2011 BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SET. BAG. OPI BKSAP
SIDANG THE 13TH COUNCIL AND THE 2ND EXTRAORDINARY CONFERENCE OF THE PARLIAMENTARY UNION OF THE OIC MEMBER STATES (PUIC) ABU DHABI, UNI EMIRAT ARAB, 16 – 19 JANUARI 2011
[ LAPORAN DELEGASI DPR RI ]
DAFTAR ISI 1. LAPORAN DELEGASI DPR RI KE SIDANG THE 13TH COUNCIL AND THE 2ND EXTRAORDINARY CONFERENCE OF THE PARLIAMENTARY UNION OF THE OIC MEMBER STATES (PUIC) 2. LAMPIRAN Communique the 2nd Extraordinary Conference of the Parliamentary Union of The OIC Member States (PUIC)
2
LAPORAN DELEGASI DPR RI PENDAHULUAN 1.
Pada tanggal 16 – 19 Januari 2011 Delegasi DPR RI telah menghadiri the 13th Session of the Council and the 2nd Extraorinary Conference of the Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Sidang Council1 dan Konperensi dipimpin oleh HE. Abdulaziz Abdullah Al‐Ghurair, Ketua Federal Council (parlemen) Uni Emirat Arab. Pertemuan PUIC tersebut dihadiri oleh 38 Delegasi Parlemen.
2.
Delegasi DPR RI terdiri dari: 1) DR. Marzuki Alie (Ketua DPR RI/Ketua Delegasi ) 2) Dr. Hidayat Nur Wahid, MA (Ketua BKSAP/F‐PKS) Anggota Executive Committee Anggota Council 3) Dr. Nurhayati Ali Assegaf, MSi (Wakil Ketua BKSAP/F‐PD) Chairperson Standing Committee on Women, Social and Cultural Affairs Anggota Council 4) Dr. Abdurrahman Abdullah (Anggota BKSAP/F‐PD) Standing Committee on Political and Economic Affairs 5) Dra Trihanurita, MA, MH (Anggota BKSAP/F‐PG) Standing Committee on Women, Social, and Cultural affairs 6) H. Muh Unais Ali Hisyam, SSos, M.Pd.I (Anggota BKSAP/F‐PG) Standing Committee on Legal Affairs, Human Rights and Environment
JALANNYA PERSIDANGAN & HASIL‐HASIL YANG DIRAIH 3.
Sidang PUIC terdiri dari Sidang tiga (3) Specialized Standing Committee yang berlangsung dari tanggal 16 sampai dengan 17 Januari 2011. Sidang ini menyiapkan dan membahas berbagai draft resolusi yang akan ditetapkan di Konferensi. Pada tanggal 17 Januari berlangsung Sidang Executive Committee yang membahas masalah keorganisasian dan adopsi resolusi‐resolusi. Pada tanggal 18 Januari 2011 berlangsung Sidang Council yang membahas masalah‐masalah keorganisasian dan adopsi resolusi‐resolusi, kemudian diakhiri oleh Sidang Konferensi Luar biasa pada tanggal 19 Januari 2011, dengan mata acara utama adopsi amandemen statuta dan general debate. Sidang Konferensi PUIC
1
President Council, Ketua Parlemen Uganda, HE Edward Kiwanuka Ssekandi, berhalangan hadir sehingga Sidang Council dibuka oleh Wakil President Council yaitu Ketua Parlemen Sudan, yang mengusulkan agar Sidang Council dan Extraordinary Meeting II selanjutnya dipimpin oleh Ketua Parlemen UAE.
3
dihadiri oleh Utusan Presiden Uni Emirat Arab, Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan. Selama mengikuti rangkaian acara sidang, Delegasi aktif mengikuti isu‐isu penting yang diagendakan.
GENERAL DEBATE 4.
Ketua Delegasi Indonesia, Ketua DPR RI, DR. Marzuki Alie menyampaikan statement dalam agenda general debate. Dalam statement‐nya, Indonesia memandang perlu adanya reformasi pada level statuta, mekanisme dan kultur organisasi PUIC agar bisa memainkan peran optimal sebagai voice of moslem people in the world. Selain itu, Ketua DPR menekankan agar PUIC memikirkan affirmative action sebagai langkah nyata upaya pembebasan Palestina dari penjajahan Israel. DPR RI juga menghimbau pimpinan parlemen negara‐negara anggota PUIC mengunjungi Gaza dalam upaya mengakhiri isolasi Israel, sebagaimana telah diprakarsai oleh pimpinan Parlemen Indonesia dan sebagaimana telah menjadi keputusan dari the 1st PUIC Extraordinary Conference di Damaskus, Syria, 30 Juni 2010. Terakhir, Ketua DPR menyatakan apresiasi dan dukungan penuh atas posisi beberapa negara di kawasan Amerika Latin yang baru‐baru ini mengakui negara Palestina sesuai garis batas tahun 1967. Juga, Ketua delegasi Indonesia menyampaikan undangan kepada seluruh delegasi parlemen OKI, untuk menghadiri Konferensi Parlemen PUIC pada bulan Januari 2012 di Palembang, Indonesia.
