Laporan Analisis Beban Kerja Kementerian Keuangan

Laporan Analisis Beban Kerja Kementerian Keuangan

KATA PENGANTAR Kementerian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang keuangan dan kekayaan negara dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, yang dalam gerak kegiatannya antara lain merencanakan, menghimpun, mengalokasikan, mengarahkan dan mengerahkan keuangan negara dan mengadministrasikan secara baik dan benar kekayaan negara yang selanjutnya dituangkan dalam tujuh sasaran strategis, yang meliputi: Pendapatan negara yang optimal; Perencanaan dan pelaksanaan belanja negara yang optimal; Pembiayaan dalam jumlah yang cukup, aman, dan efisien bagi kesinambungan fiskal; Utilisasi kekayaan negara yang optimal; Transfer daerah yang adil, transparan, tepat guna dan tepat waktu; Pengelolaan keuangan negara yang akuntabel; dan Industri pasar modal dan jasa keuangan non bank yang stabil, tahan uji dan likuid. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Keuangan didukung oleh organisasi kantor pusat, instansi vertikal, serta unit pelaksana teknis yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan didukung oleh kurang lebih 60.066 orang pejabat dan pegawai per 31 desember 2012 dengan berbagai disiplin ilmu. Jumlah pegawai tersebut termasuk pegawai yang diperbantukan pada kementerian/lembaga/instansi lain, pegawai yang baru ditempatkan kurang dari tiga bulan, dan lain-lain. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan merupakan organisasi yang sangat besar dan heterogen serta merupakan satu-satunya Kementerian yang bersifat holding company type department yang bersifat sangat dinamis dan memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dinamika perubahan lingkungan dan tuntutan publik. Agar organisasi Kementerian Keuangan selalu mampu melaksanakan tugas tersebut secara tepat, efektif dan efisien, serta menyesuaikan dengan perubahan lingkungan, tuntutan publik, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat, serta memiliki sumber daya manusia yang tepat secara kualitas maupun kuantitas baik di tingkat Kantor Pusat maupun di tingkat wilayah, perlu selalu dilakukan monitoring dan evaluasi di bidang organisasi dan SDM yang berkelanjutan. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk memonitor serta mengevaluasi organisasi dan SDM dimaksud adalah Analisis Beban Kerja yang dimaksudkan untuk mengetahui secara lebih objektif tingkat efektivitas dan efisiensi kerja unit, prestasi kerja unit/jabatan serta kebutuhan pegawai. Laporan Hasil Analisis Beban Kerja (ABK) Kementerian Keuangan tahun anggaran 2013 berisi capaian kegiatan pelaksanaan ABK pada seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Pelaksanaan ABK merupakan salah satu Program Penataan dan Penguatan Organisasi dalam Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan yang harus selalu dilakukan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan secara periodik (tahunan) dan berkelanjutan serta selalu dilakukan monitoring, evaluasi dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan stakeholder serta tuntutan masyarakat. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.01/2013 tentang Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaaan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2013.


i

Bidang Analisis Beban Kerja telah dapat menyelesaikan pelaksanaan analisis beban kerja sesuai dengan prinsip, prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan berkat adanya komitmen dan kerja sama yang baik dengan Pimpinan dan perwakilan dari masing-masing unit eselon I. Selain itu juga didukung beberapa hal penting antara lain: 1. Pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan telah cukup memahami Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.01/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja (Work Load Analysis) di Lingkungan Departemen Keuangan; 2. Telah teridentifikasinya Daftar Produk/Kegiatan yang relatif lebih lengkap pada setiap unit di lingkungan Kementerian Keuangan; 3. Beberapa produk dan output sebagian besar telah memiliki norma waktu pada setiap tahapan proses penyelesaian suatu pekerjaan dan/atau norma waktu pelayanan yang pada umumnya telah sesuai dengan kondisi di lapangan; 4. Beberapa unit eselon I dalam pelaksanaan analisis beban kerja telah menggunakan aplikasi analisis beban kerja yang memudahkan pelaksanaan analisis beban kerja. Dengan demikian, diharapkan hasil ABK ini dapat memberikan gambaran/informasi yang lebih objektif, akurat dan komprehensif mengenai kebutuhan pegawai baik kualitas maupun kuantitas, tingkat efektivitas dan efisiensi kerja, prestasi kerja unit/jabatan, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan Pimpinan dalam merumuskan dan menentukan kebijakan yang lebih tepat mengenai penataan organisasi, Sumber Daya Manusia, tata laksana, dan bidang proses bisnis lainnya, sehingga tujuan untuk meningkatkan performance dan good governance di lingkungan Kementerian Keuangan serta meningkatkan mutu pelayanan dan kepercayaan pada masyarakat dapat tercapai.

Jakarta, Agustus 2013 Sekretaris Jenderal

Kiagus Ahmad Badaruddin NIP 195703291978031001


ii

RINGKASAN EKSEKUTIF Kementerian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang keuangan dan kekayaan negara dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara, yang dalam gerak kegiatannya merencanakan, menghimpun, mengalokasikan, mengarahkan dan mengerahkan keuangan negara dan mengadministrasikan secara baik dan benar kekayaan negara yang selanjutnya dituangkan dalam tujuh sasaran strategis, yang meliputi: Pendapatan negara yang optimal; Perencanaan dan pelaksanaan belanja negara yang optimal; Pembiayaan dalam jumlah yang cukup, aman, dan efisien bagi kesinambungan fiskal; Utilisasi kekayaan negara yang optimal; Transfer daerah yang adil, transparan, tepat guna dan tepat waktu; dan Pengelolaan keuangan negara yang akuntabel. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kementerian Keuangan sangat dinamis dan memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dinamika perubahan lingkungan dan tuntutan publik. Untuk itu, Kementerian Keuangan harus selalu melakukan perubahan dan penyempurnaan organisasi, tatalaksana dan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menyesuaikan dengan perubahan lingkungan, tuntutan publik, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat. Untuk melaksanakan hal tersebut, Kementerian Keuangan melakukan program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan pada seluruh unit organisasi, baik kantor pusat, instansi vertikal maupun unit pelaksana teknis di daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.01/2013 tentang Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaaan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2013 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 54/KMK.01/2013 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2013. Salah satu kegiatan dalam Program Reformasi Birokrasi tahun 2013 dimaksud adalah Analisis Beban Kerja (ABK). ABK merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi organisasi agar mampu melaksanakan tugas secara tepat, efektif dan efisien serta mewujudkan SDM yang tepat, baik kualitas maupun kuantitas, baik pada tingkat Kantor Pusat maupun tingkat wilayah. Pelaksanaan analisis beban kerja tersebut dilakukan untuk mengetahui secara lebih objektif mengenai kebutuhan pegawai, tingkat efektivitas dan efisiensi kerja jabatan/unit, serta prestasi kerja jabatan/unit. Pengukuran beban kerja di Kementerian Keuangan tersebut dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.01/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja (Workload Analysis) di Lingkungan Departemen Keuangan. Proses kegiatan Analisis Beban Kerja dimulai dari persiapan, kemudian pengumpulan data, dilanjutkan dengan pengolahan data dan presentasi masing-masing unit eselon I yang diwakilkan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Badan di hadapan Ketua dan Anggota Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat, serta penyusunan laporan ABK.


iii

Pelaksanaan ABK tahun 2013 dilakukan secara menyeluruh pada: 1. Sebelas kantor pusat unit organisasi Eselon I, yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Inspektorat Jenderal, Badan Kebijakan Fiskal, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK); 2. Seluruh Instansi vertikal di lingkungan DJP, DJBC, DJPB, dan DJKN; 3. Seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan DJP, DJBC, dan BPPK. Kegiatan pengumpulan dan pengolahan data pada Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan memiliki beban kerja sebanyak 97.564.319,05 orang jam dengan rincian seperti pada Tabel 1: Tabel 1 Hasil Analisis Beban Kerja Kementerian Keuangan Unit Organisasi

No

(2)

(1) 1 Sekretariat Jenderal

Jumlah Beban Kerja Unit

Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat

Jumlah Pejabat/Pegawai yang ada

+/-

EU

PU

Ket

(3) 3.259.925,43

(4) 2.134

(5) 1.979

(6) -155

(7) 1,09

(8) A

(9) Sangat Baik

2

Direktorat Jenderal Anggaran

1.289.492,59

830

750

-80

1,14

A

Sangat Baik

3

Direktorat Jenderal Pajak *)

54.371.798,00

36.093

31.304

-4.789

1,15

A

Sangat Baik

4

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai *)

16.965.442,69

11.663

9.890

-1.773

1,14

A

Sangat Baik

5

Direktorat Jenderal Perbendaharaan *)

11.707.008,19

7.761

8.101

340

0,96

B

Baik

6

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara *)

5.462.285,46

3.712

3.552

-160

1,02

A

Sangat Baik

7

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

747.870,00

462

436

-26

1,14

A

Sangat Baik

8

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang

545.542,57

356

328

-28

1,10

A

Sangat Baik

9

Inspektorat Jenderal

949.040,31

626

565

-61

1,11

A

Sangat Baik

10 Badan Kebijakan Fiskal 11 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan JUMLAH

658.230,81

434

401

-33

1,09

A

Sangat Baik

1.607.683,00

1.047

980

-67

1,09

A

Sangat Baik

97.564.319,05

65.118

58.286

-6.832

1,11

A

Sangat Baik

Ket: *) Mengambil data secara populasi di seluruh kantor vertikal

Dari Tabel 1 dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan Kementerian Keuangan memiliki jumlah beban kerja sebesar 97.564.319,05 orang jam, kebutuhan pegawai/pejabat sebanyak 65.118 orang, sedangkan jumlah pegawai/pejabat yang ada sebanyak 58.286 orang, sehingga terjadi kekurangan pegawai sebanyak 6.832 orang dengan tingkat efisiensi unit (EU) 1.11 dan prestasi unit (PU) A dengan kualifikasi sangat baik. Dari 11 unit Eselon I, sepuluh unit Eselon I terjadi kekurangan pegawai sebanyak 7.172 orang, sedangkan satu unit lainnya yaitu Direktorat Jenderal Perbendaharaan terjadi kelebihan 340 orang. Kekurangan pegawai pada Ditjen Pajak terutama terdapat pada level staf (pelaksana, account representative) dan fungsional pemeriksa pajak yang tersebar pada KPP dan Kanwil yang merupakan ujung tombak dari Kementerian Keuangan yang berhubungan langsung dengan wajib pajak/masyarakat. Adapun bidang yang masih kekurangan pegawai adalah administrasi, pengawasan dan konsultasi, analisis dan perumusan kebijakan serta penegakan hukum. Selain itu, Analisis beban kerja yang dilakukan pada seluruh UPT di lingkungan Ditjen Pajak (PPDDP, KPDDP, KPDE, KLIP) menunjukkan bahwa secara total UPT mempunyai beban kerja yang relatif kecil dibandingkan dengan seluruh organisasi di lingkungan DJP. Hal ini disebabkan UPT merupakan unit baru yang mendukung penyediaan data dan pengolahan data SPT baik badan maupun orang pribadi yang akan digunakan untuk


iv

menggali potensi penerimaan pajak bagi KPP yang sampai saat ini baru mencakup sebagian wilayah kerja DJP. Pada masa yang akan datang, apabila UPT tersebut sudah mencakup seluruh wilayah kerja DJP, beban kerja UPT akan semakin bertambah berat dan kompleks. Sedangkan pada Ditjen Bea dan Cukai, kekurangan pegawai pada kantor pusat disebabkan antara lain karena meningkatnya beban kerja kegiatan yang terkait dengan penindakan yaitu pengawasan impor, ekspor, serta larangan dan pembatasan, kegiatan penetapan klasifikasi melalui BPIB, KPU, Kantor Wilayah DJBC dan KPPBC, kegiatan terkait bimbingan teknis impor, sosialisasi dan pelaksanaan audit lapangan, distribusi barang dan penghapusan BMN, dan pembuatan aplikasi besar misalnya Sistem Aplikasi Pengaduan Masyarakat (SIPUMA), Sistem Aplikasi Cukai Sentralisasi II (SAC-S II), Modul Penerimaan Negara (MPN), Sistem Aplikasi Piutang dan Pengembalian (SAPP) dan SIMPEG, serta pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Sedangkan untuk instansi vertikal, kekurangan pegawai rata-rata adalah pada level pelaksana dan pemeriksa. Hal ini dipengaruhi diantaranya oleh SDM yang ditempatkan dalam jabatan pelaksana tertentu memiliki tingkat pendidikan yang kurang sesuai dengan persyaratan jabatannya sehingga pelaksanaan tugas menjadi kurang optimal, luasnya daerah pengawasan sehingga dibutuhkan lebih banyak pegawai, keterbatasan sarana transportasi untuk menjangkau daerah-daerah dimana dilaksanakannya kegiatan pemeriksaan barang maupun untuk melakukan pengawasan, minimnya pegawai wanita khususnya di bandara-bandara internasional guna keperluan pemeriksaan badan atau keperluan yang lainnya, banyaknya Kawasan Berikat yang selama ini dikerjakan secara rangkap oleh pegawai Bea dan Cukai sedangkan kegiatan di Kawasan Pabean 24 jam, sistem pelayanan 247 (dua puluh empat jam tujuh hari kerja) untuk kantor tertentu seperti Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau, KPPBC Soekarno Hatta, PSO Bea Cukai Pantoloan, KPU Batam dan lain sebagainya. Hasil analisis beban kerja kantor pusat DJKN menunjukkan adanya peningkatan jumlah beban kerja dibandingkan dengan tahun kemarin. Peningkatan beban kerja kantor pusat DJKN antara lain disebabkan oleh banyaknya kajian peraturan dan kegiatan pembinaan mengenai kebijakan terkait pengelolaan dan penatausahaan BMN kepada K/L maupun kantor vertikal DJKN, tindak lanjut atas temuan BPK terkait IP BMN, dan Layanan bantuan hukum telah dilaksanakan 19 kali pendampingan perkara dan 36 kali gelar perkara. Sedangkan pada instansi vertikal DJKN, peningkatan beban kerja disebabkan adanya beban kerja yang cukup tinggi pada pelaksanaan lelang dan kegiatan rekonsiliasi BMN. Selain itu, kegiatan yang sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya antara lain: a. tindak lanjut paska Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 77/PUU-IX/2011 terkait uji materi Pasal 4, Pasal 8, dan Pasal 12 ayat (1) UU No 49/1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Putusan tersebut menyatakan Piutang BUMN/BUMD bukan merupakan piutang negara, sehingga pengurusan pitang negara yang berasal dari BUMN/BUMD tidak dapat lagi dilaksanakan. Adapun kegiatan yang dilakukan pada kantor vertikal di lingkungan DJKN atas putusan tersebut antara lain pengembalian Berkas Kasus Piutang Negara/BKPN pada BUMN/BUMD khususnya perbankan yang masih diurus serta rekonsiliasi dan validasi data BKPN oleh KPKNL dengan penyerah piutang (jumlah debitur, nilai penyerahan, jumlah angsuran, dan saldo hutang. Rekonsiliasi tersebut mencakup seluruh berkas yang berstatus aktif, Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT), lunas, dan penarikan);


v

b. pelaksanaan Inventaris Penilaian (IP) Aset Tetap sebagai tindak lanjut temuan BPK atas LKPP tahun 2011. Temuan BPK tersebut terkait dengan pengelolaan kekayaan negara terutama penyelesaiaan IP BMN eks BPPN. Secara umum, hasil perhitungan ABK tingkat Kantor Pusat DJPB menggambarkan bahwa seluruh unit eselon II mengalami kekurangan pegawai dengan efektivitas unit rata-rata diatas 1. Namun pada instansi vertikal, dari 30 Kanwil DJPB yang dijadikan baseline penyusunan ABK tahun 2012, didapat hasil bahwa mayoritas Kanwil Ditjen Perbendaharaan mengalami kelebihan pegawai. Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang mengalami kekurangan pegawai hanya satu Kanwil yaitu Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah yang mengalami kekurangan sebanyak 2 (dua) pegawai. Hal ini disebabkan karena dengan diberlakukannya program assessment KPPN Percontohan yang berlokasi di ibukota propinsi dimana Kanwil Ditjen Perbendaharaan berada, Kanwil Ditjen Perbendaharaan menjadi tempat bertugas yang baru bagi para pegawai di KPPN asal yang tidak memenuhi syarat untuk bertugas di KPPN Percontohan. Selain itu, masih terdapat tugas dan fungsi Kantor Wilayah yang belum dilaksanakan secara optimal, salah satunya adalah pelaksanaan monitoring dan bimbingan kepada KPPN dan satuan kerja yang ada di wilayah kerjanya. Kemudian apabila kegiatan pengumpulan dan pengolahan data beban kerja tahun 2012 tersebut dilihat pada 11 kantor pusat unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, tampak bahwa kantor pusat Kementerian Keuangan secara total memiliki beban kerja sebanyak 18.076.985,47 orang jam dengan rincian seperti pada Tabel 2. Tabel 2 Hasil Analisis Beban Kerja Kantor Pusat Kementerian Keuangan Unit Organisasi

No (1) 1 Sekretariat Jenderal

(2)



Jumlah Pejabat/ Pegawai yang ada

+/-

EU

PU

Keterangan

(3) 3.259.925,43

(4) 2.134

(5) 1.979

(6) -155

(7) 1,09

(8) A

(9) Sangat Baik

2


1.289.492,59

830

750

-80

1,14

A

Sangat Baik

3

Direktorat Jenderal Pajak

4.767.817,00

3.162

2.924

-238

1,08

A

Sangat Baik

4

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

1.817.392,65

1.225

1.009

-216

1,20

A

Sangat Baik

5

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

1.565.055,65

1.030

901

-129

1,15

A

Sangat Baik Sangat Baik

6

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

868.935,46

560

514

-46

1,12

A

7


747.870,00

462

436

-26

1,14

A

Sangat Baik

8


545.542,57

356

328

-28

1,10

A

Sangat Baik

9


949.040,31

626

565

-61

1,11

A

Sangat Baik

10 Badan Kebijakan Fiskal

658.230,81

434

401

-33

1,09

A

Sangat Baik

1.607.683,00

1.047

980

-67

1,09

A

Sangat Baik

18.076.985,47

11.866

10.787

-1.079

1,11

A

Sangat Baik

11 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan JUMLAH

Dari Tabel 2 dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, unit eselon I di lingkungan kantor pusat Kementerian Keuangan memiliki jumlah beban kerja sebesar 18.076.985,47 orang jam, kebutuhan pegawai/pejabat sebanyak 11.866 orang, serta jumlah pegawai/pejabat yang ada sebanyak 10.787 orang, sehingga terjadi kekurangan pegawai sebanyak 1.079 orang dengan tingkat efisiensi unit (EU) 1.11 dan prestasi unit (PU) A dengan kualifikasi sangat baik. Selain melakukan pengukuran beban kerja pada kantor pusat, pengukuran beban kerja juga dilakukan pada unit eselon I yang membawahkan kantor vertikal. Dari hasil pengukuran tersebut diperoleh hasil sebagaimana tampak pada Tabel 3.


vi

Tabel 3 Hasil Analisis Beban Kerja Kantor Vertikal Kementerian Keuangan No

Unit Organisasi



Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada

+/-

EU

PU

Ket

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

49,088,452.00

32,588

28,056

-4,532

1.16

A

Sangat Baik

515,529.00

343

324

-19

1.06

A

Sangat Baik

49,603,981.00

32,931

28,380

-4,551

1.16

A

Sangat Baik

(1) 1 Direktorat Jenderal Pajak a.

Kanwil, KPP, KP2KP

a.

PPDDP, KPDDP, KPDE, KLIP Jumlah

2

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai a.

Kanwil dan KPPBC

11,565,943.35

8,059

7,056

-1,003

1.09

A

Sangat Baik

b.

KPU, PSO, BPIB

3,582,106.69

2,379

1,825

-554

1.30

A

Sangat Baik

15,148,050.04

10,438

8,881

-1,557

1.13

A

Sangat Baik

2,595,379.95

1,723

2,350

627

0.73

C

Cukup

635,901.92

423

343

-80

1.23

A

Sangat Baik

Jumlah 3

Direktorat Jenderal Perbendaharaan a.

30 Kantor Wilayah

b.

5 KPPN di wilayah Jakarta

c.

37 KPPN A1 Propinsi

2,339,421.77

1,553

1,320

-233

1.18

A

Sangat Baik

d.

31 KPPN A1 Non Propinsi

1,476,280.72

979

1,095

116

0.89

C

Cukup

e.

103 KPPN A2

3,006,395.55

1,994

2,040

46

0.98

B

Baik

f.

KPPN Khusus Jakarta VI

88,572.63

59

52

-7

1.13

A

Sangat Baik

10,141,952.54

6,731

7,200

469

0.93

B

Baik

Jumlah 4

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara a.

17 Kantor Wilayah

1,230,020

896

900

4

0.91

B

Baik

b.

70 KPKNL

3,363,330

2,256

2,138

-118

1.04

A

Sangat Baik

4,593,350

3,152

3,038

-114

1.00

B

Baik

79,487,333.58

53,252

47,499

-5,753

1.11

A

Sangat Baik

Jumlah JUMLAH

Dari Tabel 3 dapat disimpulkan bahwa jumlah beban kerja sebesar 79.487.333,58 orang jam, kebutuhan pegawai sebanyak 53.252 orang, dan jumlah pegawai yang ada sebanyak 47.499 orang, sehingga terjadi kekurangan pegawai sebanyak 5.753 orang dengan efisiensi unit (EU) 1.11 dan prestasi unit (PU) A dengan kualifikasi sangat baik. Selain mengacu pada hasil ABK, pemenuhan kebutuhan pegawai tersebut juga perlu mempertimbangkan antisipasi adanya perubahan struktur dan pembentukan organisasi yang terjadi di Kementerian Keuangan dan pegawai yang telah memasuki masa pensiun serta optimalisasi pelaksanan tugas pada masing-masing unit Eselon I. Di dalam pelaksanaannya, kegiatan Analisis Beban Kerja memiliki beberapa kendala antara lain selalu berkembangnya organisasi dan tuntutan kebutuhan stakeholders dan masyarakat, belum semua produk yang dihasilkan memiliki standar norma waktu yang akan digunakan di dalam pengukuran beban kerja, serta uraian tahapan proses dalam menghasilkan produk juga masih membutuhkan banyak penyempurnaan karena belum menunjukkan tahapan yang senyatanya dilakukan. Untuk mengatasi kendala tersebut, langkah selanjutnya di dalam pengukuran beban kerja adalah menyusun dan menyempurnakan standar norma waktu. Standar norma waktu, tahapan, dan produk yang telah ditetapkan wajib dilakukan monitoring dan evaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan penyempurnaan organisasi, sistem dan prosedur kerja, peralatan yang mempengaruhi pencapaian hasil kerja, serta perkembangan dan tuntutan stakeholders. Dengan demikian, diharapkan hasil ABK dapat memberikan gambaran/informasi yang lebih objektif, akurat dan komprehensif mengenai kebutuhan pegawai, tingkat efektivitas dan efisiensi kerja jabatan/unit, serta prestasi kerja jabatan/unit, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan Pimpinan dalam menentukan kebijakan yang lebih tepat mengenai penataan organisasi, tata laksana, SDM, dan bidang proses bisnis lainnya, sehingga tujuan untuk meningkatkan performance dan good governance di lingkungan Kementerian Keuangan dapat tercapai.


vii


viii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................................................................ i RINGKASAN EKSEKUTIF .....................................................................................................................iii DAFTAR ISI .............................................................................................................................................. ix DAFTAR TABEL ..................................................................................................................................... xv DAFTAR GRAFIK................................................................................................................................ xxix BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................................................... 1 A. LATAR BELAKANG ................................................................................................................... 1 B. TUJUAN DAN MANFAAT ....................................................................................................... 2 C. OBJEK DAN PELAKSANAAN ................................................................................................. 2 D. BAGAN PROSES KEGIATAN ................................................................................................... 3 BAB II: TEKNIK DAN TOOLS ANALISIS BEBAN KERJA ................................................................ 5 A. ALAT UKUR................................................................................................................................. 5 B. WAKTU PELAKSANAAN......................................................................................................... 6 C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA ........................................................................................... 6 D. TEKNIK PENGOLAHAN DATA .............................................................................................. 6 E. STANDAR NORMA WAKTU ................................................................................................... 7 U

BAB III HASIL ANALISIS BEBAN KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN ................................... 9 BAB IV HASIL ANALISIS BEBAN KERJA SEKRETARIAT JENDERAL ....................................... 13 A. Tugas dan Fungsi ....................................................................................................................... 13 B. Hasil Analisis Beban Kerja ........................................................................................................ 13 1. Biro Perencanaan dan Keuangan ...................................................................................... 19 2. Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan ............................................................................... 20 3. Biro Hukum .......................................................................................................................... 22 4. Biro Bantuan Hukum .......................................................................................................... 23 5. Biro Sumber Daya Manusia ............................................................................................... 25 6. Biro Komunikasi dan Layanan Informasi ........................................................................ 27 7. Biro Perlengkapan ............................................................................................................... 30 8. Biro Umum ........................................................................................................................... 32 9. Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan .......................................................... 33 10. Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai .................................................................... 37 11. Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan ..................................................................... 38


ix

12. Pusat Investasi Pemerintah ................................................................................................ 40 13. Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik ................................................................. 42 14. Sekretariat Pengadilan Pajak ............................................................................................. 45 15. Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan ....................................................................... 47 16. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.............................................................................. 50 17. Tenaga Pengkaji ................................................................................................................... 53 18. Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan BMN ........................ 55 BAB V HASIL ANALISIS BEBAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN ................ 57 A. Tugas dan Fungsi ....................................................................................................................... 57 B. Hasil Analisis Beban Kerja ........................................................................................................ 57 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran ....................................................................... 61 2. Direktorat Penyusunan APBN .......................................................................................... 63 3. Direktorat Anggaran I......................................................................................................... 64 4. Direktorat Anggaran II ....................................................................................................... 65 5. Direktorat Anggaran III ...................................................................................................... 66 6. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak................................................................... 69 7. Direktorat Sistem Penganggaran ...................................................................................... 71 8. Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran ......................................................... 72 9. Tenaga Pengkaji Bidang PNBP .......................................................................................... 73 BAB VI HASIL ANALISIS BEBAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK .......................... 75 A. Tugas dan Fungsi ....................................................................................................................... 75 B. Hasil Analisis Beban Kerja ........................................................................................................ 75 1. Sekretariat Direktorat Jenderal .......................................................................................... 77 2. Direktorat Peraturan Perpajakan I .................................................................................... 79 3. Direktorat Peraturan Perpajakan II ................................................................................... 81 4. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan........................................................................... 83 5. Direktorat Intelijen dan Penyidikan ................................................................................. 85 6. Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian ........................................................................... 86 7. Direktorat Keberatan dan Banding ................................................................................... 88 8. Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan ........................................................... 89 9. Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat ................................ 91 10. Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan .................................................................... 92 11. Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur ................ 93 12. Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi .................................. 96


x

13. Direktorat Transformasi Proses Bisnis ............................................................................. 98 14. Tenaga Pengkaji ................................................................................................................... 99 15. Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak ................................................................... 100 16. Unit Pelaksana Teknis (UPT) DJP ................................................................................... 142 BAB VII HASIL ANALISIS BEBAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ... 149 A. Tugas dan Fungsi ..................................................................................................................... 149 B. Hasil Analisis Beban Kerja ...................................................................................................... 149 1. Sekretariat Direktorat Jenderal ........................................................................................ 152 2. Direktorat Teknis Kepabeanan ........................................................................................ 153 3. Direktorat Fasilitas Kepabeanan ..................................................................................... 153 4. Direktorat Cukai ................................................................................................................ 154 5. Direktorat Penindakan dan Penyidikan......................................................................... 155 6. Direktorat Audit ................................................................................................................ 156 7. Direktorat Kepabeanan Internasional ............................................................................ 157 8. Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai ................................. 158 9. Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai ............................................................... 159 10. Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai ...................................................... 160 11. Tenaga Pengkaji ................................................................................................................. 162 12. Instansi Vertikal DJBC ...................................................................................................... 163 13. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai ....................................................................... 174 14. Pangkalan Sarana Operasi ............................................................................................... 176 15. Balai Pengujian dan Identifikasi Barang ........................................................................ 177 BAB VIII HASIL ANALISIS BEBAN KERJA DITJEN PERBENDAHARAAN ............................ 179 A. Tugas dan Fungsi ..................................................................................................................... 179 B. Hasil Analisis Beban Kerja ...................................................................................................... 179 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan .......................................................... 182 2. Direktorat Pelaksanaan Anggaran .................................................................................. 184 3. Direktorat Pengelolaan Kas Negara ............................................................................... 184 4. Direktorat Sistem Manajemen Investasi......................................................................... 185 5. Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ................... 186 6. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan .......................................................... 187 7. Direktorat Sistem Perbendaharaan ................................................................................. 188 8. Direktorat Transformasi Perbendaharaan ..................................................................... 188 9. Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan ................................................ 189


xi

BAB IX HASIL ANALISIS BEBAN KERJA DITJEN KEKAYAAN NEGARA ............................. 203 A. Tugas dan Fungsi ..................................................................................................................... 203 B. Hasil Analisis Beban Kerja ...................................................................................................... 203 1. Sekretariat Direktorat Jenderal ........................................................................................ 206 2. Direktorat Barang Milik Negara...................................................................................... 207 3. Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan ...................................................................... 207 4. Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi .............................. 209 5. Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain...................................... 210 6. Direktorat Penilaian .......................................................................................................... 211 7. Direktorat Lelang............................................................................................................... 212 8. Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat ........................................................... 213 9. Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ............................................. 214 BAB X HASIL ANALISIS BEBAN KERJA DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ................ 219 A. Tugas dan Fungsi ..................................................................................................................... 219 B. Hasil Analisis Beban Kerja ...................................................................................................... 219 1. Sekretariat Direktorat Jenderal ........................................................................................ 221 2. Direktorat Dana Perimbangan......................................................................................... 222 3. Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ............................................................ 224 4. Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah ............................................................. 225 5. Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah ............................ 226 BAB XI HASIL ANALISIS BEBAN KERJA DITJEN PENGELOLAAN UTANG ........................ 229 A. Tugas dan Fungsi ..................................................................................................................... 229 B. Hasil Analisis Beban Kerja ...................................................................................................... 229 1. Sekretariat Direktorat Jenderal ........................................................................................ 233 2. Direktorat Pinjaman dan Hibah ...................................................................................... 235 3. Direktorat Surat Utang Negara ....................................................................................... 238 4. Direktorat Pembiayaan Syariah....................................................................................... 240 5. Direktorat Strategi dan Portofolio Utang ....................................................................... 243 6. Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen .............................................................. 245 BAB XII HASIL ANALISIS BEBAN KERJA INSPEKTORAT JENDERAL ................................... 249 A. Tugas dan Fungsi ..................................................................................................................... 249 B. Hasil Analisis Beban Kerja ...................................................................................................... 249 1. Sekretariat Inspektorat Jenderal ...................................................................................... 251 2. Inspektorat I ....................................................................................................................... 252


xii

3. Inspektorat II ...................................................................................................................... 254 4. Inspektorat III..................................................................................................................... 256 5. Inspektorat IV .................................................................................................................... 258 6. Inspektorat V ...................................................................................................................... 259 7. Inspektorat VI .................................................................................................................... 261 8. Inspektorat VII ................................................................................................................... 263 9. Inspektorat Bidang Investigasi ........................................................................................ 265 BAB XIII HASIL ANALISIS BEBAN KERJA BADAN KEBIJAKAN FISKAL.............................. 269 A. Tugas dan Fungsi ..................................................................................................................... 269 B. Hasil Analisis Beban Kerja ...................................................................................................... 269 1. Sekretariat Badan ............................................................................................................... 271 2. Pusat Kebijakan Pendapatan Negara ............................................................................. 272 3. Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ..................................... 274 4. Pusat Kebijakan Ekonomi Makro .................................................................................... 275 5. Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal ...................................................................................... 277 6. Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral............................... 279 7. Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral ......................................................................... 281 BAB XIV HASIL ANALISIS BEBAN KERJA BPPK ......................................................................... 285 A. Tugas dan Fungsi ..................................................................................................................... 285 B. Hasil Analisis Beban Kerja ...................................................................................................... 285 1. Sekretariat Badan ............................................................................................................... 288 2. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia ................ 289 3. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan ............................. 290 4. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak ........................................................................... 291 5. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai ........................................................... 292 6. Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan ......................................... 293 7. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum ..................................................... 294 8. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara .................................................................................. 296 9. Balai Diklat Keuangan (BDK) .......................................................................................... 296 10. Jabatan Fungsional Widyaiswara.................................................................................... 298 11. Pranata Komputer ............................................................................................................. 301 12. Tenaga Medis ..................................................................................................................... 302 BAB XVI PENUTUP ............................................................................................................................. 305 A. KESIMPULAN ......................................................................................................................... 305


xiii

B. SARAN ...................................................................................................................................... 311 GLOSARIUM ......................................................................................................................................... 314


xiv

DAFTAR TABEL Tabel 1

Hasil Analisis Beban Kerja Kementerian Keuangan ................................................ iv

Tabel 2

Hasil Analisis Beban Kerja Kantor Pusat Kementerian Keuangan ........................ vi

Tabel 3

Hasil Analisis Beban Kerja Kantor Vertikal Kementerian Keuangan .................. vii

Tabel 3.1

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Kementerian Keuangan ...........9

Tabel 3.2

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Kantor Pusat Kementerian Keuangan .................................................................................................9

Tabel 3.3

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal Kementerian Keuangan ...............................................................................................10

Tabel 4.1

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretariat Jenderal ................14

Tabel 4.2

Spesifikasi atau Kualifikasi Pendidikan Yang Dibutuhkan ....................................16

Tabel 4.3

Sepuluh Produk Sekretariat Jenderal Dengan Beban Kerja Terbesar....................18

Tabel 4.4

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal ....................................................................................20

Tabel 4.5

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal.........................................................................21

Tabel 4.6

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Biro Hukum Sekretariat Jenderal ...........................................................................................................................23

Tabel 4.7

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal .......................................................................................................24

Tabel 4.8

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal ......................................................................................26

Tabel 4.9

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal ....................................................................28

Tabel 4.10

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Biro Perlengkapan Sekretariat Jenderal .......................................................................................................31


xv

Tabel 4.11

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Biro Umum Sekretariat Jenderal ...........................................................................................................................32

Tabel 4.12

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pusintek Sekretariat Jenderal .......................................................................................................................…34

Tabel 4.13

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) PPAJP Sekretariat Jenderal ...........................................................................................................................38

Tabel 4.14

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pushaka Sekretariat Jenderal ...........................................................................................................................39

Tabel 4.15

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) PIP Sekretariat Jenderal .........41

Tabel 4.16

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pusat LPSE Sekretariat Jenderal ...........................................................................................................................42

Tabel 4.17

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretariat Pengadilan Pajak Sekretariat Jenderal ............................................................................................46

Tabel 4.18

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan Sekretariat Jenderal ...............................................................48

Tabel 4.19

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Sekretariat Jenderal .......................................................................50

Tabel 4.20

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Tenaga Pengkaji Sekretariat Jenderal .......................................................................................................54

Tabel 4.21

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Kantor Pengelolaan TIKBMN Sekretariat Jenderal ............................................................................................55

Tabel 5.1

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Jenderal Anggaran........................................................................................................................57

Tabel 5.2

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran ........................................................................................................62


xvi

Tabel 5.3

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Penyusunan APBN DJA......................................................................................................................63

Tabel 5.4

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Anggaran I DJA ..................................................................................................................................65

Tabel 5.5

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Anggaran II DJA ..................................................................................................................................66

Tabel 5.6

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Anggaran III DJA ..................................................................................................................................67

Tabel 5.7

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat PNBP DJA .............70

Tabel 5.8

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Sistem Penganggaran DJA .......................................................................................................71

Tabel 5.9

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran DJA .....................................................................................72

Tabel 5.10

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Tenaga Pengkaji Bidang PNBP ...............................................................................................................................73

Tabel 6.1

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak ................................................................................................................75

Tabel 6.2

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak .........................................76

Tabel 6.3

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak ................................................................................................................78

Tabel 6.4

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Perturan Perpajakan I DJP ...........................................................................................................80

Tabel 6.5

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Perturan Perpajakan II DJP ..........................................................................................................82


xvii

Tabel 6.6

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan DJP .......................................................................................................83

Tabel 6.7

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Intelijen dan Penyidikan DJP .............................................................................................................85

Tabel 6.8

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian DJP .........................................................................................................86

Tabel 6.9

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Keberatan dan Banding DJP ...........................................................................................................88

Tabel 6.10

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan DJP ...............................................................................90

Tabel 6.11

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP..............................................................91

Tabel 6.12

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan DJP ............................................................................................93

Tabel 6.13

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi SDA DJP ..........................................................................94

Tabel 6.14

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi DJP ...............................................................96

Tabel 6.15

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Transformasi Proses Bisnis DJP ...........................................................................................................98

Tabel 6.16

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Teaga Pengkaji DJP.................99

Tabel 6.17

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Aceh ...................................................................102

Tabel 6.18

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I ..............................................103


xviii

Tabel 6.19

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II ............................................104

Tabel 6.20

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau ..............................105

Tabel 6.21

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi ..............................106

Tabel 6.22

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung ..........................................................................................................108

Tabel 6.23

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung .................................109

Tabel 6.24

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat .....................................................110

Tabel 6.25

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat .....................................................112

Tabel 6.26

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan ..................................................113

Tabel 6.27

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur ...................................................114

Tabel 6.28

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara.....................................................115

Tabel 6.29

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus .................................................117

Tabel 6.30

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar ............................................118

Tabel 6.31

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Banten................................................................119


xix

Tabel 6.32

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I.......................................................121

Tabel 6.33

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II .....................................................122

Tabel 6.34

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I ...................................................123

Tabel 6.35

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II .................................................124

Tabel 6.36

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP DIY .....................................................................126

Tabel 6.37

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I .....................................................127

Tabel 6.38

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II ...................................................128

Tabel 6.39

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III ..................................................130

Tabel 6.40

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat .............................................131

Tabel 6.41

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah....................132

Tabel 6.42

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur ...........................................134

Tabel 6.43

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJPSulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara ..........135

Tabel 6.44

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJPSulut, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara .............................................................................................................................137


xx

Tabel 6.45

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Bali .....................................................................138

Tabel 6.46

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara .................................................140

Tabel 6.47

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku ..........................................141

Tabel 7.1

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ..............................................................................................149

Tabel 7.2

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi vertikal di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ........................150

Tabel 7.3

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ..............................................................................................152

Tabel 7.4

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Teknis Kepabeanan .................................................................................................................153

Tabel 7.5

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Fasilitas Kepabeanan .................................................................................................................154

Tabel 7.6

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Cukai ...................155

Tabel 7.7

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Penindakan dan Penyidikan ...........................................................................................................156

Tabel 7.8

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Audit ...................157

Tabel 7.9

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Kepabeanan Internasional ................................................................................................................158

Tabel 7.10

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai ....................................................................159

Tabel 7.11

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai ..............................................................................................160


xxi

Tabel 7.12

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai ...............................................................................161

Tabel 7.13

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Tenaga Pengkaji ....................162

Tabel 7.14

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh ................................................................164

Tabel 7.15

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara .............................................165

Tabel 7.16

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Sumatera Barat ..............................................165

Tabel 7.17

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kepualauan Riau ..........................................166

Tabel 7.18

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Selatan .............................167

Tabel 7.19

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Banten .............................................................168

Tabel 7.20

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jakarta.............................................................169

Tabel 7.21

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat ......................................................169

Tabel 7.22

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DIY ..................................170

Tabel 7.23

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I ..................................................170

Tabel 7.24

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa TImur II ................................................171


xxii

Tabel 7.25

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT ......................................172

Tabel 7.26

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat .............................172

Tabel 7.27

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur ...........................173

Tabel 7.28

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Sulawesi .........................................................173

Tabel 7.29

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Maluku, Papua, dan Papua Barat...............174

Tabel 7.30

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) KPU BC Tipe A Tanjung Priok ..............................................................................................................................175

Tabel 7.31

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) KPU BC Tiep B Batam ..........176

Tabel 7.32

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pangkalan Sarana Operasi .........................................................................................................................177

Tabel 7.33

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Balai Pengujian dan Identifikasi Barang ......................................................................................................178

Tabel 8.1

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan ...........................................................................................179

Tabel 8.2

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan .......................................................................180

Tabel 8.3

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan ...........................................................................................183

Tabel 8.4

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Pelaksanaan Anggaran......................................................................................................................184


xxiii

Tabel 8.5

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Pengelolaan Kas Negara ...................................................................................................................185

Tabel 8.6

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Sistem Manajemen Investasi ..................................................................................................186

Tabel 8.7

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum .....................................................186

Tabel 8.8

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan...........................................................................................187

Tabel 8.9

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Sistem Perbendaharaan ..........................................................................................................188

Tabel 8.10

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Transformasi Perbendaharaan ..........................................................................................................189

Tabel 8.11

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan .......................................................................190

Tabel 8.12

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) KPPN Tipe A1 Wilayah Jakarta ...........................................................................................................................193

Tabel 8.13

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) 34 KPPN Tipe A1 Propinsi ........................................................................................................................195

Tabel 8.14

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) 34 KPPN Tipe A1 Non Propinsi ........................................................................................................................197

Tabel 8.15

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) 103 KPPN Tipe A2 ................198

Tabel 8.16

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) KPPN Khusus Jakarta VI .....201

Tabel 9.1

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ........................................................................................203

Tabel 9.2

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ..............................................204


xxiv

Tabel 9.3

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ........................................................................................206

Tabel 9.4

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Barang Milik Negara ..........................................................................................................................207

Tabel 9.5

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan .....................................................................................................208

Tabel 9.6

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi .................................................................209

Tabel 9.7

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain ................................................................210

Tabel 9.8

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Penilaian .............211

Tabel 9.9

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Lelang ..................212

Tabel 9.10

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat ..............................................................................................213

Tabel 9.11

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara .....................................................................215

Tabel 9.12

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ...................................................................................216

Tabel 10.1

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan .............................................................................................219

Tabel 10.2

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan .............................................................................222

Tabel 10.3

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Dana Perimbangan ................................................................................................................223

Tabel 10.4

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ..................................................................................................225


xxv

Tabel 10.5

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah.................................................................................................226

Tabel 10.6

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah .........................................................227

Tabel 11.1

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang ......................................................................................................229

Tabel 11.2

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang ......................................................................................234

Tabel 11.3

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Pinjaman dan Hibah ............................................................................................................................236

Tabel 11.4

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Surat Utang Negara ..........................................................................................................................238

Tabel 11.5

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Pembiayaan Syariah ..........................................................................................................................241

Tabel 11.6

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Strategi dan Portofolio Utang ..........................................................................................................243

Tabel 11.7

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen ...........................................................................................246

Tabel 12.1

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Inspektorat Jenderal .............249

Tabel 12.2

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretariat Inspektorat Jenderal .........................................................................................................................252

Tabel 12.3

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Inspektorat I ..........................253

Tabel 12.4

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Inspektorat II .........................255

Tabel 12.5

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Inspektorat III ........................257

Tabel 12.6

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Inspektorat IV........................259


xxvi

Tabel 12.7

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Inspektorat V .........................260

Tabel 12.8

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Inspektorat VI........................262

Tabel 12.9

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Inspektorat VII ......................264

Tabel 12.10

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Inspektorat Bidang Investigasi ....................................................................................................................266

Tabel 13.1

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Badan Kebijakan Fiskal ........269

Tabel 13.2

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretariat Badan Kebijakan Fiskal ..........................................................................................................271

Tabel 13.3

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pusat Kebijakan Pendapatan Negara ....................................................................................................273

Tabel 13.4

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ............................................................274

Tabel 13.5

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pusat Ekonomi Makro .........276

Tabel 13.6

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pengelolaan Risiko Fiskal .............................................................................................................................278

Tabel 13.7

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral .....................................................280

Tabel 13.8

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral ................................................................................................282

Tabel 14.1

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ....................................................................................................285

Tabel 14.2

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan .......................................................................289

Tabel 14.3

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia .................................................290


xxvii

Tabel 14.4

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan ..............................................................291

Tabel 14.5

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak ............................................................................................................292

Tabel 14.6

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai ............................................................................................293

Tabel 14.7

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan ...................................294

Tabel 14.8

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum ......................................................................................295

Tabel 14.9

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) STAN ......................................296

Tabel 14.10

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ....................................................................................................297

Tabel 14.11

Rincian Kebutuhan Widyaiswara BPPK Per Unit ..................................................299

Tabel 14.12

Rekapitulasi Kualifikasi Kebutuhan Widyaiswara Per Unit ................................299

Tabel 14.13

Rincian Kebutuhan Pranata Komputer Per Unit ....................................................302

Tabel 14.14

Rincian Kebutuhan Dokter Umum Per Unit ...........................................................302

Tabel 14.15

Rincian Kebutuhan Perawat Per Unit ......................................................................303


xxviii

DAFTAR GRAFIK Grafik 3.1 Grafik 3.2 Grafik 3.3 Grafik 4.1 Grafik 4.2 Grafik 4.3 Grafik 5.1 Grafik 5.2 Grafik 5.3 Grafik 5.4 Grafik 5.5 Grafik 5.6 Grafik 6.1 Grafik 6.2 Grafik 7.1 Grafik 7.2 Grafik 8.1 Grafik 8.2 Grafik 8.3 Grafik 8.4 Grafik 8.5 Grafik 8.6 Grafik 8.7 Grafik 9.1 Grafik 9.2 Grafik 10.1 Grafik 10.2 Grafik 11.1 Grafik 11.2 Grafik 11.3 Grafik 12.1

Jumlah Beban Kerja Kementerian Keuangan............................................................11 Jumlah Kebutuhan Pegawai dan Jumlah Pegawai Yang Ada ................................11 Efektivitas Unit Eselon I Kementerian Keuangan ....................................................12 Jumlah Beban Kerja Sekretariat Jenderal ...................................................................15 Jumlah Kebutuhan Pegawai Sekretariat Jenderal ....................................................17 Efektivitas dan Efisiensi Unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal ........17 Beban Kerja DJA (Dalam Ribuan Jam) .......................................................................58 Efektivitas dan Efisiensi Unit Eselon II DJA Dalam ABK 2009-2012 .....................58 Kebutuhan Tambahan Pegawai Berdasarkan ABK DJA .........................................59 Kebutuhan Pegawai dan Efektivitas Unit Per Eselon II DJA .................................59 Beban Kerja Pengesahan DIPA Berdasarkan Jenis Pekerjaan ada Form A ..........60 Beban Kerja Pengesahan DIPA Berdasarkan Eselon ...............................................61 Jumlah Beban Kerja DJP ...............................................................................................77 Jumlah Kebutuhan Pegawai dan Jumlah Pegawai Yang Ada DJP ........................77 Jumlah Beban Kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai .......................................151 Jumlah Kebutuhan Pegawai dan Jumlah Pegawai Yang Ada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ...........................................................................151 Jumlah Beban Kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan....................................180 Jumlah Kebutuhan Pegawai dan Jumlah Pegawai Yang Ada Direktorat Jenderal Perbendaharaan .......................................................................181 Efektivitas dan Efisiensi Unit Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan ..........................................................................................................192 Efektivitas dan Efisiensi Unit Kantor Pelayanan Perbendaharaan Tipe A1 Wilayah Jakarta ............................................................................................194 Efektivitas dan Efisiensi Unit Kantor Pelayanan Perbendaharaan Tipe A1 Propinsi .........................................................................................................196 Efektivitas dan Efisiensi Unit Kantor Pelayanan Perbendaharaan Tipe A1 Non Propinsi .................................................................................................197 Efektivitas dan Efisiensi Unit Kantor Pelayanan Perbendaharaan Tipe A2 .........................................................................................................................200 Jumlah Beban Kerja Direktorat Jenderal Kekayaan Negara .................................205 Jumlah Kebutuhan Pegawai dan Jumlah Pegawai Yang Ada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara .....................................................................205 Jumlah Beban Kerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan ......................220 Jumlah Kebutuhan Pegawai dan Jumlah Pegawai Yang Ada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan ..........................................................221 Jumlah Beban Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang ...............................230 Jumlah Kebutuhan Pegawai dan Jumlah Pegawai Yang Ada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang ...................................................................230 Efektivitas dan Efisiensi Unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang ......................................................................................231 Jumlah Beban Kerja Inspektorat Jenderal ................................................................250


xxix

Grafik 12.2 Grafik 13.1 Grafik 13.2 Grafik 13.3 Grafik 13.4 Grafik 13.5 Grafik 13.6 Grafik 13.7 Grafik 13.8 Grafik 13.9 Grafik 13.10 Grafik 14.1 Grafik 14.2 Grafik 14.3

Jumlah Kebutuhan Pegawai dan Jumlah Pegawai Yang Ada Inspektorat Jenderal ...................................................................................................251 Jumlah Beban Kerja Badan Kebijakan Fiskal ..........................................................270 Jumlah Kebutuhan Pegawai dan Jumlah Pegawai Yang Ada Badan Kebijakan Fiskal ..........................................................................................................270 Efektivitas dan Efisiensi Unit Eselon II di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal ..........................................................................................................270 Perbandingan Beban Kerja Form A dan Form B Sekretariat Badan Kebijakan Fiskal ..........................................................................................................272 Perbandingan Beban Kerja Form A dan Form B Pusat Kebijakan Pendapatan Negara ....................................................................................................273 Perbandingan Beban Kerja Form A dan Form B Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ............................................................275 Perbandingan Beban Kerja Form A dan Form B Pusat Kebijakan Ekonomi Makro...........................................................................................................277 Perbandingan Beban Kerja Form A dan Form B Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal .................................................................................................................279 Perbandingan Beban Kerja Form A dan Form B Pusat KebijakanPembiayan Perubahan Iklim dan Multilateral ......................................281 Perbandingan Beban Kerja Form A dan Form B Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral ................................................................................................282 Jumlah Beban Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.......................287 Jumlah Kebutuhan Pegawai dan Jumlah Pegawai Yang Ada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan .......................................................................287 Efektivitas dan Efisiensi Unit Eselon II di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan .......................................................................288


xxx

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Dalam rangka meningkatkan performance Kementerian Keuangan dan sejalan dengan tujuan nasional untuk menciptakan good governance, Menteri Keuangan telah menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan. Pelaksanaan reformasi tersebut meliputi: 1. Penataan organisasi, yang meliputi modernisasi organisasi, pemisahan, pengabungan, dan penajaman fungsi organisasi. 2. Penyempurnaan proses bisnis, yang meliputi Standard Operating Procedure (SOP), Analisis dan Evaluasi Jabatan (AEJ), dan Analisis Beban Kerja. 3. Peningkatan disiplin dan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). Pelaksanaan ABK di lingkungan Kementerian Keuangan sudah dilakukan sejak tahun 1992, yang kemudian ditetapkan pedomannya di dalam KMK Nomor 26/KMK.01/1995. Pada waktu itu analisis beban kerja yang dilakukan masih secara parsial. Pengukuran beban kerja yang dilakukan hanya pada satu unit eselon I dan selalu berganti unit eselon I di tiap tahunnya sehingga belum bisa dijadikan sebagai dasar dalam penentuan beban kerja Kementerian Keuangan secara umum. Kemudian seiring dengan berjalannya program Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, dilakukan penyempurnaan pedoman ABK melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.01/2006 yang mengamanatkan setiap unit di lingkungan Departemen Keuangan untuk melaksanakan ABK. Analisis Beban Kerja merupakan suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja jabatan dan organisasi berdasarkan volume kerja. Pelaksanaan ABK juga diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia serta menciptakan organisasi yang right-sizing, efektif, dan efisien pada setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan agar pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Dalam rangka menentukan standar produk dan norma waktu, perlu dilakukan ABK minimal tiga tahun secara berturut-turut untuk memperoleh data series. Kegiatan ABK dilaksanakan dimulai pada tahun 2008, sehingga pada tahun 2013 merupakan tahun keenam pelaksanaan kegiatan ABK yang dilakukan secara mandiri oleh masing-masing unit eselon I dengan mengambil data beban kerja tahun sebelumnya. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat, program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat dilaksanakan oleh seluruh unit di lingkungan Kementerian Keuangan. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.01/2013 tentang Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaaan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2013,


1

salah satu kegiatan dalam Program Reformasi Birokrasi Tahun 2013 adalah analisis beban kerja yang akan melaksanakan pengukuran beban kerja Kementerian Keuangan. Hasil pelaksanaan tugas dilaporkan kepada Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat. Dengan demikian, Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat bertugas mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan ABK yang dilaksanakan. B.

TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan pengukuran analisis beban kerja adalah untuk memperoleh informasi tentang efisiensi dan prestasi kerja jabatan/unit satuan organisasi serta pemanfaatannya dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur negara. Ruang lingkup pengukuran beban kerja meliputi beban kerja seluruh produk yang dihasilkan oleh unit organisasi eselon I. Dalam laporan ini, data beban kerja yang dipakai adalah data sejak awal hingga akhir tahun 2012. Hasil Analisis Beban Kerja diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 1. Bahan kebijakan di bidang penataan organisasi (penajaman tugas dan fungsi, pengembangan, penggabungan, pemisahan); 2. Bahan kebijakan di bidang tata laksana (sistem dan prosedur kerja, ketepatan waktu); 3. Bahan kebijakan di bidang penataan SDM (rencana kebutuhan pegawai, mutasi pegawai, promosi pegawai, pendidikan dan pelatihan). C. OBJEK DAN PELAKSANAAN Objek Analisis Beban Kerja Kementerian Keuangan adalah seluruh unit organisasi yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan (unit eselon I) yang meliputi unit-unit sebagai berikut: 1. Sekretariat Jenderal. 2. Direktorat Jenderal Anggaran. 3. Direktorat Jenderal Pajak. 4. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 5. Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 6. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. 7. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 8. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. 9. Inspektorat Jenderal. 10. Badan Kebijakan Fiskal. 11. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.


2

Tahapan pelaksanaan Analisis Beban Kerja meliputi kegiatan sebagai berikut: 1. Bimbingan Teknis kepada para peserta wakil dari unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan masing-masing sebagai calon analis. 2. Persiapan Pelaksanaan ABK, meliputi menyiapkan statute, Standard Operating Procedures (SOP), uraian jabatan, kuesioner, dan lain-lain. 3. Pengumpulan Data ABK, meliputi: Form A, Form B, dan Form C. 4. Pengolahan Data ABK, meliputi: Form FP1A, Form FP1B, Form FP2, Form FP3, dan Form FP4. 5. Presentasi hasil pengolahan ABK dari seluruh Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan di depan TRBTKP, dan 6. Pelaporan hasil ABK. D. BAGAN PROSES KEGIATAN Gambar 1 Proses Pelaksanaan Analisis Beban Kerja Bimbingan Teknis ABK

Bigan Teknis ABK

Persiapan Pelaksanaan ABK

Pengumpulan Data ABK

Pengolahan Data Beban Kerja

Presentasi Hasil Pengolahan ABK

Pelaporan Hasil ABK kepada Sekjen dan Menteri Keuangan Dokumen Laporan ABK


3


4

BAB II: TEKNIK DAN TOOLS ANALISIS BEBAN KERJA A. ALAT UKUR Untuk dapat melakukan analisis beban kerja secara baik dan benar terlebih dahulu perlu ditetapkan alat ukur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara transparan dan obyektif. Alat ukur yang dimaksud adalah jam kerja efektif, yaitu jam kerja yang harus diisi dengan kerjauntuk menghasilkan suatu produk baik bersifat konkrit atau abstrak (benda atau jasa). Dalam Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1964 tentang Jam kerja Kantor Pemerintah jis. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1972 dan Keputusan Presiden Nomor 68 tahun 1995 telah ditentukan jam kerja instansi pemerintah sebanyak 37 jam per minggu. Sementara itu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 71/KMK.01/1996 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Departemen Keuangan adalah sebanyak 42 jam 45 menit perminggu. Atas ketentuan tersebut, perhitungan jam kerja efektif yang akan digunakan sebagai alat ukur dalam melakukan analisis beban kerja adalah : Jam kerja formal per minggu : Senin s.d Kamis 07.30 – 12.15 13.00 – 17.00 Jum’at 07.30 – 11.30 13.15 – 17.00

4 jam 45 menit X 4 = 19 jam 4 jam X 4 = 16 jam 4 jam = 4 jam = 3 jam 45 menit 3 jam 45 menit Total = 42 jam 45 menit = 2.565 menit

Jam kerja efektif per minggu dengan allowance (waktu luang) 25% : 75/100 x 2.565 menit = 1.923,75 menit = 32 jam Jam kerja efektif per hari: 5 hari kerja = 1923,75 menit: 5 = 384,75 menit = 6 jam 25 menit/hari Jumlah hari kerja per tahun: Jumlah hari per tahun

365 hari

Libur Sabtu-Minggu

104 hari

Libur resmi

14 hari

Hak cuti

12 hari 130 hari 235 hari

Jam kerja efektif per tahun: 5 hr kerja = 235 x 384,75 menit = 90.416,25 menit = 1507 jam


5

B. WAKTU PELAKSANAAN Pengukuran beban kerja pada setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan setiap tahun sekali. Apabila dipandang perlu, pengukuran beban kerja pada unit/satuan kerja dapat dilaksanakan sewaktu-waktu, misalnya karena terjadi perubahan kebijakan yang mengakibatkan perubahan sistem dan prosedur, penyempurnaan organisasi atau lain-lain alasan sesuai dengan kebijakan pimpinan. C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara: 1. Penyampaian/penyebaran kuesioner beban kerja dan petunjuk pengisiannya kepada responden sebagai data primer; 2. Analis aktif melakukan wawancara dan observasi, untuk memperoleh gambaran lengkap data primer di lapangan dengan menggunakan kuesioner yang telah dipersiapkan disertai penjelasan kepada para responden; 3. Formulir yang digunakan adalah form A, form B, dan form C. D. TEKNIK PENGOLAHAN DATA Setelah pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan Form A, Form B, dan Form C, maka teknik pengolahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1. Menghitung beban kerja setiap jabatan yang berada pada satu unit organisasi sesuai dengan produk-produk/hasil kerjanya pada form A, form B, dan form C dengan menggunakan rumus: Beban Kerja = Volume x Norma Waktu 2. Membuat rekapitulasi beban kerja jabatan (menggunakan form FP2) untuk menghitung jumlah beban kerja per jabatan dengan menjumlahkan beban kerja seluruh produk pada masing-masing jabatan. 3. Menghitung kebutuhan pegawai dan efektivitas dan efisiensi kerja jabatan dengan formulir FP3 dengan menggunakan rumus: Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat =

EJ =

Jumlah beban kerja jabatan Jam kerja efektif per tahun

Jumlah beban kerja jabatan Jumlah pemangku jabatan × jam kerja efektif per tahun


6

PJ (Prestasi Kerja Jabatan) a. b. c. d. e.

EJ di atas 1,00 EJ antara 0,90 – 1,00 EJ antara 0,70 – 0,89 EJ antara 0,50 – 0,69 EJ di bawah 0,50

= = = = =

A (Sangat Baik) B (Baik) C (Cukup) D (Sedang) E (Kurang)

4. Membuat rekapitulasi kebutuhan pegawai unit dengan cara menjumlahkan kebutuhan pegawai/pejabat dalam satu unit organisasi serta efektivitas/efisiensi unit dengan menggunakan rumus: EU (Efektivitas dan Efisiensi Unit) EU =

Jumlah beban kerja unit Jumlah pegawai unit × jam kerja efektif per tahun

PU (Prestasi Kerja Unit) a. b. c. d. e.

