LAPORAN DELEGASI DPR RI th THE 7 GLOBAL FORUM OF THE GLOBAL PARLIAMENTARIANS ON HABITAT (GPH) DI ZADAR, KROASIA TANGGAL 18 – 20 MEI 2011 PENDAHULUAN 1.
Konferensi The 7th Global Forum of Global Parliamentarians on Habitat (GPH) telah dilaksanakan pada tanggal 18 – 20 Mei 2011 di University of Zadar, Kroasia. Delegasi DPR RI terdiri dari: 1) Bapak Ferrari Roemawi, MBA (F‐PD/Komisi VI) Ketua Delegasi 2) Bapak Hartanto Edhie Wibowo (F‐PD/Komisi VII) Anggota Delegasi 3) Bapak Tri Tamtomo (F‐PDIP/Komisi I) Anggota Delegasi serta unsur KBRI Kroasia sebagai advisor. The Global Parliamentarians on Habitat (GPH) adalah satu‐satunya organisasi parlemen tingkat internasional yang berdedikasi terhadap isu‐isu tentang habitat. Tujuan pertemuan ini antara lain dimaksudkan untuk mengembangkan kebijakan‐ kebijaka yang terkait dengan sustainable urban development dan penyediaan pemukiman yang layak. Dalam forum ini para anggota parlemen dapat membahas dampak‐dampak dari urbanisasi yang sangat cepat dan tidak terkontrol serta mencari solusi‐solusi yang memungkinkan bagi masalah tersebut.
JALANNYA PERSIDANGAN 1.
Sebelum acara dibuka secara resmi diadakan pertemuan Regional Forum of the GPH for Africa, America, Asia and Europe. Indonesia yang termasuk dalam Regional Asia mengikuti Sidang Asian Regional Council (ARC) yang beranggotakan 38 negara Asia. Senator Honasan selaku Acting President for Asian Regional Council menjelaskan mengenai agenda acara dan menjelaskan alasan pentingnya bagi ARC untuk memilih pejabat‐pejabat pada pertemuan GPH yang ke‐7 ini walaupun jumlah negara peserta tidak mencapai kuorum (hanya 7 negara yang hadir), karena sesuai dengan arahan dari Board of Director GPH serta pertemuan GPH yang ke‐8 direncanakan akan diadakan di Asia.
Senator Honasan meminta persetujuan dari seluruh negara peserta ARC untuk melanjutkan pemilihan pejabat ARC walaupun kuorum tidak tercapai, yang disetujui oleh semua peserta tanpa ada keberatan. Melalui proses musyawarah mufakat terpilih 7 orang pejabat dari 7 negara yang menghadiri pertemuan ARC ini untuk menduduki 7 posisi. Posisi Bendahara Pengganti (alternate treasurer) dihilangkan dan digantikan dengan posisi Wakil Presiden Pengganti (alternate vice president). Adapun susunan Board of Director ARC adalah sebagai berikut : - President : Datuk Ronald Kiandee (Malaysia) Deputy Speaker, House of Representatives of Malaysia 2
- Alternate President
: Mr. Tariq Azim Khan (Pakistan)
- Vice President
: Mr. Gregorio B. Honasan II (Filipina)
Senator, Senate of Pakistan
Senator, Senate of the Philippines
- Alternate Vice President : Mr. Eng. Abolghasem Rahmani (Iran) Member of the Committee for Development, Islamic Consultative Assembly of Iran
- Secretary
: Mr. Devendra G. Fadnavis (India) Member of Legislative Assembly of India
- Alternate Secretary
: Mr. Ferrari Roemawi (Indonesia) The Indonesian House of Representatives
- Treasurer
: Mr. Mohammad Alhajouj (Yordania) Deputy of Parliament of Jordan
Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Hon. Peter Gotz, President of GPH yang menekankan mengenai pentingnya ARC untuk memilih pejabat‐pejabat pada pertemuan ini dan mengucapkan terima kasih kepada Senator Honasan yang telah bersedia menjabat menjadi Acting President ARC. Datuk Ronald Kiandee, selaku President ARC yang baru menyambut mandat yang diberikan kepadanya dan berjanji akan berusaha untuk meningkatkan partisipasi negara‐negara Asia dalam forum GPH.