4
STANDING COMMITTEE OF POLITICAL AND ECONOMIC AFFAIRS
5.
Pada pertemuan Specialized Standing Committee of Political and Economic Affairs, Delegasi DPR mengajukan Draft Resolution on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families. Dalam ranres ini parlemen negara‐negara anggota PUIC didorong untuk mempromosikan perlindungan HAM pekerja migran di negara masing‐masing dengan menggunakan fungsi‐fungsi yang dimiliki parlemen di bidang legislasi, pengawasan dan anggaran.
6.
Pada pembahasan resolusi mengenai the Situation in Palestine, usulan amandemen Delegasi DPR khususnya paragraf operatif mengenai menghapus kata‐kata yang bermakna imperatif dalam upaya‐upaya rekonsiliasi nasional antar faksi di Palestina, diterima dalam resolusi.
7.
Delegasi DPR juga mengajukan poin baru dalam resolusi tentang pentingnya melaksanakan keputusan the 1st PUIC Extraordinary Conference di Damaskus, Syria, pada 30 Juni 2010, khususnya tentang realisasi pengiriman delegasi pimpinan parlemen negara‐ negara anggota PUIC ke Gaza sebagai upaya kongkrit mengakhiri isolasi Israel terhadap Gaza, sebagaimana telah diprakarsai oleh Parlemen Indonesia.
5
STANDING COMMITTEE FOR LEGAL AFFAIRS, HUMAN RIGHTS AND ENVIRONMENT
8.
Pada pertemuan Specialized Standing Committee for Legal Affairs, Human Rights and Environment, Delegasi DPR mengajukan Draft Resolution on Environment and Sustainable Development. Delegasi DPR dalam pembahasan ranres mengenai HAM mengusulkan poin baru, himbauan agar parlemen negara‐negara anggota PUIC dapat membuat undang‐ undang yang mengatur perlindungan kepada pekerja migran dan pemenuhan hak‐hak dasar pekerja migran serta upaya‐upaya dalam lingkup kerja keparlemenan untuk mencegah human trafficking dan smuggling in person.
STANDING COMMITTEE OF WOMEN, SOCIAL AND CULTURAL AFFAIRS
9.
Pertemuan Specialized Standing Committee of Women, Social and Cultural Affairs dipimpin oleh DR. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si, Anggota Delegasi DPR. Pada agenda pembahasan mengenai teaching Arabic for the youth generation, Delegasi DPR memasukkan poin mengenai dorongan kepada negara‐negara berbahasa Arab untuk memberikan beasiswa dan kemudahan visa bagi kaum muda di negara Islam lainnya untuk mempelajari bahasa Al Qur’an tersebut. Poin tersebut masuk ke dalam resolusi.
10.
Delegasi DPR berhasil mengagendakan forum khusus pertemuan anggota parlemen perempuan pada pertemuan Konferensi ke‐7 PUIC di Indonesia (pada 25‐26 Januari 2012). Pertemuan ini digagas DPR RI agar delegasi parlemen PUIC mau memasukkan anggota
6
parlemen perempuan di delegasinya. Selama ini kehadiran anggota perempuan di sidang‐ sidang PUIC sangat minim. 11.
Disela‐sela sidang, Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si mengunjungi dan mengadakan pertemuan dengan Family Development Forum, sebuah organisasi dibawah supervisi YM Sheikha Fatima Mubarak, isteri dari YM Khalifa Bin Zayed al Nahyan (Presiden PAE), yang merupakan program terintegrasi untuk memberdayakan perempuan dan keluarga. Selain itu, juga melakukan kunjungan dan pembicaraan dengan Deputy Director General Abu Dhabi Chamber of Commerce. Selain itu juga menggagas pertemuan anggota parlemen perempuan yang hadir di PUIC diantaranya dengan anggota parlemen perempuan dari Mesir, UAE dan Pakistan.
Pertemuan Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si dengan Family Development Forum
Pertemuan Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si dengan anggota parlemen perempuan dari Mesir, UAE dan Pakistan
7
CATATAN/REKOMENDASI 12. Delegasi DPR pada Sidang ini telah memberi kontribusi dan peran aktif dalam hampir seluruh sesi persidangan yang dilakukan melalui kontribusi pada negosiasi penyusunan rancangan deklarasi, rancangan resolusi maupun pembahasan mengenai kontribusi anggota dan pengelolaan organisasi.