EU di atas 1,00 EU antara 0,90 – 1,00 EU antara 0,70 – 0,89 EU antara 0,50 – 0,69 EU di bawah 0,50

= = = = =

A (Sangat Baik) B (Baik) C (Cukup) D (Sedang) E (Kurang)

5. Menghitung jumlah kelebihan/kekurangan pegawai dengan menggunakan rumus: Jumlah kelebihan/ kekurangan pegawai

=

Jumlah Pegawai yang ada – Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat

E. STANDAR NORMA WAKTU Norma waktu merupakan waktu yang wajar dan nyata-nyata dipergunakan secara efektif dengan kondisi normal oleh seorang pemangku jabatan untuk menyelesaikan satu tahapan proses penyelesaian pekerjaan. Dalam melakukan pengukuran dan perumusan norma waktu tersebut, dilakukan secara cermat dan seksama dengan memperhatikan tingkat kewajaran penggunaan waktu kerja bagi pegawai/pemangku jabatan terkait, dan terhadap kebenaran uraian proses/tahapan kerja untuk menghasilkan produk, yang melalui uji coba selama tiga tahun berturut-turut. Selanjutnya norma waktu yang telah teruji harus distandarkan agar menjadi faktor tetap. Dalam menyusun rancangan standar norma waktu dilakukan melalui pembahasan dengan narasumber agar diperoleh hasil yang wajar. Selanjutnya, rancangan standar norma waktu tersebut disampaikan kepada Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan pertimbangan sebelum ditetapkan oleh pimpinan unit Eselon I. Di masa yang akan datang, standar norma Laporan Analisis Beban Kerja Kementerian Keuangan

7

waktu yang telah ditetapkan akan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan analisis beban kerja, sehingga unit organisasi yang memiliki volume kerja yang tinggi akan menghasilkan beban kerja yang tinggi pula. Manfaat standar norma waktu adalah: 1. Mempercepat dan mempermudah pelaksanaan analisis beban kerja pada masa yang akan datang. 2. Meningkatkan objektivitas pelaksanaan ABK. 3. Meningkatkan pelayanan kepada stakeholders khususnya kepastian waktu. Norma waktu yang telah ditetapkan wajib dievaluasi, apabila: 1. Terjadi penyempurnaan sistem dan prosedur kerja. 2. Terjadi penyempurnaan organisasi. 3. Adanya perubahan peralatan yang sangat mempengaruhi pencapaian hasil kerja. 4. Adanya perubahan kebijakan pemerintah.


8

BAB III HASIL ANALISIS BEBAN KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dapat dilihat pada Tabel 3.1. Dari Tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan Kementerian Keuangan memiliki jumlah beban kerja sebesar 97.564.319,05 orang jam dan terjadi kekurangan pegawai sebanyak 6832 orang dengan tingkat efisiensi unit (EU) 1.11 dan prestasi unit (PU) A dengan kualifikasi sangat baik. Tabel 3.1 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Kementerian Keuangan Unit Organisasi

No

(2)

(1) 1 Sekretariat Jenderal



Jumlah Pejabat/Pegawai yang ada

+/-

EU

PU

Ket

(3) 3.259.925,43

(4) 2.134

(5) 1.979

(6) -155

(7) 1,09

(8) A

(9) Sangat Baik

2


1.289.492,59

830

750

-80

1,14

A

Sangat Baik

3

Direktorat Jenderal Pajak *)

54.371.798,00

36.093

31.304

-4.789

1,15

A

Sangat Baik

4

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai *)

16.965.442,69

11.663

9.890

-1.773

1,14

A

Sangat Baik

5

Direktorat Jenderal Perbendaharaan *)

11.707.008,19

7.761

8.101

340

0,96

B

Baik

6

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara *)

5.462.285,46

3.712

3.552

-160

1,02

A

Sangat Baik

7


747.870,00

462

436

-26

1,14

A

Sangat Baik

8


545.542,57

356

328

-28

1,10

A

Sangat Baik

9


949.040,31

626

565

-61

1,11

A

Sangat Baik


658.230,81

434

401

-33

1,09

A

Sangat Baik


1.607.683,00

1.047

980

-67

1,09

A

Sangat Baik

97.564.319,05

65.118

58.286

-6.832

1,11

A

Sangat Baik

Ket: *) Mengambil data secara populasi di seluruh kantor vertikal

Selanjutnya apabila kegiatan pengumpulan dan pengolahan data beban kerja tahun 2012 tersebut dilakukan pada 11 kantor pusat unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, tampak bahwa kantor pusat Kementerian Keuangan secara total memiliki beban kerja sebanyak 18.076.985,47 orang jam dengan rincian sebagaimana tampak pada Tabel 3.2. Tabel 3.2 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Kantor Pusat Kementerian Keuangan Unit Organisasi

No (1) 1 Sekretariat Jenderal

(2)



Jumlah Pejabat/ Pegawai yang ada

+/-

EU

PU

Keterangan

(3) 3.259.925,43

(4) 2.134

(5) 1.979

(6) -155

(7) 1,09

(8) A

(9) Sangat Baik

2


1.289.492,59

830

750

-80

1,14

A

Sangat Baik

3

Direktorat Jenderal Pajak

4.767.817,00

3.162

2.924

-238

1,08

A

Sangat Baik

4

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

1.817.392,65

1.225

1.009

-216

1,20

A

Sangat Baik

5

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

1.565.055,65

1.030

901

-129

1,15

A

Sangat Baik

6

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

868.935,46

560

514

-46

1,12

A

Sangat Baik

7


747.870,00

462

436

-26

1,14

A

Sangat Baik

8


545.542,57

356

328

-28

1,10

A

Sangat Baik

9


949.040,31

626

565

-61

1,11

A

Sangat Baik


658.230,81

434

401

-33

1,09

A

Sangat Baik


1.607.683,00

1.047

980

-67

1,09

A

Sangat Baik

18.076.985,47

11.866

10.787

-1.079

1,11

A

Sangat Baik

Berdasarkan hasil rekapitulasi analisis beban kerja tahun anggaran 2012 pada 11 kantor pusat unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan tersebut tampak bahwa: 1. Jumlah beban kerja 11 kantor pusat sebesar 18.076.985,47 orang jam.


9

2. 3. 4. 5.

Jumlah kebutuhan pejabat/pegawai sebanyak 11.866 orang. Jumlah pejabat/pegawai yang ada sebanyak 10.787 orang. Jumlah kekurangan pejabat/pegawai sebanyak 1079 orang. Tingkat efektivitas unit sebesar 1.11 dengan prestasi unit A (sangat baik).

Selain melakukan pengukuran beban kerja pada kantor pusat, pengukuran data beban kerja pada unit eselon I yang membawahkan kantor vertikal menunjukkan hasil pengukuran sebagaimana tampak pada Tabel 3.3. Tabel 3.3 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal Kementerian Keuangan No

Unit Organisasi




+/-

EU

PU

Ket

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

49,088,452.00

32,588

28,056

-4,532

1.16

A

Sangat Baik

515,529.00

343

324

-19

1.06

A

Sangat Baik

49,603,981.00

32,931

28,380

-4,551

1.16

A

Sangat Baik

(1) 1 Direktorat Jenderal Pajak a.

Kanwil, KPP, KP2KP

a.

PPDDP, KPDDP, KPDE, KLIP Jumlah

2

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai a.

Kanwil dan KPPBC

11,565,943.35

8,059

7,056

-1,003

1.09

A

Sangat Baik

b.

KPU, PSO, BPIB

3,582,106.69

2,379

1,825

-554

1.30

A

Sangat Baik

15,148,050.04

10,438

8,881

-1,557

1.13

A

Sangat Baik

2,595,379.95

1,723

2,350

627

0.73

C

Cukup

635,901.92

423

343

-80

1.23

A

Sangat Baik

Jumlah 3

Direktorat Jenderal Perbendaharaan a.

30 Kantor Wilayah

b.

5 KPPN di wilayah Jakarta

c.

37 KPPN A1 Propinsi

2,339,421.77

1,553

1,320

-233

1.18

A

Sangat Baik

d.

31 KPPN A1 Non Propinsi

1,476,280.72

979

1,095

116

0.89

C

Cukup

e.

103 KPPN A2

3,006,395.55

1,994

2,040

46

0.98

B

Baik

f.


88,572.63

59

52

-7

1.13

A

Sangat Baik

10,141,952.54

6,731

7,200

469

0.93

B

Baik

Jumlah 4

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara a.

17 Kantor Wilayah

1,230,020

896

900

4

0.91

B

Baik

b.

70 KPKNL

3,363,330

2,256

2,138

-118

1.04

A

Sangat Baik

4,593,350

3,152

3,038

-114

1.00

B

Baik

79,487,333.58

53,252

47,499

-5,753

1.11

A

Sangat Baik

Jumlah JUMLAH

Dari Tabel 3.3 tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah beban kerja sebesar 79.487.333,58 orang jam, kebutuhan pegawai sebanyak 53.252 orang, jumlah pegawai yang ada sebanyak 47.499 orang, sehingga terjadi kekurangan pegawai sebanyak 5.753 orang dengan efisiensi unit (EU) 1.11 dan prestasi unit (PU) A dengan kualifikasi sangat baik. Instansi vertikal yang menjadi objek dalam pengukuran beban kerja ini meliputi seluruh instansi vertikal pada Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Perbendaharaan, serta Ditjen Kekayaan Negara. Gambaran beban kerja Kementerian Keuangan sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 meningkat sebesar 1259%, hal ini dikarenakan pada tahun 2007 objek analisis beban kerja hanya delapan kantor pusat unit eselon I yang tidak membawahkan instansi vertikal, pada tahun 2008-2009 perhitungan analisis beban kerja sudah meliputi 12 kantor pusat unit eselon I. Sedangkan untuk tahun 2010-2012 sudah dilakukan pada seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, baik kantor pusat, instansi vertikal, maupun unit pelaksana teknis. Secara keseluruhan peningkatan beban kerja dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 tampak pada Grafik 3.1.


10

Grafik 3.1 Jumlah Beban Kerja Kementerian Keuangan

120.000 100.000

97.564 89.341

80.000

80.226

60.000 40.000 20.000 12.298

7.177

0

2007

2008

14.491

2009

2010

2011

2012

Jumlah Beban Kerja Kementerian Keuangan (dalam ribuan)

Dari Grafik 3.1 tersebut dapat diketahui bahwa beban kerja Kementerian Keuangan pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 9,18% dibandingkan dengan beban kerja tahun 2011. Sebagai konsekuensi logis dari meningkatnya beban kerja Kementerian Keuangan maka kebutuhan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan juga mengalami peningkatan, namun demikian kebutuhan pegawai tersebut belum seluruhnya terpenuhi sehingga mengakibatkan kekurangan pegawai. Secara keseluruhan kebutuhan pegawai berdasarkan ABK dan jumlah pegawai yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan dari tahun 2008 sampai dengan 2012 tampak pada Grafik 3.2. Grafik 3.2 Jumlah Kebutuhan Pegawai dan Jumlah Pegawai Yang Ada

70.000 65.118 59.834

60.000

54.882

60.748

58.286

55.827

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

8.211

8.301

8.881

9.573

0 2008

2009

Jumlah Pegawai Yang Ada

2010

2011

Jumlah Kebutuhan Pegawai


2012

11

Peningkatan beban kerja pada beberapa unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang tidak sepenuhnya diimbangi dengan penambahan jumlah pegawai mengakibatkan nilai efektivitas dan efisiensi unit pada beberapa unit eselon I tersebut cenderung tinggi (EU > 1). Secara keseluruhan nilai efektivitas dan efisiensi unit di lingkungan Kementerian Keuangan dalam lima tahun terakhir tampak pada Grafik 3.3. Grafik 3.3 Efektivitas Unit Eselon I Kementerian Keuangan

1.6

1.4

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

Setjen

DJA 2007

DJP

DJBC 2008

DJPB 2009

DJKN

DJPK 2010

DJPU

ITJEN 2011

BKF

BPPK

2012

Dari Grafik 3.3 dapat diketahui bahwa pada beberapa unit eselon I mempunyai nilai EU yang tinggi yang mengindikasikan overload pekerjaan dan kekurangan pegawai, namun pada beberapa unit eselon I lainnya memiliki nilai EU di bawah satu yang mengindikasikan kelebihan pegawai. Uraian mengenai analisis beban kerja masing-masing unit eselon I sebagaimana tampak pada Tabel 3.1 diatas tampak pada bab-bab berikut ini.


12

BAB IV HASIL ANALISIS BEBAN KERJA SEKRETARIAT JENDERAL A. Tugas dan Fungsi Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi: 1. koordinasi kegiatan Kementerian Keuangan. 2. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Keuangan. 3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi Kemenkeu. 4. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat. 5. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum. 6. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara. 7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan. B. Hasil Analisis Beban Kerja Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal dapat dilihat pada Tabel 4.1. Dari Tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa Sekretariat Jenderal pada tahun 2012 memiliki jumlah beban kerja sebesar 3.259.925,43 orang jam, dengan jumlah kebutuhan pegawai sebanyak 2.134 orang, sedangkan pegawai yang ada sebanyak 1.979 orang, sehingga Sekretariat Jenderal kekurangan pegawai sebanyak 155 orang pegawai dengan perincian sebagai berikut: 1. Biro Perencanaan dan Keuangan kelebihan dua orang pegawai. 2. Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan kelebihan dua orang pegawai. 3. Biro Hukum kekurangan sebelas orang pegawai. 4. Biro Bantuan Hukum kekurangan delapan orang pegawai. 5. Biro Sumber Daya Manusia kekurangan 13 orang pegawai. 6. Biro Komunikasi dan Layanan Informasi kekurangan tujuh orang pegawai. 7. Biro Perlengkapan kekurangan lima orang pegawai. 8. Biro Umum kekurangan sembilan orang pegawai. 9. Pusintek kekurangan 19 orang pegawai. 10. PPAJP kekurangan enam orang pegawai. 11. Pushaka kekurangan 15 orang pegawai. 12. Pusat LPSE kekurangan sebelas orang pegawai. 13. PIP kekurangan sebelas orang pegawai. 14. Sekretariat Pengadilan Pajak kekurangan dua orang pegawai. 15. Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan kekurangan 12 orang pegawai. 16. LPDP kekurangan 12 orang pegawai. 17. KPTIK-BMN kekurangan 18 orang pegawai.


13

Tabel 4.1: Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretariat Jenderal No

Unit Organisasi

(1) (2) 1 Biro Perencanaan dan Keuangan

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

(3) 216,272.17

(4) 144

(5) 146

(6) 2

(7) 0.98

(8) B

(9) Baik

2

Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan

101,746.11

71

73

2

0.92

B

Baik

3

Biro Hukum

168,538.00

109

98

-11

1.14

A

Sangat Baik

4

Biro Bantuan Hukum

129,420.25

84

76

-8

1.13

A

Sangat Baik

5

Biro Sumber Daya Manusia

275,910.48

180

167

-13

1.10

A

Sangat Baik

6

Biro Komunikasi dan Layanan Informasi

200,783.63

131

124

-7

1.07

A

Sangat Baik

7

Biro Perlengkapan

151,740.88

97

92

-5

1.09

A

Sangat Baik

8

Biro Umum

442,630.20

293

284

-9

1.03

A

Sangat Baik

9

Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pusat Investasi Pemerintah

343,443.52

226

207

-19

1.10

A

Sangat Baik

149,880.84

97

91

-6

1.09

A

Sangat Baik

128,977.06

83

68

-15

1.26

A

Sangat Baik

118,161.61

74

63

-11

1.24

A

Sangat Baik

10 11 12 13

101,499.13

65

54

-11

1.25

A

Sangat Baik

14 Sekretariat Pengadilan Pajak

520,450.12

339

337

-2

1.02

A

Sangat Baik

15 Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan

62,614.46

39

27

-12

1.54

A

Sangat Baik

16 Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

37,142.52

25

13

-12

1.90

A

Sangat Baik

17 Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik

1,417.67

1

1

0

0.94

B

Baik

18 Tenaga Pengkaji Bidang Sumber Daya Aparatur

1,483.33

1

1

0

0.98

B

Baik

19 Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara

1,355.25

1

1

0

0.90

B

Baik

20 Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara

106,458.22

74

56

-18

1.26

A

Sangat Baik

JUMLAH

3,259,925.43

2,134

1,979

-155

1.09

A

Sangat Baik

Dari hasil pengolahan data Analisis Beban Kerja pada 16 Unit Eselon II, tiga Tenaga Pengkaji, dan lima Unit Pelaksana Teknis KPTIK-BMN di lingkungan Sekretariat Jenderal, diketahui bahwa jumlah beban kerja unit sebesar 3.259.925,43 orang jam (mengalami peningkatan beban kerja sebesar 9,9% dari tahun 2011 dimana beban kerjanya sebesar 2.965.549,21 orang jam), tingkat efisiensi unit 1,09, kebutuhan pegawai sebanyak 2.134 orang, sedangkan jumlah pejabat/pegawai yang ada 1.979 orang, sehingga Sekretariat Jenderal masih kekurangan 155 orang pegawai. Kekurangan tersebut terjadi sebagai akibat antara lain: 1. Tingginya beban kerja dikarenakan di era reformasi dan di dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan, Sekretariat Jenderal melakukan penataan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal dengan melakukan pembentukan UPT KPTIK-BMN di lima kota besar dan pembentukan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang merupakan amanat Wakil Presiden untuk membentuk lembaga tersebut di bawah tanggung jawab Kementerian Keuangan. Hal ini mengakibatkan Sekretariat Jenderal mengalami peningkatan beban kerja yang cukup tinggi yaitu sekitar 63% dibandingkan tahun 2007.


14

2. Di era reformasi dan dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam TIK, aplikasi dan database yang harus dikelola meningkat seiring dengan penambahan server unit eselon I di Data Center Kementerian Keuangan pada tahun 2012 dan kondisi ini juga mengakibatkan wilayah penanganan pemulihan permasalahan/gangguan layanan TIK semakin luas tidak hanya di lingkungan Sekretariat Jenderal, tetapi juga di unit-unit eselon I lainnya. Adapun Pusintek sebagai unit eselon II penanggung jawab utama juga secara terus menerus mempersiapkan SDM yang berkompeten dan berkualitas dengan melaksanakan berbagai training baik hardskill maupun softskill dalam rangka meningkatkan pelayanan TIK Kementerian Keuangan, integrasi TIK Kementerian Keuangan, serta piloting dan rencana implementasi SPAN. 3. Tingginya beban kerja kegiatan pendampingan pimpinan (Menteri Keuangan, Sekretaris Jenderal, Pimpinan unit Eselon I) sekaligus penyusunan laporan tugas pendampingan tersebut, pelaksanaan tugas mini office, pengolahan bahan pertemuan/rapat pimpinan, serta penyusunan risalah rapat dan matrik tindak lanjut di lingkungan Pushaka. 4. Tingginya beban kerja diantaranya pelaksanaan assessment center, pemutakhiran data kepegawaian seluruh unit eselon I, verifikasi berkas dan usul calon penerima SLKS, dan konversi dan filtering data kepegawaian unit eselon I dan seluruh kegiatan di bidang SDM di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal ini menjadi beban kerja yang sangat krusial dikarenakan bidang Sumber Daya Manusia menjadi komponen yang sangat penting dan sangat berperan dalam mendukung penataan organisasi dan penilaian efektivitas dan efisiensi Kementerian Keuangan. Sehingga kegiatan-kegiatan di Biro SDM membutuhkan effort sangat besar dan kompleks dan membutuhkan adanya penambahan pegawai. Beban kerja Sekretariat Jenderal tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 9,9%, hal ini dikarenakan pada tahun 2011 objek analisis beban kerja hanya 15 unit eselon II, sedangkan untuk tahun 2012 dilakukan pada 16 unit eselon II, 3 Tenaga Pengkaji, 5 UPT Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara (KPTIK-BMN) akibat adanya penataan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal yang melakukan pembentukan LPDP pada tahun 2011, KPTIK-BMN pada tahun 2011 dan 3 Tenaga Pengkaji pada tahun 2009. Secara keseluruhan peningkatan beban kerja dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 tampak pada Grafik 4.1. Grafik 4.1 Jumlah Beban Kerja Sekretariat Jenderal


15

Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk Biro/Pusat/Sekretariat Pengadilan Pajak/Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan/LPDP/ KPTIK-BMN yang mengalami kekurangan pegawai tersebut adalah sebagaimana tampak pada Tabel 4.2. Tabel 4.2 Spesifikasi atau Kualifikasi Pendidikan Yang Dibutuhkan

Kualifikasi Pendidikan Sarjana

No. Unit Organisasi

Diploma III/ Diploma I

Hukum

Ekonomi

Sosial

Komputer/I T

Lain‐lain

Ekonomi

Lain‐Lain

Tanpa Kualifikasi

Jumlah

1

Biro Perencanaan dan Keuangan

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

2

Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

3

Biro Hukum

11 Orang

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

11 Orang

4

Biro Bantuan Hukum

5 Orang

‐

‐

‐

‐

3 Orang

‐

‐

8 Orang

5

Biro Sumber Daya Manusia

‐

2 Orang

‐

‐

1 Orang Psikologi, 1 Orang Statistik

9 Orang

‐

‐

13 Orang

6

Biro Komunikasi dan Layanan Informasi

1 Orang

1 Orang

‐

‐

1 Orang Desain Grafis, 1 Orang Komunikasi

1 Orang

‐

2 Orang

7 Orang

7

Biro Perlengkapan

1 Orang

1 Orang

‐

‐

1 Orang Teknik Geodesi, 2 Orang Teknik Sipil

‐

‐

‐

5 Orang

8

Biro Umum

2 Orang

4 Orang

‐

‐

1 Orang Desain Grafis

2 Orang

‐

‐

9 Orang

9

Pusintek

1 Orang

2 Orang

‐

7 Orang

1 Orang Kearsipan, 1 Orang Psikologi

7 Orang

‐

‐

19 Orang

10 PPAJP

1 Orang

3 Orang

‐

1 Orang

1 Orang Matematika

‐

‐

‐

6 Orang

11 Pushaka

4 Orang

3 Orang

‐

‐

‐

8 Orang

‐

‐

15 Orang

12 PIP

‐

2 Orang

‐

‐

4 Orang

5 Orang

‐

‐

11 Orang

13 Pusat LPSE

‐

3 Orang

‐

1 Orang

2 Orang Komunikasi

5 Orang

‐

‐

11 Orang

14

Sekretariat Pengadilan Pajak

1 Orang

1 Orang

‐

‐

‐

‐

‐

‐

2 Orang

15

Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan

1 Orang

‐

‐

1 Orang

1 Orang Statistik

1 Orang

2 Orang Perpajakan, 3 Orang Kepabeanan dan Cukai

3 Orang

12 Orang

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

12 Orang

12 Orang

17 KPTIK‐BMN Surabaya

1 Orang

1 Orang

‐

1 Orang

‐

‐

‐

‐

3 Orang

18 KPTIK‐BMN Semarang

‐

1 Orang

‐

‐

‐

‐

2 Orang Teknik Informatika

‐

3 Orang

19 KPTIK‐BMN Makassar

‐

‐

‐

1 Orang

‐

‐

2 Orang

‐

3 Orang

20 KPTIK‐BMN Denpasar

‐

‐

‐

2 Orang

‐

‐

4 Orang

‐

6 Orang

1 Orang

‐

‐

‐

1 Orang Teknik Sipil/Arsitektur

1 Orang

‐

‐

3 Orang

16 LPDP

21 KPTIK‐BMN Medan

Selain mengacu pada hasil ABK, pemenuhan kebutuhan pegawai pada Sekretariat Jenderal juga perlu mempertimbangkan dan mengantisipasi adanya perubahan struktur organisasi yang terjadi di Kementerian Keuangan dan pegawai yang telah memasuki masa pensiun serta optimalisasi pelaksanan tugas pada masing-masing Biro/Pusat/Sekretariat Pengadilan Pajak/Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan/LPDP/KPTIK-BMN.


16

Sebagai konsekuensi logis dari meningkatnya beban kerja Sekretariat Jenderal maka kebutuhan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal juga mengalami peningkatan, namun demikian kebutuhan pegawai tersebut belum seluruhnya terpenuhi sehingga mengakibatkan kekurangan pegawai. Secara keseluruhan kebutuhan pegawai berdasarkan ABK dan jumlah pegawai yang ada di lingkungan Sekretariat Jenderal dari tahun 2007 sampai dengan 2012 tampak pada Grafik 4.2. Grafik 4.2 Jumlah Kebutuhan Pegawai Sekretariat Jenderal

2,500 2,134 1,948

2,000 1,567 1,500

1,000

1,312 1,207

1,301

1,598

1,511

1,559

2009

2010

1,979 1,832

1,306

500

0 2007

2008

2011

2012

Jml Kebutuhan Pegawai Jml Pegawai Yg Ada

Peningkatan beban kerja pada beberapa unit di lingkungan Sekretariat Jenderal yang tidak sepenuhnya diimbangi dengan penambahan jumlah pegawai mengakibatkan nilai efektivitas dan efisiensi unit pada beberapa unit tersebut cenderung tinggi (EU > 1). Secara keseluruhan nilai efektivitas dan efisiensi unit di lingkungan Sekretariat Jenderal dalam enam tahun terakhir tampak pada Grafik 4.3. Grafik 4.3 Jumlah Efektivitas dan Efisiensi Unit Eselon II, BLU, Tenaga Pengkaji dan UPT di lingkungan Sekretariat Jenderal

Berdasarkan Grafik 4.3 terlihat bahwa Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU) di lingkungan Sekretariat Jenderal yang berada pada tingkat kualifikasi A (sangat baik) dan B (baik). Selain itu dari Form FP2, dapat diketahui bahwa Sekretariat Jenderal mempunyai jumlah produk A sebanyak 3.370 produk dan produk B sebanyak 3.218 produk. Adapun 10 produk yang mempunyai beban kerja terbesar di lingkungan Sekretariat Jenderal adalah tampak pada Tabel 4.3.


17

Tabel 4.3 Sepuluh Produk Sekretariat Jenderal Dengan Beban Kerja Terbesar

No

Nama Produk

Unit Eselon II

Unit Eselon III

Form Jumlah Beban % Beban Kerja Jabatan yang Terlibat Kerja Eselon III A 31,041.42 25.96% Kepala Biro Bantuan Hukum; Kepala Bagian Bantuan Hukum I; Kepala Subbagian Bantuan Hukum IA; Kepala Subbagian Bantuan Hukum IB; Kepala Subbagian Bantuan Hukum IC; Kepala Subbagian Bantuan Hukum ID; Pelaksana

Status

1 Penanganan Perkara Gugatan Biro Bantuan Hukum Terhadap Menteri Keuangan Atau Unit Lainnya Pada Pengadilan Umum, Pengadilan Niaga Atau Pengadilan Agama yang Mengandung Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Bantuan Hukum I

2 Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa

Bagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan

A

27,765.67

61.97%

3 Penatausahaan Surat Masuk Sekretariat Pengadilan (Kelengkapan Berkas) Pajak

Bagian Umum

A

24,477.90

42.83%

4 Pengadaan Jasa Biro Umum Konstruksi/Jasa Lainnya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Untuk Nilai Pekerjaan Rp.10.000.000 s.d. Rp.100.000.000 5 Penerbitan Surat Perintah Biro Umum Membayar (SPM) pada Satker Sekretariat Jenderal

Bagian Rumah Tangga

A

22,264.65

36.21%

Bagian Perencanaan dan Keuangan

A

19,938.33

33.29%

Bagian Rumah Tangga

A

18,541.00

29.12%

Bagian Bantuan Hukum II

A

18,509.17

26.61%

8 Pelayanan Dokumen Paspor, Biro Umum Visa dan Exit Permit untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri

Bagian Tata Usaha Kementerian

B

16,662.92

27.02%

Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian; Kepala Subbagian Tata Usaha Perjalanan Dinas; Pelaksana

SNW

9 Penyelenggaraan Pengadaan Biro Umum Barang/Jasa Konstruksi/Jasa lainnya Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan di atas Rp.100.000.000

Bagian Rumah Tangga

A

14,855.25

44.71%

Non‐SNW

Bagian Bantuan Hukum III

A

13,384.50

27.63%

Kepala Bagian Rumah Tangga; Kepala Subbagian Urusan Dalam; Kepala Subbagian Pemeliharaan; Kepala Subbagian Keamanan Dalam; Kepala Subbagian Pengelolaan Telekomunikasi dan Kendaraan Dinas; Pelaksana Kepala Biro Bantuan Hukum; Kepala Bagian Bantuan Hukum III; Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIA; Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIB; Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIC; Pelaksana

Biro Perlengkapan

6 Pelayanan Kerumahtanggaan Biro Umum Untuk Keperluan Dinas/Upacara Kementerian Keuangan 7 Penanganan Perkara Gugatan Biro Bantuan Hukum Terhadap Menteri Keuangan Atau Unit Lainnya Pada Pengadilan Umum, Pengadilan Niaga Atau Pengadilan Agama yang Mengandung Tuntutan Ganti Rugi

10 Penanganan Perkara Gugatan Biro Bantuan Hukum Terhadap Menteri Keuangan Atau Unit Lainnya Pada Pengadilan Umum, Pengadilan Niaga Atau Pengadilan Agama yang Mengandung Tuntutan Ganti Rugi

SNW

Kepala Biro Perlengkapan; Kepala Bagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan; Kepala Subbagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan I; Kepala Subbagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan II; Kepala Subbagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan III; Pelaksana Sekretaris Pengadilan Pajak; Kepala Subbagian Tata Usaha; Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak; Pelaksana Kepala Bagian Rumah Tangga; Kepala Subbagian Urusan Dalam; Kepala Subbagian Pemeliharaan; Kepala Subbagian Keamanan Dalam; Kepala Subbagian Pengelolaan Telekomunikasi dan Kendaraan Dinas; Pelaksana Kepala Biro Umum; Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan; Kepala Subbagian Perbendaharaan; Pelaksana

Non‐ SNW

Kepala Bagian Rumah Tangga; Kepala Subbagian Urusan Dalam; Kepala Subbagian Pemeliharaan; Pelaksana Kepala Biro Bantuan Hukum; Kepala Bagian Bantuan Hukum II; Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIA; Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIB; Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIC; Pelaksana

Non‐SNW

SNW

Non‐SNW

Non‐SNW

SNW

SNW

Hasil pengukuran beban kerja ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan informasi secara transparan, baik kepada pimpinan Sekretariat Jenderal maupun seluruh pihak yang terkait, mengenai kebutuhan pegawai, tingkat efektivitas dan efisiensi kerja, prestasi kerja unit/jabatan yang lebih objektif, penataan organisasi dan proses bisnis sebagai masukan dalam menyusun pelaksanaan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan dan tuntutan para stakeholders.


18

Penggunaan sistem aplikasi berbasis web dalam pengukuran ABK di lingkungan Sekretariat Jenderal dengan alamat http://www.bebankerja.depkeu.go.id dimulai pada tahun 2012 dan untuk tahun 2013 terdapat penambahan unit dalam pengukuran ABK tersebut yaitu LPDP, Tenaga Pengkaji Bidang Sumber Daya Aparatur, Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik, Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, dan KPTIK-BMN (Surabaya, Semarang, Denpasar, Medan dan Makassar). Penggunaan sistem aplikasi tersebut diharapkan agar pengukuran ABK di lingkungan Sekretariat Jenderal dapat lebih objektif dan akurat. Namun demikian, sistem aplikasi ABK yang saat ini digunakan masih perlu dikembangkan dan disempurnakan lebih lanjut. Di masa yang akan datang diharapkan sistem aplikasi dapat digunakan oleh seluruh unit di lingkungan Kementerian Keuangan secara terintegrasi agar hasil pengukuran ABK Kementerian Keuangan dapat lebih objektif dan akurat. Untuk mendapatkan gambaran lebih lanjut mengenai pengukuran ABK pada masing-masing unit eselon II, Tenaga Pengkaji, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Sekretariat Jenderal, berikut akan dijelaskan pengukuran ABK masing-masing unit tersebut. 1. Biro Perencanaan dan Keuangan Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana jangka menengah, jangka pendek, rencana strategis, dan rencana kerja tahunan; mengolah, menelaah, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan Kementerian; menyusun anggaran Kementerian, mengelola dan membina perbendaharaan Kementerian, dan melaksanakan sistem akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan Kementerian. Dalam melaksanakan tugas tersebut Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan rencana jangka menengah, jangka pendek, dan strategis Kementerian serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya. b. penyiapan bahan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Kementerian. c. pengelolaan dan pembinaan perbendaharaan Kementerian. d. pelaksanaan akuntansi anggaran Kementerian serta pelaporan keuangan Kementerian. e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing eselon III di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan dapat dilihat pada Tabel 4.4. Dari Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Biro Perencanaan dan Keuangan memiliki beban kerja unit sebesar 216.272,17 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 0,98. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa kebutuhan pegawai pada Biro Perencanaan dan Keuangan secara keseluruhan berjumlah 144 orang, sementara pegawai yang ada berjumlah 146 orang, dengan demikian terdapat kelebihan dua orang pegawai. Kelebihan pegawai ini terdapat pada Bagian Perbendaharaan.


19

Tabel 4.4 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal No

Nama Unit Organisasi

(1) (2) 1 Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan


Jumlah Kebutuhan Pejabat/Pegawai

(3) 1,541.45

(4) 1

Jumlah Pejabat/Pegawai yang Ada (5) 1

+/-

EU

PU

Keterangan

(6) 0

(7) 1.02

(8) A

(9) Sangat Baik Baik

2

Bagian Perencanaan

42,492.83

28

28

0

1.01

A

3

Bagian Penganggaran

68,742.67

46

46

0

0.99

B

Baik

4

Bagian Perbendaharaan

52,436.74

35

37

2

0.94

B

Baik

5

Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

51,058.48

34

34

0

1.00

B

Baik

216,272.17

144

146

2

0.98

B

Baik

Jumlah

Selain itu, dari form FP2 diketahui bahwa Biro Perencanaan dan Keuangan menghasilkan output sebanyak 427 produk terdiri dari 151 Form A dan 276 Form B, dengan sepuluh produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut: a. Penyampaian revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 200x Bagian Anggaran 15. b. Penelaahan atas KMK tentang penunjukan pejabat pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian Keuangan. c. Perhitungan rampung Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Kementerian Keuangan (TKPKN). d. Penyelesaian kerugian negara melalui surat keterangan tanggung jawab. e. Laporan Keuangan BA 015 Tahunan UAPA Kementerian Keuangan. f.

Laporan Keuangan BA 015 Semester I UAPA Kementerian Keuangan.

g. Penyusunan dan penyampaian RKA-K/L Kementerian Keuangan berdasarkan Pagu sementara Tahun 200x+1 kepada DJA dan Komisi XI DPR RI. h. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kementerian Keuangan. i.

Penyusunan dan penyampaian RKA-KL Departemen Keuangan berdasarkan Pagu APBN-P tahun 200x kepada DJA.

j.

Inventarisasi data anggaran Kementerian Keuangan.

Sementara itu lima produk yang memiliki beban kerja terendah adalah sebagai berikut: a. Penyusunan daftar usul kepangkatan. b. Laporan lulus Sekolah/Kuliah. c. Rapat persiapan penyusunan LAKIP, RKT, dan PT tingkat Biro Perencanaan dan Keuangan. d. Penerusan Surat. e. Rapat Pembinaan Kepegawaian. 2. Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan jabatan fungsional pada semua satuan organisasi di lingkungan Kementerian. Dalam melaksanakan tugas tersebut Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan menyelenggarakan fungsi:


20

a. pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring organisasi, analisis jabatan, dan peningkatan kinerja organisasi. b. pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum, tata laksana pelayanan publik, dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja. c. pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring jabatan fungsional. d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing eselon III di lingkungan Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan dapat dilihat pada Tabel 4.5. Tabel 4.5 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal No




(3) 2,033.83

(4) 1

(1) (2) 1 Kepala Biro Organta


+/-

EU

PU

Keterangan

(6) 0

(7) 1.35

(8) A

(9) Sangat Baik Sangat Baik

2

Bagian Organisasi I

22,134.21

15

14

-1

1.05

A

3

Bagian Organisasi II

20,224.88

14

14

0

0.96

B

Baik

4

Bagian Ketatalaksanaan I

27,095.08

20

20

0

0.90

B

Baik

5

Bagian Ketatalaksanaan II

15,983.50

11

11

0

0.96

B

Baik

6

Bagian Jabatan Fungsional

14,274.61

10

13

3

0.73

C

Cukup

101,746.11

71

73

2

0.92

B

Baik

Jumlah

Dari Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012 Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan memiliki beban kerja unit sebesar 101.746,11 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 0,92. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa kebutuhan pegawai pada Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan secara keseluruhan berjumlah 71 orang, sementara pegawai yang ada berjumlah 73 orang, dengan demikian terdapat kelebihan dua orang pegawai. Kelebihan pegawai ini terdapat pada Bagian Jabatan Fugsional. Hal ini dikarenakan pada tahun 2012 beban kerja yang dilaksanakan sebagian besar merupakan kegiatan persiapan pengembangan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan berupa kegiatan sosialisasi untuk mendorong inisiasi pengembangan jabatan fungsional dari setiap unit eselon I sehingga volume beban kerja pada Bagian Jabatan Fungsional belum optimal. Berdasarkan form FP2 dapat diketahui bahwa Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan menghasilkan output sebanyak 408 produk yang terdiri dari 110 Form A dan 228 Form B. Adapun produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut: a. Penataan Organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. b. Surat Rekomendasi Standard Operating Procedures (SOP). c. Laporan Sementara Tim Evaluasi PMPM. d. Verifikasi Uraian Jabatan. e. Laporan Monitoring dan Evaluasi SOP.


21

Sementara itu produk yang memiliki beban kerja terendah adalah sebagai berikut: a. Rapat terkait dengan pengembangan website Sekretariat Jenderal. b. Penyusunan bahan workshop peringkat jabatan pelaksana. c. Usulan formasi pegawai. d. Rapat dinas tingkat Sekretariat Jenderal. e. Pemantauan capaian realisasi anggaran. 3. Biro Hukum Biro Hukum mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan perumusan peraturan perundang-undangan dan memberikan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian. Dalam melaksanakan tugas tersebut Biro Hukum menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang pajak, kepabeanan dan cukai. b. perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang anggaran, perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, perbendaharaan, dan penerimaan negara bukan pajak. c. perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang kekayaan negara, perusahaan, lelang, dan penyusunan dokumentasi dan informasi peraturan perundang-undangan, serta pengelolaan perpustakaan hukum. d. perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang pengelolaan utang. e. perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang jasa keuangan dan perjanjian. f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing eselon III di lingkungan Biro Hukum dapat dilihat pada Tabel 4.6. Dari tabel 4.6 diketahui bahwa pada tahun 2012 Biro Hukum memiliki beban kerja unit sebesar 168.538,01 orang jam (OJ), dengan tingkat Efisiensi unit sebesar 1,14. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, diketahui bahwa jumlah kebutuhan pegawai pada Biro Hukum sebanyak 109 orang, sementara pegawai yang ada sebanyak 98 orang, sehingga Biro Hukum mengalami kekurangan pegawai sebanyak sebelas orang. Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk kekurangan pegawai tersebut adalah sebelas orang Sarjana Hukum.


22

Tabel 4.6 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Biro Hukum Sekretariat Jenderal No


(1) (2) 1 Kepala Biro Hukum



(3) 2,215.89

(4) 1


+/-

EU

PU

Keterangan

(6) 0

(7) 1.47

(8) A

(9) Sangat Baik

2

Bagian Hukum Anggaran, Perimbangan Keuangan, Perbendaharaan, dan PNBP

34,238.39

22

20

-2

1.14

A

Sangat Baik

3

Bagian Hukum Kekayaan Negara, Perusahaan, dan Informasi Hukum

34,010.98

22

22

0

1.03

A

Sangat Baik

4

Bagian Hukum Pengelolaan Utang

30,341.90

20

20

0

1.01

A

Sangat Baik

5

Bagian Hukum Pajak dan Kepabeanan

31,794.58

21

20

-1

1.05

A

Sangat Baik

6

Bagian Hukum Jasa Keuangan dan Perjanjian

35,936.27

23

15

-8

1.59

A

Sangat Baik

168,538.01

109

98

-11

1.14

A

Sangat Baik

Jumlah

Berdasarkan form FP2, Biro Hukum menghasilkan output sebanyak 308 produk yang terdiri dari 165 Form A dan 143 Form B. Adapun produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah: a. Penelahaan peraturan hukum pajak I. b. Perumusan peraturan mengenai kebijakan Menteri Keuangan Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak. c. Rapat. d. Pengurusan surat masuk dan surat keluar. e. Penyusunan langkah-langkah dalam rangka kerjasama dengan unit terkait untuk menyelesaikan masalah/kasus Hukum Perjanjian. Sedangkan produk yang memiliki beban kerja terendah adalah: a. Rapat Pembinaan. b. Pemberian pendampingan pimpinan dalam rangka pembahasan RUU di DPR Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak. c. Perumusan peraturan mengenai kebijakan Menteri Keuangan Informasi dan Desiminasi Hukum. d. Penyusunan Rencana Kerja Biro. e. Sosialisasi. 4. Biro Bantuan Hukum Biro Bantuan Hukum mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan penelaahaan kasus hukum, memberikan bantuan hukum, pendapat hukum, pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian, eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Bank Dalam Likuidasi (BDL), Hak Uji Materiil dan Sengketa Kepegawaian, serta Sengketa Internasional, Arbitrase, pemulihan aset negara dan menganalisa peraturan perundang-undangan terkait tugas Kementerian. Dalam melaksanakan tugas tersebut Biro Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi: a. penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukum kepada semua unit kerja di lingkungan Kementerian. b. penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukum menyangkut eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional.


23

c. penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukum menyangkut Hak Uji Materiil, sengketa eks Bank Dalam Likuidasi (BDL), sengketa Internasional, arbitrase, dan kepegawaian. d. penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukum menyangkut pemulihan aset negara atas putusan pengadilan, tuntutan ganti rugi atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, menyelesaikan perkara perdata atas klaim aset yang terdapat di Kementerian/Lembaga/BUMN/BUMD, penanganan perkara di lingkup pengadilan niaga dan peradilan pajak serta menganalisa peraturan perundang-undangan terkait tugas Kementerian yang berpotensi menimbulkan pelanggaran/gugatan. e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing eselon III di lingkungan Biro Bantuan Hukum dapat dilihat pada Tabel 4.7. Tabel 4.7 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal No


(1) (2) 1 Kepala Biro Bantuan Hukum



(3) 1,699.25

(4) 1


+/-

EU

PU

Keterangan

(6) 0

(7) 1.13

(8) A

(9) Sangat Baik

2

Bagian Bantuan Hukum I

44,942.17

29

25

-4

1.19

A

Sangat Baik

3

Bagian Bantuan Hukum II

51,458.00

34

31

-3

1.10

A

Sangat Baik

4

Bagian Bantuan Hukum III

31,320.83

20

19

-1

1.09

A

Sangat Baik

129,420.25

84

76

-8

1.13

A

Sangat Baik

Jumlah

Dari Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Biro Bantuan Hukum memiliki beban kerja sebesar 129.420,25 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1.13. Beban kerja tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2011 sebesar 133.441,46 orang jam (OJ), hal ini dikarenakan produk kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan selama tahun 2012, yaitu Standar Kebijakan Perdamaian sehubungan dengan penanganan aset negara eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)/Tim Pemberesan BPPN. Standar Kebijakan Perdamaian tidak dapat dilaksanakan dengan alasan tidak ada permohonan perdamaian dari pihak ketiga kepada Kementerian Keuangan. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan oleh Biro Bantuan Hukum sebanyak 84 orang, sedangkan jumlah pegawai yang ada sebanyak 76 orang sehingga terdapat kekurangan pegawai sebanyak delapan orang pegawai. Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan untuk kekurangan pegawai tersebut adalah satu orang pegawai Diploma III spesialisasi Perpajakan, dua orang Diploma III spesialisasi Akuntansi Pemerintah dan lima orang Sarjana Hukum. Berdasarkan form FP2 dapat diketahui bahwa Biro Bantuan Hukum menghasilkan produk sebanyak 96 yang terdiri dari 43 Form A dan 53 Form B, dengan produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut: a. Penanganan perkara gugatan terhadap Menteri Keuangan atau unit lainnya pada pengadilan umum, pengadilan niaga, atau pengadilan agama yang mengandung tuntutan ganti rugi.


24

b. Pendampingan pejabat Kementerian Keuangan yang diperiksa oleh aparat penegak hukum. c. Perjalanan dinas dalam rangka penanganan perkara dan pendampingan. d. Penyelesaian telaahan kasus hukum. Adapun hal-hal yang menyebabkan besarnya beban kerja tersebut dikarenakan pada tahun 2012 jumlah gugatan perkara terhadap Menteri Keuangan yang ditangani oleh Biro Bantuan Hukum, baik perkara gugatan di Pengadilan Umum maupun di Pengadilan Tata Usaha Negara cukup banyak. Selain itu, dikarenakan keberhasilan Biro Bantuan Hukum dalam mensosialisasikan PMK Nomor 158/PMK.01/2012 tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Keuangan dan PMK Nomor 159/PMK.01/2012 tentang Tata Cara, Persyaratan dan Besaran Pemberian Bantuan Biaya Penyelesaian Masalah Hukum Dalam Perkara Pidana Di Lingkungan Kementerian Keuangan. Sementara itu, produk kegiatan pada Biro Bantuan Hukum yang memiliki beban kerja terendah adalah sebagai berikut: a. Penyelesaian DP3. b. Penyelesaian KP4. c. Penyelesaian LP2P. d. Permohonan pensiun pegawai. e. Usulan formasi pegawai. Hal-hal yang menyebabkan rendahnya beban kerja kelima produk kegiatan di atas disebabkan sifat pekerjaan bersifat administratif, didukung oleh sistem aplikasi, dan dilakukan secara rutin sehingga pekerjaan lebih cepat diselesaikan. Kegiatan usulan formasi pegawai sudah mempunyai format yang baku dan secara terus menerus dilakukan setiap tahun sehingga pekerjaan cepat dan mudah diselesaikan. Kegiatan permohonan pensiun pegawai juga mempunyai beban kerja yang rendah mengingat selama tahun 2012, hanya ada satu orang pegawai yang pensiun. 5. Biro Sumber Daya Manusia Biro Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyiapan pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Dalam melaksanakan tugas, Biro Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia, penyusunan formasi, pelaksanaan pengadaan, penempatan dan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil. b. pengelolaan Assessment Center Kementerian Keuangan. c. pengembangan sumber daya manusia Kementerian Keuangan dan manajemen kinerja pegawai. d. pengelolaan sistem manajemen talenta. e. pengembangan, manajemen, dan pelayanan sistem informasi manajemen sumber daya manusia Kementerian Keuangan serta manajemen naskah dan dokumen pegawai Kementerian Keuangan.


25

f.

penyelesaian mutasi jabatan, dan kepangkatan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. g. pengelolaan kesejahteraan, perijinan, dan pengkoordinasian pemberian penghargaan pegawai. h. penerapan penegakan disiplin dan penyelesaian kasus kepegawaian di lingkungan Kementerian Keuangan. i. penyelesaian pemberhentian dan pemberian pensiun pegawai. j. penyusunan, diseminasi, penerapan, dan mengkoordinasikan evaluasi regulasi di bidang kepegawaian. k. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga biro.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing eselon III di lingkungan Biro Sumber Daya Manusia dapat dilihat pada Tabel 4.8. Tabel 4.8 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal No


(1) (2) 1 Kepala Biro Sumber Daya Manusia 2 3 4 5 6

Bagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia Bagian Manajemen Informasi Sumber Daya Manusia Bagian Mutasi dan Kepangkatan Bagian Penghargaan, Penegakan Disiplin dan Pensiun Jumlah



(3) 2,054.49

(4) 1


51,979.83

34

51,362.91

33

+/-

EU

PU

Keterangan

(6) 0

(7) 1.36

(8) A

(9) Sangat Baik

34

0

1.01

A

Sangat Baik

31

-2

1.10

A

Sangat Baik

65,033.56

43

40

-3

1.08

A

Sangat Baik

62,744.15

41

36

-5

1.16

A

Sangat Baik

42,735.54

28

25

-3

1.13

A

Sangat Baik

275,910.48

180

167

-13

1.10

A

Sangat Baik

Dari Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Biro Sumber Daya Manusia memiliki beban kerja unit sebesar 275.910,48 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,1. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Biro Sumber Daya Manusia sebanyak 180 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 167 orang, dengan demikian Biro Sumber Daya Manusia kekurangan pegawai sebanyak 13 orang. Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk kekurangan pegawai tersebut adalah dua orang Sarjana Ekonomi Manajemen, satu orang Sarjana Psikologi, satu orang Sarjana Statistik, Sembilan orang Diploma III spesialisasi Anggaran dan Perbendaharaan. Berdasarkan form FP2 dapat diketahui bahwa Biro SDM menghasilkan produk sebanyak 640 yang terdiri dari 413 Form A dan 227 Form B, dengan produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut: a. Pelaksanaan assessment center. b. Pemutakhiran data kepegawaian unit eselon I. c. Pemutakhiran data kepegawaian Biro SDM. d. Verifikasi berkas dan usul calon penerima SLKS. e. Konversi dan Filtering data kepegawaian unit eselon I.


26

f.

Penyusunan RKMK tentang mutasi eselon III Kemenkeu.

g. Usul kenaikan pangkat Golongan I/b sampai dengan Golongan IV/b ke BKN. h. Penyusunan tabel referensi. i.

Penyusunan RKMK tentang Kenaikan Pangkat I/b sampai dengan IV/b.

j.

Penyusunan Job Person Match. Sementara itu, produk yang memiliki beban kerja terendah adalah sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan assessment Pejabat eselon IV, Fungsional dan Pelaksana. b. Penyusunan konsep metode assessment center untuk eselon III. c. Pembatalan KMK. d. Penyusunan konsep metode assessment center untuk Fungsional dan pelaksana di lingkungan Sekretariat Jenderal. e. Usulan pembatalan KMK ke BKN. f.

Penyelenggaraan assessment pejabat eselon III.

g. Penyelesaian hasil general check up Pejabat teras Pusat Kementerian Keuangan. h. Penerbitan surat tugas ke Kantor Regional BKN dalam rangka verifikasi data pensiunan Kementerian Keuangan di seluruh daerah di Indonesia. i.

Konsep SKJ eselon III.

j.

Penyelesaian tugas administrator manajemen risiko.

6. Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Biro Komunikasi dan Layanan Informasi mempunyai tugas mengkoordinasikan aktivitas komunikasi, layanan informasi kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan Kementerian Keuangan di bidang lainnya kepada para stakeholders, penyelenggaraan rapat pimpinan dan pembahasan RUU, penyusunan strategi komunikasi kehumasan, penyusunan program komunikasi publik, monitoring opini publik, pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dan pengelolaan pusat referensi Kementerian Keuangan.Dalam melaksanakan tugas tersebut Biro Komunikasi dan Layanan Informasi menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi aktivitas komunikasi dan layanan informasi kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan Kementerian di bidang lainnya. b. koordinasi penyusunan dan pelaksanaan strategi komunikasi kehumasan secara terpadu dan berkelanjutan. c. edukasi publik mengenai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keuangan dan kekayaan negara. d. pemantauan, analisis, dan rekomendasi atas perkembangan opini publik. e. evaluasi program komunikasi publik, pengukuran akseptasi publik terhadap kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara dan kebijakan Kementerian di bidang lainnya, dan peningkatan partisipasi publik. f. koordinasi dan pengelolaan PPID. g. pengelolaan data informasi kehumasan Kementerian.


27

h. pembinaan hubungan dan pelayanan informasi keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan pengelolaan keuangan negara dan kebijakan Kementerian di bidang lainnya dan hasil pelaksanaannya kepada lembaga negara, lembaga pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi profesi. i. pembinaan hubungan dan pelayanan informasi keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan Kementerian di bidang lainnya dan hasil pelaksanaannya kepada media cetak dan media elektronik. j. pembinaan hubungan dan pelayanan informasi keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan Kementerian di bidang lainnya dan hasil pelaksanaannya kepada media asing dan media institusi internasional. k. koordinasi penyelenggaraan rapat kerja dan pembahasan rancangan undang-undang bidang keuangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. l. penyelenggaraan penerbitan, publikasi elektronik, desk informasi dan call center. m. perencanaan, pengembangan, pengelolaan serta layanan referensi dan perpustakaan. n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing eselon III di lingkungan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi dapat dilihat pada Tabel 4.9. Tabel 4.9 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Jumlah Beban Kerja Unit


(3) 2,064.90

(4) 1


53,320.13

35

30,108.31

Bagian Hubungan Non Kelembagaan Negara/Pemerintah Bagian Manajemen Opini Publik

33,968.16 38,667.04

25

25

Bagian Perencanaan, Pengendalian Program, dan Perpustakaan

42,655.08

27

29

200,783.62

131

124

-7

No


(1) (2) 1 Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi 2 Bagian Manajemen Strategi Komunikasi Kehumasan 3 Bagian Hubungan Kelembagaan Negara 4 5 6

Jumlah

+/-

EU

PU

Keterangan

(6) 0

(7) 1.37

(8) A

(9) Sangat Baik

32

-3

1.11

A

Sangat Baik

21

18

-3

1.11

A

Sangat Baik

22

19

-3

1.19

A

Sangat Baik

0

1.03

A

Sangat Baik

2

0.98

B

Baik

1.07

A

Sangat Baik

Dari tabel 4.9 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Biro Komunikasi dan Layanan Informasi memiliki beban kerja unit sebesar 200.783,62 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,07. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi sebanyak 131 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 124 orang, dengan demikian terdapat kekurangan tujuh orang pegawai, dua diantaranya adalah kebutuhan untuk mengisi jabatan Kepala Subbagian Hubungan Non Kelembagaan Negara/Pemerintah I dan Kepala Subbagian Sistem Informasi Kehumasan. Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk kekurangan pegawai tersebut adalah satu orang Sarjana Hukum, satu orang Sarjana Desain Grafis, satu orang Sarjana Ekonomi Pembangunan, satu orang Sarjana Komunikasi, satu orang Diploma III Akuntansi Pemerintah.


28

Jika dibandingkan dengan hasil ABK tahun sebelumnya beban kerja Biro KLI mengalami penurunan sebesar 13.770,34 OJ. Penurunan tersebut dikarenakan beberapa hal antara lain sebagai berikut: a. Jumlah kegiatan fasilitasi pembahasan RUU dibidang keuangan dengan DPR RI mengalami penurunan (tahun 2012 sejumlah 4 RUU sedangkan 2011 sejumlah 6 RUU). b. Produk pengurusan surat keluar yang pada tahun sebelumnya menempati posisi urutan produk dengan beban kerja terbesar pertama, di tahun 2012 mengalami penurunan cukup besar. Beban kerja produk pengurusan surat keluar di 2011 sebanyak 16.449,63 OJ, sementara di tahun 2012 hanya sejumlah 3667,9 OJ saja. c. Produk “Pembangunan Sistem Informasi” yang pada tahun 2011 menempati urutan produk terbesar kedua, dengan beban kerja 8.031,08 OJ, pada tahun 2012 tidak lagi dilaksanakan mengingat di tahun 2011 aplikasi Sistem Informasi Kehumasan (http://www.sik.depkeu.go.id/) sudah terbangun. Sehingga beban kerja yang muncul hanya pada pengembangan dan monitoringnya saja. d.

Selain beberapa faktor penyebab turunnya beban kerja Biro KLI yang telah disebutkan diatas, faktor lain yang cukup berpengaruh adalah bahwa proses pengolahan data ABK 2013 di lingkungan Biro KLI telah direviu dan dianalisa kembali sehingga data yang dihasilkan menjadi lebih akurat (beberapa norma waktu telah disesuaikan kembali).

Berdasarkan form FP2 Biro Komunikasi dan Layanan Informasi menghasilkan produk sejumlah 449 yang terdiri dari 236 Form A dan 213 Form B, dengan produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut: a. Pengurusan Surat Masuk - SOP 2011. b. Penulisan artikel dan berita untuk media keuangan. c. Mengundang dan pengendalian peliputan wartawan. d. Penyusunan klasifikasi buku. e. Pengurusan surat keluar – SOP 2011. f.

Pendampingan wartawan media.

g. Rapat konsinyering pembahasan RUU. h. Pengelolaan dan pengembangan News Website. i.

Pengisian dan monitoring konten Website Perpustakaan.

j.

Penyusunan resume berita media TV.

Pengurusan surat masuk menjadi produk dengan beban kerja terbesar di tahun 2012 dengan total beban kerja sebesar 352.204 OJ, produk ini menggantikan posisi yang sebelumnya di tahun 2011 ditempati oleh produk dengan bidang pekerjaan yang serupa yakni Pengurusan Surat Keluar. Berdasarkan data statistik dalam aplikasi persuratan (http://workflow.depkeu.go.id) jumlah surat masuk ke Biro KLI sepanjang 2012 sebanyak 5682 surat. Sementara itu, produk dengan beban kerja terendah adalah sebagai berikut: a. Penyusunan daftar penerima kumpulan siaran pers 2012. b. Penyusunan daftar penerima kumpulan siaran pers 2011.


29

c. Penyelesaian DP3. d. Permohonan pensiun pegawai. e. Pencatatan konferensi pers. f.

Usul kenaikan gaji berkala.

g. Distribusi buku dan CD kumpulan siaran pers 2011. h. Penyampaian RUU APBN dan Nota Keuangan kepada DPD. i.

Penyusunan surat fasilitasi pembahasan RUU tentang perubahan APBN dengan DPR.

j.

Penyusunan surat Menteri Keuangan kepada Presiden mengenai permohonan untuk menerbitkan surat Presiden pengantar RUU tentang APBN kepada Pimpinan DPR.

Produk dengan beban kerja terendah sebagian besar ditempati oleh produk-produk yang sifat pelaksanaannya hanya satu kali dalam setahun dan/atau produk yang dikerjakan hanya untuk periode tertentu saja/tidak sepanjang tahun. 7. Biro Perlengkapan Biro Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan/kekayaan Kementerian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.Dalam melaksanakan tugas tersebut Biro Perlengkapan menyelenggarakan fungsi: a. analisis, penyusunan dan penyiapan pembinaan administrasi serta penyusunan petunjuk teknis rencana kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan kementerian serta analisis dan evaluasi penyusunan rencana kebutuhan Unit Eselon I Sekretariat Jenderal berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. b. analisis, penyusunan dan penyiapan pembinaan administrasi serta penyusunan petunjuk teknis pengadaan kementerian, serta penyiapan dokumen pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan kementerian. c. analisis, penyusunan dan penyiapan pembinaan administrasi serta penyusunan petunjuk teknis pengelolaan BMN kementerian, bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan kementerian serta analisis dan evaluasi pengelolaan BMN Unit Eselon I Sekretariat Jenderal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. d. analisis, pelaksanaan serta penyusunan petunjuk teknis penatausahaan BMN kementerian serta analisis dan evaluasi penatausahaan BMN Unit Eselon I Sekretariat Jenderal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing eselon III di lingkungan Biro Perlengkapan dapat dilihat pada Tabel 4.10.


30

Tabel 4.10 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Biro Perlengkapan Sekretariat Jenderal No


(1) (2) 1 Kepala Biro Perlengkapan



(3) 1,900.58

(4) 1


+/-

EU

PU

Keterangan

(6) 0

(7) 1.26

(8) A

(9) Sangat Baik

2

Bagian Perencanaan BMN

40,517.75

26

26

0

1.03

A

Sangat Baik

3

Bagian Bimbingan Layanan Pengadaan

41,967.67

27

27

0

1.03

A

Sangat Baik

4

Bagian Pengelolaan BMN

38,017.40

25

20

-5

1.26

A

Sangat Baik

5

Bagian Penatausahaan BMN

29,337.48

18

18

0

1.09

A

Sangat Baik

151,740.88

97

92

-5

1.09

A

Sangat Baik

Jumlah

Dari Tabel 4.10 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Biro Perlengkapan memiliki beban kerja unit sebesar 151.740,88 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,09. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Biro Perlengkapan sebanyak 97 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 92 orang, dengan demikian terdapat kekurangan pegawai sebanyak lima orang pada Bagian Pengelolaan BMN. Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk kekurangan pegawai tersebut adalah satu orang Sarjana Akuntansi, satu orang Sarjana Hukum, satu orang Sarjana Teknik Geodesi, dua orang Sarjana Teknik Sipil. Berdasarkan form FP2 Biro Perlengkapan, menghasilkan produk sejumlah 382 yang terdiri dari 117 Form A dan 265 Form B, dengan produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut: a. Pelaksanaan pemilihan penyedia barang dan jasa. Produk tersebut terdapat pada Bagian Bimbingan Layanan Pengadaan, produk ini termasuk pekerjaan rutin dan pada tahun 2012 terdapat 144 paket yang telah dikerjakan. b. Pengurusan surat masuk dan surat keluar. Kegiatan ini memiliki beban kerja yang tinggi karena volume surat masuk pada tahun 2012 mencapai 5875 berkas surat. c. Penyusunan perencanaan kebutuhan BMN Kementerian Keuangan. d. Konsep SK penghapusan BMN dengan tindak lanjut dimusnahkan dengan paket usulan diatas Rp.250.000.000,-. Kegiatan ini ada pada Bagian Pengelolaan BMN yang termasuk dalam pekerjaan rutin dan pada tahun 2012 terdapat 4 paket yang telah diselesaikan. e. Rapat pimpinan. Kegiatan ini ada pada Bagian Penatausahaan BMN yang membutuhkan koordinasi untuk kelancaran semua kegiatan. Sementara itu, produk yang memiliki beban kerja terendah adalah sebagai berikut: a. Penyusunan bahan masukan Roadmap Bagian Perencanaan BMN. b. Usulan penunjukan Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara. c. Laporan melanjutkan sekolah atas biaya sendiri. d. Daftar pertelaan arsip. e. Usulan untuk mengikuti diklat S2/S3.