2.
Tema sidang The 7th Global Forum of Global Parliamentarians on Habitat (GPH) adalah “Good Laws for a Better Habitat” dan membahas 2 (dua) agenda yaitu, agenda pertama : Legislators as Drivers of Change dan agenda kedua : Climate Change and Coastal Cities
3
3.
Terkait dengan agenda pertama, workshop dilaksanakan dalam bentuk diskusi panel dengan 4 orang pembicara yaitu : - Prof. Petar Filipic, Faculty of Economy, Croatia - Capt. Mario Babic, Ministry of Sea, Transport and Infrastructure, Croatia - Dr. Alexander Roder, International Expert in Climate Change and Sustainability, Spain - Dr. Markandev Rai, Chief, Global Parliamentarians and Trade Union UN Habitat, Kenya
Anggota parlemen menjadi bagian yang penting dalam pelaksanaan tujuan Habitat Agenda. Disamping mewakili rakyat, menetapkan UU, anggota parlemen juga mengontrol anggaran daerahnya, sehingga memiliki kemampuan untuk memastikan tersedianya sumber‐sumber keuangan untuk mencapai tujuan Agenda. Anggota parlemen menentukan pengeluaran mana yang harus diprioritaskan, sehingga mereka dapat dan harus, bertindak sebagai pendorong perubahan.
4.
Terkait dengan agenda kedua, workshop menghadirkan 4 orang pembicara yaitu : - Prof. Miljenko Domijan, Main Conservator at the Ministry of Culture, Croatia - Mr. Ivica Trumbic, UN Environemnt Program (UNEP)/Mediterranean Action Plan (MAP), Global Environment Facility (GEF), Greece - Mr. Pablo Vaggione, International Urban Development Consultant, Spain - Prof. Eugenie L. Birch, Lawrence C. Nussdorf Professor, USA
Pertemuan menyoroti bahwa sampai pertengahan abad 21 ini, lebih dari dua pertiga populasi dunia tinggal di perkotaan. 75% konsumsi energi dan 80% emisi karbon dioxide berasal dari perkotaan. Wilayah perkotaan tidak dapat disangkal lagi telah menjadi sumber utama perubahan iklim. Kota‐kota pantai menjadi sensitif terhadap dampak perubahan iklim seperti naiknya permukaan laut dan dapat mengancam kota‐kota besar dunia seperti New York.
5.
Pertemuan GPH menghasilkan Zadar Declaration yang memuat pokok‐pokok sebagai berikut: a. Prinsip‐prinsip Zadar Declaration, mengenai UN‐HABITAT dan Habitat Agenda - Menyerukan diperbaruinya komitmen melaksanakan Habitat Agenda melalui peraturan nasional dan internasional serta melakukan koordinasi dan 4
menjalankan peraturan‐peraturan tersebut. Kerjasama yang erat dengan UN‐ HABITAT merupakan hal yang sangat penting bagi GPH. - Memperkuat GPH merupakan cara yang efektif untuk mempercepat kerjasama internasional antar anggota parlemen. World Urban Campaign yang diluncurkan di Rio de Janeiro, Brazil, bulan Maret 2010, merupakan platform yang memfasilitasi koordinasi seluruh mitra UN‐HABITAT, termasuk GPH b. Komitmen yang disepakati dan dimasukkan dalam Zadar Declaration adalah sebagai berikut : - Menegaskan kembali keinginan dari para Negara anggota GPH untuk secara aktif mendukung implementasi dan mensosialisasikan Habitat Agenda. - Menegaskan kembali Declaration of the Global Parliamentarians on Habitat, yang disepakati pada tanggal 14 Juni 1996 di Istanbul serta diperdalam dan diperluas lagi dalam pertemuan