Delegasi DPR RI, DR. Muhammad Hidayat Nur Wahid, MA; DR. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si; DRA. Tri Hanurita,MA,MH sedang menghadiri Sidang PUIC Council
13. PUIC akan mengadopsi Islamic Parliamentary Resolution mengenai A Parliamentary vision for confronting the challenges facing the stability, advancement, and development of the islamic world yang untuk penulisan draftnya akan dipilih 9 (Sembilan) orang expert dari anggota PUIC. Setiap parlemen yang berminat diminta untuk mengirimkan kandidatnya disertai CV dalam waktu 30 hari. Draft deklarasi akan diedarkan kepada parlemen anggota PUIC pada pertengahan 2011. 14. Dengan disahkan amandemen statuta PUIC, terjadi penguatan struktur PUIC, dengan adanya perubahan Standing Committee yang semula 3 menjadi 4 sehingga agenda yang terlalu banyak di Council dan Conference dapat diselesaikan di Standing Committee. Selain itu pelaksanaan konperensi yang semula dua tahun sekali menjadi tiap tahun, sehingga PUIC dapat dengan cepat merespon perkembangan yang terjadi di dunia Islam.
8
15. Telah terjadi perubahan positif di organisasi PUIC terhadap isu perempuan, dengan disetujuinya diadakan pertemuan anggota parlemen perempuan disela‐sela rangkaian sidang PUIC di Indonesia tahun 2012.
DR. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si sedang memberikan laporan Specialized Standing Committee of Women, Social and Cultural Affairs dalam Sidang PUIC Council
16. Dengan selesainya Extraordinary Conference di Abu Dhabi ini, Indonesia menjadi Presiden Konferensi ke‐7 PUIC yang akan berlangsung di Indonesia, pada 25‐26 Januari 2012.
DR. H. Marzuki Alie sedang memberikan pidato di Sidang PUIC Extraordinary Conference
17. Untuk penyelenggaraan Sidang PUIC di Indonesia, Sekjen PUIC akan datang ke Jakarta untuk membahas MoU penyelenggaraan tersebut. DPR RI bertekad untuk melaksanakan sidang‐sidang PUIC lebih baik dari tuan rumah yang sebelumnya, namun dengan budget yang lebih efisien, dengan mengadakan penghematan terutama jumlah staf yang dibawa dari headquarter PUIC di Tehran.
9
18.
Tantangan Indonesia dalam memimpin PUIC kedepan adalah: mengupayakan kehadiran dan partisipasi aktif dari parlemen‐parlemen anggota PUIC dalam sidang conference di Indonesia pada tahun 2012, dan memasukkan kepentingan Indonesia di hasil‐hasil sidang.
19.
Semoga hasil‐hasil pelaksanaan tugas diatas dapat diterima dengan baik dan bermanfaat. Jakarta, 31 Januari 2011
Dr. M. Hidayat Nur Wahid, MA Ketua BKSAP/Anggota Delegasi
10
Communique the 2nd Extraordinary Conference of the Parliamentary Union of The OIC Member States (PUIC), Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab, 19 Januari 2011. Menegaskan bahwa masalah Palestina sebagai pangkal persoalan dari konflik di Timur Tengah tetap menjadi isu utama PUIC, untuk itu anggota PUIC harus mengambil sikap keislaman yang sama mengenai hal tersebut di semua forum internasional, sampai terciptanya hak yang lejitimat bagi bangsa Palestina termasuk hak mereka atas pendirian Negara yang berdaulat dengan Al Quds Al Sharif sebagai ibukota nya. Menekankan pengakuan Negara PUIC akan Negara berdaulat Palestina dengan Al Quds Al Sharif sebagai ibukota nya; dan menekankan pentingnya pengakuan ini dengan keberadaan ‘kedutaan’ Palestina di negara2 PUIC, dan meminta komunitas internasional dan Dewan Keamanan HAM untuk mengakui kemerdekaan Palestina. Meminta langkah yang lebih lebih luas, baik di tingkat regional maupun internasional, untuk menghentikan blockade darat, laut dan udara di Gaza, dan meminta langkah cepat untuk menyelesaikan rekonstruksi jalur gaza dan untuk menghilangkan dampak kebrutalan agresi Israel sesuai Donors Conference di Sharm Al Sheikh, dan menekankan pentingnya kordinasi dan kerjasama dengan berbagai organisasi terkait untuk membawa pejabat israel ke Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC) dan juga ke berbagai lembaga judikatif di berbagai Negara atas kejahatan mereka di Palestina. Menolak keputusan Israel atas yahudisasi Negara Israel, hal ini adalah langkah yang ditujukan untuk menhentikan hak pulang bagi pengungsi dan juga menolak keraspelanggaran