31

8. Biro Umum Biro Umum mempunyai tugas membina pelaksanaan ketatausahaan Kementerian dan melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga serta pemberian pelayanan pelaksanaan tugas kantor pusat Kementerian. Dalam melaksanakan tugas tersebut Biro Umum menyelenggarakan fungsi: a. pembinaan dan pelaksanaan urusan tata usaha Kementerian, kearsipan, kesehatan pegawai, dan tata usaha perjalanan dinas Kementerian Keuangan. b. pelaksanaan dukungan program dan kegiatan serta tata usaha Sekretaris Jenderal, Staf Ahli, dan Staf Khusus Menteri, pengelolaan Indikator Kinerja Utama dan Manajemen Risiko di lingkungan Setjen, serta urusan protokol dan akomodasi. c. pelaksanaan urusan perencanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. d. pelaksanaan urusan pengadaan, penyimpanan dan distribusi perlengkapan, dan pentausahaan barang milik negara di lingkungan sekretariat Jenderal, serta urusan pencetakan dan penggandaan. e. melaksanakan urusan dalam, pemeliharaan peralatan, dan keamanan dalam, serta pengelolaan telekomunikasi dan kendaraan dinas. f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing eselon III di lingkungan Biro Umum dapat dilihat pada Tabel 4.11. Tabel 4.11 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Biro Umum Sekretariat Jenderal No


(1) (2) 1 Kepala Biro Umum



(3) 2,638.98

(4) 1


+/-

EU

PU

Keterangan

(6) 0

(7) 1.75

(8) A

(9) Sangat Baik

2

Bagian Tata Usaha Kementerian

99,877.33

66

67

1

0.99

B

Baik

3

62,760.50

42

39

-3

1.07

A

Sangat Baik

4

Bagian Dukungan Program dan Kegiatan Pimpinan Bagian Perencanaan Dan Keuangan

70,043.18

46

43

-3

1.08

A

Sangat Baik

5

Bagian Perlengkapan

82,668.37

55

56

1

0.98

B

Baik

6

Bagian Rumah Tangga

124,641.84

83

78

-5

1.06

A

Sangat Baik

442,630.20

293

284

-9

1.03

A

Sangat Baik

Jumlah

Dari Tabel 4.11 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Biro Umum memiliki beban kerja unit sebesar 442.630,20 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,03. Bila dilihat EU Kepala Biro Umum yang mencapai 1,75 tersebut disebabkan karena volume pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun 2012 cukup tinggi mengingat jumlah dana yang dikelola Biro Umum cukup besar dan frekuensi dalam layanan pimpinan juga cukup tinggi. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Biro Umum sebanyak 293 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 284 orang, dengan demikian Biro Umum kekurangan pegawai sebanyak sembilan orang. Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk


32

kekurangan pegawai tersebut adalah dua orang Diploma III spesialisasi Kebendaharaan Negara, dua orang Sarjana Hukum, dua orang Sarjana Administrasi/Manajemen, dua orang Sarjana Akuntansi, satu orang Sarjana Desain Grafis. Berdasarkan form FP2 Biro Umum menghasilkan 586 produk terdiri dari 186 Form A dan 400 Form B, dengan produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut: a. Pengadaan jasa konstruksi/jasa lainnya di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan untuk nilai pekerjaan Rp.10.000.000 sampai dengan Rp.100.000.000. b. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM). c. Pelayanan kerumahtanggaan untuk keperluan dinas/upacara Kementerian Keuangan. d. Pelayanan dokumen paspor, visa dan exit permit untuk perjalanan dinas luar negeri. e. Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa konstruksi/jasa lainnya Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan diatas Rp.100.000.000. Sementara itu, produk yang memiliki beban kerja terendah adalah sebagai berikut: a. Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK). b. Pembuatan DP3. c. Usulan perbaikan peralatan komputer/mesin tik. d. Pelayanan permintaan sterilisasi untuk pengamanan jaringan telekomunikasi di Ruang Kerja Pimpinan. e. Pengurusan izin frekuensi alat komunikasi/Handy Talky (HT). 9. Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, kebijakan, dan standarisasi teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan sistem informasi dan teknologi keuangan, pengelolaan operasional layanan teknologi informasi dan komunikasi, dan pengelolaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer.Dalam melaksanakan tugas tersebut Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi penyusunan rencana strategis teknologi informasi dan komunikasi. b. koordinasi dan pembinaan pengembangan arsitektur teknologi informasi dan komunikasi. c. koordinasi penyusunan kebijakan dan standarisasi tata kelola teknologi informasi dan komunikasi. d. koordinasi pelaksanaan manajemen program. e. pembinaan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dan manajemen risiko teknologi informasi dan komunikasi. f. pelayanan pengembangan sistem informasi. g. koordinasi pertukaran data dan pengelolaan basis data. h. pengelolaan operasional layanan teknologi informasi dan komunikasi. i. pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer. j. pelaksanaan administrasi pusat.


33

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing eselon III di lingkungan Pusintek dapat dilihat pada Tabel 4.12. Tabel 4.12 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pusintek Sekretariat Jenderal No


(1) (2) 1 Kepala Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan 2 Bagian Tata Usaha 3 4 5 6



(3) 2,056.46

(4) 1


+/-

EU

PU

Keterangan

(6) 0

(7) 1.36

(8) A

(9) Sangat Baik

86,270.58

57

51

-6

1.12

A

Sangat Baik

Bidang Perencanaan dan Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Pengembangan Sistem Informasi

47,468.63

32

30

-2

1.05

A

Sangat Baik

55,020.67

36

32

-4

1.14

A

Sangat Baik

Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi

60,010.75

39

35

-4

1.14

A

Sangat Baik

92,616.43

61

58

-3

1.06

A

Sangat Baik

343,443.52

226

207

-19

1.10

A

Sangat Baik

Jumlah

Dari Tabel 4.12 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Pusintek memiliki beban kerja unit sebesar 343.443,52 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,10. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Pusintek sebanyak 226 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 207 orang, dengan demikian Pusintek kekurangan 19 orang pegawai. Berdasarkan analisa kebutuhan, kualifikasi pendidikan untuk kekurangan pegawai tersebut adalah sebagai berikut: a. Bagian Tata Usaha membutuhkan enam orang dengan kualifikasi DIII/DI Akuntansi Pemerintahan/STAN (tiga orang), S1 Psikologi (satu orang), S1 Manajemen (satu orang), S1 Kearsipan (satu orang). b. Bidang Perencanaan Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi membutuhkan dua orang dengan kualifikasi S1 Teknologi Informatika (satu orang) dan S1 Sistem Informasi (satu orang). c. Bidang Pengembangan Sistem Informasi membutuhkan empat orang dengan kualifikasi DIII STAN/Teknologi Informatika. d. Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi membutuhkan empat orang dengan kualifikasi DIII STAN/Teknologi Informatika. e. Bidang Operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi membutuhkan tiga orang dengan kualifikasi DIII STAN/Teknologi Informatika. Berdasarkan form FP2, Pusintek menghasilkan output sebanyak 362 produk, dengan produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut: a. Diklat/training. Integrasi TIK Kementerian Keuangan, piloting dan rencana implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), serta perkembangan teknologi menjadi beberapa faktor pendorong utama Pusintek dalam mempersiapkan SDM yang berkompeten dan berkualitas. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, Pusintek sepanjang tahun 2012 melaksanakan berbagai training bagi pegawai Pusintek baik


34

training teknis (hardskill) maupun kepribadian (softskill), di samping diklat teknis umum di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). Total terdapat kurang lebih 180 materi diklat/training yang diikuti oleh pegawai Pusintek pada tahun 2012. Hal ini menyebabkan beban kerja produk ini menjadi sangat tinggi. b. Konsinyering. Volume kegiatan konsinyering meningkat berbanding lurus dengan volume kegiatan Pusintek dalam melaksanakan integrasi TIK Kementerian Keuangan, piloting dan rencana implementasi SPAN, serta kegiatan Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komunikasi (KPTIK). Selain itu, konsinyering juga dilakukan dalam rangka memenuhi permintaan layanan dari unit di Kementerian Keuangan khususnya terkait pemintaan pembangunan/pengembangan sistem aplikasi. c. Pendampingan kegiatan jasa pemindahan perangkat TIK Data Center Kemenkeu 2012. Pada tahun 2012, dilakukan pemindahan server dan perangkat pendukung dari data center masing-masing unit eselon I ke Data Center Kementerian Keuangan di Pusintek. Proses pendampingan kegiatan pemindahan perangkat TIK Data Center Kementerian Keuangan meliputi 12 unit eselon I, beberapa tahapan yang dilakukan antara lain: 1) Persiapan pemindahan perangkat (pendataan perangkat, konfirmasi PIC unit eselon I, labeling). 2) Pemindahan. 3) Penyelesaian pada Data Canter Kementerian Keuangan (konfigurasi network, perapihan, dan pembuatan laporan). Lama waktu pekerjaan ini tercantum dalam surat tugas sebanyak dua bulan (November s.d. Desember 2012), tetapi pada kenyataannya kegiatan ini berlanjut di awal Januari 2013. Waktu pengerjaan proses pemindahan tersebut dilakukan pada hari kerja dan hari libur, serta melebihi jam kerja normal. d. Pengelolaan hosting aplikasi dan atau data. Pengelolaan hosting aplikasi dan atau data memiliki beban kerja yang tinggi karena meningkatnya aplikasi dan database yang harus dikelola seiring dengan penambahan server unit eselon I di Data Center Kementerian Keuangan pada tahun 2012. e. Pengelolaan Data Pooling. Pusintek sebagai Kustodian Pertukaran Data mengelola data pooling dengan terlebih dahulu memeriksa kesesuaian antara data pooling dengan kesepakatan data yang dipertukarkan. Pertukaran data antar unit eselon I ini dilakukan setiap hari sehingga menyebabkan beban kerja kegiatan dimaksud tinggi. f.

Pemulihan Permasalahan/gangguan layanan TIK. Penanganan permasalahan/gangguan layanan TIK yang dilakukan oleh Pusintek baik yang berasal dari unit di Sekretariat Jenderal maupun dari unit-unit eselon I lainnya, menyebabkan volume beban kerja produk tersebut tinggi. Selain itu, semakin meningkatnya kesadaran user atas peran Pusintek dalam penyelesaian gangguan TIK serta bertambahnya sistem aplikasi yang disupport juga turut menyebabkan beban kerja produk ini tinggi.


35

g. Sekretariat Kepala Bidang/Bagian. Produk ini memiliki beban kerja tinggi karena terdapat empat orang pegawai Bagian Tata Usaha yang diperbantukan sebagai Sekretaris Kepala Bidang secara penuh sepanjang tahun 2012. h. Pengelolaan permasalahan jaringan (gangguan). Pusintek mengelola permasalahan pengelolaan jaringan dan infrastruktur yang mencakup seluruh eselon I Kementerian Keuangan. Pada tahun 2012, beban kerja produk ini meningkat berbanding lurus dengan permintaan pemulihan permasalahan/gangguan jaringan TIK. i.

Penetapan angka kredit pejabat pranata computer. Pada tahun 2012, terdapat penetapan angka kredit Pejabat Fungsional Pranata Komputer yang cukup besar yaitu sejumlah 323 berkas untuk penilaian semester I dan II. Dalam kegiatan ini, dilakukan pemeriksaan dan validasi terhadap keseluruhan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) yang diajukan oleh Pranata Komputer beserta kelengkapan administratif pendukungnya. Hal ini menyebabkan beban kerja yang cukup tinggi.

j.

Permintaan layanan. Meningkatnya kesadaran user atas layanan-layanan yang diberikan oleh Pusintek, proses integrasi TIK Kementerian Keuangan, dan kebutuhan unit-unit di Kementerian Keuangan untuk menggunakan layanan-layanan Pusintek menjadi penyebab tingginya volume beban kerja produk Permintaan Layanan. Sementara itu, produk yang memiliki beban kerja terendah adalah sebagai berikut:

a. Pemberian Peringatan Tertulis. Produk ini memiliki beban kerja rendah karena standar norma waktu yang rendah serta jumlah pegawai yang dikenakan peringatan tertulis berjumlah sedikit, yaitu satu orang. b. Pelayanan Penggandaan Buku/Dokumen. Produk ini memiliki beban kerja rendah karena standar norma waktu yang sangat kecil. Selain itu, volume kegiatan ini juga sedikit mengingat pada setiap bidang/bagian sudah terdapat fasilitas mesin penggandaan (fotocopy) sendiri. c. Usulan Pemberian Satyalancana Karya Satya. Produk ini memiliki beban kerja rendah karena pada tahun 2012 hanya terdapat satu pegawai Pusintek yang diusulkan untuk diberikan penghargaan Satyalancana Karya Satya. d. Permintaan Kebutuhan Barang Inventaris. Produk ini memiliki beban kerja rendah karena standar norma waktu yang sangat kecil serta jumlah permintaan kebutuhan barang inventaris sepanjang tahun 2012 yang dilakukan secara batch processing sebanyak empat kali. e. Laporan Melanjutkan Sekolah. Produk ini memiliki beban kerja rendah karena standar norma waktu yang kecil serta proses tahapan pekerjaan yang relatif singkat.


36

f.

Prosedur Koordinasi Penerapan SMKI. Produk ini memiliki beban kerja rendah karena jumlah volume pekerjaan berupa koordinasi penyusunan laporan penerapan SMKI pada tahun 2012 sebanyak satu kali.

g. Sosialisasi Jabatan Fungsional Pranata Komputer. Produk ini memiliki beban kerja rendah karena volume pekerjaan berupa persiapan pelaksanaan sosialisasi Jabatan Fungsional Pranata Komputer pada tahun 2012 dilakukan sebanyak satu kali. h. Usulan Pembuatan Kartu Pegawai. Produk ini memiliki beban kerja rendah karena pegawai Pusintek yang mengajukan permintaan pembuatan kartu pegawai pada tahun 2012 sebanyak tiga orang. i.

Pembuatan Kartu Askes. Produk ini memiliki beban kerja rendah karena volume pekerjaan pada tahun 2012 hanya terdapat satu kali kegiatan.

j.

Pengunduran Diri dari JFPK atas Permintaan Sendiri. Produk ini memiliki beban kerja rendah karena pada tahun 2012 hanya terdapat satu orang Pejabat Fungsional Pranata Komputer yang mengajukan pengunduran diri atas permintaan sendiri.

10. Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP) mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan di bidang pembinaan profesi akuntan publik dan penilai publik, pengembangan dan pengawasan jasa akuntan publik dan jasa penilai publik, serta penyajian informasi akuntan dan penilai publik.Dalam melaksanakan tugas tersebut PPAJP menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan profesi akuntan publik dan penilai publik, register akuntan, perizinan, dan pengembangan jasa akuntan dan jasa penilai. b. penyiapan dan pelaksanaan program pemantauan kegiatan serta pemeriksaan akuntan publik dan penilai publik. c. penyajian informasi akuntan dan penilai publik. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing eselon III di lingkungan PPAJP dapat dilihat pada Tabel 4.13. Dari Tabel 4.13 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, PPAJP memiliki beban kerja unit sebesar 149,880.84 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,09. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan PPAJP sebanyak 97 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 91 orang, dengan demikian terdapat kekurangan pegawai sebanyak enam orang. Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk kekurangan pegawai tersebut adalah empat orang DIII Akuntansi dan dua orang S1 Akuntansi.


37

Tabel 4.13 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU)PPAJP Sekretariat Jenderal No


(1) (2) 1 Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai 2 Bagian Tata Usaha 3 4 5 6

Bidang Pembinaan Usaha dan Akuntan Publik Bidang Pembinaan Usaha dan Penilai Publik Bidang Pemeriksaan Usaha dan Akuntan Publik Bidang Pemeriksaan Usaha dan Penilai Publik Jumlah

(3)

(4)

Jumlah Pejabat/Pegawai yang Ada (5)

1,981.79

1

1

34,531.44

22

20

33,966.31

22

22



31,082.47 20,433.33

20 14

15 14

27,885.50

18

19

149,880.84

97

91

+/-

EU

PU

Keterangan

(6) 0

(7) 1.32

(8)

(9)

A

Sangat Baik

-2

1.15

A

Sangat Baik

0

1.02

A

Sangat Baik

-5

1.38

A

Sangat Baik

0

0.97

B

Baik

1

0.97

B

Baik

-6

1.09

A

Sangat Baik

Berdasarkan form FP2 PPAJP menghasilkan produk sejumlah 160, dengan produk yang memiliki beban kerja terbesar adalah sebagai berikut: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.

Penatausahaan surat keluar. Melaksanakan Perjalanan Dinas. Kajian pengembangan profesi Akuntan Publik. Evaluasi Realisasi Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) oleh Akuntan Publik. Penyusunan Buku Laporan Kegiatan Kantor Jasa Penilai Publik. Tutorial Aplikasi Laporan Tahunan KJPP. Pemeriksaan Berkala. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan. Studi Pustaka Materi Penilaian. Penerbitan Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan. Sementara itu, produk yang memiliki beban kerja terendah adalah sebagai berikut:

a. b. c. d. e. f.

Pembuatan kartu istri/kartu suami. Penghapusan BMN. Pengaktifan kembali Izin Akuntan Publik setelah Masa Pembekuan Izin Telah Berakhir. Pelaksanaan Pemberian Register Negara untuk Akuntan di Daerah. Permohonan Legalisir. Membuat surat undangan rapat dan permintaan data/tanggapan dari asosiasi dalam rangka pembinaan Penilai Publik. g. Rencana Pemeriksaan Tahunan. h. Evaluasi Kinerja Bidang PUAP. i. Tindak lanjut hasil pemeriksaan. j. Laporan Evalusai Kinerja PUPP. 11. Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan (Pushaka) mempunyai tugas melaksanakan analisis, harmonisasi dan sinergi kebijakan atas pelaksanaan program dan kegiatan Menteri Keuangan, pengelolaan program dan kegiatan Menteri Keuangan, dan pengelolaan indikator kinerja utama Kementerian. Dalam melaksanakan tugas tersebut Pushaka menyelenggarakan fungsi:


38

a. pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan Menteri Keuangan di bidang pendapatan negara, pembiayaan negara, pasar modal dan lembaga keuangan serta program dan kegiatan pendukung lainnya. b. pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan Menteri Keuangan di bidang belanja negara dan kekayaan negara. c. pelaksanaan pengelolaan program dan kegiatan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan. d. pelaksanaan pengelolaan indikator kinerja utama Kementerian Keuangan. e. pelaksanaan administrasi pusat. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing eselon III di lingkungan Pushaka dapat dilihat pada Tabel 4.14. Tabel 4.14 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pushaka Sekretariat Jenderal No


(1) (2) 1 Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan 2 Bagian Tata Usaha 3

Bidang Program dan Kegiatan I



(3) 1,819.28

(4) 1


+/-

EU

PU

Keterangan

(6) -1

(7) 1.21

(8) A

(9) Sangat Baik

23,433.01

15

12

-3

1.30

A

Sangat Baik

24,975.40

16

12

-4

1.38

A

Sangat Baik

4

Bidang Program dan Kegiatan II

19,552.88

13

10

-3

1.30

A

Sangat Baik

5

Bidang Program dan Kegiatan III

32,394.33

21

19

-2

1.13

A

Sangat Baik

6

Bidang Program dan Kegiatan IV

26,802.17

17

15

-2

1.19

A

Sangat Baik

128,977.07

83

68

-15

1.26

A

Sangat Baik

Jumlah

Dari Tabel 4.14 diketahui bahwa pada tahun 2012, Pushaka memiliki beban kerja unit sebesar 128.977,07 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,26. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Pushaka sebanyak 83 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 68 orang, dengan demikian terdapat kekurangan 15 orang pegawai (termasuk kebutuhan Kepala Pushaka) dengan rincian sebagai berikut: a. Bagian Tata Usaha membutuhkan tiga orang pegawai dengan kualifikasi D III Akuntansi Pemerintah (STAN). b. Bidang Program dan Kegiatan I membutuhkan empat orang pegawai dengan kualifikasi pendidikan S1 Hukum Perdata satu orang, S1 Ekonomi Pembangunan satu orang dan dua orang setingkat DIII Akuntansi Pemerintah (STAN). c. Bidang Program dan Kegiatan II membutuhkan tiga orang pegawai dengan kualifikasi pendidikan S1 Hukum Perdata, S1 Ekonomi Pembangunan dan S1 Akuntansi. d. Bidang Program dan Kegiatan III membutuhkan dua orang pegawai dengan kualifikasi satu orang S1 Hukum Perdata dan satu orang DIII Akuntansi Pemerintah (STAN). e. Bidang Program dan Kegiatan IV membutuhkan dua orang pegawai dengan kualifikasi pendidikan S1 Hukum Perdata satu orang dan DIII jurusan Akuntansi Pemerintah (STAN) satu orang.


39

Berdasarkan form FP2 Pushaka, produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut: a. Penyusunan risalah rapat dan matrik tindaklanjut. b. Penyusunan laporan tugas pendampingan. c. Tugas mini office. d. Pengolahan bahan pertemuan/rapat pimpinan. e. Tugas Malam. f.

Penanganan surat masuk Menteri Keuangan.

g. Persiapan bahan materi pertemuan Menteri Keuangan. h. Koordinasi dan komunikasi ajudan Menteri. i.

Pemberian konsultasi Indikator Kinerja Utama.

j.

Pembahasan usulan penyempurnaan peta strategi, monitoring dan evaluasi validitas data capaian. Sementara itu, produk yang memiliki beban kerja terendah adalah sebagai berikut:

a. Penyiapan materi Rapimum. b. Penyampaian surat pending matters. c. Rapat tingkat Sekretaris Jenderal. d. Persiapan materi rapat Sekretaris Jenderal. e. produk evaluasi SOP. f.

Penyusunan surat undangan rapat diluar Kementerian Keuangan.

g. Persiapan kunjungan Menteri Keuangan ke daerah. h. Persiapan kunjungan Menteri ke luar negeri. i.

Pelayanan penomoran surat rahasia.

j.

Penyusunan undangan rapat pembahasan IKU triwulanan.

12. Pusat Investasi Pemerintah Pusat

Investasi

Pemerintah

mempunyai

tugas

melaksanakan

kewenangan

operasional dalam pengelolaan investasi Pemerintah Pusat sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas Pusat Investasi Pemerintah menyelenggarakan fungsi: a. b. c. d.

pengelolaan Rekening Induk Dana Investasi. penyusunan rencana strategis bisnis. penyusunan rencana bisnis dan anggaran (RBA) tahunan. penilaian kelayakan, manajemen risiko, divestasi, pengembangan instrumen, pengendalian, pembiayaan, dan masalah hukum dan perjanjian investasi Pemerintah Pusat. e. penyusunan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pelaporan. f. pemeriksaan intern atas pelaksanaan tugas Pusat Investasi Pemerintah. g. pelaksanaan urusan umum.


40

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing eselon III di lingkungan PIP dapat dilihat pada Tabel 4.15. Tabel 4.15 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) PIP Sekretariat Jenderal No




(3) 1,789.97

(4) 1

(1) (2) 1 Kepala Pusat Investasi Pemerintah


+/-

EU

PU

Keterangan

(6) 0

(7) 1.19

(8) A

(9) Sangat Baik

2

Divisi Keuangan dan Umum

47,718.45

31

27

-4

1.17

A

Sangat Baik

3

Divisi Portofolio Investasi I

27,529.83

18

14

-4

1.30

A

Sangat Baik

4

Divisi Portofolio Investasi II

24,460.88

15

12

-3

1.35

A

Sangat Baik

101,499.13

65

54

-11

1.25

A

Sangat Baik

Jumlah

Dari Tabel 4.15 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) memiliki beban kerja unit sebesar 101.499,13 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,25. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Pusat Investasi Pemerintah sebanyak 65 orang, sedangkan jumlah pegawai yang ada sebanyak 54 orang, dengan demikian terdapat kekurangan pegawai sebanyak sebelas orang. Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan untuk kekurangan pegawai tersebut adalah S1 Umum (6 orang) dan DIII Keuangan (5 orang). Berdasarkan form FP2 PIP, produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut: a. Rapat analisis kelayakan pinjaman Pemerintah Daerah (Tim Analis). b. Rapat pembahasan teknis dengan pihak yang mengajukan proposal pinjaman pembangunan PLTM. c. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pinjaman kepada PT PLN. d. Produk yang terkait investasi pada proyek PLTMH. e. Inisiasi Investasi Pusat Investasi Pemerintah dengan bentuk pinjaman. f.

Koordinasi pelaksanaan mitigasi risiko.

g. Penilaian kelayakan. h. Permintaan pembayaran. i.

Produk pengelolaan deposito yang terdiri dari pembukaan, perpanjangan dan pencairan deposito serta monitoring deposito.

j.

Laporan keuangan bulanan (SAP dan SAK). Sementara itu, produk yang memiliki beban kerja terendah adalah sebagai berikut:

a. Rapat pemantapan RBA 2012. b. Rapat koordinasi dengan ahli pemerintah. c. Rapat pembahasan pemutakhiran DAMS. d. Rapat pembahasan pinjaman daerah pasar amlapura dan pusat kerajinan. e. Upacara bendera dalam rangka memperingati hari kebangkitan nasional.


41

f.

Penyusunan daftar urut kepangkatan.

g. Penyusunan laporan Focussed Group Discussion terkait BMN. h. Placement test TOEFL. i.

Penyusunan surat edaran tentang kepegawaian.

13. Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Pusat LPSE) mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan secara elektronik Kementerian Keuangan, pengelolaan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik serta memberikan pelayanan pengadaan secara elektronik Kementerian/Lembaga.Dalam melaksanakan tugas tersebut Pusat LPSE menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan regulasi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan. b. pelayanan pengadaan secara elektronik kepada Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan Kementerian Keuangan serta Kementerian/Lembaga/Komisi. c. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan secara elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan. d. pelaksanaan administrasi pusat. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing eselon III di lingkungan Pusat LPSE dapat dilihat pada Tabel 4.16. Tabel 4.16 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pusat LPSE Sekretariat Jenderal No


(1) (2) 1 Kepala Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik 2 Bagian Tata Usaha



(3) 2,052.71

(4) 1


+/-

EU

PU

Keterangan

(6) 0

(7) 1.36

(8) A

(9) Sangat Baik

26,656.03

17

14

-3

1.26

A

Sangat Baik

3

Bidang Registrasi dan Verifikasi

27,546.83

17

15

-2

1.22

A

Sangat Baik

4

Bidang Layanan Teknis Pengguna

37,619.92

24

20

-4

1.25

A

Sangat Baik

5

Bidang Kebijakan dan Pengelolan Sistem

24,286.12

15

13

-2

1.24

A

Sangat Baik

118,161.61

74

63

-11

1.24

A

Sangat Baik

Jumlah

Dari Tabel 4.16 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Pusat LPSE memiliki beban kerja unit sebesar 118.161,61 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,24. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Pusat LPSE sebanyak 74 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 63 orang, dengan demikian Pusat LPSE terdapat kekurangan pegawai sebanyak sebelas orang. Dari kekurangan pegawai tersebut, telah diakomodir sebanyak satu orang dari penerimaan pegawai hasil rekruitmen sarjana bulan Desember 2012, sehingga pada tahun 2012 terdapat kekurangan sepuluh orang pegawai. Kekurangan tersebut belum termasuk kekurangan pegawai untuk ditugaskan pada agency daerah.


42

Mengingat bahwa kantor agency daerah merupakan kantor pelayanan, merupakan sesuatu yang mendesak bagi Pusat LPSE untuk mendapat tambahan pegawai minimal 2 (dua) orang pada tiap-tiap agency LPSE di daerah yang fokus melaksanakan tugas dan fungsi LPSE. Adapun kualifikasi pendidikan pegawai yang dibutuhkan oleh Pusat LPSE sebagai berikut: a. Bagian Tata Usaha membutuhkan tiga orang pegawai dengan kualifikasi S1 Ekonomi Manajemen dan DIII Akuntansi Pemerintah. b. Bidang Registrasi dan Verifikasi membutuhkan dua orang pegawai dengan kualifikasi DIII Akuntansi Pemerintah. c. Bidang Layanan Teknis Pengguna membutuhkan empat orang pegawai dengan kualifikasi S1 Ilmu Komunikasi dan DIII Akuntansi Pemerintah. d. Bidang Kebijakan dan Pengelolaan Sistem membutuhkan dua orang pegawai dengan kualifikasi S1 Sistem Informasi dan S1 Akuntansi. e. Sedangkan analisis kebutuhan pegawai di daerah membutuhkan 64 orang pegawai dengan kualifikasi DIII Kebendaharaan Negara. Berdasarkan form FP2, Pusat LPSE menghasilkan output sebanyak 552 produk, dengan produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut: a. Pelayanan Helpdesk melalui telepon, email, faks, dan datang langsung. Produk ini merupakan produk Bidang Layanan Teknis Pengguna yang memiliki beban kerja yang tertinggi di lingkungan Pusat LPSE. Hal ini karena produk tersebut merupakan salah satu tusi utama bidang yaitu memberikan pelayanan atas keluhan dan kebutuhan bantuan teknis para pengguna sistem. Kegiatan layanan ini dilaksanakan setiap hari kerja oleh pelaksana pada Bidang Layanan Teknis Pengguna mulai dari pukul 08.00 sampai dengan 17.00 WIB. b. Surat Perjalanan Dinas. Produk ini merupakan produk Bagian Tata Usaha yang menjadi tusi, yaitu melakukan urusan rumah tangga dalam hal ini menyediakan dokumen perjalanan dinas. Surat Perjalanan Dinas yang dibuat pada tahun 2012 sebanyak 775 berkas. c. Registrasi dan Verifikasi Dokumen Penyedia. Produk ini merupakan produk Bidang Registrasi dan Verifikasi yang merupakan salah satu tusi utama, yaitu pelayanan tata cara registrasi dan verifikasi/validasi dokumen yang dipersyaratkan. Pada tahun 2012, dokumen penyedia yang diregistrasi dan diverifikasi adalah sebanyak 3830 berkas. d. Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Panitia. Produk ini merupakan produk Bidang Layanan Teknis Pengguna yang memiliki beban kerja tinggi karena merupakan tusi utama bidang, yaitu melakukan pelatihan sosialisasi dan desiminasi pengadaan barang/jasa. Pada tahun 2012, frekuensi pelatihan panitia yang dilakukan adalah sebanyak 47 kali.


43

e. Kegiatan Focus Group Discussion di daerah. Produk ini merupakan produk Bidang Layanan Teknis Pengguna yang dilaksanakan pada tahun 2012. Kegiatan ini memiliki beban kerja yang tinggi karena dilaksanakan selama dua frekuensi di delapan kota di Indonesia. Sementara itu, produk yang memiliki beban kerja terendah adalah sebagai berikut: a. Rapat Persiapan PFM II dengan Kepala GOI MCR. Produk ini merupakan salah satu kegiatan Kepala Pusat LPSE selaku Ketua PSSUGFMRAP yaitu rapat yang dilaksanakan satu kali dalam setahun dengan norma waktu 120 menit. b. Pemberian user ID dan password kepada verifikator, helpdesk, dan trainer. Produk ini merupakan produk Bidang Registrasi dan Verifikasi. Beban kerja yang dihasilkan kecil karena pada tahun 2012, pemberian user Id dan password untuk verifikator, helpdesk, dan trainer hanya diberikan 1 kali. c. Usulan pemberhentian pegawai dengan hak pensiun. Produk ini merupakan produk Bagian Tata Usaha yang pada tahun 2012memiliki beban kerja yang kecil karena pegawai yang diusulkan untuk diberhentikan dengan hak pensiun hanya berjumlah satu orang. d. Penyelesaian DP3. Produk ini merupakan produk Bagian Tata Usaha yang dilaksanakan secara rutin setahun sekali, yaitu pada awal tahun. Pada produk ini, Bagian Tata Usaha bertugas untuk mengumpulkan DP3 dari bidang-bidang lain dan membuat konsep Nota Dinas penyampaian DP3 kepada Biro SDM. e. Briefing Setjen untuk implementation support mission kick-off meeting. Produk ini merupakan salah satu kegiatan Kepala Pusat LPSE selaku Ketua PSSUGFMRAP yaitu merupakan rapat yang dilaksanakan satu kali dalam setahun dengan norma waktu 60 menit. Pada tahun 2012, Pusat LPSE mengalami peningkatan beban kerja sebanyak 11.916,16 jam. Hal tersebut disebabkan hal-hal sebagai berikut: a. Selama tahun 2012, ada mutasi keluar sebanyak satu orang, pindahan pegawai dari unit eselon lain sebanyak satu orang, dan penambahan pegawai baru sebanyak tiga orang, termasuk satu orang pegawai penerimaan sarjana bulan Desember 2012,. Hal ini mengakibatkan beban kerja Pusat LPSE bertambah. Dapat kami sampaikan bahwa perhitungan ABK Pusat LPSE untuk tahun 2012, tidak menyertakan satu orang pegawai baru TMT 1 Desember 2012 dalam bezetting pegawai (Form C). b. Selama tahun 2012, Kepala Pusat LPSE juga menjabat sebagai Ketua PSSU-GFMRAP, Anggota Kelompok Kerja KSAP, dan pengajar pada PPAKP. c. Ada peningkatan volume beban kerja pada Pusat LPSE, antara lain:

1) Peningkatan jumlah penyedia teregistrasi dan terverifikasi yang cukup signifikan pada tahun 2012. Jumlah penyedia tahun 2012 sebanyak 3.830 orang, meningkat sebesar 1.266 orang dari jumlah tahun 2011 sebanyak 2.564 orang;


44

2) Peningkatan jumlah penatausahaan surat masuk pusat, yang semula sebanyak 2.327 berkas, meningkat sebesar 869 berkas pada tahun 2012 menjadi 3.196 berkas. Pusat LPSE akan menyelenggarakan fungsi Unit Layanan Pengadaan Daerah di lingkungan instansi vertikal Kementerian Keuangan sesuai dengan amanat KMK Nomor 146/KM.1/2013 tanggal 20 Maret 2013 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan Daerah di Lingkungan Instansi Vetikal Kementerian Keuangan. 14. Sekretariat Pengadilan Pajak Sekretariat Pengadilan Pajak mempunyai tugas memberikan pelayanan di bidang tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, administrasi persiapan berkas banding dan/atau gugatan, administrasi persiapan persidangan, administrasi persidangan, administrasi penyelesaian putusan, dokumentasi, administrasi peninjauan kembali, administrasi yurisprudensi, pengolahan data, dan pelayanan informasi.Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan program kerja dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi di bidang tata usaha kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga; b. Pelaksanaan pelayanan administrasi berkas banding dan/atau gugatan; c. Penghimpunan dan pengklasifikasian putusan pengadilan pajak dan penyelenggaraan perpustakaan; d. Pelayanan administrasi peninjauan kembali putusan pengadilan pajak; e. Pelayanan administrasi yurisprudensi putusan pengadilan pajak; f. Pengolahan data dan pelayanan informasi; g. Pelayanan administrasi persiapan persidangan; h. Pelayanan administrasi persidangan; i. Pelayanan administrasi penyelesaian putusan. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing eselon III di lingkungan Sekretariat Pengadilan Pajak dapat dilihat pada Tabel 4.17. Dari Tabel 4.17 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Sekretariat Pengadilan Pajak memiliki beban kerja unit sebesar 520.450,14 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,02. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Sekretariat Pengadilan Pajak sebanyak 339 orang, sementara jumlah pegawai yang ada pada Sekretariat Pengadilan Pajak sebanyak 337 orang, dengan demikian Sekretariat Pengadilan Pajak kekurangan dua orang pegawai.


45

Tabel 4.17 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Sekretariat Pengadilan Pajak Sekretariat Jenderal No


(1)

(2)



(3)

(4)

Jumlah Pejabat/Pegawai yang Ada (5)

1,337.28

1

1

+/-

EU

PU

Keterangan

(6)

(7)

(8)

(9)

0

0.89

C

Cukup

0

1.18

A

Sangat Baik

1.09

A


1

Sekretaris Pengadilan Pajak

2

Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak

1,775.97

1

1

3

21,373.08

13

13

4

Bagian Administrasi Peninjauan Kembali dan Dokumentasi Bagian Administrasi Sengketa Pajak I

22,794.90

15

13

-2

1.16

A

5

Bagian Administrasi Sengketa Pajak II

16,050.28

11

12

1

0.89

C

Cukup

6

Bagian Umum

68,653.53

45

42

-3

1.08

A

Sangat Baik

7

Bagian Yurisprudensi dan Pengolahan Data Sekretaris Pengganti I

18,885.37

12

14

8

11,505.81

7

7

9

Sekretaris Pengganti II

11,792.50

7

7

10 Sekretaris Pengganti III

10,344.58

7

7

11 Sekretaris Pengganti IV

9,828.77

7

7

12 Sekretaris Pengganti V

11,852.04

7

7

13 Sekretaris Pengganti VI

10,973.68

7

6

14 Sekretaris Pengganti VII

9,913.76

7

7

0

0.90

B

Baik

0

1.09

A

Sangat Baik

0

1.12

A

Sangat Baik

0

0.98

B

Baik

0

0.93

B

Baik

0

1.12

A

Sangat Baik

-1

1.21

A

Sangat Baik

0

0.94

B

Baik

2

15 Sekretaris Pengganti VIII

10,241.24

7

7

0

0.97

B

Baik

16 Sekretaris Pengganti IX

10,702.55

7

7

0

1.01

A

Sangat Baik

17 Sekretaris Pengganti X

11,091.68

7

7

0

1.05

A

Sangat Baik

18 Sekretaris Pengganti XI

9,930.35

7

7

0

0.94

B

Baik

19 Sekretaris Pengganti XII

10,303.83

7

7

0

0.98

B

Baik

20 Sekretaris Pengganti XIII

11,652.23

7

7

0

1.10

A

Sangat Baik

21 Sekretaris Pengganti XIV

10,313.23

7

7

0

0.98

B

Baik

22 Sekretaris Pengganti XV

10,699.28

7

6

-1

1.18

A


23 Sekretaris Pengganti XVI

11,091.49

7

7

0

1.05

A

24 Sekretaris Pengganti XVII

11,311.95

7

7

0

1.07

A

Sangat Baik

25 Sekretaris Pengganti XVIII

10,893.53

7

6

-1

1.20

A

Sangat Baik

26 Sekretaris Pengganti XIX

9,666.18

7

7

0

0.92

B

Baik

27 Sekretaris Pengganti XX

8,479.55

6

6

0

0.94

B

Baik

28 Sekretaris Pengganti XXI

11,270.03

7

7

0

1.07

A

Sangat Baik

29 Sekretaris Pengganti XXII

9,204.28

7

7

0

0.87

C

Cukup

30 Sekretaris Pengganti XXIII

10,518.78

7

7

0

1.00

B

Baik

31 Sekretaris Pengganti XXIV

11,311.39

7

7

0

1.07

A


32 Sekretaris Pengganti XXV

9,248.94

6

6

0

1.02

A

33 Sekretaris Pengganti XXVI

10,583.68

7

7

0

1.00

B

Baik

34 Sekretaris Pengganti XXVII

10,203.64

7

7

0

0.97

B

Baik

35 Sekretaris Pengganti XXVIII

10,152.68

7

6

-1

1.12

A

Sangat Baik

36 Sekretaris Pengganti XXIX

11,288.18

7

7

0

1.07

A

Sangat Baik

37 Sekretaris Pengganti XXX

10,947.92

7

7

0

1.04

A

Sangat Baik

38 Sekretaris Pengganti XXXI

12,116.98

7

6

-1

1.34

A

Sangat Baik

39 Sekretaris Pengganti XXXII

10,194.17

7

7

0

0.97

B

Baik

40 Sekretaris Pengganti XXXIII

10,966.80

7

7

0

1.04

A

Sangat Baik

41 Sekretaris Pengganti XXXIV

10,409.38

7

7

0

0.99

B

Baik

42 Sekretaris Pengganti XXXV

4,573.50

2

5

3

0.61

D

Sedang

43 Sekretaris Pengganti XXXVI

4,001.15

3

5

2

0.53

D

Sedang

520,450.14

339

337

-2

1.02

A

Sangat Baik

Jumlah

Berdasarkan form FP2, Sekretariat Pengadilan Pajak menghasilkan produk sejumlah 2081 dengan jumlah produk A sebanyak 1402 produk dan produk B sebanyak 679 produk dengan produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut: a. Penatausahaan Surat Masuk/Kelengkapan Berkas.


46

b. Pengiriman Surat Keluar Pengadilan Pajak. c. Permohonan Banding/Gugatan I. d. Administrasi Putusan dan Persidangan II. e. Pemberian Nomor Putusan. f.

Resume Putusan pengadilan Pajak.

g. Administrasi Permohonan Peninjauan Kembali. h. Dokumentasi Putusan Pengadilan Pajak. i.

Konsep Putusan Acara Biasa.

j.

Sidang Pemeriksaan.

Tingginya beban kerja pada produk tersebut karena dalam 1 tahun setiap Sekretaris Pengganti harus melaksanakan ±40 hari sidang pemeriksaan. Sehingga produk-produk yang dihasilkan sebelum, pada saat dan setelah persidangan menjadi produk dengan beban kerja tertinggi di Sekretariat Pengganti. Sementara itu, produk yang memiliki beban kerja terendah adalah sebagai berikut: a. Laporan Penceraian. b. Laporan Selesai Sekolah. c. Persidangan I. d. Rapat koordinasi dan konsiyering. e. Balas SMS center. f.

Pemeliharaan dan Troubleshooting aplikasi sms center.

g. Pemeliharaan dan Troubleshooting website. h. Penelitian Akademisi. i.

Pengiriman Putusan Sela Mahkamah Agung di Tingkat Peninjauan Kembali.

j.

Pembuatan Buku Himpunan Putusan PP.

k. Permintaan Perbaikan/Penambahan. l.

Pengiriman Berkas Alih.

m. Permintaan Nomor Putusan.

15. Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis Komite Pengawas Perpajakan.Dalam melaksanakan tugas tersebut Setkomwasjak menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis dan program kerja fasilitasi analisa dan konsultasi, fasilitasi pencegahan dan monitoring, serta fasilitasi pengaduan dan verifikasi di lingkungan Komite Pengawas Perpajakan. b. koordinasi penyusunan rencana kerja, rencana strategik, dan laporan. c. penyiapan rekomendasi dan pemberian saran/masukan dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas instansi perpajakan.


47

d. pengelolaan urusan sumber daya manusia, penataan organisasi dan ketatalaksanaan, serta keuangan. e. pelaksanaan urusan tata usaha Komite Pengawas Perpajakan. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing eselon III di lingkungan Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan dapat dilihat pada Tabel 4.18. Tabel 4.18 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Setkomwasjak Sekretariat Jenderal No


(1) 1

(2)



Jumlah Pejabat/Pegawai yang Ada

+/-

PU

Keterangan

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Sekretaris Komwas Perpajakan

1,648.61

1

0

-1

1.09

A

Sangat Baik

-4

2

Bagian Umum

22,673.26

14

10

3

Bagian Fasilitas Analisa dan Konsultasi

15,081.21

9

6

4

Bagian Fasilitas Pencegahan dan Monitoring Bagian Fasilitas Pengaduan dan Verifikasi

12,601.34

8

5

10,610.04

7

6

62,614.46

39

27

5

EU

Jumlah

-3 -3 -1 -12

1.50

A

Sangat Baik

1.67

A

Sangat Baik

1.67

A

Sangat Baik

1.17

A

Sangat Baik

1.54

A

Sangat Baik

Dari Tabel 4.18 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan memiliki beban kerja unit sebesar 62.614,46 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,54. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan sebanyak 39 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 27 orang, dengan demikian Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan terdapat kekurangan pegawai sebanyak 12 orang. Jabatan Sekretaris Komite Pengawas Perpajakan selama tahun 2012 masih diisi oleh Plt. Sekretaris Komite Pengawas Perpajakan yang dijabat oleh Kepala Bagian Umum sama halnya dengan tahun 2011. Adapun jabatan-jabatan structural yang hingga akhir tahun 2012 posisi masih belum terisi, adalah sebagai berikut: a. Sekretaris Komite Pengawas Perpajakan yang jabatannya telah terisi per tanggal 27 Maret 2013. b. Kepala Bagian Fasilitasi Analisa dan Konsultasi yang jabatannya telah terisi per tanggal 17 Januari 2013. Berdasarkan tabel tersebut pula masih ada jabatan-jabatan struktural yang hingga sekarang masih kosong: a. Kepala Bagian Fasilitasi Pencegahan dan Monitoring. b. Kepala Subbagian Fasilitasi Verifikasi. Untuk jabatan pelaksana, berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk kekurangan pegawai tersebut adalah sebagai berikut: a. Bagian Umum membutuhkan empat orang dengan kualifikasi S1 Bidang Organisasi (satu orang), D III Akuntansi Pemerintahan (satu orang), D III Administrasi Perpajakan (satu orang), dan D I Administrasi Perpajakan (satu orang).


48

b. Bagian Fasilitasi Analisa dan Konsultasi membutuhkan dua orang dengan kualifikasi S1 Bidang Statistik (satu orang) dan D III Bidang Kepabeanan dan Cukai (satu orang). c. Bagian Fasilitasi Pencegahan dan Monitoring membutuhkan dua orang dengan kualifikasi S1 Bidang Hukum (satu orang) dan D III Bidang Kepabeanan dan Cukai (satu orang). d. Bagian Fasilitasi Pengaduan dan Verifikasi membutuhkan satu orang D III Bidang Kepabeanan dan Cukai. Berdasarkan Form FP2 Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan menghasilkan produk sejumlah 183. Adapun produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut: a. Kegiatan analisis/kajian mengenai prosedur, sistem, dan kebijakan di bidang perpajakan. b. Pengumpulan keterangan dari petugas instansi perpajakan dalam rangka pencegahan dan monitoring. c. Konsultasi terkait sistem, prosedur, dan kebijakan di bidang perpajakan. d. Penyusunan uraian jabatan Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan. e. Penyusunan surat keluar. f.

Monitoring pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

g. Pengumpulan data dan keterangan instansi perpajakan. h. Pengumpulan keterangan ke instansi perpajakan (di luar bidang pengaduan). i.

Pembukuan realisasi anggaran (bulanan).

j.

Penyusunan laporan realisasi anggaran (bulanan). Sementara itu, produk yang memiliki beban kerja terendah adalah sebagai berikut:

a. Penyelesaian tunjangan keluarga KP4. b. Upacara. c. Inventarisasi dosir kepegawaian. d. Rapat pimpinan kementerian. e. Pengurusan SPT Tahunan. f.

Mengikuti pelaksanaan assessment.

g. Kompilasi data survey penelitian di bidang perpajakan. h. Penyusunan kuesioner dan pengolahan data sosialisasi Komite Pengawas Perpajakan. i.

Konsultasi di bidang perpajakan.

j.

Forum diskusi dengan Komite Pengawas Perpajakan.


49

16. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional baik dana abadi pendidikan (endowment fund) maupun dana cadangan pendidikan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan rencana strategis bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan serta rencana kerja dan anggaran satuan kerja. b. Pengelolaan dan pengembangan dana endowment fund dan dana cadangan pendidikan. c. Penyaluran Dana Pengembangan Pendidikan Nasional serta monitoring dan evaluasi atas penyaluran. d. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi dan penyelesaian transaksi (setelmen), serta pelaporan. e. Pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko dengan prinsip kehati-hatian terhadap pelaksanaan tugas Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. f.

Pengelolaan sumber daya manusia, urusan umum dan kerumahtanggaan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing eselon III di lingkungan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dapat dilihat pada Tabel 4.19. Tabel 4.19 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) LPDP Sekretariat Jenderal No


(1) 1 Direktur Utama

(2)



(3) 1,752.68

(4) 1


2

Direktorat Keuangan dan Umum

14,129.92

10

5

3

Direktorat Perencanaan Usaha dan Pengembangan Usaha

9,355.08

6

5

4

Direktorat Dana Kegiatan Pendidikan

5,838.33

4

1

5

Direktorat Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan

6,066.50

4

1

Jumlah

37,142.51

25

13

+/-

EU

PU

Keterangan

(6) 0

(7) 1.16

(8) A

(9) Sangat Baik

-5

1.88

A

Sangat Baik

1.24

A

Sangat Baik

-1 -3 -3 -12

3.87

A

Sangat Baik

4.03

A

Sangat Baik

1.90

A

Sangat Baik

Dari Tabel 4.19 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan memiliki beban kerja unit sebesar 37.142,51 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,90. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan sebanyak 25 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 13 orang, dengan demikian Lembaga Pengelola Dana Pendidikan terdapat kekurangan pegawai sebanyak 12 orang dengan kualifikasi sebagai berikut: a. Direktorat Keuangan dan Umum membutuhkan lima orang dengan kualifikasi S1/DIV Akuntansi (satu orang), DIII/S1 Akuntansi/Keuangan (satu orang), S1 Manajemen SDM (satu orang), S1 Teknologi Informatika/Ilmu Komputer (satu orang), DIII Kebendaharaan/yang relevan (satu orang).


50

b. Direktorat Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana membutuhkan satu orang S1 Statistik/Manajemen. c. Direktorat Dana Kegiatan Pendidikan membutuhkan S2 Umum (dua orang) dan DIII/S1/S2 Umum (satu orang). d. Direktorat Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan membutuhkan S2 Umum (satu orang) dan S1 Umum (dua orang). Berdasarkan Form FP2 Lembaga Pengelola Dana Pendidikan menghasilkan produk sejumlah 189. Adapun produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut: a. Surat Keluar dan Surat Masuk. Dalam pengurusan surat keluar terdapat 900 surat (rata-rata 5 naskah dinas/hari) baik Nota Dinas internal LPDP maupun internal Sekretariat Jenderal, dan surat dinas lainnya. Sedangkan Dalam pengurusan surat masuk terdapat 900 surat (rata-rata 5 naskah dinas/hari) baik Nota Dinas internal LPDP maupun internal Sekretariat Jenderal, dan surat dinas lainnya. b. Penyusunan Laporan BMN/Persediaan. Laporan BMN/Persediaan disusun setiap bulan dengan menggunakan aplikasi SIMAK BMN dan Aplikasi persediaan yang harus dilakukan proses penginputan dan pengoutputan sesuai dengan pemakaian. c. Penyusunan SOP Anggaran, Akuntansi, SDM dan Umum. SOP yang telah disusun antara lain SOP pengelolaan dokumen, SOP surat masuk dan surat keluar, SOP penggunaan kendaraan dinas, SOP perawatan kendaraan dinas, SOP distribusi ATK, SOP pemeliharaan gedung, SOP layanan perbaikan, SOP pengelolaan kebersihan, keindahan, dan kenyamanan (K3). d. Pembukuan Pendapatan. Pembukuan Pendapatan dilakukan setiap hari, dengan menghasilkan laporan pembukuan secara bulanan. e. Konsinyering. Konsinyering dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan pelaksanaan kajian perencanaan usaha dan pengembangan dana. Pada tahun 2012 banyak terdapat kegiatan konsinyering disebabkan banyaknya kajian yang dilakukan oleh LPDP dalam rangka penguatan organisasi dan kelembagaan serta dalam rangka pengembangan dana yang memerlukan kajian lebih dalam mengenai diversifikasi investasi. f.

Persiapan Pembentukan Tim Penilaian Proposal Penyaluran Dana Kegiatan Pendidikan. Pada tahun 2012 telah dilakukan tahap persiapan penyaluran dana kegiatan pendidikan (beasiswa) yaitu tahapan pembentukan tim penilaian proposal penyaluran dana kegiatan pendidikan dengan diawali proses seleksi tim reviewer terhadap daftar reviewer yang telah diusulkan oleh beberapa universitas di Indonesia. Proses seleksi reviewer ini yaitu dimulai dari pendaftaran oleh masing – masing calon reviewer untuk kemudian dilakukan seleksi adminstratif dan pengalaman dari calon reviewer LPDP. Sedangkan untuk tahapan seleksi beasiswa baru akan dilakukan pada tahun 2013.


51

g. Penyusunan Pedoman Pemberian Beasiswa. Pedoman pemberian beasiswa penting untuk disusun sebagai dasar penyaluran dana kegiatan pendidikan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2013. Penyusunan pedoman tersebut disusun dengan melibatkan narasumber yang ahli di bidangnya dengan metode rapat di dalam kantor dan konsinyering. h. Dokumen Sosialisasi dan Publikasi Kebijakan dan Pedoman Penyaluran Dana Kegiatan Pendidikan. Dalam rangka pelaksanaan sosialisasi dan publikasi kebijakan penyaluran dana kegiatan pendidikan, maka disusunlah dokumen sebagai bahan untuk melakukan sosialisasi dan publikasi tersebut. Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan narasumber untuk kemudian difinalisasi secara internal oleh tim LPDP. Kemudian akan dilakukan penggandaan dokumen tersebut untuk dapat disalurkan kepada peserta sosialisasi dan publikasi. i.

Seleksi Proposal Bantuan Riset. Pada tahun 2012, direktorat DRFP telah menjalankan kegiatan bisnis utamanya yaitu menyalurkan dana riset. Oleh karena itu pada tahun 2012 telah dilakukan seleksi proposal bantuan riset terhadap 70 judul riset yang telah mendaftar.

j.

Penyusunan Pedoman Penghargaan Karya RISPRO. Pedoman penghargaan karya RISPRO telah dilakukan pada tahun 2012 dengan melibatkan beberapa narasumber yang ahli di bidangnya. Sementara itu, produk yang memiliki beban kerja terendah adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan Formasi dan Statistik Pegawai. Formasi dan statistik pegawai yang disusun belum begitu banyak disebabkan belum banyaknya pegawai LPDP. b. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU LPDP belum memuat target yang tinggi disebabkan masih dalam tahap perencanaan dan pengembangan organisasi dan kelembagaan. c. Perawatan Kendaraan Dinas. Perawatan dilakukan terhadap lima buah kendaraan dinas yang semuanya baru diadakan pada tahun 2012 sehingga belum memerlukan perawatan yang besar. d. Penyusunan dokumen pelaksanaan manajemen data. Dokumen pelaksanaan manajemen data pada tahun 2012 belum banyak dihasilkan disebabkan belum dibukanya pendaftaran beasiswa maupun riset sehingga tidak menghasilkan data yang banyak untuk diolah. e. Penyusunan konsep dokumen bahan masukan jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR. Bahan masukan jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR diperlukan pada saat DPR memerlukan penjelasan lebih lanjut mengenai LPDP. Pada tahun 2012 DPR beberapa meminta penjelasan mengenai LPDP terutama terkait penjelasan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN).


52

f.

Melaksanakan sosialisasi melalui surat. Pada tahun 2012 telah beberapa dilakukan sosialisasi kebijakan dan pedoman penyaluaran dana beasiswa dengan metode perjalanan dinas. Namun beberapa kali juga dilakukan sosialisasi melaui surat ke Pemda, Kementerian, Universitas, dan atase – atase pendidikan di Indonesia. Namun, karena keterbatasan waktu, sosialisasi melalui surat ini hanya dilakukan ke beberapa tujuan penerima yang telah melakukan koordinasi dengan LPDP.

g. Rapat di Luar Direktorat. Direktorat Dana Kegiatan Pendidikan beberapa kali mendapat undangan dari luar Direktorat maupun luar instansi. Namun karena keterbatasan jumlah pegawai, maka tidak semua undangan tersebut dapat dihadiri sehingga hanya sebagian saja undangan rapat dari luar direktorat yang dapat dihadiri. h. Bahan Masukan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan DPR tentang Penyaluran Dana Kegiatan Pendidikan. Dalam rangka menjawab pertanyaan DPR terkait peyaluran dana kegiatan pendidikan, Direktorat DKP menyusun bahan masukan jawaban tersebut. Selama tahun 2012 tercatat Direktorat DKP telah menyusun 3 kali bahan masukan DPR. i.

Penyusunan Peta Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan. Pada tahun 2012 telah dilakukan penyusunan peta rehabilitasi fasilitas pendidikan, namun baru tahap persiapan dan proses penyusunan. Sedangkan untuk finalisasinya direncanakan akan dilakukan pada tahun 2013.

j.

Pemeliharaan microsite RISPRO. Microsite RISPRO yang sedang disusun memerlukan pemeliharaan agar kondisi microsite dalam keadaan baik sehingga tidak stakeholder yang akan mengakses microsite ini tidak mengalami kendala. Namun disebabkan microsite yang dibangun juga belum tahap finalisasi, pemeliharaan microsite dimaksud juga belum kompleks dan masih sederhana.

17. Tenaga Pengkaji Tenaga Pengkaji mempunyai tugas menelaah dan mengkaji hal-hal yang menyangkut sumber daya aparatur, perencanaan strategik, dan pengelolaan kekayaan Negara Kementerian Keuangan dan menyusun rekomendasi tentang strategi pengembangan dan penanganannya. Dalam melaksanakan tugas tersebut Tenaga Pengkaji menyelenggarakan fungsi: a. Penelaahan, pengkajian, dan penyusunan rekomendasi tentang sumber daya aparatur Kementerian Keuangan. b. Penelaahan, pengkajian, dan penyusunan rekomendasi tentang perencanaan strategik Kementerian Keuangan. c. Penelaahan, pengkajian, dan penyusunan rekomendasi tentang pengelolaan kekayaan negara Kementerian Keuangan.


53

Untuk lebih memahami analisis beban kerja pada masing-masing Tenaga Pengkaji di lingkungan Sekretariat Jenderal, berikut akan dijelaskan tiga Tenaga Pengkaji yang ada di Sekretariat Jenderal. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada masing-masing Tenaga Pengkaji di lingkungan Sekretariat Jenderal dapat dilihat pada Tabel 4.20. Tabel 4.20 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Tenaga Pengkaji Sekretariat Jenderal No




(3) 1,417.67

(4) 1


1,483.33

1

1

1,355.25

1

1

4,256.25

3

3

(1) (2) 1 Tenaga Pengkaji Bidang Sumber Daya Aparatur 2 3

Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara Jumlah

+/-

EU

PU

Keterangan

(6) 0

(7) 0.94

(8) B

(9) Baik

0

0.98

B

Baik

0.90

B

Baik

0.94

B

Baik

0 0

Dari Tabel 4.20 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, Tenaga Pengkaji Bidang Sumber Daya Aparatur memiliki beban kerja unit sebesar 1.417,67 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 0,94. Berdasarkan form FP2 Tenaga Pengkaji Bidang Sumber Daya Aparatur menghasilkan 13 produk yang berasal dari Form B, dengan produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut: a. Kajian dalam Bidang Sumber Daya Aparatur. b. Pengembangan kapasitas secara mandiri. c. Rapat TRBTKP. d. Perjalanan dinas dalam rangka rapat. e. Plh. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi. Sedangkan produk yang memiliki beban kerja terendah adalah Narasumber kegiatan Eksternal/Kementerian/Lembaga lain da Rapat pimpinan bersama Menteri Keuangan. Kemudian untuk Tenaga Pengkaji Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik memiliki beban kerja unit sebesar 1.483,33 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 0,98. Berdasarkan form FP2 Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik menghasilkan 14 produk yang berasal dari Form B, dengan produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut: a. Kajian sesuai Arahan Sekretaris Jenderal/Menteri Keuangan. b. Kajian di Bidang Perencanaan Strategis. c. Pengembangan Kapasitas Secara Mandiri. d. Perjalanan Dinas Dalam Rangka Rapat. e. Plh. Kepala Biro Organta. Sedangkan produk yang memiliki beban kerja terendah adalah sebagai berikut Workshop dan Narasumber Kegiatan Internal Kantor.


