Aparatur
penggerak reformasi
Negara
yang
administratif
belum optimal memainkan peranan penting birokrasi yang profesional, bersih, dan berwibawa. Demikian juga halnya Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang diharapkan menjadi think tank and. polieg research institute reformasi administrasi negara belum marnpu berbuat banvak memberikan masukan bagi perbaikan birokrasi_ Belum
optimarnya
peran
dan
fungsi
Kementerian
Negara pendayagunaan Aparatur Negara juga LAN disebabkan terbatasnya visi dan kewenangan yang dimiliki untuk membuat kebijakan cian melakukan penegakan hukum terhadap kebijakan tersebut. Hat ini pula yang menyebabkan Kementerian Negara pendayagunaan Aparatur Negara sepertinya kehilangan ketajaman analisis dan kemampuan untuk mereformasi birokrasi. Pada sisi lain, kewibawaan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara sebagai motor penggerak reformasi birokrasi akhirnya
mengalami titik
pelemahan karena tidak memiliki kewenangan eksekutoriar daram penegakan pelanggaran hukum, terutama yang menyangkut peningkatan kapasitas, pengawasan, dan disiplin PNS. Hal-hal tersebut terjadi karena hingga sekarang tidak terlihat bentuk atau grand design yang diinginkan dalam rangka reformasi birokrasi. Hal ini seakan tidak adanya kemauan politik dari pemerintah. Semua bentuk reformasi yang dijalankan di negara lain telah diadopsi, tetapi tanpa satu
93
tujuan
yang
terkait
dan
terintegrasi.
Ketidakpahaman
ini
telah
menyebabkan tidak saja gagalnya program pembangunan, tetapi juga marjinalisasi
peningkatan
kapasitas administrasi
negara sebagai agen
pembangunan. Untuk itu, agar reformasi birokrasi berjalan secara efektif dan efisien serta terarah pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan
dalam Pembukaan UUD 1945, pemerintah sudah
saatnya memiliki grand design reformasi birokrasi. Seperti diketahui bersama bahwa walaupun reformasi birokrasi telah berlangsung cukup lama, namun pemerintah masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan, seperti: (1) kelembagaan pemerintah prinsip-prinsip
masih belum sepenuhnya berdasarkan yang
organisasi
efisien
dan
rasional,
sehingga
struktur organisasi kurang proporsional; (2) sistem
manajemen
kepegawaian
belum
mampu
mendorong
peningkatan profesionalitas, kompetensi, dan remunerasi yang adil sesuai dengan
tanggungjawab
dan
beban
kerja,
sebagaimana
diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ; (3) sistem dan prosedur kerja di lingkungan
aparatur
negara belum
efisien, efektif, dan berperilaku hemat; (4) praktek KKN yang belum sepenuhnya teratasi; (5) pelayanan publik
belum
sesuai dengan tuntutan
dan harapan
masyarakat; (6) terabaikannya birokrasi
nilai-nilai
etika, norma
dan budaya kerja dalam
sehingga melemahkan disiplin
kerja, etos kerja, dan
produktivitas kerja. Dalam_ liajian ini, tidak semua butir-butir dibahas satu persatu, tetapi akan diuraikan
tersebut di atas akan beberapa temuan yang
terkait langsung terhadap penataan kelembagaan birokrasi pemerintah, dan yang terpenting dan dianggap paling mempengaruhi kinerja birokrasi
94
selama ini adalah pada butir (6), di mana nilai-nilai, etika, norma dan budaya kerja yang berakibat negatif pada birokrasi pemerintah. Menurunkan nilai-nilai, etika, norma dan budaya kerja ini memang sudah membuat negara ini terpuruk, berbagai lembaga penilitan baik nasional maupun
internasional
menempakan
posisi Indonesia pada
urutan
yang terbawah dalam penerapan prinsip-prinsip good. pubtic gouemance, dan Indonesia masih dianggap negara yang terkorup di dunia, padahal berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, mulai dari Penataran P4, Gerakan Disiplin Nasional (GDN), instrumen penilaian dengan DP3, sampai implementasi pengawasan melekat, Tim Anti Korupsi. Di samping itu, berbagai
upaya
privatisisasi
pada tataran
dengan
kesisteman juga
pendekatan
dan perubahan
telah dilakukan
teoritis/konseptual
seperti
ekonomi perencanaan menjadi ekonomi
pasar, reinuenting gouerrlment, knotuled.ge-creating organization, Iearning organiz,ation dan yang tidak kalah pentingnya juga Banishing Bureacracg ala David Osborne dan Peter Plastri. Namun, kesemuanya tersebut tidak serta merta dapat merubah citra birokrasi di mata masyarakat. Kinerja birokrasi pemerintah masih sangat rendah. Paparan di atas mengindikasikan masih ada yang salah pada tubuh birokrasi pemerintahan di Indonesia, termasuk para aparatnya. Salah satu yang patut diperhatikan adalah masalah budaya kerja organisasi, termasuk
pula
sikap
profesionalisme,
etika,
semangat pengabdian,
komitmen terhadap tugas, serta motivasi dari setiap insan pelayanan publik. Dalam
rangka
merubah
citra
negatif
birokrasi
pemerintah, pemerintah melalui Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 2SIKEP/M.PAN/4l2oo2 telah merumuskan 17 (tqiuh belas) perilaku persepsi sikap dan cara kerja sebagai indikator peningkatan budaya kerja yaitu perilaku-perilaku untuk
peningkatan
fungsi
yang dianggap perlu ditingkatkan pelayanan aparatur negara baik kepada
95
masyarakat,
ke dalam instansi
maupun
sendiri dan antar instansi
pemerintah. Budaya kerja dimaksud, di samping dipengaruhi oleh nilai-nilai yang tumbuh
dan berkembang di masyarakat, dalam pelaksanaannya juga
dipengaruhi oleh nilai-nilai yang melekat dalam kebijakan sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas aparatur. Beberapa peraturan perundangan yang memuat nilai-nilai budaya kerja antara lain: .
Undang-Undang Dasar 1945;
.
Undang-undang
Nomor 43 Tahun Nomor
Undang-undang
8
Tahun
1999 tentang Perubahan Atas 1974
Pokok-Pokok
tentang
kepegawaian; .
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun
1980 tentang Peraturan
Disiplin Pegawai Negeri Sipil; .
TAP MPR No. XII/MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
.
Undang-undang
Nornor 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; .
Undang-undang
Nomor 20 Tahun
2OOl tentang Perubahan atas
Undang-undang
Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi; .
TAP MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa;
.
Keputusan Menteri l.legara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 04 Tahun I99l tentang Pedoman Pemasyarakatan Budaya Kerja;
.
Keputusan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor
25 IKFP IM.PAN/4 I 2OO2 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Aparatur Negara; .
Keputusan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor
63 IKEP IM.PAN/7 I 2OO3 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelavanan Publik:
'
'
Undang-undang
Nomor
30 Tahun Pemberantasan Tindak pidana Korupsi;
2OO2
tentang
Komisi
Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2oo4 tentang pembinaan 'Jiwa Korps dan Kode Etik pegawai Negeri Sipil;
Apabila dicermati bersama bahwa berbagai peraturan perundangan yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja birokrasi pemerintah telah cukup banyak, namun, har tersebut tidak dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh para birokrat baik di pusat maupun di daerah lebih disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan komitmen yang kuat dari para setiap individu, dan kemauan keras dari para pimpinan bangsa dan negara ini untuk melaksanakannya secara konsisten dan berkesenimbungan.
4'l'
Persepsi Masyarakat terhad.ap Kinerja pelayanan publik Bidang Pendidikan dan Kesehatan
sejalan dengan reformasi di seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah terus berupaya meraksanakan reformasi birokrasinya sehingga diharapkan dapat tercipta tata pemerintahan yang baik' bersih dan berwibawa (good.public gouelTlance). Reformasi Birokrasi yang dilakukan pemerintah termasuk juga di dalamnya agenda reformasi untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Namun demikian, hingga masuk tahun kedua pemerintahan sBy-MJK, masih banyak kritikan tajam yang ditujukan kepada pemerintah khususnya terhadap kinerja di kedua sektor peiayanan pubrik dimaksud padahal keduanya merupakan amanah uuD 1945, dan merupakan kebutuhan dasar seluruh iarrisan masyarakat. otonomi daerah adalah juga salah satu bagian dari agenda reformasi yang sekarang sedang berrangsung. Daram hal ini, otonomi daerah harus dilihat sebagai peluang bagi daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara otonom melalui pemberdayaan dan peran serta masyarakat guna meningkatkan kualitas pelayanan. Di samping itu,
97
daerah jrgr dengan
secara terus menerus
perlu
memperhatikan
kekhususan
dan
keistimewaan
demokrasi,
prinsip
daya salng
meningkatkan
serta potensi
pemerataan, dan
keadilan,
keanekaragaman
daerah. mewr.rjudkan hal tersebut, dibutuhkan pemerintah daerah yang mampu sekaligus inovatif dan kreatif dalam melahirkan kebijakan manusia serta mengelola semua potensi di daerahnya baik sumber daya Kemudian, maupun sumber daya alam secara arif dan bijaksana. untuk
kekuatan pemerintah daerah juga harus menjadikan semua potensi, modal ekonomi daerah, letak geografis dan bud.aya masyarakat sebagai yang mandiri, utama bagi daerah dalam membangun kekuatan daerah makmur dan sejahtera. Perlu
disadari
bersama
bahwa
clengan
perubahan
sistem
melalui pemerintahan dari yang sangat sentralistis menjadi desentralistik tidak persiapan yang dapat dianggap terlalu terburu-buru, menyebabkan semua
daerah
pemerintahan
siap
dan
melaksanakan
manrpu
dan pembangunan
secara mandiri'
berbagai kegiatan Ketidakpastian
ini
tidak terwujud dengan praktik kebijakan pemerintah daerah yang secara Sebagai memihak pada rakyat, tidak kreatif dan bahkan menyimpang' pungutancontoh, banyak perrierintah daerah yang menetapkan biaya pungutan baru yang justru menyebabkan terjadinya ekonomi dampak negatif terhadap tinggi, yang secara langsung memiliki perkembangan Pengusaha kecil' Kemudian,
dorongan
menggali
Pendapatan
Asli
Daerah
(PAD)
menjadi pemicu pemerintah daerah yang tidak yang akan kreatif dan inovatif untuk mengenakan pungutan-pungutan daerah juga sumber daya. Selain itu, mobilitas menghambat semaksimal mungkin,
menjangkiti diindikasikan tertular penyakit KKN yang telah sekian lama yang pemerintah pusat. Namun demikian, di tengah berbagai kondisi patut kurang baik dan rendahnya kinerja birokrasi pemerintah, daerah disyukuri bahwa telah diidentifikasi adanya beberapa pemerintah telah mulai berpikir kreatif dan inovatif, dengan mengembangkan
98
alternatif-alternatif
dan terobosan baru dalam manajemen pemerintahan di daerahnya masing-masing khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan' Daerah-daerah tersebut, antara lain: Kabupaten Jembarana, Kota Palangkaraya, Kota Balikpapan, dan kota_kota rainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. untuk
mendukung
reformasi
birokrasi di bidang pendidikan, Kabupaten Jembrana, Bali adalah salah satu dari sekian pemerintah Kabupaten/Kota yang telah melakukan terobosan, di mana sejak Tahun 2oo1' pemerintah daerahnya memberikan pendidikan Gratis 12 tahun kepada masyarakatnya meski pendapatan asli daerahnya rendah. Kuncinya adarah efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dipegang teguh oleh aparat pemerintah Kabupaten (pemkab) Jembarana. Kebijakan utama yang ditempuh pemkab Jembrana untuk memajukan pendidikan masyarakatnya saat ini bertumpu pada tiga program, antara lain pemerataan pendidikan, manajemen pendidikan yang efektif, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Langkah berani yang dilakukan oleh pemkab Jembrana tersebut didasarkan oleh fakta bahwa secara ekonomis, masyarakat Jembrana masih tergolong remah. Kelemahan ekonomis ini menyebabkan masyarakat kelas bawah surit untuk dapat mengakses pendidikan jika harus membayar dengan biaya mahal. Kebijakan pemkab dengan memberiakukan pembebasan biaya sekolah bagi semua siswa asli warga Jembrana yang bersekolah di sekolah negeri, dan beasiswa bagi para siswa yang bersekolah di sekorah swasta merupakan terobosan yang patut ditiru oleh daerah lainnya. Efisiensi dan efektifitas daram menjalankan program kerja menjadi kunci mereka hingga mampu mengratiskan biaya pendidikan di sana. Pemkab melakukan penggabungan sekolah untuk mengurangi biaya yang harus dikeluarkan untuk perawatan dan operasional banvak sekolah.
sekolah tersebut Biaya yang didapatkan dengan penggabungan sekolah serta kemudian dialokasikan guna menanggung operasional orang tua siswa' sumbangan pendidikan wajib yang dulunya ditanggung insentif tambahan Efisiensi tersebut juga mampu untuk memberikan m e n g a j a rb a g i p a ra g u ru se b e s ar Rp.50o0,- per jamm engajar .Selainitu, Rp'250'O0O'guru juga mendapatkan tambahan penghasilan sebesar b a g i m e r e ka ya n g me n g a j a rd alam pr ogr am kajian,semacamtam bahan juga memberikan jam belajar. Setiap tahunnya pemerintah Jembrana pegawai negeri sipil yang semacam bonus tahunan kepada guru sebagai tersebut jelas sangat besarnya mencapai Rp. 1 juta. Penghasilan yang harus dintanggung membantu meringankan beban biaya hidup guru di Jembrana' Sedangkan
untuk
mendukung
reformasi
birokrasi
di
bidang
salah satu dari kesehatan, Pemerintah Kota Palangkaraya merupakan telah melakukan inovasi sekian banyak pemerintah kabupaten/kota yang kesehatan' Di daerah dan terobosan daiam penyelenggaraan pelayanan Fuskesmas tersebut, kebijakan yang ditempuh berupa penyelenggaraan adalah sama Swadana. puskesmas unit swadana pada hakekanya dan tanggung jawab d.engan puskesmas biaya yang diberi kewenangan langsung serta dalam mengelola. pendapatan fungsional secara untuk memobilisir potensi pembiayaan masyarakat yang memungkinkan sehingga mutu menyelenggarakan kesehatan yang diembannya, suatu kesatuan pelayanannya meningkat. Fuskesmas sendiri adalah pusat pengembangan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan serta masyarakat di kesehatan masyarakat yang juga membina peran menyeluruh dan samping memberikan pelayanan kesehatan secara bentuk kegiatan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam pokok.
?
lain adalah: ciri utama Puskesmas Unit Swadana send'iri antara o
secara langsung Seluruh pendapatan fungsionalnya dikelola sendiri untukoperasional,pemeliharaandanpeningkatanSDM;
o I .1 J
,. '4
e !
Menggali potensi sumber pembiayaan setempat; 100 e
------,.-.....r>.t:?.,?-.....:?j.-j::37:-:r:t::.;fzai#iff-c:tl-f,?g&;1;::-€#W:fE:
o
Penyesuaian tarif terhadap berbagai jenis pelayanan; Mempunyai daftar rencana kegiatan sebagai panduan
penggunaan
penerimaannya; o
Melaksanakan program jaminan mutu;
o
Melaksanakan
jaminan
program
pemeliharaan
kesehatan
masvarakat. Puskesmas Unit Swadana pada hakekatnya adalah sama dengan biasa yang diberi wewenang dan tanggung jawab
puskesmas
mengelola pendapatan
fungsional
pembiayaan
potensi
menyelenggarakan
yang
yang
kesehatan
serta memobilisir
secara langsung
masyarakat
dalam
untuk
memungkinkan
mutu
sehingga
diembannya,
pelayanannya meningkat. E
Tugas pokok
Puskesmas meliputi
Pertama, memberi
3 aspek.
pelayanan kesehatan yang bermutu,
terjangkau,
cakupannya
dan sesua-i dengan kebutu-han masyarakat. Kedua, membina serta
masyarakat
dalam
berbagai
mengenrbangkan usaha-usaha
upaya
kesehatan.
inovatif agar terjamin
luas peran
Ketiga,
pemerataan
pelayanan dan tergalinya potensi masyarakat. Dalam memberikan pelayanan kesehatan tersebut Puskesmas telah banyak
keberhasilannya.
menunjukkan
Puskesmas
pada
umumnya
sudah
cukup
pelayanan
Jangkauan luas,
seperti
cakupan
imunisasi, penimbangan balita, pemeriksaan ibu hamil dan lain-lainnya. Walaupun demikian masih banyak dirasakan mutu pelayanan diberikan belum mamuaskan. Masyarakat banyak mengeluh sehingga kunjungan atau pemanfaatannya
rendah. Mutu yang kurang
tersebut disebabkan
beberapa hal antara lain belum dipatuhinya standar pelayanan, masalah tenaga/ perbekalan / obat-obatan pembiayaan dan lemahnya manaj emen. Salah satu upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan adalah meningkatkan
penyediaan
93A/Menkes/SKB fil/1996 untuk
mengatur
biaya.
SKB
Menkes-Mendagri
Nomor
memberi peluang kepada Pemerintah Daerah
pola tarif dan pemanfaatnya.
Dalam
SKB tersebut
101
dicantumkan
komponen
pelayanan
kesehatan
yang
dapat
menjadi
sumber pendapatan atau retribusi, sedangkan besaran tarif ditetapkan oleh Pemda dengan memperhatikan kemampuan membayar masyarakat. Di samping itu, puskesmas boleh memanfaatkan 5ozo pendapatan secara langsung untuk menunjang kelancaran tugas pelayanan yang meliputi kegiatan : operasional pembinaan sumber daya manusia, dan Pemeliharaan, melalui SKB ini sebenarnya Puskesmas sudah menjadi "embrio unit swadana". Dengan
melaksanakan
pola
tarif
tersebut
Puskesmas
masih
mempunyai keterbatasan dalam memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Apabila pendapatan fungsional dapat dimanfaatkan langsung oleh puskesmas untuk mendukung pelayanan, dan puskesmas diberi peluang untuk menggaii potensi pembiayaan yang memungkinkan, hal itu dapat mewujudkan harapan yaitu meniggkatkan penyelenggaraan pelayanan umum khususnya peiayanan kesehatan yang bermutu kepada masyarakat. Fuskesmas mempunyai peluang ditingkatkan menjadi unit swadana, dengan mengacu pada peraturan perundang-perundangan di bawah ini : H
u U P e me ri n ta h D a e ra h (UU No. s/r 9T4jo.
uU No.22ltgggjo
uu
No.32/2004). H
UU Pajak dan Retribusi Daerah (uU No. rglLggT, pp No. 2alrggr, d11)
H
Keputusan
Mendagri
No.
92/1993,
tentang
penetapan
dan
Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Keuangan Unit Swadana Daerah. Instruksi
Mendagri
No.
29 /1997,
tentang
penyediaan
Dana
Pembinaan Unsaha Swadana Daerah. g
Keputusan Mendagri No. 90oo-1101, tentang petunjuk teknis pengusulan penetapan dan tatacara pengelolaan Unit Swadana Daerah.
t02
P
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-379, tentang penggunaan Sistem Digit Dalam Pelaksnaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk reknis Tata Usaha Keuangan Daerah. Keputusan
Penatausahaan
Mendagri serta
No.
92/1993,
tentang
Pertanggungjawaban
penetapan
Keuangan
Unit
dan
Swadana
Daerah menyebutkan: (1) Unit Swadana Daerah adalah Satuan Kerja Daerah tertentu yang diberi wewenang menggunakan
penerimaan
fungsionalnya
untuk
keperluan operasionalnya secara langsung. (21 Penerimaan funsional adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan atau jasa yang diberikan oleh satuan Kerja Daerah dalam menjalankan fungsinya melalui kepentingan masyarakat dan atau Dinas/Lembaga/
Satuan
Kerja Daerah lainnya. (3) Persyaratan suatu unit kerja menjadi Unit Swad.ana Daerah yaitu : g
Mempunyai
penerimaan
diperlukan
bagi
fungsional
produksi
jasa
yaitu
yang
unsur
diminta
biaya yang masyarakat.
Puskesmas mempunyai penerimaan fungsional yang memenuhi unsur biaya produksi jasa yang diminta oleh masyarakat yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. B
Peneriamaan
dari
pelayanan
kesehatan
tersebut
tetap
dan
terus-menems, F
Penerimaan dari pelayanan kesehatan tidak merupakan usaha yang bertujuan mencari keuntungan.
g
Pemberian pelayanan
kesehatan
dapat
lebih
meningkatkan
kualitas kehidupan masyarakat. H
Perubahan menjadi Unit Swadana Daerah tidak akan mengubah tugas, fungsi, formasi dan anggaran belanja.
walau
demikian,
tidak
semua
Swadana Daerah, karena perubahan
puskesmas
dapat
menjadi
Unit
status menjadi Puskesmas Unit
10 3
i'
Swadana mempunyai
konsekuensi
bertambalry"
kewajiban
sesuai dengan peraturan sehingga hanya puskesmas yang memenuhi kriteria tbrtentu dapat diusulkan menjadi unit swadana daerah. Penyelenggaraan puskesmas dangan pola swadana sesungguhnya merupakan program dan inisiatif Departemen Kesehatan yang dipopulerkan sejak tahun lggg. Namun faktanya, banyak daerah yang belum menerapkan kebijakan ini. Padahal, pola ini sangat berarti untuk mengatasi kendala yang selama ini ada, sekarigus menjaga kesinambungan perayanan kesehatan dengan standar mutu yang terjamin' Kendala atau kesulitan yang selama ini dihadapi adalah sering terlambatnya dana operasional dari Pusat. padahal, dilihat dari jenisnya, pelayanan kesehatan merupakan
kegiatan yang tidak boreh rerputus
atau tertunda (suspendable). Atas dasar pemikiran tersebut, maka mengacu kepada SKB Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negari No. 93A/Menkes/ SKB/II/ 1996, Pemkot Palangkaraya telah mengeluarkan perda No. 2I Tahun 2OO2 tentang Penetapan Puskesmas di wilayah Kota palangkara sebagai Unit Swadana. Pengelolaan puskesmas dengan pola swadana di kota paiangkaraya dapat dikatagorikan sebagai best practice karena pertimbangan_ pertimbangan sebagai berikut: g
Pola swadana tadi dapat mengurangi ketergantungan puskesmas terhadap APBD ataua APBN, bahkan dapat menjadi sumber pendapatan baru (income accumulation). Dengan dana ini, puskesmas dapat melengkapi sendiri (self help) kebutuhan barang_ barang kebutuhan menunjang seperti AC, komputer dan rain-lain. selain itu, dana yang diperoleh meralui pora swadana juga masih digunakan untuk kegiatan lain dalam kontek public good.s, yakni program-program yang bersifat promotif dan preventif. Dengan kata lain, dana swadana ini berdampak ganda, secara internai dapat memnuhi kebutuhan terhadap sarana penunjang, dan secara ekstrnal makin menigkatkan program pelayanan kesehataan.