mereka atas HAM sesuai dengan the 4th Geneva Convention dan the International Charter of Human Rights Menegaskan pengutukan atas pengusiran dan pengrusakan yang dilakukan oleh Israel di bawah dan sekitar Mesjid Al‐Aqsa, hal ini adalah penghinaan terang‐terangan atas tempat suci umat Islam dan status kota Al Quds Al Sharif, meminta PBB dan komunitas internasional untuk melaksanakan tanggung jawab moral dan legal mereka, dan untuk melaksanakan semua bentuk tekanan kepada Israel untuk menghentikan aksi illegalnya; menegaskan penolakan atas langkah2 Israel yang menargetkan bangsa Arab dan yahudisasi identitas Islam yang dimiliki Al Quds Al Sharif. Mengutuk keras kebijakan ekspansi pendudukan oleh Israel mengingat hal tersebut bertentangan dengan prinsip2 hukum internasional dan resolusi legitimasi internasionall, meminta DK PBB untuk menyegerakan tindakan untuk me‐remove pemukiman Israel sesuai dengan keputusan DK 465; dan menekankan hak untuk pulang bagi pengungsi Palestina ke tanah mereka
11
Menyiapkan PUIC Plan of Action sesuai keputusan PUIC Council ke 13 mengenai dokumen Islamic Parliamentary Declaration yang diusulkan oleh Federal national Council of UAE, untuk melaksanakan kontak dengan Parlemen Eropa, parlemen Negara barat, dan US Congress dan juga organisasi parlemen regional dan internasional untuk mencari solusi yang adil dan komprehensif atas konflik Arab – Israel untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan dunia dan untuk mewujudkan rapprochement antara peradaban Islam dan peradaban lainnya. Menegaskan hak semua Negara untuk menggunakan energy nuklir untuk tujuan damai sesuai dengan ketentuan NPT (nuclear non proliferation treaty); dan menolak ancaman dan tekanan yang digunakan bagi Negara yang akan melaksanakannya; mengutuk keras operasi teroris Israel yang menargetkan ilmuwan Iran yang bekerja di bidang tersebut. Menyatakan pemahaman atas pilihan bangsa Sudan seperti yang dicerminkan dalam referendum dan menegaskan kembali dukungan kuat kepada Sudan atas semua ancaman eksternal, solidaritas kepada Sudan dalam mempertahankan kedaulatan, keamanan, stabilitas, dan persatuan dan juga upaya untuk mencapai perdamaian yang adil dan menyeluruh di negeri tersebut. Mengutuk keras aksi terorisme yang ditujukan kepada umat Kristen di wilayah Timur di gereja AL Najat di Badgdad dan gereja Al Qidiseen di Alexandria, hal ini adalah aksi kejahatan dan bertentangan dengan ajaran Islam yang toleran, menekankan penolakan atas pendudukan asing di Negara Muslim dalam kasus perlindungan kaum kristiani di East karena perlindungan atas mereka merupakan tanggung jawab dari Negara dimana mereka tinggal. Memberikan dukungan kepada bangsa Tunisia dalam menjalankan negaranya dan memilih pemimpin mereka. Meminta kekuatan bersenjata Tunisia dan sejumlah warga Tunisia untuk bersikap bijaksana dan menahan diri untuk menjaga keamanan dan perkembangan positif di Negara tersebut dan meminta Negara lain untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri Tunisia. Mendukung usulan PUIC Council untuk mengadopsi Islamic Parliamentary Resolution dan membawanya ke Executive Committee, yang untuk penulisannya akan dipilih 9 (Sembilan) orang expert dari anggota PUIC. Setiap parlemen yang berminat diminta untuk mengirimkan kandidatnya ke Executive Committee disertai CV dalam waktu 30 hari. Draft akan diedarkan kepada pertengahan 2011, Federal National Council UAE sebagai penggagas akan dilibatkan dalam persiapan draft deklarasi ini. Sidang menyepakati amandemen (Statuta) yang diajukan oleh Reform Committee dan Executive Committee dengan berbagai perbaikan, seperti yang dijelaskan dalam laporan.
12
Ketua‐ketua Parlemen dan ketua delegasi yang hadir di the 2nd Extraordinary Conference of the Parliamentary Union of The OIC Member States (PUIC), menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada YM Sheikh Khalifa bin Zayyed Al Nahyan, Presiden UAE atas pidato nya dalam pembukaan konperensi, dan juga kepada Federal National Council UAE atas upayanya membuat konperensi ini terlaksana dengan baik dan semoga hasil‐hasil konperensi ini berguna untuk masyarakat Islam.
13