54

Sedangkan untuk Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara memiliki beban kerja unit sebesar 1.355,25 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 0,9. Berdasarkan form FP2 Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara menghasilkan 11 produk yang berasal dari Form B, dengan produk yang memiliki beban kerja tertinggi adalah sebagai berikut: a. Rapat TRBTKP (Rutin/Dengan Kalakhar/Sekretaris Jenderal/Menteri Keuangan). b. Kajian Dalam Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara. c. Rapat Teknis dengan Unit Terkait (selaku Ketua Panitia Percepatan Pembentukan ULP, selaku Ketua Tim Kerja Tes Kompetensi Dasar, sebagai anggota Tim Penilaian Kantor Percontohan, dll). d. Pengembangan Kapasitas Secara Mandiri. Sementara itu, produk yang memiliki beban kerja terendah adalah sebagai berikut Narasumber Kegiatan Eksternal/Kementerian/Lembaga Lain dan Narasumber Kegiatan Internal Kantor. 18. Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan BMN Kantor Pengelolaan TIK dan BMN mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dan barang milik negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut KPTIK-BMN menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi; b. pelaksanaan inventarisasi, penilaian, dan pemberdayaan barang milik negara; c. pengelolaan gedung keuangan negara; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan penyusunan rencana kerja dan laporan serta akuntabilitas kinerja. Untuk lebih memahami analisis beban kerja pada masing-masing Tenaga Pengkaji di lingkungan Sekretariat Jenderal, berikut akan dijelaskan lima Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara yang ada di Sekretariat Jenderal. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja pada masing-masing KPTIK-BMN di lingkungan Sekretariat Jenderal dapat dilihat pada Tabel 4.21. Tabel 4.21 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) KP TIK-BMN Sekretariat Jenderal No


(1) 1 KPTIK Medan

(2)


(3) 16,546.52

(4) 12


+/-

EU

PU

Keterangan

(6)

(7) 1.22

(8) A

(9) Sangat Baik

-3

2

KPTIK Semarang

27,669.83

19

16

-3

1.15

A

Sangat Baik

3

KPTIK Surabaya

21,295.17

15

12

-3

1.18

A

Sangat Baik

4

KPTIK Denpasar

26,277.67

17

11

-6

1.59

A

Sangat Baik

5

KPTIK Makassar

14,667.95

11

8

-3

1.22

A

Sangat Baik

106,457.14

74

56

-18

1.26

A

Sangat Baik

Jumlah



55

Dari Tabel 4.21 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, KPTIK-BMN secara keseluruhan memiliki beban kerja unit sebesar 106.457,14 orang jam (OJ), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,26. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada KPTIK-BMN secara keseluruhan sebanyak 76 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 56 orang, dengan demikian KPTIK-BMN secara keseluruhan kekurangan 18 orang pegawai.


56

BAB V HASIL ANALISIS BEBAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN A. Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Anggaran mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Anggaran menyelenggarakan fungsi: 1. perumusan kebijakan di bidang penganggaran. 2. pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran. 3. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penganggaran. 4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penganggaran. 5. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Anggaran. B. Hasil Analisis Beban Kerja Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dapat dilihat pada Tabel 5.1. Tabel 5.1 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Jenderal Anggaran No

Unit Organisasi

(1) 1 Sekretariat Ditjen

(2)

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

(3) 207,758.45

(4) 135

(5) 115

(6) -20

(7) 1.19

(8) A

(9) Sangat Baik

2

Direktorat Penyusunan APBN

136,087.25

88

80

-8

1.13

A

Sangat Baik

3

Direktorat Anggaran I

195,931.86

129

111

-18

1.17

A

Sangat Baik

4

Direktorat Anggaran II

193,603.82

118

118

0

1.09

A

Sangat Baik

5

Direktorat Anggaran III

188,732.15

124

112

-12

1.12

A

Sangat Baik

6

Direktorat PNBP

140,941.91

88

83

-5

1.13

A

Sangat Baik

7

Direktorat Sistem Penganggaran

161,111.40

104

92

-12

1.16

A

Sangat Baik

8

Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran Tenaga Pengkaji Bidang PNBP

64,414.92

43

38

-5

1.12

A

Sangat Baik

910.83

1

1

0

0.60

D

Sedang

1,289,492.59

830

750

-80

1.14

A

Sangat Baik

9

JUMLAH

Pada tahun 2012, total beban kerja DJA mencapai 1.289.492,59 orang jam dengan efektifitas penggunaan waktu kerja DJA adalah 1,14 atau sangat baik. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada DJA sebanyak 830 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 750 orang, dengan demikian DJA kekurangan 80 orang pegawai. Kekurangan pegawai tersebut diantaranya disebabkan oleh penurunan jumlah pegawai sebanyak 19 orang serta adanya tambahan beban kerja terkait DIPA. Namun dengan mempertimbangkan bahwa terdapat 18 orang pegawai Non PNS sebagai pengemudi dan pramubhakti pada Bagian Umum, Sekretariat DJA, jumlah riil kebutuhan penambahan pegawai baru kurang dari 80 orang. Rincian Unit eselon II yang mengalami kekurangan pegawai adalah sebagai berikut: 1. Sekretariat (20 orang → Terdapat 18 orang Pegawai Non PNS di Bagian Umum) 2. Direktorat Penyusunan APBN (8 orang)


57

3. 4. 5. 6. 7.

Direktorat Anggaran I (18 orang) Direktorat Anggaran III (12 orang) Direktorat PNBP (12 orang) Direktorat Sistem Penganggaran (5 orang) Direktorat HPP (5 orang).

Beban kerja DJA meningkat 14% sejak 2008 dengan peningkatan rata-rata per tahun sebesar 4%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, beban kerja DJA meningkat sebesar 1,3%. Grafik berikut menggambarkan beban kerja DJA menurut ABK. Grafik 5.1 Beban Kerja DJA (Dalam Ribuan Jam)

Tingginya beban kerja tersebut tercermin dari nilai Efektifitas dan Efisiensi Unit di lingkungan DJA. Dalam empat tahun terahir tingkat Efisiensi Unit (EU) DJA cukup tinggi, walaupun masih dalam tingkatan yang wajar yaitu dalam kisaran 1 sampai dengan 1,2. Perbandingan nilai Efektifitas dan efisiensi Unit (EU) di DJA dapat dilihat pada Grafik 5.2. di bawah ini. Grafik 5.2 Efektivitas dan Efisiensi Unit Eselon II DJA


58

Kombinasi antara meningkatnya beban kerja dan penurunan jumlah pegawai memicu peningkatan nilai efektifitas unit DJA sebesar 0,04 sehingga nilai EU DJA pada ABK tahun 2013 mendekati ambang toleransi beban kerja normal. Sebagaimana telah dipaparkan pada Grafik 5.1, beban kerja DJA cenderung naik dari tahun ke tahun. Hal ini berbanding lurus dengan kebutuhan akan penerimaan pegawai baru. Tren kebutuhan pegawai DJA berdasarkan ABK dapat dilihat pada grafik berikut ini: Grafik 5.3 Kebutuhan Tambahan Pegawai Berdasarkan ABK

Apabila dilihat perbandingan antara jumlah kebutuhan pegawai berdasarkan ABK tahun 2013 dengan jumlah pegawai yang ada di masing-masing unit eselon II, maka didapat jumlah kebutuhan penambahan pegawai baru sebanyak 80 orang sebagaimana ditunjukkan dalam grafik 5.4 berikut. Grafik 5.4 Kebutuhan Pegawai dan Efektivitas Unit Per Eselon II


59

Berdasarkan grafik 5.4 diatas, dapat diketahui bahwa berdasarkan ABK tahun 2013 terdapat lonjakan kebutuhan pegawai baru menjadi 80 orang. Jumlah tersebut jauh di atas rata-rata kebutuhan penambahan pegawai per tahun yang sejumlah 43 orang. Grafik 5.4 menunjukkan kebutuhan penambahan pegawai terbesar berada pada unit Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Anggaran I, Direktorat Anggaran III, serta Direktorat PNBP. Lonjakan tersebut disebabkan oleh adanya tambahan tugas terkait penerbitan DIPA, penurunan jumlah pegawai sebanyak 19 orang, serta adanya pembulatan dalam sistem perhitungan ABK. Namun demikian, harus diperhatikan bahwa DJA memiliki 18 orang pegawai Non PNS pada Bagian Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal, yang kontribusi kerjanya tidak diperhitungkan dalam ABK. Selain itu untuk Direktorat Anggaran III terdapat pembagian beban kerja yang tidak merata khususnya di Subdit Anggaran III C. Nilai efektivitas unit Kepala Seksi Anggaran III C-3 dan Kepala Seksi Anggaran III C-4 masing-masing adalah 0,623 dan 0,580. Hal ini berbanding terbalik dengan nilai EU Kepala Seksi Anggaran III A-4 dan Kepala Seksi Anggaran III B-2 yang nilai EU nya mencapai 1,303 dan 1,371 atau jauh di atas normal. Oleh karena itu, pada tahun 2013 DJA perlu menata kembali beban kerja masing-masing unit melalui perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Anggaran nomor Kep-55/AG/2011 tentang Pembagian Tugas di Lingkungan Direktorat Anggaran I, Direktorat Anggaran II, Direktorat Anggaran III, Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Direktorat Sistem Penganggaran. Selain itu, berdasarkan arahan Menteri Keuangan, pada tahun 2012 tugas pengesahan dan penerbitan DIPA yang selama ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dialihtugaskan ke DJA. Pelaksanaan tugas terkait DIPA tersebut melibatkan Direktorat Anggaran I, Direktorat Anggaran II, dan Direktorat Anggaran III serta Bagian Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal. Beban kerja terkait DIPA dapat dilihat pada grafik berikut: Grafik 5.5 Beban Kerja Pengesahan DIPA berdasarkan Jenis Pekerjaan pada Form A

Verifikasi DIPA

249

Penerbitan DHP

2200

Pengiriman Tembusan DIPA ke DJPB

149

Pengesahan DIPA

490

Kegiatan Pelayanan Pusat Layanan DJA

3120

0

500

1000

1500

2000

2500


3000

3500

60

Beban kerja DJA terkait pengesahan DIPA sebagaimana diukur dari Form A adalah 6.208,3 jam kerja atau setara dengan beban kerja 4 orang. Perhitungan beban kerja ini belum termasuk kegiatan-kegiatan “tersembunyi” dalam form B seperti rapat, konsultasi, perjalanan dinas, maintenance, dan sebagainya yang belum dapat terukur. Apabila dilihat dari sifat pekerjaan, pelaksanaan tugas terkait DIPA bersifat administratif dan sebagian besar merupakan pekerjaan pada level staf/pelaksana sebagaimana ditunjukkan dalam grafik 5.6. Pekerjaan tersebut juga bersifat seasonal yaitu hanya pada triwulan ke empat setiap tahunnya. Grafik 5.6 Beban Kerja Pengesahan DIPA Berdasarkan Eselon 5693

6000 5000 4000 3000 2000 1000 41

95

Es. II

Es. III

379

0

Es. IV

Staf

Dengan mempertimbangkan sifat pekerjaannya, penambahan beban kerja terkait pengesahan dan penerbitan DIPA tidak membutuhkan tambahan unit struktural baru. DJA dapat menata beban kerja pada Direktorat Anggaran I, Direktorat Anggaran II, dan Direktorat Anggaran III khususnya pada Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis serta melakukan optimalisasi Pusat Layanan DJA dengan melibatkan seluruh direktorat teknis. Untuk lebih memahami ABK masing-masing unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran, berikut akan dijelaskan masing-masing unit eselon II tersebut. 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran Sekretariat

Direktorat

Jenderal

mempunyai

tugas

melaksanakan

koordinasi

pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan direktorat jenderal. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi kegiatan direktorat jenderal. b. perumusan peraturan di bidang kesekretariatan. c. pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan direktorat jenderal. d. koordinasi penyusunan rencana strategik, dan laporan kinerja direktorat jenderal. e. penyelenggaraan urusan kepegawaian direktorat jenderal. f. koordinasi penyusunan rencana kerja dan pengelolaan keuangan direktorat jenderal.


61

g. pengelolaan urusan tata usaha, kearsipan, dokumentasi, perpustakaan, rumah tangga, pengadaan, dan pengelolaan Barang Milik Negara serta kesekretariatan pimpinan. h. koordinasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. i. koordinasi bantuan hukum direktorat jenderal. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK masing-masing eselon III pada Sekretariat DJA tampak pada tabel 5.2. Tabel 5.2 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi KerjaUnit (PU) Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran No

Unit Organisasi

(1) 1 Sekretaris DJA

(2)

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

(3) 1,793.58

(4) 1

(5) 1

(6) 0

(7) 1.19

(8) A

(9) Sangat Baik

2

Bagian Organisasi dan Tata Laksana

22,996.00

15

15

0

1.02

A

Sangat Baik

3

Bagian Kepegawaian

28,285.67

18

17

-1

1.10

A

Sangat Baik

4


29,615.18

19

17

-2

1.16

A

Sangat Baik

5

Bagian Umum

103,907.30

68

51

-17

1.35

A

Sangat Baik

6

Bagian Kepatuhan dan Bantuan Hukum

21,160.73

14

14

0

1.00

B

Baik

207,758.45

135

115

-20

1.20

A

Sangat Baik

JUMLAH

Sebagaimana tampak pada Tabel 5.2, Pada tahun 2012, total beban kerja Sekretariat DJA mencapai 207.758,45 orang jam dengan efektifitas penggunaan waktu kerja Sekretariat DJA adalah 1,20 atau sangat baik. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Sekretariat DJA sebanyak 135 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 115 orang, dengan demikian Sekretariat DJA kekurangan 20 orang pegawai. Namun demikian, selama ini Bagian Umum telah dibantu oleh 18 orang pegawai Non-PNS yang bertugas sebagai pengemudi dan pramubakti di DJA. Kegiatan dengan beban kerja terbesar dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut: 7.542 Penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM ‐ LS ) 7.896 Penatausahaan Surat Masuk Direktorat Jenderal Anggaran 10.040 Pelaksanaan Pelelangan Umum 15.442 Pendistribusian Surat Masuk yang di disposisi Direktur Jenderal 16.301 Penatausahaan surat masuk Direktur Jenderal Anggaran ‐

4.000

8.000

12.000

16.000

20.000

Sesuai dengan bidang tugas Sekretariat, tugas-tugas administratif memiliki volume beban yang relatif besar. Kegiatan penataan surat masuk Direktur Jenderal Anggaran tercatat memiliki beban kerja tertinggi karena faktor tingginya volume pekerjaan yaitu sebanyak 44.538 surat yang harus diproses, meski standar waktunya rendah, yaitu antara 2 s.d. 10 menit per tahapan kegiatan.


62

2. Direktorat Penyusunan APBN Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing eselon III pada Direktorat Penyusunan APBN DJA tampak pada Tabel 5.3. Tabel 5.3 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan efisiensi unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Penyusunan APBN DJA No

Unit Organisasi

(1) (2) 1 Direktur Penyusunan APBN

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

(3) 1,796.72

(4) 1

(5) 1

(6) 0

(7) 1.19

(8) A

(9) Sangat Baik

2

Subbagian Tata Usaha

7,121.44

5

5

0

0.95

B

Baik

3

19,110.54

12

12

0

1.06

A

Sangat Baik

4

Subdit Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro Subdit PA Belanja Negara I

20,261.33

14

13

-1

1.03

A

Sangat Baik

5

Subdit PA Belanja Negara II

22,638.68

14

13

-1

1.16

A

Sangat Baik

6

Subdit PA Belanja Negara III

20,136.14

13

10

-3

1.34

A

Sangat Baik

7

Subdit Pembiayaan dan Perhitungan Risiko Fiskal Subdit Daduktek Penyusunan APBN

23,637.85

15

13

-2

1.21

A

Sangat Baik

21,384.54

14

13

-1

1.09

A

Sangat Baik

JUMLAH

136,087.25

88

80

-8

1.13

A

Sangat Baik

8

Sebagaimana dapat dilihat di Tabel 5.3, pada tahun 2012, total beban kerja Direktorat Penyusunan APBN adalah 136.087,25 jam dengan efektifitas unit adalah 1,13. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Direktorat Penyusunan APBN sebanyak 88 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 80 orang, dengan demikian Direktorat Penyusunan APBN mengalami kekurangan pegawai 8 orang. Tingginya beban kerja Direktorat P-APBN cenderung disebabkan oleh kegiatan-kegiatan rapat, baik rapat kerja di DPR dan DPD serta mempersiapkan berbagai jenis bahan dan data yang diperlukan (Rapim, RAPBN-P, Laporan Semester I dan Prognosis Semester II, Nota Keuangan dan RAPBN). Hal ini berkaitan erat dengan sifat pelaksanaan tugas Direktorat P-APBN yang memerlukan koordinasi dengan berbagai pihak.


63

Kegiatan den ngan beban n kerja terbeesar dapat dilihat dalam m grafik seb bagai beriku ut:

K Kegiatan-keg giatan deng gan beban kerja tertin nggi di Dirrektorat terrkait denga an tugas utaman nya, yaitu analisis/ex xercise dalaam rangka a Nota Keu uangan, RU UU APBN N-P, dan RAPBN N-P. Tahapan-tahapan n yang palling mema akan waktu u adalah p pengumpullan dan tabulasii data sertaa analisis itu u sendiri. Di D Subdit Peembiayaan Anggaran dan Pengan nggaran Risiko Fiskal, intensitas surrat-menyuraat dan sta andar wakttu yang reelatif tinggi untuk merespon surat (aantara 22,5 s.d. 75 men nit) merupa akan kontriibutor utam ma tingginy ya beban kerja. 3. Direektorat Ang ggaran I Direktorat Anggaran n I memp punyai tug gas merum muskan serta melakssanakan kebijakaan dan stan ndardisasi teknis di bid dang penga anggaran beelanjapemerrintah pusat, sesuai penugaasan yang diatur lebiih lanjut oleh Direktu ur Jenderall.Dalam m melaksanaka an tugas tersebu ut, Direktoraat Anggaran n I menyeleenggarakan fungsi: a. peny yiapan peru umusan keb bijakan di biidang penganggaran belanja b pemerintah pussat. b. peny yiapan pelaksanaan keebijakan di bidang b peng ganggaran belanja b pem merintah pu usat. c. peny yiapan peny yusunan no orma, stand dar, prosed dur dan kritteria di bid dang pengan nggaran belan nja pemerin ntah pusat. d. peny yiapan pem mberian bim mbingan tek knis dan ev valuasi di bidang b pen nganggaran n belanja pem merintah pussat. e. pelak ksanaan uru usan tata ussaha direkto orat. D Dengan tek knik pengo olahan dataa sebagaim mana diseb butkan dallam Bab II, I hasil perhitu ungan ABK untuk masiing-masing g eselon III pada p Direkttorat Anggaaran I tamp pak pada Tabel 5.4.


64

Tabel 5.4 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Anggaran I No

Unit Organisasi

(1)

(2)

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

(3)

(4)

(5)

(8)

(9)

Direktur Anggaran I

1,729.24

1

1

(6) 0

(7)

1

1.15

A

Sangat Baik

2

Subdit Daduktek Anggaran I

19,707.62

13

12

-1

1.09

A

Sangat Baik

3


12,986.88

9

6

-3

1.44

A

Sangat Baik

1.31

A

Sangat Baik

1.08

A

Sangat Baik

4

Subdit Anggaran IA

33,679.87

21

17

-4

5

Subdit Anggaran IB

32,669.58

22

20

-2

6

Subdit Anggaran IC

29,979.20

20

18

-2

1.11

A

Sangat Baik

1.17

A

Sangat Baik

7

Subdit Anggaran ID

28,293.52

19

16

-3

8

Subdit Anggaran IE

36,885.95

24

21

-3

1.17

A

Sangat Baik

195,931.86

129

111

-18

1.17

A

Sangat Baik

JUMLAH

Sebagaimana dapat dilihat di Tabel 5.4, pada tahun 2012, total beban kerja Direktorat Anggaran I adalah 195.931,86 jam dengan efektifitas unitnya adalah 1,17. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Direktorat Anggaran I sebanyak 129 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 111 orang, dengan demikian Direktorat Anggaran I kekurangan 18 orang pegawai. 4. Direktorat Anggaran II Direktorat Anggaran II mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran belanjapemerintah pusat, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Anggaran II menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat. b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat. c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat. d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat. e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing eselon III pada Direktorat Anggaran II tampak pada Tabel 5.5. Pada tahun 2012, total beban kerja Direktorat Anggaran II adalah 193.603,82 orang jam dengan efektifitas unitnya adalah1,09. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Direktorat Anggaran II sebanyak 118 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 118 orang, dengan demikian Direktorat Anggaran II tidak mengalami kekurangan maupun kelebihan pegawai.


65

Tabel 5.5 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Anggaran II DJA No

Unit Organisasi

(1)

(2)

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

(3)

(4)

(5)

(8)

(9)

Direktur Anggaran II

1,807.36

1

1

(6) 0

(7)

1

1.20

A

Sangat Baik

2

Subdit Daduktek Anggaran II

20,411.88

12

12

0

1.13

A

Sangat Baik

3

Subbag Tata Usaha

14,274.83

9

9

0

1.05

A

Sangat Baik

4

Subdit Anggaran IIA

35,461.55

21

21

0

1.12

A

Sangat Baik

5

Subdit Anggaran IIB

32,220.21

20

20

0

1.07

A

Sangat Baik

6

Subdit Anggaran IIC

34,384.93

21

21

0

1.09

A

Sangat Baik

7

Subdit Anggaran IID

27,610.39

17

17

0

1.08

A

Sangat Baik

8

Subdit Anggaran IIE

27,432.67

17

17

0

1.07

A

Sangat Baik

193,603.82

118

118

0

1.09

A

Sangat Baik

JUMLAH

5. Direktorat Anggaran III Direktorat Anggaran III mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran belanjapemerintah pusat, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) kecuali jenis belanja transfer ke daerah serta penyusunan laporan keuangan Belanja Subsidi dan Laporan Keuangan Belanja Lainnya, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Anggaran III menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penganggaran belanjapemerintah pusat, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) kecuali jenis belanja transfer ke daerah serta penyusunan laporan keuangan Belanja Subsidi dan Laporan Keuangan Belanja Lainnya.

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) kecuali jenis belanja transfer ke daerah serta penyusunan laporan keuangan Belanja Subsidi dan Laporan Keuangan Belanja Lainnya.

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) kecuali jenis belanja transfer ke daerah serta penyusunan laporan keuangan Belanja Subsidi dan Laporan Keuangan Belanja Lainnya.

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) kecuali jenis belanja transfer ke daerah serta penyusunan laporan keuangan Belanja Subsidi dan Laporan Keuangan Belanja Lainnya.

e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.


66

D Dengan tek knik pengo olahan dataa sebagaim mana diseb butkan dallam Bab II, I hasil perhitu ungan ABK untuk maasing-masin ng eselon IIII pada Dirrektorat An nggaran III tampak pada Taabel 5.6. Tabel 5.6 Rekapitulasi Kebutuhaan Pejabat/Peg gawai, Tingka at Efektivitas dan Efisiensii Unit (EU), nit (PU) Direkttorat Anggaraan III DJA Dan Presstasi Kerja Un No

Unit Organisaasi

JJumlah Beban Kerja

Ju umlah Kebutuhan P Pegawai/Pejabat


+/-

E EU

PU

Ket

(3)

(4)

(5)

(8)

(9)

Direk ktur Anggaran III

1,823.48

1

1

(6) 0

(7)

1

1 1.21

A

Sangat Baik

2

Subd dit Daduktek Anggaran III

12,628.28

9

7

-2

1 1.20

A

Sangat Baik

3

Subbag Tata Usaha

9,705.24

7

6

-1

1 1.07

A

Sangat Baik

4

dit Anggaran IIIA Subd

33,585.36

22

19

-3

1 1.17

A

Sangat Baik

5

Subd dit Anggaran IIIB

30,375.60

19

18

-1

1 1.12

A

Sangat Baik

6

Subd dit Anggaran IIIC

26,995.48

19

19

0

0 0.94

B

Baik

7

Subd dit Anggaran IIID

44,137.90

28

23

-5

1 1.27

A

Sangat Baik

8

Subd dit Anggaran IIIE

29,480.81

19

19

0

1 1.03

A

Sangat Baik

JUMLAH

188,732.15

124

112

-12

1 1.12

A

Sangat Baik

(1)

(2)

Seebagaimanaa tampak pada p Tabel 5.6, pada tahun 20122 total bebaan kerja Diirektorat Anggarran III adalaah 188.732,115 jam deng gan efektifittas unitnya adalah 1,122. Berdasark kan hasil perhitu ungan beban n kerja, tam mpak bahwaa jumlah peegawai yang g dibutuhkan pada Diirektorat Anggarran III seban nyak 124 orrang, semen ntara jumlah h pegawai yang y ada seebanyak 112 orang. Dengan n demikian Direktorat Anggaran III I mengalami kekuran ngan 12 oran ng pegawaii. Peersebaran beban b kerja antara unitt-unit di Diirektorat An nggaran III cenderung g kurang merata.. Beban keerja di sub bdit Anggaaran III D cukup tin nggi karen na subdit tersebut menang gani pengellolaan Bagiaan Anggaraan Bendaha ara Umum Negara N (BA A BUN), sed dangkan subdit Data D dan Dukungan D T Teknis mem miliki beban n kerja yang g tinggi dik karenakan terdapat t tambah han pekerjaaan terkait penerbitan p D DIPA. Sem mentara itu, beban kerjaa Subdit An nggaran III C reelatif rendaah karena K/L K yang ditangani d seperti s Kem menterian H Hukum dan n HAM, Kementterian Kom munikasi dan Informatiika serta Ba adan Intelijjensi Negarra memilikii jumlah satuan kerja (satkeer) yang tidak terlalu banyak.Untu b uk itu, dipeerlukan pen nataan kemb bali atas gian tugas di d lingkung gan Direktorrat Anggara an III. pembag Kegiatan den K ngan beban n kerja terbesar di tiga a direktoratt tersebut d dapat diliha at dalam grafik sebagai s beriikut: 1. Keg giatan dengan beban keerja terbesar di Direkto orat Anggarran I (dalam m jam)


67

2. Keg giatan dengan beban keerja terbesar di Direkto orat Anggarran II (dalam m jam)

3. Keg giatan dengan beban keerja terbesar di Direkto orat Anggarran III (dalaam jam)

Dari perban D ndingan keegiatan-kegiiatan deng gan volumee terbesar di tiga diirektorat tersebu ut, terdapat suatu feno omena yang g menarik, yaitu bahw wa meski m memiliki keesamaan tugas dan d fungsi,, jenis kegiatan deng gan beban kerja tingg gi di tiga d direktorat tersebut berbedaa-beda. Di Direktorat Anggaran I, beban kerja k banyak k ditimbulk kan oleh kegiatank kegiatan utama tu usi, yaitu penyusunan p n lampiran Perpres ABPP. Sementara itu, kegiatan k d di Direktorat Anggaran II. Di Direk ktorat Angg garan III, pengarssipan tampak sangat dominan kegiatan terkait Bagian B Ang ggaran Ben ndahara Um mum Negaara dan peengelolaan BA 999 merupaakan kegiataan yang meemiliki bebaan kerja terttinggi. Mitra Kerja K dari Direktorat An nggaran I, II, I dan III da apat digam mbarkan sebaagai beriku ut:


68

Perlu ada pendalaman lebih lanjut untuk mengetahui penyebab dari fenomena ini. Namun, kemungkinan besar salah satu faktor utamanya adalah perbedaan karakteristik Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra kerja dalam kaitannya dengan dokumen/data dukung yang diperlukan dalam proses pengalokasian anggaran. Mitra kerja Direktorat Anggaran I didominasi oleh Kementerian/Lembaga dengan jumlah satker per K/L relatif sedikit (terbesar Kementerian Pertanian dengan 2.443 satker). Sementara itu, Direktorat Anggaran II menangani K/L yang memiliki jumlah satker besar antara lain Kementerian Agama (4.471 satker) dan Kementerian Keuangan (1.067 satker), dan Kementerian Pendidikan Nasional (374 satker). Dari sini dapat terlihat kebutuhan pengarsipan yang luar biasa dari Direktorat Anggaran II. Di sisi lain, walaupun Direktorat Anggaran III juga menangani K/L besar seperti Kementerian Pertahanan (TNI/POLRI) yang memiliki 1.415 satker, kompleksitas analisis dan intensitas koordinasi yang diperlukan dalam pengelolaan dan pelaporan BA 999 lebih menyita waktu dan sumber daya. 6. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penerimaan negara bukanpajak (PNBP) serta subsidi yang ditugaskan pada direktorat.Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta subsidi yang ditugaskan pada direktorat. b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta subsidi yang ditugaskan pada direktorat. c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta subsidi yang ditugaskan pada direktorat. d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta subsidi yang ditugaskan pada direktorat. e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing eselon III pada Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak tampak pada Tabel 5.7.


69

Tabel 5.7 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat PNBP DJA No

Unit Organisasi

(1)



+/-

EU

PU

Ket

(3)

(4)

(5)

(8)

(9)

Direktur PNBP

2,012.04

1

1

(6) 0

(7)

1

1.34

A

Sangat Baik

2

Subdit Penerimaan Migas

23,571.49

15

14

-1

1.12

A

Sangat Baik

3 4 5

(2)

Jumlah Beban Kerja

Subdit Pen. Panas Bumi dan Hilir Migas Subdit Penerimaan Kementerian/Lembaga I Subdit Penerimaan Kementerian/Lembaga II

18,428.67

11

10

23,274.02

14

13

29,398.13

19

17

-1 -1 -2

1.22

A

Sangat Baik

1.19

A

Sangat Baik

1.15

A

Sangat Baik

6

Subdit Penerimaan Laba BUMN

17,603.67

11

11

0

1.06

A

Sangat Baik

7

Subdit Daduktek PNBP

17,298.92

11

11

0

1.04

A

Sangat Baik

8

Subbag Tata Usaha

9,354.97

6

6

0

1.03

A

Sangat Baik

140,941.91

88

83

-5

1.13

A

Sangat Baik

JUMLAH

Sebagaimana tampak pada tabel 5.7, pada tahun 2012, total beban kerja Direktorat PNBP sebesar 140.941,91 orang jam dengan nilai efektivitas dan efisiensi unit 1,13 yang dikategorikan sebagai A (sangat baik). Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, tampak bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Direktorat PNBP sebanyak 88 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 83 orang, dengan demikian Direktorat PNBP kekurangan sebanyak lima orang pegawai. Kegiatan dengan beban kerja terbesar dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut: Penyiapan bahan rapat dan atau laporan rapat internal dan eksternal Subdit Penerimaan K/L II

3.621

Penyusunan dan Analisa atas Database Penerimaan Laba BUMN Subdit Penerimaan Laba BUMN

3.870

Pengolahan dan Konsolidasi Data Penerimaan Negara Bukan Pajak Subdit Daduktek

3.931

Penyelesaian surat‐surat yang berhubungan langsung dan tidak langsung dengan bidang tugas Subdit (tidak termasuk dalam form A) Subdit Penerimaan Laba BUMN

6.475

Penyusunan Revisi Target dan Pagu Penggunaan PNBP pada Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran Berjalan yang Bersifat Insidentil Subdit K/L I

10.602 ‐

3.000

6.000

9.000

12.000

Karakteristik penyelesaian tugas di Direktorat PNBP yang memerlukan berbagai jenis data sebagai bahan kajian serta pentingnya koordinasi dengan institusi eksternal menjadi penyebab tingginya beban kerja. Di tahun 2012, di Subdit Penerimaan K/L I terdapat 54 usulan revisi target dan penggunaan pagu PNBP yang diproses melalui beberapa tahapan dengan kisaran norma waktu per tahapan antara 240 s.d. 270 menit.


70

7. Direktorat Sistem Penganggaran Direktorat Sistem Penganggaran mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sistem penganggaran.Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Sistem Penganggaran menyelenggarakan fungsi: a. b. c. d. e.

penyiapan perumusan kebijakan di bidang sistem penganggaran. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem penganggaran. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sistem penganggaran. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sistem penganggaran. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing eselon III pada Direktorat Sistem Penganggaran tampak pada Tabel 5.8. Tabel 5.8 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Sistem Penganggaran DJA No (1) 1 2 3 4

Unit Organisasi (2)

Jumlah Beban Kerja



(3)

(4)

(5)

Direktur Sistem Penganggaran

2,043.43

1

1

Subdit Transformasi Sistem Penganggaran

24,095.00

14

14

Subdit Standar Biaya Subdit Evaluasi Kinerja Penganggaran

30,355.80 26,878.00

20 18

18 15

+/-

EU

PU

(6) 0

(7)

(8)

(9)

1.36

A

Sangat Baik

1.14

A

Sangat Baik

1.12

A

Sangat Baik

1.19

A

Sangat Baik

0 -2 -3

5

Subdit Teknologi Informasi Penganggaran

63,309.60

41

35

1.2

A

Sangat Baik

6

Subbag Tata Usaha

14,429.57

10

9

-1

1.06

A

Sangat Baik

161,111.40

104

92

-12

1.16

A

Sangat Baik

JUMLAH

-6

Ket

Sebagaimana tampak pada Tabel 5.8, pada tahun 2012, total beban kerja Direktorat Sistem Penganggaran adalah 161.111,40 orang jam dengan nilai efektivitas dan efisiensi unit adalah 1.16. Berdasarkan perhitungan beban kerja, tampak bahwa Jumlah pegawai yang dibutuhkan Direktorat Sistem Penganggaran adalah sebanyak 104 orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 92 orang, dengan demikian Direktorat Sistem Penganggaran kekurangan pegawai sebanyak 12 orang. Kekurangan pegawai terbesar adalah pada Subdit TIP yang menangani teknologi informasi di bidang penganggaran. Berdasarkan hasil perhitungan perbandingan dari jumlah beban kerja dengan waktu efektif, Direktorat Sistem penganggaran memiliki tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU) relatif tinggi yaitu 1,16 dan Prestasi Kerja Unit (PU) yaitu A (sangat baik). Tingginya beban kerja beban kerja di Subdirektorat Teknologi Informasi Penganggaran erat kaitannya dengan upaya pembangunan berbagai aplikasi, diantaranya Aplikasi RKAKL-DIPA yang harus diselesaikan dengan konsinyering. Kegiatan dengan beban kerja terbesar dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut:


71

8. Direektorat Harm monisasi Peraturan P Peenganggara an Direektorat Harrmonisasi Peraturan P Peenganggara an mempun nyai tugas merumusk kan serta melaksaanakan keebijakan daan standarrdisasi tekn nis di bid dang harm monisasi peeraturan pengan nggaran.Dallam melaksanakan tu ugas terseb but, Direkttorat Harm monisasi Peeraturan Pengan nggaran men nyelenggarakan fungsi: a. b. c. d. e.

pen nyiapan perrumusan keebijakan di bidang b harm monisasi peeraturan penganggaran n. pen nyiapan pellaksanaan kebijakan k dii bidang harrmonisasi peraturan p penganggara an. pen nyiapan penyusunan norma, n stan ndar, proseedur dan kriteria k di b bidang harm monisasi perraturan pen nganggaran. pen nyiapan pem mberian bim mbingan teeknis dan ev valuasi di bidang b harm monisasi peeraturan pen nganggaran n. pellaksanaan urusan u tata usaha u direk ktorat. D Dengan tek knik pengo olahan dataa sebagaim mana diseb butkan dallam Bab II, I hasil

perhitu ungan ABK untuk massing-masing g eselon III pada Direk ktorat Harm monisasi Peeraturan Pengan nggaran tam mpak pada Tabel T 5.9. Tabel 5.9 Rekapitulasi Kebutuhaan Pejabat/Peg gawai, Tingka at Efektivitas dan Efisiensii Unit (EU), ktorat Harmon nisasi Peraturran Pengangg garanDJA Dan Preestasi Kerja Unit (PU)Direk No

Unit Organisaasi

JJumlah Beban Kerja



(3)

(4)

(5)

1,952.56

1

1

dit Harmonisasi Peratturan Subd Penganggaran K/L

17,480.00

11

10

3

dit Harmonisasi Peratturan Jaminan Subd Sosiaal

11,373.40

8

7

4

Subd dit Harmonisasi Peratturan PNBP

11,229.00

8

7

5

dit Harmonisasi Peng ganggaran Subd Remu unerasi

(1) 1

(2) ktur Harmonisasi Perraturan Direk Penganggaran

2

6

Subbag Tata Usaha JUMLAH

14,554.00

10

9

+/(6) 0 -1 -1 -1 -1

7,825.96

5

4

-1

64,414.92

43

38

-5

E EU

PU

Ket

(7)

(8)

(9)

1.3

A

Sangat Baik

1 1.16

A

Sangat Baik

1 1.08

A

Sangat Baik

1 1.06

A


1 1.07

A

1.3

A

Sangat Baik

1 1.12

A

Sangat Baik

Seebagaimanaa tampak pada p Tabel 5.9, pada tahun t 20122, total bebaan kerja Diirektorat Harmon nisasi Peratturan Pengaanggaran adalah 64.41 14,92 jam deengan efekttivitas dan efisiensi


72

unit ad dalah 1.12. Berdasark kan hasil perhitungan p n beban kerja, k tampaak bahwa Jumlah pegawaai yang dibutuhkan d Direktoraat Harmon nisasi Peratturan Peng ganggaran adalah sebanyaak 43 oran ng. Sementtara jumlah h pegawai yang ada sebanyak 38 orang, dengan demikiaan Direkto orat Harmo onisasi Peraaturan Pen nganggaran n kekurang gan sebanya ak lima orang pegawai. p K Kekurangan n pegawai tersebut merata m pad da semua ssubdirektorrat serta Subbag gian Tata Ussaha. n hasil perhitungan perbandingan n dari jumlaah beban k kerja dengan n waktu Beerdasarkan efektif, Direktorat Harmonisasi Peraturran Pengan nggaran memiliki tingk kat efektiviitas dan efisienssi unit (EU) relatif tingg gi yaitu 1,122 dan Presta asi Kerja Un nit (PU) yaitu A (sanga at baik). Kegiatan den ngan beban n kerja terbeesar dapat dilihat dalam m grafik seb bagai beriku ut:

Karakteristtik tugas Direktoratt Harmon nisasi Peraaturan yan yaratkan ng mensy koordin nasi dengan n berbagai pihak p meny yebabkan kegiatan k sep perti konsin nyering, perjalanan dinas dan d rapat meemiliki volu ume beban kerja yang tinggi. 9. Tenaaga Pengkaaji Bidang PNBP P

Tenaga Peengkaji Bid dang Penerimaan Neegara Bukaan Pajak m mempunya ai tugas melaksaanakan pen nyusunan telaahan, kajian, dan n rekomen ndasi di biidang Peneerimaan Negaraa Bukan Pajjak. Dengan teeknik peng golahan daata sebagaiimana diseebutkan daalam Bab II, I hasil perhitu ungan ABK untuk Tenaaga Pengkajji tampak pada Tabel 5.10. 5 Tabel 5.10 Rekapitulaasi Kebutuhan n Pejabat/Pegaawai, Tingkatt Efektivitas dan d Efisiensi JJabatan (EJ), Dan Prestaasi Kerja Jabattan (PJ)Tenag ga Pengkaji Biidang PNBP No

Unit Organisa asi

(1) 1

(2) ga Pengkaji Bidang PNBP P Tenag JUMLAH

JJumlah Beban Kerja



+/-

E EU

PU

Ket

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

910.83

1

1

0

0.6

D

Sedang

910.83

1

1

0

0.6

D

Sedang

Berdasarkaan perhitun ngan analisiis beban keerja Tenaga Pengkaji B Bidang PNB BP tahun 2012, ju umlah pega awai yang dibutuhkan d n sudah sesu uai dengan n jumlah pegawai atau u pejabat yang ada. a Perhitu ungan bebaan kerja taahun 2012 untuk Ten naga Pengk kaji Bidang g PNBP dilakuk kan dengan n memperhaatikan masa tugas pejjabat dimak ksud yaitu 7 bulan, teerhitung mulai Mei M s.d. Dessember 20133.


73

Dari uraian–uraian diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: a. Volume beban kerja DJA secara konsisten terus bertambah dari tahun ke tahun. b. Peningkatan volume beban kerja, berkurangnya jumlah pegawai, dan kurang meratanya pembagian beban kerja menjadi faktor-faktor pemicu meningkatnya Efisiensi Jabatan/ Efisiensi Unit DJA mendekati batas normal (1,2). c. Peningkatan volume kerja antara lain disebabkan oleh adanya penugasan pengesahan DIPA, terutama pada level pelaksana. d. Beban kerja DJA akan semakin meningkat dengan adanya perluasan cakupan pekerjaan terkait revisi DIPA serta pelimpahan tugas dari eks Bapepam dan LK. e. Reposisi DJA akan membawa dampak yang signifikan pada perubahan beban kerja DJA di masa yang akan datang. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi DJA dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, sebaiknya DJA melakukan hal sebagai berikut: a. Otomasi tugas-tugas administratif. Mengingat sebagian besar tugas DJA bersifat clerical dan seasonal, otomasi tugas-tugas administratif akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas. Hal ini telah coba dilakukan dengan pembuatan aplikasi penelaahan online, aplikasi PNBP Billing Online, serta aplikasi SPAN. Apabila sistem tersebut telah terlaksana, pelaksanaan tugas DJA diharapkan akan semakin efektif dan efisien. b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia(SDM). Peningkatan kapasitas SDM melalui kegiatan capacity building yangsaat ini gencar dilakukan oleh Bagian Kepegawaian DJA diharapkan dapat meningkatan profesionalisme serta kompetensi pegawai.Dengan demikian, DJA dapat melakukan optimalisasi SDM yang ada dan tidak perlu melakukan penambahan pegawai baru dalam jumlah banyak. c. Pemerataan beban kerja antar unit organisasi. Ketimpangan beban kerja di beberapa unit DJA perlu disikapi dengan penataan kembali atas beban kerja organisasi. Hal ini diharapkan akan menjadikan DJA sebagai organisasi yang right-sizing serta dapat menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan dengan lebih baik.


74

BAB VI HASIL ANALISIS BEBAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

A. Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Pajak menyelenggarakan fungsi: 1. 2. 3. 4. 5.

Perumusan kebijakan di bidang perpajakan. Pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perpajakan. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

B. Hasil Analisis Beban Kerja Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing eselon II di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat pada Tabel 6.1. Tabel 6.1 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efisiensi Unit (EU),Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak No

Unit Organisasi

(1) 1 Sekretariat Ditjen

(2)

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

(3) 2.263.623

(4) 1502

(5) 1471

(6) -31

(7) 1,02

(8) A

(9) Sangat Baik

2

Direktorat Peraturan Perpajakan I

114.466

75

69

-6

1,10

A

Sangat Baik

3

Direktorat Peraturan Perpajakan II

201.085

133

102

-31

1,31

A

Sangat Baik

4

Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan

219.754

145

143

-2

1,02

A

Sangat Baik

5

Direktorat Intelijen dan Penyidikan

311.681

206

159

-47

1,30

A

Sangat Baik

6

Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian

127.104

84

75

-9

1,12

A

Sangat Baik

7

Direktorat Keberatan dan Banding

279.268

185

148

-37

1,25

A

Sangat Baik

Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan 9 Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat 10 Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan

141.231

91

81

-10

1,16

A

Sangat Baik

150.295

99

90

-9

1,11

A

Sangat Baik

280.070

187

150

-37

1,24

A

Sangat Baik

11 Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur 12 Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi 13 Direktorat Transformasi Proses Bisnis

268.944

181

179

-2

1,00

B

Baik

231.456

156

140

-16

1,10

A

Sangat Baik

174.864

114

113

-1

1,03

A

Sangat Baik

3.975

4

4

0

0,66

D

Sedang

4.767.817

3.162

2.924

-238

1,08

A

Sangat Baik

8

14 Tenaga Pengkaji

JUMLAH

Pada tahun 2012, total beban kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak mencapai 4.767.817,00 orang jam. Dengan pegawai sebanyak 2924 orang, maka efektivitas penggunaan waktu kerja DJP adalah 1,08 atau sangat baik. Berdasarkan perhitungan, jumlah kebutuhan pegawai untuk tahun 2012 adalah 3162. Dengan demikian terdapat kekurangan sebanyak 238 orang.


75

Sedangkan hasil pengolahan analisis beban kerja instansi vertikal di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat pada Tabel 6.2. Tabel 6.2 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efisiensi Unit (EU),Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak No

Unit Organisasi

(1) 1 Kanwil DJP Aceh

(2)

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

895,568.00

593

497

-96

1.02

A

Sangat Baik

2

Kanwil DJP Sumut I

1,366,631.00

910

835

-75

1.09

A

Sangat Baik

3

Kanwil DJP Sumut II

1,051,112.00

693

569

-124

1.23

A

Sangat Baik

4

1,627,110.00

1081

937

-144

1.15

A

Sangat Baik

5

Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau

1,742,463.00

1156

960

-196

1.2

A

Sangat Baik

6

Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi

1,030,900.00

690

607

-83

1.13

A

Sangat Baik

7

Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung

1,165,344.00

770

667

-103

1.16

A

Sangat Baik

8

Kanwil DJP Wajib Pajak Besar

1,011,514.00

672

607

-65

1.11

A

Sangat Baik

9

Kanwil DJP Jakarta Khusus

1,994,231.00

1321

1136

-185

1.16

A

Sangat Baik

10 Kanwil DJP Jakarta Pusat

2,455,269.00

1632

1398

-234

1.17

A

Sangat Baik

11 Kanwil DJP Jakarta Selatan

2,263,120.00

1495

1336

-159

1.12

A

Sangat Baik

12 Kanwil DJP Jakarta Utara

1,419,843.00

944

829

-115

1.14

A

Sangat Baik

13 Kanwil DJP Jakarta Barat

1,809,079.00

1198

1067

-131

1.13

A

Sangat Baik

14 Kanwil DJP Jakarta Timur

1,602,887.00

1060

932

-128

1.14

A

Sangat Baik

15 Kanwil DJP Banten

1,646,855.00

1088

875

-213

1.25

A

Sangat Baik

16 Kanwil DJP Jawa Barat I

2,539,836.00

1681

1301

-380

1.3

A

Sangat Baik

17 Kanwil DJP Jawa Barat II

2,999,457.00

1988

1550

-438

1.28

A

Sangat Baik

18 Kanwil DJP Jawa Tengah I

2,357,159.00

1566

1352

-214

1.16

A

Sangat Baik

19 Kanwil DJP Jawa Tengah II

1,760,358.00

1175

1057

-118

1.11

A

Sangat Baik

821,520.00

547

486

-61

1.12

A

Sangat Baik

21 Kanwil DJP Jawa Timur I

1,835,291.00

1219

1144

-75

1.06

A

Sangat Baik

22 Kanwil DJP Jawa Timur II

1,817,946.00

1210

1101

-109

1.1

A

Sangat Baik

23 Kanwil DJP Jawa Timur III

2,071,672.00

1379

1181

-198

1.16

A

Sangat Baik

24 Kanwil DJP Bali

1,188,913.00

792

692

-100

1.14

A

Sangat Baik

25 Kanwil DJP Nusa Tenggara

1,294,847.00

869

717

-152

1.2

A

Sangat Baik

26 Kanwil DJP Kalimantan Timur

1,200,430.00

797

654

-143

1.22

A

Sangat Baik

771,872.00

518

431

-87

1.19

A

Sangat Baik

1,261,251.00

836

680

-156

1.23

A

Sangat Baik

1,814,558.00

1202

1076

-126

1.12

A

Sangat Baik

20 Kanwil DJP DIY

27 Kanwil DJP Kalimantan Barat 28 Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah 29 Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara 30 Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara 31 Kanwil DJP Papua Maluku JUMLAH

1,280,767.00

848

803

-45

1.06

A

Sangat Baik

990,649.00

658

579

-79

1.14

A

Sangat Baik

32588

28056

-4532

1.16

A

Sangat Baik

49,088,452.00

Pada tahun 2012, total beban kerja instansi vertikal di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak mencapai 49.088.452,00 jam. Dengan pegawai sebanyak 28.056 orang, maka efektivitas penggunaan waktu kerja DJP adalah 1,16 atau sangat baik. Berdasarkan perhitungan, jumlah kebutuhan pegawai untuk tahun 2012 adalah 32.588 orang. Dengan demikian terdapat kekurangan sebanyak 4.532 orang. Gambaran beban kerja Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 selalu mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan pada tahun 2008-2009 perhitungan analisis beban kerja DJP hanya meliputi kantor pusat, sedangkan untuk tahun 2010-2012 sudah dilakukan pada seluruh unit organisasi di lingkungan DJP, baik kantor pusat, instansi vertikal dan unit pelaksana teknis di daerah. Secara keseluruhan peningkatan beban kerja dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 tampak pada Grafik 6.1.


76

Grafik 6.1 Jumlah Beban Kerja DJP

60.000 54.372

50.000

45.760

41.570

40.000 30.000 20.000 10.000 2.766

1.674

0

2008

2009

2010

2011

2012

Jumlah Beban Kerja DJP (dalam ribuan)

Secara keseluruhan kebutuhan pegawai berdasarkan ABK dan jumlah pegawai yang ada di lingkungan DJP dari tahun 2008 sampai dengan 2012 tampak pada Grafik 6.2. Grafik 6.2 Jumlah Kebutuhan Pegawai dan Jumlah Pegawai Yang Ada DJP

40.000

36.093

35.000 28.699 29.916

30.000

30.570 31.292

31.304

25.000 20.000 15.000 10.000 5.000

1.235 1.085

1.602 1.813

2008

2009

0 2010


2011

2012


Untuk lebih memahami ABK di masing-masing unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, berikut akan dijelaskan masing-masing unit eselon II tersebut. 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Sekretariat

Direktorat

Jenderal

mempunyai

tugas

melaksanakan

koordinasi

pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan direktorat jenderal. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:


77

a. koordinasi kegiatan direktorat jenderal. b. koordinasi penyusunan rencana kerja, rencana stratejik, dan laporan akuntabilitas kinerja direktorat jenderal. c. penyelenggaraan pengelolaan organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan serta jabatan fungsional pada direktorat jenderal. d. pelaksanaan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing eselon III pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak tampak pada Tabel 6.3. Tabel 6.3 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak No

Unit Organisasi

(1) 1

(2) Sekretaris Direktorat Jenderal

Jumlah Beban Kerja



+/-

(3)

(4)

(5)

1,811.00

1

1

EU

PU

Ket

(6)

(7)

(8)

(9)

0

1,20

A


2


50,555.00

33

33

0

1,02

A

3

Bagian Kepegawaian

169,872.00

113

104

-9

1,08

A

Sangat Baik

4

Bagian Keuangan

106,832.00

70

63

-7

1,13

A

Sangat Baik

5

Bagian Perlengkapan

63,294.00

42

42

0

1,00

B

Baik

6

Bagian Umum

142,730.00

96

81

-15

1,17

A

Sangat Baik

7

Pegawai diperbantukan

812,273.00

539

539

0

1,00

B

Baik

8

Tugas Belajar

916,256.00

608

608

0

1,00

B

Baik

2,263,623.00

1502

1471

-31

1.02

A

Sangat Baik

JUMLAH

Berdasarkan perhitungan ABK tahun 2013, Sekretariat Direktorat Jenderal (Setditjen) memiliki beban kerja yang meningkat jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun 2012 yaitu sebesar 2,263,623.00 orang jam (OJ) dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1.02, yang dapat diartikan bahwa Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A (Sangat Baik). Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka terdapat kenaikan beban kerja sebanyak 1,487,946,67 jam (naik hingga 3 kali lipat) Salah satu penyebab peningkatan beban kerja Setditjen adalah beban kerja pegawai diperbantukan dan pegawai tugas belajar yang dimasukkan dalam perhitungan dengan asumsi bahwa pegawai tugas belajar dan pegawai diperbantukan dianggap masingmasing pegawai mempunyai beban kerja 1507 jam. Apabila pegawai tugas belajar dan pegawai diperbantukan dikeluarkan dari perhitungan maka Sekretariat DJP mempunyai beban kerja 535,094 jam, sehingga sebenarnya Sekretariat mengalami penurunan beban kerja 240,583 OJ (31%) dari beban kerja tahun sebelumnya ( 775,676.36 – 535,094). Dari tabel 6.3 diketahui bahwa secara keseluruhan, seluruh SDM yang telah dialokasikan ke masing-masing bagian secara proporsional sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi DJP. Sesuai hasil analisis, kebutuhan pegawai pada Setditjen adalah 1,502 pegawai. Jika memperhatikan jumlah pegawai yang ada sejumlah 1,471 pegawai, maka kekurangan pegawai pada Setditjen sebanyak 31 pegawai. EU>1 menunjukkan bahwa pegawai Setditjen dapat menggunakan waktu secara maksimal, namun dikarenakan Setditjen merupakan supporting terhadap unit vertikal maupun unit horizontal di lingkungan DJP dimana DJP merupakan unit organisasi yang besar, mengakibatkan Setditjen masih kekurangan 31


78

pegawai pada level staff pelaksana yang tersebar pada beberapa Subbagian yang terdapat pada Sekretariat DJP. Adapun kekurangan pegawai terdapat pada Subbagian Protokoler (delapan pegawai), Subbagian Umum Kepegawaian (lima pegawai), Subbagian Rumah Tangga (lima pegawai), Subbagian Mutasi Kepegawaian (satu pegawai), Subbagian Administrasi Peningkatan Kapasitas (empat orang), Subbagian Penyusunan Anggaran (dua orang), Subbagian Administrasi Gaji dan Tunjangan (dua pegawai), Subbagian Inventarisasi, Pemeliharaan dan Penghapusan (dua pegawai), dan Subbagian Pemberhentian dan Pemensiunan Pegawai (dua pegawai). Kualifikasi pendidikan dan bidang yang membutuhkan penambahan pegawai pada Sekretariat DJP adalah: a. Bagian Kepegawaian Kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan adalah D1 (satu orang), D3 (tujuh orang) dan S1 (satu orang), sedangkan bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang administrasi (enam orang), penegakan hukum (satu orang) dan analisis dan perumusan kebijakan (dua orang). b. Bagian Perlengkapan Kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan adalah D3 dan S1, sedangkan bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang penegakan hukum dan analisis dan perumusan kebijakan. c. Bagian Organta Kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan adalah D3 dan S1, sedangkan bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah penegakan hukum dan analisis dan perumusan kebijakan. d. Bagian Keuangan Kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan adalah D3 dan S1, sedangkan bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah penegakan hukum dan analisis dan perumusan kebijakan. e. Bagian Umum Kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan adalah D3 dan S1, sedangkan bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah penegakan hukum dan analisis dan perumusan kebijakan. 2. Direktorat Peraturan Perpajakan I Direktorat Peraturan Perpajakan I mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Peraturan Perpajakan I menyelenggarakan fungsi:


79

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing eselon III pada Direktorat Peraturan Perpajakan I tampak pada Tabel 6.4. Tabel 6.4 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Direktorat Peraturan Perpajakan I DJP No

Unit Organisasi

(1)

(2)

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

Direktur Peraturan Perpajakan I

1,454.00

1

1

0

0,96

B

Baik

2

Subdirektorat Peraturan KUP dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

62,256.00

41

37

-4

1,12

A

Sangat Baik

3

Subdirektorat Peraturan PPn Perdagangan, Jasa, dan PTLL

33,382.00

21

21

0

1,05

A

Sangat Baik

4

Subdirektorat Peraturan PBB dan BPHTB JUMLAH

17,373.00

12

10

-2

1,15

A

Sangat Baik

114,465.00

75

69

-6

1.10

A

Sangat Baik

Dari hasil perhitungan ABK tahun 2013, Direktorat Peraturan Perpajakan I memiliki beban kerja sebesar 114,465.00 orang jam (OJ) dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1.1, yang dapat diartikan bahwa Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A ( Sangat Baik). Hal ini dapat juga diartikan bahwa seluruh SDM di Dit. Peraturan Perpajakan I sudah diberdayakan secara maksimal dalam hal pemanfaatan waktu kerjanya. Berdasarkan tabel 6.4 juga dapat diketahui bahwa beban kerja dan jumlah pegawai Dit. Peraturan Perpajakan I tersebar secara tidak merata pada setiap Subdirektorat (Subdit). Beban kerja tertinggi pada Subdit Peraturan KUP dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sedangkan Subdit Peraturan PBB dan BPHTB mempunyai beban kerja paling rendah jika dibandingkan dengan Subdit lain pada Dit. Peraturan Perpajakan I. Namun demikian, walaupun berbeda beban kerjanya, masing-masing Subdit sudah berperan sesuai dengan


80

tugas dan fungsinya dalam organisasi DJP. Subdirektorat Peraturan PBB dan BPHTB mempunyai beban kerja yang rendah kemungkinan disebabkan karena sebagian kewenangan penyusunan peraturan terkait dengan PBB dan BPHTB sudah dialihkan ke Pemda/Pemkot. Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka terdapat kenaikan beban kerja sebanyak 36,690.00 OJ (114,466– 77,775.44) atau sebesar 47%. Berdasarkan tabel 6.4, juga dapat diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada Dit. Peraturan Perpajakan I adalah 75 pegawai, sedangkan jumlah pegawai pada akhir tahun 2012 adalah 69 pegawai, sehingga secara agregat Dit. Peraturan Perpajakan I memiliki kekurangan pegawai sebanyak enam orang pegawai pada level staff/pelaksana. Kekurangan pegawai terdapat pada Subdirektorat Peraturan KUP dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (empat orang) dan Subdirektorat Peraturan PBB dan BPHTB (dua orang). Kekurangan staf yang cukup banyak ini kemungkinan disebabkan karena: a. Subdit Peraturan KUP dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 1) banyak peraturan yang perlu disempurnakan pada tahun 2012 karena sifatnya selalu dinamis sehingga perlu dilakukan update. 2) sebagian besar permasalahan selalu terkait dengan KUP yaitu menyangkut tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. 3) surat masuk dari Kanwil dan KPP serta pihak lain diluar DJP yang harus direspon. b. Subdit Peraturan PBB dan BPHTB Banyaknya surat dan penegasan yang harusdibuat pada tahun 2012 terkait dengan pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotan serta BPHTB. 3. Direktorat Peraturan Perpajakan II Direktorat Peraturan Perpajakan II mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan Pajak Penghasilan, perjanjian dan kerjasama perpajakan internasional, bantuan hukum, pemberian bimbingan dan pelaksanaan bantuan hukum, dan harmonisasi peraturan perpajakan.Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat PP II menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peraturan Pajak Penghasilan, perjanjian dan kerjasama perpajakan internasional, bantuan hukum, pemberian bimbingan dan pelaksanaan bantuan hukum, dan harmonisasi peraturan perpajakan. b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan Pajak Penghasilan, perjanjian dan kerjasama perpajakan internasional, bantuan hukum, pemberian bimbingan dan pelaksanaan bantuan hukum, dan harmonisasi peraturan perpajakan. c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang peraturan Pajak Penghasilan, perjanjian dan kerjasama perpajakan internasional, bantuan hukum, pemberian bimbingan dan pelaksanaan bantuan hukum, dan harmonisasi peraturan perpajakan.