Global Forum pada tahun 1998 di Cancun, Mexico, tahun 2000 di Manila, Filipina, tahun 2003 di Berlin, Jerman, tahun 2005 di Rabat, Maroko dan tahun 2010 di Rio de Janeiro, Brasil. - Berupaya meningkatkan pengesahan dan pelaksanaan perundang‐undangan nasional yang berbasis pada Habitat Agenda, dan menciptakan instrument legislatif dan administratif yang mengarah kepada pembangunan berkelanjutan. - Berupaya memperkuat komunikasi dan saling mendukung diantara para anggota parlemen untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan dan untuk memajukan pembentukan grup parlemen ditingkat nasional dan regional. - Berkeinginan untuk mengadakan debat publik mengenai opsi‐opsi memajukan perkotaan dengan para perwakilan dari pemerintahan, NGO dan para pebisnis. - Mendesak pemerintah untuk menjamin keberadaan sumber keuangan yang memadai dan dapat diandalkan untuk menunjang kinerja UN‐HABITAT. Menyerukan institusi keuangan regional dan internasional untuk berpartisipasi secara langsung dalam membiayai program‐program UN‐HABITAT. - Menyampaikan selamat kepada Joan Clos atas terpilihnya sebagai Under‐ Secretary General UN dan Executive Director UN‐HABITAT. - Menyampaikan rasa solidaritas terhadap korban bencana gempa bumi dan rentetan bencana yang memusnahkan Jepang pada bulan Maret 2011 termasuk tsunami dan hancurnya pusat tenaga nuklir di Fukushima dengan segala konsekuensi yang besar bagi masyarakat Jepang. - Menegaskan bahwa pencegahan polusi laut adalah merupakan salah satu cara dalam melindungi bio‐diversity laut dan hal ini dapat dilakukan dengan melakukan control terhadap kualitas aliran air ke laut atau buangan air dari kapal‐kapal
- Mendesak agar diadakan usaha‐usaha untuk mengurangi konsekuensi dari naiknya permukaan air laut sehubungan dengan adanya air pasang yang sporadis atau gelombang tsunami dan/atau karena naiknya permukaan air laut secara konstan dan gradual akibat melelehnya salju di daerah kutub. - Menyatakan bahwa anggota perlu mendapatkan informasi secara konstan dan cukup mengenai segala hal yang terkait dengan organisasi tersebut (GPH) 5
khususnya dalam hal pertukaran pengalaman yang berkaitan dengan isu hukum dan peraturan diantara semua anggota PBB. - Menyepakati bahwa perlu secara aktif berpartisipasi dalam pertemuan para ahli UN‐HABITAT, untuk dapat melaksanakan ide‐ide dan pedoman yang lebih baik dan cepat ke dalam sistem perundang‐undangan nasional kita.
CATATAN : 1.
2.
The 7th Global Forum of Global Parliamentarians on Habitat (GPH) telah berlangsung lancar. Agar pemahaman anggota parlemen terhadap isu Habitat dapat maksimal, sekiranya pengiriman anggota delegasi dapat disesuaikan dengan bidang tugas di Komisi agar dapat memberikan masukan dan kontribusi terhadap isu terkait. Delegasi DPR RI telah berpartisipasi aktif pembahasan‐pembahasan di forum ini dan juga saat ini Indonesia terpilih duduk dalam Board of Director Asian Regional Council of Global Parliamentarians on Habitat. Delegasi mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan oleh Dewan untuk melaksanakan tugas ini. Semoga dapat bermanfaat.