104
FMampumewujudkanprinsipualueformoneasertamencapai bahwa untuk setiap anstomer satisfaction secara optimal. Ini berarti terdapat- kompensasi rupiah yang d.ibayarkan oleh masyarakat, ramah, dan lebih berupa pemberian layanan yang lebih baik, lebih memuaskan mengunjungi daerahSelain itu, tim penelitian juga secara langsung Kota Bandung, (3) Kota daerah lainnya, yaitu: (1) Kota Samarinda, {21 Makassar, (4) Kota Pontianak, dan (5) Kota Palembang' 4.2.l.HasilKunjungankePemerintahKotasamarinda pemerintah Kota Samarinda, memiliki visi, misi dan strategi serta strategis Pemerintah motto yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Daerah setemPat. Visi, Misi dan Strategi Visi: Samarinda
Perdagangan dan
sebagai Kota Jasa, Industri,
Pemukiman yang berwawasan lingkungan' kota Samarinda untuk mewujudkan visi tersebut, maka pemerintah menetapkan misinya, sebagai berikut: 1.
sektor jasa, industri' Meningkatkan fasilitas dan utilitas penunjang perdaganan dan Pemukiman
2.
komonditi Mencari alternatif komond.iti baru untuk pengembangan ekspor
3.
Mengembangkan
suberdaya
manusla
yang
mengarah
Pada
profesionalisme
4.
Meningkatkan
peran
serta
perbankan
dan
lembaga keuangan
sektor jasa' industri lainnya termasuk koperasi untuk mendukung dan pemukiman yang terkait dengan sektor lainnya' Sedangkan strategi yang ditempuh
untuk
mencapainya'
adalah
sebagai berikut:
r05 ,,.,=-o;3;a643-r95'1qgqpry45541;5Xffi
1.
Mengoptimalkan potensi sumberdaya alam yang belum digali bagi kepentingan pembangunan.
2.
Mengoptimalkan potensi sumberdaya manusia yang ada.
3.
Mengoptimalkan potensi kelembagaan yang ada
4.
Mengurangi atau menghilangkan dampak lingkungan.
Pemerintah Kota Samarinda juga memiliki moto, yaitu: Samarind"a KotaTEPIAN (Teduh, Rapi, Aman dan Nyaman), yang artinya adalah: TEDUH
: Teduh
memeberikan memenuhi
berarti
pengayoman
kebutuhan
kota pada
hidupnya
samarinda setiap baik
ini
warganya kebutuhan
diharapkan
dapat
dalam
berusaha
jasmani
maupun
rohani, secara adil dan merata. Selain itu secara fisik diharapkan kota samarinda akan ditanami pohon-pohon rindang sehingga kota menjadi teduh dan nyaman. RAPI : Mengandung makna tertib indah dan bersih dimana terwujud ketertiban yang tercermin dari sikap hidup warga kota dan aparar pemerintah
yang
mematuhi
sebagai peraturan
yang
berlaku
serta
tergambar dari wajah kotanya yang bersih, tertata dengan baik dan indah. AMAN : Berarti tercipta nya suatu kondisi dimana setiap warga kota merasa bebas dari ancaman rasa takut dan aman lahir batin. NYAMAN : Berarti suatu keadan yang memberikan suasana nyaman dan rasa syukur dari setiap warga kota sehinga menimbulkan rasa gairah
masyarakat
untuk
berbuat
dan
berpartisipasi
dalam
pembangunan. Untuk mencapai Samarinda kota "TEPIAN". Pemerintahan kota merencanakan berbagai program yang dilaksanakan secara bertahap dan terpadu setiap tahun anggaran, seperti APBN, APBD Kota, Bantuan Luar Negeri serta partisipasi pihak swasta. Di antara program tersebuat antara lain: 1.
Program Penyediaan Air Bersih.
2-
Program Perbaikan Sistem pembuangan Air Hujan ( Drainase )
106
3.
Program Pembuangan Air Limbah
4.
Program Perbaikan Sistem Persampahan
.,'.
6.
ProgramPenyuluhand'anPerintisanPerbaikanPerumahanRakyat Perumahan di Kota Program Pengad'aan dan Penataan
7.
Program Tata Ruang Kota
8.
Jalan Kota Program Perbaikan Prasarana
g.
( Flood ControlJ Program Pengendalian Banjir
5.
Dilihat
dari
arti,
makna
dan
program-program
yang
telah
dilaksanakand'anakanterusd'ilaksanakan,makakotaSamarinda adalah berisi program-program sebagai kota "TEPIAN", di dalamnya pembangunanyangharusdilaksanakanolehpemerintahbersama-sama denganmasyarakat.Betapapunbesarnyausahadanoptimistiknya p e m e r in ta h me n j a d i ka n ko taSamar indakotayangTeduh,Rapi,Aman dari tanpa adanya partisipasi penuh dan Nyaman, tidak akan tercapai masarakat. Forumdiskusimenyaralkankiranyasegalahalyangtelah d'itetapkanmelaluiberbagaiprogrampembangunantersebut,harus dilaksanakansecarabijaksanadankonsistensertadidukungolehsarana danprasaranayangmemad'aidenganjugamemperhatikankarakteristik masyarakatdiwilayahnya.Hallainyangterpentingadalahkemauan Semuapihakbaikpemerintah,masyarakatdand.uniausahayangsaling visi dan misinya dapat tercapai bersinergi melaksanakannya sehingga pihak' sesuai dengan harapan semua Stntktur,
Peran, Hak dan Keutenangan
struktur Pemerintah Kota Samarinda, memiliki
kelembagaan yang
sangatjelas,denganmengacukepadaPPNomorSTahun2003.Peran danTupoksimasing-masingunitkerjadidalamsllsunanstruktur kelembagaanbirokrasiPemkot,sangatjelasterinciLrerdasarkan kompetensimasing-masingunitkerja.Untukbidangpendidikandan kesehatan,baikd'inaspendidikanmaupundinaskesehatanmasing107
-.Y>1--::r-_j-.:.:11
i
!
1:-a
i -...
masing memiliki Visi, Misi dan Strategi yang secara rutin disosiolisasikan kepada seluruh jajaran dinas terkait. Untuk
Kepala Puskesmas. Di struktural, karena
Dinas membawahi juga para
bidang kesehatarp Strukut samping
Kepala Puskesmas adalah
pejabat
namun yang besangkutan juga adalah pejabat fungsional
juga
bertindak
selaku
jaga
dokter
Puskesmas
di
yang
bersangkutan. Kepala Puskesmas dibantu oleh para tenaga fungsional lainnya. Karena Kepala Puskesmas juga pejabat fungsional, tunjangan jabatan yang mereka terima adalah tunjangan fungsional, dan bukan tunjangan struktural. T\rnjangan fungsional lebih besar dari tunjangan struktural, dan hal ini diakui oleh para Kepala Puskesmas bahwa mereka lebih memilih menerima
tunjangan
fungsional
daripada
tunjangan
strukutral.
Di
sarnping itu, Puskesmas ini juga merniliki dukungan dana operasional yang
dianggap
cukup.
keuangan/dana dilaporkan
Untuk
menjaga
operasional tersebut,
pengelolaan
akuntabilitas
secara periodik
dana tersebut
kepada dinas sebagai bentuk pertanggungjawaban
kepada
publik. Di bidang pendidikan,
Kepala Sekolah Dasar adalah merupakan
pejabat struktural di bawah Dinas Pendidikan. Struktur di Sekolah Dasar terdiri dari: Kepala sekolah, Guru, dan Pembantu/pembersih
sekolah,
tetapi tidak ada tenaga Tata usaha. Jadi kepala sekolah merangkap tugas tugas-tugas ketatausahaan
dan bendahara. T\rgas pokok dan
fungsi serta tanggung jawab seorang kepala sekolah sangatlah berat dan menyita banyak waktu untuk menyelesaikannya. Untuk itu, tenaga tata usaha
sekolah sangatlah dibutuhkan
untuk
membantu
tugas-tugas
kepala sekolah dimaksud. Kemudian,
dalam
hal
persyaratan administrasi bersangkutan.
hanya
pangkat
para
guru,
semua
diselesaikan juga oleh kepala sekolah yang
Sedangkan
sebagai reward,
kenaikan
mengenai
diupayakan
insentif
yang
oleh sekolah
dapat
dikatakan
saja.
Sedangkan
108
d'isiplin, akan diberikan sanksi punishment, aPabila seorang guru tidak 91ehkePala sekolah' Kebiiakan Dalam
hal
mengikutsertakan
penJrusunan masyarakat
kebijakan' sebelum
pemerintah
d'ikeluarkannya
selalu berbagai
pubtic heanng merupakan ajang peraturan pemerintah daerah. Forum musyawarahyangditunggu-tungguolehmasyarakat.PemerintahKota masyarakat, dunia usaha dan para samarinda, selalu mengikutsertakan lembaga swadaya masyarakat, dan akademisi di wilayahnya termasuk para tokoh agama maupun masyarakat' A.
Bidang Kesehatan
Salahsatubentukkebijakanyangditerimadanmerupakanharapan kebijakan telah dikeluarkannnya masyarakat banyak adalah dengan ,,pemberlakuan Pengobatan Gratis" bagi masyarakat oleh Pemerintah program Askes Sejahtera yang Kota. Kebijakan ini dilakukan melalui dilakukanPemkotSamarindabekerjaSamadenganPTAskes. U n tu ku j i co b a ,p a d a ti g abulanper tamaakandilakukanpendataan wargamasyarakatyangberobatkepuskesmas.Merekayang dikategorikanberhakmemperolehpelayananiniadalahmerekayang kesehatan lainnya seperti belum menjadi peserta jaminan atau asuransi pelayananAskesPNS,Gakin,Jamsostekataujaminandaribadan program baru khusus bagi asuransi lainnya. "Jadi murni ini ad.alah kesehatan lain' Yang masyarakat yang memang belum tetcouerjaminan dengan kepemilikan penting warga Samarinda dapat membuktikannya KTP. warga berdasarkan wilayah Kelak PT Askes akan memasukkan data tidak akan mengalami kesulitan atau per kelurahan. Artinya, masyarakat Ruang lingkup pelayanan karena berobatnya ke puskesmas terdekat. programberobatgratismeliputipenyuluhanataukonsultasikesehatan, imunisasi bayi' kesehatan pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk danmulut,pemeriksaanlaboratoriumsederhanadanupaya
r..-i'-vl-r--'-#.ffi€gq$ai9#9ffi?-i'.liil:Ir--:::-ii-;-i::::
. ,-^*^.x{t
--.*rvzt-, !:.::+r:.:'
penyembuhan efek samping kontrasepsi serta pemberian obat. Rujukan ke RS, sesuai kesepakatan itu, tidak menjadi tanggungan program ini. Demikian rawat-inap. Meski demikiaffanggaran mencapai Rp.18 miliar
yang disediakan Pemkot lumayan besar, setahun. selain berobat gratis, warga yang
bersalin juga mendapatkan santunan. Namun yang ditanggung hanya persalinan anak ke-2 hidup dengan mempertimbangkan jumlah anak hidup. Besaran santunannya Rp.4o0 ribu (persalinan normal) dan Rp.75O ribu (penyulit). Tata cara pembayarannya, pesertaf warga terlebih dulu membayar uang persalinan untuk kemudian mengajukan klaim ke pr Askes. Syaratnya cukup mudah yakni foto kopi kartu peserta Askes Sejahtera dan aslinya, foto kopi Surat Keterangan Lahir/Akte kuitansi (dan aslinya). Khusus alamiah.
bantuan
over
uang duka,
dosis
obat-obatan
diberikan dan
Kelahiran, foto kopi
hanya untuk
bunuh
diri
kematian
tidak
akan
mendapatkan santunan. Besaran uang duka itu sendiri akan ditentukan oleh Badan PengelolaBantuan Uang Duka. Pemberlakuan masyarakat
pengobatan
Gratis
ini
ditanggapi
Kota Samarinda. Hal ini dibuktikan
positif
oleh
melalui, antara lain
komentarnya di media massa, dan juga melonjaknya jumlah kunjungan ke puskesmas-puskesmas. Belum lagi sejumlah dukungan bernada pujian dari mahasiswa, tokoh LSM, pengamat perkotaan, warga biasa dan tamu dari luar daerah. Keberhasilan program berobat gratis tersebut tidak terlepas dari sosialisasi yang gencar dilakukan pemkot bersama-sama F'l Askes Cabang Samarinda.
Dari laporan yang masuk
terlihat
ada lonjakan jumlah pengunjung ke puskesmas. Misalnya di puskesmas sempaja yang rata-rata naik 50 persen dan puskesmas Remaja yang bahkan sampai mencatat angka 200 persen.
110
:
Khusus
mengenai
santunan
kematian
yang juga
sudah
mulai
tugas (satgas) di tingkat dilaksanakan Pemkot dengan melibatkan satuan yang diharapkan kota, kecamatan sampai kelurahan. Satgas itulah kematian dapat berperan aktif agar pelaksanaan pemberian santunan berjalan lancar. dari APBD Kota Anggarannya Program berobat gratis ini bersumber pengobatan yang ditanggung tahun 20A6, mencapai Rp.18 miliar di mana bantuan biaya hanya perobatan tingkat pertama di puskesmas, seluruh warga kota persalinan dan bantuan uang duka untuk samarinda. program itu Kemudian, secara tegas kalangan DPRD menjanjikan Banyak kalangan berikutnya. tahun-tahun akan tetap didukung masyarakat,
praktisi,
akademisi
dan
mahasiswa
serta tokoh-tokoh
m a s y a r a ka tme n ya mb u tb a i kd anmenganggappr ogr amitumer upakan bukti Walikota berada di jalur yang benar' pemberian Selanjutnya, dari berbagai informasi dikatakan bahwa masyarakat oleh pelayanan daiam bidang kesehatan kepada seluruh sampai pada satu Pemerintah Kota Samarinda tidak hanya berhenti gratis melalui program titik. Seteiah dicanangkannya pelayanan berobat MM kembali Askes sejahtera, walikota Drs H Achmad Amins lewat masyarakat seluruh untuk baru harapan membentang khusus yang keinginannya untuk mengupayakan adanya puskesmas menyediakan pelayanan rawat-inap di tiap kecamatan' bahwa tiap kecamatan akan pelayanan rawatmemiliki puskesmas plus yang mampu memberikan dan juga berharap inap. ini dimaksudkan agar memudahkan masyarakat program berobat seluruh warga Samarinda tetap sehat meski sudah ada Kemudian, walikota
juga
berjanji
pembantu' 18 gratis. saat ini, Kota Samarinda memiliki 42 puskesmas (di sei siring dan puskesmas (biasa) dan 2 puskemas rawat-inap yang ada di Kota Palaran). Jika acuannya Departemen Kesehatan, maka menganjurkan tiap Samarinda sudah cukup memuaskan karena Depkes puskesmas pembantu membawahi 2-3 kelurahan'
B.
Bidang Pendidikan
Di
bidang
memperbaiki Kepedulian
pendidikan, sistem
Kota
Samarinda
pendidikannya
Pemkot dalam
dunia
melalui
pendidikan
juga
terah
berbagai
berupaya terobosan.
isapan jempol
bukan
semata. Bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), 110 siswa SD penyandang masalah kesehatan mata dipastikan menerima bantuan kacamata baca dari Pemkot. Kacamata Bantuan
itu
tersebut
harga
dimaksudkan
per unitnya
mencapai
sebagai kepedulian
Rp.35o ribu.
pemkot dalam upaya
peningkatan mutu pendidikan melalui perbaikan minat baca para siswa. Bantuan ini dikelola melalui Bidang pemberdayaan Masyarakat Kesbangpolpemas Sub Bidang. Pemberdayaan perempuan bekerja sama dengan Mardiah Optical.
Bantuan ini akan dilakukan secara bertahap
mengingat keterbatasan anggaran. Di
samping
itu,
di
tengah
hiruk-pikuk
pembangunan,
derap
Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGN-OTA) Kota Samarinda tetap eksis menjalan fungsi dan perannya. Peran tersebut meliputi beberapa upaya
seperti
pemberian
bantuan
beasiswa untuk
ikut
menanggulangi angka putus sekolah terutama usia SD dan sMp. Sum.ber Daga Mo;nusia Aparatur Peningkatan kompetensi adalah syarat mutlak
apabila ingin citra
birokrasi di mata masyarakat menjadi lebih baik. Hal ini mengandung pengertian bahwa peningkatan kompetensi individual pegawai dan kompetensi jabatan struktural maupun fungsional, serta pembenahan perilaku
dan etika pejabat publik
perlu mendapat
perhatian
serius
sebagai bagian integral dari proses reformasi birokrasi. Dengan kata lain, profesionalisme birokrasi akan dapat dicerminkan dari kemampuan dan kualitas SDM aparaturnya. Dalam rangka meningkatkan
itu,
Pemerintah
profesionalisme
Kota Samarinda
Sumber
Daya
terus berupaya
Manusia
Aparaturnya
r12
pejabatnya untuk melalui berbagai upaya di mulai dengan mengirimkan fungsional' mengikuti berbagai diklat jabatan sutruktural maupun birokrasi di bidang Kemudian, d.alam rangka penataan kelembagaan Dscussion dengan para pendidikan dan kesehatan, hasil Fontm Group menyatakan bahwa Kepala Fuskesmas di lingkungan Kota Samarinda, mengembalikan yang terpenting saat ini dilakukan adalah bagaimana yang dianggap penting citra negatif birokrasi di mata masyarakat. Hal-hal adalah bagaimana dalam rangka penataan kelembagaan birokrasi merumuskand'esainorganiaside4gansebaik-baiknyatermasukdi dapat yang pemerintahan manajemen merumuskan dalamnya suatu organisasi tersebut' menunjang peran dan tugas pokok dan fungsi saat ini nilai-nilai' etika dan Di samping itu, forum tersebut setuju bahwa dan pembangunan norma dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang apabila dibiarkan telah luntur dan seolah terkikis secara perlahan birokrasi menjadi tidak akan menjadi cambuk bagi kita semua; reformasi cita-citanya' berguna dan kehilangan arah dan tujuan serta
4.2.2.HasilKunjungankbPemerintahKotaBandung bentuk Forum Group Tim juga telah melakukan diskusi dalam sekolah Dasar Negeri dan Discussion dengan para 5 (lima) orang Kepala 5 ( l i m a )o ra n g K e p a l a F u ske smasdiKotaBandung,JawabBar at.For um kualitas layanan publik berpendapat bahwa dalam upaya peningkatan Kota Bandung juga telah bidang kesehatan dan pendidikan, Pemerintah yang telah dan sering memiliki visi dan misi masing-masing bidang disosialisasikan kepada seluruh jajarannya' Visi, Misi Visipend'idikankotaBandung:,,MenujuBandungCerdas2ooS''. di daiam forum-forum Visi, misi dan strategi sering disosialisasikan, baik silaturahmi maupun dalam bentuk tulisan' Diawalireformasipengelolaankeuangandanpeningkatanmutu, sudah ada peningkatan akselerasi penuntasan wajar 2008, diharapkan 113
=5!q.*+'
--+irlj
kualitas penyelenggaraan pendidikan ke arah yang lebih baik lagi. Pada tingkat operasional, pada masing-masing sekolah dirumuskan
visi dan
misi sekolah sebagai penyelenggara teknis pendidikan. Di bidang kesehatan, Visi kesehatan yaitu: Bandung visi
Bandung
Sehat 2OO8.
sehat
2008 adalah merupakan penjabran dari visi kesehatan nasional yaitu 'Indonesia Sehat ?OLO". Dengan visi tersebut, diharapkan Bandung dapat menjadi kota yang sehat, dan berperilaku sehat. Kemudian, visi tersebut ditransformasikan
ke dalam visi masing-
masing Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis pelayanan kesehatan. Visi kesehatan Kota Bandung
selalu disosialisaikan
kepada staf di
lingkungan masing-masing tenaga kesehatan, sehingga para staf mampu memahami dan melaksanakannya secara baik dan konsisten. Tidak berbeda dengan bidang pendidikan, Visi Puskesmas sebagai unit
Pelaksana
Teknis
bidang
kesehatan
tetap
mengacu
untuk
mewujudkan visi visi Dinas sebagai visi kesehatan kota. Salah satu visi Puskesmas adalah Terwujudnya bentuk
pelayanan
memadai,
yang
pelayanan
ada
Puskesmas yang informatif terinformasikan
kompetetif
kepada
(bersaing antara
(semua
masyarakat),
pelayanan
negeri
dengan swasta), adil dan merata (puskemas keliling, yang jauh/terpencil, untuk pelayanan). Sebagai jabaran
dari Visi, Misi Puskesmas yang ada tidak jauh
berbeda dengan misi yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan, salah satu misinya
adalah diarahkan
pada peningkatan
kualitas
sumber
Daya
Manusia. Dalam rangka itu, beberapa petugas telah dan selalu diikut sertakan
dalam
pendidikan
pemberdayaan masyarakat dilatih
perawat,
kebidanan),
(revitalisasi posyandu, yang kurang
kadernya, membangkitkan
kemitraan
(akademi
dengan pelatihan
aktif
kader -yang ada)
dengan beberapa pihak (dinas, perusahaan farmasi, klinik
bersalin repoduksi, khusus untuk pelayanan keluarga miskin (GAKIN), yang pelayanannya diserahkan kepada puskesmas. Bentuk kemitraan; GAKIN tidak
membayar,
ketika
bersalin.
Disamping
itu, juga
ada
pendanaan ASKESKIN dari pusat.