81

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peraturan Pajak Penghasilan, perjanjian dan kerjasama perpajakan internasional, bantuan hukum, pemberian bimbingan dan pelaksanaan bantuan hukum, dan harmonisasi peraturan perpajakan. e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing eselon III pada Direktorat Peraturan Perpajakan II tampak pada Tabel 6.5. Tabel 6.5 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Direktorat Peraturan Perpajakan II DJP No

Unit Organisasi

(1)



+/-

EU

PU

Ket

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

Direktur Peraturan Perpajakan II

1,454.00

1

1

0

0,96

B

Baik

2

Subdirektorat Peraturan PPh Badan

44,443.00

28

27

-1

1,09

A

Sangat Baik

3 4

(2)

Jumlah Beban Kerja

Subdirektorat Peraturan POT/PUT PPh dan PPh Orang Pribadi Subdirektorat Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional

27,157.00

17

16

-1

1,13

A

Sangat Baik

59,654.00

41

21

-20

1,88

A

Sangat Baik

5

Subdirektorat Bantuan Hukum

40,950.00

27

21

-6

1,29

A

Sangat Baik

6

Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Perpajakan

27,426.00

19

16

-3

1,14

A

Sangat Baik

JUMLAH

201,084.00

133

102

-31

1.31

A

Sangat Baik

Dari hasil perhitungan ABK tahun 2013, Dit. Peraturan Perpajakan II memiliki beban kerja sebesar 201,084.00 orang jam (OJ) dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1.31, yang dapat diartikan bahwa Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A (Sangat Baik). Hal ini dapat juga diartikan bahwa seluruh SDM Dit. Peraturan Perpajakan II sudah diberdayakan secara maksimal dalam hal pemanfaatan waktu kerjanya. Berdasarkan tabel 6.5 juga dapat diketahui bahwa beban kerja dan jumlah pegawai Dit. Peraturan Perpajakan II tidak tersebar secara merata pada setiap Subdirektorat. Beban kerja tertinggi pada Subdirektorat Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional sedangkan Subdirektorat Peraturan Pemotongan dan Pemungutan PPh dan PPh Orang Pribadi mempunyai beban kerja paling rendah jika dibandingkan dengan Subdirektorat lain pada Dit. Peraturan Perpajakan II. Namun demikian bukan berarti Subdirektorat yang beban kerjanya lebih rendah tidak mempunyai konstribusi dalam DJP. Hal ini kemungkinan disebabkan bahwa Tugas dan Fungsi Subdirektorat tersebut lebih rendah dari Subdirektorat yang lainnya. Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka beban kerja Dit. Peraturan Perpajakan II meningkat sebesar 22,038.00 OJ (201,085 – 179,046) atau sebesar 5%. Berdasarkan tabel 6.5, juga dapat diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada Dit. Peraturan Perpajakan II adalah 133 pegawai, sedangkan jumlah pegawai pada akhir tahun 2012 adalah 102 pegawai, sehingga secara agregat Dit. Peraturan Perpajakan II memiliki kekurangan pegawai sebanyak 31 orang pegawai pada level staff/pelaksana. Kekurangan pegawai tersebar pada semua Subdirektorat pada Dit. Peraturan Perpajakan II. Subdirektorat yang kekurangan pegawai paling banyak adalah Subdirektorat Perjanjian dan


82

Kerjasama Perpajakan Internasional. Selanjutnya kekurangan staf yang cukup banyak ini kemungkinan disebabkan karena: a. banyak melakukan pembahasan dan menerbitkan peraturan yang terkait dengan PPh Badan; b. banyaknya kegiatan bantuan hukum dalam pendampingan pada sidang di pengadilan maupun di luar pengadilan; c. melakukan perjanjian dengan negara lain terkait dengan kebijakan perpajakan, misalnya penghindaran pajak berganda. Terkait dengan kualifikasi pendidikan, Dit. Peraturan Perpajakan II membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah DI (3 orang), DIII (12 orang) dan Sarjana (16 orang). Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang analisis dan perumusan kebijakan, administrasi dan konsultasi. Salah satu solusi yang dapat diambil adalah dengan mutasi pegawai dari unit yang kelebihan pegawai, atau dengan melakukan rekruitmen pegawai baru. 4. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemeriksaan dan penagihan perpajakan.Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemeriksaan dan penagihan perpajakan. b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemeriksaan dan penagihan perpajakan. c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemeriksaan dan penagihan perpajakan. d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemeriksaan dan penagihan perpajakan. e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing eselon III pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan tampak pada Tabel 6.6. Tabel 6.6 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan DJP No

Unit Organisasi

(1)

(2)

1

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan

2

Subdirektorat Perencanaan Pemeriksaan

3 4 5

Subdirektorat Teknik dan Pengendalian Pemeriksaan Subdirektorat Pemeriksaan Transaksi Khusus Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan



+/-

(3)

(4)

(5)

1,454.00

1

1

EU

PU

Ket

(6)

(7)

(8)

(9)

0

0,96

B

Baik

39,048.00

26

25

-1

1,04

A

Sangat Baik

34,864.00

23

21

-2

1,10

A

Sangat Baik

38,351.00

26

19

-7

1,34

A

Sangat Baik

24,635.00

16

16

0

1,02

A

Sangat Baik

6

Subdirektorat Penagihan

39,004.00

25

22

-3

1,18

A

Sangat Baik

7

Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak

42,398.00

28

39

11

0,72

C

Cukup

219,754.00

145

143

-2

1.02

A

Sangat Baik

JUMLAH

Jumlah Beban Kerja


83

Dari hasil perhitungan ABK tahun 2013, Dit. Pemeriksaan dan Penagihan memiliki beban kerja sebesar 219,754.00 orang jam (OJ) dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1.02, yang dapat diartikan bahwa Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A (Sangat Baik). Hal ini dapat juga diartikan bahwa seluruh SDM di Dit. Pemeriksaan dan Penagihan sudah diberdayakan secara maksimal dalam hal pemanfaatan waktu kerjanya. Berdasarkan tabel 6.6 juga dapat diketahui bahwa beban kerja dan jumlah pegawai Dit. Pemeriksaan dan Penagihan hampir tersebar secara merata pada setiap Subdirektorat. Beban kerja tertinggi pada Subdirektorat Perencanaan Pemeriksaan dan Fungsional Pemeriksa Pajak, sedangkan Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan mempunyai beban kerja paling rendah jika dibandingkan dengan Subdirektorat lain pada Dit. Pemeriksaan dan Penagihan. Namun demikian bukan berarti Subdirektorat yang beban kerjanya lebih rendah tidak bekerja. Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka terdapat kenaikan beban kerja sebanyak 10,963 OJ (219,754– 208,790.97) atau 5%. Berdasarkan tabel 6.6, juga dapat diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada Dit. Pemeriksaan dan Penagihan adalah 145 pegawai, sedangkan jumlah pegawai pada akhir tahun 2012 adalah 143 pegawai, sehingga secara agregat Dit. Pemeriksaan dan Penagihan memiliki kekurangan pegawai sebanyak dua orang pegawai. Kekurangan pegawai tersebar pada beberapa Subdirektorat, antara lain: Subdirektorat Pemeriksaan Transaksi Khusus, Subdirektorat Penagihan, Subdirektorat Perencanaan Pemeriksaan, dan Subdirektorat Teknik dan Pengendalian Pemeriksaan. Selanjutnya apabila dilihat lebih lanjut pada tabel 6.6 maka akan terlihat bahwa kekurangan pegawai terdapat pada level staff/pelaksana (12 orang). Di lain sisi Fungsional Pemeriksa Pajak mengalami kelebihan pegawai sebanyak 11 orang. Hal ini kemungkinan disebabkan beban kerja fungsional belum seluruhnya di input dalam aplikasi ABK. Sedangkan kekurangan staf yang cukup banyak ini kemungkinan disebabkan karena: a. Seksi Pemeriksaan Transaksi Perusahaan Grup disebabkan karena penyusunan analisis atas 70 perusahaan gup dalam rangka menyusun risk-based audit untuk masing-masing perusahaan grup yang dituangkan dalam Kertas Kerja Penelitian; b. Seksi Pemeriksaan Wajib Pajak Sektor Sumber Daya Alam terkait review laporan hasil pemeriksaan, review audit plan, koordinasi dengan direktorat lain dan instansi lain terkait pemeriksaan migas dan pemeriksaan batu baru; c. Seksi Transfer Pricing dan Transaksi Khusus Lainnya terkait Pekerjaan rutin yang banyak seperti permintaan Technical Assistance atas pemeriksaan Transfer Pricing yang mencapai 20 kasus per minggu, adanya review TOPN, dan adanya permintaan Technical Assistance terkait proses MAP dan APA. Terkait dengan kualifikasi pendidikan, Dit. Pemeriksaan dan Penagihan membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah DIII. Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang analisis dan perumusan kebijakan serta administrasi. Salah satu solusi yang dapat diambil adalah dengan mutasi pegawai dari unit yang kelebihan pegawai, atau dengan melakukan rekruitmen pegawai baru.


84

5. Direktorat Intelijen dan Penyidikan Direktorat Intelijen dan Penyidikan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakankebijakan dan standardisasi teknis di bidang intelijen dan penyidikan perpajakan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Intelijen dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang intelijen dan penyidikan perpajakan. b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang intelijen dan penyidikan perpajakan. c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang intelijen dan penyidikan perpajakan. d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang intelijen dan penyidikan perpajakan. e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing eselon III pada Direktorat Intelijen dan Penyidikan tampak pada Tabel 6.7. Tabel 6.7 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Direktorat Intelijen dan Penyidikan DJP No

Unit Organisasi

(1)



+/-

EU

PU

Ket

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Direktur Intelijen dan Penyidikan

1,454.00

1

1

0

0,96

B

Baik

2

Subdirektorat Intelijen Perpajakan

119,025.00

79

45

-34

1,76

A

Sangat Baik

3

Subdirektorat Rekayasa Keuangan

45,148.00

30

23

-7

1,30

A

Sangat Baik

Subdirektorat Pemeriksaan Bukti Permulaan

33,876.00

22

17

-5

1,32

A

Sangat Baik

5

Subdirektorat Penyidikan

27,785.00

18

17

-1

1,08

A

Sangat Baik

6

Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak

84,392.00

56

56

0

1,00

B

Baik

311,680.00

206

159

-47

1.30

A

Sangat Baik

1

4

(2)

Jumlah Beban Kerja

JUMLAH

Dari hasil perhitungan ABK tahun 2013, Direktorat Intelijen dan Penyidikan memiliki beban kerja yang meningkat jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun 2012 yaitu sebesar 311,680.00 orang jam (OJ) dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1.30 yang dapat diartikan bahwa Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A (Sangat Baik). Hal ini dapat juga diartikan bahwa Direktorat Intelijen dan Penyidikan dengan pegawai yang ada dapat memanfaatkan waktu secara efektif. Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka terdapat kenaikan beban kerja sebanyak 121,012.09 OJ (311,680.00 – 190,667.91) atau sebesar 163,47%. Salah satu penyebab peningkatan beban kerja pada Direktorat Intelijen dan Penyidikan ini dimungkinkan karena adanya kegiatan pengamatan/intelijen terhadap potensi wajib pajak dan gencarnya kegiatan pemeriksaan dan penyidikan yang dilakukan oleh DJP. Secara rinci, beban kerja yang tinggi juga disebabkan hal-hal sebagai berikut: a. banyaknya konsep LPPBP yang dikirimkan oleh fungsional pemeriksa buper dan merupakan rangkaian kerja dari fungsional pemeriksa buper; b. Jadwal sidang yang tidak menentu dan kadang sering tertunda; dan c. Jumlah proses penyidikan yang harus di evaluasi cukup besar.


85

Berdasarkan tabel 6.7 diatas juga dapat diketahui bahwa distribusi beban kerja antar Subdirektorat tidak merata, dimana Subdirektorat Intelijen Perpajakan mempunyai beban kerja yang paling tinggi dan Subdirektorat Penyidikan mempunyai beban kerja yang paling rendah. Selain itu, dari tabel di atas juga diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada Direktorat Intelijen dan Penyidikan adalah 206 pegawai, sedangkan jumlah pegawai pada akhir tahun 2012 adalah 159 pegawai, sehingga secara agregat Direktorat Intelijen dan Penyidikan memiliki kekurangan pegawai sebanyak 47 orang pegawai. Kekurangan pegawai terdapat pada Subdirektorat Intelijen Perpajakan (34 orang), Subdirektorat Rekayasa Keuangan (7 orang), Subdirektorat Pemeriksaan Bukti Permulaan (5 orang), dan Subdirektorat Penyidikan (1 orang). Kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan pada Direktorat Intelijen dan Penyidikan adalah: Diploma 1 (9 orang), Diploma III (20 orang), Sarjana/S1 (13 orang) dan Pascasarjana/S2 (5 orang). Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang administrasi (11 orang), bidang pengawasan (1 orang), bidang penegakan hukum (12 orang) dan bidang analisis dan perumusan kebijakan (23 orang). 6. Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian

Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian mempunyai tugas merumuskan sertamelaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang ekstensifikasi dan penilaian perpajakan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang ekstensifikasi dan penilaian perpajakan. b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ekstensifikasi dan penilaian perpajakan. c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ekstensifikasi dan penilaian perpajakan. d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang ekstensifikasi dan penilaian perpajakan. e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing eselon III pada Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian tampak pada Tabel 6.8. Tabel 6.8 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian DJP No

Unit Organisasi

(1)


+/-

EU

PU

Ket

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1,454.25

1

1

0

0,96

B

Baik

2

Subdirektorat Ekstensifikasi

34,765.26

22

19

-3

1,21

A

Sangat Baik

3

Subdirektorat Pendataan

20,786.23

14

11

-3

1,25

A

Sangat Baik

4

Subdirektorat Penilaian I

21,073.42

15

13

-2

1,08

A

Sangat Baik

5

Subdirektorat Penilaian II

26,419.51

17

16

-1

1,10

A

Sangat Baik

6

Jabatan Fungsional Penilai PBB

22,605.00

15

15

0

1,00

B

Baik

127,103.67

84

75

-9

1.12

A

Sangat Baik

JUMLAH


Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian

1

(2)

Jumlah Beban Kerja


86

Dari hasil perhitungan ABK tahun 2013, Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian memiliki beban kerja sebesar 127,103.67 orang jam (OJ) dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1.12, yang dapat diartikan bahwa Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A (Sangat Baik). Hal ini dapat juga diartikan bahwa seluruh SDM-nya Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian sudah diberdayakan secara maksimal dalam hal pemanfaatan waktu kerjanya. Berdasarkan tabel 6.8 juga dapat diketahui bahwa beban kerja dan jumlah pegawai Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian tersebar secara tidak merata pada setiap Subdirektorat. Beban kerja tertinggi pada Subdirektorat Ekstensifikasi sedangkan Subdirektorat Pendataan mempunyai beban kerja paling rendah jika dibandingkan dengan Subdirektorat lain pada Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian. Namun demikian, walaupun berbeda beban kerjanya, masing-masing Subdirektorat sudah berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi DJP. Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka terdapat kenaikan beban kerja sebanyak 8,062.5 OJ (127,103.67– 119,041.17) atau sebesar 7%. Berdasarkan tabel 6.8, juga dapat diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian adalah 84 pegawai, sedangkan jumlah pegawai pada akhir tahun 2012 adalah 75 pegawai, sehingga secara agregat Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian memiliki kekurangan pegawai sebanyak 9 orang pegawai. Kekurangan pegawai tersebut tersebar pada semua Subdirektorat yang terdapat pada Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian. Terkait dengan kualifikasi pendidikan, Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah DIII (6 orang) dan Sarjana (3 orang). Kekurangan staf yang cukup banyak ini kemungkinan disebabkan karena beban kerja SOP KPF00-0006 yaitu Tata Cara Penyiapan Konsep Surat Tanggapan Atas Masalah Pelaksanaan Kebijakan Teknis Di Bidang Ekstensifikasi Dan Penilaian, terdapat 5 seksi yang SOP dengan beban kerja tertinggi adalah KPF00-0006 ini. Beberapa sebab yang mendasari beban kerjanya SOP ini sedemikian tinggi adalah : a. Prosedur kerja yang terjadi cukup panjang dan melibatkan pihak internal dan eksternal baik dari subdit ekstensifikasi maupun Kanwil DJP dan KPP sehingga tingkat kendali penyelesaian pekerjaan tergantung juga pada pihak lain, b. Pada sisi internal karena adanya peraturan yang menimbulkan multi tafsir sedangkan sisi eksternal salah satu penyebabnya adalah masa transisi pengalihan pengelolaan PBB P2 ke Pemerintah Daerah, c. Diperlukan analisis atas data BPN agar dapat ditindaklanjuti oleh KPP/Kanwil dalam penggalian potensi, d. Terdapat keperluan untuk pengawasan dan analisis data laporan dari KPP/Kanwil.


87

7. Direktorat Keberatan dan Banding

Direktorat Keberatan dan Banding mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang keberatan dan banding.Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Keberatan dan Banding menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang keberatan dan banding. b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang keberatan dan banding. c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang keberatan dan banding. d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang keberatan danbanding. e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing eselon III pada Direktorat Keberatan dan Banding tampak pada Tabel 6.9. Tabel 6.9 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Direktorat Keberatan dan BandingDJP No (1) 1 2

Unit Organisasi (2)

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Direktur Keberatan dan Banding

1,923.00

1

1

0

1,28

A

Sangat Baik

Subdirektorat Pengurangan dan Keberatan

49,190.00

33

28

-5

1,17

A

Sangat Baik

3

Subdirektorat Banding dan Gugatan I

86,430.00

58

43

-15

1,33

A

Sangat Baik

4

Subdirektorat Banding dan Gugatan II

58,182.00

38

34

-4

1,14

A

Sangat Baik

5

Subdirektorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi

83,543.00

55

42

-13

1,32

A

Sangat Baik

JUMLAH

279,268.00

185

148

-37

1.25

A

Sangat Baik

Dari hasil perhitungan ABK tahun 2013, Direktorat Keberatan dan Banding memiliki beban kerja yang meningkat jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun 2012 yaitu sebesar 279,268.00 orang jam (OJ) dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1.25 yang dapat diartikan bahwa Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A (Sangat Baik). Hal ini dapat juga diartikan bahwa Direktorat Keberatan dan Banding dengan pegawai yang ada dapat memaksimalkan pemanfaatan waktu secara efektif. Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka terdapat kenaikan beban kerja sebanyak 98,698.36 OJ (279,268.00 – 180,569.71) atau sebesar 55 %. Salah satu penyebab peningkatan beban kerja pada Direktorat Keberatan dan Banding ini dimungkinkan karena banyaknya peninjauan kembali atas banding dan keberatan wajib pajak. Secara rinci, beban kerja yang tinggi juga disebabkan hal-hal sebagai berikut: a. Loading pengajuan permohonan banding dan gugatan yang cenderung meningkat ke Pengadilan Pajak; b. banyaknya putusan pengadilan yang harus diajukan peninjauan kembali. banyaknya memori peninjauan kembali dari wp yang harus dibuatkan kontra memori;


88

c. Jumlah putusan yang dievaluasi tahun 2012 adalah 2763 Putusan Pengadilan Pajak dan waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk mengevaluasi per putusan adalah 2 hari. Beban kerja tersebut tidak sebanding dengan jumlah Penelaah Keberatan bertugas mengevaluasi putusan Pengadilan Pajak yang tersedia di Seksi Evaluasi Banding Gugatan dan Peninjauan Kembali. Sesuai hasil analisis, kebutuhan pegawai pada Direktorat Keberatan dan Banding adalah 185 pegawai. Jika memperhatikan jumlah pegawai yang ada sejumlah 148 pegawai, maka unit yang bersangkutan masih kekurangan pegawai sebanyak 37 pegawai. Kekurangan pegawai terdapat pada level pelaksana dan penelaah keberatan. Kekurangan pegawai terbanyak adalah pada Subdirektorat banding dan Gugatan I (15 pegawai) serta Subdirektorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi (13 pegawai). Berdasarkan tabel 6.9 diatas juga dapat diketahui bahwa distribusi beban kerja antar Subdirektorat tidak merata, dimana Subdirektorat Banding dan Gugatan I mempunyai beban kerja yang paling tinggi dan Subdirektorat Pengurangan dan Keberatan mempunyai beban kerja yang paling rendah. Kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan pada Direktorat Keberatan dan Banding adalah: Diploma 1 (2 orang), Diploma III (10 orang), Sarjana/S1 (15 orang). Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang administrasi (11 orang), bidang pengawasan (1 orang), bidang penegakan hukum (12 orang) dan bidang analisis dan perumusan kebijakan (23 orang). 8. Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan.Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan. b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan. c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan. d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan. e. pelaksanaan tata usaha direktorat. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing eselon III pada Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan tampak pada Tabel 6.10.


89

Tabel 6.10 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan DJP No (1) 1

Unit Organisasi (2) Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1,454.25

1

1

0

0,96

B

Baik

2

Subdirektorat Potensi Perpajakan

50,209.03

33

28

-5

1,19

A

Sangat Baik

3

Subdirektorat Dampak Kebijakan

26,289.59

16

15

-1

1,16

A

Sangat Baik

4

Subdirektorat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemantauan Subdirektorat Administrasi dan Evaluasi Penerimaan

30,105.74

19

18

-1

1,11

A

Sangat Baik

33,172.45

22

19

-3

1,16

A

Sangat Baik

141,231.06

91

81

-10

1.16

A

Sangat Baik

5

JUMLAH

Dari hasil perhitungan ABK tahun 2013, Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan memiliki beban kerja sebesar 141,231.06 orang jam (OJ) dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1.16, yang dapat diartikan bahwa Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A ( Sangat Baik). Hal ini dapat juga diartikan bahwa seluruh SDM pada Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan sudah diberdayakan secara maksimal dalam hal pemanfaatan waktu kerjanya. Berdasarkan tabel 6.10 juga dapat diketahui bahwa beban kerja dan jumlah pegawai Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan tersebar secara tidak merata pada setiap Subdirektorat. Beban kerja tertinggi pada Subdirektorat Potensi Perpajakan sedangkan Subdirektorat Dampak Kebijakan mempunyai beban kerja paling rendah jika dibandingkan dengan Subdirektorat lain pada Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan. Namun demikian bukan berarti Subdirektorat yang beban kerjanya lebih rendah tidak bekerja. Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka terdapat kenaikan beban kerja sebanyak 27,687.47 OJ (141,231.06– 113,543.59) atau sebesar 24 %. Berdasarkan tabel 6.10, juga dapat diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan adalah 91 pegawai, sedangkan jumlah pegawai pada akhir tahun 2012 adalah 81 pegawai, sehingga secara agregat Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan memiliki kekurangan pegawai sebanyak 10 orang pegawai. Kekurangan pegawai tersebut tersebar pada semua Subdirektorat yang terdapat pada Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan. Kekurangan pegawai terdapat pada level staff/pelaksana (10 orang). Kekurangan staf yang cukup banyak ini kemungkinan disebabkan karena: a. Subdirektorat Potensi Perpajakan Beban kerja terbanyak digunakan untuk pencarian dan analisis data, diperlukan sarana penunjang pencarian data, namun masih bisa ditangani secara optimal dengan pegawai yang ada. b. Subdirektorat Dampak Kebijakan Beban kerja terbanyak untuk pencarian dan pengolahan data, disamping itu ada pekerjaan ad hoc yang banyak menyita waktu, namun masih bisa ditangani secara optimal oleh pegawai yang ada.


90

c. Subdirektorat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemantauan Beban kerja terbanyak pada kegiatan analisis dan kegiatan ad hoc, namun masih bisa diselesaikan oleh sejumlah pegawai yang ada. d. Subdirektorat Administrasi dan Evaluasi Penerimaan Beban kerja terbanyak bersifat klerikal, namun masih bisa ditangani pegawai yang ada. Terkait dengan kualifikasi pendidikan, Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah DIII (7 orang) dan Sarjana (3 orang). Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang analisis dan perumusan kebijakan, pengawasan serta administrasi. 9. Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyuluhan, pelayanan, dan hubungan masyarakat.Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyuluhan, pelayanan dan hubungan masyarakat. b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan, pelayanan dan hubungan masyarakat. c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyuluhan, pelayanan dan hubungan masyarakat. d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyuluhan, pelayanan dan hubungan masyarakat. e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing eselon III pada Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tampak pada Tabel 6.11. Tabel 6.11 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP No (1) 1

Unit Organisasi (2) Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1,810.82

1

1

0

1,20

A

Sangat Baik

2

Subdirektorat Penyuluhan Perpajakan

48,821.29

31

31

0

1,05

A

Sangat Baik

3

Subdirektorat Pelayanan Perpajakan

40,537.85

27

22

-5

1,22

A

Sangat Baik

4

Subdirektorat Hubungan Masyarakat Perpajakan

37,768.29

26

23

-3

1,09

A

Sangat Baik

5

Subdirektorat Kerjasama dan Kemitraan

21,356.65

14

13

-1

1,09

A

Sangat Baik

150,294.90

99

90

-9

1.11

A

Sangat Baik

JUMLAH

Dari hasil perhitungan ABK tahun 2013, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat memiliki beban kerja sebesar 150,294.90 orang jam dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1.11, yang dapat diartikan bahwa Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A ( Sangat Baik). Hal ini dapat juga diartikan bahwa seluruh SDM di Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat sudah diberdayakan secara maksimal dalam hal pemanfaatan waktu kerjanya.


91

Berdasarkan tabel 6.11 juga dapat diketahui bahwa beban kerja dan jumlah pegawai Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat tidak tersebar secara merata pada setiap Subdirektorat. Beban kerja tertinggi pada Subdirektorat Penyuluhan Perpajakan sedangkan Subdirektorat Kerjasama dan Kemitraan mempunyai beban kerja paling rendah jika dibandingkan dengan Subdirektorat lain pada Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat mengalami penurunan beban kerja sebanyak 96,407.37 OJ (150,294.90– 246,702) atau sebesar 39%. Berdasarkan tabel 6.11, juga dapat diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat adalah 99 pegawai, sedangkan jumlah pegawai pada akhir tahun 2012 adalah 90 pegawai, sehingga secara agregat Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat memiliki kekurangan pegawai sebanyak 9 orang pegawai. Kekurangan pegawai tersebar pada beberapa Subdirektorat, antara lain: Subdirektorat Hubungan Masyarakat Perpajakan, Subdirektorat Kerjasama dan Kemitraan dan Subdirektorat Pelayanan Perpajakan. kekurangan staf yang cukup banyak ini kemungkinan disebabkan karena pada tahun 2012 DJP sedang melakukan peningkatan pelayanan dan meningkatkan hubungan dengan masyarakat khususnya wajib pajak. Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang analisis dan perumusan kebijakan, administrasi dan konsultasi. Salah satu solusi yang dapat diambil adalah dengan mutasi pegawai dari unit yang kelebihan pegawai, atau dengan melakukan rekruitmen pegawai baru. 10. Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang teknologi informasi perpajakan.Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Teknologi Informasi

Perpajakan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang teknologi informasi perpajakan. b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi informasi perpajakan. c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang teknologi informasi perpajakan. d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi informasi perpajakan. e. pelaksanaan tata usaha direktorat. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing eselon III pada Direktorat Teknologi Informasi Perpajakantampak pada Tabel 6.12.


92

Tabel 6.12 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan DJP No

Unit Organisasi

(1) 1

(2) Direktur Teknologi Informasi Perpajakan

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1.454,25

1

1

0

0,96

B

Baik

2

Subdirektorat Pelayanan Operasional

110.300,65

73

54

-19

1,36

A

Sangat Baik

3

Subdirektorat Pendukung Operasional

49.417,78

33

32

-1

1,02

A

Sangat Baik

4

Subdirektorat Pemantauan Sistem dan Infrastruktur

62.940,99

43

42

-1

0,99

B

Baik

5

Jabatan Fungsional Pranata Komputer

55.956,75

37

21

-16

1,77

A

Sangat Baik

JUMLAH

280.070,42

187

150

-37

1,24

A

Sangat Baik

Dari hasil perhitungan ABK tahun 2013, Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan memiliki beban kerja sebesar 280,070.42 orang jam (OJ) dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1.24, yang dapat diartikan bahwa Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A (Sangat Baik). Hal ini dapat juga diartikan bahwa Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan dengan pegawai yang ada dapat memaksimalkan pemanfaatan waktu selama satu tahun. Berdasarkan tabel 6.12 dapat diketahui bahwa beban kerja tidak tersebar secara merata pada setiap Subdirektorat. Beban kerja tertinggi pada Subdirektorat Pelayanan Operasional sedangkan Fungsional Pranata Komputer pada Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan mempunyai beban kerja paling rendah. Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka terdapat kenaikan beban kerja sebanyak 56,670.23 OJ (280,070.42 – 223,400.19) atau sebesar kurang lebih 25%. Beberapa penyebab peningkatan beban kerja pada Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan dimungkinkan karena hal-hal sebagai berikut. a. Adanya migrasi dari sistem dari SIPMOD menjadi SIDJP yang dilakukan pda tahun 2012; b. Adanya pemeliharaan infrastruktur IT DJP yang dikelola oleh Dit. TIP Berdasarkan tabel 6.12, juga dapat diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan adalah 187 pegawai, sedangkan jumlah pegawai pada akhir tahun 2012 adalah 150 pegawai, sehingga secara agregat Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan memiliki kekurangan pegawai sebanyak 37 orang pegawai, yaitu pada level staff pelaksana (21 orang) dan fungsional pranata komputer (16 orang). Terkait dengan kualifikasi pendidikan, Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah DIII (31 orang) dan Sarjana/S1 (6 orang). Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang analisis dan perumusan kebijakan dan administrasi. 11. Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur.Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur menyelenggarakan fungsi:


93

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur. b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur. c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur. d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur. e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing eselon III pada Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi SDA tampak pada Tabel 6.13. Tabel 6.13 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi SDA DJP No (1) 1

Unit Organisasi

Jumlah Beban Kerja



+/-

(2) Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

EU

PU

Ket

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1,923.00

1

1

0

1,28

A


2

Subdirektorat Kepatuhan Internal

99,923.00

67

62

-5

1,07

A

3

Subdirektorat Investigasi Internal

79,576.00

53

53

0

1,00

B

Baik

4

Subdirektorat Transformasi Organisasi

32,181.00

21

21

0

1,02

A

Sangat Baik

5

Subdirektorat Pengembangan Manajemen Kepagawaian

35,260.00

25

24

-1

0.97

B

Baik

6

Subdirektorat Kompetensi dan Pengembangan Kapasitas Pegawai

20,082.00

14

18

4

0,74

C

Cukup

268,945.00

181

179

-2

1.00

B

Baik

JUMLAH

Dari hasil perhitungan ABK tahun 2013, Dit. KITSDA memiliki beban kerja sebesar 268,945.00 orang jam (OJ) dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1, yang dapat diartikan bahwa Prestasi Kerja Unit (PU) adalah B (Baik). Hal ini dapat diartikan bahwa Dit.KITSDA dengan pegawai yang ada dapat memaksimalkan dalam hal pemanfaatan waktu. Berdasarkan tabel 6.13 juga dapat diketahui bahwa beban kerja tidak tersebar secara merata pada setiap Subdirektorat. Beban kerja tertinggi pada Subdirektorat Kepatuhan Internal sedangkan Subdirektorat Kompetensi dan Pengembangan Kapasitas mempunyai beban kerja paling rendah. Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka terdapat kenaikan beban kerja sebanyak 43,769.17 OJ (268,945.00– 225,175.83) atau sebesar 19%. Beberapa penyebab peningkatan beban kerja pada Dit. KITSDA ini dimungkinkan karena hal-hal sebagai berikut. a. Subdit Kepatuhan Internal 1) Subdit Kepatuhan Internal memiliki beban kerja cukup tinggi karena bertugas untuk merancang strategi, metode dan materi internalisasi. Sementara untuk kegiatan ini diperlukan kajian kajian yang komprehensip dengan melakukan evaluasi kegiatan serupa tahun sebelumnya, serta mengumpulkan bahan/informasi terkait strategi, metode dan materi internalisasi. Dalam proses ini juga diperlukan diskusi-diskusi yang melibatkan baik pihak internal seksi internalisasi maupun pihak eksternal.


94

2) Subdirektorat Kepatuhan Internal memiliki beban kerja cukup tinggi terkait pemantauan pengendalian intern, penyusunan perangkat dan proposal pengujian. Untuk pemantauan PI disebabkan kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang rutin dilakukan setiap bulan. Untuk penyusunan perangkat dan proposal pengujian disebabkan perlunya pengumpulan informasi dan pembahasan yang mendalam sebelum pengujian dilakukan dan dituangkan dalam perangkat tersebut. 3) Banyaknya jenis penugasan yang bersifat adhoc di luar tugas dan fungsi, banyaknya undangan-undangan rapat juga menjadi faktor penyebab tingginya beban kerja. b. Subdit Investigasi Internal 1) Subdirektorat Investigasi Internal memiliki beban kerja yang cukup tinggi disebabkan karena kegiatan investigasi, kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan, kegiatan pemenuhan permintaan asistensi pemeriksaan oleh atasan langsung atas dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai negeri sipil, dan atau atas kegiatan peer review atas hasil penelitian pendahuluan tim kepatuhan internal kanwil dan atau pemeriksaan atasan langsung/tim pemeriksa 2) Banyaknya jenis penugasan yang bersifat adhoc di luar tugas dan fungsi, banyaknya undangan-undangan rapat juga menjadi faktor penyebab tingginya beban kerja. c. Subdirektorat Transformasi Organisasi 1) beban kerja yang cukup tinggi disebabkan karena adanya laporan permasalahan SOP dari instansi vertikal per semester yang dikelola melalui manajemen SOP. Jumlah masukan cukup banyak. 2) Selain itu karena ruang lingkup kegiatan evaluasi desain kelembagaan yang dievaluasi oleh seksi EIDK sangat tinggi, meliputi Kantor Pusat, Kanwil,dan KPP. Sehingga membutuhkan waktu yang cukup banyak untuk mengolah data yang diperoleh dan menyajikannya dalam bentuk laporan. 3) Terlalu banyak pekerjaan rutin dan adhoc, serta jumlah sumber daya yang tidak memadai juga menjadi faktor penyebab tingginya beban kerja. d. Subdirektorat Pengembangan Manajemen Kepegawaian 1) Subdirektorat Pengembangan Manajemen Kepegawaian memiliki beban kerja yang cukup tinggi disebabkan karena kegiatan evaluasi jabatan dimana jabatan yang dilakukan evaluasi sangat banyak. 2) Subdirektorat Pengembangan Manajemen Kepegawaian juga melakukan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi kinerja yang memerlukan pendekatan dan formulasi kebijakan yang komprehensif sehingga memerlukan dukungan penuh dari seluruh staf kami agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan 3) SOP terkait pengembangan pola mutasi membutuhkan keterampilan khusus dalam memformulasikan hasil pembahasan dengan pihak terkait dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi sehingga beban kerjanya besar.


95

e. Subdirektorat Kompetensi dan Pengembangan Kapasitas Pegawai 1) Perlunya diskusi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pengembangan kapasitas untuk level eselon 1 (seluruh DJP) merupakan pekerjaan yang cukup menyita dan memberi kontribusi beban kerja cukup tinggi. 2) Namun kegiatan-kegiatan Subdit KPKP banyak terbantu dengan otomatisasi pekerjaan dengan menggunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi. Berdasarkan tabel 6.13 juga dapat diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada Dit. KITSDA adalah 181 pegawai. Dengan memperhatikan jumlah pegawai yang ada sejumlah 179 pegawai, maka secara agregat Dit. KITSDA memiliki kekurangan pegawai sebanyak dua orang pada level staff pelaksana. Kekurangan pegawai terdapat pada Subdit Kepatuhan Internal. Kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan pada Dit. KITSDA adalah Pascasarjana/S2 (dua orang). Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang bidang analisis dan perumusan kebijakan. 12. Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang transformasi teknologi komunikasi dan informasi.Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang transformasi teknologi komunikasi dan informasi. b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang transformasi teknologi komunikasi dan informasi. c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang transformasi teknologi komunikasi dan informasi. d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang transformasi teknologi komunikasi dan informasi. e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing eselon III pada Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi tampak pada Tabel 6.14. Tabel 6.14 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi DJP No

Unit Organisasi

(1) 1

(2) Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi Subdirektorat Analisis dan Evaluasi Sistem Informasi Subdirektorat Pengembangan Perangkat Keras

2 3

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1.923,00

1

1

0

1,28

A

Sangat Baik

60.300,00

40

39

-1

1,03

A

Sangat Baik

34.961,00

24

24

0

0,97

B

Baik

66.703,00

46

44

-2

1,01

A

Sangat Baik

4

Subdirektorat Pengembangan Aplikasi

5

Jabatan Fungsional Pranata Komputer

67.570,00

45

32

-13

1,40

A

Sangat Baik

JUMLAH

231.457,00

156

140

-16

1,10

A

Sangat Baik


96

Dari hasil perhitungan ABK tahun 2013, Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi memiliki beban kerja sebesar 231,457.00 orang jam (OJ) dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1.1, yang dapat diartikan bahwa Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A (Sangat Baik). Hal ini dapat juga diartikan bahwa Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi dengan pegawai yang ada dapat memaksimalkan dalam hal pemanfaatan waktu . Berdasarkan tabel 6.14 juga dapat diketahui bahwa beban kerja tidak tersebar secara merata pada setiap Subdirektorat. Beban kerja tertinggi pada Subdirektorat Pengembangan Aplikasi dan Fungsional Pranata Komputer sedangkan Subdirektorat Perangkat Keras mempunyai beban kerja paling rendah jika dibandingkan dengan Subdirektorat lain pada Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi. Namun demikian bukan berarti Subdirektorat yang beban kerjanya lebih rendah tidak bekerja. Hal ini kemungkinan disebbkan sebaran pegawainya paling sedikit dan Tugas dan Pokok dalam organisasi lebih sedikit dibandingkan dengan Subdirektorat lainnya. Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka beban kerja Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi mengalami penurunan sebesar 9,569 jam (231,457 – 241,025) atau sebesar 4 %. Beberapa penyebab penurunan beban kerja pada Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi ini dimungkinkan karena sebagian besar pekerjaan sudah paperless sehingga akan lebih efektif dan efisien dalam penyelesaian pekerjaan tersebut. Berdasarkan tabel 6.14, juga dapat diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi adalah 156 pegawai, sedangkan jumlah pegawai pada akhir tahun 2012 adalah 140 pegawai, sehingga secara agregat Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi memiliki kekurangan pegawai sebanyak 16 orang pegawai. Kekurangan pegawai terdapat pada fungsional pranata komputer (13 orang), Subdirektorat Analisis dan Evaluasi Sistem Informasi (dua orang), dan Subdirektorat Pengembangan Aplikasi (satu orang). Kekurangan fungsional yang cukup banyak ini kemungkinan disebabkan karena: a. Sebagian pekerjaan fungsional pranata komputer dikerjakan oleh pelaksana. Hal ini disebabkan terbatasnya jumlah fungsional pranata komputer dan pelaksana yang memiliki kompetensi belum diangkat menjadi fungsional pranata komputer. b. Pada tahun 2012, DJP sedang mengembangkan beberapa aplikasi seperti SIDJP dan approweb yang melibatkan fungsional pranata komputer. Terkait dengan kualifikasi pendidikan, Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah DIII (16 orang). Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang analisis dan perumusan kebijakan serta administrasi.


97

13. Direktorat Transformasi Proses Bisnis Direktorat Transformasi Proses Bisnis mempunyai tugas merumuskan sertamelaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang transformasi proses bisnis.Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Transformasi Proses Bisnis menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang transformasi proses bisnis. b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang transformasi proses bisnis. c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang transformasi proses bisnis. d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang transformasi proses bisnis. e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing eselon III pada Direktorat Transformasi Proses Bisnis tampak pada Tabel 6.15. Tabel 6.15 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Direktorat Transformasi Proses Bisnis DJP No

Unit Organisasi

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Ket

1

Direktur Transformasi Proses Bisnis

1,811.00

1

1

0

1,20

A

Sangat Baik

2

Subdirektorat Pengembangan Penyuluhan

44,960.00

29

29

0

1.03

A

Sangat Baik

3

Subdirektorat Pengembangan Pelayanan

4

Subdirektorat Pengembangan Penegakan Hukum Subdirektorat Pengembangan Ekstensifikasi dan Penilaian

5 6

Subdirektorat Manajemen Transformasi JUMLAH

28,638.00

18

20

2

0,95

B

Baik

28,518.00

19

19

0

1,00

B

Baik

31,033.00

21

19

-2

1,08

A

Sangat Baik

39,904.00

26

25

-1

1,06

A

Sangat Baik

174,864.00

114

113

-1

1.03

A

Sangat Baik

Berdasarkan tabel 6.15, Direktorat Transformasi Proses Bisnis mempunyai beban kerja 174,864.00 orang jam (OJ) dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1.03, yang dapat diartikan bahwa Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A (Sangat Baik). Hal ini dapat juga diartikan bahwa seluruh SDM di Direktorat Transformasi Proses Bisnis sudah diberdayakan secara maksimal dalam hal pemanfaatan waktu kerjanya. Berdasarkan tabel 6.15 juga dapat diketahui bahwa beban kerja dan jumlah pegawai Direktorat Transformasi Proses Bisnis tidak tersebar secara merata pada setiap Subdirektorat. Beban kerja tertinggi pada Subdirektorat Pengembangan Penyuluhan sedangkan Subdirektorat Pengembangan Penegakan Hukum mempunyai beban kerja paling rendah jika dibandingkan dengan Subdirektorat lain pada Direktorat Transformasi Proses Bisnis . Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka Direktorat Transformasi Proses Bisnis mengalami penurunan beban kerja sebanyak 3,712.22 OJ (174,864.00– 178,576.22) atau sebesar 2%.


98

Berdasarkan tabel 6.15 dapat diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada Direktorat Transformasi Proses Bisnis adalah 114 pegawai, sedangkan jumlah pegawai pada akhir tahun 2012 adalah 113 pegawai, sehingga secara agregat Direktorat Transformasi Proses Bisnis memiliki kekurangan pegawai sebanyak satu orang pegawai. Apabila dilihat lebih lanjut pada tabel 6.15 maka akan terlihat bahwa kekurangan pegawai terdapat pada Subdirektorat Pengembangan Ekstensifikasi dan Penilaian (dua orang) dan Subdirektorat Manajemen Transformasi (satu orang). Di lain sisi Subdirektorat Pengembangan Pelayanan mengalami kelebihan pegawai sebanyak dua orang. Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang analisis dan perumusan kebijakan. 14. Tenaga Pengkaji Berdasarkan KMK Nomor 218/KMK.01/2003 terdapat empat Tenaga Pengkaji di lingkungan DJP, yaitu Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak, Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan, Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia, dan Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan. Tenaga Pengkaji mempunyai tugas mengkaji dan menelaah masalah-masalah di bidang ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, pengawasan dan penegakan hukum perpajakan, pembinaan dan penertiban sumber daya manusia, dan pelayanan perpajakan, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional berdasarkan keahlian. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing Tenaga Pengkaji pada Direktorat Jenderal Pajak tampak pada Tabel 6.16. Tabel 6.16 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Tenaga PengkajiDJP No

Unit Organisasi

(1) 1

(2) Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan

2 3 4

JUMLAH

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

910.33

1

1

0

0.60

D

Sedang

1,178.25

1

1

0

0.78

C

Cukup

Ket

834.30

1

1

0

0.55

D

Sedang

1,052.59

1

1

0

0.70

C

Cukup

3,975.47

4

4

0

0.66

D

Sedang

Dari hasil rekapitulasi beban kerja Tenaga Pengkaji diperoleh hasil pengukuran ABK yang beragam. Beban kerja terbesar ada pada Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan dan yang terendah adalah pada Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban SDM. Nilai EU berkisar mulai dari 0,55 sampai dengan 0,78, sedangkan secara agregat skor EU untuk Tenaga Pengkaji adalah sebesar 0,66 yang berarti Sedang. Dari data ABK tersebut, diperoleh informasi bahwa jumlah Tenaga Pengkaji yang dibutuhkan adalah sebanyak empat orang.


99

15. Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis, evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus menyelenggarakan fungsi: a. pemberian bimbingan dan evaluasi pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak. b. pengamanan rencana kerja dan rencana penerimaan di bidang perpajakan. c. bimbingan konsultasi dan penggalian potensi perpajakan serta pemberian dukungan teknis komputer. d. pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data serta penyajian informasi perpajakan. e. penyiapan dan pelaksanaan kerjasama perpajakan dan pemberian bantuan hukum. f. bimbingan teknis pemeriksaan dan penagihan, serta pelaksanaan dan administrasi penyidikan. g. bimbingan pelayanan dan penyuluhan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat. h. bimbingan dan urusan penyelesaian keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, serta pelaksanaan urusan banding dan gugatan. i. bimbingan dan penyelesaian pembetulan keputusan keberatan, keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar. j. pelaksanaan administrasi kantor. Sedangkan Kanwil DJP selain Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus menyelenggarakan fungsi: a. pemberian bimbingan dan evaluasi pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak. b. pengamanan rencana kerja dan rencana penerimaan di bidang perpajakan. c. bimbingan konsultasi dan penggalian potensi perpajakan serta pemberian dukungan teknis komputer. d. pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data serta penyajian informasi perpajakan. e. penyiapan dan pelaksanaan kerjasama perpajakan, pemberian bantuan hukum serta bimbingan pendataan dan penilaian. f. bimbingan teknis pemeriksaan dan penagihan, serta pelaksanaan dan administrasi penyidikan. g. bimbingan pelayanan dan penyuluhan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat. h. bimbingan dan penyelesaian keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, serta pelaksanaan urusan banding dan gugatan. i. bimbingan dan penyelesaian pembetulan keputusan keberatan, keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar. j. bimbingan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta BPHTB. k. pelaksanaan administrasi kantor.


100

Sementara tugas KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya adalah melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, dan penyajian informasi perpajakan. b. penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan. c. pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya. d. penyuluhan perpajakan. e. pelaksanaan registrasi Wajib Pajak. f. penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. g. pelaksanaan pemeriksaan pajak. h. pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. i. pelaksanaan konsultasi perpajakan. j. pelaksanaan intensifikasi. k. pembetulan ketetapan pajak. l. pelaksanaan administrasi kantor. Sedangkan KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan. b. penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan. c. pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya. d. penyuluhan perpajakan. e. pelaksanaan registrasi Wajib Pajak. f. pelaksanaan ekstensifikasi. g. penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. h. pelaksanaan pemeriksaan pajak. i. pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. j. pelaksanaan konsultasi perpajakan. k. pelaksanaan intensifikasi. l. pembetulan ketetapan pajak. m. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta BPHTB. n. pelaksanaan administrasi kantor.


101

Untuk lebih memahami ABK di masing-masing instansi vertikal di lingkungan kantor wilayah pada Direktorat Jenderal Pajak, berikut akan dijelaskan masing-masing instansi vertikal di lingkungan kantor wilayah pada Direktorat Jenderal Pajak tersebut. a. Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Aceh Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing instansi vertikal di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh tampak pada Tabel 6.17. Tabel 6.17 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Aceh No

Unit Organisasi

(1) 1

(2)

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Kanwil DJP Aceh

126,183.00

84

77

-7

1.09

A


2

KPP Pratama Banda Aceh

198,451.00

133

90

-43

1.46

A

3

KPP Pratama Bireuen

89,022.00

57

52

-5

1.14

A

Sangat Baik

4

KPP Pratama Langsa

105,759.00

68

67

-1

1.05

A

Sangat Baik

5

KPP Pratama Lhokseumawe

100,254.00

68

66

-2

1.01

A

Sangat Baik

6

KPP Pratama Meulaboh

122,426.00

80

51

-29

1.59

A

Sangat Baik

7

KPP Pratama Subulussalam

69,299.00

46

48

2

0.96

B

Baik

8

KPP Pratama Tapak Tuan

84,174.00

57

46

-11

1.21

A

Sangat Baik

895,568.00

593

497

-96

1.20

A

Sangat Baik

JUMLAH

Berdasarkan tabel diatas, instansi vertikal di lingkungan kanwil DJP Aceh mempunyai beban kerja 895,568.00 orang jam (OJ) dengan Efektivitas unit 1.20 dan prestasi unit dengan kriteria A (Sangat Baik). Sesuai dengan hasil analisis, kebutuhan pegawai pada Kanwil DJP Aceh adalah 593 orang pegawai. Jika memperhatikan jumlah pegawai yang ada sejumlah 497 pegawai, maka secara agregat instansi vertikal di lingkungan kanwil DJP Aceh memiliki kekurangan pegawai sebanyak 96 orang di level staff (pelaksana, account representative, dan fungsional pemeriksa pajak) dan tersebar dalam beberapa seksi yang ada pada KPP. Kekurangan pegawai terdapat pada Kanwil DJP Aceh sebanyak 7 orang, KPP Pratama Banda Aceh sebanyak 43 orang, KPP Pratama Bireuen sebanyak 5 orang, KPP Pratama Langsa sebanyak 1 orang, KPP Pratama Lhokseumawe sebanyak 2 orang, KPP Pratama Meulaboh sebanyak 29 orang, KPP Pratama Subulussalam sebanyak 2 orang, dan KPP Pratama Tapak Tuan sebanyak 11 orang. Apabila diteliti lebih lanjut maka akan terlihat bahwa beban kerja terdistribusi secara tidak merata pada masing-masing seksi pada KPP sehingga dimungkinkan adanya seksi yang kelebihan pegawai dan di sisi lain terdapat seksi yang kekurangan pegawai. Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Aceh mengalami kenaikan beban kerja sebanyak 94,986.00 OJ (895,568.00– 800,582.00) atau sebesar 12%. Kenaikan beban kerja tersebut kemungkinan dikarenakan adanya kebijakan penggalian potensi perpajakan yang lebih intesif seperti Sensus Pajak dan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dilakukan DJP pada tahun 2012. Terkait dengan kualifikasi pendidikan, unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Aceh membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah DIII. Adapun prioritas bidang yang membutuhkan tambahan pegawai adalah bidang analisis, pengawasan dan konsultasi.


102

b. Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing instansi vertikal di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I tampak pada Tabel 6.18. Tabel 6.18 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I No

Unit Organisasi

(1)

(2)

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

Kanwil DJP Sumatera Utara I

131,149.00

89

91

2

0.96

B

Baik

2

KPP Madya Medan

165,364.00

109

105

-4

1.05

A

Sangat Baik

3

KPP Pratama Binjai

110,113.00

73

70

-3

1.04

A

Sangat Baik

4

KPP Pratama Lubuk Pakam

126,327.00

84

77

-7

1.09

A

Sangat Baik

5

KPP Pratama Medan Barat

128,432.00

84

74

-10

1.15

A

Sangat Baik

6

KPP Pratama Medan Belawan

126,690.00

84

79

-5

1.06

A

Sangat Baik

7

KPP Pratama Medan Kota

142,720.00

95

81

-14

1.17

A

Sangat Baik

8

KPP Pratama Medan Petisah

133,023.00

91

81

-10

1.09

A

Sangat Baik

9

KPP Pratama Medan Polonia

158,316.00

106

97

-9

1.08

A

Sangat Baik

10

KPP Pratama Medan Timur JUMLAH

144,497.00

95

80

-15

1.20

A

Sangat Baik

1,366,631.00

910

835

-75

1.09

A

Sangat Baik

Dari hasil perhitungan ABK tahun 2013, unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Sumatra Utara I memiliki beban kerja sebesar 1,366,631.00 orang jam (OJ) dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1.09, yang dapat diartikan bahwa Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A (Sangat Baik). Hal ini dapat juga diartikan bahwa seluruh SDM yang dimiliki oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Sumatra Utara I sudah diberdayakan secara maksimal dalam hal pemanfaatan waktu kerjanya. Berdasarkan tabel 6.18 juga dapat diketahui bahwa beban kerja dan jumlah pegawai tersebar secara merata pada setiap KPP. Beban kerja tertinggi adalah KPP Madya Medan sedangkan KPP Pratama Binjai mempunyai beban kerja paling rendah jika dibandingkan dengan KPP lain di lingkungan Kanwil DJP Sumatra Utara I. Namun demikian, walaupun berbeda beban kerjanya, masing-masing KPP sudah berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi DJP yaitu mengumpulkan penerimaan dari sektor pajak. Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Sumatra Utara I mengalami kenaikan beban kerja sebanyak 111,850 OJ (1,366,631.00– 1,254,782.00) atau sebesar 9%. Kenaikan beban kerja tersebut kemungkinan dikarenakan adanya kebijakan penggalian potensi perpajakan yang lebih intensif seperti Sensus Pajak dan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dilakukan DJP pada tahun 2012. Berdasarkan tabel 6.18 juga dapat diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Sumatra Utara adalah 910 pegawai, sedangkan jumlah pegawai pada akhir tahun 2012 adalah 835 pegawai, sehingga secara agregat Kanwil DJP Sumatra Utara I masih kekurangan pegawai sebanyak 75 orang pada level staff (pelaksana, account representative, dan fungsional pemeriksa pajak) yang tersebar dalam beberapa seksi yang ada pada KPP. Kekurangan pegawai yang paling banyak terdapat pada KPP Pratama Medan Timur, KPP Pratama Medan Kota dan KPP Pratama Medan Barat. Salah satu solusi


103

yang dapat diambil adalah dengan mutasi pegawai dari unit yang kelebihan pegawai, atau dengan melakukan rekruitmen pegawai baru. Terkait dengan kualifikasi pendidikan, unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Sumatra Utara I membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah D III. Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang analisis, pengawasan dan konsultasi. c. Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing instansi vertikal di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II tampak pada Tabel 6.19. Tabel 6.19 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II No

Unit Organisasi

(1) 1

(2) Kanwil DJP Sumatera Utara II

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

153,955.00

100

87

-13

1.17

A


2

KPP Pratama Balige

99,139.00

66

54

-12

1.22

A

3

KPP Pratama Kabanjahe

103,320.00

67

57

-10

1.20

A

Sangat Baik

4

KPP Pratama Kisaran

128,519.00

85

63

-22

1.35

A

Sangat Baik

5

KPP Pratama Padang Sidempuan

108,311.00

72

57

-15

1.26

A

Sangat Baik

6

KPP Pratama Pematang Siantar

122,168.00

79

68

-11

1.19

A

Sangat Baik

7

KPP Pratama Rantau Prapat

111,393.00

75

60

-15

1.23

A

Sangat Baik

8

KPP Pratama Sibolga

114,656.00

77

60

-17

1.27

A

Sangat Baik

9

KPP Pratama Tebing Tinggi

109,651.00

72

63

-9

1.15

A

Sangat Baik

1,051,112.00

693

569

-124

1.23

A

Sangat Baik

JUMLAH

Berdasarkan tabel diatas, unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Sumatra Utara II mempunyai beban kerja 1,051,112.00 orang jam (OJ) dengan efektifitas unit 1.23 dan prestasi unit dengan kriteria A (Sangat Baik). Hal ini dapat diartikan bahwa Kanwil DJP Sumatra Utara II dapat memaksimalkan jam kerja dengan pegawai yang ada. Dari hasil analisis juga dapat diketahui bahwa beban kerja dan jumlah pegawai tidak tersebar secara merata pada setiap KPP di lingkungan Kanwil ini. Kanwil mempunyai beban kerja tertinggi sedangkan KPP Pratama Balige mempunyai beban kerja paling rendah jika dibandingkan dengan KPP lain di lingkungan Kanwil DJP Sumut II. Namun demikian, walaupun berbeda beban kerjanya, masing-masing KPP berperan secara proporsional sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi DJP yaitu mengumpulkan penerimaan dari sektor pajak. Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Sumatra Utara II mengalami kenaikan beban kerja sebanyak 113,497.00 OJ (1,051,113 – 937,616) atau sebesar 12 %. Kenaikan beban kerja tersebut kemungkinan dikarenakan adanya kebijakan penggalian potensi perpajakan yang lebih intensif seperti Sensus Pajak dan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dilakukan DJP pada tahun 2012. Berdasarkan tabel 6.19, juga dapat diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Sumatra Utara II adalah 693 pegawai, sedangkan jumlah


104

pegawai pada akhir tahun 2012 adalah 569 pegawai, sehingga secara agregat Kanwil DJP Sumatra Utara II masih kekurangan pegawai sebanyak 124 orang pegawai pada level staff (pelaksana, account representative dan fungsional pemeriksa pajak) yang tersebar dalam beberapa seksi yang ada pada KPP. Kekurangan pegawai tersebar secara merata pada unit kerja di wilayah Kanwil DJP Sumatra Utara II. Kekurangan pegawai yang paling banyak terdapat pada KPP Pratama Kisaran dan Sibolga. Salah satu solusi yang dapat diambil adalah dengan mutasi pegawai dari unit yang kelebihan pegawai, atau dengan melakukan rekruitmen pegawai baru. Terkait dengan kualifikasi pendidikan, unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Sumatera Utara II membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah DIII. Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang analisis, pengawasan dan konsultasi. d. Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing instansi vertikal di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riautampak pada Tabel 6.20. Tabel 6.20 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau No

Unit Organisasi

(1)

(2)

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau

153,060.00

102

90

-12

1.13

A


2

KPP Madya Batam

193,360.00

129

93

-36

1.38

A

3

KPP Madya Pekanbaru

150,619.00

99

92

-7

1.09

A

Sangat Baik

4

KPP Pratama Bangkinang

92,586.00

61

56

-5

1.10

A

Sangat Baik

5

KPP Pratama Batam

163,743.00

109

93

-16

1.17

A

Sangat Baik

6

KPP Pratama Bengkalis

98,370.00

65

61

-4

1.07

A

Sangat Baik

7

KPP Pratama Bintan

69,217.00

47

56

9

0.82

C

Cukup

8

KPP Pratama Dumai

112,292.00

75

56

-19

1.33

A

Sangat Baik

9

KPP Pratama Pangkalan Kerinci

113,273.00

76

61

-15

1.23

A

Sangat Baik

10

KPP Pratama Pekanbaru Senapelan

137,701.00

91

70

-21

1.31

A

Sangat Baik

11

KPP Pratama Pekanbaru Tampan

122,604.00

82

70

-12

1.16

A

Sangat Baik

12

KPP Pratama Rengat

132,062.00

86

53

-33

1.65

A

Sangat Baik

13

KPP Pratama Tanjung Balai Karimun

93,234.00

62

50

-12

1.24

A

Sangat Baik

14

KPP Pratama Tanjung Pinang

110,342.00

72

59

-13

1.24

A

Sangat Baik

1,742,463.00

1,156

960

-196

1.20

A

Sangat Baik

JUMLAH

Dari hasil perhitungan ABK tahun 2013, unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau memiliki beban kerja sebesar 1,742,463.00 orang jam (OJ) dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1.2, yang dapat diartikan bahwa Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A (Sangat Baik). Hal ini dapat juga diartikan bahwa seluruh SDM yang dimiliki oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau sudah diberdayakan secara maksimal dalam hal pemanfaatan waktu kerjanya. Berdasarkan tabel 6.20 juga dapat diketahui bahwa beban kerja dan jumlah pegawai tersebar secara tidak merata pada setiap KPP. Beban kerja tertinggi adalah KPP Pratama Madya Batam sedangkan KPP Pratama Bangkinang mempunyai beban kerja paling rendah jika dibandingkan dengan KPP lain di lingkungan Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau.


105

Namun demikian, walaupun berbeda beban kerjanya, masing-masing KPP sudah berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi DJP yaitu mengumpulkan penerimaan negara dari sektor pajak. Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau mengalami kenaikan beban kerja sebanyak 269,529 OJ (1,742,463.00– 1,472,943.00) atau sebesar 18%. Kenaikan beban kerja tersebut kemungkinan dikarenakan adanya beberapa kebijakan penggalian potensi perpajakan yang lebih intensif seperti Sensus Pajak dan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dilakukan DJP pada tahun 2012. Berdasarkan tabel 6.20 juga dapat diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau adalah 1,156 pegawai, sedangkan jumlah pegawai pada akhir tahun 2012 adalah 960 pegawai, sehingga secara agregat Kanwil DJP Kanwil Riau dan Kepulauan Riau masih kekurangan pegawai sebanyak 196 orang pegawai di level staff (pelaksana dan account representative) yang tersebar dalam beberapa seksi yang ada pada KPP di lingkungan Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau. Kekurangan pegawai yang paling banyak terdapat pada KPP Pratama Madya Batam dan KPP Rengat. Salah satu solusi yang dapat diambil adalah dengan mutasi pegawai dari unit yang kelebihan pegawai, atau dengan melakukan rekruitmen pegawai baru Terkait dengan kualifikasi pendidikan, unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah DIII dan Sarjana. Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang analisis, pengawasan dan konsultasi. e. Instansi Vertikal di lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing instansi vertikal di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi tampak pada Tabel 6.21. Tabel 6.21 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi No

Unit Organisasi

(1)

(2)



(3)

(4)

(5)

153,448.00

105

81

+/-

EU

PU

Ket

(6)

(7)

(8)

(9)

-24

1.26

A

Sangat Baik

1

Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi

2

KPP Pratama Bangko

115,612.00

78

51

-27

1.50

A

Sangat Baik

3

KPP Pratama Bukittinggi

122,697.00

83

67

-16

1.22

A

Sangat Baik

4

KPP Pratama Jambi

128,276.00

86

87

1

0.98

B

Baik

5

KPP Pratama Kuala Tungkal

88,971.00

58

57

-1

1.04

A

Sangat Baik

6

KPP Pratama Muara Bungo

75,331.00

53

60

7

0.83

C

Cukup

7

KPP Pratama Padang

160,669.00

105

96

-9

1.11

A


8

KPP Pratama Payakumbuh

85,601.00

57

51

-6

1.11

A

9

KPP Pratama Solok

100,295.00

65

57

-8

1.17

A

Sangat Baik

1,030,900.00

690

607

-83

1.13

A

Sangat Baik

JUMLAH

Jumlah Beban Kerja


106

Dari hasil perhitungan ABK tahun 2013, unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Sumatra Barat dan Jambi memiliki beban kerja sebesar 1,030,900.00 orang jam (OJ) dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1.13, yang dapat diartikan bahwa Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A (Sangat Baik). Hal ini dapat juga diartikan bahwa seluruh SDM yang dimiliki oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kanwil ini sudah diberdayakan secara maksimal dalam hal pemanfaatan waktu kerjanya. Berdasarkan tabel 6.21 juga dapat diketahui bahwa beban kerja dan jumlah pegawai tersebar secara tidak merata pada setiap KPP.Beban kerja tertinggi adalah KPP Pratama Padang sedangkan KPP Pratama Muara Bungo mempunyai beban kerja paling rendah jika dibandingkan dengan KPP lain di lingkungan Kanwil ini. Namun demikian, walaupun berbeda beban kerjanya, masing-masing KPP sudah berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi DJP yaitu mengumpulkan penerimaan dari sektor pajak. Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Sumatra Barat dan Jambi mengalami kenaikan beban kerja sebanyak 143,586.31 jam (1,030,900.00 – 887,313.69) atau sebesar 16%. Kenaikan beban kerja tersebut kemungkinan dikarenakan adanya kebijakan penggalian potensi perpajakan yang lebih intensif dari Kantor Pusat DJP seperti Sensus Pajak dan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dilakukan DJP pada tahun 2012. Berdasarkan tabel 6.21 juga dapat diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi adalah 690 pegawai, sedangkan jumlah pegawai pada akhir tahun 2012 adalah 607 pegawai, sehingga secara agregat Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi masih kekurangan pegawai sebanyak 83 orang di level staff (pelaksana dan account representative)yang tersebar dalam beberapa seksi yang ada pada KPP di lingkungan Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi. Kekurangan pegawai hampir tersebar pada masing-masing KPP. Apabila diteliti lebih lanjut maka akan terlihat bahwa beban kerja terdistribusi secara tidak merata pada masing-masing seksi pada KPP sehingga dimungkinkan adanya seksi yang kelebihan pegawai dan disisi lain terdapat seksi yang kekurangan pegawai. Pada Kanwil ini terdapat 2 KPP yang kelebihan pegawai, yaitu KPP PratamaMuara Bungo (7 orang) dan KPP Pratama Jambi (1 orang). Sedangkan kekurangan pegawai yang paling banyak terdapat pada KPP Pratama bangko dan Kanwil Sumatera Barat dan Jambi. Terkait dengan kualifikasi pendidikan, unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah DIII. Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang analisis, pengawasan dan konsultasi. f.

Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing instansi vertikal di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung tampak pada Tabel 6.22.


107

Tabel 6.22 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung No (1) 1

Unit Organisasi (2) Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

164,797.00

105

91

-14

1.20

A

Sangat Baik

2

KPP Madya Palembang

179,557.00

119

94

-25

1.27

A

Sangat Baik

3

KPP Pratama Bangka

146,215.00

98

75

-23

1.29

A

Sangat Baik

4

KPP Pratama Baturaja

102,545.00

69

64

-5

1.06

A

Sangat Baik

5

KPP Pratama Kayu Agung

90,685.00

60

59

-1

1.02

A

Sangat Baik

6

KPP Pratama Lahat

87,630.00

61

55

-6

1.06

A

Sangat Baik

7

KPP Pratama Lubuk Linggau

65,456.00

43

58

15

0.75

C

Cukup

8

KPP Pratama Palembang Ilir Barat

127,103.00

84

76

-8

1.11

A

Sangat Baik

9

KPP Pratama Palembang Ilir Timur

125,105.00

84

78

-6

1.06

A

Sangat Baik

10

KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

102,622.00

66

54

-12

1.26

A

Sangat Baik

11

KPP Pratama Pangkal Pinang

110,113.00

74

55

-19

1.33

A

Sangat Baik

12

KPP Pratama Prabumulih

120,040.00

81

63

-18

1.26

A

Sangat Baik

13

KPP Pratama Sekayu

111,929.00

75

61

-14

1.22

A

Sangat Baik

14

KPP Pratama Tanjung Pandan

93,313.00

62

54

-8

1.15

A

Sangat Baik

1,627,110.00

1,081

937

-144

1.15

A

Sangat Baik

JUMLAH

Dari hasil perhitungan pada tabel 6.22 unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung memiliki beban kerja sebesar 1,627,110.00 orang jam (OJ) dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1.15, yang dapat diartikan bahwa Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A (Sangat Baik). Hal ini dapat juga diartikan bahwa seluruh SDM yang dimiliki oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung sudah diberdayakan secara maksimal dalam hal pemanfaatan waktu kerjanya. Berdasarkan tabel 6.22 juga dapat diketahui bahwa beban kerja dan jumlah pegawai tersebar secara tidak merata pada setiap KPP. Beban kerja tertinggi adalah KPP Madya Palembang sedangkan KPP Pratama Lubuk Linggau mempunyai beban kerja paling rendah jika dibandingkan dengan KPP lain di lingkungan Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Namun demikian, walaupun berbeda beban kerjanya, masingmasing KPP sudah berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi DJP yaitu mengumpulkan penerimaan dari sektor pajak. Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung mengalami kenaikan beban kerja sebanyak 169,528.00 OJ (1,627,110.00– 1,457,582.00) atau sebesar 12%. Kenaikan beban kerja tersebut kemungkinan dikarenakan adanya kebijakan penggalian potensi perpajakan yang lebih intensif seperti Sensus Pajak dan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dilakukan DJP pada tahun 2012. Berdasarkan tabel 6.22 juga dapat diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung adalah 1,081 pegawai, sedangkan jumlah pegawai pada akhir tahun 2012 adalah 937 pegawai, sehingga secara agregat Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung masih kekurangan pegawai sebanyak 144 orang di level staff (pelaksana dan account representative) yang tersebar dalam beberapa seksi yang ada pada KPP. Kekurangan pegawai yang paling banyak terdapat pada KPP Madya Palembang dan KPP Pratama Bangka.


108

Apabila di lihat lebih lanjut maka akan terlihat bahwa beban kerja terdistribusi secara tidak merata pada masing-masing seksi pada KPP sehingga dimungkinkan adanya seksi yang kelebihan pegawai dan di sisi lain terdapat seksi yang kekurangan pegawai. Salah satu solusi yang dapat diambil adalah dengan mutasi pegawai dari unit yang kelebihan pegawai, atau dengan melakukan rekruitmen pegawai baru. Terkait dengan kualifikasi pendidikan, unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah DIII. Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang analisis, pengawasan dan konsultasi. g. Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitunganABK untuk masing-masing instansi vertikal di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung tampak pada Tabel 6.23. Tabel 6.23 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di lingkungan Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung No

Unit Organisasi

(1)

(2)

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

166,334.00

110

94

-16

1.17

A

Sangat Baik

KPP Pratama Argamakmur

68,766.00

46

54

8

0.85

C

Cukup

KPP Pratama Bengkulu

132,532.00

88

63

-25

1.40

A

Sangat Baik

1

Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung

2 3 4

KPP Pratama Curup

82,375.00

54

49

-5

1.12

A

Sangat Baik

5

KPP Pratama Kedaton

105,149.00

69

61

-8

1.14

A

Sangat Baik

6

KPP Pratama Kotabumi

117,031.00

77

61

-16

1.27

A

Sangat Baik

7

KPP Pratama Metro

116,831.00

76

68

-8

1.14

A

Sangat Baik

8

KPP Pratama Natar

116,252.00

77

68

-9

1.13

A

Sangat Baik

9

KPP Pratama Tanjung Karang

136,329.00

90

77

-13

1.17

A

Sangat Baik

10

KPP Pratama Teluk Betung JUMLAH

123,745.00

83

72

-11

1.14

A

Sangat Baik

1,165,344.00

770

667

-103

0.90

B

Baik

Berdasarkan tabel 6.23 terlihat bahwa beban kerja Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung adalah 1,165,344.00 orang jam (OJ) dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1,16 dan Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A (Sangat Baik). Selain itu, beban kerja pada Kanwil ini tidak terdistribusi secara merata pada KPP yang ada di lingkungan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Beban kerja tertinggi adalah pada unit Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung itu sendiri sedangkan KPP Argamakmur mempunyai beban kerja paling rendah jika dibandingkan dengan KPP lain di lingkungan Kanwil DJP ini. Namun demikian, walaupun berbeda beban kerjanya, masing-masing KPP sudah berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi DJP yaitu mengumpulkan penerimaan dari sektor pajak. Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung mengalami kenaikan beban kerja sebanyak 243,839.00 OJ (1,165,344.00 - 921,504.00) atau sebesar 26%. Kenaikan beban kerja tersebut kemungkinan dikarenakan adanya kebijakan penggalian potensi perpajakan yang lebih intensif seperti Sensus Pajak dan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dilakukan DJP pada tahun 2012.


109

Berdasarkan tabel 6.23 juga dapat diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung adalah 770 pegawai, sedangkan jumlah pegawai pada akhir tahun 2012 adalah 667 pegawai, sehingga secara agregat Kanwil DJP ini masih kekurangan pegawai sebanyak 103 orang di level staff (pelaksana dan account representative) yang tersebar dalam beberapa seksi yang ada pada KPP. Kekurangan pegawai yang paling banyak terdapat pada KPP Bengkulu. Apabila diteliti lebih lanjut maka akan terlihat bahwa beban kerja terdistribusi secara tidak merata pada masing-masing seksi pada KPP sehingga dimungkinkan adanya seksi yang kelebihan pegawai dan disisi lain terdapat seksi yang kekurangan pegawai. KPP yang mengalami kelebihan pegawai adalah KPP Argamakmur (8 pegawai). Terkait dengan kualifikasi pendidikan, unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah DIII. Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang analisis, pengawasan dan konsultasi. h. Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing instansi vertikal di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat tampak pada Tabel 6.24 Tabel 6.24 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat No

Unit Organisasi

(1) 1

(2)

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Kanwil DJP Jakarta Pusat

256,796.00

171

114

-57

1.49

A

Sangat Baik

2

KPP Madya Jakarta Pusat

192,763.00

126

113

-13

1.13

A

Sangat Baik

3

KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih

138,524.00

92

79

-13

1.16

A

Sangat Baik

4

KPP Pratama Jakarta Gambir Dua

143,765.00

97

81

-16

1.18

A

Sangat Baik

5

KPP Pratama Jakarta Gambir Empat

126,845.00

85

75

-10

1.12

A

Sangat Baik

6

KPP Pratama Jakarta Gambir Satu

123,490.00

82

78

-4

1.05

A

Sangat Baik

7

KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga

136,138.00

91

79

-12

1.14

A

Sangat Baik

8

KPP Pratama Jakarta Kemayoran

139,463.00

93

87

-6

1.06

A

Sangat Baik

9

KPP Pratama Jakarta Menteng Dua

123,857.00

83

75

-8

1.10

A

Sangat Baik

10

KPP Pratama Jakarta Menteng Satu

123,259.00

83

75

-8

1.09

A

Sangat Baik

11

KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga

104,561.00

70

74

4

0.94

B

Baik

12

KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua

144,298.00

96

73

-23

1.31

A

Sangat Baik

13

KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu

133,376.00

87

79

-8

1.12

A

Sangat Baik

14

KPP Pratama Jakarta Senen

130,753.00

86

80

-6

1.08

A

Sangat Baik

15

KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua

142,064.00

95

79

-16

1.19

A

Sangat Baik

16

KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu

148,524.00

99

79

-20

1.25

A

Sangat Baik

17

KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga

146,793.00

96

78

-18

1.25

A

Sangat Baik

2,455,269.00

1,632

1,398

-234

1.17

A

Sangat Baik

JUMLAH

Dari hasil perhitungan ABK tahun 2013, unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat memiliki beban kerja sebesar 2,455,269.00 orang jam (OJ) dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1.17, yang dapat diartikan bahwa Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A (Sangat Baik). Hal ini dapat juga diartikan bahwa seluruh SDM yang dimiliki oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat sudah diberdayakan secara maksimal dalam hal pemanfaatan waktu kerjanya.


110

Berdasarkan tabel 6.24 juga dapat diketahui bahwa beban kerja dan jumlah pegawai tersebar secara tidak merata pada setiap KPP). Beban kerja tertinggi adalah KPP Pratama Madya Jakarta Pusat sedangkan KPP Pratama Menteng Tiga mempunyai beban kerja paling rendah jika dibandingkan dengan KPP lain di lingkungan Kanwil Jakarta Pusat. Namun demikian, walaupun berbeda beban kerjanya, masing-masing KPP sudah berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi DJP yaitu mengumpulkan penerimaan negara dari sektor pajak. Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka beban kerja unit kerja di lingkungan Kanwil ini mengalami kenaikan sebesar 267,318.00 OJ (2,455,269.00–2,187,951.00) atau sebesar 12%. Kenaikan beban kerja tersebut kemungkinan dikarenakan adanya beberapa kebijakan penggalian potensi perpajakan yang lebih intesif seperti Sensus Pajak dan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dilakukan DJP pada tahun 2012. Berdasarkan tabel 6.24 juga dapat diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat adalah 1,632 pegawai, sedangkan jumlah pegawai pada akhir tahun 2012 adalah 1,398 pegawai, sehingga secara agregat Kanwil DJP Jakarta Pusat masih kekurangan pegawai sebanyak 234 orang di level staff (pelaksana, jurusita, dan account representative) dan fungsional pemeriksa pajak yang tersebar dalam beberapa seksi yang ada pada KPP. Kekurangan pegawai yang paling banyak terdapat pada unit kerja Kanwil. Hal ini kemungkinan disebabkan karena Kanwil DJP Jakarta Pusat harus melakukan koordinasi dan bimbingan kepada KPP di wilayah kerjanya dalam rangka untuk mengamankan penerimaan tahun 2012. Apabila diteliti lebih lanjut maka akan terlihat bahwa beban kerja terdistribusi secara tidak merata pada masing-masing seksi pada KPP sehingga dimungkinkan adanya seksi yang kelebihan pegawai dan di sisi lain terdapat seksi yang kekurangan pegawai. Salah satu solusi yang dapat diambil adalah dengan mutasi pegawai dari unit yang kelebihan pegawai, atau dengan melakukan rekruitmen pegawai baru. Terkait dengan kualifikasi pendidikan, unit kerja di lingkungan Kanwil Jakarta Pusat membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah DIII dan Sarjana. Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang analisis, pengawasan dan konsultasi serta penegakan hukum. i.

Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing instansi vertikal di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat tampak pada Tabel 6.25. Berdasarkan tabel di bawah terlihat bahwa beban kerja Kanwil DJP Jakarta Barat adalah 1,809,079.00 orang jam dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1,13 dan Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A (Sangat Baik). Hal ini dapat diartikan bahwa seluruh SDM yang dimiliki oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Barat sudah diberdayakan secara maksimal dalam hal pemanfaatan waktu kerjanya.


111

Tabel 6.25 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat No

Unit Organisasi

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

-12

1.09

A

Sangat Baik

Ket

1

Kanwil DJP Jakarta Barat

180,985.00

122

110

2

KPP Madya Jakarta Barat

177,085.00

117

112

-5

1.05

A

Sangat Baik

3

KPP Pratama Jakarta Cengkareng

138,787.00

92

81

-11

1.14

A

Sangat Baik

4

KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan

153,757.00

102

91

-11

1.12

A

Sangat Baik

5

KPP Pratama Jakarta Kalideres

138,425.00

92

81

-11

1.13

A


6

KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua

151,923.00

99

82

-17

1.23

A

7

KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu

132,475.00

88

80

-8

1.10

A

Sangat Baik

8

KPP Pratama Jakarta Kembangan

142,502.00

95

87

-8

1.09

A


9

KPP Pratama Jakarta Palmerah

145,538.00

96

86

-10

1.12

A

10

KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua

116,866.00

78

83

5

0.93

B

Baik

11

KPP Pratama Jakarta Tamansari Satu

175,376.00

116

87

-29

1.34

A

Sangat Baik

12

KPP Pratama Jakarta Tambora JUMLAH

155,360.00

101

87

-14

1.18

A

Sangat Baik

1,809,079.00

1,198

1,067

-131

1.13

A

Sangat Baik

Selain itu, beban kerja pada Kanwil ini tidak terdistribusi secara merata pada KPP yang ada di wilayah Kanwil DJP Jakarta Barat. Beban kerja tertinggi adalah pada unit Kanwil DJP Jakarta Barat itu sendiri sedangkan KPP Pratama Kebon Jeruk Satu mempunyai beban kerja paling rendah jika dibandingkan dengan KPP lain di lingkungan Kanwil DJP ini. Namun demikian, walaupun berbeda beban kerjanya, masing-masing KPP sudah berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi DJP yaitu mengumpulkan penerimaan dari sektor pajak. Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Barat mengalami kenaikan beban kerja sebanyak 134,586.19 jam (1,809,079.00 - 1,674,492.81) atau sebesar 8%. Kenaikan beban kerja tersebut kemungkinan dikarenakan adanya kebijakan penggalian potensi perpajakan yang lebih intensif seperti Sensus Pajak dan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dilakukan DJP pada tahun 2012. Berdasarkan tabel 6.25 juga dapat diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Barat adalah 1,198 pegawai, sedangkan jumlah pegawai pada akhir tahun 2012 adalah 1,067 pegawai, sehingga secara agregat Kanwil DJP Jakarta Barat ini masih kekurangan pegawai sebanyak 131 orang pegawai di level staff (pelaksana dan account representative) dan fungsional pemeriksa pajak yang tersebar dalam beberapa seksi yang ada pada KPP. Kekurangan pegawai yang paling banyak terdapat pada KPP Pratama Tamansari Satu. Selanjutnya apabila di lihat lebih lanjut akan terlihat bahwa beban kerja terdistribusi secara tidak merata pada masing-masing seksi pada KPP sehingga dimungkinkan adanya seksi yang kelebihan pegawai dan disisi lain terdapat seksi yang kekurangan pegawai. Dari perhitungan tersebut, hampir KPP yang berada di Kanwil DJP Jakarta Barat mengalami kekurangan sebanyak 5 s.d 29 pegawai, hanya KPP Pratama Tamansari Dua yang kelebihan pegawai sebanyak 2 orang.


112

Terkait dengan kualifikasi pendidikan, unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Barat membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah DIII. Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang analisis, pengawasan dan konsultasi. j.

Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing instansi vertikal di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan tampak pada Tabel 6.26. Tabel 6.26 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan No

Unit Organisasi

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

176,136.00

118

113

-5

1.03

A


1

Kanwil DJP Jakarta Selatan

Ket

2

KPP Madya Jakarta Selatan

183,520.00

120

111

-9

1.10

A

3

KPP Pratama Jakarta Cilandak

138,546.00

91

100

9

0.92

B

Baik

4

KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua

110,533.00

73

84

11

0.87

C

Cukup

5

KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu

145,264.00

96

95

-1

1.01

A

Sangat Baik

6

KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga

144,420.00

94

91

-3

1.05

A

Sangat Baik

7

KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama

222,222.00

148

97

-51

1.52

A

Sangat Baik

8

KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan

154,397.00

101

85

-16

1.21

A

Sangat Baik

9

KPP Pratama Jakarta Pancoran

149,563.00

99

92

-7

1.08

A

Sangat Baik

10

KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu

188,272.00

126

101

-25

1.24

A


11

KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua

217,881.00

145

91

-54

1.59

A

12

KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu

103,015.00

68

84

16

0.81

C

Cukup

13

KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga

174,089.00

114

98

-16

1.18

A

Sangat Baik

14

KPP Pratama Jakarta Tebet JUMLAH

155,262.00

102

94

-8

1.10

A

Sangat Baik

2,263,120.00

1,495

1,336

-159

1.12

A

Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa beban kerja Kanwil Jakarta Selatan adalah 2,263,120 orang jam (OJ) dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1,12 dan Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A (Sangat Baik). Hal ini dapat diartikan bahwa seluruh SDM yang dimiliki oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan sudah diberdayakan secara maksimal dalam hal pemanfaatan waktu kerjanya. Selain itu, beban kerja pada Kanwil ini tidak terdistribusi secara merata pada KPP yang ada di wilayah Kanwil DJP Jakarta Selatan. Beban kerja tertinggi adalah pada KPP Pratama Kebayoran Lama sedangkan KPP Pratama Setiabudi Satu mempunyai beban kerja paling rendah jika dibandingkan dengan KPP lain di lingkungan Kanwil DJP ini. Namun demikian, walaupun berbeda beban kerjanya, masing-masing KPP sudah berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi DJP yaitu mengumpulkan penerimaan dari sektor pajak. Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan mengalami penurunan beban kerja sebanyak 16,954.00 OJ (2,280,074.00 - 2,263,120.00) atau sebesar 1%. Penurunan beban kerja tersebut kemungkinan disebabkan beberapa seksi/pejabat eselon IV belum melakukan review/approval isian beban kerjanya.


113

Berdasarkan tabel 6.26 juga dapat diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan adalah 1,495 pegawai, sedangkan jumlah pegawai pada akhir tahun 2012 adalah 1,336 pegawai, sehingga secara agregat Kanwil DJP ini masih kekurangan pegawai sebanyak 160 orang di level staff (pelaksana dan account representative) dan fungsional pemeriksa pajak yang tersebar dalam beberapa seksi yang ada pada KPP dan Kanwil itu sendiri. Kekurangan pegawai yang paling banyak terdapat pada KPP Pratama Setiabudi Dua dan KPP Pratama Kebayoran Lama. Selanjutnya apabila di lihat lebih lanjut maka akan terlihat bahwa beban kerja terdistribusi secara tidak merata pada masing-masing seksi pada KPP sehingga dimungkinkan adanya seksi yang kelebihan pegawai dan disisi lain terdapat seksi yang kekurangan pegawai. Dari perhitungan tersebut, hampir KPP yang berada di Kanwil DJP Jakarta selatan mengalami kekurangan pegawai 1 s.d 54 pegawai. Terkait dengan kualifikasi pendidikan, unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Barat membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah DIII. Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang analisis, pengawasan dan konsultasi. k. Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing instansi vertikal di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur tampak pada Tabel 6.27. Tabel 6.27 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur No

Unit Organisasi

(1) 1

(2)

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Kanwil DJP Jakarta Timur

203,639.00

132

114

-18

1.19

A


2

KPP Madya Jakarta Timur

170,432.00

114

108

-6

1.05

A

3

KPP Pratama Jakarta Cakung Dua

120,360.00

81

83

2

0.96

B

Baik

4

KPP Pratama Jakarta Cakung Satu

131,409.00

87

85

-2

1.03

A

Sangat Baik

5

KPP Pratama Jakarta Duren Sawit

172,504.00

113

91

-22

1.26

A

Sangat Baik

6

KPP Pratama Jakarta Jatinegara

143,187.00

94

87

-7

1.09

A

Sangat Baik

7

KPP Pratama Jakarta Kramat Jati

141,447.00

94

89

-5

1.05

A

Sangat Baik

8

KPP Pratama Jakarta Matraman

134,200.00

89

86

-3

1.04

A

Sangat Baik

9

KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo

175,507.00

116

97

-19

1.20

A

Sangat Baik

10

KPP Pratama Jakarta Pulogadung

210,202.00

140

92

-48

1.52

A

Sangat Baik

1,602,887.00

1,060

932

-128

1.14

A

Sangat Baik

JUMLAH

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa beban kerja Kanwil DJP Jakarta Timur adalah 1,602,887.00 orang jam (OJ) dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1,14 dan Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A (Sangat Baik). Hal ini dapat diartikan bahwa seluruh SDM yang dimiliki oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan sudah diberdayakan secara maksimal dalam hal pemanfaatan waktu kerjanya. Selain itu, beban kerja pada Kanwil ini tidak terdistribusi secara merata pada KPP yang ada di wilayah Kanwil DJP Jakarta Timur. Beban kerja tertinggi adalah pada KPP Pratama Pulogadung sedangkan KPP Pratama Cakung Dua mempunyai beban kerja paling


114

rendah jika dibandingkan dengan KPP lain di lingkungan Kanwil DJP ini. Namun demikian, walaupun berbeda beban kerjanya, masing-masing KPP sudah berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi DJP yaitu mengumpulkan penerimaan dari sektor pajak. Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Timur mengalami kenaikan beban kerja sebanyak 171,819.00 OJ (1,602,887.00–1,431,067.00) atau sebesar 12%. Kenaikan beban kerja tersebut kemungkinan dikarenakan adanya kebijakan penggalian potensi perpajakan yang lebih intensif seperti Sensus Pajak dan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dilakukan DJP pada tahun 2012. Berdasarkan tabel 6.27, juga dapat diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Timur adalah 1,060 pegawai, sedangkan jumlah pegawai pada akhir tahun 2012 adalah 932 pegawai, sehingga secara agregat Kanwil ini masihkekurangan pegawai sebanyak 128 orang pegawai di level staff (account representative) dan fungsional pemeriksa pajak yang tersebar dalam beberapa seksi yang ada pada KPP di lingkungan Kanwil ini. Kekurangan pegawai yang paling banyak terdapat pada KPP Pratama Pulogadung. Apabila dilihat lebih lanjut maka akan terlihat bahwa beban kerja terdistribusi secara tidak merata pada masing-masing seksi pada KPP sehingga dimungkinkan adanya seksi yang kelebihan pegawai dan disisi lain terdapat seksi yang kekurangan pegawai. KPP yang mengalami kelebihan pegawai adalah KPP Pratama Cakung Dua (2 pegawai) Terkait dengan kualifikasi pendidikan, unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Timur membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah DIII. Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang analisis, pengawasan dan konsultasi. l.

Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing instansi vertikal di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara tampak pada Tabel 6.28. Tabel 6.28 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara No

Unit Organisasi

(1)

(2)



+/-

EU

PU

Ket

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

177,291.00

118

111

-7

1.06

A

Sangat Baik

KPP Madya Jakarta Utara

175,484.00

118

111

-7

1.05

A

Sangat Baik

KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading

145,308.00

96

86

-10

1.12

A

Sangat Baik

4

KPP Pratama Jakarta Koja

142,165.00

95

84

-11

1.12

A

Sangat Baik

5

KPP Pratama Jakarta Pademangan

161,781.00

107

90

-17

1.19

A

Sangat Baik

6

KPP Pratama Jakarta Penjaringan

152,551.00

101

88

-13

1.15

A

Sangat Baik

7

KPP Pratama Jakarta Pluit

160,470.00

106

86

-20

1.24

A

Sangat Baik

1

Kanwil DJP Jakarta Utara

2 3

8

KPP Pratama Jakarta Sunter

169,530.00

114

90

-24

1.25

A

Sangat Baik

9

KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok

135,263.00

89

83

-6

1.08

A

Sangat Baik

1,419,843.00

944

829

-115

1.14

A

Sangat Baik

JUMLAH

Jumlah Beban Kerja


115

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa beban kerja Kanwil DJP Jakarta Utara 1,419,843.00 orang jam (OJ) dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1,14 dan Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A (Sangat Baik). Hal ini dapat diartikan bahwa seluruh SDM yang dimiliki oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan sudah diberdayakan secara maksimal dalam hal pemanfaatan waktu kerjanya. Selain itu, beban kerja pada Kanwil ini tidak terdistribusi secara merata pada KPP yang ada di wilayah Kanwil DJP Jakarta Utara. Beban kerja tertinggi adalah pada unit Kanwil DJP Jakarta Utara itu sendiri sedangkan KPP Pratama Tanjung Priok Satu mempunyai beban kerja paling rendah jika dibandingkan dengan KPP lain di lingkungan Kanwil DJP ini. Namun demikian, walaupun berbeda beban kerjanya, masing-masing KPP sudah berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi DJP yaitu mengumpulkan penerimaan dari sektor pajak. Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Utara mengalami kenaikan beban kerja sebanyak 414,995.29 OJ (1,419,843.00 - 1,004,847.71) atau sebesar 41 %. Kenaikan beban kerja tersebut kemungkinan dikarenakan pada tahun sebelumnya unit kerja dilingkungan Kanwil ini belum menginput data beban kerja secara maksimal dan adanya kebijakan penggalian potensi perpajakan yang lebih intensif seperti Sensus Pajak dan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dilakukan DJP pada tahun 2012. Sesuai dengan perhitungan analisis beban kerja, kebutuhan pegawai pada Kanwil ini adalah 944 pegawai. Jika memperhatikan jumlah pegawai yang ada sejumlah 829 pegawai, maka secara agregat unit yang bersangkutan kekurangan 115 pegawai di level staff (pelaksana dan account representative) yang tersebar dalam beberapa seksi yang ada pada KPP di lingkungan Kanwil ini. Kekurangan pegawai yang paling banyak terdapat pada KPP Pratama Jakarta Sunter. Selanjutnya apabila di lihat lebih lanjut maka akan terlihat bahwa beban kerja terdistribusi secara tidak merata pada masing-masing seksi pada KPP sehingga dimungkinkan adanya seksi yang kelebihan pegawai dan disisi lain terdapat seksi yang kekurangan pegawai. Dari perhitungan tersebut, seluruh KPP yang berada di Kanwil DJP Jakarta Utara mengalami kekurangan pegawai 6 s.d 24 pegawai. Terkait dengan kualifikasi pendidikan, unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Utara membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah DIII. Prioritas bidang yang membutuhkan tambahan pegawai adalah bidang analisis, pengawasan dan konsultasi. m. Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing instansi vertikal di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus tampak pada Tabel 6.29. Dari hasil perhitungan ABK tahun 2013, unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus memiliki beban kerja sebesar 1,994,232.00 orang jam (OJ) dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1.16, yang dapat diartikan bahwa Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A (Sangat Baik). Hal ini dapat juga diartikan bahwa seluruh SDM yang dimiliki oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus sudah diberdayakan secara maksimal dalam hal pemanfaatan waktu kerjanya.


116

Tabel 6.29 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus No

Unit Organisasi

(1)



+/-

EU

PU

Ket

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Kanwil DJP Jakarta Khusus

237,500.00

159

126

-33

1.25

A

Sangat Baik

2

KPP Badan dan Orang Asing

164,324.00

108

87

-21

1.25

A

Sangat Baik

3

KPP Minyak dan Gas Bumi

210,682.00

139

123

-16

1.14

A

Sangat Baik

1

(2)

Jumlah Beban Kerja

4

KPP Penanaman Modal Asing Dua

213,274.00

141

123

-18

1.15

A

Sangat Baik

5

KPP Penanaman Modal Asing Empat

210,920.00

140

116

-24

1.21

A

Sangat Baik

6

KPP Penanaman Modal Asing Enam

181,267.00

120

110

-10

1.09

A

Sangat Baik

7

KPP Penanaman Modal Asing Lima

185,091.00

123

108

-15

1.14

A

Sangat Baik

8

KPP Penanaman Modal Asing Satu

207,222.00

139

123

-16

1.12

A

Sangat Baik

9

KPP Penanaman Modal Asing Tiga

190,454.00

125

113

-12

1.12

A

Sangat Baik

10

KPP Perusahaan Masuk Bursa JUMLAH

193,499.00

127

107

-20

1.20

A

Sangat Baik

1,994,233.00

1,321

1,136

-185

1.16

A

Sangat Baik

Berdasarkan tabel 6.29 juga dapat diketahui bahwa beban kerja dan jumlah pegawai tersebar secara tidak merata pada setiap KPP. Beban kerja tertinggi adalah unit Kanwil DJP Jakarta Khusus itu sendiri sedangkan KPP Badora mempunyai beban kerja paling rendah jika dibandingkan dengan KPP lain di lingkungan Kanwil Jakarta Khusus. Namun demikian, walaupun berbeda beban kerjanya, masing-masing KPP sudah berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi DJP yaitu mengumpulkan penerimaan negara dari sektor pajak. Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka beban kerja unit kerja di lingkungan Kanwil ini mengalami kenaikan sebesar 292,335.64 OJ (1,994,233.00–1,701,897.36) atau sebesar 17%. Kenaikan beban kerja tersebut kemungkinan dikarenakan adanya beberpa kebijakan penggalian potensi perpajakan yang lebih intesif seperti Sensus Pajak dan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dilakukan DJP pada tahun 2012. Berdasarkan tabel 6.29, juga dapat diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus adalah 1,321 pegawai, sedangkan jumlah pegawai pada akhir tahun 2012 adalah 1,136 pegawai, sehingga secara agregat Kanwil DJP Jakarta Khusus masih kekurangan pegawai sebanyak 185 pegawai di level staff (pelaksana, jurusita, dan account representative) dan fungsional pemeriksa pajak yang tersebar dalam beberapa seksi yang ada pada KPP di lingkungan Kanwil ini. Kekurangan pegawai yang paling banyak terdapat pada unit kerja Kanwil DJP Jakarta Khusus. Hal ini kemungkinan disebabkan karena Kanwil DJP Jakarta Khusus harus melakukan koordinasi dan bimbingan kepada KPP di wilayah kerjanya dalam rangka mengamankan penerimaan tahun 2012. Selain itu, apabila di lihat lebih lanjut maka akan terlihat bahwa beban kerja terdistribusi secara tidak merata pada masing-masing seksi pada KPP sehingga dimungkinkan adanya seksi yang kelebihan pegawai dan di sisi lain terdapat seksi yang kekurangan pegawai. Salah satu solusi yang dapat diambil adalah dengan mutasi pegawai dari unit yang kelebihan pegawai, atau dengan melakukan rekruitmen pegawai baru. Terkait dengan kualifikasi pendidikan, unit kerja di lingkungan Kanwil Jakarta Khusus membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah DIII dan Sarjana. Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang analisis, pengawasan dan konsultasi serta penegakan hukum.


117

n. Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing instansi vertikal di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar tampak pada Tabel 6.30. Tabel 6.30 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar No

Unit Organisasi

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

182,386.00

122

103

-19

1.18

A

Sangat Baik

Ket

1

Kanwil DJP Wajib Pajak Besar

2

KPP Wajib Pajak Besar Dua

162,353.00

108

127

19

0.85

C

Cukup

3

KPP Wajib Pajak Besar Empat

228,960.00

152

118

-34

1.29

A

Sangat Baik

4

KPP Wajib Pajak Besar Satu

238,481.00

158

135

-23

1.17

A

Sangat Baik

5

KPP Wajib Pajak Besar Tiga

199,334.00

132

124

-8

1.07

A

Sangat Baik

1,011,514.00

672

607

-65

1.11

A

Sangat Baik

JUMLAH

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa beban kerja Kanwil DJP Wajib Pajak Besar pada periode pengukuran ABK adalah 1,011,514.00 orang jam (OJ) dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1,11 dan Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A (Sangat Baik). Hal ini dapat juga diartikan bahwa seluruh SDM yang dimiliki oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar sudah diberdayakan secara maksimal dalam hal pemanfaatan waktu kerjanya. Berdasarkan tabel 6.30 juga dapat diketahui bahwa beban kerja dan jumlah pegawai tersebar secara tidak merata pada setiap KPP. Beban kerja tertinggi adalah KPP Wajib Pajak Besar Satu sedangkan KPP Wajib Pajak Besar Dua mempunyai beban kerja paling rendah jika dibandingkan dengan KPP lain di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar. Namun demikian, walaupun berbeda beban kerjanya, masing-masing KPP sudah berperan secara proporsional sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi DJP yaitu mengumpulkan penerimaan negara dari sektor pajak. Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka beban kerja unit kerja di lingkungan Kanwil ini mengalami kenaikan sebesar 129,522.00 OJ (1,011,514.00– 881,992.00) atau sebesar 15%. Kenaikan beban kerja tersebut kemungkinan dikarenakan adanya beberapa kebijakan penggalian potensi perpajakan yang lebih intesif seperti Sensus Pajak dan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dilakukan DJP pada tahun 2012. Berdasarkan tabel 6.30 juga dapat diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar adalah 672 pegawai, sedangkan jumlah pegawai pada akhir tahun 2012 adalah 607 pegawai, sehingga secara agregat Kanwil DJP Wajib Pajak Besar masih kekurangan pegawai sebanyak 65 pegawai di level staff (pelaksana dan account representative) dan fungsional pemeriksa pajak yang tersebar dalam beberapa seksi yang ada pada KPP di lingkungan Kanwil ini. Kekurangan pegawai yang paling banyak terdapat pada unit kerja KPP Wajib Pajak Besar Empat. Di lain sisi KPP Wajib Pajak Besar Dua mengalami kelebihan pegawai 19 orang. Kelebihan pegawai ini disebabkan karena sebagian besar fungsional pemeriksa pada KPP tersebut belum menginput beban kerjanya dalam aplikasi.


118

Selanjutnya apabila di lihat lebih lanjut maka akan terlihat bahwa beban kerja terdistribusi secara tidak merata pada masing-masing seksi pada KPP sehingga dimungkinkan adanya seksi yang kelebihan pegawai dan di sisi lain terdapat seksi yang kekurangan pegawai. Salah satu solusi yang dapat diambil adalah dengan mutasi pegawai dari unit yang kelebihan pegawai, atau dengan melakukan rekruitmen pegawai baru. Terkait dengan kualifikasi pendidikan, unit kerja di lingkungan Kanwil Jakarta WP Besar membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah DIII dan Sarjana. Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang administrasi. o. Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Banten Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing instansi vertikal di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten tampak pada Tabel 6.31. Berdasarkan Tabel 6.31, beban kerja instansi vertikal di lingkungan kanwil DJP Banten adalah 1,385,332.85 orang jam dengan tingkat efisiensi unit 1.05 dan prestasi kerja berkategori A (Sangat Baik). Jika dibandingkan dengan beban kerja pada perhitungan ABK tahun sebelumnya maka instansi vertikal di lingkungan kanwil DJP Banten mengalami kenaikan sebesar 284,646.55 orang jam(1,385,332.85 – 1,100,686.3). Dengan melihat Efektivitas Unit (EU) > 1, dapat diartikan bahwa dengan pegawai yang ada, instansi vertikal di lingkungan kanwil DJP Banten dapat memanfaatkan jam kerja secara maksimal. Tabel 6.31 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Banten No

Unit Organisasi

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

-3

1.05

A

Sangat Baik

Ket

1

Kanwil DJP Banten

149,924.00

98

95

2

KPP Madya Tangerang

162,121.00

107

103

-4

1.04

A

Sangat Baik

3

KPP Pratama Cilegon

131,504.00

87

70

-17

1.25

A

Sangat Baik

4

KPP Pratama Kosambi

129,653.00

86

71

-15

1.21

A

Sangat Baik

5

KPP Pratama Pandeglang

104,509.00

70

64

-6

1.08

A

Sangat Baik

6

KPP Pratama Serang

182,072.00

121

84

-37

1.44

A

Sangat Baik

7

KPP Pratama Serpong

200,861.00

132

101

-31

1.32

A


8

KPP Pratama Tangerang Barat

178,282.00

118

103

-15

1.15

A

9

KPP Pratama Tangerang Timur

192,362.00

127

89

-38

1.43

A

Sangat Baik

10

KPP Pratama Tigaraksa

215,567.00

142

95

-47

1.51

A

Sangat Baik

1,646,855.00

1,088

875

-213

1.25

A

Sangat Baik

JUMLAH

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa beban kerja Kanwil DJP Banten adalah 1,646,855.00 orang jam (OJ) dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1,25 dan Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A (Sangat Baik). Hal ini dapat juga diartikan bahwa seluruh SDM yang dimiliki oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Banten sudah diberdayakan secara maksimal dalam hal pemanfaatan waktu kerjanya. Selain itu, beban kerja pada Kanwil ini terdistribusi secara tidak merata pada KPP yang ada di wilayah Kanwil DJP Banten. Beban kerja tertinggi adalah pada KPP Pratama Tigaraksa sedangkan KPP Pratama Pandeglang mempunyai beban kerja paling rendah jika dibandingkan dengan KPP lain di lingkungan Kanwil DJP ini. Namun demikian, walaupun berbeda beban kerjanya, masing-masing KPP sudah berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi DJP yaitu mengumpulkan penerimaan dari sektor pajak.


119

Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Banten mengalami kenaikan beban kerja sebanyak 261,522.15 OJ (1,646,855.00 – 1,385,332.85) atau sebesar 19%. Kenaikan beban kerja tersebut kemungkinan dikarenakan adanya kebijakan penggalian potensi perpajakan yang lebih intensif seperti Sensus Pajak dan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dilakukan DJP pada tahun 2012. Sesuai dengan perhitungan analisis beban kerja, kebutuhan pegawai pada Kanwil ini adalah 1,088 pegawai. Jika memperhatikan jumlah pegawai yang ada sejumlah 875 pegawai, maka secara agregat unit yang bersangkutan kekurangan 213 pegawai di level staff (pelaksana dan account representative) dan fungsional pemeriksa pajak yang tersebar dalam beberapa seksi yang ada pada KPP di lingkungan Kanwil DJP ini. Kekurangan pegawai yang paling banyak terdapat pada KPP Pratama Tigaraksa. Selanjutnya apabila diteliti lebih lanjut pada FP3 maka akan terlihat bahwa beban kerja terdistribusi secara tidak merata pada masing-masing seksi pada KPP sehingga dimungkinkan adanya seksi yang kelebihan pegawai dan disisi lain terdapat seksi yang kekurangan pegawai. Dari perhitungan tersebut, seluruh KPP yang berada di Kanwil DJP Banten mengalami kekurangan pegawai 3 s.d 47 pegawai. Terkait dengan kualifikasi pendidikan, unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Banten membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah DIII. Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang analisis, pengawasan dan konsultasi. p. Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing instansi vertikal di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I tampak pada Tabel 6.32. Berdasarkan tabel 6.32 di bawah terlihat bahwa beban kerja Kanwil DJP Jawa Barat I sebesar 2,539,836.00 orang jam (OJ) dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1,3 dan Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A (Sangat Baik). Hal ini dapat juga diartikan bahwa seluruh SDM yang dimiliki oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I sudah diberdayakan secara maksimal dalam hal pemanfaatan waktu kerjanya. Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I mengalami kenaikan beban kerja sebanyak 377,340.82 OJ (2,539,836.00– 2,162,495.18) atau sebesar 17%. Kenaikan beban kerja tersebut kemungkinan dikarenakan adanya kebijakan penggalian potensi perpajakan yang lebih intensif seperti Sensus Pajak dan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dilakukan DJP pada tahun 2012.


120

Tabel 6.32 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I No

Unit Organisasi

(1)

(2)

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

Kanwil DJP Jawa Barat I

179,185.00

119

103

-16

1.15

A

Sangat Baik

2

KPP Madya Bandung

191,934.00

128

110

-18

1.16

A

Sangat Baik

3

KPP Pratama Bandung Bojonagara

140,068.00

92

82

-10

1.13

A

Sangat Baik

4

KPP Pratama Bandung Cibeunying

210,554.00

141

88

-53

1.59

A

Sangat Baik

5

KPP Pratama Bandung Cicadas

142,703.00

95

82

-13

1.15

A

Sangat Baik

6

KPP Pratama Bandung Karees

153,416.00

101

84

-17

1.21

A

Sangat Baik

7

KPP Pratama Bandung Tegallega

135,709.00

91

77

-14

1.17

A

Sangat Baik

8

KPP Pratama Ciamis

129,612.00

85

61

-24

1.41

A

Sangat Baik

9

KPP Pratama Cianjur

114,303.00

76

65

-11

1.17

A

Sangat Baik

10

KPP Pratama Cimahi

186,242.00

123

80

-43

1.54

A

Sangat Baik

11

KPP Pratama Garut

93,885.00

62

58

-4

1.07

A

Sangat Baik

12

KPP Pratama Majalaya

128,728.00

85

65

-20

1.31

A

Sangat Baik

13

KPP Pratama Purwakarta

160,444.00

106

76

-30

1.40

A

Sangat Baik

14

KPP Pratama Soreang

223,450.00

148

69

-79

2.15

A


15

KPP Pratama Sukabumi

143,745.00

95

70

-25

1.36

A

16

KPP Pratama Sumedang

85,412.00

56

62

6

0.91

B

Baik

17

KPP Pratama Tasikmalaya

120,446.00

78

69

-9

1.16

A

Sangat Baik

2,539,836.00

1,681

1,301

-380

1.30

A

Sangat Baik

JUMLAH

Selain itu, beban kerja pada Kanwil ini terdistribusi secara tidak merata pada KPP yang ada di wilayah Kanwil DJP Jawa Barat I. Beban kerja tertinggi adalah pada KPP Pratama Soreang sedangkan KPP Pratama Sumedang mempunyai beban kerja paling rendah jika dibandingkan dengan KPP lain di lingkungan Kanwil DJP ini. Namun demikian, walaupun berbeda beban kerjanya, masing-masing KPP sudah berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu mengumpulkan penerimaan dari sektor pajak. Sesuai dengan perhitungan analisis beban kerja, kebutuhan pegawai pada Kanwil ini adalah 1,681 pegawai. Jika memperhatikan jumlah pegawai yang ada sejumlah 1,301 pegawai, maka secara agregat unit yang bersangkutan kekurangan 380 pegawai di level staff (pelaksana) dan fungsional pemeriksa pajak yang tersebar dalam beberapa seksi yang ada pada KPP dan Kanwil itu sendiri. Kekurangan pegawai yang paling banyak terdapat pada KPP Pratama Soreang. Selanjutnya apabila diteliti lebih lanjut maka akan terlihat bahwa beban kerja terdistribusi secara tidak merata pada masing-masing seksi pada KPP sehingga dimungkinkan adanya seksi yang kelebihan pegawai dan disisi lain terdapat seksi yang kekurangan pegawai. Dari perhitungan tersebut, seluruh KPP yang berada di Kanwil DJP Jabar I mengalami kekurangan pegawai 6 s.d 79 pegawai. Namun demikian, KPP Pratama Sumedang mengalami kelebihan pegwai sebanyak 6 orang. Terkait dengan kualifikasi pendidikan, unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah DIII. Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang analisis, pengawasan, dan konsultasi.


121

q. Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing instansi vertikal di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II tampak pada Tabel 6.33. Tabel 6.33 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II No

Unit Organisasi

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Kanwil DJP Jawa Barat II

220,393.00

143

125

-18

1.17

A


1

Ket

2

KPP Madya Bekasi

191,312.00

127

102

-25

1.24

A

3

KPP Pratama Bekasi Selatan

255,685.00

170

105

-65

1.62

A

Sangat Baik

4

KPP Pratama Bekasi Utara

159,899.00

108

95

-13

1.12

A


5

KPP Pratama Bogor

152,627.00

101

89

-12

1.14

A

6

KPP Pratama Ciawi

126,944.00

85

77

-8

1.09

A

Sangat Baik

7

KPP Pratama Cibinong

154,064.00

102

84

-18

1.22

A

Sangat Baik

8

KPP Pratama Cibitung

136,757.00

90

76

-14

1.19

A

Sangat Baik

9

KPP Pratama Cikarang Selatan

188,273.00

126

92

-34

1.36

A

Sangat Baik

10

KPP Pratama Cikarang Utara

122,339.00

80

80

0

1.01

A


11

KPP Pratama Cileungsi

194,353.00

128

81

-47

1.59

A

12

KPP Pratama Cirebon

159,207.00

106

93

-13

1.14

A

Sangat Baik

13

KPP Pratama Depok

301,256.00

199

100

-99

2.00

A

Sangat Baik

14

KPP Pratama Indramayu

110,305.00

72

62

-10

1.18

A

Sangat Baik

15

KPP Pratama Karawang Selatan

134,022.00

88

78

-10

1.14

A

Sangat Baik

16

KPP Pratama Karawang Utara

145,384.00

98

86

-12

1.12

A

Sangat Baik

17

KPP Pratama Kuningan

147,287.00

98

68

-30

1.44

A

Sangat Baik

18

KPP Pratama Subang

99,350.00

67

57

-10

1.16

A

Sangat Baik

2,999,457.00

1,988

1,550

-438

1.28

A

Sangat Baik

JUMLAH

Berdasarkan tabel 6.33 di atas terlihat bahwa beban kerja Kanwil DJP Jawa Barat II pada periode pengukuran ABK adalah 2,999,457.00 orang jam (OJ) dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1,28 dan Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A (Sangat Baik). EU > 1 dapat diartikan bahwa seluruh SDM yang dimiliki oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat II sudah diberdayakan secara maksimal dalam hal pemanfaatan waktu kerjanya. Berdasarkan tabel juga dapat diketahui bahwa beban kerja dan jumlah pegawai tersebar secara tidak merata pada setiap KPP. Beban kerja tertinggi adalah pada KPP Depok sedangkan KPP subang mempunyai beban kerja paling rendah jika dibandingkan dengan KPP lain di lingkungan Kanwil Jawa Barat II. Namun demikian, walaupun berbeda beban kerjanya, masing-masing KPP sudah berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi DJP yaitu mengumpulkan penerimaan negara dari sektor pajak. Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka beban kerja unit kerja di lingkungan Kanwil ini mengalami kenaikan sebesar 773,052.23 OJ (2,999,457.00 – 2,226,404.77) atau sebesar 35%. Kenaikan beban kerja tersebut kemungkinan dikarenakan: a. adanya beberapa kebijakan penggalian potensi perpajakan yang lebih intesif seperti Sensus Pajak dan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dilakukan DJP pada tahun 2012. b. Pada tahun lalu, sebagian KPP belum menginput beban kerja ke aplikasi karena kesibukan dalam mengamankan penerimaan Negara dari sektor pajak.


122

Berdasarkan tabel 6.33 di atas, juga dapat diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat II adalah 1,988 pegawai, sedangkan jumlah pegawai pada akhir tahun 2012 adalah 1,550 pegawai, sehingga secara agregat Kanwil DJP Jawa Barat II masih kekurangan pegawai sebanyak 438 pegawai di level staff (pelaksana dan account representative) yang tersebar dalam beberapa seksi yang ada pada KPP di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat II. Kekurangan pegawai yang paling banyak terdapat pada unit kerja KPP WP Depok. Selain itu, apabila diteliti lebih lanjut maka akan terlihat bahwa beban kerja terdistribusi secara tidak merata pada masing-masing seksi pada KPP sehingga dimungkinkan adanya seksi yang kelebihan pegawai dan di sisi lain terdapat seksi yang kekurangan pegawai. Salah satu solusi yang dapat diambil adalah dengan mutasi pegawai dari unit yang kelebihan pegawai, atau dengan melakukan rekruitmen pegawai baru. Terkait dengan kualifikasi pendidikan, unit kerja di lingkungan Kanwil Jabar IImembutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah DIII dan Sarjana. Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang administrasi. r. Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing instansi vertikal di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I tampak pada Tabel 6.34. Tabel 6.34 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I No

Unit Organisasi

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

180,489.00

123

112

-11

1.07

A

Sangat Baik

1

Kanwil DJP Jawa Tengah I

Ket

2

KPP Madya Semarang

165,769.00

110

98

-12

1.12

A

Sangat Baik

3

KPP Pratama Batang

117,303.00

80

66

-14

1.18

A

Sangat Baik

4

KPP Pratama Blora

106,450.00

71

60

-11

1.18

A

Sangat Baik

5

KPP Pratama Demak

98,939.00

66

62

-4

1.06

A

Sangat Baik

6

KPP Pratama Jepara

113,697.00

75

62

-13

1.22

A

Sangat Baik

7

KPP Pratama Kudus

136,522.00

90

82

-8

1.10

A

Sangat Baik

8

KPP Pratama Pati

123,902.00

82

73

-9

1.13

A

Sangat Baik

9

KPP Pratama Pekalongan

132,144.00

87

71

-16

1.24

A

Sangat Baik

10

KPP Pratama Salatiga

130,545.00

87

83

-4

1.04

A

Sangat Baik

11

KPP Pratama Semarang Barat

180,837.00

120

83

-37

1.45

A

Sangat Baik

12

KPP Pratama Semarang Candisari

114,391.00

76

73

-3

1.04

A

Sangat Baik

13

KPP Pratama Semarang Gayamsari

175,449.00

117

70

-47

1.66

A

Sangat Baik

14

KPP Pratama Semarang Selatan

115,127.00

75

69

-6

1.11

A

Sangat Baik

15

KPP Pratama Semarang Tengah Dua

104,114.00

66

66

0

1.05

A

Sangat Baik

16

KPP Pratama Semarang Tengah Satu

118,296.00

79

71

-8

1.11

A

Sangat Baik

17

KPP Pratama Semarang Timur

123,243.00

81

73

-8

1.12

A

Sangat Baik

18

KPP Pratama Tegal

119,942.00

81

78

-3

1.02

A

Sangat Baik

2,357,159.00

1,566

1,352

-214

1.16

A

Sangat Baik

JUMLAH

Berdasarkan tabel 6.34 di atas, beban kerja Kanwil DJP Jawa Tengah I adalah 2,357,159.00 orang jam (OJ) dengan tingkat efisiensi unit 1,16 dan prestasi kerja berkategori A (Sangat Baik). Dengan melihat Efektifitas Unit (EU) mencapai 1.16, dapat diartikan bahwa dengan pegawai yang ada, Kanwil DJP Jawa Tengah I dapat memanfaatkan jam kerja secara maksimal.


123

Selain itu, berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa beban kerja tersebar secara tidak merata pada setiap KPP yang ada di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Tengah I. KPP Pratama Semarang Barat mempunyai beban kerja paling tinggi diantara KPP-KPP yang lain, sedangkan KPP Pratama Demak mempunyai beban kerja yang paling rendah diantara KPP di wilayah kerja Kanwil DJP Jateng I. Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka beban kerja unit kerja di lingkungan Kanwil ini mengalami kenaikan sebesar 264,354.69 OJ (2,357,159.00–2,092,804.31) atau sebesar 13 %. Terkait dengan jumlah kebutuhan pegawai, berdasarkan tabel 6.34 dapat diketahui bahwa secara agregat kebutuhan pegawai di wilayah Kanwil DJP Jawa Tengah I adalah 1,566 pegawai sedangkan pegawai yang tersedia baru 1,352 pegawai sehingga secara agregat masih kekurangan 214 pegawai di level staff/pelaksana, account representative, dan fungsional pemeriksa pajak yang tersebar dalam beberapa seksi yang ada pada KPP dan Kanwil DJP Jawa Tengah I. Salah satu solusi yang dapat diambil adalah dengan menambah pegawai pada KPP yang kekurangan pegawai baik melalui mutasi atau dengan melakukan rekruitmen pegawai baru. Terkait dengan kualifikasi pendidikan, unit kerja di lingkungan Kanwil Jateng I membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah DIII dan Sarjana. Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang administrasi, pengawasan dan konsultasi. s. Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing instansi vertikal di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa tengah II tampak pada Tabel 6.35. Tabel 6.35 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II No

Unit Organisasi

(1)

(2)



+/-

EU

PU

Ket

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

170,929.00

118

106

-12

1.07

A

Sangat Baik

1

Kanwil DJP Jawa Tengah II

2

KPP Pratama Boyolali

110,075.00

73

71

-2

1.03

A

Sangat Baik

3

KPP Pratama Cilacap

141,407.00

94

89

-5

1.05

A

Sangat Baik

4

KPP Pratama Karanganyar

136,677.00

90

87

-3

1.04

A

Sangat Baik

5

KPP Pratama Kebumen

113,422.00

77

66

-11

1.14

A

Sangat Baik

6

KPP Pratama Klaten

134,014.00

89

75

-14

1.19

A

Sangat Baik

7

KPP Pratama Magelang

149,146.00

99

88

-11

1.12

A

Sangat Baik

8

KPP Pratama Purbalingga

135,504.00

91

73

-18

1.23

A

Sangat Baik

9

KPP Pratama Purwokerto

143,707.00

96

80

-16

1.19

A

Sangat Baik

10

KPP Pratama Purworejo

102,380.00

69

65

-4

1.05

A

Sangat Baik

11

KPP Pratama Sukoharjo

138,972.00

92

85

-7

1.08

A

Sangat Baik

12

KPP Pratama Surakarta

172,743.00

114

100

-14

1.15

A

Sangat Baik

13

KPP Pratama Temanggung

111,382.00

73

72

-1

1.03

A

Sangat Baik

1,760,358.00

1,175

1,057

-118

1.11

A

Sangat Baik

JUMLAH

Jumlah Beban Kerja


124

Berdasarkan tabel 6.35 terlihat bahwa beban kerja Kanwil DJP Jateng II adalah 1,760,358.00 orang jam dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1,11 dan Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A (Sangat Baik). EU > 1 dapat diartikan bahwa seluruh SDM yang dimiliki oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah II sudah diberdayakan secara maksimal dalam hal pemanfaatan waktu kerjanya. Apabila dilihat lebih lanjut, beban kerja pada Kanwil ini terdistribusi secara tidak merata pada KPP yang ada di wilayah Kanwil DJP Jateng II. Beban kerja tertinggi adalah pada KPP Pratama Surakarta sedangkan KPP Pratama Boyolali mempunyai beban kerja paling rendah jika dibandingkan dengan KPP lain di lingkungan Kanwil DJP ini. Namun demikian, walaupun berbeda beban kerjanya, masing-masing KPP sudah berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi DJP yaitu mengumpulkan penerimaan dari sektor pajak. Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Banten mengalami kenaikan beban kerja sebanyak 126,339.00 OJ (1,760,358–1,634,019) atau sebesar 8%. Kenaikan beban kerja tersebut kemungkinan dikarenakan adanya kebijakan penggalian potensi perpajakan yang lebih intensif seperti Sensus Pajak dan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dilakukan DJP pada tahun 2012. Walaupun secara rata-rata Kanwil ini mengalami kenaikan beban kerja, beberapa KPP mengalami penurunan beban kerja. KPP yang mengalami penurunan beban kerja adalah KPP Pratama Temanggung dan KPP Pratama Purworejo. Sesuai dengan perhitungan analisis beban kerja, kebutuhan pegawai pada Kanwil ini adalah 1,175 pegawai. Jika memperhatikan jumlah pegawai yang ada sejumlah 1,075 pegawai, maka secara agregat unit yang bersangkutan kekurangan 118 pegawai di level staff (pelaksana) dan fungsional pemeriksa pajak yang tersebar dalam beberapa seksi yang ada pada KPP dan Kanwil itu sendiri. Kekurangan pegawai yang paling banyak terdapat pada KPP Pratama Purbalingga. Apabila diteliti lebih lanjut maka akan terlihat bahwa beban kerja terdistribusi secara tidak merata pada masing-masing seksi pada KPP sehingga dimungkinkan adanya seksi yang kelebihan pegawai dan di sisi lain terdapat seksi yang kekurangan pegawai. Dari perhitungan tersebut, seluruh KPP yang berada di Kanwil DJP Jawa Tengah II mengalami kekurangan pegawai 1 s.d 18 pegawai. Terkait dengan kualifikasi pendidikan, unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah II membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah DIII. Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang analisis, pengawasan dan administrasi. t.

Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP DIY

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitunganABK untuk masing-masing instansi vertikal di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak DIY tampak pada Tabel 6.36.


125

Tabel 6.36 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Kantor Wilayah DJP DIY No

Unit Organisasi

(1)

(2)

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta

153,969.00

102

98

-4

1.04

A

Sangat Baik

2

KPP Pratama Bantul

133,828.00

89

72

-17

1.23

A

Sangat Baik

3

KPP Pratama Sleman

169,743.00

115

94

-21

1.20

A

Sangat Baik

4

KPP Pratama Wates

108,968.00

73

65

-8

1.11

A

Sangat Baik

5

KPP Pratama Wonosari

99,358.00

66

59

-7

1.12

A

Sangat Baik

6

KPP Pratama Yogyakarta

155,654.00

102

98

-4

1.05

A

Sangat Baik

821,520.00

547

486

-61

1.12

A

Sangat Baik

JUMLAH

Berdasarkan tabel 6.36. terlihat bahwa beban kerja Kanwil DJP DIY pada periode pengukuran ABK adalah 821,520.00 orang jam (OJ) dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1,12 dan Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A (Sangat Baik). Hal ini dapat juga diartikan bahwa seluruh SDM yang dimiliki oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kanwil DJP DIY sudah diberdayakan secara maksimal dalam hal pemanfaatan waktu kerjanya. Berdasarkan tabel juga dapat diketahui bahwa beban kerja dan jumlah pegawai tersebar secara tidak merata pada setiap KPP. Beban kerja tertinggi adalah KPP Pratama Sleman sedangkan KPP Pratama Wonosari mempunyai beban kerja paling rendah jika dibandingkan dengan KPP lain di lingkungan Kanwil DIY. Namun demikian, walaupun berbeda beban kerjanya, masing-masing KPP sudah berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi DJP yaitu mengumpulkan penerimaan negara dari sektor pajak. Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka beban kerja unit kerja di lingkungan Kanwil ini mengalami kenaikan sebesar 39,465.50 jam (821,519– 782,053.5) atau sebesar 5%. Kenaikan beban kerja tersebut kemungkinan dikarenakan adanya beberapa kebijakan penggalian potensi perpajakan yang lebih intesif seperti Sensus Pajak dan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dilakukan DJP pada tahun 2012. Berdasarkan tabel di atas, juga dapat diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada unit kerja di lingkungan Kanwil DJP DIY adalah 547 pegawai, sedangkan jumlah pegawai pada akhir tahun 2012 adalah 486 pegawai, sehingga secara agregat Kanwil DJP Jakarta WP Besar masihkekurangan pegawai sebanyak 61 orang pegawai di level staff (pelaksana dan account representative) dan fungsional pemeriksa pajak yang tersebar dalam beberapa seksi yang ada pada KPP dan Kanwil itu sendiri. Kekurangan pegawai yang paling banyak terdapat pada unit kerja KPP Pratama Sleman. Selain itu, apabila diteliti lebih lanjut maka akan terlihat bahwa beban kerja terdistribusi secara tidak merata pada masing-masing seksi pada KPP sehingga dimungkinkan adanya seksi yang kelebihan pegawai dan disisi lain terdapat seksi yang kekurangan pegawai. Salah satu solusi yang dapat diambil adalah dengan mutasi pegawai dari unit yang kelebihan pegawai, atau dengan melakukan rekruitmen pegawai baru. Terkait dengan kualifikasi pendidikan, unit kerja di lingkungan Kanwil DIY membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah DIII dan Sarjana. Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang administrasi, pengawasan dan konsultasi.