Jakarta, 30 Mei 2011 a.n. Delegasi DPR‐RI TTD Ferrari Roemawi, MBA Ketua Delegasi
6
Zadar, 18 Mei 2011, Pukul 15.00‐16.30 (waktu setempat) Pertemuan Asian Regional Council (ARC) pada Global Parliamentarians for Habitat Negara‐negara peserta: 1. India 2. Indonesia 3. Iran 4. Yordania 5. Malaysia 6. Pakistan 7. Filipina Agenda: 1. Pembukaan Pertemuan dan Laporan oleh Senator Gregorio B. Honasan II (Filipina). Senator Honasan selaku Acting President for Asian Regional Council menjelaskan mengenai agenda acara. Beliau juga menjelaskan alasan pentingnya bagi ARC untuk memilih pejabat‐ pejabat pada pertemuan GPH yang ke‐7 ini walaupun jumlah Negara peserta tidak mencapai kuorum karena sesuai dengan arahan dari Board of Director GPH dan karena pertemuan GPH yang ke‐8 direncanakan untuk diadakan di Asia. Senator Honasan meminta persetujuan dari seluruh Negara peserta ARC untuk melanjutkan pemilihan pejabat ARC walaupun kuorum tidak tercapai, semua peserta menyetujui tanpa ada keberatan. 2. Sambutan Singkat dari Mr. Peter Gotz, Presiden GPH Dalam sambutannya beliau kembali menekankan mengenai pentingnya ARC untuk memilih pejabat‐pejabat pada pertemuan ini dan mengucapkan terima kasih kepada Senator Honasan yang telah bersedia menjabat menjadi Acting President ARC. 3. Pemilihan Pejabat‐Pejabat ARC Melalui proses musyawarah mufakat terpilih 7 orang pejabat dari 7 negara yang menghadiri pertemuan ARC ini untuk menduduki 7 posisi. Posisi Bendahara Pengganti (alternate treasurer) dihilangkan dan digantikan dengan posisi Wakil Presiden Pengganti (alternate vice president). Presiden: Malaysia Presiden Pengganti: Pakistan Wakil Presiden: Filipina Wakil Presiden Pengganti: Iran Sekretaris: India Sekretaris Pengganti: Indonesia (Bapak Ferrari Roemawi) Bendahara: Yordania 4. Sambutan singkat dari Presiden ARC Terpilih Dalam sambutannya Mr. Ronald Kiandee menyambut mandat yang diberikan kepadanya dan berjanji akan berusaha untuk meningkatkan partisipasi negara‐negara Asia dalam forum GPH.
7
5. Forum Diskusi mengenai Deklarasi Zadar Forum diskusi hanya membahas mengenai satu poin yaitu mengenai ungkapan dukungan kepada Jepang. Semua negara peserta menyepakati poin ini. 6. Penutupan Senator Honasan selaku pimpinan rapat mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua peserta.
8
Declaration of Zadar “Good Laws for a Better Habitat” Preamble We, the Global Parliamentarians on Habitat (GPH), have come together at our 7th Global Forum in Zadar, Croatia, from 18 to 20 May 2011, to take stock of our work and to deal with the challenges of the future. The GPH is an international organisation of parliamentarians whose members are dedicated to promoting the sustainable development of human settlements and whose primary objective is to encourage the implementation of the Habitat Agenda. The focus of our 7th Global Forum was the joint discussion and search for solutions for the challenges relating to the impact of climate change on coastal cities and the role of Parliamentarians as drivers of change. This exchange of experiences has enabled us to develop common approaches at global level, which we can use to fashion and strengthen initiatives within our national legislative bodies. In the course of our 7th Global Forum, we have resolved to recognize the following principles and commitments:
Principles 1. UN-HABITAT and the Habitat Agenda We call for a renewed commitment to implementing the Habitat Agenda through national and international laws and by coordinating and enforcing these laws. A close cooperation with UN-HABITAT is of paramount importance to the Global Parliamentarians on Habitat. GOOD LAWS FOR A BETTER HABITAT