Ll4
kerjasama dengan pihak lain Kemudian, puskesmas juga menjalin lebih baik' Hal ini dilakukan dalam agar kualitas pelayaRan kesehatan Tinggi (FK UNPAD) dan Rumah kerangka kemitraan dengan Perguruan yang relevan' Sakit Hasan sadikin, dan pihak lainnya yang telah ditentukan oleh Agar pelaksanaan program pembangunan p e m e r i n ta h ko ta d a p a tb e rj j a l andenganbaik,per ludilakukanevaluasi misi pemerintah kota dapat selalu secara berkala sehingga visi, dan sesuai tuntunan dan secara berkala dapat diperbaiki terukur masyarakat. Strttktur,
Peran, Hak dan Keutenangan
dari Kepala Fuskesmas, TlJ, Struktur organisasi Puskesmas terdiri Untuk meiaksanakan tugas di Gol Funfsional, dan unit-unit fungsional. acuan dalam pelaksanaan puskesmas, telah ada pedoman yang dijadikan t u g a s , da l a mp e l a ksa n a a n n yaped.omanter sebutdisesuaikandengan kebutuhanyangterjadidilapangan,adatugasintegrasikarenatrrgasnya rangkap.KepalaPuskesmas,sebetulnyasebagaipejabatstruktural, tetapidalampelaksanaalrnyajugatugasmejalankantugas-tugas struktural yang diterima fungsional, dalam hal ini dirasakan tunjungan dirasakankurangdibandingkand.engantunjanganfungsional. U ra i a n tu g a s,te rg a n tu ngpadamasing- masingFuskesmas.untuk diluar KIA, selain sebagai pembina bidan misalnya, juga banyak melayani p o s y a nd u ,p e l a ya n a n g i zi 'Jenjangfungsional' m er ekahar usm embuat harus dilakukan 45 orang' tetapi akred.itasi, tetapi berdasarkan output ada 20 orang' Untuk tenaga pada kenyataannya SDM nya hanya farmasi, sanitarian' petugas gtzi' fungsional, seperti tenaga laboratorium, jalur peningkatan karir, karena d.alam d.iskriminasi ada d.irasakan akred.itasiyangbelumad'a,sedangkanpekerjaantersebutadaiah jabatan menimbulkan rasa iri pada termasuk jabatan fungsional. Hal ini perwat yang jenjang jabatan fungsional lainnya seperti dokter dan tenaga fungsionalnya telah diatur dengan memadai'
sedangkan berhubungan dengan penerapa n reward. and.punishment, untuk pelaksanaan reward hanya masih terbatas pada pemberia rr reward. yang berhubungan dengan karir, pemberian penghargaan, belum sampai pada
pemberian
reward.
dalam
bentuk
tunjangan kesejahteraan (financiaQ, kalaupun ada hanya terbatas dari sumber daya yang ada pada puskesmas saja, seperti porsi retribusi yang menjadi hak puskesmas, itupun jumlahnya sangat kecil. Sedangkan penerapan punishment dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang kepergawaian dan peraturan teknis tentang tenaga kesehatan. Di bidang pendidikan, diharapkan ada kebijakan yang lebih baik. Strukturnya organisasi sekolah, secara lengkap yaitu terdiri dari: Kepala sekolah, Guru, dan tenaga tata usaha. Namun, untuk sD tidak terpenuhi secara lengkap, yang ada hanya Kepala sekolah dan Guru, tanpa tenaga tata usaha. Berbeda dengan sekolah menengah, di SMp dan SMA perangkat organisasi terpenuhi secara baik, selain kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, pegawai Tata usaha, bahkan petugas kebersihan dan keamanan. Kepala sekolah (SD) masih dibebani dengan pekerjaan administrasi yang sangat banyak, lebih kurang ada sekitar 163 jenis administrasi yang dilakukan oreh Kepala Sekolah, disamping adanya program pemerintah yang baru akan menambah beban kerja administrasi (seperti dana Bos). sehingga, perlu dilakukan pengisian posisi tenaga tata usaha di setiap Sekolah Dasar untuk menyelesaikan pekerjaan administrasi yang jumlahnya sangat banyak. Sampai saat ini, untuk memenuhi pelaksanaan tugas-tugas tersebut, masing-masing sD menyelenggarakan secara sendiri-sendiri, ada yang melakukan perekrutan tenaga honorer dengan pembiayaan dari sumbangan wali murid. Berhubungan
dengan
kurikulum,
banyak
penambahan
belum
banyak
mata pelajaran khusus yang harus diajarkan di sekolah, misal bahasa Inggris, olah raga, kesenian, dll, tetapi di sD beium ada tenaga guru untuk itu. sementara itu, pada sisi lain daram rangka peningkatan kapasitas/kompetensi
tenaga
guru,
dilakukan
116
pelatihan/diklatteknisyangjugabergunabagipengumpulanangka kreditbagigurusebagaitenagafungsional.Demikainjugahalnya, Seorangkepalasekolahyangdibebanidenganpekerjaanmemenejbelum pernahdiberikanpelatihanmanajemen/diklatkepemimpinanlainnya. D a l amp e l a ka n a a n si ste mr ewar d,hanyadiupayakanolehsekolah sajasesuaikemampuandankesanggupansekolah,belumadakebijakan pemerintahpusatmaupundaerahuntukmenerapkansistemrewardand punishmentdalambentukpeningkatankesejahteraan.Sedangkanp p u n i s h me n t,te ta p a d a b a g i te nagagur u' seper tiadajugaadagur uyang kelas' selama 1 tahun tidak diberi Kebiiakan Dalam
hal
pen)rusunan
kebijakan'
pemeri'ntah
juga
daerah
senantiasamengikutsertakanmasyarakat,duniausaha,akademisidan paratokohagama.Halinitercermindarisikapkehatian-hatiannya berbagai peraturan daerah' pemerintah kota menerbitkan 1. Bidang Pendidikan otonomisekolah,kewenangan;menyusunprogram'melaksanakan program,melaporkan.Kebijakannya,membuatkeputusan'musyawarah denganSemrrapihak,punyawewenanguntukmemutrrskan.Rekruitmen berhak tenaga honor. Kepala Sekolah' d.an memberikan punishment u n t u k me n g rrsu l ka n ke n a i kankepangkatan' yanghanyabisadipr oses olehKepalaSekolah,d'isetujuipengawasdankepalacabangdinas. S e su a i d .e n g a n o to n o misekolah,sekolahber hakuntukm enJr usun Tetapi otonomi berkaitan dengan keuangan. program, melaksanakan dan kebijakan baik terkendala dengan adanya secara berjalan tidak tersebut p e m eri n ta h ko ta ya n g me n ghar uskanseklahselam a3tahuntidakboleh menaikkanDanaSumbanganPendidikan.AkibatnyaRAPBS,bukan dana' Semua tapi pada ketersediaan program' pada berorientasi penysunanprogramdankeuangan,selaludikomunikasikandengan 'J
orang tua murid'
.{
i.) :i
e
.
117
4
x
^*.---.-.{-z-s*-,,+7-.te:-!?}-:77/:r'3;.a'::.;e-.''r::-..1'::'!.9.-.t;.'-.a.;1?:::-.:iiii4ii.,W.F"-t!jiii
Pengelolaan sekolah, seperti mutasi, kegiatan, dan lain-lain sering seperti Penerimaan Siswa Baru,
mendapat hambatan,
3 kelas, berdasarkan
penerimaan untuk
direncanakan sekolah (guru,
kemampuan
ruang kelas) tetapi sering terkendala oleh berbagai faktor termasuk ketentuan dari dinas. Di bidang kesehatan, dalam hal pendanaan, puskesmas tidak bisa berbuat bayak, karena jumlah tarif layanan kesehatan sudah diatur oleh pemerintah
daerah, dan semua masuk ke kas pemda. Memang ada
pengembalian
kepada
puskesmas
untuk
operasional,
sesuai
tetapi
sehingga tidak bisa memberikan reward kepada
dengan juklak/juknis,
staf. Untuk honor, harus melaporkan ke Dinas Kesehatan yang akan memutuskan. Tenaga kesehatan diberi pilihan untuk memilih menempati jabatan
atau
fungsional
struktural,
tetapi sebenarnya lebih banyak
fungsional. Karena untuk
memilih untuk
struktural
juga belum ada
pelatihan / pendidikan. Sum.ber Daga Manusia Aparatur mutiak
yang
pemerintah kota Bandung dalam menempatkan
pejabat
Persyaratan diberlakukan
kompetensi
merupakan
syarat
dalam setiap posisi yang tersedia. Hal ini mengingat kota Bandung adalah
kota
yang
dianggap
sebagai penyangga
ibukota
Republik
Indonesia. Kesiapan aparatur daerah merupakan tujuan utama dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dengan memiliki
cukup banyak
aparatur yang memiliki kecapakan dan kompetensi di berbagai bidang, pemerintah Kota Bandung dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakatnya. Namun demikian, masih banyak kepala sekolah dan kepala puskesmas di daerah ini yang belum pernah mengikuti DIKLATPIM IV yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara. Untuk itu, dalam forum tersebut mengharapkan kiranya para kepala sekolah diberi kesempatan untuk mengikuti diklat struktural penj enj angan dimaksud. Kemudian, dalam rangka penataan kelembagaan birokrasi di bidang pendidikan dan kesehatan, hasil Forum Group Discussion dengan para Kepala Puskesmas dan Kepala Sekolah SD di lingkungan Kota Bandung,
r18
bagaimana yang terpenting saat ini dilakukan adalah sumber daya manusia pemerintah dapat mendidik dan menciptakan daya saing tinggi seiring dengan Indonesia yang berkualitas dan memiliki setiap warga negara terutama globalisasi, dan menjamin kesehatan bagi yang hidup di daerah terpencil dan masyarakat miskin dan masyarakat
menyatat .r, u.h*a
pedalaman. Hal-hal
lain
yang
dianggap
penting
dalam
rangka
penataan
merumuskan desain organiasi kelembagaan birokrasi adalah bagaimana dalamnya merumuskan manajemen dengan sebaik-baiknya termasuk di pemerintahanyanglebihbaik,danhendaknyaSecarategasdapat menjamintingkatkeseja}rteraanparapegawainegerisipilutamanyapara guru.Sedangkanmasalahlainyangberhubungandenganperandan di ked'ua instansi tersebut tugas pokok dan fungsi suatu organisasi ad'alah bahwa nilai-nilai' tidaklah begitu penting, tetapi yang terpenting pemerintahan dan etika dan norma dalam rangka penyelenggaraan terkikis secara perlahan pembangunan yang telah luntrrr dan seolah tersebut daPat dibangun kembali' T e r a kh i r,fo ru mse p a ka tagar par apem impinbangsadannegar aini tinggi terhadap pembangunan memiliki perhatian dan komitmen yang sehingga tujuan negara yang pendidikan dan kesehatan masyarakat 1945 dapat Pembukaan uuD dicita-citakan sebagaimana amanat tercapai. 4.T.3.HasilKunjungankePemerintahKotq'Makassar DalamkunjungankeMakassarTimjugatelahmelakukandiskusi d'engan 5 (lima) orang Kepala dalam bentuk Forum Group Discussion Kepala Puskesmas di Kota sekolah Dasar Negeri dan 3 (lima) orang d'engan para Kepala sekolah Makassar sulawesi selatan. Dalam diskusi danparaKepalaPuskesmas,mencerminkanbahwadiantaramereka peningkatan kuaiitas layanan senantiasa melakukan upaya-upaya untuk seiring dengan visi Pemerintah publik bidang kesehatan dan pendidikan, visi setiap dinas yang ada di Kota Makassar yang juga sekaligus menjadi lingkungan pemerintah Kota Makassar' 1L 1L ' 0
t .y1-';-;-12.5;1:._:'1--':;;:.;;{
Visi, Misi Visi pendidikan
kota Makassar
'meningkatkan
mutu
pendidikan '
adalah membentuk siswa melalui IMTAQ"- Sedangkan salah satu misinya samping visi pendidikan yang berakhlak mulia, cerdas dan terampil. Di j u g a v i s i d i bi d a n g ke se h a ta n ya i tu"M akassar Sehat2o|o". Makassar di Dari visi dan misi tersebut diharapkan masyarakat yang sehat, cerdas dan masa mend.atang akan menjadi masyarakat visi ke dua dinas yang ada di memiliki kualitas keimanan yang baik. Dari lingkunganPemdaKotaMakassaritulahkemudiandilakukansosialisasi Kesehatan maupun di oleh seluruh staf baik di Lingkungan Dinas upaya sosialisasi tersebut lingkungan Dinas Pendidikan Kota Makassar. senantiasa dilakukan dengan baik dan konsisten' Se b a ga i ko n se ku e n si d .a riupayauntukm ewujudkanvisiter sebut datang ke masyarakat' maka dinas pendidikan dan kesehatan senantiasa khususnyamasyarakatyangbermukimdilingkungankumuhuntuk sarana dan prasarana melakukan pemeriksaan kesehanan, meskipun Fuskesmas relatif sangat terbatas' yang tersedia di lingkungan mend'ekatkan pendidikan Sedangkan di bidang pendidikan, upaya untuk k e p a d a m a sya ra ka tre l a ti fti d a kter lalusulit,Halter sebutdibuktikan d e n g a n t i n g g i n ya ke i n g i n a n masyar akatUntukmenyekolahkananak diskusi dengan 5 (lima) anak mereka. Hai tersebut didasarkan pada hasil Makassar' Kepala sekolah yang ada di lingkungan Pemda Strttktur,
Peran, Hak dan Keuenangan
TU' organisasi Puskesmas terdiri dari Kepala Puskesmas' melaksanakan tugas di Gol fungsional, dan unit-unit fungsional. untuk acuan dalam pelaksanaan puskesmas, telah ada pedoman yang dijadikan tersebut disesuaikan dengan tugas, dalam pelaksanaannya pedoman integrasi karena tugasnya kebutuhan yang terjadi di lapangan, ada tugas Struktur
rangkap.KepalaPuskesmas,sebetulnyasebagaipejabatstruktural, tetapi dalam pelaksanaannya juga tugas fungsional'
t20
Uraian tugas, tergantung pada masing-masing Puskesmas. seperti yang ada di lingkungan Pemda Makassar, Puskesmas biasanya tenaga profesional dan terampil yang meliputi bidang kesehatan (dokter dan bidan) sudah ada. Dalam melaksanakan tugasnya pegawai di lingkungan Puskesmas itu hanya di dasarkan kepada gaji yang diterima setiap bulannya. Hal tersebut terkait dengan dilarangnya seluruh pegawai untuk melakukan pungutan
terhadap
pasien
yang
berkunjung
untuk
berobat
di
Puskesmas. Fungsional, seperti tenaga bidan, atau dokter yang kebetulan tidak menduduki Jabatan struktural, sebagai kepala Puskesmas. Pendidikan,
mereka mengharapkan
dari
tambahan/tunjangan
agar adanya semacam
selain gaji dari Pemda Makassar. Hal Tersebut
mereka mencontohkan
di beberapa daerah seperti di Jakarta, Kutai
Kertanegara dan lainnya. Dari lima kepala sekolah yang hadir dalam diskusi tersebut rata-rata masing-masing
sudah
struktur
lengkap.
organisasi di lingkungan
Struktur
tersebut
sekolah
meliputi
Kepala
Sekolah, Guru, dan TU. Namun demikian, ada beberapa materi pelajaran yang sama sekali masih tidak memiliki tenaga guru seperti guru Bahasa Inggri, Kesenian/seni
rupa, sehingga ada beberapa guru yang harus
mengajar tanpa memiliki komptensi untuk bidang-bidang tertentu. Namun demikian, untuk mengejar kenaikan pangkat guru, kepala sekolah
senantiasa
memberikan
kegiatan
lain
untuk
mendukung
yang
menjalankan
percepatan peningkatan kepangkatan, angka kredit. Kepala
sekolah
bertugas
sebagai manajer
operasional sekolah, tetapi sampai sekarang tidak pelatihan manajemen dan kepemimpinan, bendaharawan.
oleh
karena itu
sekolah diberi kesempatan untuk manajemen untuk kepala sekolah.
seperti Diklat ADUM, diklat
diharapkan ikut
pernah diberikan
juga
agar para kepala
dalam diklat-diklat
khusus
sementara itu dana seperti Bos, untuk
rflasih belum memadai, bukan
operasional sekolah, melainkan untuk
honorer yang mengajar terutama guru-guru
memberikan gaji tenaga yang dibutuhkan
seperti
tersebutkan di atas. Terkait
dengan
diperuntukkan
untuk
poin
tersebut
di
atas,
maka
Tenaga sukarela/honorer,
Dana
Bos
seperti untuk
TU,
koperasi. Tentang insentif sebagai reward, hanya diupayakan oleh sekolah saja, tidak terdapat dari yang lain. punishment, tetap ada bagi tenaga guru, seperti teguran yang dilakukan Oleh kepala sekolah. Kebijakan Dalam
hal
penJrusunan
senantiasa mengikutsertakan
kebijakan,
pemerintah
daerah
juga
masyarakat, dunia usaha, akademis.i dan
para tokoh agama. Hal ini tercermin
dari sikap kehatian-hatiannya
pemerintah kota menerbitkan berbagai peraturan daerah. Kegiatan
Pendidikan
secara
umum
tetap
berdasarkan
pada
kebijakan kepala Pemda Kota Makassar dengan tetap mengacu pada kebijakan nasional. Namun demikian dalam operasionalnya tetap menjadi otonomi sekolah sepanjang kegiatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
Kebijakan
tenaga honorer khususnya
tersebut
seperti dalam
tenaga guru yang dibutuhkan,
merekrut
TU, tenaga
laboratorium dan lain-lain. Kebijakan; apa instruktif
atau partisipatip
Situasional, ada yang
aspiratif dari orang tua murid, dan instruktif untuk ke dalam. Kewengan
dalam
keuangan,
men]rusun dan melaksanakan
otonomi
sekolah,
program, berkaitan
berhak
untuk
dengan keuangan.
Kebijakan pengelolan Keuangan tersebut meskipun tetap otonom, namun itu tetap harus dapat dipertanggungj awabkan penggunaannya. Pegawai diberi struktural,
pilihan
lebih banyak
untuk
memilih
jabatan
pegawai yang memilih
fungsional
jabatan
atau
fungsi,onal,,
Karena untuk struktural juga belum ada pelatihan/pendidikan.
122
Sumber Daga Manusid AParatur persyaratan
kompetensi
merupakan
syarat
mutlak
yang
sekolah' pemerintah kota Makassar baik sebagai kepela Sehubungan maupun sebagai kepala Puskesmas atau bidan.
diberlakukan guru,
denganhaltersebut,makakulitasd'aripadasekolahdasardan puskesmas senantiasa dipertahankan, dengan berusaha semaksmial dengan baik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat ditunjang dengan sarana dan prasarana yang tersedia' birokrasi di bidang Kemudian, dalam rangka penataan kelembagaan dengan para pendidikan dan kesehatan, hasil Forum Group Dscrrssion Kota Makassar' Kepala Fuskesmas dan Kepala sekolah sD di lingkungan menyatakanbahwayangterpentingsaatinidandimasayangakan sumber daya manusia datang yang perlu dilakukan adalah menciptakan jasmani dan rohani sehingga Indonesia yang berkualitas dan sehat saing' Ind.onesia memiliki sumber d.aya manusia yang berdaya birokrasi adalah Sedangkan d.alam rangka penataan kelembagaan yang lebih baik' tetapi bukan saja merumuskan desain organiasi dengan kemampuan hendaknya pemerintah daerah harus menyesuaikan sehingga keuangan daerah d.an potensi di daerahnya masing-masing organisasi di daerah tidak membebani pemerintah itu, pemerintah pusat dan masyarakat di lingkungannya. Di samping daerahnya utamanya daerah perlu lebih memberdayakan masyarakat di malnpu menyediakan dalam rangka mendukung usaha kecil, dan miskin' pendidikan dan kesehatan secara gratis kepada masyarakat
besarnya struktur
sedangkan
masaiah
nilai-nilai,
etika
dan
norma
dalam
rangka
penyelenggaraanpemerintahandanpembangunanyangtelahlunturdan seolahterkikis,forumsependepatagarpemerintahperlu dapat menjamin para menyempurnakan kurikulum pendidikan yang dan tentunya terjamin siswa menjadi manusia yang berakhlak mulia, tingkat kesehatannya.
n3 ..*2.-f
-+<,s@E:=-**:!:::FE!?::a,t:-+-jii--.i-,:-t-..-,??,
:r,i-:-'--_:-J:..,,.,-
4.2.4.
ke pemerintah
Hasil kunjungan
Koto. pontiano,k
Visi, Misi dan Strategi Bidang Kesehatan Dalam dokumen Renstra
disebutkan bahwa Visi Kota Pontianak
adalah "PONTTANAK SEHAT zolo". untuk
terciptanya
suatu kondisi untuk
dengan tersedinya perilaku
sumber-sumber
sehat. Pontianak
Pontianak
di
Visi tersebut merupakan upaya
masa
Kota Pontianak
daya kesehatan,
Sehat adalah gambaran
depan
yang
sumberdaya
Sehat 2OlO,
lingkungan masyarakat
penduduknya
dan Kota yang
berkualitas dan berdaya saing global melalui pola hidup ehat, lingkungan sehat dan mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu sehingga memiliki adalah perilaku
derajat kesehatan yang optimal. Perilaku Sehat masyarakat Kota pontianak yang sadar, mau dan
mampu secara mandiri untuk meningkatkan dan memelihara kese|atan, mencegah resiko terjadinya penyakit, merindungi diri dari ancaman pentyakit,
ancaman
kesehatan
masyarakat.
Pontianak
yang
bencana
serta
Lingkungan
kondusif
bagi
berperan sehat
aktif
adalah
terwujudnya
dalam
gerakan
iingkungan
keadaan
Kota
sehat yaitu
lingkungan yang bebas polusi, tersedia air bersih, sanitasi iingkungan yang memadai, perumahan dan pemukiman sehat, perencanaan kawasan
berwawasan
kesehatan dan kehidupan
masyarakat
saling
tolong menolong. Untuk
mewujudkan
Visi
tersebut,
dioperasionalkan
melalui
beberapa Misi, antara lain: a.
Membudayakan lingkungan sehat, perilaku sehat dan kemandirian masyarakat di bidang kesehatan.
b.
Meningkatkan
pelayanan kesehatan yang bermutu,
merata dan
terj angkau kepada masyarakat. c.
Mengutamakan
upaya
kesehatan
preventif
dan
promotif
serta
pelayanan kuratif dan rehabilitatif.
124
---
d.
dan peningkatan
Menyelenggarakan upaya kesehatan reproduksi gizi.
e.
Meningkalkan mutu manajemen kesehatan
Dalam usaha mencapai tujuan secara efektif dan efisien maka Dinas Kesehatan Kota Pontianak men5rusun strategi pembangunan kesehatan. Strategi pembangunan
tersebut
diuraikan
dalam
kebijakan
sebagai
berikut: 1.
perilaku
Peningkatan
sehat,
pemberdayaan
dan
kemandirian
masyarakat serta kemitraan swasta. 2.