126

u. Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing instansi vertikal di lingkungan kantor wilayahDirektoratJenderal Pajak Jawa Timur I tampak pada Tabel 6.37. Tabel 6.37 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I No

Unit Organisasi

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Kanwil DJP Jawa Timur I

166,325.00

110

107

-3

1.03

A

Sangat Baik

2

KPP Madya Surabaya

163,610.00

109

105

-4

1.03

A

Sangat Baik

3

KPP Pratama Surabaya Genteng

120,731.00

80

76

-4

1.05

A

Sangat Baik

4

KPP Pratama Surabaya Gubeng

153,207.00

103

84

-19

1.21

A

Sangat Baik

5

KPP Pratama Surabaya Karangpilang

124,948.00

83

79

-4

1.05

A

Sangat Baik

6

KPP Pratama Surabaya Krembangan

92,312.00

61

73

12

0.84

C

Cukup

7

KPP Pratama Surabaya Mulyorejo

134,442.00

87

76

-11

1.17

A

Sangat Baik

8

KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan

117,706.00

78

72

-6

1.08

A

Sangat Baik

9

KPP Pratama Surabaya Rungkut

81,670.00

57

79

22

0.69

D

Sedang

10

KPP Pratama Surabaya Sawahan

126,338.00

82

75

-7

1.12

A

Sangat Baik

11

KPP Pratama Surabaya Simokerto

116,249.00

77

74

-3

1.04

A

Sangat Baik

12

KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal

139,544.00

94

82

-12

1.13

A

Sangat Baik

13

KPP Pratama Surabaya Tegalsari

125,534.00

83

77

-6

1.08

A

Sangat Baik

14

KPP Pratama Surabaya Wonocolo

1

JUMLAH

Ket

172,675.00

115

85

-30

1.35

A

Sangat Baik

1,835,291.00

1,219

1,144

-75

1.06

A

Sangat Baik

Dari hasil perhitungan ABK tahun 2013, unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur I memiliki beban kerja sebesar 1,835,291.00 orang jam (OJ) dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1.06, yang dapat diartikan bahwa Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A (Sangat Baik). Hal ini dapat juga diartikan bahwa seluruh SDM yang dimiliki oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur I sudah diberdayakan secara maksimal dalam hal pemanfaatan waktu kerjanya. Berdasarkan tabel 6.37 dapat diketahui bahwa distribusi beban kerja dan jumlah pegawai tidak merata pada setiap KPP. Beban kerja tertinggi adalah KPP Pratama Surabaya Wonocolo sedangkan KPP Pratama Surabaya Krembangan mempunyai beban kerja paling rendah jika dibandingkan dengan KPP lain di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur I. Namun demikian, walaupun berbeda beban kerjanya, masing-masing KPP sudah berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi DJP yaitu mengumpulkan penerimaan negara dari sektor pajak. Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka beban kerja unit kerja di lingkungan Kanwil ini mengalami kenaikan sebesar 83,820.35 OJ (1,835,291– 1,751,470.65) atau sebesar 5%. Kenaikan beban kerja tersebut kemungkinan dikarenakan adanya beberpa kebijakan penggalian potensi perpajakan yang lebih intesif seperti Sensus Pajak dan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dilakukan DJP pada tahun 2012. Berdasarkan tabel di atas juga dapat diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur I adalah 1,219 pegawai, sedangkan jumlah pegawai pada akhir tahun 2012 adalah 1,144 pegawai, sehingga secara agregat Kanwil DJP


127

Jawa Timur I masih kekurangan pegawai sebanyak 75 orang pegawai di level staff (pelaksana, jurusita, account representative, dan penelaah keberatan) dan fungsional pemeriksa pajak yang tersebar dalam beberapa seksi yang ada pada KPP dan Kanwil. Kekurangan pegawai yang paling banyak terdapat pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Hal ini kemungkinan disebabkan karena KPP Pratama ini mempunyai wilayah kerja 4 kecamatan dengan jumlah Wajib Pajak (WP) kurang lebih 65.000 sedangkan jumlah pegawai yang ada hampir sama dengan jumlah pegawai di KPP lain dengan luas wilayah lebih kecil dan jumlah WP yang jauh lebih kecil. Selain itu KPP Pratama Surabaya Wonocolo memiliki target penerimaan terbesar kedua setelah KPP Madya Surabaya diantara 14 kantor di Kanwil DJP Jawa Timur I. Selain itu, apabila diteliti lebih lanjut maka akan terlihat bahwa beban kerja terdistribusi secara tidak merata pada masing-masing seksi pada KPP sehingga dimungkinkan adanya seksi yang kelebihan pegawai dan disisi lain terdapat seksi yang kekurangan pegawai. Salah satu solusi yang dapat diambil adalah dengan mutasi pegawai dari unit yang kelebihan pegawai, atau dengan melakukan rekruitmen pegawai baru. Terkait dengan kualifikasi pendidikan, unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur I membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah DIII dan Sarjana. Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang analisis, pengawasan dan konsultasi serta penegakan hukum. v. Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing instansi vertikal di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II tampak pada Tabel 6.38. Tabel 6.38 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II No

Unit Organisasi

(1)


+/-

EU

PU

Ket

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

213,226.00

141

101

-40

1.40

A

Sangat Baik

2

KPP Madya Sidoarjo

176,325.00

119

105

-14

1.11

A

Sangat Baik

3

KPP Pratama Bangkalan

91,207.00

61

57

-4

1.06

A


4

KPP Pratama Bojonegoro

98,529.00

65

54

-11

1.21

A

5

KPP Pratama Gresik Selatan

112,196.00

74

66

-8

1.13

A

Sangat Baik

6

KPP Pratama Gresik Utara

115,535.00

78

67

-11

1.14

A


7

KPP Pratama Lamongan

90,839.00

62

54

-8

1.12

A

8

KPP Pratama Madiun

39,437.00

26

66

40

0.40

E

Kurang

9

KPP Pratama Mojokerto

146,023.00

97

81

-16

1.20

A

Sangat Baik

10

KPP Pratama Ngawi

104,280.00

68

63

-5

1.10

A

Sangat Baik

11

KPP Pratama Pamekasan

79,202.00

53

57

4

0.92

B

Baik

12

KPP Pratama Ponorogo

113,236.00

76

62

-14

1.21

A

Sangat Baik

13

KPP Pratama Sidoarjo Barat

144,924.00

95

67

-28

1.44

A

Sangat Baik

14

KPP Pratama Sidoarjo Selatan

130,677.00

86

68

-18

1.28

A

Sangat Baik

15

KPP Pratama Sidoarjo Utara

51,399.00

36

81

45

0.42

E

Kurang

16

KPP Pratama Tuban

110,911.00

73

52

-21

1.42

A

Sangat Baik

1,817,946.00

1,210

1,101

-109

1.10

A

Sangat Baik

JUMLAH


Kanwil DJP Jawa Timur II

1

(2)

Jumlah Beban Kerja


128

Dari hasil perhitungan ABK tahun 2013, unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur II memiliki beban kerja sebesar 1,817,946.00 orang jam (OJ) dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1.10, yang dapat diartikan bahwa Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A (Sangat Baik). Hal ini dapat juga diartikan bahwa seluruh SDM yang dimiliki oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jatim II sudah diberdayakan secara maksimal dalam hal pemanfaatan waktu kerjanya. Berdasarkan tabel 6.38 juga dapat diketahui bahwa distribusi beban kerja dan jumlah pegawai tidak merata pada setiap KPP. Beban kerja tertinggi adalah KPP Madya Sidoarjo sedangkan KPP Pratama Madiun mempunyai beban kerja paling rendah jika dibandingkan dengan KPP lain di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur II. Namun demikian, walaupun berbeda beban kerjanya, masing-masing KPP sudah berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi DJP yaitu mengumpulkan penerimaan negara dari sektor pajak. Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka beban kerja unit kerja di lingkungan Kanwil DJP ini mengalami kenaikan sebesar 270,427.60 jam (1,817,946.00–1,547,518.40) atau sebesar 17%. Kenaikan beban kerja tersebut kemungkinan dikarenakan adanya beberpa kebijakan penggalian potensi perpajakan yang lebih intensif seperti Sensus Pajak dan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dilakukan DJP pada tahun 2012. Namun demikian, di Kanwil DJP Jawa Timur II ini terdapat 2 KPP yang mengalami penurunan beban kerja, yaitu KPP Pratama Madiun dan KPP Pratama Sidoarjo Utara. Hal ini kemungkinan disebabkan beberapa seksi belum menginput beban kerjanya kedalam aplikasi dan pejabat eselon IV belum melakukan approval terhadap isian data beban kerja tersebut. Berdasarkan tabel 6.38 juga dapat diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur II adalah 1,210 pegawai, sedangkan jumlah pegawai pada akhir tahun 2012 adalah 1,101 pegawai, sehingga secara agregat unit kerja Kanwil DJP Jawa Timur II masih kekurangan pegawai sebanyak 109 orang pegawai di level staff (pelaksana) dan fungsional pemeriksa pajak yang tersebar dalam beberapa seksi yang ada pada KPP dan Kanwil itu sendiri. Kekurangan pegawai yang paling banyak terdapat pada Kanwil DJP Jawa Timur II. Hal ini kemungkinan disebabkan karena Kanwil harus melakukan koordinasi dan pengawasan KPP di wilayah kerjanya dalam mencapai penerimaan pajak sehingga menimbulkan beban yang cukup besar. Selain itu, apabila diteliti lebih lanjut maka akan terlihat bahwa beban kerja terdistribusi secara tidak merata pada masing-masing seksi pada KPP sehingga dimungkinkan adanya seksi yang kelebihan pegawai dan disisi lain terdapat seksi yang kekurangan pegawai. Salah satu solusi yang dapat diambil adalah dengan mutasi pegawai dari unit yang kelebihan pegawai, atau dengan melakukan rekruitmen pegawai baru. Terkait dengan kualifikasi pendidikan, unit kerja di lingkungan Kanwil Jatim II membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah DI, DIII dan Sarjana. Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang analisis, pengawasan dan konsultasi serta penegakan hukum.


129

w. Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing instansi vertikal di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III tampak pada Tabel 6.39. Tabel 6.39 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III No

Unit Organisasi

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Kanwil DJP Jawa Timur III

161,284.00

109

93

-16

1.15

A

Sangat Baik

1

Ket

2

KPP Madya Malang

173,476.00

114

99

-15

1.16

A

Sangat Baik

3

KPP Pratama Banyuwangi

99,401.00

66

60

-6

1.10

A

Sangat Baik

4

KPP Pratama Batu

88,538.00

59

66

7

0.89

C

Cukup

5

KPP Pratama Blitar

114,429.00

75

67

-8

1.13

A

Sangat Baik

6

KPP Pratama Jember

136,901.00

91

63

-28

1.44

A

Sangat Baik

7

KPP Pratama Kediri

122,003.00

82

67

-15

1.21

A

Sangat Baik

8

KPP Pratama Kepanjen

128,689.00

86

72

-14

1.19

A

Sangat Baik

9

KPP Pratama Malang Selatan

131,277.00

87

75

-12

1.16

A

Sangat Baik

10

KPP Pratama Malang Utara

132,887.00

88

80

-8

1.10

A

Sangat Baik

11

KPP Pratama Pare

134,992.00

90

71

-19

1.26

A

Sangat Baik

12

KPP Pratama Pasuruan

137,645.00

92

84

-8

1.09

A

Sangat Baik

13

KPP Pratama Probolinggo

153,506.00

102

80

-22

1.27

A

Sangat Baik

14

KPP Pratama Singosari

124,052.00

82

69

-13

1.19

A

Sangat Baik

15

KPP Pratama Situbondo

115,374.00

76

67

-9

1.14

A

Sangat Baik

16

KPP Pratama Tulungagung JUMLAH

117,218.00

80

68

-12

1.14

A

Sangat Baik

2,071,672.00

1,379

1,181

-198

1.16

A

Sangat Baik

Berdasarkan tabel 6.39, beban kerja Kanwil DJP Jawa Timur III adalah 2,071,672.00 orang jam (OJ) dengan tingkat efisiensi unit 1.16 dan prestasi kerja berkategori A (Sangat Baik). Dengan melihat Efektifitas Unit (EU) mencapai 1.16, dapat diartikan bahwa dengan pegawai yang ada, Kanwil DJP Jawa Timur III dapat memanfaatkan jam kerja secara maksimal. Selain itu, berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa beban kerja tersebar secara tidak merata pada setiap KPP yang ada di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III. KPP Madya Malang mempunyai beban kerja paling tinggi diantara KPP-KPP yang lain, sedangkan KPP Pratama Batu mempunyai beban kerja yang paling rendah diantara KPP di wilayah kerja Kanwil DJP Jatim III. Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka beban kerja unit kerja di lingkungan Kanwil DJP ini mengalami kenaikan sebesar 218,386.50 OJ (2,071,672.00–1,853,285.50) atau sebesar 12%. Kenaikan beban kerja tersebut kemungkinan dikarenakan adanya beberpa kebijakan penggalian potensi perpajakan yang lebih intensif seperti Sensus Pajak dan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dilakukan DJP pada tahun 2012. Namun demikian, di Kanwil DJP Jawa Timur III ini terdapat 2 KPP yang mengalami penurunan beban kerja, yaitu KPP Pratama Tulungagung dan KPP Pratama Situbondo. Hal ini kemungkinan disebabkan beberapa seksi belum menginput beban kerjanya ke dalam aplikasi.


130

Terkait dengan jumlah kebutuhan pegawai, berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa secara agregat kebutuhan pegawai di wilayah Kanwil DJP Jawa Timur III adalah 1,379 pegawai sedangkan pegawai yang tersedia baru 1,181 pegawai sehingga secara agregat unit kerja Kanwil DJP ini masih kekurangan 198 pegawai di level staff/pelaksana, account representative, dan fungsional pemeriksa pajak yang tersebar dalam beberapa seksi yang ada pada KPP dan Kanwil. KPP yang mempunyai kekurangan pegawai yang berkisar antara 7 s.d. 19 pegawai. KPP Pratama Jember mempunyai kekurangan pegawai yang paling banyak diantara KPP-KPP yang lain di wilayah Kerja Kanwil DJP Jawa Timur III. Salah satu solusi yang dapat diambil adalah dengan menambah pegawai pada KPP yang kekurangan pegawai melalui mutasi atau dengan melakukan rekruitmen pegawai baru. Terkait dengan kualifikasi pendidikan, unit kerja di lingkungan Kanwil Jatim III membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah DI, DIII dan Sarjana. Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang analisis, pengawasan dan konsultasi serta penegakan hukum. x. Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing instansi vertikal di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat tampak pada Tabel 6.40. Tabel 6.40 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat No

Unit Organisasi

(1) 1

(2) Kanwil DJP Kalimantan Barat

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

111,234.00

75

77

2

0.96

B

Baik

2

KPP Pratama Ketapang

88,823.00

58

49

-9

1.20

A

Sangat Baik

3

KPP Pratama Mempawah

100,272.00

68

52

-16

1.28

A

Sangat Baik

4

KPP Pratama Pontianak

161,990.00

108

89

-19

1.21

A

Sangat Baik

5

KPP Pratama Sanggau

107,366.00

71

53

-18

1.34

A

Sangat Baik

6

KPP Pratama Singkawang

103,178.00

70

65

-5

1.05

A

Sangat Baik

7

KPP Pratama Sintang

99,009.00

68

46

-22

1.43

A

Sangat Baik

771,872.00

518

431

-87

1.19

A

Sangat Baik

JUMLAH

Berdasarkan tabel 6.40 terlihat bahwa beban kerja Kanwil DJP Kalimantan Barat pada periode pengukuran ABK adalah 771,872.00 orang jam dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1,19 dan Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A (Sangat Baik). Hal ini dapat juga diartikan bahwa seluruh SDM yang dimiliki oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Kalimantan Barat sudah diberdayakan secara maksimal dalam hal pemanfaatan waktu kerjanya. Berdasarkan tabel di atas juga dapat diketahui bahwa beban kerja dan jumlah pegawai tersebar secara tidak merata pada setiap KPP. Beban kerja tertinggi adalah unit kerja Kanwil DJP Kalimantan Barat sedangkan KPP Pratama Ketapang mempunyai beban kerja paling rendah jika dibandingkan dengan KPP lain di lingkungan Kanwil DJP Kalimantan Barat. Namun demikian, walaupun berbeda beban kerjanya, masing-masing KPP sudah berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi DJP yaitu mengumpulkan penerimaan negara dari sektor pajak.


131

Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka beban kerja unit kerja di lingkungan Kanwil ini mengalami kenaikan sebesar 90,493.70 OJ (771,872.00– 681,378.30) atau sebesar 13%. Kenaikan beban kerja tersebut kemungkinan dikarenakan adanya beberapa kebijakan penggalian potensi perpajakan yang lebih intensif seperti Sensus Pajak dan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dilakukan DJP pada tahun 2012. Berdasarkan tabel 3.47, juga dapat diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Kalbar adalah 518 pegawai, sedangkan jumlah pegawai pada akhir tahun 2012 adalah 431 pegawai, sehingga secara agregat unit kerja Kanwil DJP Kalimantan Barat masih kekurangan pegawai sebanyak 87 orang pegawai di level staff (pelaksana) yang tersebar dalam beberapa seksi yang ada pada KPP di lingkungan Kanwil ini. Kekurangan pegawai yang paling banyak terdapat pada unit kerja KPP Pratama Pontianak. Selain itu, apabila diteliti lebih lanjut maka akan terlihat bahwa beban kerja terdistribusi secara tidak merata pada masing-masing seksi pada KPP sehingga dimungkinkan adanya seksi yang kelebihan pegawai dan di sisi lain terdapat seksi yang kekurangan pegawai. Salah satu solusi yang dapat diambil adalah dengan mutasi pegawai dari unit yang kelebihan pegawai, atau dengan melakukan rekruitmen pegawai baru. Terkait dengan kualifikasi pendidikan, unit kerja di lingkungan Kanwil Kalbar membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah DIII. Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang administrasi. y. Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing instansi vertikal di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah tampak pada Tabel 6.41. Tabel 6.41 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Instansi Vertikal di Lingkungan Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah No

Unit Organisasi

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah

141,658.00

94

94

0

1.00

B

Baik Sangat Baik

2

KPP Pratama Banjarbaru

159,014.00

106

88

-18

1.20

A

3

KPP Pratama Banjarmasin

148,487.00

99

91

-8

1.08

A

Sangat Baik

4

KPP Pratama Barabai

90,175.00

61

50

-11

1.20

A

Sangat Baik

5

KPP Pratama Batulicin

90,427.00

60

54

-6

1.11

A

Sangat Baik

6

KPP Pratama Muara Teweh

125,777.00

82

50

-32

1.67

A

Sangat Baik

7

KPP Pratama Palangkaraya

164,356.00

107

81

-26

1.35

A

Sangat Baik

8

KPP Pratama Pangkalanbun

99,711.00

67

51

-16

1.30

A

Sangat Baik

9

KPP Pratama Sampit

142,678.00

95

67

-28

1.41

A

Sangat Baik

10

KPP Pratama Tanjung

98,968.00

65

54

-11

1.22

A

Sangat Baik

1,261,251.00

836

680

-156

1.23

A

Sangat Baik

JUMLAH

Dari hasil perhitungan ABK tahun 2013, unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah memiliki beban kerja sebesar 1,261,251 orang jam (OJ) dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1.23, yang dapat diartikan bahwa Prestasi Kerja Unit


132

(PU) adalah A (Sangat Baik). Hal ini dapat juga diartikan bahwa seluruh SDM yang dimiliki oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah sudah diberdayakan secara maksimal dalam hal pemanfaatan waktu kerjanya. Berdasarkan tabel 6.41. juga dapat diketahui bahwa distribusi beban kerja dan jumlah pegawai tidak merata pada setiap KPP. Beban kerja tertinggi adalah KPP Pratama Palangkaraya sedangkan KPP Pratama Barabai mempunyai beban kerja paling rendah jika dibandingkan dengan KPP lain di lingkungan Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah. Namun demikian, walaupun berbeda beban kerjanya, masing-masing KPP sudah berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi DJP yaitu mengumpulkan penerimaan negara dari sektor pajak. Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka beban kerja unit kerja di lingkungan Kanwil DJP ini mengalami kenaikan sebesar 426,709.15 OJ (1,261,251.00–834,541.85) atau sebesar 51%. Kenaikan beban kerja tersebut kemungkinan dikarenakan: a. adanya beberapa kebijakan penggalian potensi perpajakan yang lebih intesif seperti Sensus Pajak dan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dilakukan DJP pada tahun 2012. b. Pada tahun sebelumnya, beberapa unit kerja di lingkungan Kanwil ini belum menginput beban kerjanya dalam aplikasi. Berdasarkan tabel 6.41, juga dapat diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah adalah 836 pegawai, sedangkan jumlah pegawai pada akhir tahun 2012 adalah 680 pegawai, sehingga secara agregat unit kerja Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah masih kekurangan pegawai sebanyak 156 orang pegawai di level staff (pelaksana, account representative, penelaah keberatan) dan fungsional pemeriksa pajak yang tersebar dalam beberapa seksi yang ada pada KPP di lingkungan Kanwil DJP ini. Kekurangan pegawai yang paling banyak terdapat pada KPP Pratama Muara Teweh. Hal ini kemungkinan disebabkan karena wilayah kerja KPP ini sangat luas, lokasi unit kerja berjauhan dan SPN. Selain itu, apabila diteliti lebih lanjut maka akan terlihat bahwa beban kerja terdistribusi secara tidak merata pada masing-masing seksi pada KPP sehingga dimungkinkan adanya seksi yang kelebihan pegawai dan di sisi lain terdapat seksi yang kekurangan pegawai. Salah satu solusi yang dapat diambil adalah dengan mutasi pegawai dari unit yang kelebihan pegawai, atau dengan melakukan rekruitmen pegawai baru. Terkait dengan kualifikasi pendidikan, unit kerja di lingkungan Kanwil Kalselteng membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah DI dan DIII. Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang analisis, pengawasan dan konsultasi serta penegakan hukum. z. Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing instansi vertikal di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur tampak pada Tabel 6.42.


133

Tabel 6.42 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur No

Unit Organisasi

(1) 1

(2)

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Kanwil DJP Kalimantan Timur

137,079.00

90

89

-1

1.02

A


2

KPP Madya Balikpapan

154,628.00

103

95

-8

1.08

A

3

KPP Pratama Balikpapan

183,725.00

121

79

-42

1.54

A

Sangat Baik

4

KPP Pratama Bontang

129,178.00

87

63

-24

1.36

A


5

KPP Pratama Penajam

109,767.00

74

63

-11

1.16

A

6

KPP Pratama Samarinda

75,774.00

50

70

20

0.72

C

Cukup

7

KPP Pratama Tanjung Redeb

127,411.00

84

61

-23

1.39

A

Sangat Baik

8

KPP Pratama Tarakan

93,331.00

64

68

4

0.91

B

Baik

9

KPP Pratama Tenggarong

189,537.00

124

66

-58

1.91

A

Sangat Baik

1,200,430.00

797

654

-143

1.22

A

Sangat Baik

JUMLAH

Berdasarkan tabel 6.42. terlihat bahwa beban kerja Kanwil DJP Kalimantan Timur pada periode pengukuran ABK adalah 1,200,430 orang jam (OJ) dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1,22 dan Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A (Sangat Baik). Hal ini dapat juga diartikan bahwa seluruh SDM yang dimiliki oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Kaltim sudah diberdayakan secara maksimal dalam hal pemanfaatan waktu kerjanya. Berdasarkan tabel di atas juga dapat diketahui bahwa beban kerja dan jumlah pegawai tersebar secara tidak merata pada setiap KPP. Beban kerja tertinggi adalah KPP Pratama Tenggarong sedangkan KPP Pratama Samarinda mempunyai beban kerja paling rendah jika dibandingkan dengan KPP lain di lingkungan Kanwil Kalimantan Timur. Namun demikian, walaupun berbeda beban kerjanya, masing-masing KPP sudah berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi DJP yaitu mengumpulkan penerimaan negara dari sektor pajak. Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka beban kerja unit kerja di lingkungan Kanwil ini mengalami kenaikan sebesar 238,339.32 OJ (1,200,430.00–962,090.68) atau sebesar 25%. Kenaikan beban kerja tersebut kemungkinan dikarenakan adanya beberapa kebijakan penggalian potensi perpajakan yang lebih intesif seperti Sensus Pajak dan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dilakukan DJP pada tahun 2012. Berdasarkan tabel 6.42., juga dapat diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Kalimantan Timur adalah 797 pegawai, sedangkan jumlah pegawai pada akhir tahun 2012 adalah 654 pegawai, sehingga secara agregat unit kerja Kanwil DJP Kalimantan Timur masih kekurangan pegawai sebanyak 143 orang pegawai di level staff (pelaksana dan account representative) dan fungsional pemeriksa pajak yang tersebar dalam beberapa seksi yang ada pada KPP dan Kanwil itu sendiri. Kekurangan pegawai yang paling banyak terdapat pada unit kerja KPP Pratama Tenggarong. Selain itu, apabila diteliti lebih lanjut maka akan terlihat bahwa beban kerja terdistribusi secara tidak merata pada masing-masing seksi pada KPP sehingga dimungkinkan adanya seksi yang kelebihan pegawai dan disisi lain terdapat seksi yang kekurangan pegawai. Salah satu solusi yang dapat diambil adalah dengan mutasi pegawai dari unit yang kelebihan pegawai, atau dengan melakukan rekruitmen pegawai baru.


134

Terkait dengan kualifikasi pendidikan, unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Kalimantan Timur membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah DIII dan Sarjana. Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang administrasi, pengawasan dan konsultasi. aa. Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing instansi vertikal di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi selatan, Barat, dan Tenggara tampak pada Tabel 6.43. Tabel 6.43 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara No (1) 1

Unit Organisasi (2) Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

138,735.00

92

92

0

1.00

B

Baik

2

KPP Madya Makassar

173,527.00

115

108

-7

1.07

A

Sangat Baik

3

KPP Pratama Bantaeng

110,387.00

73

60

-13

1.22

A

Sangat Baik

4

KPP Pratama Bau-Bau

92,886.00

60

58

-2

1.06

A

Sangat Baik

5

KPP Pratama Bulukumba

95,455.00

63

51

-12

1.24

A

Sangat Baik

6

KPP Pratama Kendari

107,960.00

71

58

-13

1.24

A

Sangat Baik

7

KPP Pratama Kolaka

76,914.00

53

50

-3

1.02

A

Sangat Baik

8

KPP Pratama Majene

97,884.00

64

49

-15

1.33

A

Sangat Baik

9

KPP Pratama Makassar Barat

142,450.00

93

75

-18

1.26

A

Sangat Baik

10

KPP Pratama Makassar Selatan

138,063.00

91

81

-10

1.13

A

Sangat Baik

11

KPP Pratama Makassar Utara

177,938.00

118

83

-35

1.42

A

Sangat Baik

12

KPP Pratama Mamuju

82,541.00

55

55

0

1.00

B

Baik

13

KPP Pratama Maros

101,614.00

68

60

-8

1.12

A

Sangat Baik

14

KPP Pratama Palopo

101,582.00

70

64

-6

1.05

A

Sangat Baik

15

KPP Pratama Pare-Pare

104,009.00

69

66

-3

1.05

A

Sangat Baik

16

KPP Pratama Watampone

72,613.00

47

66

19

0.73

C

Cukup

1,814,558.00

1,202

1,076

-126

1.12

A

Sangat Baik

JUMLAH

Berdasarkan tabel 6.43. diatas, unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara mempunyai beban kerja 1,814,558.00 orang jam (OJ) dengan efektifitas unit 1.12 dan prestasi unit dengan kriteria A (Sangat Baik). Hal ini dapat diartikan bahwa Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara dapat memaksimalkan jam kerja dengan pegawai yang ada. Dari hasil analisis juga dapat diketahui bahwa beban kerja dan jumlah pegawai tidak tersebar secara merata pada setiap KPP di lingkungan Kanwil ini. Kanwil mempunyai beban kerja tertinggi sedangkan KPP Pratama Balige mempunyai beban kerja paling rendah jika dibandingkan dengan KPP lain di lingkungan Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Namun demikian, walaupun berbeda beban kerjanya, masing-masing KPP berperan secara proporsional sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi DJP yaitu mengumpulkan penerimaan dari sektor pajak.


135

Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara mengalami kenaikan beban kerja sebanyak 65,678 OJ (1,814,558.00– 1,748,880.00) atau sebesar 4%. Kenaikan beban kerja tersebut kemungkinan dikarenakan adanya kebijakan penggalian potensi perpajakan yang lebih intensif seperti Sensus Pajak dan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dilakukan DJP pada tahun 2012. Berdasarkan tabel 3.50. juga dapat diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara adalah 1,202 pegawai, sedangkan jumlah pegawai pada akhir tahun 2012 adalah 1,076 pegawai, sehingga secara agregat Kanwil DJP Kanwil Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara masih kekurangan pegawai sebanyak 126 orang pegawai di level staff (pelaksana dan account representative) yang tersebar dalam beberapa seksi yang ada pada KPP. Kekurangan pegawai tersebar secara merata pada unit kerja di wilayah Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Kekurangan pegawai yang paling banyak terdapat pada KPP Pratama Makassar Utara. Hal ini disebabkan: a. Di Subbag umum terdapat 1 honorer yang dipekerjakan untuk membantu administrasi; b. Jumlah SPT yan harus direkam cukup banyak; c. Adanya pertambahan WP dan volume peperjaan yang tidak sebanding dengan Petugas Pelaksana di Seksi Pelayanan; d. Pemanfaatan data perpajakan pada portal DJP, Approweb, pada prinsipnya adalah triger, sehingga perlu klarifikasi lebih lanjut dengan data yang ada (misalnya cek fisik dan klarifikasi kepada Wajib Pajak); e. Penelitian Formal SPT Tahunan pasca dropbox seluruhnya dilakukan oleh AR; f.

Banyaknya Konsultasi/Bimbingan kepada WP terutama WP yang datang lansung ke Seksi Waskon.

Selain itu, apabila diteliti lebih lanjut maka akan terlihat bahwa beban kerja terdistribusi secara tidak merata pada masing-masing seksi pada KPP sehingga dimungkinkan adanya seksi yang kelebihan pegawai dan di sisi lain terdapat seksi yang kekurangan pegawai. Salah satu solusi yang dapat diambil adalah dengan mutasi pegawai dari unit yang kelebihan pegawai, atau dengan melakukan rekruitmen pegawai baru. Terkait dengan kualifikasi pendidikan, unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah DIII. Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang analisis, pengawasan dan konsultasi serta administrasi. bb. Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing instansi vertikal di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utaratampak pada Tabel 6.44.


136

Tabel 6.44 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Sulut, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara No (1) 1

Unit Organisasi (2) Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara

Jumlah Beban Kerja



+/-

(3)

(4)

(5)

125,234.00

80

85

EU

PU

Ket

(6)

(7)

(8)

(9)

5

0.98

B

Baik

2

KPP Pratama Bitung

131,863.00

88

82

-6

1.07

A

Sangat Baik

3

KPP Pratama Gorontalo

113,177.00

75

73

-2

1.03

A

Sangat Baik

4

KPP Pratama Kotamobagu

87,406.00

58

63

5

0.92

B

Baik

5

KPP Pratama Luwuk

93,412.00

61

56

-5

1.11

A


6

KPP Pratama Manado

168,670.00

111

95

-16

1.18

A

7

KPP Pratama Palu

128,307.00

86

78

-8

1.09

A

Sangat Baik

8

KPP Pratama Poso

100,757.00

65

58

-7

1.15

A

Sangat Baik

9

KPP Pratama Tahuna

62,072.00

43

47

4

0.88

C

Cukup

10

KPP Pratama Ternate

103,608.00

68

66

-2

1.04

A

Sangat Baik

11

KPP Pratama Tobelo

96,634.00

66

51

-15

1.26

A

Sangat Baik

12

KPP Pratama Toli-Toli

69,627.00

47

49

2

0.94

B

Baik

1,280,767.00

848

803

-45

1.06

A

Sangat Baik

JUMLAH

Dari hasil perhitungan ABK tahun 2013, unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara ini memiliki beban kerja sebesar 1,280,767.00 orang jam (OJ) dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1.06, yang dapat diartikan bahwa Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A (Sangat Baik). Hal ini dapat juga diartikan bahwa seluruh SDM yang dimiliki oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara sudah diberdayakan secara maksimal dalam hal pemanfaatan waktu kerjanya. Berdasarkan tabel 6.44. juga dapat diketahui bahwa distribusi beban kerja dan jumlah pegawai tidak merata pada setiap KPP. Beban kerja tertinggi adalah KPP Pratama Manado sedangkan KPP Pratama Toli-toli mempunyai beban kerja paling rendah jika dibandingkan dengan KPP lain di lingkungan Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara. Namun demikian, walaupun berbeda beban kerjanya, masing-masing KPP sudah berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi DJP yaitu mengumpulkan penerimaan negara dari sektor pajak. Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka beban kerja unit kerja di lingkungan Kanwil DJP ini mengalami kenaikan sebesar 287,372.20 OJ (1,280,767.00–993,394.80) atau sebesar 29%. Kenaikan beban kerja tersebut kemungkinan dikarenakan: a. adanya beberapa kebijakan penggalian potensi perpajakan yang lebih intensif seperti Sensus Pajak dan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dilakukan DJP pada tahun 2012; b. Pada tahun sebelumnya, beberapa unit kerja di lingkungan Kanwil ini belum menginput beban kerjanya secara lengkap dalam aplikasi. Berdasarkan tabel 6.44, juga dapat diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara adalah 848 pegawai, sedangkan jumlah pegawai pada akhir tahun 2012 adalah 803 pegawai, sehingga secara agregat Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara


137

masih kekurangan pegawai sebanyak 45 orang pegawai di level staff (pelaksana) yang tersebar dalam beberapa seksi yang ada pada KPP di lingkungan Kanwil DJP ini. Kekurangan pegawai yang paling banyak terdapat pada KPP Pratama Manado . Hal ini kemungkinan disebabkan karena: a. Jumlah WP terdaftar cukup, begitu juga dengan jumlah Objek pajak PBB yang mencapai 130.000; b. banyak Pekerjaan Adhoc seperti Pemutahiran basis data piutang PBB, sensus Pajak, verifikasi PKP; c. Jumlah WP yang sangat banyak; d. Untuk penerbitan STP harus dilakukan penelitian terhadap fisik data, karena terdapat kesalahan dalam perekaman; e. Pelaksanaan visit yang terkadang memakan waktu yang lama akibat alamat WP yang kurang jelas. Selain itu, apabila diteliti lebih lanjut maka akan terlihat bahwa beban kerja terdistribusi secara tidak merata pada masing-masing seksi pada KPP sehingga dimungkinkan adanya seksi yang kelebihan pegawai dan di sisi lain terdapat seksi yang kekurangan pegawai. Salah satu solusi yang dapat diambil adalah dengan mutasi pegawai dari unit yang kelebihan pegawai, atau dengan melakukan rekruitmen pegawai baru. Terkait dengan kualifikasi pendidikan, unit kerja di lingkungan Kanwil Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah DI dan DIII. Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang pengawasan dan konsultasi serta administrasi. cc. Kantor Wilayah DJP Bali Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing instansi vertikal di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali tampak pada Tabel 6.45. Tabel 6.45 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Bali No (1) 1

Unit Organisasi (2)

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Kanwil DJP Bali

140,747.00

93

91

-2

1.03

A


2

KPP Madya Denpasar

166,844.00

111

102

-9

1.09

A

3

KPP Pratama Badung Selatan

151,144.00

102

87

-15

1.15

A

Sangat Baik

4

KPP Pratama Badung Utara

127,954.00

86

71

-15

1.20

A

Sangat Baik

5

KPP Pratama Denpasar Barat

138,390.00

91

76

-15

1.21

A

Sangat Baik

6

KPP Pratama Denpasar Timur

124,880.00

84

74

-10

1.12

A


7

KPP Pratama Gianyar

123,602.00

82

69

-13

1.19

A

8

KPP Pratama Singaraja

106,557.00

72

64

-8

1.10

A

Sangat Baik

9

KPP Pratama Tabanan

108,795.00

71

58

-13

1.24

A

Sangat Baik

1,188,913.00

792

692

-100

1.14

A

Sangat Baik

JUMLAH

Dari hasil perhitungan ABK tahun 2013, beban kerja Kanwil DJP Bali adalah 1,188,913.00 orang jam (OJ) dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1,14 dan Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A (Sangat Baik). Hal ini dapat juga diartikan bahwa seluruh SDM yang dimiliki


138

oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Bali sudah diberdayakan secara maksimal dalam hal pemanfaatan waktu kerjanya. Berdasarkan tabel 6.45 juga dapat diketahui bahwa beban kerja dan jumlah pegawai tersebar secara tidak merata pada setiap KPP. Beban kerja tertinggi adalah KPP Madya Bali sedangkan KPP Pratama Singaraja mempunyai beban kerja paling rendah jika dibandingkan dengan KPP lain di lingkungan Kanwil DJP Bali. Namun demikian, walaupun berbeda beban kerjanya, masing-masing KPP sudah berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi DJP yaitu mengumpulkan penerimaan negara dari sektor pajak. Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka beban kerja unit kerja di lingkungan Kanwil DJP ini mengalami kenaikan sebesar 74,735.82 OJ (1,188,913.00– 1,114,177.18) atau sebesar 7%. Kenaikan beban kerja tersebut kemungkinan dikarenakan adanya beberapa kebijakan penggalian potensi perpajakan yang lebih intesif seperti Sensus Pajak dan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dilakukan DJP pada tahun 2012. Berdasarkan tabel di atas juga dapat diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Bali adalah 792 pegawai, sedangkan jumlah pegawai pada akhir tahun 2012 adalah 692 pegawai, sehingga secara agregat unit kerja Kanwil DJP Bali masih kekurangan pegawai sebanyak 100 orang pegawai di level staff (pelaksana dan account representative) yang tersebar dalam beberapa seksi yang ada pada KPP dan Kanwil itu sendiri. Kekurangan pegawai yang paling banyak terdapat pada unit kerja KPP Pratama Badung Selatan, KPP Pratama Badung Utara dan KPP Pratama Denpasar Barat (masingmasing 15 pegawai). Selain itu, apabila diteliti lebih lanjut maka akan terlihat bahwa beban kerja terdistribusi secara tidak merata pada masing-masing seksi pada KPP sehingga dimungkinkan adanya seksi yang kelebihan pegawai dan di sisi lain terdapat seksi yang kekurangan pegawai. Salah satu solusi yang dapat diambil adalah dengan mutasi pegawai dari unit yang kelebihan pegawai, atau dengan melakukan rekruitmen pegawai baru. Terkait dengan kualifikasi pendidikan, unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Bali membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah DIII. Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang administrasi, pengawasan dan konsultasi. dd. Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing instansi vertikal di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara tampak pada Tabel 6.46. Dari hasil perhitungan ABK tahun 2013, unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Nusa Tenggara memiliki beban kerja sebesar 1,294,847.00 orang jam (OJ) dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1.20, yang dapat diartikan bahwa Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A (Sangat Baik). Hal ini dapat juga diartikan bahwa seluruh SDM yang dimiliki oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Nusa Tenggara sudah diberdayakan secara maksimal dalam hal pemanfaatan waktu kerjanya.


139

Tabel 6.46 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara No

Unit Organisasi

(1) 1

Kanwil DJP Nusa Tenggara

(2)

Jumlah Beban Kerja



(3)

(4)

(5)

130,137.00

92

77

+/-

EU

PU

Ket

(6)

(7)

(8)

(9)

-15

1.12

A

Sangat Baik

2

KPP Pratama Atambua

85,179.00

56

47

-9

1.20

A

Sangat Baik

3

KPP Pratama Ende

95,102.00

63

50

-13

1.26

A

Sangat Baik

4

KPP Pratama Kupang

140,235.00

95

77

-18

1.21

A

Sangat Baik

5

KPP Pratama Mataram Barat

101,999.00

67

61

-6

1.11

A

Sangat Baik

6

KPP Pratama Mataram Timur

98,097.00

64

62

-2

1.05

A

Sangat Baik

7

KPP Pratama Maumere

91,874.00

62

53

-9

1.15

A

Sangat Baik

8

KPP Pratama Praya

154,305.00

103

72

-31

1.42

A

Sangat Baik

9

KPP Pratama Raba Bima

88,745.00

59

55

-4

1.07

A

Sangat Baik

10

KPP Pratama Ruteng

89,349.00

61

51

-10

1.16

A

Sangat Baik

11

KPP Pratama Sumbawa Besar

116,407.00

79

60

-19

1.29

A

Sangat Baik

12

KPP Pratama Waingapu

103,418.00

68

52

-16

1.32

A

Sangat Baik

1,294,847.00

869

717

-152

1.20

A

Sangat Baik

JUMLAH

Berdasarkan tabel 6.46. juga dapat diketahui bahwa distribusi beban kerja dan jumlah pegawai tidak merata pada setiap KPP. Beban kerja tertinggi adalah KPP Pratama Praya sedangkan KPP Pratama Atambua mempunyai beban kerja paling rendah jika dibandingkan dengan KPP lain di lingkungan Kanwil DJP Nusa Tenggara. Namun demikian, walaupun berbeda beban kerjanya, masing-masing KPP sudah berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi DJP yaitu mengumpulkan penerimaan negara dari sektor pajak. Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka beban kerja unit kerja di lingkungan Kanwil DJP ini mengalami kenaikan sebesar 213,623.00 OJ (1,294,847.00 – 1,081,224.00) atau sebesar 20%. Kenaikan beban kerja tersebut kemungkinan dikarenakan adanya beberpa kebijakan penggalian potensi perpajakan yang lebih intesif seperti Sensus Pajak dan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dilakukan DJP pada tahun 2012. Berdasarkan tabel juga dapat diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Nusa Tenggara adalah 869 pegawai, sedangkan jumlah pegawai pada akhir tahun 2012 adalah 717 pegawai, sehingga secara agregat unit kerja Kanwil DJP Nusa Tenggara masih kekurangan pegawai sebanyak 152 orang pegawai di level staff (pelaksana, account representative, Bendaharawan) yang tersebar dalam beberapa seksi yang ada pada KPP dan Kanwil itu sendiri. Kekurangan pegawai yang paling banyak terdapat pada KPP Pratama Praya. Hal ini kemungkinan disebabkan karena: a. Banyaknya penerimaan SPT Tahunan melalui dropbox, dimana hanya terdapat dua Pelaksana KP2KP dan salah satunya juga mengerjakan tugas Bendahara KP2KP sehingga menggunakan tenaga outsourcing/honorer; b. Banyaknya SPT yang harus direkam oleh Pelaksana Seksi PDI, baik SPT Masa maupun SPT Tahunan; c. Banyaknya SPPT, STTS, dan DHKP PBB yang harus diproses (cetak, sortir, cap) oleh Pelaksana Seksi Pelayanan; d. Hanya ada satu Pelaksana Seksi Waskon yang mengerjakan pekerjaan administrasi di dua Seksi Waskon yang ada;


140

e. Hanya ada satu Pelaksana Seksi RIKI yang mengerjakan seluruh administrasi Seksi RIKI yang cukup banyak. Selain itu, apabila diteliti lebih lanjut maka akan terlihat bahwa beban kerja terdistribusi secara tidak merata pada masing-masing seksi pada KPP sehingga dimungkinkan adanya seksi yang kelebihan pegawai dan di sisi lain terdapat seksi yang kekurangan pegawai. Salah satu solusi yang dapat diambil adalah dengan mutasi pegawai dari unit yang kelebihan pegawai, atau dengan melakukan rekruitmen pegawai baru. Terkait dengan kualifikasi pendidikan, unit kerja di lingkungan Kanwil Nusra membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah DI dan DIII. Prioritas yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang analisis, pengawasan dan konsultasi. ee. Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing instansi vertikal di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua dan Maluku tampak pada Tabel 6.47. Tabel 6.47 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku No (1) 1

Unit Organisasi (2)

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Kanwil DJP Papua dan Maluku

128,095.00

85

85

0

1.00

B

Baik

2

KPP Pratama Ambon

227,035.00

150

105

-45

1.43

A

Sangat Baik

3

KPP Pratama Biak

89,989.00

62

63

1

0.95

B

Baik

4

KPP Pratama Jayapura

109,910.00

73

75

2

0.97

B

Baik

5

KPP Pratama Manokwari

82,570.00

56

62

6

0.88

C

Cukup

6

KPP Pratama Merauke

101,564.00

67

58

-9

1.16

A

Sangat Baik

7

KPP Pratama Sorong

134,886.00

88

73

-15

1.23

A

Sangat Baik

8

KPP Pratama Timika

116,600.00

77

58

-19

1.33

A

Sangat Baik

990,649.00

658

579

-79

1.14

A

Sangat Baik

JUMLAH

Dari hasil perhitungan ABK tahun 2013, unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Papua dan Maluku memiliki beban kerja sebesar 990,649.00 orang jam (OJ) dengan efektifitas unit 1.14 dan prestasi unit dengan kriteria A (Sangat Baik). Hal ini dapat diartikan bahwa Kanwil DJP Papua dan Maluku dapat memaksimalkan jam kerja dengan pegawai yang ada. Dari hasil analisis juga dapat diketahui bahwa beban kerja dan jumlah pegawai tidak tersebar secara merata pada setiap KPP di lingkungan Kanwil DJP ini. KPP Pratama Ambon mempunyai beban kerja tertinggi sedangkan KPP Pratama Manokwari mempunyai beban kerja paling rendah jika dibandingkan dengan KPP lain di lingkungan Kanwil DJP Papua dan Maluku. Namun demikian, walaupun berbeda beban kerjanya, masing-masing KPP berperan secara proporsional sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi DJP yaitu mengumpulkan penerimaan dari sektor pajak. Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Papua dan Maluku mengalami kenaikan beban kerja sebanyak 132,418.05 OJ (990,649.00– 858,230.95) atau sebesar 15%. Kenaikan beban kerja tersebut kemungkinan dikarenakan adanya kebijakan penggalian potensi perpajakan yang lebih intensif seperti Sensus Pajak dan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dilakukan DJP pada tahun 2012.


141

Berdasarkan tabel di atas juga dapat diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Papua dan Maluku adalah 658 pegawai, sedangkan jumlah pegawai pada akhir tahun 2012 adalah 579 pegawai, sehingga secara agregat Kanwil DJP Papua dan Maluku masih kekurangan pegawai sebanyak 79 orang pegawai di level staff (pelaksana, bendahara dan account representative)dan fungsional pemeriksa pajak yang tersebar dalam beberapa seksi yang ada pada KPP di lingkungan Kanwil ini. Kekurangan pegawai tersebar secara merata pada unit kerja di wilayah Kanwil DJP Papua dan Maluku. KPP Pratama Ambon mempunyai kekurangan pegawai yang paling banyak diantara KPPKPP yang lain di wilayah Kerja Kanwil DJP Papua dan Maluku. Hal ini kemungkinan disebabkan karena luas wilayah yang sulit dijangkau moda transportasi, dan akses internet untuk aplikasi Approweb belum terjangkau pada KPP ini sehingga harus ke Kanwil apabila akan menggunakan aplikasi tersebut. Di lain sisi, pada Kanwil DJP ini terdapat 3 KPP yang mengalami kelebihan pegawai yaitu KPP Pratama Jayapura, KPP Pratama Biak dan KPP Pratama Manokwari. Selain itu, apabila diteliti lebih lanjut maka akan terlihat bahwa beban kerja terdistribusi secara tidak merata pada masing-masing seksi pada KPP sehingga dimungkinkan adanya seksi yang kelebihan pegawai dan di sisi lain terdapat seksi yang kekurangan pegawai. Salah satu solusi yang dapat diambil adalah dengan mutasi pegawai dari unit yang kelebihan pegawai, atau dengan melakukan rekruitmen pegawai baru. Terkait dengan kualifikasi pendidikan, unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Papua dan Maluku membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah DIII dan Sarjana. Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang analisis, pengawasan dan konsultasi serta administrasi. 16. Unit Pelaksana Teknis (UPT) DJP DJP mempunyai beberapa UPT yaitu Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP), Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP), Kantor Pengolahan Data Eksternal (KPDE), dan Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP). Berikut ini akan disajikan pembahasan secara rinci terkait UPT yang dimiliki oleh DJP: a. Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP) PPDDP dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.01/2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK 171/PMK.01/2012 mempunyai tugas untuk melaksanakan penerimaan, pemindaian, perekaman, dan penyimpanan dokumen perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Keberadaan unit pelaksana teknis ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas, akurasi, konsistensi dan keamanan data dan dokumen perpajakan. Adapun wilayah kerja PPDDP mencakup wilayah seluruh Kantor Wilayah DJP di Pulau Jawa. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk kantor PPDDP pada Tabel 6.48.


142

Tabel 6.48 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP) No

Unit Organisasi

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

Kepala PPDDP

7,485.00

5

1

-4

4,97

A

Cukup

2

Bagian Umum

28,086.00

19

20

1

0,93

B

Baik

3

Bidang Pemindaian Dokumen dan Perekaman Data

131,418.00

87

88

1

0,99

B

Baik

4

Bidang Penerimaan dan Penyimpanan Dokumen

70,787.00

47

45

-2

1,04

A

Sangat Baik

237,776.00

158

154

-4

1.02

A

Sangat Baik

JUMLAH

Dari hasil perhitungan ABK tahun 2013, PPDDP memiliki beban kerja sebesar 237,776.00 orang jam (OJ) dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1.02, yang dapat diartikan bahwa Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A (Sangat Baik). Hal ini dapat juga diartikan bahwa seluruh SDM-nya PPDDP sudah diberdayakan secara maksimal dalam hal pemanfaatan waktu kerjanya. Berdasarkan tabel 6.48 juga dapat diketahui bahwa beban kerja dan jumlah pegawai PPDDP tersebar secara tidak merata pada setiap bidang. Beban kerja tertinggi pada Bidang Pemindaian Dokumen dan Perekaman Data sedangkan Bagian umum mempunyai beban kerja paling rendah jika dibandingkan dengan bidang lain pada PPDDP. Namun demikian, walaupun berbeda beban kerjanya, masing-masing Bagian dan Bidang sudah berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi DJP. Jika dibandingkan dengan beban kerja pada pelaksanaan ABK tahun sebelumnya, maka terdapat penurunan beban kerja sebanyak 7,972.00 OJ (237,776.00– 245,748.00) atau sebesar 3 %. Berdasarkan tabel 6.48 juga dapat diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada PPDDP adalah 158 pegawai, sedangkan jumlah pegawai pada akhir tahun 2012 adalah 154 pegawai, sehingga secara agregat PPDDP memiliki kekurangan pegawai sebanyak 4 orang pegawai. Kekurangan pegawai adalah Kepala PPDDP, hal ini kemungkinan disebabkan karena kesibukan Kepala PDDP dalam menjalankan fungsinya dalam organisasi. Apabila kelebihan Kepala PPDDP dikeluarkan dari perhitungan sebenarnya kebutuhan pegawai sudah sesuai dengan beban yang menjadi tanggung jawab PPDDP. Selanjutnya apabila diteliti lebih lanjut maka akan terlihat bahwa beban kerja terdistribusi secara tidak merata pada masing-masing seksi. Adapun seksi yang paling tinggi beban kerjanya adalah seksi Perekaman dan Transfer Data. b. Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP) KPDDP dibentuk berdasarkan PMK No. 133/PMK.01/2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 172/PMK.01/2012 mempunyai tugas untuk melaksanakan penerimaan, pemindaian, penyimpanan dokumen perpajakan serta transfer data perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Keberadaan unit pelaksana teknis ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas, akurasi, konsistensi dan keamanan data dan dokumen perpajakan.


143

Sesuai dengan PMK 172/PMK.01/2012 tersebut, DJP mempunyai 2 KPDDP yaitu KPDDP Makassar dan KPDDP Jambi. Adapun wilayah kedua KPDDP tersebut meliputi: 1) Wilayah kerja KPDDP Makassar meliputi Kanwil DJP Sulawesi Selatan, barat dan Tenggara dan Kanwil Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara 2) Wilayah kerja KPDDP Jambi meliputi Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau, Kanwil DJP Sumbar dan Jambi, Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung Pada tahun 2013 ini, KPDDP Jambi belum wajib mengisi data beban kerja karena unit tersebut baru terbentuk pada akhir Desember 2012 sehingga perhitungan beban kerjanya diasumsikan bahwa setiap pegawai mempunyai beban kerja 1,507 jam. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk KPDDP Makasar pada Tabel 6.49. Tabel 6.49 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP) Makasar No

Unit Organisasi

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

Kepala KPDDP

1,357.00

1

1

0

0,90

B

Baik

2

Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal

13,427.00

9

9

0

0,99

B

Baik

3

Seksi Verifikasi Dokumen

30,371.00

20

16

-4

1,26

A

Sangat Baik

4

Seksi Pemeliharaan dan Pelayanan Dokumen

31,717.00

21

14

-7

1,50

A

Sangat Baik

JUMLAH

76,872.00

51

40

-11

1.28

A

Sangat Baik

Dari hasil perhitungan ABK tahun 2013, KPDDP Makasar memiliki beban kerja sebesar 76,872.00 orang jam (OJ) dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1.28, yang dapat diartikan bahwa Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A (Sangat Baik). Hal ini dapat juga diartikan bahwa seluruh SDM PPDDP sudah diberdayakan secara maksimal dalam hal pemanfaatan waktu kerjanya. Berdasarkan tabel 6.49 juga dapat diketahui bahwa sebaran beban kerja dan jumlah pegawai KPDDP Makasar tidak merata pada setiap seksi. Beban kerja tertinggi adalah seksi Pemeliharaan dan Pelayanan Dokumen sedangkan Subbag Tata Usaha dan Kepatuhan Internal mempunyai beban kerja paling rendah jika dibandingkan dengan seksi lain pada KPDDP. Namun demikian, walaupun berbeda beban kerjanya, masing-masing Subdit sudah berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi DJP. Berdasarkan tabel 6.49 juga dapat diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada KPDDP Makasar adalah 51 pegawai, sedangkan jumlah pegawai pada akhir tahun 2012 adalah 40 pegawai, sehingga secara agregat KPDDP Makasar memiliki kekurangan pegawai sebanyak 11 orang pegawai. Kekurangan pegawai terdapat pada Seksi Verifikasi Dokumen dan Seksi Pemeliharaan dan Pelayanan Dokumen.


144

Selanjutnya apabila diteliti lebih lanjut maka akan terlihat bahwa beban kerja terdistribusi secara tidak merata pada masing-masing pemangku jabatan. Adapun jabatan yang paling tinggi beban kerjanya adalah pelaksana Seksi Pemeliharaan dan Pelayanan Dokumen. Terkait dengan kualifikasi pendidikan, KPDDP membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah DI dan DIII. Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang analisis dan perumusan kebijakan serta administrasi. c. Kantor Pengolahan Data Eksternal (KPDE) Kantor Pengolahan Data Eksternal dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 173/PMK.01/2012 mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, dan penyimpanan dokumen perpajakan, serta transfer data yang berkaitan dengan perpajakan yang diberikan oleh instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain dengan memanfaatkan teknologi informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun Wilayah kerja Kantor Pengolahan Data Eksternal meliputi seluruh Indonesia. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk KPDE pada Tabel 6.50. Tabel 6.50 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Kantor Pengolahan Data Eksternal (KPDE) No

Unit Organisasi

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

Kepala KPDE

349.25

1

1

0

0,23

E

Kurang

2

Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional

9,351.27

6

5

-1

1,24

A

Sangat Baik

3

Seksi Perekaman dan Transfer Data

8,599.98

6

5

-1

1,14

A

Sangat Baik

4


5,216.67

3

3

0

1,15

A

Sangat Baik

23,517.17

16

14

-2

1.11

A

Sangat Baik

JUMLAH

Berdasarkan perhitungan ABK tahun 2013, KPDE memiliki beban kerja sebesar 23,517.17 orang jam (OJ) dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1.1, yang dapat diartikan bahwa Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A (Sangat Baik). Hal ini dapat juga diartikan bahwa seluruh sumber daya manusia KPDE sudah diberdayakan secara maksimal dalam hal pemanfaatan waktu kerjanya. Berdasarkan tabel 6.50 juga dapat diketahui bahwa sebaran beban kerja dan jumlah pegawai KPDE tidak merata pada setiap seksi. Beban kerja tertinggi adalah seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional sedangkan Subbag Tata Usaha dan Kepatuhan Internal mempunyai beban kerja paling rendah jika dibandingkan dengan seksi lain pada KPDE. Namun demikian, walaupun berbeda beban kerjanya, masing-masing Seksi sudah berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi DJP.


145

Selanjutnya pada tabel tersebut juga dapat diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada KPDE adalah 16 pegawai, sedangkan jumlah pegawai pada akhir tahun 2012 adalah 14 pegawai, sehingga secara agregat KPDE memiliki kekurangan pegawai sebanyak 2 orang pegawai. Kekurangan pegawai terdapat pada Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional dan Seksi Perekaman dan Transfer Data. Apabila diteliti lebih lanjut maka akan terlihat bahwa beban kerja terdistribusi secara tidak merata pada masing-masing pemangku jabatan. Tahun 2012 KPDE belum memiliki DIPA sendiri dan data eksternal belum masuk sehingga kebutuhan tambahan pegawai hanya 2 orang. Untuk tahun 2013 KPDE merupakan satker dengan DIPA sendiri, penambahan tugas fungsi kepatuhan internal dan terbitnya PMK-16 di mana mulai Bulan Mei 2013 dijadwalkan ada 14 instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lain yang menyampaikan data ke KPDE, maka tahun 2013 KPDE membutuhkan tambahan pegawai 16 orang. Sementara jumlah instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lain yang dikoordinasikan untuk menyampaikan data ke KPDE akan terus bertambah. Terkait dengan kualifikasi pendidikan, KPDE membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah DI dan DIII. Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang analisis dan perumusan kebijakan, pengawasan serta administrasi. d. Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP) KLIP dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 174/PMK.01/2012 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan layanan pemberian informasi unum perpajakan, penyampaian informasi perpajakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan pengaduan dengan memanfaatkan teknologi informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun Wilayah kerja KLIP meliputi seluruh Indonesia. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk KLIP pada Tabel 6.51. Tabel 6.51 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP) No

Unit Organisasi

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

Kepala KLIP DJP

834.00

1

1

0

0,55

D

Sedang

2

Seksi Operasional

106,890.00

71

69

-2

1,03

A

Sangat Baik

3

Seksi Penjaminan Kualitas Layanan

20,834.00

14

10

-4

1,38

A

Sangat Baik

4


11,129.00

7

8

1

0,92

B

Baik

139,687.00

93

88

-5

1.05

A

Sangat Baik

JUMLAH


146

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 140/PMK.01/2006 tentang pelaksanaan analisis beban kerja di lingkungan Departemen Keuangan sebenarnya KLIP belum memenuhi syarat untuk mengisi data beban kerjanya. Akan tetapi dikarenakan pekerjaan yang menjadi tugas dan fungsi KLIP pada kenyataannya setiap tahun dilakukan oleh call center pajak ( dulu dibawah Dit. P2Humas) maka pada tahun 2013 KLIP diwajibkan untuk mengisi beban kerja karena fungsi call center (in-bound centre-Dit.P2Humas dan outbound centre- PPDDP) tersebut sudah tidak dilakukan oleh Dit. P2Humas dan PPDDP. Berdasarkan perhitungan ABK tahun 2013, KLIP memiliki beban kerja sebesar 139,687.00 orang jam (OJ) dengan Efektivitas Unit (EU) adalah 1.05, yang dapat diartikan bahwa Prestasi Kerja Unit (PU) adalah A ( Sangat Baik). Hal ini dapat juga diartikan bahwa seluruh sumber daya manusia KLIP sudah diberdayakan secara maksimal dalam hal pemanfaatan waktu kerjanya. Berdasarkan tabel 6.51 juga dapat diketahui bahwa sebaran beban kerja dan jumlah pegawai KLIP tidak merata pada setiap seksi. Beban kerja tertinggi adalah seksi Operasional sedangkan Subbag Tata Usaha dan Kepatuhan Internal mempunyai beban kerja paling rendah jika dibandingkan dengan seksi lain pada KLIP. Namun demikian, walaupun berbeda beban kerjanya, masing-masing Subdit sudah berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi DJP. Berdasarkan tabel tersebut juga dapat diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada KLIP adalah 93 pegawai, sedangkan jumlah pegawai pada akhir tahun 2012 adalah 88 pegawai, sehingga secara agregat KLIP memiliki kekurangan pegawai sebanyak 5 orang pegawai. Kekurangan pegawai terdapat pada Seksi Penjaminan Kualitas (4 orang) dan Seksi Operasional (2 orang). Selanjutnya apabila diteliti lebih lanjut maka akan terlihat bahwa beban kerja terdistribusi secara tidak merata pada masing-masing pemangku jabatan. Adapun jabatan yang paling tinggi beban kerjanya adalah pelaksana Seksi Operasional (105,286 orang jam). Hal ini disebabkan pegawai pelaksana tidak mencukupi untuk menangani jumlah telepon yang masuk dan harus segera melayani telepon yang masuk tersebut. Selain itu pengambilan sampel rekaman pembicaraan agen juga sangat banyak untuk mencapai objektivitas penilaian agen. Terkait dengan kualifikasi pendidikan, KLIP membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan adalah DI dan DIII. Adapun prioritas bidang yang membutuhkan penambahan pegawai adalah bidang analisis dan konsultasi.