In order to attain sustainable development through implementation of the Habitat Agenda, we need to place human beings at the core of all our efforts. Future growth and development of cities now assumes the acceptance of a number of shared human values, including the search for a balance between the three domains of sustainable development: economy, environment and social issues. We are convinced that strengthening of the Global Parliamentarians on Habitat is an effective way for boosting international cooperation between parliamentarians. We recognise that the World Urban Campaign, which was launched in Rio de Janeiro, Brazil, in March 2010, is a platform which facilitates the coordination of all Partner organisations of UN-HABITAT, including the Global Parliamentarians on Habitat. 2. Climate Change and Coastal Cities By the middle of the twenty-first Century, more than two thirds of the world population will live in cities. Seventy-five percent of energy consumption and about eighty percent of global carbon dioxide emissions are already today accounted for by cities. Urban areas are undoubtedly the main sources of climate change. Cities and their inhabitants are also the chief victims of climate change. Coastal Cities are especially sensitive to the impacts of Climate Change, such as rising sea levels. Cities can and must therefore make important contributions to climate protection. 3. Parliamentarians as Drivers of Change Parliamentarians, who are representatives of the people, pass legislation, which is in itself the most essential form of implementation of the goals of the Habitat Agenda. Parliamentarians also control the budget of their country and are thus able to ensure that the necessary financial resources to achieve the objectives of the Agenda are available. In the same way, they determine which expenditures of public funds have priority. Parliamentarians can and should, therefore, not hesitate to act as Drivers of Change.
Commitments 1. We reaffirm our willingness to actively strengthen the implementation and dissemination of the Habitat Agenda. 2. We reaffirm the Declaration of the Global Parliamentarians on Habitat, approved during the Forum held in Istanbul, Turkey, on 14 June 1996 and expanded on at the Global Forums held in Cancún, Mexico, in 1998, in Manila, the Philippines, in 2000, in Berlin, Germany, in 2003, in Rabat, Morocco, in 2005, and in Rio de Janeiro, Brazil, in 2010 respectively. 3. We undertake to promote the passing and implementation of national laws on the basis of the Habitat Agenda, and to create the legislative and administrative instruments that lead to a sustainable development. 4. We undertake to strengthen communications and support among members of parliament in order to share experience and knowledge and to promote the setting up of national and regional parliamentarian groups. Page 2 of 3
5. We intend to step up the public debate with government representatives, nongovernmental organizations and business representatives on the options available for improving sustainability of cities. 6. We will urge governments to ensure the availability of adequate and predictable financial resources for UN-HABITAT to enhance its work. We call to the international and regional monetary institutions to participate in directly financing programmes of UN-HABITAT. 7. We congratulate Joan Clos on his election to the position of Under-Secretary-General of the United Nations and Executive Director of UN-HABITAT. 8. We express our solidarity with victims of the earthquake and the ensuing series of disasters which ravaged Japan in March 2011, including the Tsunami and the destruction of the nuclear power plant in Fukushima with all its terrible consequences for the people of Japan. 9. We confirm that the prevention of maritime pollution is a way of protection of the bio-diversity of the ocean and that this can be done by controlling the quality of the water that flows into the sea or of the ballast water transported by ships. 10. We insist that efforts should be made to diminish the consequences of the rise of the sea level which occurs due to sporadic tidal or tsunami waves and/or due to the constant gradual rise of the sea due to the melting of the polar ice. 11. We declare that Parliamentarians need to ensure that they are constantly and sufficiently informed about all the expert aspects that their organisation, the Global Parliamentarians on Habitat, is dealing with, in particular by exchanging their experiences with regards to legal and regulatory issues among and between all the UN members. 12. We agree that it is necessary to actively participate in the work of the expert meetings of UN-HABITAT, in order to better and faster implement ideas and agreed guidelines into our national legal systems.
Approved in session at the 7th Global Forum of Global Parliamentarians on Habitat, in Zadar, Croatia, 20 May 2011.
Page 3 of 3