Peningkatan lingkungan sehat dan pemukiman sehat.
3.
Peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan.
4.
Peningkatan
upaya
pencegahan
penyakit,
dan
surveilans
kewasoadaan dini. 5.
Penanganan segera kasus penyakit.
6.
Kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.
7.
Prbaikan gizi masyarakat.
8.
Pemantapan manajemen dan informasi kesehatan.
Bidane Pendidikan Untuk
membangun
sistematis sumber
dan berkelanjutan daya
Pemerintah Dinas
proses
yang
dimiliki
perencanaan
dengan memanfaatkan Dinas
yang
pembangunan
Pendidikan
segala potensi dan dengan
dukungan
Kota Pontianak dan Lembaga Legislatif Kota Pontianak, maka
Pendidikan
pembangunan
Kota
Jangka
Pontianak
Menengah
Daerah
telah
menJruslrn
(RPJMD)
Bidang
Rencana Pendidikan
Kota Pontianak tahun 2OO4-2OOB.
Dalam diperlukan dalam
RPJM untuk
masyarakat
Bidang
Pendidikan
telah
ditetapkan
visi,
yang
memadukan gerak langkah setiap unsur yang ada untuk
mengarahkan
dan
menggerakkan
segala
.-"4
t25
sumber daya yang ada, untuk Pontianak
sebagaimana
yang
menciptakan dicita-citakan.
Bidang pendidikan Kota Adapun
visi
Dinas
Pendidikan Kota Pontianak adalah "Mewujudkan Pemerataan pendidikan Yang Berkualitas". Adapun makna dari visi tersebut adalah sebagai berikut: a-
Mewujudkan.
Kata
tersebut
dicapai
akan
"Mewrrjudkan" melalui
perencanaan yang realistis, terukur
menunjukkan
upaya-upaya
bahwa
nyata
visi
dengan
dan sistematis, sehingga dapat
mencapai tujuan yang diharapkan. b'
Pemerataan pendidikan. Dengan memperhatikan kondisi dan situasi Kota Pontianak, maka pelayanan pendidikan akan diberikan secara merata, baik dari segi fasilitas gedung, peraltan pendidikan, buku_ buku pokok maupun perpustakaan serta ketenagaan pendidikan.
c"
Yang Berkualitas. Dengan perkembangan pesat,
arus
globalisasi
bukanmenjadi
Kota pontianak begitu tantangan
bagi
dunia
pendidikan, tetapi merupakan peluang untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan pendidikan dan metode pembelajaran sebagai akibat tuntutan perkembangan zarna'- yang ikut mamcu untuk segera menyempurnakan mekanisme pelaksanaan pendidikan yang diharapkan menghasilkan iulusan yang dapat memenuhi standar kebutuhan perkembangan Kota pontianak. Misi pembangunan bidang pendidikan sebagai berikut: Meningkatkan administratif
pelayanan dan manajamen
dan
di Kota pontianak, adalah
penyelenggaraan
manajemen
operatif.
b.
pembinaan dan pelayanan terhadap sumber daya manusia di bidang pendidikan dasar
C.
Meningkatkan
Meningkatkan
pembinaan dan pelayanan terhadap sumber daya manusia di bidang pendidikan menengah
t26
dan
pelayanan
Meningkatkan
d.
manajemen
penyelenggaraan
administiatifdibidangpendidikanluarsekolah.
Stnrktur,
Peran, Hak dqn Kewaiiban
Bidans Kesehatan ke kota tersebut, diperoleh informasi bahwa Peraturan sejak Tahun 2005, Walikota Pontianak telah mengeluarkan 2OO5 tentang Petunjuk Pontianak Nomor: 29 Tahun walikota Dari hasil kunjungan
pelaksanaan
Uraian
Jabatan
T\rgas
Pada
Kota
Kesehatan
Dinas
bahwa Dinas Kesehatan Pontianak. Dalam peraturan tersebut dijelaskan dalam penjrusunan dan adalah unsur pendukung tugas walikota Adapun fungsi yang pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesehatandiembanolehDinasKesehatanPontianakadalah: a.
perumusan
rencana teknis,
pemberian bimbingan
dan program
analisis,pembinaandanmonitoringdibidangkesehatandan keluarga berencana; b.
Pelaksanaan pembinaan pendekatan,
umum
peningkatan
bidang
di
(promotif)'
meliputi
kesehatan
pencegahan
(preventif)'
pengobatan (curatif), dan pemulihan; c.Pelaksanaanpembinaanteknisdibidangupayapelayanan kesehatan dasar dan upaya pelayanan kesehatan rujukan; d.
Pelaksanaan
pembinaan
operasional
sesuai
kebijakan
Kepala
Daerah; e.
Pemberian
rjin
dan
pelaksanaan
pelayanan
umum
dibidang
kesehatan; f.
Pembinaan
terhadap
Unit
Pelaksanaan Teknis
Dinas
dibidang
kesehatan dalam lingkuP tugasnYa; g.
Pelaksanaan ketatausahaan rumah tangga dinas'
1 1 1I L L
::r-:^:
^---.::-^-..-----.-::
: ::::
:..:
Dalam struktur
organisasi Dinas Kesehatan dibagi atas 4 (empat) bidang, yakni: (i) Bidang Medik dan Kefarmasian, (ii) Bidang pencegahan dgn
Pemberantasan
Masyarakat,
Penyakit,
(dan (iv) Bidang
Bidang pembinaan Kesehatan penyehatan Lingkungan dan promosi (iii)
Kesehatan. Selain empat bidang tersebut terdapat Unit pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Kelompok Jabatan Fungsional. Di Kota Pontianak terdapat 16.s13 Kepala Keluarga (KK) yang masuk dalam kategcri keluarga miskin, yang penanganan bidang kesehatan diupayakan
melalui
peningkatan
efektivitas
Program
pelayanan
Kesehatan untuk keluarga miskin. Perhatian terhadap orang miskin yang merupakan kelompok rentan di bidang kesehatan adalah prioritas khususnya dalam pemberian pelayanan kesehatan. Kemiskinan sebagai suatu permasalahan serius perlu mendapatkan perhatian karena kemiskinan bisa menjadi permasalahan yang kompleks. oleh karena orang miskin akan sulit mendapatkan kesehatan, gizi, d.an lain-lain yang apabila tidak ditangani akan meningkatkan resiko kesakitan dan kematian dan dimasa yang akan datang memunculkan generasi yang lemah sehingga kemampuan sDM yang berkualitas dan berdaya saing global sulit terwujud. Dinas
Kesehatan
pontianak
Kota
sebagai
unit
pelaksana
pembangunan di bidang kesehatan di bawah Pemerintah Kota pontianak telah menJrusun RPJM/Renstra Dinas Kesehatan Kota tahun 2OO5-20O9. Renstra Dinas Kesehatan untuk meningkatkan
efektivitas
dan
khususnya dalam mendukung
tahun
2oos-2oog, diharapkan
efisiensi
terwujudnya
pembangunan
dapat
kesehatan
Kota Sehat sebagai bagian
dari visi Kesehatan "Indonesia Sehat 2010". Dengan adanya dokumen perencanaan ini, maka keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan pembangunan kesehatan oleh dinas kesehatan dapat seialu dipantau dengan tolok ukur yang jelas. Indikator-indikator RPJM Dinas Kesehatan mengacu pada Indikator Renstra/RPJM Perrierintah Kota Pontianak 1009, Indikator Indonesia Sehat 2OIO dan Standar Pelayanan Minimal sebagai pedoman mewujudlian
Kota pontianak
Sehat Tahun
2olo.
t28
_
-;
j.:,,
-
--
-,
_
--!-.
Rencana Renstra/RPJM disusun 5 tahun sekali dan dijabarkan dalam indikatorKinerja Tahunan secara lebih detail dan teknis berikut dengan indikator keberhasilannYa. Faktor penentu Keberhasilan. Keberhasilan suatu organisasi sangat untuk tergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut lingkungan membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi Dinas yang senantiasa berubah secara d.inamis. Rencana Strategis sumber Kesehatan Kota Pontianak memerlukan integrasi antara keahlian tuntutan daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab terhadap perkembangan lingkungan strategis. oteh kaena itu, analisis lingkunganmerupakankegiatanyangharusdilakukan. Dari analisis ini, jajaran Dinas Kesehatan dapat mengidentifikasikan (opportunities), kekuatan [strength\, kelemahan (weaknesses), peluang (threatsl yang ada. Selain itu, analisis lingkungan juga dapat ditentukan faktor-faktor kunci yang menentukan keberhasilan ditetapkan' implementasi strategis d.alam mencapai Visi, Misi yang telah baik di lingkungan internal dan dilakukan Analisis lingkungan dilakukan lingkungan eksternal. Analisis terhadap lingkungan internal tantangan/kend.ala
kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Dinas dilakukan Kesehatan. Sementara itu, analisis lingkungan eksternal Dinas untuk mengidentifikasikan peluang dan ancaman yang dihadapi mengidentifikasi
untuk
Kesehatan. Hasil analisis lingkungan Dinas sebagai berikut: Analisis Lingkungan
Interno,l
Analisis Kelilatan +
Struktur organisasi yang baik dan formal
.
jelas Adanya sumber pembiayaan Dinas Kesehatan yang
;
Kewenangan yang cukup di bidang kesehatan
r29
Tersedianya PROTAP Pglayanan, Standard Operating Procedure (SOP) dan Standai
Pelayanan Minimal,
Indikator
Indonesia
Sehat2010. Jumlah Unit Pelayanan Kesehatan yang cukup Tersedianya lingkungan
pelayanan pemerintah
kesehatan
yang
Kota Pontianak,
cukup
baik
di
pemerintah Propinsi
maupun swasta. Analisis Kelemahan .}
Disiplin, motivasi dan kreativitas serta keramahan petugas yang kurang Pelayanan kesehatan dasar yang belum terintegrasi Belum adanya sistem informasi ksehatan yang baik Manajemen Puskesmas yang belum optimal Peraturan daerah (Perda) bidang kesehatan jumlahnya
belum
memadai, dan yang ada perlu penyesLtaian lagi. Mutu pelayanan kesehatan belum optimal. Sarana dan prasarana pendukung yang belum optimal Belum ada jeringan kerjasama antara Dinas Kesehatan Kota Pontianak dengan pelayanan kesehatan di luar pemerintah kota. Analisis Lingkungan
Eksternal
Analisis Peluanq +
Hubungan
sosial
dan
budaya
masyarakat
yang
semakin
kondusif Dukungan legislatif yang cukup tinggi Adanya peran serta masyarakat yang baik IMinat swasta terhadap pelayanan kesehatan yang cukup tinggi
130
Adanya uu No 221 1999 yang telah diperbaharui dengan uU No y2.l2oo4 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 25 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat danm Daerah masyarakat akan pelayanan kesehatan yang makin dan kuratif, preventif, promotif, baik untuk
Kebutuhan meningkat rehabilitatif. Adanya
dukungan
komitmen
dan
tinggi
yang
terhadap
pembangunan kesehatan oleh Pemerintah Kota Pontianak. Analisis Ancaman Ad.anya
pengaruh
budaya
asing
yang
berdampak
pada
perubahan perilaku bidang kesehatan. Perumaban musim yang sangat cepat, masih tingginya masalah penyakit yang berbasis lingkungan, dan terdapat beberapa penyakit berpotensi wabah. Perilaku masyarakat berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) rendah. Koordinasi yang kurang optimal baik lintas program maupun lintas sektoral. Lokasi kota pontianak yang strategis (antar kota dan negara) sangat beresiko menyebabkan daerah transit merupakan terhadap penyebaran penyakit yang tinggi' Faktor kunci
keberhasilan
berfungsi untuk
lebih memfokuskan
Strategi Dinas Kesehatan dalam rangka Pencapaian Tujuan dan Dinas Kesehatan Kota Pontianak secra efektif dan efisien. Faktor-faktor kunci tersebut antara lain berupa potensi, peluang, kekuatan, tantangan, kendala dan kelemahan yang dihadapi, termasuk sumber daya manusia, dana, sarana, dan prasarana serta peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang digunakan Dinas Kesehatan Kota Pontianak- Faktorfaktor penentu keberhasilan Dinas Kesehatan meliputi: .
Tersedianya sumber daya manusia yang cukup
131
Tersedianya sarana kesehatan yang memadai untuk pelayanan dibidang kesehatan
memberikan
Adanya sistem kesehatan nasional yang responsive Adanya peran
serta masyarakat
yang baik untuk
mewujudkan
kemandirian di bidang kesehatan Dukungan legislatif yang cukup baik Kerjasama dengan svrasta dan stake holders Indikator pembangunan kesehatan sudah termasuk dalam indikator rencana strategis/RpJM pemerintah kota Kinerja pelayanan kesehatan yang optimal sesuai dengan standar. Peningkatan mutu manajemen Pengutamaan pelayanan berbasis preventif dan promotif.
Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Pontianak pembentukannya berdasarkan Perda Kota Pontianak Nomor 16 tahun 2oo4 tentang pembentukan Dinas Daerah Kota Pontianak. Kedudukan Dinas Daerah dalam lingkungan pemerintah Kota Pontianak adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas Daeiah dipimpin oleh Kepala Dinas yang diangkat dan diberhentikan
oleh
Kepala Daerah
dari
pegawai negeri sipil
yang
memenuhi
syarat atas usul Sekretaris Daerah. Kepala Dinas Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidangnya dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Dinas Pendidikan Kota pontianak berdasarkan perda No. 16 tahun 2OO4, menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan dibidang pendidikan dasar, menengah I sederajat dan luar sekolah
r32
berdasarkan
yang
perundang-undangan
peraturan
ketentuan
berlaku ; b.
Perencanaan teknis operasional dan pengembangan unsur-unsur yang
pendidikan
yang
kebijakan
menjadi
jawabnya
tanggung oleh
ditetapkan
dengan
sesuai
Kepala Daerah
berdasarkan
perumdang-undangan yang berlaku ; c.
Pemberian pelayanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
berdasarkan
peraturan
ketentuan
Perundang-
undangan yang berlaku ; d.
Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok Kepala
daerah
berdasarkan
teknis
serta administrasi
atas
Pendidikan sesuai dengan kebijakan ketentuan
perdturan
perundang-
undangan yang berlaku ; e.
Pemberian
izin
pelaksanaan
dan
pelayanan
umum
dibidang
Pendidikan. f.
Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas dan Rumah Tangga Dalam struktur
Dinas Pendidikan Kota Pontianak yang dipimpin
oleh seorang Kepala Dinas, dan di bawahnya terdiri atas 1 (satu) Bagian dan 4 (empat) Bidang, sebagai berikut: 1.
Bagian Tata Usaha, yang dibawahnya terdapat Subbag Umum dan Kepegawaian dan Subbag Perencanaan dan I{euangan.
2.
Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, yang terdiri dari Seksi Bina Kurikulum dan Seksi Bina Tenaga Teknis & Kelernbagaan Dikdas.
3.
Bidang
Pendidikan
Kurikulum
Menengah,
yang
terdiri
dari
Seksi
Bina
Pendidikan Menengah dan Seksi Bina Tenaga Teknis
Kelembagaan Pendidikan Menengah. 4.
Bidang Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah, yang terdiri dari Seksi Bina Program, Tenaga teknis dan Sarana Prasarana dan Seksi Pendidikan Masyarakat. Selain struktur tersebut di atas, juga terdapat dalam struktur Dinas
Pendidikan Kota Pontianak adalah kelompok Jabatan Fungsional yang
mewadahi
.ry1g
para Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Dinas pendidikan
berkedudukandalamprofesi atau jabatan fungsional. Dalam
Pendidikan
pelaksanaan telah
pembangunan
merumuskan
visi
pendidikan,
bidang
dan
misi
yang
akan
Dinas dicapai
sebagaimana telah diuraian dalam bagian sebelumnya. Namun demikian, dari identifikasi yang dilakukan, terdapat berbagai kendala yang dihadapi dalam penyelenggaran pendidikan, diantaranya dijelaskan di bawah ini: 1.
Lembaga Pendidikan, kendalanya adalah: 1.
Segi tata letakjauh dengan pemukiman pendudukan;
2.
Gedung sD Inpres kondisinya sudah sangat memprihatinkan;
3.
Selain itu daya tampung
sekolah ada yang sudah melebihi
kapasitas d,aya tampung siswa sehingga sekolah melaksankan proses pendidikannya melalui double shifi. 4.
Sekolah yang sudah tidak diminati oleh masyarakat sehingga tidak
mendapatkan
siswa
baru
pada
waktu
awal
tahun
pelajaran. 5.
Letak gedung sekolah tidak
merata
ditinjau
dari
tiap per
kecamatan terutama lembaga SMp, SMA dan SMK. 2.
Kesiswaan, kendalanya adalah: i. 11.
iii.
Keterampilan siswa masih sangat jauh dari harapan. Bakat dan prestasi belum maksimal pembinaannya. Prestasi akadernik belum mampu untuk
bersaing di tingkat
nasional. iv.
Kemampuan
berbagasa asing
khususnya
Bahasa
Inggrisis
belum menjadi percakapan sehari-hari di sekolah. .).
Keadaan Tenaga Kependidikan, kendalanya adalah: a. Dalam proses pembelajaran para pendidikan belum sepenunya menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran siswa aktif.
13+
guru hanya berdasar ilmu pada waktu - b. Pengetahuan yang dimiliki dibangku kuliah. ternyata
c. Teknis pembelajaran yang berbasis pada kurikulum masih jauh dari haraPan.
dikuasai
sepenuhnya
sekolah belum
d. Peralatan yang ada di
penggunaan oleh Para guru. Untuk
meningkatkan
kinerja
bidang pendidikan,
pembangunan
maka telah dilakukan identifikasi lingkungan strategis sebagai berikut: a. Kekuatan Jumlah aparatur dinas pendidikan cukup memadai baik secara
.
kualitas maupun kuantitas. Perangkat organisasi Dinas Pendidikan dengan tugas pokok dan fungsi jelas. Kewenangan yang
Dinas
dimiliki
Pendidikan
luas
semakin
menunj ang kemandirian. Memiliki standar operasional dan prosedur yang cukup baik. terarah
yang
pembangunan
kebijakan
Adanya
dan
berkesinambungan. Adanya sumber pembiayaan yang memadai dari pemerintah, pinjaman luar negeri dan partisipasi masyarakat/swasta. b. Kelemahan +
dan
teknologi
Penguasan
kemampuan
bahasa
asing
belum
merata. .
aparatur
Distribusi
yang
belum
sesuai
dengan
kebutuhan
organisasi. +
Sarana
dan
prasarana
penunjang
bidang
pendidikan
belum
sesuai dengan kebutuhan. .
program belum optimal.
Pengawasan dan pengendalian t
135
+
Distribusi dan manajemen keuangan belum optimal.
'
Perilaku sebagian aparatur belum berubah.
c. Peluang r|
penduduk
Jumlah
yang
sebagai
besar
cukup
modal
pembangunan. .l
dan
Partisipasi
kesadaran
politik
yang semakin
masyarakat
kondusif. +
Pertumbuhan ekonomi regional dan nasional semakin membaik.
t
Globalisasi yang tidak mengenal batas negara dan budaya.
i|
Pei'kembangan
kota
yang
semakin
cepat
seiring
dengan
perkembangan masYarakat. '
Daya beli msyarakat semakin meningkat.
+
Terbangunnya kerjasama pembangunan antar daerah.
d. Ancaman r
Adanya
sistem
multi
partai
dan
konflik
kepentingan
antar
keiompok. +
Masih tingginya potensi konflik dan kerawanan sosial antar suku, ras dan agama.
+
Sentra pertumbuhan kawasan yang belum merata.
.
Jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi.
+
Meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah semakin tinggi.
;
Meningkatnya
ketergantungan
msyarakat
terhadap pemerintah
semakin tinggi. t
Lemahnya penegakan supremasi hukum.
.
Sarana dan prasarana dasar pendidikan yang belum memenuhi harapln
masyarakat.
136
Berdasarkan
atas
dengan menggunakan
interaksi
penetu
faktor-faktor
SWOT didapatkan
analisis
strategis
lingkungan
faktor-faktor
keberhasilan sebagai berikut: 1.
Perangkat
organisasi
Dinas
Pendidikan
yang
dengan
sesuai
kebutuhan dan fungsi secara efektif dan efisien. 2.
Sumber daya yang mempunyai kemampuan dan kompetensi yang tinggi sehingga mampu
melaksanakan
tugas pokok dan fungsi
organisasi secara baik. 3.
Pemanfaatan keuangan daerah berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip-prinsip efektifitas dan efisiensi.
4.
Hubungan
antar
perangkat
daerah yang harmonis
dan
saling
memperkuat untuk menciptakan kinerja organiasi yang optimal. 5.
Penyediaan fasilitas dan utilitas pendidikarr 1rafrg memadai untuk mengantisipasi perkembangan kota yang semakin pesat.
6.
Peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan infrastruktur pendidikan agar tetap terpelihara dengan baik.
7.
Peningkatan prekonomian rakyat secara berkesinambungan untuk meningkatkan kepedulian bidang pendidikan.
8.
Aparatur pemerintah yang disiplin, mempunyai budaya kerja dan berfungsi sebagai pelayan masyarakat.
9.
Perencanaan
pembangunan
yang
partisipatif,
demokratif
dan
akuntabel berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah.
Kebijakan Bidang Kesehatan Dalam Secara
Rencana
rinci
Pontianak,
tujuan
Strategis dan
yang dirumuskan
Dinas Sasaran
Kesehatan,
juga
pembangunan
berdasarkan
telah
diuraikan
kesehatan
Misi Pembangunan
Kota
Kesehatan
t37
Kota Pontianak.
Adapun tujuan urnum pembangunan kesehatan Kota Pontianak adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup
sehat bagi individu
terwujud
derajat
dan masyarakat serta lingkungannya agar kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
sedangkan tujuan khusus dan sasaran pembangunan kesehatan Kota Pontianak yang dirumuskan berdasarkan misi, sebagaimana disebutkan di bawah ini. Tujuan Khusus Pembangunan Kesehatan Kota pontianak. 1.
Meningkatkan
perilaku
sehat,
pemberdayaan
dan
kemandirian
masyarakat serta kemitraan s wasta.
2.
Meningkatkan lingkungan sehat dan pemukiman sehat.
a
Meningkatkan
kualitas
perayanan
kesehatan
secara
bermutu.
merata dan terjangkau. 4.
angka kesakitan dan kematian ibu maternal, angka kesakitan dan kematian bayi.
5.
Meningkatkan status gizi.
6.
Meningkatkan mutu manajemen dan informasi di bidang kesehatan.
Menurunkan
Untuk Pontianak,
mengukur digunakan
574 /Menkes/sK/20o0
keberhasilan dasar
pembangunan
Keputusan
tentang
Kebijakan
kesehatan di Kota
Menteri Kesehatan No pembangunan Menuju
Indonesia Sehat 2oLo, yang antara lain menguraikan Indikator Indonesia Sehat, Indikator Kinerja dari SPM/Standar pelayanan Minimal bidang Kesehatan. Indikator Indonesia Sehat yang ditetapkan Kepmenkes dapat digolongkan ke dalam 3 jenis, yaitu: 1.
Indikator Derajat Kesehatan (outcome) sebagai hasil akhir, yang terdiri dari Mortaritas, Morbiditas, dan status Gizi
2'
Indikator Hasil Antara (output), yang terdiri atas indikator-indikator untuk Keadaan Lingkungan, perilaku Hidup, Akses dan Mutu pelayanan Kesehatan
138
3.
yar'g terdiri atas Indikator proses (process) dan Masukan (input), pelayanan keehatan, Sumber Daya untuk indikator-indikator Sektor terkait' Kesehatan, Manajemen Kesehatan dan Kontribusi
yaitu indikator Ind.ikator hasil akhir pada Pembangunan Kesehatan akhir yang paling akhir derajat kesehatan mas)rarakat. Indikator hasil oleh indikator adalah Indikator mortalitas (kematian), yang dipengaruhi gizi' morb+ iditas (kesakitan) dan indikator status Disampingitu,indikatoryangmenunjukkankeberhasilan Development Index (HDI) pembangunan bid.ang kesehatan adalah Human Nilai IPM suatu wilayah atau Indek Pembangunan Manusia (IPM). mencapai sasaran yang menunjukkan seberapa jauh wilayah tersebut 85 tahun, pendidikan ditentukan yaitu AHH (Angka Harapan Hidup) terkecuali) 15 tahun' angka dasar bagi semua lapisan mayarakat (tanpa per kapita riil minimum Rp' melek huruf IAAo/odan tingkat pengeluaran tahun 1999)' I?M/Indeks 360.00 dan maksimum Rp. 730.720,- (standar 1999 sebesar 64'70 atau Pembangunan Manusia Kota Pontianak tahun menjadi 67 '6 pada rangking 133 nasional dan mengalami peningkatan Barat IPM Kota tahun 2oo2 ranking 126 nasional dan untuk Kelimantan Pembangunan Manusia Pontianak merupakan yang tertinggi (Laporan 2oo4),yangartinyamasihbanyakusahayangperludilakukanuntuk wilayah dengan angka mencapai kondisi ideal. Semakin dekat IPM suatu untuk 1O0 maka semakin dekat jalan yang haus ditempuh
mencapai
sasaran IPM tersebut. Berdasarkan disebutkan
bahwa
profil
Kota
Kesehatan
secara umum
tingkat
Pontianak
Tahun
keberhasilan
2005'
pencapaian
sudah sesuai dengan sasaran kegitan Dinas Kesehatan Kota Pontianak Beberapa catatan target yang ditetapkan bahkan ada yang melebih. keberhasilan, diantaranya di bawah ini: 1.
bayi mengalami Dari data puskesmas diketahui kasus kematian kasus di tahun penurunan dari 64 kasus di tahun 2OO4menjadi 33 2005.
4 n n
44 A
2.
Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan g4,77%odari targetgOo/o.
3.
Menurunnya
kasus tetanus neutatorum
dari 6 kasus menjadi 2
kasus di tahun 2005.
+.
Menurunnya kasis kematian ibu dari 9 kasus di tahun 2OO4 menjadi 4 kasus di tahun 2OO5.
5.
Peningkatan jumlah penemuan penderita TB paru dari 65oh target di tahun 2OO4 menjadi 7oo/odi tahun 2005. Angka kesembuh.an 9lo/" lebih dari target 85%.
6.
Advokasi dalam rangka peningkatan
pembiayaan kesehatan Kota
Pontianak menjadi 16 miliar untuk belanja publik {termasuk DAK, HWS) dibandingkan realisasi 2005 sebesar 7,1 miliar. 7.
Terbentuknya pilot project Fuskesmas SwadanafSwakelola pada 5 Fuskesmas, tersusunnya Petunjuk teknis Puskesmas Swadana.
8.
Terlaksananya penyusunan
Renstra/RPJM
tahun 2005-2009 dan
Revisi master Plan HWS Kota Pontianak tahun 2004-2008. 9.
Pembuatan
Memorandum
of Understanding
(MOU) pelaksanaan
program TBC dengan RS Antonius dan RS Soedarso.
1 0 . Peningkatan
SDM
telah
dilakukan
dengan
pelatihan
teknis
fungsional tenaga gizi. Te\ah d.isekolahkan 4 orang pendidikan S1 52, 1O orang D3 ke 31 dan 35 orang dari Dl ke D3 dengan dana bantuan HWS. 11. Pembangunan
kesehatan
Kota
Pontianak
juga
mendapatkan
dukungan dari berbagai pihak antara lain: untuk program HIV/AIDS tahun 2005 dibantu oleh proyek GFATM sehingga terdapat peningkatan penanganan kasus, terbentuknya VCT, maka di tahun 2005 telah diobati penderita HIV sebnyak 110 orang ODHA. L2. Realisasi dana APBD Kota Pontianak tahun 2005 untuk
Dinas
Kesehatan sebesar 90,24o/olebih baik dibanding tahun 2OO4 sebesar 82,560/o.
14 0
13. Tingkat Kepuasan Masyarakat yang diukur dengan IKM di seluruh Puskesmas menunjukkan nilai yang- memuaskan dengan kategori baik 2L Fuskesmas, kategori sangat baik demikian
masih
ada
dirasakan
1 Puskesmas' namun
beberapa
kekurangan
dalam
playanan dan Sarana Puskesmas. Pengukuran IKM merupakan bentuk evaluasi dari pelanggan eksternal yang ditahun 2005 masih dilaksanakan oleh bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Pontianak, dan di tahun 2006 akan mulai dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan sendiri.
Bidang Pendidikan Kebijakan merupakan komitmen yang disepakati bersama antara pemerintah 6an masyarakat (eksekutif dan legislatif) untuk dilaksanakan secara terpadu dan konsisten dalam upaya mencapai saaran dan tujuan, misi dan visi organisasi dapat berupakan ketetrapan keputusan tertulis atau tidak tertulis yang disepakati bersama untuk dijadikan pedoman atau tuntunan dalam pelaksanaan setiap kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Pontianak. Adapun kebijakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut: a.
Memberikan
kesempatan
yang luas
kepada masyarakat
untuk
mendpatkan pelayanan pendidikan di buidang pendidikan dasar dan menengah serta luas sekolah. b.
Peningkatan sarana pendidikan
dalam rangka
efisiensi lembaga
pendidikan. c.
Perluasan pembinaan pendidikan di luar pendidikan formal'
d.
Optinmalisasi sumberdaya pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah'
e.
Perbaikan Gedung Pendidikan dalam rangka peningkatan ruang keias.
t41
4>ao-1ai.aa-]a
Perbaikan
mutu
lulusan
peningkatan
dalam rangka
mutu
::t
^a
hasil
belajar. o
b'
Peningkatan
penunjang
fasilitasi
pendiduikan
dalam
rangka
peningkatan bakat dan keterampilan. h.
Rekrutmen tenaga kependidikan formal.
i.
Peningkatan partisipasi pembiayaan pembangunan pendidikan.
j.
Peningkatan
pembinaan
sekolah
dalam
rangka
perbaikan
penyelenggaraan pendidikan. k.
Peningkatan prestasi belajar bilang akademik.
1.
Peningkatan keterampilan pelajar bidang non akademik.
m.
Peningkatan prestasi olah raga di sekolah.
Sumber Daga Manusia
Aparatur
Bidane Kesehatan Salah
satu
pembangunan Tenaga
kesehatan
kesehatan
penCukung
faktor
yang
kota
pontianak
dimaksud
penyelenggaraan
dalam adalah
adalah
tenaga kesehatan. yang
tenaga
memiliki
kemampuan melaksanakan upaya kesehatan sesuai dengan paradigma baru kesehatan yaitu paradigma sehat, yakni lebih mengutamakan upaya peningkatan dan pemeliharaan kesehatan serta pencegahan penyakit. Tenaga kesehtan di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pontianak sampai dengan 31 Desember 2005 seluruhnya berjumlah 679 orang yang tersebar di
Dinas
Kesehatan
kota
Pontianak
dan
unit
pelaksana
teknisnya yaitu: I
Dinas kesehatan kota pontianak
= 79 otang
+ 22 Puskesmas
= 571or ang
'
: 4 orang
Pusat Pengelola Farmasi (Fuslofar)
+ BP Mata
: 9 orang
t42
= 11 orang'
.
BP Gigi
.
Pusat Labkes dan Infokes
= 5 orang
kualifikasi pendidika yang Tenaga kesehatan tersebut memiliki SLTP, SLTA, Dl, D2, D3 Sangat beragam antara lain mulai dari SD, (dokter umum, gigi' kesehatan dan non kesehatan, Sl kesehatan kesehatan, dan pasca Sarjana kesehatan, Apoteker) dan non sarjana(S2)d.enganlatarbelakangpendidikandokterumum, dokter gigi, dan SKM'
Bidane Pendidikan terdiri atas tenaga Untuk bidang pendidikan, tenaga kependidikan pengajar (guru) mempunyai pengajar dan tenaga administrasi' Tenaga dan mengevaluasi tugas pokok menJrusun perencanaan, melaksanakan, p r o s e sp e n d i d i ka n d a n p e l a tihan,dantenagaadministr asim empunyai guru di dalam melakukan kegiatan tugas membantu llepala sekolah dan ketatausahaansekolah.Pad'alembagapendidikandasarmilik tidak terdapat tenaga pemerintah (sD Negeri) di Kota Pontianak penjaga sekolah, dan pada saat ini ad.ministrasi ketatausahaan kecuali sedangdilakukanpersiapanpenempatantenagaadministrasipada Sekolah Dasar Inti (SD Inti)'
4.2.S.HasilkunjungankePemerintahKotaPalembang Visi, Mist dan Strategi Pembangunan derajat kesehatan
kesehatan masyarakat
diarahkan
untuk
dan kualitas
makin sumber
meningkatkan daya manusia
denganmeningkatkanusiaharapanhid.up,menurunkanangkakematian peningkatan kepedulian ibu dan bayi, hidup sehat dan bersih, l i n g k u n g a n ,p e n i n g ka ta n k ualitasdanpem er ataanpelayankesehatan y a n g ma ki n me n j a n g ka u l a pisanmasyar akat,peningkatanper anser ta grzi masyarakat' dalam pelayanan, perbaikan aktif masyarakat
r43
-"-.+q*ai.
ra.t
aa::2 :a il-r.
r.: i j. ::;:;;
peningkatan jaminan pemiliharaan kesehatanmasyarakat, peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan distribusi obat dan alat kesehatan, peningkatan pengobatan tradisionar didukung oleh taraf hidup masyarakat yang makin meningkat. Untuk
muwujudkan
hal
tersebut
di
atas,
pemerintah
kota Palembang menetapkan visi kesehatan kota palembang sebagai berikut "Tercapainga palembang sehat aang optimat tahun 20og d.engan Bertumpu pada peraganan prima d.an pemberd.agaan Masgarakat,. visi di atas dioperasionar daram jabaran misi antara rain: 1'
Meningkatkan Kemitraan dan pemberdayaan Masyarakat
2.
Meningkatkanprofesionalitasprovider
3'
4.
Memiiihara dan meningkatkan prima
upaya pelayanan kesehatan yang
Menurunkan resiko kesakitan dan kematian
PenJrusunan visi & misi dilakukan dengan meiibatkan seluruh jajaran di dinas kesehatan kota Palembang termasuk seluruh kepala upr (puskesmas), pada suatu forum yang dilakukan dalam beberapa tahap pembahasan. perumusan visi secara umum mengacu pada visi pembangunan kesehatan nasional; "rndonesia sehat Tahun 2o1o'. visi kesehatan kota Palembang selau disosialisasikan kepada masyarakat dan ditekan pada internal dinas dan tenaga medis pada setiap forum-forum internal. Dibidang pendidikan,
pembangunan
pendidikan
kota palembang
ditujukan untuk mencapai visi "Menciptakan/membentuk manusia yang unggul dan berdaya saing". Rumusan visi tersebut kemudian diturunkan agar operasional daram beberapa misi. perumusan visi dan misi dilakukan secara bersama dengan melibatkan sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan di kota palembang. Strttktur,
peran, Hak dq.n Keutajiban
r44
t;
-, -..2.;_
I implikasi seiring dengan bergulirnya otonomi daerah membawa Pemerintah Kota terhadap perubahan struktur di pemerintahan daerah, pembenahan dengan mengeluarkan palembang telah melakukan Pembentukan' Peraturan Daerah (Perda) No. 3 Tahun 2001 Tentang Dinas Daerah Kedudukan, T\rgas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi lanjuti dengan Kota Palembang. Kemudian, Perda tersebut ditindak No' 2 Tahun 2001 diterbitkannya surat Keputusan walikota Palembang 2oo1' tentang Pelaksanaan Perda Kota Palembang No. 3 Tahun Perda Nomor 3 Tahun 2aa| tersebut, maka pada Perda tersebut' organisasi pemerintahan kota Palembang mengacu penyesuaian Untuk Dinas Kesehatan kota palembang, telah dilakukan Perda Nomor 3 dengan mengacu kepada struktur yang diatur dalam Adapun susunan organisasi Dinas Kesehatan, Kota Tahun 2oo1. palembang adalah sebagai beruikut: (1) Kepala Dinas; (2) Wakil Kepala Dengan keluarnya
Dinas;(3)BagianTU;(a)SubDinasProgram;(5)SubDinasPenyehatan Penyakit; (7) Lingkungan; (6) Sub Dinas Pencegahan dan Pemberantasan Dinas Promosi Sub Dinas Kesehatan Keluarga, Ibu dan Anak; (S) Sub Dinas; (11) Kesehatan; (9) Sub Dinas Pelayanan Kesehatan; (1O) Cabang unit Pelaksana Teknis Dinas; (12) Kelompok Jabatan Fungsional' perubahan struktur
Sebelumnya dilakukan struktur
dinas
menyederhanakan
kesehatan struktur
sekarang, agar menjadi
telah lebih
defenitif sebagaimana ada
usulan
efektif,
untuk
efisien
dan
sub dinas-sub dinas yang fungsinya menjad.i satu sub dinas, sehingga jumlah sub
ramping, dengan mengabungkan hampir bersamaan/relevan
Palembang dinas hanya 4 (empat) saja. Namun, kebijakan walikota sekarang' masih tetap menghendaki sesuai dengan struktur yang ada Kesehatan Saat ini, upaya pembenahan struktur kelembagaan Dinas dengan upaya masih tetap dilakukan, hal tersebut dilakukan terkait organisasi untuk menjadikan Dinas Kesehatan Kota Palembang sebagai yang mampu pemerintahan yang profesional, efektif dan efisien Selain itu' upaya melakukan tugas-tugas bidang kesehatan dengan baik' seiring penyempurnaan organisasi d,inas sud.ah merupakan tirntutan
dengan ' semakin
persoalan
kompleknya
dan
tug""-t rgLs
bidang
kesehatan yang diemban oleh dinas. Dalam Renstra Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2002-2006 dinyatakan
bahwa
tugas
pokok
Dinas
Kesehatan
Palembang:
"Menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang kesehatan yang menjadi tanggungjawabnya
dan tugas pembangunan
yang diberikan oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan". Sedangkan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Palembang, yaitua antara lain: 1.
Pembinaan umum
bidang kesehatan meliputi usaha peningkatan
(promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif)
berdasarkan
kebijaksanaan
yang
ditetapkan
oleh
Gubernur Propinsi Sumsel; 2.
Pembinaan teknis di bidang upaya pelayanan kesehatan dasar dan upaya pelayanan kesehatan dasar dan upaya kesehatarr rujukan berdasarkan
kebijakan
teknis
yang
operasional
sesuai
kebijaksanaan
ditetapkan
oleh
Menteri
Kesehatan; 3.
Pembinaan
yang
ditetapkan
Walikota Palembang. Tidak
jauh
berbeda
dengan
bidang
kesehatan,
untuk
bidang
pendidikan, sebagai perangkat organisasi pemerintah Kota Palembang, Susunan organisasi Dinas Pendidikan juga mengacu pada Perda No.3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan
Struktur
struktur
Organisasi
Dinas
Daerah
Kota Palembang. Adapun
organisasi Dinas Pendidikan Kota Palembang adalah sebagai
berikut: (1) Kepala Dinas; (2) Wakil Kepala; (3) Kabag TU; (4) Kasubdit Program; (5) Kasubdit Pendidikan Dasar; (6) Kasubdit SLTP; (7) Kasubdit Pendidikan Luar Sekolah; (B) Kasubdit Pemuda dan Olahraga. Dengan struktur
tersebut di atas, masih dirasakan
tugas-tugas Dinas belum berjalan secara maskimal.
pelaksanaan
Masih teradapat
beberapa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan tuga", i..rg tidak dapat diatasi terkendala faktor kewenangan/tidak termasuk dalam
r46
fungsi.
dan
tugas
cakkrlpan
pembenahan
Sehingga
organiasi
kelembagaan Dinas Pendidikan untuk ke depan perlu dilakukan. Kebijakan Dalam upaya penyelenggaraan pembangunan bidang kesehatan dan pedidikan, pemerintah kota palembang telah dan selalu berupaya untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan
agar penyelenggaraan
bidang kesehatan dan pendidikan dapat berjalan dengan baik untuk mencapai visi dan misi bidang sebagaimana yang telah ditetapkan. Berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia, mengenai Kepala Puskesmas, Pemerintah Kota Palembang mengambil kebijakan untuk menempatkan seorang Kepala Puskesmas tetap menduduki jabatan fungsional.
Sedangkan, jabatan
Kepala Puskesmas
sebagai jabatan
struktural diberikan sebagai pelaksana tugas (plt.). Kebijakan ini diambil karena
para
Puskesmas
fungsional fiabatan
tenaga medis
struktural)
tidak
dikarenakan
mau
Kepala
menjadi
faktor
lain:
antara
lebih kecil, usia pensiun jabatan struktura!. yang
tunjangan struktural
pendek, dan kebanyakan yang diangkat menjadi
Kepala Puskesmas
adalah tenaga medis senior. Adanya otonomi pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), RSUD bukan lagi berada di bawah Dinas Kesehatan,
secara struktural RSUD
berada
langsung
dibawah
koordinasi
kementerian.
Dalam
hubungannya dengan RSUD, Dinkes berperan dalam pengawasan dan pembinaan saja. Berhubungan
dengan
Standar
Pelayanan, dan
Etika
aparatur,
Dinkes melaksanakan kebijakan Menteri yang berhubungan dengan hal tersebut, SPM untuk
pelayanan kesehatan sudah ditetapkan dengan
peraturan Menkes, sedangkan etika profesi medis terutama dokter telah diatur dalam Etika Profesi Dokter yang dikeluarkan oleh ikatan profesi, hal tersebut secara umum juga sudah diamanatkan perundang-undangan
yang
berhubungan
dengan
dalam peraturan kesehatan
(UU
Kesehatan, dll).
r47
Di
bidang
pendidikkan'
dengan
adanya
otonomi
sekolah'
m e n e m p a tka n D i n a sp e n d i d i ka nber per an- sebagaipembina( fasilitasi) danpengawasanterhadapsekolah-sekolah,terutamadalamhal peningkatan mutu Pendidikan' BerhubungandenganStandarPelayanan,secaranasionaltelah disusunberdasarkanKeputusanMenteridanmasihbersifatumum, namunditiap-tiapdaerahbisadikembangkanSesuangdengan k a r a k t e r i s t i k d a n k e b u t u h a n m a s i n g - m a s i n g t e m p a t . D i P a l e m b a n g lain: antara pengembangan beberapa dilakukan telah sendiri pengembangankurikulummuatanlokal,dilakukannyastandardisasi untuktesmasrrksekolah,beasiswa(BoS)dilakukandengansistem dll' gratis bagi anak tidak mampu' sekolah silang, subsidi Sumher Daga Manusia AParatur Dilatarbelakangimasihrendahnyakinerjapegawaikarenaterbiasa menungguinstruksidariatasandalammelakukansuatupekerjaan,dan rendahnyainovasisehinggabersifatpasif,tidakproaktifdalarn melakukanpekerjaan.Halinid.ikarenakanstafbelummenghayati, mengimplementasikansertakurangmenjabarkanbebankerja(Job DescnptioH)yangtelahditetapkan,sehinggastafmelaksanakanpekerjaan jangka pendek tanpa pengembangan/inovasi rutinitas saja dengan tugas d'alammencapaitujuanorganisasi.BerhubungandenganhaltersebutdinilaiPalembang telah mengembangkan atas, Dinas Kesehatan kota lain: nilai/budaya kerja yaitu antara 1.
Pengabdian;
2.
Kebersamaan;
3.
Kerja keras;
4.
Saling PercaYa; dan
5.
Belajar' jajaran Dinas Kesehatan Kota pembinaan sikap mental karyawan di
Palembangselaludilakukand'enganberpatokanpadapeningkatan3 148
b) citra pelayanan; c) citra program' ! satu sed,angkan motto yang dikembangkan, adalah: a) Ramahlah langsung langkah, satu sen5ruman; b) Kreatiflah i satu langkah, satu ide, setiap action. Nilai dan filosofi ini menjadi semangat yang menjiwai
citra, yaitu: a) citra penampilan;
pegawai dalam melaksanakan tugas mewujudkan
visi "Palembang Sehat
Tahun 2OO8". selalu di Semua nilai-nilai dan bud.aya kerja yang dikembangkan, terutama sosialisasi dan terus ditekankan pada setiap kesempatan, dalam pelaksanaan apel pagi, dan forum-forum lainnya yang melibatkan seluruh jajaran staf dan para medis di kota Palembang. perencanaan,
pemantauan/pengawasan
dan
evaluasi
kinerja
seperti individu dan organisasi bidang kesehatan, masih menjalankan LAKIP' kebanyakan instansi pemerintah lainnya, yaitu dalam bentuk lembaga Dp3. Dinkes telah merencanakan membuat evaluasi kinerja Pelaksanaan dengan menggunakan instrumen Balance score card (Bsc). secara ABK sudah rnulai dilaksanakan, walaupun masih belum berjalan sempurna. sedangkan mengenai sumber Daya Manusia di Dinas Kesehatan, tingkat secara rlmum sudah cukup memadai, hal ini bisa dilihat dari pendidikan; Untuk jabatan setingkat Kasubdit ke atas sudah mempunyai dari kualifikasi S-2 semua, jabatan seksi minimal s-1, dan staf lain Namun, tenaga medis dari kualifikasi pendidikan yang cukup baik' memang masih terjadi penempatan tenaga aparatur tidak proporsional sesuai
dengan
bidang
keahliannya
dibandingkan
dengan
yang
dibutuhkan oleh Pekerjaan. untuk
pelaksanaan
diklat
pengembangan
pegawai,
Dinkes
diikuti Palembang masih sangat kekurangan, pelatihan-pelatihan yang mengacu hanya pelatihan non formal, sedangkan diklat formal hanya kepada
diklat
yang
dilaksanakan
oleh
pemerintah
pusat'
Dinkes
merasakan perlu adanya Diklat Pegawai di Kota Palembang.
t49
Di sisi lain, penerapan sistem reward. and. punishment, pada Dinas Kesehatan Palembang tidak dapat dilaksanakan penerapan reutard. berupa peningkatan kesejahteraan aparatur, yang memungkinkan hanya berupa pembinaan dan peningkatan karir. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem reward. and.punishment berum berjalan dengan baik. Di
bidang
pendidikan,
berhubungan
dengan
perencanaan,
pemantauan/pengawasan
dan evaluasi kinerja individu dan organisasi di bidang pendidikan, hanya melakukan evaluasi dan penilaian kinerja organisasi dan individu daram bentuk LAKIP, Dp3. penerapan Anggaran Berbasis Kinerja telah mulai dijalankan tetapi belum berjalan maksimal. Begitu juga halnya tentang penerapan sistem reward. and. punishment sama sekali belum berjalan. Secara internal pengembangan nilai-nilai budaya kerja di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang belum terlihat sama sekali, keadaan ini diungkapkan oleh sumber di dinas pendidikan dan terlihat dari suasana kantor ketika tim kajian melakukan penggalian data. sehingga perlu dibangun dan dikembangkan nilai-nilai dan budaya kerja di lingkungan dinas pendidikan. secara umum, pemerintahan pendidikan,
kota
daram rangka parembang,
penataan
khususnya
kelembagaan bidang
birokrasi
kesehatan
dan
telah ditempuh
beberapa kebijakan oreh pemerintah kota Palembang, namun dirasakan bahwa kebijakan-kebijakan yang telah diambil belum sepenuhnya dapat memenuhi tuntutan akan terciptanya birokrasi yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel sesuai tuntutan zam.an' Sehingga, perlu dilakukan penataan kelembagaan secara lebih komprehensif, sistematis dan terkoordinasi secara baik diantara berbagai bidang pemerintahan. Pembenahan perlu dilakukan antara lain dari sisi organisasi, fungsi dan struktur. sedangkan di sisi lain, penerapan manajemen baru yang berorientasi pada peningkatan kualitas kerja dan pelayanan pada masyarakat, serta nilai etika dan budaya kerja dirasakan perlu untuk di bangun dan dikembangkan.
150
4.g.
Birokrasi Analisis Data Kuisioner Kajian Penataan Kelembagaan Pemerintah khususnya bidang Pendidikan dan Kesehatan
kuisioner Dalam pelaksanaan kajian ini juga digunakan instrumen responden yang untuk menggali data dan informasi secara primer dari memiliki
langsung d.engan penataan kelembagaan birokrasi khususnya bidang pendidikan dan kesehatan di daerah'
keterkaitan
pemerintah Substansi
yang ingin
digali dari
responden
berkaitan
aspek nilai,
berbagai informasi struktur, kebijakan dan sumber daya manusia, serta kelembagaan, lainnya seperti pandangan responden tentang format dan peran yang kinerja pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan, bidang seharusnya dijalankan oleh pemerintah dalam pembangunan pendidikan dan kesehatan. penting yang Dimensi nilai (ualues\ merupakan salah satu faktor pemerintah' harus diperhatikan dalam penataan kelembagaan birokrasi perilaku individu Nilai merupakan sesuatu yang dapat dijadikan acuan dan atau institusi yang meliputi norma, etika, prinsip, karakteristik daiam aktivitas kerja atau kegiatan di selanjutnya terinternalisasikan terkait lingkungan birokrasi pemerintah. Dari pertanyaan yang diajukandengan
dimensi
nilai
ini,
sebagian besar
responden
memberikan
pimpinan penekanan pada dua aspek, yakni (i) integritas dan kredibilitas yang paling dan staf, dan (ii) profesionalitas pegawai, sebagai aspek birokrasi penting diperhatikan dalam melakukan penataan kelembagaan terkait pemerintah. Berbagai argumentasi dikemukakan oleh responden yang pilihan pentingnya integritas dan kredibilitas' Terdapat responden pimpinan menyatakan hal tersebut penting karena dewasa ini banyak krisis dan staf dalam lingkungan birokrasi pemerintah masih mengalami dan staf integritas dan kredibilitas. Padahal dengan integritas pimpinan yang baik maka tujuan
pelayanan bidang pendidikan
dan kesehatan
yang akan d.icapai tidak terlalu sulit. Ada yang memberikan argumentasi untuk bahwa integritas dan kredibilitas sebagai pijakan (dasar utama) membangun
semangat
korps
untuk
melaksanakan
profesionalisme
sisi lain, d.engan d.ukungan sarana dan prasarana yang memadai. Di
terdapat sangat
penilaian dibutuhkan
bahwa dalam suatu
suatu
integritas
kelembagaan dan
birokrasi
kredibilitas
agar
rnaka dapat
mewujudkan kesatuan gerak secara maksimal dan bermutu. Tabel7 Dimensi Nilai yalg penting untuk Diperhatikan Daram Melakukan Penataan Kelembagaan Birokrasi
Nilai egaliter dan kebersamaan Integritas dan kredibilitas pimpinan dan staf Semangat korps / institusi Kekuatan bersama untuk mencapai tujuan Profesionalitas pegawai Orientasi terhadap kompetensi dan kualitas output
sedangkan pilihan pada profesionalitas pegawai sebagai aspek yang penting, didasarkan pada pertimbangan bahwa dengan meningkatnya profesionalitas masing-masing pegawai dan sesuai dengan disiplin ilmunya, maka hasil yang dicapai akan sesuai dengan tujuan dan harapan, serta akan terwujud keberhasilan secara memadai. Selain dari pilihan jawaban yang disediakan dalam kuisioner, terdapat aspek lainnya yang ditambahkan oleh responden. Terdapat responden yang berpendapat bahwa perlunya menanamkan sikap kepada staf bahwa kerja adalah ibadah. Hal ini merupakan dimensi nilai yang sangat penting. Terkait dengan profesionalitas pegawai dan berbagai capaian kinerja pelayanan, responden juga dimintai pendapatnya mengenai penerapan sistem reward and punishment, apakah sudah diterapkan atau beium dalam lingkungan instansinya. Beberapa responden memberikan jawaban sudah dan beberapa yang rainnya menyatakan berum diterapkan. Responden yang memberikan jawaban sudah diterapkan, memberikan gambaran bentuk penerapan sistem tersebut di antaranva sebagai berikut:
152
Yang
dilaksanakan
sering
melakukan
adalah
punishment
terhadap pegawai yang melakukan kesalahan besar' b.
penerapan
dilakukan
reward
kepangkatan,
piagam. sedangkan
fasilitas dan pemberian
dilakukan
punishment
melalui
mutasi,
promosi
bentuk
dalam
penurunan
pangkat,
dan pemecatan. c.
Terdapat Puskesmas yang mendapatkan predikat Puskesmas dengan pelayanan Prima.
d.
Sekolah diberikan
peningkatan
golongan atau tipe sekolah,
serta diberikan dukungan dana yang lebih baik. e.
Adanya bentuk pengembangan karier.
f.
Memberikan
penguatan
pemberian
lencana,
kesepakatan
pengembangan karier. o
b'
Diberikan
kesempatan untuk
melanjutkan
sekolah dengan
dibantu pendanaannya. 1^ tl.
Sudah diterapkan tetapi penerapannya belum optimal'
Sed.angkan yang menjawab belum, memberikan pendapat tentang langkah yang ditempuh oleh daerah dalam menghadapi keberhasilan dan kegagalan pelayanaan tugas di antaranya sebagai berikut: a.
Meningkatkan
peran badan pertimbangan kepangkatan dan
jabatan. b.
Dilakukan evaluasi secara terpadu.
c.
Masih terkesan berjalan masing-masing'
Kemudian, untuk menggali informasi tentang dimensi stuktur telah dieksplorasi pula datanya melalui kuisioner. Struktur dapat diartikan sebagai susunan dan saling hubungan berbagai unsur dalam organisasi yang meliputi posisi, peran, kewenangan, hak dan kewajiban, serta aspek lainnva. Dalam instrumen kajian, responderr diminta untuk memberikan
153
pandangan
terhadap
aspek yang penting untuk diperhatikan daram penataaan kelembagaan birorkasi dilihat dimensi struktur, yang terdiri atas beberapa aspek yakni (a) adanya visi, misi dan strategi yang jelas, (b) Pengaturan struktur lebih flat/datar dan ramping (tidak banyak pembidangan)' {c) Mengembangkan jejaring (networking), bersifat fleksibel dan adaptif, (d) banyak diisi dengan staf/iabatan fungsional, (e) Menlrusun mekanisme kerja dalam bentuk stand.ar operational procedure (soP)/Prosedur operasional standar yang jelas, (f) Mengembangkan dan melaksanakan mekanisme penilaian kerja yang mudah dipahami, dan (g) Menyusun program pengembangan pegawai yang sistematis. Berdasarkan
jawaban
yang
diberikan
oleh responden, aspek terpenting dari dimensi struktur menurut responden adalah adanya visi, misi dan strategi yang jetas dalam setiap organisasi atau instansi pemerintah. sedangkan aspek berikutnya yang penting pula untuk diperhatikan bahwa setiap organisasi atau instansi pemerintah hendaknya memiliki mekanisme kerja dalam bentuk stand"ar operational Procedure (soP)/Ptosedur operasional standar yang jelas. Berbagai argumentasi dikemukakan oleh responden, di antaranya sebagai berikut: a' memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas akan memudahkan strategi dalam pencapaian tujuan, serta penataan kerembagaan yang dilakukan mempunyai arah yang jelas pula. b' visi dan misi yang jeras, maka instansi pemerintah tidak akan kehilangan arah atau pegangan dalam mengamb' kebijakan_ kebijakan sehingga tujuan akhir dari perayanan bidang pendidikan dan kesehatan dapat tercapai. c'
memiliki visi dan misi sangat penting karena berisi tentang tujuan, harapan dan kegiatan kerja yang jelas sebgai dasar untuk mengembangkan strategi guna mencapai yang memuaskan. untuk mengukur keberhasilan daram pendidikan, diperlukan standar pelayanan minimal.
d'
setiap instansi pemerintah harus memiliki visi, misi dan struktur secara jeras yang dilaksanakan dalam strategi operasional, yang disertai dengan target pencapaian sehingga dalam melaksanakan
154
yang jelas yang akan dicapai dan akan memberikan evaluasi akhir terhadap kinerja
kegiatan terdapat tujuan menjadi d.asar untuk instansi pemerintah.
Dimensi struktur
Tabel 8 untuk Diperhatikan Penting Yang Penataan Kelembagaan Birokrasi
Dalam Melakukan
DIMENSI STRUKTUR Visi, misi dan strategi Yang jelas lebih
struktur
M..,g"*bu.ngkan
flat/datar
dan
ramping
banyak
(tidak
jejaring (nehaorkino), bersifat fl eksibel dan
Diisi dengan staf/jabatan
fungsional
Procedure Mekanisme kerja dalam bentuk Standar Operational jfu $-td"t v"tg (SOP)/Prosedui operasional Mekanisme
penilaian
Pengembangan
soP
dipahami
pegawai yang sistematis
Sed.angkan pilihan bentuk
kerja yang mudah
didasari
terhadap pentingnya mekanisme kerja dalam a.rgumentasi bahwa soP yang jelas akan
pimpinan kepada memudahkan untuk pembinaan clan pengawasan dari bawahannya.Terdapatpulaargumentasibahwadenganprosedur tugas pokok operasional yang jelas maka pencapaian atau pelaksanaan jelas' dan fungsi instansi pemerintah akan semakin yang perlu Dimensi kebijakan merupakan aspek penting berikutnya diperhatikan birokrasi difokuskan
dan
d.iakomodasikan
pemerintah.
Dalam
pada eksplorasi
dalam
instrumen
penataan
kajian,
agenda kebijakan
kelembagaan
dimensi
yang
lebih
ini
penting
untuk
dan kesehatan' diprioritaskan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan yang penting untuk Terdapat 4 (empat) pilihan agenda kebijakan dasar bidang diperhatikan, sebagai upaya peningkatan pelayanan jawaban responden' pendidikan dan kesehatan. Dari hasil klasifikasi diperhatikan adalah terdapat pandangan bahwa yang penting untuk pendidikan dan kebijakan perbaikan sarana dan prasarana bidang
15s --.--***.-=4====,r=
@,*'?'.9:4'.:t-.:=>:-'-{':?'a-t?.:a
::a:-:a:;:;::i
kesehatan.
Adapun
berbagai
argumentasi
yang
disampaikan
oleh
responden, diantaranya sebagai berikut: a.
Sarana dan prasarana yang baik akan menghasilkan tercapainya hasil yang diharapkan secara maksimal.
b'
selama ini sarana dan prasarana bidang pendidikan dan kesehatan masih banyak yang rusak atau belum memadai. Tabel 9 Dimensi Kebijakan Yang Perlu Mendapatkan Prioritas Dalam Melakukan Penataan Kelembagaan Birokrasi DIMENSI KEBIJAKAN
{AGENDA PRIORITASI
Bebas biaya pendidikan dasar kesehatan rumah tangga miskin
(wajib
Perbaikan dasar
pendidikan
sarana
dan
prasarana
Perbaikan sistem kurikulum pendidikan pelayanan kesehatan rumah tangga miskin Peningkatan kapasitas/kcmpetensi tenaga pendidikan dan kesehatan
belajar) dan
dasar
dan
biaya
kesehatan
/
dan perbaikan remunerasi
Responden yang menggarisbawahi pentingnya perbaikan remunerasi tenaga pendidikan dan kesehatan memberikan argumentasi bahwa perbaikan remunerasi akan memberikan solusi yang baik khususnya dalam mewujudkan sistem reward yang baik. Hal ini karena secara hakiki, maka jika kebutuhan dasar tenaga pendidikan dan kesehatan sudah dapat terpenuhi maka selanjutnya tingkat profesionalisme dapat dilaksanakan. sedangkan salah seorang responden yang memberikan penilaian prioritas utama pada peningkatan komptensi bidang pendidikan, dengan alasan bahwa dengan kompetensi yang memadai dapat menJrusun kurikulum yang relevan dengan perkembangan zao'a,^, dapat memanfaatkan fasilitas secara memadai untuk menghasilkan ouput yang dapat diandarkan. Terdapat pendapat lain dari responden, selain 4 (empat) arternatif pilihan daram instrumen kajian, seperti penambahan tenaga profesionar. serain itu, terdapat pula yang mengusulkan prioritas pada perbaikan sistem pembiayaanRkesehatan, hal ini dengan dasar karena pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian
4#4WW
dan pasien/peserta pelayandn kesehatan, penyelenggara
mempunyal
kesepakatankerjasamadalampelayanandanpemeliharaankesehatan secara komprehensif dan tersistem' Dimensisumberdayamanusiamerupakansalahsatufaktoryang kelembagaan birokrasi pemerintah' mesti diperhatikan dalam penataan sebagai manusia dapat dikonsepsikan Dalam dimensi ini, sumberdaya daiam perilaku dan sikap kemampuan' pengetahllan, tingkat p e l a k s an a a n tu g a sd i l i n g ku n ganinstansinya,khususnyadalam tur ut mend'ukungpencapaiantugaspokokdanfungsiinstansiterkait.Terkait dengandimensimanrrsiaini,dalaminstrumenkajiandisampaikan5 perhatian atau prioritas dalam (lima) alternatif yang perlu mend'apatkan bidang birokrasi pemerintah khususnya kerangka penataan kelembagaan pendidikandankesehatan,yakni(a)mengembangkanjalurkerier jabatanfungsionalpendidikan/kesehatan,(b)meningkatkankualitasdan k o m p e te n si d a l a mb i d a n g tu gasnya,( c) mendor ongdanm embangkitkan i n t e g r i ta sd a l a mme n j a l a n kantugas,( d) m eningkatkanr em uner asibagi tenagakesehatandanpend'idikan,(e)meningkatkankomitmenpegawai terhadaP organisasi' Berd'asarkankompilasiataspendapatyangdisampaikanoleh respond.en,sebagianbesarmemberikanperhatianpadapentingnya p e n i n gka ta n ku a l i ta sd a n kompetensid' alam bidangtugasnya,sebagai f a k t o r ku n ci te rp e n ti n g p e n ataankelembagaanbir okr asi.Peningkatan yang atas beberapa argumentasi prioritas ini diantaranya didasarkan disimpulkandaribeberapapend.apatresponden,sebagaiberikut: a.sumberdayamanusiamerupakanujungtombakterdepan(faktor kepada masyarakat' kunci) dalam memberikan pelayanan b . Ko m p e te n si ya n g te p a ta k anm enghasilkanoutputatautujuanyang tePat guna dan berhasil guna' c.
Kualitas
sumbrdaya
manusia
yang meningkat
akan mendorong
peningkatandalambidangtugasnyasehinggaprofesionalismekerja daPat terwujudkan' it
{
157
:a
f; .:tj
a
:
-;.::-:
Ya::
:'t :'t','.::
:'-':
d.
Peningkatan kompetensi
berpengaruh
secara singnifikan
kepada
kinerja instansi pemerintah. e.
Banyak
pegawai di
lingkungan
kompetensi yang memadai,
birokrasi
yang belum
sehingga perlu prioritas
memiliki
peningkatan
kompetensi. f.
Kualitas
dan
kompetensi
dalam
bidang
tugas
yang
memadai
merupakan modal dasar untuk melaksanakan tugas dengan mudah dan berkualitas. g.
sumber playanan
daya manusia maka
merupakan
kunci
sangat dibutuhkan
utama jalannya
roda
sDM yang berkualitas
dan
berkompetensi agar dapat terwujud good public gouerrLance. Adapun
gambaran
lebih
lengkap
dari
seiuruh
responden,
sebagaimana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Tabel 10 Dimensi Sumberdaya Manusia Sebagai Salah Satu Faktor Kunci Dalam Melakukan Penataan Kelembagaan Birokrasi Item
DIMENSI SUMBER DAYA MANUSIA (KOMPETENSI}
a.
Pengembangan jalur pendidikan/kesehatan
b.
Peningkatan
c.
Pengembangan
d.
Peningkatan
remunerasi
e.
Peningkatan
komitmen
kualitas
Dalam instrumen terkait
dan kompetensi
integritas
jabatan
kerier
dalam
menjalankan
pegawai terhadap
dengan dimensi nilai,
fungslonal
d.alam bidang tugasnya tugas
bagi tenaga kesehatan
kajian,
o/o
struktur,
82,4 23,5
dan pendidikan
organisasi
setelah diajukan
52,9
23,5
35,3
berbagai perranyaan
kebijakan
dan sumber daya
manusia, maka pada item pertanyaan berikutnya responden dimintakan pendapatnya mengenai tujuan strategis penataan kelembagaan birokrasi khususnya
pada
unit
organisasi/dinas
bidang
pendidikan
dan
kesehatan. Responden diharapkan dapat memberikan pilihan jawaban tujuan yang paling strategis dari beberapa altertaif jawaban yang disediakan dalam instrumen kuisioner kajian.
158
Berdasarkan atas pendapat yang disampaikan, dapat disimpulkan bahwa
tujuan
birokrasi
yang
paling
pemerintah
strategis
adalah
internal pemda, peningkatan
penataan
dalam
sebagai upaya
kelembagaan
perbaikan
manajemen
kapasitas dan kinerja pelayanan dasar
pendidikan dan kesehatan di daerah. Tabel 11 T\rjuan strategis penataan kelembagaan birokrasi khususnya pada unit organisasi/dinas bidang pendidikan dan kesehatan Item
TUJUAN STRATEGIS
"h
a.
Wujud implementasi visi, misi dan kebijakan strategis pemda
4r,2
b.
Untuk mendukung kebijakan pendidikan dan kesehatan
bidang
35,3
c.
Untuk perbaikan manajemen internal pemda, peningkatan kapasitas dan kinerja pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan di daerah
52,9
d.
Untuk meningkatkan responsivitas pemda terhadap permasalahan di daerah dan aspirasi masyarakat setempat.
29,4
Pendapat yang internal
menyatakan
didasarkan
nasional/pusat
pentingnya
perbaikan
atas beberapa argumentasi
yang
manajemen disampaikan,
sebagai berikut: a.
Tanpa
pemerintah,
b.
Dengan
manajemen
adanya
manajemen
kapasitas
Dengan perbaikan
internal
e.
manajemen
internal,
Perbaikan
manajemen
internal,
kebutuhan
masyarakat
setempat.
Agar lebih bisa menjamin dalam menciptakan
dalam
instansi
output yang maksimal. pemda
yang
dan kinerja pelayanan dasar
siap dengan berbagai perubahan d.
internal
maka akan sulit mendapatkan
meningkatkan c.
perbaikan
adanya
baik
akan
pendidikan.
akan membuat
pemda lebih
yang terjadi. namun
dengan
memperhatikan
tercapainya visi, misi dan kebijakan
pemda
clean governance yang harmonis.
159
7
f.
melalui kebijakan nasionar, hanya dapat dicapai dengan pondasi yang kuat apabila manajemen internal peemrintah daerah berkualitas.
g.
Jalur
T\-rjuan yang dirumuskan
birokrasi
dan
kinerja
untuk
melayani
masyarakat perbaikan agar tercapai perayanan prima kepada masyarakat.
perlu
Sedangkan responden yang menyatakan bahwa tujuan strategis tersebut adalah sebagai implementasi visi, misi dan kebijakan strategis pemda, menyampaikan pertimbangan bahwa dengan adanya visi, misi dan kebijakan srategis pemda maka rembaga/institusi punya arah dan sasaran yang akan dicapai. untuk responden yang memberikan pendapat tujuan strategis penataan kelambagaan adalah untuk mendukung kebijakan nasional/pusat bidang pendidikan dan kesehatan. menyebutkan alasan atau argumentasi sebagai berikut: a'
kebijakan nasional di bidang pendidikan dan kesehatan agar dapat di dukung dan dilaksanakan secara tepat di daerah.
b'
Kebijakan nasionar merupakan pedoman dalam penjrusunan visi, misi dan kebijakan strategis daerah.
Untuk responden yang memberikan jawaban untuk meningkatkan responsivitas pemda terhadap permasalahan di daerah dan aspirasi masyarakat setempat memiliki argumentasi bahwa pemda memiliki kewajiban untuk selaru merespon aspirasi masyara.kat agar permasalahan dapat teratasi dan menjadikan masukan bagi peningkatan kinerja pemda. Kepada responden juga diberikan pertanyaan mengenai faktor-faktor apa saja yang diperlukan terlebih dahulu untuk peningkatan kinerja pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan. Beberapa responen memberikan jawaban dengan disertai argumentasi sebagai berikut: 4'
Perbaikan sistem pelayanan, dengan argumentasi yang disampaikan adalah untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat,
5'
Kesadaran masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan, dengan alasan bahwa akan lebih mudah memberikan dan meningkatkan
160
pelayanan
6.
di semua lapisan
tersebut
apabila telah
masyarakat
Penataan kelembagaan, dengan memberikan
argumentasi bahwa
apabila kelembagaan sudah ditata kembali dengan baik maka akan meningkatkan kinerja pelayanan. 7.
leadership,
Perbaikan
bahwa
argumentasi
memberikan
dengan
pengelola harus ditata lebih dahulu agar tidak ada birokrasi yang rumit untuk menuju pelayanan prima, bahwa bidang pendidikan
Sebagaimana diketahui
dan kesehatan
merupakan prioritas utama dalam pembangunan karena menyangkut tingkat
rakyat.
kesejahteraan
dijalankan
oleh
Terkait pusat
pemerintah
dengan
untuk
yang
tugas
mengeluarkan
harus
kebijakan
dan kesehatan, beberapa responden di
nasionai bidang pendidikan
daerah menyatakan harapan beberapa aspek yang penting dilakukan oleh pemerintah pusat, diantaranya adalah: 1.
sinkronisasi antara kebijakan nasional dengan
Perlunya dilakukan
kebijakan daerah, mengingat bahwa (i) pemerintah mengerti
situasi (ii)
budayanya,
agar
misunderstanding, tidak terputus, antara
kondisi
dan
tidak
daerah terjadi
pt;-sat harus kondisi
sosial
miscomunication
dan
terutama
(iii) agar di antara kebijakan pusat dan daerah
(iv) agar terjadi kesinambungan
kebijakan
nasional,
kebijakan
dan konsistensi dan
kebijakan
prioritas
kebijakan
daerah
sekolah/puskesmas. 2.
Pemerintah
pusat
perlu
menentukan
nasional bidang pendidikan
arah
dan kesehatan, agar memudahkan
dalam pelaksanaannya. 3.
Menjaring
masyarakat
aspirasi
Iembaga/instansi/kelompok
di
masyarakat lainnya,
daerah agar
baik kebijakan
yang ditetapkan nantinya akan dapat diterapkan di daerah. 4.
Pemerintah pusat perlu juga melakukan mendengarkan
saran
dari
adaptasi kebijakan dan
daerah, agar lebih
dapat menjamin
t6l 4,*.;*€2,+iF.e;&':Gc*-:+:+3rr9-a:_i-
keselarasan
visi,
misi
kebijakan
pusat
dan
daerah
dalam
mensukseskan kebijakan nasional secara berkeadilan. Kemudian, tim juga menggali lebih rinci terhadap beberapa aspek yang dianggap penting. Salah satu aspek yang diteliti adalah dalam hal tingkat pemahaman pegawai terhadap tugasnya. Dalam hal ini, terdapat 75% responden yang menyatakan bahwa sebagaian besar pegawai di kedua
instansi
yang
dikunjungi
seharusnya
melaksanakan
menyatakan
keragu-raguannya,
tugas dan
menyatakan secara
paham
bagaimana
etis,
sedangkan
l2yo
r2vo lainnya
menyatakan
tidak
benar. Aspek berikutnya adalah mengenai adanya kebijakan dan program pengembangan progesionalitas pegawai yang jelas dan bermanfaat yang diterapkan di setiap instansi tersebut. Dalam aspek ini, terdapat 6,250/o menyatakan sangat benar, 43,7so/o yang menyatakan benar profesionalitas pegawai, 4z,7so lainya menyatakan keraguan bahwa instansinya profesionalitas
mempunyai pegawai
kebijakan
dgn
program
jelas
dan
ber-manfaat,
yang
pengerrrbangan dan
6,2so/c
menyatakan tidak benar. Aspek 1ainn1'a adalah adanya ketentuan tertulis merrgenai standar perilaku profesional yang harus ditaati oleh semua pegawai. Hasil analisis menyatakan
bahwa terdapat
r2,so
responden yang sangat
benar, 62%o menyatakan benar, l2,syo menyatakan keraguannya, dan 12,5o/o lainnya menyatakan tidak benar bahwa instansi mereka telah memiliki standar perilaku dimaksud. Di samping itu, aspek lainnya yang digali adalah mengenai adanya sanksi bagi pegawai yang melanggar etika. Terdapat s6,2so responden yang menyatakan benar, 37,50o./0menyatakan keraguannya, dan 6,250h lainnya menyatakan tidak benar bahwa apabila aparat birokrasi di instansinya yang melanggar etika akan dikenakan sanksi. Terkait dengan aspek sanksi, tim juga menggali informasi lainnya yaitu pada aspek penghargaan bagi pegawai yang berprestasi. Dalam hal
t62
ini, terdapat 6,25oh r""porrd"n yang menyatakan sangat benar, 43,75Vo menyatakan benar, 31,25o/o menyatakan keraguannya, dan l3,75o/o lainnya menyatakan tidak benar bahwa di instansi mereka menerapkan kebijakan untuk memberikan penghargaan bagi setiap pegawai yang berprestasi.
BAB V PENUTUP
5.1. KESIMPULAN Penyelenggaraan pemerintahan
negara yang baik (good public
gouerrLance)menjadi agenda utama di Indonesia dewasa ini. Menarik bahwa penentuan agenda ini didahului terjadi pada tahun
oleh krisis finansial yang
1997 yang meluas menjadi krisis mutidimensi.
Krisis tersebut telah mendorong arLrs balik yang luas yang menuntut perbaikan ekonomi negara, penciptaan good corporate gouerrlance di sektor swasta, dan perbaikan pemerintahan negara. seperti dialami bersama, bangsa Indonesia memulai semua itu dengan mendesak suksesi kepemimpinan nasional dari presiden Soeharto ke Presiden Habibie (1998). Tentu saja, suksesi tidak cukup sebagai jawaban akhirnya
atas
melebar:
tuntutan
masyarakat.
berkembangnya
penyelenggaraan pemilihan
umum
Reformasi
politik
multi
partai,
sistem
oleh lembaga yang independen,
dan pembentukan lembaga perwakilan yang lebih representatif dan lebih berdaya dalam mengawasi pemerintah (eksekuti0, pengurangan dan bahkan penghilangan intervensi militer dalam kehidupan politik dan
pemerintahan
di
luar
bidang
mereka,
peningkatan
profesionalisme dan independensi iembaga peradilan, dan lain-lain. Dalam kata lain, dapat dikatakan sektor)
yang
menerima
teriibat
dalam
sorotan dan harus
keseluruhan diperbaiki.
hanya negara (legislatif, yudikatif, pihak dituntut
swasta dan masyarakat meningkatkan
bahwa banyak pihak (atau
Pihak-pihak
gouerrLance itu
bukan
dan eksekutif) melainkan juga
sipil
perannya
dinamika
(ciuil societg). Yang terakhir
dalam rangka
mengembangkan
demokratisasi dan akuntabilitas pemerintahan negara. Namun
reformasi
birokrasi
yang
kini
terpusat
pada
pihak
eksekutif dan administrasi negara, tidak dapat dihindari. Berbagai
t62
Indonesra faktor telah menyebabkannya, antara lain konstitusi 'termasuk a he aug -exe antiue constitution, y ang memberikan kekuasaan orde Baru juga besar kepada presiden, peran pemerintah selama era ini telah begitu dominan dalam berbagai aspek kehidupan. Dominasi yang tidak netraldidukung secara sistematis melalui peran birokrasi partai besar, politik karena menganut monoloyalitas kepada satu militer' sistem kepartaian dominan (dominant party sgstem), dan Dengan pemerintahan negara yang elitis, sedangkan masyarakat masa terserbut' sipil masih lemah atau bahkan dibungkam selama politik, sosial pemerintah memainkan peran yang strategis di bidang anggaran dan ekonomi. Eksekutifpun semakin independen, karena Maka dapat negara banyak didukung oleh hutang luar negeri. juga merambah dimengerti bahwa ind.ependensi pemerintah tersebut pemburu rente (rent' ke dunia usaha dan menghasilkan pengusaha seekers). korupsi, Tuntutan reformasi yang dirumuskan dalam slogan anti birokrasi kolusi dan nepotisme menggambarkan buruknya sistem dan dalam pemerintahan negara yang didominasi oleh pemerintah dari intervensi sektor swasta yang seharusnya mandiri dan bebas reform) yang pemerintah. Untuk itu, reformasi birokrasi (bureacratic merupakan terfokus pada pihak eksekutif dan administrasi negara gouefTLance' salah satu langkah strategis bagi tercapainya good public bagian dari Penataan Kelembagaan Birokrasi Pemerintah adalah dilakukan reformasi birokrasi yang lebih komprehensif. Upaya ini birokrasi' mengingat masih adanya berbagai permasaiahan di tubuh terkait' Di samping itu, berbagai masalah birokrasi adalah saling hingga mulai dari aspek kelembagaan, ketatalaksanaan' pengawasan tingkat gaji aspek pengelolaan sumber daya manusianya termasuk membiayai pegawai negeri yang masih rendah dan belum layak untuk penyebab utama kebutuhan hidup yang merupakan salah satu pembangUnan terjadinya korupsi dan terhambatnya keberhasilan birokrasi bangsa. Hal ini ditandai dengan masih rendahnya kinerja 163
pemerintah terutama yang tercermin dari masih rendahnya kualitas pelayanan publik. Dalam rangka itu, pemerintah masih terus berupaya memperbaiki kinedanya melalui berbagai upaya dan langkah-langkah kebijakan. Dua kebijakan pemerintah dalam upaya tertatanya
kelembagaan
birokrasi
pemerintah,
antara
lain bidang pendidikan dan kesehatan. Hal ini karena kedua bidang tersebut merupakan kebutuhan dasar masyarakat Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945. seperti
diketahui
bersama
bahwa
pendidikan
memainkan
peranan sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional, untuk mencapai bangsa yang maju, mandiri, dan beradab. oteh karena itu,
pemerintah
serius dan konsisten
harus
tetap memberikan
serta berkelanjutan
perhatian
yang
terhadap pembangunan
bidang pendidikan ini karena pendidikan merupakan hal terpenting yang dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya mencapai kemajuan bangsa di berbagai bidang kehidupan. Kemudian, pembangunan bidang kesehatan merLlpakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia. sumber daya manusia merupakan subyek dan sekaligus obyek pembangunan, manusia
sejak
kandungan
kesehatan merupakan
mencakup
hingga
akhir
investasi untuk
seluruh
siklus
hayatnya.
mendukung
untuk
hidup itu,
pembangunan
ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dengan
demikian,
sudah
sewajarnya
pemerintah
terus memberikan perhatian kepada bidang kesehatan ini melalui berbagai upaya, seperti antara lain dengan meningkatkan kualitas tenaga medis, non medis dan tenaga fungsional lainnya, dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang serta lebih memperhatikan kebutuhan kesehatan bagi ralryat miskin dan di daerah terpencilSelain
itu,
untuk
kesehatan, perlunya
meningkatkan
diperhatikan
kualitas
pula tingkat
pendidikan
dan kesejahteraan pNS
r64
karena
dengan
pelayanan publik ditingkatkan.
kesejahteraala bagi
peningkatan kedua
bidang tersebut
PNS' kualitas
diharapkan
dapat lebih
perlu pula diberlakukan kebijakan standar pelayanan publik yang selama
Namun demikian,
kontrak kinerja, dan kejelasan birokrasi ini tidak dikenal dalam manajemen
Indonesia' Namun'
standarpelayananpublikdimaksudbukanlahstandarkemauan standar pelayanan yang birokrasi untuk melayani publik, melainkan dipahami dan disepakati oleh publik' birokrasi bekerja dan Kontrak kinerja, d.ibuat untuk memastikan memberikanpelayananpubliksesuaid'enganstandarkualitasyang juga standar kompetensi d.isepakati. Untuk hal tersebut, dibutuhkan tertentusebagaisyaratuntukdapatmemenuhistandarkualitas d i m a ksu d .N a mu n ,sa a ti n i kom petensipar abir okr atkhususnyadi daerahmasihperluditingkatkan.Tepai,hallainyangmenjadi m a s a l a h a d 'a l a h b a h w a ko mpetensiter sebutpuntelahter asukoleh k e b i ja ka n -ke b i j a ka n d i .l a panganyangmembingungkandansaling tumpangtindihsatud.enganyanglainnya,sehinggamerekakesulitan dalammenterjemahkanisikebijakantersebutkedalamkonteks sistem Untuk itu' perlunya dikembangkan pelayanan publik' p e n y e l e n g g a ra a n p e n d i d ikandanpelatihan( diklat) yangtepatbagi dan yang paling utafiIa dimaksud, peningkatan kompetensi bagaimanamerekadiberikanpengetahuanuntukdapat secara baik dan tepat yang menerjemahkan kebijakan-kebijakan terarahpadapeningkatankualitaspelayananpubliktersebut. Disisilain,setiapinstansipemerintahseharusnya menginventarisirsumberdayamanusiaaparaturnyadengan p e n g e ta h l l a n ,ke te ra mp ilan' dankeahlianber ikutjumlahper sonel yangdibutuhkanagafdapatmenjalankanmisinya.Berdasarkan pemetaankebutuhanitupulapelaksanaandiklatdijalankan, manajemen kepegawaian kemudian masih banyak aspek lain dari yang perlu diperbaiki secara lebih komprehensif'
165
tersebut perlunya
dalam diklat
Di sampin_g itu,
memasukan
yang dapat merubah perilaku, mental dan etika -yang
kurikulum
pada
mengarah
manusia
tercapainya
yang
ilmu
memiliki
pengetahuan, iman dan ketaqwaan kepada T\rhan Yang Maha Esa, serta bagaimana menamkan rasa kepedulian yang tinggi terhadap upaya perbaikan karakter
yang pada akhirnya
individual
mengarah
bangsa {national character building) Indonesia yang cinta damai, aman dan sejahtera, serta memiliki daya karakter
pada pembangunan
saing tinggi di era globalisasi, demokratisasi dan desentralisasi. Kemudian, merevitalisasi
langkah
yang perlu
selanjutnya
Sistem Administrasi
dilakukan
adalah
Negara di Indonesia.
Hal ini
khususnya karena belum optimalnya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam birokrasi, juga disebabkan oleh ketiadaan grand design reformasi birokrasi. Hal ini pula yang menyebabkan birokrasi belum dipandang sebagai faktor terpenting penggerak pembangunan. Dalam konteks ini ada yang selalu terlupakan bangsa Indonesia tentang pentingnya
oleh eiit pemimpin
administrasi
negara dalam
menata birokasi pemerintah sebagai salah satu strategi untuk menata keseluruhan
bangsa dan
dan pembangunan
sistem pemerintahan
negara ini. Namun demikian,
hasil kunjungan
ke berbagai daerah, dapat
dikatakan bahwa penataan kelembagaan birokrasi pemerintah bukan melulu
kelembagaan
struktur
merampingkan
yang
ada
telah
melainkan adalah bagaimana merumuskan tugas pokok dan fungsifungsi yang ada di dalam struktur mengarah
pada
peningkatan
kelembagaan tersebut yang lebih kualitas
pelayanan
dan
publik
terciptanya tata kepemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa. Selanjutnya, pemerintah
pemerintah
harus
segera menerbitkan
sebagai pengganti PP Nomor 8 Tahun
peraturan
2OO3 tentang
Organisasi Perangkat Daerah sejalan dengan perubahan terhadap UU Nomor 22 Tah:un t999 menjadi UU Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Pemerintah
Daerah.
Hal
lain
yang juga
disoroti
adalah
bahwa
r66
melulu
tidak
desain
merubah
pemerintah
hendaknya
pemerintah
pusat sejalan dengan pergantian kabinet.
organisasi
Hal ini akan
berimbas kepada desain organiasi pemerintah daerah. Seperti diketahui
perubahan
bahwa
pada desain
organisasi
pemerintah sering terjadi dalam organisasi pemerintahan, yaitu pada setiap kali pergantian kabinet atau pada masa jabatan sesuatu bahwa kita selama ini belum memiliki
kabinet. Hal ini membuktikan
standar organisasi pemerintahan; baik pada aparatur pemerintahan pusat mau pun daerah. Jika hal ini terus terjadi, akan menambah suasana ketidakpastian, karena perubahan desain organisasi tersebut membutuhkan penanganan dan penyesuaian yang cukup menyita waktu dan tenaga untuk menyelesaikan fungsi-fungsi pemerintahan yang pokok.
KELEMBAGAAN PENATAAN STRATEGI ALTERNATIF DAERAH DAN PUSAT PEMERINTAH BIROKRASI IPENDIDII{AN DAN KESEHATAN) mencapai kelembagaan yang konsisten, produktif, Untuk akuntabei dan berkelanjutan, ada tiga hat pokok yang harus
5.2.
diperhatikan agar masalah yang sedang dihadapi itu dapat diatasi dengan baik dan terarah, yaitu (1) "menentukan strategi" untuk mengatasi
kondisi
manajemen"
yang
sedang
sebagai dasar
pendekatan
berdasarkan
strategi
(2)
untuk
"memilih
model
mengembangkan
mengatasi permasa-lahan yang kita
berbagai upaya lanjutan untuk hadapi
terjadi;
yang
dan
ditentukan,
(3) berupaya
menerapkan dan melaksanakannya secara mantap' Kalau strategi kita artikan dalam
menghadapi
dalam jangka waktu
berbagai tertentu,
sebagai a set of integrated policies permasalahan
secara komprehensif
misalnya tiga sampai lima tahun,
diperlukan suatu strategi untuk mengatasi masalah pendidikan dan kesehatan, dan sumber-sumber penyebabnya secara terencana dan terkendali, dengan mengembangkan suatu sistem manajemen stratejik yang mantap. t67
t-
-::-:. ;-;:;.\,
seiring dengan itu, fungsi-fungsi lain yang secara konvensionar merupakan peran pemerintah harus tetap terkelola secara baik dan efektif serta mengedepankan kepentingan masyarakat ruas, dan mengindahkan nilai-nilai yang terkandung dalam pembukan uuD pancasila r94s dan secara konsisten. untuk itu, berbagai langkah penting dan mendesak yang harus segera dilakukan adalah penataan kelembagaan birokrasi pemerintah untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Hal-hal
yang
dianggap
penting
dalam rangka penataan kelembagaan birokrasi pemerintah baik pusat maupun daerah adalah bagaimana merumuskan desain organiasi a"rrg^r, sebaik_baiknya termasuk di dalamnya merumuskan manajemen pemerintahan yang dapat menunjang peran dan tugas pokok dan fungsi suatu organisasi tersebut. Hal ini sebagaimana Mustopadidjaja (satSzagama, 2002) katakan bahwa "kita perru mempertegas lebih dulu apa yang dimaksud dengan fungsi manajemen pemerintahan itu; sebab kedua rumusan fungsi tersebut melekat pada organisasi dan manajemen pemerintahar{,. Namun,
Mustopadidjaja
(2oo2)
menambahkan bahwa yang menjadi masarah adalah daram mengimplementasikan fungsi_fungsi dalam tupoksi organisasi pemerintahan diperluka n proper krrcw riow mengenai imprementasi fungsi-fungsi manajemen pemerintahan. Kenapa menjadi masalah, karena apa yang dimaksud dengan fungsi_ fungsi manajemen pemerintahan secara umum (=berlaku bagi seluruh instansi pemerintah) belum (cukup) jelas, dan yang secara khusus (=berlaku bagi suatu instansi pemerintah) iuga berum (cukup) ielas standar operasionalisasinya. Kalau semua itu belum (cukup) ielas, maka yang jelas adarah ketidak jelasan dalam mengimprementasikan berbagai program pemerintahan menurutjabaran fungsion ar atpoksi dan menuntt rumusan fungsi-fungsi manajemen buku teks. Untuk hal-hal tersebut, terdapat berbagai strategi pencapaian_ nya' Pertama, seharusnya diperjelas otoritas pemerintahan baru di
168
h a d a p a n b i ro kra si l a ma .T e tapihalinibelum m emungkinkan,baik tidak adanya dukungan legislatif' karena ketidakjelasan pengaturan, Masalah-masalah yang muncul maupun resistensi birokrasi lama. dalampenunjukanpejabat-pejabatpolitik@otiticalappointess), watak Indonesia sebagai negara misalnya, mencerminkan bahwa birokrasimasihmenonjol.Dalamsistempolitikyangdemokratikdan menghasilkanpemerintahanyanglegitimate,seharusnyawajarjika pemerintahberhakmenentukanjabatan-jabatantertentudalam pemerintahan yang demokratik birokrasi negara. Jika tidak, maka akan dibajak oleh sistem birokrasi lama' K e d u a ,se ca ra u mu mrefor m asiitum encakupper anatautugas antara lain dapat melayani sistem ad.ministrasi negara yang m a s y a ra ka tse ca ra a sp i ra tifdar ipadamelayanikepentingansendir i dan nepotisme' Peran lain adalah melalui kolusr dengan durria usaha memberifuangpadamasyarakatdansektorswastauntuk dan di d'aerah (d'ecentralization)' berkembang dari bawah (bottom-up) Aspeklainnyaadalahpenataankelembagaan,termasukmelakukan ini memerlukan peninjauan rasionalisasi lembaga dan personil. Hal ulangterhadapkeberadaandanfungsiberbagaimacamlembaga khususnyalembagayangmembidangrpendidikandankesehatan s e s ua i d e n g a n p e rke mb a ngansosial,ekonom idanpolitikdewasaini. adalah proses dan tataTermasuk yang harus mengalami reformasi berbelit-belit' transparan' cara administrasi negara yang tidak memuaskan dan tidak koruP' Ketiga,kulturdanetikabirokrasi.Kulturketerbukaan, pelayananyangcepat,danetikapejabatharusditingkatkan.Etika j a b ata n me n ya n g ku th a l _halseper tilar anganper angkapanjabatan' dan lain-lain sebagaimana berkolusi, penerimaan uang pelicin Nomor 42 Tahrun 2004 tentang termuat dalam Peraturan Pemerintah Pegawai Negeri Sipil' Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik 1
iii t
169
Keempat' masalah
sumber
daya manusia
yang memerlukan berdasarkan kualitas dan profesionarisme, peningkatan kompetensi meralui penyerenggaraan berbagai pendidikan dan pelatihan yang mengarah tidak saja pada upaya peningkatan kemampuan teknis manajerial dan fungsional, tetapi juga pada upaya perubahan perilaku dan karakter, promosi reguler berdasarkan merit system, dan meningkatnya kesejahteraan (bandingkan antara gaji guru dan tenaga kesehatan, dengan pejabat eselon, juga pegawai negeri sipil-militer dengan pegawai BUMN). rekruitmen
Kelima, pengawasan administrasi negara. Hal ini dapat dilakukan secara preventif maupun represif. pengawasan preventif merekat pada sistem administrasi negara yang bersangkutan, seperti kejerasan ybb desciption, pengawasan oleh atasan, dan secara umum berupa penyelenggaraan pemerintah berdasarkan prinsip-prinsip yang terkanduhg dalam good. public gouerrLancq UUD 1g4s dan pancasila dengan baik, benar dan konsekwen, sehingga menghasilkan berbagai kebijakan untuk terciptanya tata kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Memang berbagai strategi telah diusulkan dan dikembangkan, tetapi tujuannya jangan sekedar melahirkan wacana, konsep_konsep dan program yang reformatif untuk menuju clean and. good publie gouef'rlance dimaksud, merainkan juga mendesain berbagai upaya/aksi untuk mendorong perwujudannya. Strategi lainnya adalah revitalisasi sistem administrasi negara. Di mana di kebanyakan negara berkembang yang sudah mengarami transformasi menjadi negara maju, reformasi administrasi negara merupakan rangkah awar dan prioritas dalam pembangunan. Administrasi negara menjadi sektor pembangunan sekarigus menjadi instrumen penting pembangunan. Reformasi administrasi negai.a hendaknya dilakukan meralui dua strategi. pertama, merevitarisasi kedudukan, peran, dan fungsi kelembagaan yang menjadi motor penggerak reformasi administrasi. Kedua, menata kembali sistem
170
administrasi negara, baik dalam hal struktur, proses, sumber daya manusia (PNS), maupun hubungan antara negara dan masyarakat. Strategi pertama dapat dilakukan fungsi Kementerian
melalui penguatan peran dan Negara dan
Negara Pendayagunaan Aparatur
Lembaga Ad.ministrasi Negara sebagai motor reformasi administrasi' Karena itu, kepada kedua lembaga ini harus diberikan kewenangan yang yang bersifat kebijakan (policg agency) dan juga kewenangan bersifat eksekusi (executing agency)' strategi ked.ua yang menyangkut penataan sistem administrasi negara harus dilakukan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang terintegrasi d.ari hulu sampai hitir dalam bidang-bidang pembangunan administrasi. strategi ini dapat dimulai dari proses perekrutan pegawai, sistem promosi pegawai berdasarkan kinerja, perubahan paradigma dan spirit administrasi publik, sistem dan' besarnya
penggajian,
perubahan
struktur
dan
proses
kerja'
pengawasan disipiin PNS, serta penerapan reward dan punishment secara sungguh-sungguh. Kemudian, tatanan masyarakat yang lebih demokratis saat ini yang harus dijadikan pula sebagai pertimbangan tipikal birokrasi akan digunakan. tentunya
Dalam kultur
masyarakat yang baru seperti ini,
kita tidak bisa memaksakan
birokrasi
Weberian secara
tekstual. Tetapi dengan melihat konteks masyarakat kita, tentunya birokrasi yang berbasiskan kultural inilah yang dapat memenuhi keinginan masyarakat kita sebagai objek yang akan diberi pelayanan' Selain strategi tersebut di atas, strategi penataan kelembagaan lainnya adalah dengan menggunakan konsep reengineering, di mana setelah proses-proses yang diperlukan dalam melaksanakan misi suatu organisasi telah teridentifikasi dan dianggap sudah efisien. Tetapi Jidak menggunakan strategi/ struktur
organisasi dibuat
pendekatan hierarki-fungsional, di mana biasanya struktur organisasi segera dibuat setelah fungsi-fungsi pokok diketahui dan proses dirancang justru setelah struktur organisasi terbentuk. t71
Ked.ua strategi terserbut, menghasilkan keluaran rancangan yang berbeda, yang pertama menghasilkan struktur organisasi yang Jlat (datar), sedangkan yang kedua menghasikan struktur organisasi yang gemuk. Demikian pula kinerjanya, yang pertama menghasilkan pelayanan yang efisien, yang kedua pelayanan berbelit. Hal ini terjadi yang diperkenalkan Max karena' pendekatan hierarki-fungsional Weber pada abad ke-19, biasanya menekenkan pada wewenang dari struktur organisasi dan biasanya diperkuat dengan menggunakan pende$atan le galistik. Kemudian, sebaiknya bukan
walaupun
perubahan
mengarah
hasil penelitian
struktur
pada upaya
lebih
harus
menemukan birokrasi
kelembagaan
bahwa
pemerintah
struktur
organisasi
di atas, melainkan
sebaliknya
merampingkan
sebagaimana pendekatan weberian pemerintah
ini
mengutamakan
prinsip
efisiensi
dan
efektifitas yang mengarah pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat bangsa dan negara Indonesia tercinta ini. Terakhir, produktif,
untuk
mencapai
kelembagaan
akuntabel dan berkelanjutan
di atas tentunya
butuh
dukungan
yang
konsisten,
sebagaimana yarlg diuraikan mentalitas
pimpinan
beserta
jajarannya yang baik pula. Tanpa dukungan dan komitmen tersebut, tentunya kinerja pelayanan birokrasi juga tidak secara otomatis menjadi lebih baik.
t*
DAFTAR PUSTAI{A
Adams, J. S., Tashchiao, A. & Shore, T. H. (1963). Codes of Ethics as Signals for Ethical Behavior. Journal of Business Ethics, 29, I99 2ll. Agarwal, J. & Malloy, D. C. (1999). Ethical Work Climate Dimensions in a Not-For-Profit Organization: An Empirical Study. Journal of Busrness Ethics, 20, 1- 74. Al-Gore, (1995). Common Sense Gouernment: Work Better and Costs .Less.New York, NY: Random House. Bandura, A. (1991). Social Cognitive Theory of Moral Thought and Action In Kurtines, W., M. & Gewirtz, J., L. (Edl Handbook of Moral Behauior and Deuelopment.Vol. 1: Theory. Hilsdale, N.J.: Lawrence erlbaum Associates, Publishers. Pp. 45 - 103. BAPPENAS, Kajian Manajemen Publik Baru (Neu Public Management) Dalam Pengelenggaraen Pelaganan Publik: Studi Kasus pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan, Hasil Kajian Direktorat Aparatur Negara, Bappenas, Tahun 2005. Bearden, F. C. (2001). Dealing with Competitors. Treating them with dignify shows we are professionals. Aduisor Todag, 96, page 80. Blau, P. M. & Meyer, M. W. (I97Il. Bureaucracg in Modern Societg. Second Edition. New York, NY: Random House. Boling, T., E.& Dempsey, J. (1981). Ethical Dillemas in Government: Designing an Organizational Response. Public Personnel ManagementJournal, 70, 11 - 19. Brady, F., N. (1985). A Janus-Headed Model of Ethical Theory: Looking Two Ways at Business/Society Issues. Academg of Managemeit Re u i e u , 7 0 , 3 ,5 6 8 - 5 76. Brunetto. Y. (2001). Mediating Change for Public-sector of professionals. The International Journal of Public Sector Management, 74, 465 4BI. Carver, C. S. & Scheier, M. F. (1998). On the Self-Regulation of Behauior. Cambridge, UK: Cambridge University Press. Cooper, S., Lawrence, E., Kierstead, J., Linch, B., & Luce, S. (1998). Competencies - A Critical Working Paper on Public Sector Applications. Research Draft. Canada: Public Administration Reviern'/Public Personnel Management. Creth, S. (2OOO). Optimizing Organization Design for the Future. Educause Quarterlg, 1,32 - 38. Cullen, J. 8., Parboteeah, K. P. & Victor, B. (2003). The Effects of Ethical Climates on Organizational Commitment: A Two-Study Analysis. Journal of Business Ethics; 46, I27 - l4l. t73
Cummings, T. G. & Worley, C. G. {19971. Organization Deuelopmentand Change. Sixth Edition. Cincinnati, Ohio: South-Western College Publishing. DeCenzo, D. A. & Silhanek, B. (2OO2)Human Relations: Personal and Professional Deuelopment. Second Edition. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc. Elm, D. R., Kennedy, E. J. & Lawton, L. (2OO1).Determinants of Moral Reasoning: Sex Role Orientation, Gender; and Academic Factors. Business and Societg,40, 3,24I - 265. Forsyth, D. R. (19921.Judging the Morality of Business Practices:The Influence of Personal Moral Philosophies. Journal of Business Ethics, 11, 46I - 47O. Golembiewski, R. T. (2000). Organization Development in Higher Education, I: Some Hpeful Signs About Supply. Organizational DeuelopmentJournal, 78,6 - 9. Gouldner, A, W. (1957). Cosmopolitans and Locals: Toward an Analysis of Latent Social Roles-I. Administratiue Science Quarterlg, 2, 28I306. Gouldner, A, W. (1958). Cosmopolitans and Locals: Toward an Analysis of Latent Social Roles-II. Administratiue Science Quarterly, 2, 4444 80 . Grinyer, P. H. & Ardekani, M. Y. (1980). Dimension of Organizational Structure: A Critical Replication. Academg of Management Journal, 23,405 - 421. Hatch, M., J. (1997). Organization Theory: Modern, Sgmbolic, and Postmodern Perspectiues. New York, NY: Oxford Univeristy Press, Inc. Kearney, R. C. & Sinha, S. (1988). Professionalism and Bureaucratic Responsiveness: Conflic or Compatibility? Public Administration Re u i e u t,4 8 ,5 7 1 - 5 7 9 . Keidel, R. W. (1990). Triangular Design: A New Organizational Geometry. The Exeantiue,4,21 - 37. Keraf, S. A. (1998). Etika Bisnis : Tujuan dan Releuansinga. Yoryakarta : Penebit Kanisius. Key, S. (1999). Organizational Ethical Culture: Real or Imagined? Journal of BusinessEfhics, 20,217 - 225. KOMPAS, Pendidikan Belum Dianggap Gautat Darura| Kunci Pengelesaian Masalah Bangsa Aang Fundamental, Edisi Sabtu, 2 November2005. Kemitraan (Partnership| Pengawasan PelaAanan Publik, Kerjasama Indonesian Institute for Civil Society (INCIS) dengan Partnership, Jakarta, Oktober 2005.
tL 1l aA
Pelaganan Publik, Kerjasama Partnership, Indonesian Institute for Civil Society (INCIS) dengan Jakarta, Oktober 2005. Republik Indonesia LAN, Sistem Administrasi Negara Kesatuan Pengelenggaraan Negara' (SANKRI) Buku I hinsip-prinsip Lembaga Administrasi Negara, 2OO3'
,
LAN,
Deftsit
Indonesia Sfstem Administrasi Negara Kesatuan Republik Perkembangan Sejayl Jilid 1 -1965, (SANKRI) Bulcrt II Dalam Peispektif Lembaga Administrasi Prakemederkaan hinjga Dai Negara, 2003. Indonesta Sistem Administrasi Negara Kesatuan- Republik (SAIVKR|BukuIIDalamPerspektiflefTmbangansejay\lilid2 Dai 1966hingga 2004, LembagaAdministrasi Negara,2oo3.
LAN,
Pemda Kabupaten/ LAN, Penataan Keuenangan d.an Kelembagaan (Hasil KaJian^Pusat Kota dan fropinsi di Witagah Kalimantan, III/ PKP2A IID' Kajian dan pendidikan din Petatihan Aparatttr Samarinda, 2005. Efektiuitas Pengelenggaraan -Pemda Otonom LAN, Peningkatan Kajian dan KabuPaten/Kota di Katimantan, l&asil-Kajian Pusat Samarinda' Pendidikan dan Pelatihan Aparafir III/ PKP2A III), 2005.
of T?rcIndiuidual Lipslry, M. (1930). streetLeuelBureaucraca: Dillemas Foundation' in Public seruices.NewYork, NY: Russel Sage Manajemen Mahmudi, Manajemen Kinerja sektor Pubtik, Akademi perusaharn |KPN, Unir Penerbitdan Percetakan,Jakarta 2OO2' ethical climate Malloy, D. C. & Agarwal,J. (1999).Factors influencing investigation' in a Not-For-Profit organization: An empirical Marketing;B' IntemationalJoumat of Nonprofitand voluntary sector 224 - 250. A Synthesiso/ Mintzberg. H. (Ig7g). The structuring of orgqnizations: Cliffs. NJ: Prentice-Hall,Inc. the Research.Englewood. Abstract. or Mintzberg. H. (1931). Organization Design: Fashion HaiardBusiness Reuiew' 59, 103' change' Mintzberg, H. & westley, F. (lgg2). cycles_ of organizational Staiegic Management Journal, 73, 39-59 Kapasitas PNS Mohamad, Ismail , Aktualisasi Pelaganan Pri*! Dalam
i"iogoi
ai"#'",r.."
-t^L
Abdi Masgarak"t' *:k19 per1" panel
Negara dai -1"r"*birr,_r"i Abdi
optimatisa3i
lry r^*1
Pelaksanaanrui^s Pokok sebagai4bdi- ftgSlldan-llgl KORPRI POLRI Masyarakat, yan; diselenggal$an Pusat, Jakarta, 23 Oktober 2003'
oleh Unit
Mouwen, K. (2000). Stratery Structure and Culture of the Hybrid University: Toward the University of the 2lth Century. Tertiary Education and Management; 6, 47 - 56. Mustopadidjaja AR, Form at Birotkrasf lVkn Bagi Percepatan Pemulihan Dan Pembangunan Nasionaf Pokok-Pokok Pikiran Disampaikan Pada Diskusi dan Launcing Indonesian BureaueracA & Seruice Watch (IBSW), Jakarta; 77 April, 2002. Fungsi Manajemen Pemerintahan Dalam , Menghadapi Kondisi Knsis Multi Dimensi, Disampaikan pada Seminar "Fungsi Manajemen Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Upaya Keluar Dari Kondisi Krisis Multi Dimensi" Diselenggarakan Oleh Program Paska Sarjana, Universitas Satyagama; Jakarta, 11 Mei, 2OO2 Reformasi Birokrasi Sebagai Sgarat Pemberantasan KKN, Disampaikan Pada Acara Seminar Dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional yang VIil Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia, Denpasar, 15 Juli 2OO3. Proses Kebijakan: Formulasi, , Manajemen Implementasi, dan Eualuasi Kinerja, Cetakan kedua, Yayasan Duta Pertiwi, Jakarta, April 2OO4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2oo4 tentang Pembinaan Jiuta Korps dan Kode Etik Pegawai Negei Sipil. Presiden Republik Indonesia. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2O0I tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor ISS7/MENKES/PERIXI / 2OO5tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1999 tentang Komisi Pemeriksaan Kekayaan Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 8 -Tahun 20A3 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2OO4 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia. Perry, J., L. & Porter, L., W. (1982) Factors Affecting the Context for Motivation in Public Organization. Academg of Management Reuiew, 7, 89 - 98.
176
Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer, Birokrasi Dalam Masgarakat Mod.em, Edisi Kedua, diterjemahkan oleh Gary R Jusuf' Universitas Indonesia Press, 1987' A. (1999)' Randall, M. L., cropanzano, R., Bormann, c. A. & Birjulin, of predictors Organizational politics and organizational support as work attitudes, jou performa-nce, and organizational citizenship behavior. Joumal of Organizational Behauior, 20, 159 174. 2OO2Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2006 Republik Indonesia, undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi dan NePotisme. 20 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2OOl tentang peiubatran Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun Iggg tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi' Republik Indonesia, Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok KePegawaian. 2001 Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun Sakit tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Daerah. Republik Indonesia, undang-undang Nomor 20 Tahun 2oo3 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Republik Indonesia, undang-undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang Pemerintahan Daerah Republik Indonesia, undang-und.ang Nomor 33 Tahun 2oo4 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah' Republik Indonesia, Laporan Perkembangan Pencapaian: Tujuan Pembangunan Mitenium (Mittenium Deuelopment Goals), Jakarta; Februari 2OO4. 5 Republik Indonesia, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor Tahun 2oo4 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Health Ridder, D., T., D. & Wit, J., 8., F. (2006). Self-regulation_in T', Behavior: Concept, Theories, and Central Issues In Ridder, D', D. & Wit, J., 8., F. (Ed). seutregulation in Health Behauior. chapter 1. John WilleY & Son, Ltd. Ryan, J. J. (2001). Moral Reasoning as a Determinant of organizational " Behaviors: A St tOy in the Public Accounting Cititrnship Profession. Journat of BusinessEthics, 33,233 244' Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Jakarta: Pustaka Sinar HaraPan, 2OOO' in the sims, R. L. & Keon, T. L. (Igg7) Ethical work climate as a Factor Development of Person-organization Fit. Journal o/ Business Ethics,16, 1095 - 1 105' tt I
Anwar, Kebijakan Peningkatan Kompetensi Aparafiir Dalam suprijadi, ' pada Peserta Diklatpim Tingkat II Felaganan Pthlih,"di".*puikan Angiatan XIII Kls.A dan b, Tanggal 19 Juli 2OO4di Jakarta' 2ooL tentang surat Keputusan walikota Palembang Nomor 2 Tahun pelaksanaan perda Kota palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang pembentukan, Kedudukan, Tugal Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Adaptive Universities: Emerging (2001). Building B. Sporn, -r and US arganizational i'or* Based- on Experiencies of European 134' universities. Tertiary Education and.Management, 7, I21 Negara TAP MPR.RI Nomor XI/MPR lIggS tentang Penyelenggaraan Yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme; tentang Etika Kehidupan TAP MPR RI Nomor vI/MPR/2001 Berbangsa, TAP MPR RI Nomor VIII/MPR l2OOl tentang Rekomendasi .Arah Dan Kebijakan Pemberantasan Dan Pencegahan Korupsi, Kolusi Nepotisme. tentang TAP MPR Nomor VI/MPR/ 2AO2 tentang Rekomendasi Rekomendasi atas Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis DPA, Permusyawaratan Ralryat Republik Indonesia oleh Presiden, DPR, BpK, MA pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2OO2' llmu The Liang Gie. (1998) . Pengertian, Kedudukan dan Penncian Ilmu Ad.ministrasi. Edisi Ketiga. Yograkarta : Pusat Belajar Berguna. llmu Thoha, Miftah, Perspektif Peritaku Birokasi: Dimensi-dimensi PT. 3, ke Jilid II, Edisi I, cetakan Ad.ministrasi wigari RajaGrafindo Persada, Jakarta 2OO2' ,B i ro kra si danPotitikdilnd.onesia,Edisil,Cetakanl' Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2OO3' Toren, N. (1976). Bureaucracy and Professionalism:A Reconsideration 36 - 46' of Weber's ihesis. The Aiademg of Management Reuieut, 7, urban Policy wachs, M. (1985). Ethics in Planning. The centre of of New Research. Rutgers. New Jersey, N.l' th. State university JerseY. in waliace, J. E. (1995). Organization and Professional commitment professionai and NJnprofessional organization. Administratiue ScienceQuarterlg, 40,228 - 255' of white, J. (1999). Ethical comportment in organizations: A Synthesis The Feminist Ethic of Caie and The Buddhist Ethic of Compassion' - 128' International Joumat of value Based"Management, 72, 109
178
widodo J. Good. Gouernance Telaah dai Akttntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Surabaya: In sa n C e n d e ki a ,2 OOI. wimbush, J. c., shepard, J. M. & Markham, S. E. (1997). An Empirical Examination of the Relationship Between Ethical Climate and Ethical Behavior from Multiple Levels of Analysis' Journal of Business Ethics. 16, I7O5 - 17L6. Internet: depkes.eo.id/ index. php?option= Departemen Kesehatan, http : / / w"vwv'. displalrpage&Itemid:61& op=paqe&SubMenu=' Departemen Kesehatan http: / / wrn'w.depkes.eo.id / index.php?option= displaypase&Itemid=56&op=pase&SubMenu=' Nasional, http//:www.depdiknas'so'id/ Departemen Pendidikan inlink.php?to=visi diakses tanggal 22 Juni 2006' http//:www.depdiknas'eo'id/ Nasional Departemen Pendidikan inlink.php?to=struktur diakses tanggal 22 J:uni 2006' uersus Machine Bureaucracg Prokssional T. (2003) . Griffin, Bureaucracg. copyrigh @2001. Timothy Griffin. Diakses tanggal23 Maret 2003 dari-http: / / tim. eriffins.ca /writine / old / professional-vsmachine-bureaucracv Kovriga, A. & Wyman, S. (2002) . Buitding Institutions For Pubtic Sector frofessionoli"* In Central and Eastern Europe. Diakses tanggal 3 www.uta.edu/ukraine partnership/ dari 2003 Desember theon'paper.htm. Mintzberg, H. & Quinn, J. (2003) . Strategg-making and the Professional Bureaucracy. The Strategg Process: Concepts, Conterts and Cases. 1998 13'a Edition). Prentice Hall. Diakses tanggal 23 Maret 2003 dari .html s/bol e i .a c.uk/^i Narional Board of Medical Examiner (NBME) di usA. (2oo4). The Behauior of Professionalism. Diakses tanggal 28 Juni 2oo4 dari h ttp : / /'urnr$'.ci. nbme. ore/ profe ssionalism.
179