147


148

BAB VII HASIL ANALISIS BEBAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI A. Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kepabeanan dan cukai. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyelenggarakan fungsi: 1. perumusan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai. 2. pelaksanaan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai. 3. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kepabeanan dan cukai. 4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kepabeanan dan cukai. 5. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. B. Hasil Analisis Beban Kerja Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing eselon II di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat dilihat pada Tabel 7.1. Tabel 7.1 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

Direktur Jenderal

3 2,751.82

4 1

5 1

6 0

7 1.83

8 A

9 Sangat Baik

No 1 1

Unit Organisasi 2

2

Sekretariat Ditjen

404,214.87

271

238

-33

1.13

A

Sangat Baik

3

Direktorat Teknis Kepabeanan

109,434.28

72

64

-8

1.13

A

Sangat Baik

4

Direktorat Fasilitas Kepabeanan

109,096.42

94

68

-26

1.06

A

Sangat Baik

5

Direktorat Cukai

115,039.68

76

73

-3

1.05

A

Sangat Baik

6

Direktorat Penindakan dan Penyidikan

336,798.13

227

179

-48

1.25

A

Sangat Baik

7

Direktorat Audit

195,378.22

129

100

-29

1.30

A

Sangat Baik

8

Direktorat Kepabeanan Internasional

76,968.99

51

41

-10

1.25

A

Sangat Baik

Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai 10 Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai

135,372.60

84

74

-10

1.21

A

Sangat Baik

251,263.30

166

125

-41

1.33

A

Sangat Baik

11 Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai 12 Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai 13 Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai

76,529.79

51

43

-8

1.18

A

Sangat Baik

1,100.39

1

1

0

0.73

C

Cukup

1,388.53

1

1

0

0.92

B

Baik

14 Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi Kepabeanan dan Cukai

2,055.63

1

1

0

1.36

A

Sangat Baik

JUMLAH

1,817,392.65

1225

1009

-216

1.20

A

Sangat Baik

9

Analisis Beban Kerja (ABK) dilaksanakan pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan menggunakan data tahun 2012 yang dilakukan terhadap 13 unit eselon II yang terdiri dari satu unit Sekretariat Direktorat Jenderal, delapan unit Direktorat, dan satu unit Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai, serta tiga Tenaga Pengkaji. Berdasarkan hasil pengolahan data, total beban kerja Kantor Pusat DJBC sebanyak 1.817.392,65 orang jam, kebutuhan pegawai sebanyak 1.225 orang, pegawai yang ada sebanyak 1.009 orang. Dengan demikian terdapat kekurangan pegawai sebanyak 216 orang (1.225–1.009). Terlihat juga dari nilai tingkat Efisiensi Unit (EU) relatif tinggi yaitu 1,20 serta Prestasi Kerja Unit (PU) yaitu A (sangat Baik).


149

Sedangkan hasil pengolahan analisis beban kerja pada instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat dilihat pada Tabel 7.2. Tabel 7.2 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai No

Unit Organisasi 2

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

1 1

3

4

5

6

7

8

9

Kanwil DJBC Aceh

197,294.87

147

124

-23

1.06

A

Sangat Baik

2

Kanwil DJBC Sumatera Utara

801,334.54

556

506

-50

1.06

A

Sangat Baik

3

Kanwil DJBC Riau dan Sumbar

570,639.04

413

343

-70

1.10

A

Sangat Baik

4

Kanwil DJBC Kepulauan Riau

526,974.77

372

358

-14

1.28

A

Sangat Baik

5

Kanwil DJBC Sumbangsel

646,220.58

431

369

-62

1.16

A

Sangat Baik

6

Kanwil DJBC Banten

1,598,074.48

1,063

850

-213

1.25

A

Sangat Baik

7

Kanwil DJBC Jakarta

779,563.99

515

470

-45

1.17

A

Sangat Baik

8

Kanwil DJBC Jawa Barat

1,328,137.23

883

773

-110

1.14

A

Sangat Baik

9

Kanwil DJBC Jateng dan DIY

1,081,959.93

745

635

-110

1.13

A

Sangat Baik

10 Kanwil DJBC Jawa Timur I

1,294,846.80

873

780

-93

1.11

A

Sangat Baik

11 Kanwil DJBC Jawa Timur II

458,191.87

320

314

-6

0.97

B

Baik

12 Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT

491,790.48

349

320

-29

1.02

A

Sangat Baik

13 Kanwil DJBC Kalbar

401,270.64

299

283

-16

0.94

B

Baik

14 Kanwil DJBC Kaltim

541,362.06

415

352

-63

0.84

C

Cukup

15 Kanwil DJBC Sulawesi

504,149.13

385

350

-35

1.29

A

Sangat Baik

16 Kanwil DJBC Maluku, Papua dan Papua Barat

344,132.94

293

229

-64

1.00

B

Baik

JUMLAH

11,565,943.35

8,059

7,056

-1,003

1.09

A

Sangat Baik

Pada tahun 2012, total beban kerja instansi vertikal di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mencapai 11.565.943,35 orang jam. Dengan pegawai sebanyak 7.056 orang, maka efektivitas penggunaan waktu kerja DJBC adalah 1,09 atau sangat baik. Berdasarkan perhitungan, jumlah kebutuhan pegawai untuk tahun 2012 adalah 8.059. Dengan demikian terdapat kekurangan pegawai sebanyak 1.003 orang. Sedangkan hasil pengolahan analisis beban kerja pada KPU, PSO dan BPIB di lingkungan Jenderal Bea dan Cukai dapat dilihat pada Tabel 7.3. Tabel 7.3 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) KPU, PSO dan BPIB Direktorat Jenderal Bea dan Cukai No

Unit Organisasi

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1,805,766.33

1198

991

-207

1.21

A

Sangat Baik

478,713.27

319

247

-72

1.29

A


1

KPU Tipe A Tanjung Priok

2

KPU Tipe B Batam

3

4 PSO

1,137,692.02

758

520

-238

1.45

A

4

3 BPIB

159,935.07

104

67

-37

1.58

A

Sangat Baik

3,582,106.69

2379

1825

-554

1.30

A

Sangat Baik

JUMLAH

Pada tahun 2012, total beban kerja 2 KPU, 4 PSO dan 3 BPIB di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mencapai 3.582.106,69 orang jam. Dengan pegawai sebanyak 1825 orang, maka efektivitas penggunaan waktu kerja DJBC adalah 1,30 atau sangat baik. Berdasarkan perhitungan, jumlah kebutuhan pegawai untuk tahun 2012 adalah 2.379. Dengan demikian terdapat kekurangan pegawai sebanyak 554 orang.


150

Gambaran beban kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 mengalami peningkatan secara signifikan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2008-2009 perhitungan analisis beban kerja DJBC hanya meliputi kantor pusat, sedangkan untuk tahun 2010-2012 sudah dilakukan pada seluruh unit organisasi di lingkungan DJBC, baik kantor pusat, instansi vertikal, maupun UPT di daerah. Secara keseluruhan peningkatan beban kerja dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 tampak pada Grafik 7.1. Grafik 7.1 Jumlah Beban Kerja DJBC 18,000,000

Beban Kerja (dalam ribuan)

16,965,442 16,000,000

16,246,990

16,347,167

14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 1,467,659 2,000,000

1,583,198

0 2008

2009

2010

2011

2012

Tahun

Secara keseluruhan kebutuhan pegawai berdasarkan ABK dan jumlah pegawai yang ada di lingkungan DJBC dari tahun 2008 sampai dengan 2012 tampak pada Grafik 7.2. Grafik 7.2 Jumlah Kebutuhan Pegawai dan Jumlah Pegawai Yang Ada DJBC

14,000 12,000

10,283

10,339

11,663

11,289

11,082

10,000

9,890

8,000 6,000 4,000 2,000

895 967

916 1,063

2008

2009

0

Jumlah Pegawai yang Ada

2010

2011



2012

151

Dari hasil rekapitulasi pengukuran ABK Kantor Pusat DJBC, rincian untuk tiap-tiap unit eselon II adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan direktorat jenderal. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi kegiatan direktorat jenderal. b. penyelenggaraan pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian dan keuangan, dan pembinaan jabatan fungsional pada direktorat jenderal. c. pelaksanaan tata usaha, kearsipan, dan dokumentasi direktorat jenderal. d. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan direktorat jenderal. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing eselon III pada Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tampak pada Tabel 7.4. Tabel 7.4 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) SekretariatDirektorat Jenderal Bea dan Cukai No

Unit Organisasi

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Sekretaris Direktorat Jenderal

1,598.18

1

1

0

1.06

A

Sangat Baik

2

Bagian Umum

110,694.58

77

69

-8

1.06

A

Sangat Baik

3

Bidang Keuangan

65,935.33

44

44

0

0.99

B

Baik

4

Bidang Perlengkapan

91,715.68

61

48

-13

1.27

A

Sangat Baik

5

Bagian Kepegawaian

85,632.33

57

48

-9

1.18

A

Sangat Baik

6


48,638.77

31

28

-3

1.15

A

Sangat Baik

404,214.87

271

238

-33

1.13

A

Sangat Baik

JUMLAH

Total beban kerja Sekretariat Direktorat Jenderal adalah 404.214,87 orang jam. Dengan jumlah pegawai sebanyak 271 orang, efektivitas unitnya adalah 1,13. Berdasarkan hasil perhitungan, jumlah kebutuhan pegawai adalah 238 orang sehingga terdapat kekurangan 33 orang pegawai. Berdasarkan analisis kebutuhan, komposisi pegawai yang kurang tersebut adalah pegawai dengan jabatan sebagai pelaksana. Berdasarkan hasil pengolahan data, beban kerja terendah dikontribusikan oleh Penerbitan Surat Perintah Membayar TUP perwakilan Luar Negeri, Surat Izin Cuti Sakit Golongan IV dan Eselon 3, Surat Izin Cuti Bersalin Golongan IV dan Eselon 3, Penerbitan Instruksi Direktur Jenderal, dan Surat Izin Cuti Alasan Penting Golongan IV dan Eselon 3. Sedangkan beban kerja tertinggi dikontribusikan oleh Penyusunan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa, Penerbitan Surat Perintah Membayar, Pendistribusian Barang Persediaan, Updating Data Administrasi Kepegawaian, dan Staf Tenaga Pengkaji.


152

2. Direktorat Teknis Kepabeanan Direktorat Teknis Kepabeanan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang teknis kepabeanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Teknis Kepabeanan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang teknis kepabeanan. b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang teknis kepabeanan. c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang teknis kepabeanan. d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknis kepabeanan. e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing eselon III pada Direktorat Teknis Kepabeanan tampak pada Tabel 7.5. Tabel 7.5 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Teknis Kepabeanan No

Unit Organisasi

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Direktur Teknis Kepabeanan

1,795.60

1

1

0

1.19

A

Sangat Baik

2


9,135.00

6

6

0

1.01

A

Sangat Baik

3

Sudirektorat Impor

35,569.46

24

22

-2

1.07

A

Sangat Baik

4

Sudirektorat Klasifikasi Barang

25,651.58

17

14

-3

1.22

A

Sangat Baik

5

Sudirektorat Nilai Pabean

23,531.61

15

13

-2

1.20

A

Sangat Baik

6

Sudirektorat Ekspor

13,763.25

9

8

-1

1.14

A

Sangat Baik

109,446.50

72

64

-8

1.13

A

Sangat Baik

JUMLAH

Total beban kerja Direktorat Teknis Kepabeanan adalah 109.446,50 orang jam. Dengan jumlah pegawai sebanyak 64 orang, efektivitas unitnya adalah 1,13. Berdasarkan hasil perhitungan, jumlah kebutuhan pegawai adalah 72 orang sehingga terdapat kekurangan pegawai sebanyak delapan orang pegawai. Berdasarkan analisis kebutuhan, komposisi pegawai yang kurang tersebut adalah pegawai dengan jabatan sebagai pelaksana. Berdasarkan hasil pengolahan data, beban kerja terendah dikontribusikan oleh Menyiapkan Bahan Rapat Direktur, Upacara, Penyampaian LAKIP, Pendistribusian Alat Tulis Kantor, dan Pembukuan dan Filing Berkas Rahasia. Sedangkan beban Kerja tertinggi dikontribusikan oleh Pemutakhiran dan Pendistribusian dbh I Secara Komputerisasi, Surat jawaban atas hal-hal yang berkaitan di Bidang Impor, Rapat dengan Instansi Lain, Surat jawaban atas Permasalahan di Bidang Ekspor, dan Pengadministrasian Surat Masuk.

3. Direktorat Fasilitas Kepabeanan Direktorat Fasilitas Kepabeanan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang fasilitas kepabeanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Fasilitas Kepabeanan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang fasilitas kepabeanan. b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitas kepabeanan.


153

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang fasilitas kepabeanan. d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang fasilitas kepabeanan. e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing eselon III pada Direktorat Fasilitas Kepabeanan tampak pada Tabel 7.6. Tabel 7.6 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Fasilitas Kepabeanan No

Unit Organisasi

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Direktur Fasilitas Kepabeanan

2,303.41

1

1

0

1.53

A

Sangat Baik

2


13,897.07

10

9

-1

1.02

A

Sangat Baik

3

Subdirektorat Pembebasan

31,774.48

28

21

-7

1.00

B

Baik

4

Subdirektorat Fasilitas Pertambangan

20,344.58

17

12

-5

1.13

A

Sangat Baik

5

Subdirektorat Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Tempat Penimbunan Berikat

40,776.88

37

25

-12

1.08

A

Sangat Baik

JUMLAH

109,096.42

93

68

-25

1.06

A

Sangat Baik

Total beban kerja Direktorat Fasilitas Kepabeanan adalah 109.096,42 orang jam. Dengan jumlah pegawai sebanyak 68 orang, efektivitas unitnya adalah 1,06. Berdasarkan hasil perhitungan, jumlah kebutuhan pegawai adalah 93 orang sehingga terdapat kekurangan 25 orang pegawai. Berdasarkan analisis kebutuhan, komposisi pegawai yang kurang tersebut adalah pegawai dengan jabatan sebagai pelaksana. Berdasarkan hasil pengolahan data, beban Kerja terendah dikontribusikan oleh Nota Dinas Permintaan Perbaikan Bangunan, Surat Usulan Kenaikan Pangkat, Bon ATK, Nota Dinas Permintaan/Perbaikan Inventarisasi Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dan Surat Ijin Cuti Pegawai Gol. II. Sedangkan beban Kerja tertinggi dikontribusikan oleh: a. SK Perpanjangan Sebagai Tempat Penimbunan Berikat yaitu PKB, PDKB, PKB/PDKB, PGB, PPGB, PGB/PPGB, Pengusaha TBB, Pengusaha ETP. b. Salinan SK pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor tidak dipungut atas impor barang berdasarkan kontrak bagi hasil (Production Sharing Contracts) minyak dan gas bumi (PMK-20/PMK.010/2005) (577,219,50 menit). c. Nota Dinas Direktorat Fasilitas Kepabeanan. d. Salinanan SK Pembebasan Bea Masuk atas Impor Kendaraan Bermotor Milik Perwakilan Negara Asing (KMK-90/KMK.04/2002). e. Nota Dinas Tanggapan Direktorat Fasilitas Kepabeanan.

4. Direktorat Cukai Direktorat Cukai mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang cukai. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Cukai menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang cukai. b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang cukai.


154

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang cukai. d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang cukai. e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing eselon III pada Direktorat Cukai tampak pada Tabel 7.7. Tabel 7.7 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Cukai No

Unit Organisasi

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Sangat Baik

1

Direktur Cukai

2,222.23

1

1

0

1.47

A

2


10,783.17

8

8

0

0.89

B

Baik

3

Subdirektorat Cukai Hasil Tembakau

28,674.73

18

17

-1

1.12

A

Sangat Baik

4

Subdirektorat Aneka Cukai

25,079.74

17

17

0

0.98

B

Baik

5

Subdirektorat Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya

48,279.80

32

30

-2

1.07

A

Sangat Baik

115,039.67

76

73

-3

1.05

A

Sangat Baik

JUMLAH

Total beban kerja Direktorat Cukai adalah 115.039,67 orang jam. Dengan jumlah pegawai sebanyak 73 orang, efektivitas unitnya adalah 1,05. Berdasarkan hasil perhitungan, jumlah kebutuhan pegawai adalah 76 orang terdapat kekurangan tiga orang pegawai. Berdasarkan analisis kebutuhan pegawai, komposisi pegawai yang kurang tersebut adalah pegawai dengan jabatan sebagai pelaksana. Berdasarkan hasil pengolahan data, beban Kerja terendah dikontribusikan oleh Monitoring sisa pengiriman pita cukai sisa persediaan yang tidak direalisasikan dengan CK-1/CK-1A di KPPBC, Memberi Ceramah Kepada Para Peserta Diklat DTSS Cukai Lanjutan T.A. 2012, Surat Kasubdit CHT, Surat Izin Kasubdit CHT , dan Surat Keterangan Kasubbag TU. Sedangkan beban Kerja tertinggi dikontribusikan oleh Penyerahan Pita Cukai Hasil Tembakau berdasarkan dokumen pemesanan CK-1 elektronik, Data Base Lack-4, Mengawasi Pembongkaran Pita Cukai, Memeriksa, Dan Mencocokkan Kesesuaian Spesifikasi Dan Jumlah Pita Cukai Yang Diterima Dari Pencetak Pita Cukai, Surat Keputusan Pemberian Pembebasan Cukai Etil Alkohol, dan Mengikuti Pendidikan dan pelatihan.

5. Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penindakan dan penyidikan kepabeanan dan cukai. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Penindakan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penindakan dan penyidikan kepabeanan dan cukai. b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penindakan dan penyidikan kepabeanan dan cukai. c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penindakan dan penyidikan kepabeanan dan cukai.


155

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penindakan dan penyidikan kepabeanan dan cukai. e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing eselon III pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan tampak pada Tabel 7.8. Tabel 7.8 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Penindakan dan Penyidikan No

Unit Organisasi

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Direktur Penindakan dan Penyidikan

2,160.58

1

1

0

1.43

A

Sangat Baik

2


18,489.94

12

9

-3

1.36

A

Sangat Baik

3

Subdirektorat Intelijen

84,286.79

54

51

-3

1.10

A

Sangat Baik

4

Subdirektorat Penindakan

122,572.17

81

57

-24

1.43

A

Sangat Baik

5

Subdirektorat Penyidikan

37,976.75

25

19

-6

1.33

A

Sangat Baik

6

Subdirektorat Sarana Operasi

36,889.63

24

16

-8

1.53

A

Sangat Baik

7

Subdirektorat Narkotika JUMLAH

45,311.58

29

26

-3

1.16

A

Sangat Baik

347,687.44

226

179

-47

1.29

A

Sangat Baik

Berdasarkan Tabel 7.7, total beban kerja Direktorat Penindakan dan Penyidikan adalah 347.687,44 orang jam. Dengan jumlah pegawai sebanyak 179 orang, efektivitas unitnya adalah 1,29. Berdasarkan hasil perhitungan, jumlah kebutuhan pegawai adalah 226 orang sehingga terdapat kekurangan 47 orang pegawai. Berdasarkan analisis kebutuhan, komposisi pegawai yang kurang tersebut adalah pegawai dengan jabatan sebagai pelaksana saja. Berdasarkan hasil pengolahan data, beban Kerja terendah dikontribusikan oleh Laporan Kejadian (LK), Surat Perintah Tugas Penyidikan (SPTP), Surat Pemberitahuan Direktur (373 menit), Laporan Melanjutkan Pendidikan di Luar Kedinasan, dan Pemusnahan. Sedangkan beban Kerja tertinggi dikontribusikan oleh Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan di Bidang Impor, Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan di Bidang Cukai, Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan di Bidang Fasilitas Kepabeanan, Surveillance, dan Konsep Surat Masuk.

6. Direktorat Audit Direktorat Audit mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang audit kepabeanan dan cukai. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Audit menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang audit kepabeanan dan cukai. b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang audit kepabeanan dan cukai. c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang audit kepabeanandan cukai. d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang audit kepabeanan dan cukai. e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.


156

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing eselon III pada Direktorat Audit tampak pada Tabel 7.9. Tabel 7.9 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Audit No

Unit Organisasi

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Direktur Audit

1,357.80

1

1

0

0.90

B

Baik

2


18,809.16

13

10

-3

1.25

A

Sangat Baik

3

Sudirektorat Perencanaan Audit

44,531.72

29

23

-6

1.28

A

Sangat Baik

4

Sudirektorat Pelaksanaan Audit

98,775.83

65

48

-17

1.37

A

Sangat Baik

5

Sudirektorat Evaluasi Audit JUMLAH

31,903.71

21

18

-3

1.18

A

Sangat Baik

195,378.22

129

100

-29

1.30

A

Sangat Baik

Total beban kerja Direktorat Audit adalah 195.378,22 orang jam. Dengan jumlah pegawai sebanyak 100 orang, efektivitas unitnya adalah 1,30. Berdasarkan hasil perhitungan, jumlah kebutuhan pegawai adalah 129 orang sehingga terdapat kekurangan 29 orang pegawai. Berdasarkan analisis kebutuhan, komposisi pegawai yang kurang tersebut adalah pegawai dengan jabatan auditor 25 orang dan pelaksana empat orang. Berdasarkan hasil pengolahan data, beban Kerja terendah dikontribusikan oleh Bahan Masukan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Bahan Masukan Penyusunan Rencana Kerja (Renja), Bahan Masukan Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Surat Permohonan Audit, dan Nota Dinas (ND) Tanggapan Atas Keberatan LHA. Sedangkan beban Kerja tertinggi dikontribusikan oleh Pengolahan Data Audit, Pelaksanaan Audit Lapangan, Sosialisasi, Audit, dan Konsinyering.

7. Direktorat Kepabeanan Internasional Direktorat Kepabeanan Internasional mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kepabeanan internasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Kepabeanan Internasional menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kepabeanan internasional. b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kepabeanan internasional. c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kepabeanan internasional. d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kepabeanan internasional. e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing eselon III pada Direktorat Kepabeanan Internasional tampak pada Tabel 7.10.


157

Tabel 7.10 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Kepabeanan Internasional No

Unit Organisasi

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Sangat Baik

1

Direktur Kepabeanan Internasional

2,291.21

1

1

0

1.52

A

2


13,364.92

9

5

-4

1.77

A

Sangat Baik

3

Subdirektorat Kerjasama Regional

19,537.63

13

11

-2

1.18

A

Sangat Baik

4

Subdirektorat Kerjasama Bilateral

22,238.38

15

12

-3

1.23

A

Sangat Baik

5

Subdirektorat Kerjasama Multilateral

19,536.86

13

12

-1

1.08

A

Sangat Baik

76,969.00

51

41

-10

1.25

A

Sangat Baik

JUMLAH

Total beban kerja Direktorat Kepabeanan Internasional adalah 76.969,00 orang jam. Dengan jumlah pegawai sebanyak 41 orang, efektivitas unitnya adalah 1,25. Berdasarkan hasil perhitungan, jumlah kebutuhan pegawai adalah 51 orang sehingga terdapat kekurangan sepuluh orang pegawai. Berdasarkan analisis kebutuhan, komposisi pegawai yang kurang tersebut adalah pegawai dengan jabatan sebagai pelaksana. Berdasarkan hasil pengolahan data, beban Kerja terendah dikontribusikan oleh Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pengguna dan/atau Pencabutan Kendaraan Dinas, Pengelolaan Peralatan Kantor berupa Barang Elektronik, Rapat Pembinaan, Mengikuti Ujian Placement Test TOEFL Preparation TA 2012, dan Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pegawai. Sedangkan beban Kerja tertinggi dikontribusikan oleh Pengelolaan Retroactive Check, Administrasi Surat Keluar Direktorat Kepabeanan Internasional, Penyampaian Masukan terhadap Isu-isu di Bidang Kepabeanan yang Bersifat Bilateral, Administrasi Surat Masuk Direktorat Kepabeanan Internasional, dan Persiapan / kajian Konvensi atau Instrumen Kepabeanan.

8. Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penerimaan dan peraturan kepabeanan dan cukai. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penerimaan dan peraturan kepabeanan dan cukai. b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penerimaan dan peraturan kepabeanan dan cukai. c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penerimaan dan peraturan kepabeanan dan cukai. d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penerimaan dan peraturan kepabeanan dan cukai. e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing eselon III pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabenan dan Cukai tampak pada Tabel 7.11.


158

Tabel 7.11 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabenan dan Cukai No

Unit Organisasi

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai

1,936.06

1

1

0

1.28

A

Sangat Baik

2


9,500.41

9

7

-2

1.17

A

Sangat Baik

3

26,364.85

17

19

2

0.92

B

Baik

4

Subdirektorat Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan Subdirektorat Keberatan dan Banding

27,685.69

18

16

-2

1.15

A

Sangat Baik

5

Subdirektorat Penerimaan

26,593.84

18

14

-4

1.26

A

Sangat Baik

6

Subdirektorat Peraturan dan Bantuan Hukum

43,291.75

24

17

-7

1.69

A

Sangat Baik

135,372.60

87

74

-13

1.21

A

Sangat Baik

JUMLAH

Total beban kerja Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai adalah 135.372,60 orang jam. Dengan jumlah pegawai sebanyak 74 orang, efektivitas unitnya adalah 1,21. Berdasarkan hasil perhitungan, jumlah kebutuhan pegawai adalah 87 orang sehingga terdapat kekurangan 13 orang pegawai. Berdasarkan analisis kebutuhan, komposisi pegawai yang kurang tersebut adalah pegawai dengan jabatan sebagai pelaksana. Berdasarkan hasil pengolahan data, beban Kerja terendah dikontribusikan oleh Data Penjabaran Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai, Laporan Semesteran Pemantauan Penerimaan, Penyelesaian Permohonan Penundaan Pelunasan, Laporan Bulanan Penagihan dan Pengembalian, dan Penyelesaian KPG IV B. Sedangkan beban Kerja tertinggi dikontribusikan oleh Sidang Pengadilan Pajak, Penyelesaian permintaan bantuan Hukum, Penyelesaian Surat Masuk dan Nota Dinas dari Luar Direktorat PPKC, Penyelesaian Surat Masuk, dan Penyelesaian Surat Menyurat Terkait Penagihan dan Pengembalian.

9. Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang informasi kepabeanan dan cukai. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang informasi kepabeanan dan cukai. b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi kepabeanan dan cukai. c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang informasi kepabeanan dan cukai. d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang informasi kepabeanan dan cukai. e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing eselon III pada Direktorat Informasi Kepabenan dan Cukai tampak pada Tabel 7.12.


159

Tabel 7.12 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Informasi Kepabenan dan Cukai No

Unit Organisasi

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai

1,800.00

1

1

0

1.19

A

Sangat Baik

2


8,752.00

5

3

-2

1.94

A

Sangat Baik

3

Subdirektorat Manajemen Risiko

10,171.00

7

7

0

0.96

B

Baik

4

Subdirektorat Pengelolaan Data dan Pelayanan Informasi

20,538.00

15

16

1

0.85

C

Cukup

5

Subdirektorat Pengembangan Sistem dan Sarana Otomasi

50,691.00

34

31

-3

1.09

A

Sangat Baik

6

Subdirektorat Otomasi Sistem dan Prosedur

109,210.00

72

37

-35

1.96

A

Sangat Baik

7

Subdirektorat Registrasi Kepabeanan JUMLAH

50,101.00

32

30

-2

1.11

A

Sangat Baik

251,263.00

166

125

-41

1.33

A

Sangat Baik

Total beban kerja Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai adalah 251.263,00 orang jam. Dengan jumlah pegawai sebanyak 125 orang, efektivitas unitnya adalah 1,33. Berdasarkan hasil perhitungan, jumlah kebutuhan pegawai adalah 166 orang sehingga terdapat kekurangan 41 orang pegawai. Berdasarkan analisis kebutuhan, komposisi pegawai yang kurang tersebut adalah pegawai dengan jabatan sebagai pelaksana. Berdasarkan hasil pengolahan data, Beban Kerja terendah dikontribusikan oleh Nota Dinas Permintaan Kendaraan Bermotor Dinas, Rekapitulasi Pencabutan NIK kembali dari PT. Pos, Penyusunan LAKIP, Penyusunan RKA-KL, dan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan. Sedangkan beban Kerja tertinggi dikontribusikan oleh Monitoring Ruang Data Center, Pelayanan permohonan registrasi kepabeanan/NIK Importir (Baru dan Perubahan), Pembuatan aplikasi Besar (SAPP), Pembuatan aplikasi Besar (MPN), dan Pembuatan aplikasi Besar (CUKAI SAC-2).

10. Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan kepatuhan pelaksanaan tugas, evaluasi kinerja, analisis dan tindak lanjut kepatuhan internal, serta pelaksanaan pengawasan kepatuhan internal, pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas dan penyusunan rencana kerja, rencana strategik, dan laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai menyelenggarakan fungsi: a. b. c. d.

perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan kepatuhan pelaksanaan tugas. perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan evaluasi kinerja. perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan analisis dan tindak lanjut kepatuhan internal. pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas seluruh Jenderal Bea dan Cukai.

teknis, dan evaluasi pelaksanaan teknis, dan evaluasi pelaksanaan teknis, dan evaluasi pelaksanaan unsur di lingkungan Direktorat


160

e. f. g. h. i. j.

evaluasi kinerja seluruh unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. penelitian, pemeriksaan, serta penyiapan bahan tanggapan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan masyarakat. investigasi internal atas pelanggaran kode etik dan pelanggaran disiplin pegawai. pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas. koordinasi penyusunan rencana kerja, rencana strategik, dan laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. pelaksanaan urusan tata usaha Pusat.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing eselon III pada Pusat Kepatuhan Internal Kepabenan dan Cukai tampak pada Tabel 7.13. Tabel 7.13 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pusat Kepatuhan Internal Kepabenan dan Cukai No

Unit Organisasi

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Sangat Baik

1

Kepala PUSKI

2,239.14

1

1

0

1.49

A

2


8,296.56

5

5

0

1.10

A

Sangat Baik

3

Bidang Penegakan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas

18,806.76

10

10

0

1.25

A

Sangat Baik

4

Bidang Analisis dan Tindak Lanjut Kepatuhan Internal

24,215.84

16

13

-3

1.24

A

Sangat Baik

5

Bidang Evaluasi Kinerja JUMLAH

22,971.49

19

14

-5

1.09

A

Sangat Baik

76,529.79

51

43

-8

1.18

A

Sangat Baik

Total beban kerja Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai adalah 76.529,79 orang jam. Dengan jumlah pegawai sebanyak 43 orang, efektivitas unitnya adalah 1,18. Berdasarkan hasil perhitungan, jumlah kebutuhan pegawai adalah 51 orang sehingga terdapat kekurangan delapan orang pegawai. Berdasarkan analisis kebutuhan, komposisi pegawai yang kurang tersebut adalah pegawai dengan jabatan sebagai pelaksana. Berdasarkan hasil pengolahan data, beban Kerja terendah dikontribusikan oleh: a.

b.

c. d.

e.

Penyampaian dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DJBC Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja (PK) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2012 Unit Eselon II di lingkungan DJBC Permintaan tanggapan untuk trajectory, manual dan Inisiatif Strategis IKU KemenkeuOne DJBC Tahun 2012 sehubungan dengan rencana penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Wide-One 2012 Rencana Pelaksanaan kegiatan konsinyering Refinement Kemenkeu Two pada pertengahan bulan Februari 2012 Rencana Rapat Koordinasi (Rakor) yang akan diselenggarakan DJBC tanggal 6 s.d 10 Februari 2012 dan mengundang Kepala Biro sebagai Narasumber acara tersebut pada tanggal 7 Februari 2012 Permintaan Tanggapan dan Masukan atas Draft LAKIP DJBC Tahun 2012 dalam bentuk hard copy dan softcopy paling lambat tanggal 1 Februari 2012


161

Sedangkan beban Kerja tertinggi dikontribusikan oleh: a. b. c. d.

Penanganan dan Administrasi Surat Masuk Subbidang Tugas Administrasi Penanganan dan Administrasi Surat Masuk Subbidang Tugas Pelayanan Pemeriksaan pegawai dan/saksi dalam rangka investigasi internal Pengumpulan bahan dan keterangan dalam rangka investigasi internal Administrasi Surat Masuk PUSKI.

11. Tenaga Pengkaji Berdasarkan PMK Nomor 98/PMK.01/2006 terdapat tiga Tenaga Pengkaji di lingkungan DJBC yaitu Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai, Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai, dan Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi. Tenaga Pengkaji mempunyai tugas mengkaji dan menelaah masalah-masalah di bidang pelayanan dan penerimaan kepabeanan dan cukai, pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai, dan pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional berdasarkan keahlian. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK pada masing-masing Tenaga Pengkaji tampak pada Tabel 7.14. Tabel 7.14 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Tenaga Pengkaji No

Unit Organisasi

1

2

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

3

4

5

6

7

8

9

1

Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai

1,100.39

1

1

0

0.73

C

Cukup

2

Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai

1,388.53

1

1

0

0.92

B

Baik

3

Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi Kepabeanan dan Cukai

2,055.63

1

1

0

1.36

A

Sangat Baik

4,544.55

3

3

0

1.01

A

Sangat Baik

JUMLAH

Total beban kerja Tenaga Pengkaji adalah 4.544,55 orang jam. Dengan jumlah Tenaga Pengkaji sebanyak tiga orang, efektivitas jabatannya adalah 1,01. Berdasarkan hasil perhitungan, jumlah kebutuhan pegawai adalah tiga orang sehingga tidak terdapat kekurangan pegawai. Berdasarkan hasil pengolahan data, beban Kerja terendah dikontribusikan oleh Evaluasi Pegawai, Penilaian DP3, Bahan Masukan Analisa Beban Kerja, Apel & Upacara, dan Dinas Luar (Sosialisasi). Sedangkan beban Kerja tertinggi dikontribusikan oleh Kajian Sesuai Tupoksi, Peresmian Kantor Modern, Serah Terima Jabatan, Pelantikan, Ceramah, Workshop, Seminar dll, Rapat Internal, Administrasi Surat Tenaga Pengkaji, dan Rapat External.


162

12. Instansi Vertikal DJBC Pelaksanaan analisis beban kerja tahun 2013 (dengan menggunakan data tahun 2012) dilaksanakan pada seluruh unit vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang terdiri dari 16 Kantor Wilayah DJBC, dua Kantor Pelayanan Utama (KPU), 113 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC), empat Pangkalan Sarana Operasi (Pangsarop), serta tiga Balai Pengujian dan Identifikasi Barang (BPIB). Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbinganteknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerjanyaberdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kanwil menyelenggarakan fungsi: a. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai. b. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, pengawasan teknis, dan penyelesaian masalah di bidang kepabeanan dan cukai atas unit-unit operasional di daerah wewenangnya. c. pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai. d. pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai. e. pengendalian, evaluasi, pengkoordinasian dan pelaksanaan intelijen di bidang kepabeanan dan cukai. f. pengendalian, evaluasi dan pengkoordinasian pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan, dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai. g. pengendalian dan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai. h. perencanaan dan pelaksanaan audit serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai. i. pengkoordinasian dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai. j. pengendalian, pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi dan senjata api Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. k. pengkoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja; l. pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. dalam melaksanakan tugas tersebut, KPPBC menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai. b. pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai.


163

c. d. e. f. g. h. i.

pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal. pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai. penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai. pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan kepabeanan dan cukai. pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api. pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kerja. pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Untuk lebih memahami ABK di masing-masing instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, berikut akan dijelaskan per masing-masing kantor wilayah. a. Kantor Wilayah DJBC Aceh Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK pada instansi vertikal di lingkungan Kanwil DJBC Aceh tampak pada Tabel 7.15. Tabel 7.15 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh No

Unit Organisasi

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Kantor Wilayah DJBC Aceh

59,828.79

43

43

0

0.92

B

Baik

2

KPPBC Tipe A3 Sabang

21,626.95

17

13

-4

1.10

A

Sangat Baik

3

KPPBC Tipe A3 Banda Aceh

38,465.18

29

25

-4

1.02

A

Sangat Baik

4

KPPBC Tipe B Meulaboh

30,408.80

20

9

-11

2.24

A

Sangat Baik

5

KPPBC Tipe A3 Lhok Seumawe

29,402.28

25

20

-5

0.98

B

Baik

6

KPPBC Tipe B Kuala Langsa

17,562.87

13

14

1

0.83

C

Cukup

197,294.87

147

124

-23

1.06

A

Sangat Baik

JUMLAH

Berdasarkan pengolahan data, hasil ABK unit-unit yang berada pada Kantor Wilayah DJBC Aceh memiliki total beban kerja sebanyak 197.294,87 orang jam, dengan tingkat Efisiensi Unit (EU) yaitu 1,06 dan Prestasi Kerja Unit (PU) yaitu A (Sangat Baik). Jumlah kebutuhan pegawai sebanyak 147 orang dan jumlah pegawai yang ada sebanyak 124 orang, dengan demikian terdapat kekurangan pegawai sebanyak 23 orang. Berikut beberapa penyebab Kanwil DJBC Aceh dan KPPBC sewilayah Kanwil DJBC Aceh mengalami kekurangan atau kelebihan pegawai sebagai berikut: 1) Tingkat pendidikan yang kurang dalam persyaratan jabatan pelaksanaan tertentu; 2) Luasnya daerah pengawasan sehingga dibutuhkan tambahan pegawai; 3) Keterbatasan sarana transportasi untuk menjangkau daerah-daerah dimana dilaksanakannya kegiatan pemeriksaan barang khususnya pada KPPBC Tipe B di lingkungan Kanwil DJBC Aceh; 4) Minimnya pegawai wanita yang ada di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh; 5) Adanya proyeksi peningkatan beban kerja yang diakibatkan oleh pembukaan pos bantu Meulaboh.


164

b. Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK pada instansi vertikal di lingkungan Kanwil DJBC Sumatera Utara tampak pada Tabel 7.16. Tabel 7.16 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara No




1

2

3

4

Jumlah Pejabat/Pegawai Yang Ada 5

+/-

EU

PU

Keterangan

6

7

8

9

1

Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara

126,384.15

86

92

6

0.91

B

Baik

2

KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan

315,496.74

219

184

-35

1.14

A

Sangat Baik

3

KPPBC Tipe Madya Pabean B Medan

172,564.23

120

109

-11

1.05

A

Sangat Baik

4

KPPBC Tipe B Pangkalan Susu

11,189.58

9

9

0

0.83

C

Cukup

5

KPPBC Tipe B Pematang Siantar

32,749.23

22

21

-1

1.03

A

Sangat Baik

6

KPPBC Tipe B Sibolga

15,622.23

10

15

5

0.69

C

Cukup

7

KPPBC TMP C Teluk Nibung

103,360.63

75

63

-12

1.09

A

Sangat Baik

8

KPPBC Tipe B Kuala Tanjung JUMLAH

23,967.75

15

13

-2

1.22

A

Sangat Baik

801,334.54

556

506

-50

1.05

A

Sangat Baik

Berdasarkan pengolahan data, hasil ABK unit-unit yang berada pada Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara memiliki total beban kerja sebanyak 801.334,54 orang jam, dengan tingkat Efisiensi Unit (EU) yaitu 1,05 serta Prestasi Kerja Unit (PU) yaitu A (Sangat Baik). Jumlah kebutuhan pegawai sebanyak 556 orang dan jumlah pegawai yang ada sebanyak 506 orang, dengan demikian terdapat kekurangan 50 orang pegawai. c. Kantor Wilayah DJBC Riau dan Sumatera Barat Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK pada instansi vertikal di lingkungan Kanwil DJBC Riau dan Sumatera Barat tampak pada Tabel 7.17. Berdasarkan pengolahan data, hasil ABK unit-unit yang berada pada Kantor Wilayah DJBC Riau dan Sumatera Barat memiliki total beban kerja sebanyak 570.639,04 orang jam, dengan tingkat Efisiensi Unit (EU) yaitu 1,10 dan Prestasi Kerja Unit (PU) yaitu A (Sangat Baik). Jumlah kebutuhan pegawai sebanyak 413 orang sedangkan pegawai yang ada sebanyak 343 orang, dengan demikian terdapat kekurangan pegawai sebanyak 70 orang. Tabel 7.17 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Riau dan Sumatera Barat No




1

2

3

4

+/-

EU

PU

Keterangan

6

7

8

9

1

Kantor Wilayah DJBC Riau dan Sumbar

93,721.08

63

61

-2

1.02

A

Sangat Baik

2

KPPBC TMP B Pekanbaru

140,230.68

93

78

-15

1.19

A

Sangat Baik

3

KPPBC TMP B Dumai

182,533.83

121

101

-20

1.20

A

Sangat Baik

4

KPPBC Tipe A3 Tembilahan

39,736.16

30

22

-8

1.20

A

Sangat Baik

5

KPPBC Tipe B Selat Panjang

19.754.23

13

11

-2

1.19

A

Sangat Baik

6

KPPBC Tipe B Bengkalis

19,951.98

14

11

-3

1.20

A

Sangat Baik

7

KPPBC Tipe B Siak Sri Indrapura

11,587.29

13

8

-5

0.96

B

Baik

8

KPPBC Tipe B Bagan Siapiapi

13,928.14

13

9

-4

1.03

A

Sangat Baik

9

KPPBC TMP B Teluk Bayur JUMLAH


68,949.88

53

42

-11

1.09

A

Sangat Baik

570,639.04

413

343

-70

1.10

A

Sangat Baik


165

d. Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK pada instansi vertikal di lingkungan Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau tampak pada Tabel 7.18. Tabel 7.18 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau No




1

2

3

4


+/-

EU

PU

Keterangan

6

7

8

9

1

Kantor Wilayah Khusus Kepulauan Riau

216,183.48

146

147

1

0.98

B

Baik

2

KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun

141,295.45

103

90

-13

1.04

A

Sangat Baik

3

KPPBC Tipe A2 Tanjung Pinang

104,914.99

76

79

3

0.88

C

Cukup

4

KPPBC Tipe B Sambu Belakang Padang

29,743.88

20

17

-3

1.16

A

Sangat Baik

5

KPPBC Tipe B Dabo Singkep

14,898.96

12

12

0

0.82

C

Cukup

6

KPPBC Tipe B Tarempa

19,938.01

15

13

-2

1.02

A

Sangat Baik

526,974.77

372

358

-14

0.98

B

Baik

JUMLAH

Berdasarkan Tabel 7.17, hasil ABK unit-unit yang berada pada Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau memiliki total beban kerja sebanyak 526.974,77 orang jam dengan kebutuhan pegawai sebanyak 372 orang sedangkan pegawai yang ada sebanyak 358 orang. Dengan demikian terdapat kekurangan pegawai sebanyak 14 orang. Terlihat juga dari nilai tingkat Efisiensi Unit (EU) yaitu 0,98 serta Prestasi Kerja Unit (PU) yaitu B (Baik). Berikut beberapa penyebab Kanwil DJBC Kepri dan KPPBC sewilayah Kanwil DJBC Kepri mengalami kekurangan atau kelebihan pegawai sebagai berikut : 1) Banyak pegawai yang sudah mendekati usia pensiun (usia 52 keatas sekitar 21 pegawai, usia 47-51th sekitar 46 pegawai); 2) Banyak pegawai yang merupakan penduduk asli yang tidak mau dipindahkan ke tempat lain; 3) Ada beberapa pegawai yang sakit berat/menahun sehingga tidak bisa beraktivitas seperti pegawai pada umumnya; 4) Banyak pegawai yang tidak menguasai komputer, hanya sekitar 40% pegawai yang mampu mengoperasikan komputer; 5) Sebagian besar pegawai terampil di lapangan (patroli) tetapi kurang terampil dalam urusan pekerjaan administrasi; 6) Beberapa pekerjaan waktunya tertentu dan bersamaan, sehingga setelah pekerjaan itu selesai maka tidak ada pekerjaan; 7) Tingkat pendidikan yang kurang dalam persyaratan jabatan pelaksana tertentu; 8) Pada awal tahun 2013 sebanyak 12 pegawai kena mutasi keluar dan hanya mendapat pengganti masuk sebanyak 5 orang; 9) Selama tahun 2012 sebanyak 3 pegawai mengikuti tugas belajar selama 1 tahun penuh.


166

e. Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Selatan Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK pada instansi vertikal di lingkungan Kanwil DJBC Sumatera Bagian Selatan tampak pada Tabel 7.19. Tabel 7.19 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Selatan No




1

2

3

4


+/-

EU

PU

Keterangan

6

7

8

9

1

Kantor Wilayah DJBC Sumbagsel

107,209.83

71

64

-7

1.11

A

Sangat Baik

2

KPPBC Tipe Madya Pabean B Palembang

144,584.58

98

80

-18

1.20

A

Sangat Baik

3

KPPBC Tipe Madya Pabean B Jambi

118,937.34

79

72

-7

1.10

A

Sangat Baik

4

KPPBC Tipe A3 Bengkulu

23,473.40

16

13

-3

1.20

A

Sangat Baik

5

KPPBC Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung KPPBC Tipe A3 Pangkal Pinang

190,853.18

127

107

-20

1.18

A

Sangat Baik

6 7

KPPBC Tipe A3 Tanjung Pandan JUMLAH

48,635.62

32

27

-5

1.20

A

Sangat Baik

12,526.63

8

6

-2

1.39

A

Sangat Baik

646,220.58

431

369

-62

1.16

A

Sangat Baik

Dari pengolahan data unit-unit di lingkungan Kanwil DJBC Sumatera Bagian Selatan total beban kerja sebesar 646.220,58 orang jam dengan tingkat Efisiensi Unit (EU) sebesar 1,16 dan Prestasi Unit (PU) A (Sangat Baik). Jumlah kebutuhan pegawai sebanyak 431 orang pegawai dan pegawai yang ada sebanyak 369 orang, sehingga terdapat kekurangan pejabat/pegawai secara keseluruhan sebanyak 62 orang. Berdasarkan perhitungan jumlah beban kerja tahun 2013, dibandingkan beban kerja tahun 2012, terjadi peningkatan beban kerja pada Kanwil DJBC Sumatera Bagian Selatan sebesar 43,683.14 orang jam atau 7.22%. Peningkatan beban kerja yang paling signifikan terjadi pada produk sebagai berikut: a. KPPBC Tipe Madya Pabean B Palembang -

PPKP Bayar sebesar 6,413.86 jam PPKP Bebas sebesar 2,291.29 jam Laporan Pengeluaran Barang dengan PIBK sebesar 5,409 jam

b. KPPBC Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung -

Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai 3,825.16 jam Laporan pengawasan pembongkaran barang di luar kawasan pabean 13,019.83 jam Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Penyidikan di Bidang Kepabeanan dan Cukai 4,345.96 jam

c. KPPBC Tipe B Pangkal Pinang -

Nota Hasil Intelejen (NHI) sebesar 1,462.62 jam Analisis Laporan Hasil Pemeriksaan Sarana Pengangkut, Laporan Pengawasan Pembongkaran Barang dan Laporan Pengawasan Lainnya sebesar 1,179.16 jam Laporan Hasil Pemeriksaan Sarana Pengangkut sebesar 723.91 jam Laporan pengawasan pelaksanaan penimbunan barang di gudang importir sebesar 854.66 jam.


167

f.

Kantor Wilayah DJBC Banten

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK pada instansi vertikal di lingkungan Kanwil DJBC Banten tampak pada Tabel 7.20. Tabel 7.20 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di LingkunganKantor Wilayah DJBC Banten No




1

2

3

4

1

Kantor Wilayah DJBC Banten

2

KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta

3

KPPBC Tipe Madya Pabean Merak

4

KPPBC Tipe Madya Pabean A Tangerang JUMLAH


+/-

EU

PU

Keterangan

6

7

8

9 Sangat Baik

176,998.54

118

100

-18

1.17

A

1,006,299.88

667

515

-152

1.30

A

Sangat Baik

139,740.89

95

80

-15

1.16

A

Sangat Baik

275,035.17

183

155

-28

1.18

A

Sangat Baik

1,598,074.48

1063

850

-213

1.25

A

Sangat Baik

Dari pengolahan data unit-unit yang berada pada Kanwil DJBC Banten, memiliki jumlah beban kerja sebesar 1.598.074,48 orang jam dengan tingkat Efektivitas Unit 1,25 dan Prestasi Kerja Unit A (Sangat Baik). Jumlah kebutuhan pegawai sebanyak 1.063 orang pegawai dan jumlah pegawai yang ada sebanyak 850 orang, sehingga terdapat kekurangan pejabat/pegawai sebanyak 213 orang. Berdasarkan perhitungan jumlah beban kerja tahun 2013, dibandingkan beban kerja tahun 2012, terjadi peningkatan beban kerja pada Kanwil DJBC Banten sebesar 121,516.37 orang jam atau 8.23%. Peningkatan beban kerja yang paling signifikan terjadi pada KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno-Hatta yaitu sebesar 119,931.9 jam atau 98.69%. Peningkatan itu dikontribusikan oleh produk Penyelesaian Permohonan Reekspor sebesar 20,897.5 jam, Pengawasan Barang dengan Mesin X-Ray sebesar 23,800 jam, Pelayanan pada Hanggar TNS/TNT sebesar 18,556.36 jam, Pelayanan pada Teminal Kedatangan dan Keberangkatan sebesar 26,197.09 jam, Pelayanan pada Hanggar GA/JAS sebesar 20,413.69 jam, Pelayanan pada Hanggar Fedex/GPA dan Kantor Pos sebesar 10,067.27 jam, Penyelesaian Permohonan Reekspor 20,897.50 jam, Kegiatan Pengawasan Barang Menggunakan Mesin X-Ray 23,800 jam. g. Kantor Wilayah DJBC Jakarta Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK pada instansi vertikal di lingkungan Kanwil DJBC Jakarta tampak pada Tabel 7.21. Berdasarkan hasil pengolahan data unit-unit yang berada pada Kantor Wilayah DJBC Jakarta, jumlah total beban kerja sebanyak 779.563,99 orang jam, dengan tingkat Efisiensi Unit (EU) yaitu 1,10 serta Prestasi Kerja Unit (PU) yaitu A (Sangat Baik). Jumlah kebutuhan pegawai sebanyak 515 orang sedangkan pegawai yang ada sebanyak 470 orang, dengan demikian terdapat kekurangan pegawai sebanyak 45 orang.


168

Tabel 7.21 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jakarta No




1

2

3

4


+/-

EU

PU

Keterangan

6

7

8

9

1

Kantor Wilayah

273,130.23

176

165

-11

1.10

A

Sangat Baik

2

KPPBC Tipe Madya Pabean A Jakarta

295,737.95

196

187

-9

1.05

A

Sangat Baik

3

KPPBC Tipe Madya Pabean A Marunda

168,856.17

114

95

-19

1.18

A

Sangat Baik

4

KPPBC Tipe B Kantor Pos Pasar Baru

41,839.64

29

23

-6

1.21

A

Sangat Baik

779,563.99

515

470

-45

1.10

A

Sangat Baik

JUMLAH

h. Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK pada instansi vertikal di lingkungan Kanwil DJBC Jawa Barat tampak pada Tabel 7.22. Tabel 7.22 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat No




1

2

3

4


+/-

EU

PU

Keterangan

6

7

8

9

1

Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat

157,416.03

104

96

-8

1.09

A

Sangat Baik

2

KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi

460,288.88

305

264

-41

1.16

A

Sangat Baik

3

KPPBC Tipe Madya Pabean A Bogor

251,029.05

169

148

-21

1.13

A

Sangat Baik

4

KPPBC Tipe Madya Pabean A Purwakarta

190,252.18

126

111

-15

1.14

A

Sangat Baik

5

KPPBC Tipe Madya Pabean A Bandung

206,470.59

136

123

-13

1.11

A

Sangat Baik

6

KPPBC Tipe A3 Cirebon

49,449.97

34

22

-12

1.49

A

Sangat Baik

7

KPPBC Tipe B Tasikmalaya JUMLAH

13,230.53

9

9

0

0.98

B

Baik

1,328,137.23

883

773

-110

1.14

A

Sangat Baik

Berdasarkan hasil pengolahan data unit-unit yang berada pada Kanwil DJBC Jawa Barat memiliki total beban kerja sebesar 1.328.137,23 orang jam dengan tingkat Efisiensi Unit (EU) yaitu 1,14 serta Prestasi Kerja Unit (PU) yaitu A (Sangat Baik). Jumlah kebutuhan pegawai 883 orang, sedangkan jumlah pegawai yang ada 773 orang, dengan demikian terdapat kekurangan pegawai sebanyak 110 orang pegawai. i.

Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DIY

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK pada instansi vertikal di lingkungan Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY tampak pada Tabel 7.23. Berdasarkan hasil pengolahan data unit-unit yang berada pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki total beban kerja sebanyak 1.081.959,93 orang jam, dengan tingkat Efisiensi Unit (EU) 1,13 serta Prestasi Kerja Unit (PU) yaitu A (Sangat Baik). Beban kerja sebesar 1.081.959,93 orang jam pada tahun 2012 dilaksanakan oleh 635 orang, yang seharusnya dilaksanakan oleh 745 orang, dengan demikian terdapat kekurangan pegawai sebanyak 110 orang.


169

Tabel 7.23 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DIY No




1

2

3

4


182,107.18

122

+/-

EU

PU

Keterangan

6

7

8

9

115

-7

1.05

A

Sangat Baik

1

Kantor Wilayah DJBC Jateng dan DI Yogyakarta

2

KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas

399,712.14

269

218

-51

1.22

A

Sangat Baik

3

KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus

122,070.82

83

72

-11

1.13

A

Sangat Baik

4

KPPBC Tipe Madya Pabean B Surakarta

137,822.58

96

93

-3

0.98

B

Baik

5

KPPBC Tipe A3 Cilacap

44,978.91

36

27

-9

1.11

A

Sangat Baik

6

KPPBC Tipe B Pekalongan

21,157.18

15

12

-3

1.17

A

Sangat Baik

7

KPPBC Tipe B Purwokerto

24,619.13

16

11

-5

1.49

B

Sangat Baik

8

KPPBC Tipe B Tegal

29,465.38

20

14

-6

1.40

A

Sangat Baik

9

KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta JUMLAH

j.

120,026.61

88

73

-15

1.09

A

Sangat Baik

1,081,959.93

745

635

-110

1.13

A

Sangat Baik

Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK pada instansi vertikal di lingkungan Kanwil DJBC Jawa Timur I tampak pada Tabel 7.24. Tabel 7.24 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I No




1

2

3

4


+/-

EU

PU

Keterangan

6

7

8

9

1

Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I

209,886.75

141

134

-7

1.04

A

Sangat Baik

2 3

KPPBC TMP Tanjung Perak KPPBC TMP A Pasuruan

524,537.83

355

327

-28

1.06

A

Sangat Baik

125,159.70

87

69

-18

1.20

A

Sangat Baik

4

KPPBC TMP Juanda

298,643.67

198

166

-32

1.19

A

Sangat Baik

5

KPPBC Tipe A2 Gresik

87,914.59

58

54

-4

1.08

A

Sangat Baik

6

KPPBC Tipe B Kalianget

19,249.93

15

13

-2

0.98

B

Baik

7

KPPBC Tipe B Bojonegoro

29,454.33

19

17

-2

1.15

A

Sangat Baik

1,294,846.80

873

780

-93

1.10

A

Sangat Baik

JUMLAH

Berdasarkan pengolahan data, hasil ABK unit-unit yang berada pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I memiliki total beban kerja sebanyak 1.294.846,80 orang jam dengan tingkat Efisiensi Unit (EU) yaitu 1,10 dan Prestasi Kerja Unit (PU) yaitu A (Sangat Baik). Jumlah kebutuhan pegawai sebanyak 873 orang dan pegawai yang ada sebanyak 780 orang, dengan demikian terdapat kekurangan pegawai sebanyak 93 orang. Berdasarkan perhitungan jumlah beban kerja tahun 2013, dibandingkan beban kerja tahun 2012, terjadi peningkatan beban kerja pada Kanwil DJBC Jawa Timur I sebesar 73,041.12 jam atau 5.24%. Peningkatan beban kerja yang paling signifikan terjadi pada Kanwil DJBC Jatim I yaitu sebesar 29,433.17 orang jam atau 40.29% dan KPPBC Tipe Madya Pabean A Pasuruan 22,311.65 orang jam atau 30.54%. Peningkatan itu dikontribusikan oleh produk sebagai berikut: 1) Kanwil DJBC Jatim I -

Surat Masuk sebesar 6,084.66 jam


170

-

Inventaris Barang Milik Negara sebesar 5,583.83 jam

-

Laporan Penatausahaan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 3,868.33 jam

-

Laporan Pelaksanaan Pembayaran Perjalanan Dinas Pegawai sebesar 2,393.5 jam

-

Pemantauan ruangan kerja Kanwil dan persiapan ruangan sebesar 2,079 jam

-

Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ) sebesar 8,145.68 jam

2) KPPBC Tipe Madya Pabean A Pasuruan -

BC.2.5 (Impor Barang Dari TPB) sebesar 12,690.54 jam

k. Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK pada instansi vertikal di lingkungan Kanwil DJBC Jawa Timur II tampak pada Tabel 7.25. Tabel 7.25 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Banten Jawa Timur II No




1

2

3

4


+/-

EU

PU

Keterangan

6

7

8

9

1

Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II

100,990.18

71

69

-2

0.97

B

Baik

2

KPPBC Tipe Madya Cukai Malang

121,835.80

85

82

-3

0.99

B

Baik

3

KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri

104,900.14

72

72

0

0.97

B

Baik

4

KPPBC Tipe B Tulung Agung

25,991.58

19

19

0

0.91

B

Baik

5

KPPBC Tipe B Blitar

17,856.41

13

16

3

0.74

C

Cukup

6

KPPBC Tipe B Madiun

25,493.99

17

17

0

1.00

B

Baik

7

KPPBC Tipe B Panarukan

20,573.94

15

15

0

0.91

B

Baik

8

KPPBC Tipe B Banyuwangi

17,914.33

13

9

-4

1.32

A

Sangat Baik

9

KPPBC Tipe B Probolinggo JUMLAH

22,635.50

15

15

0

1.00

B

Baik

458,191.87

320

314

-6

0.97

B

Baik

Berdasarkan hasil pengolahan data hasil ABK unit-unit yang berada pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II, memiliki jumlahl beban kerja sebanyak 458.191,87 orang jam, dengan tingkat Efisiensi Unit (EU) yaitu 0,97 dan Prestasi Kerja Unit (PU) yaitu B (Baik). Jumlah Kebutuhan pegawai sebanyak 320 orang, sedangkan jumlah Pegawai yang ada sebanyak 314 orang, dengan demikian terdapat kekurangan pegawai sebanyak enam orang. l.

Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK pada instansi vertikal di lingkungan Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT tampak pada Tabel 7.26. Berdasarkan pengolahan data, hasil ABK unit-unit yang berada pada Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT memilik total beban kerja sebanyak 491.790,48 orang jam dengan tingkat Efisiensi Unit (EU) yaitu 1,02 serta Prestasi Kerja Unit (PU) yaitu A (Sangat Baik). Jumlah kebutuhan pegawai sebanyak 349 orang dan Pegawai yang ada sebanyak 320 orang, dengan demikian terdapat kekurangan pegawai sebanyak 29 orang.


171

Tabel 7.26 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT No




1

2

3

4


+/-

EU

PU

Keterangan

6

7

8

9

1

Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT

77,032.03

61

60

-1

0.85

C

Cukup

2

KPPBC TMP Ngurah Rai

238,345.49

161

148

-13

1.07

A

Sangat Baik

3

KPPBC Tipe B Benoa

31,168.62

21

19

-2

1.09

A

Sangat Baik

4

KPPBC Tipe A3 Mataram

42,490.22

31

27

-4

1.04

A

Sangat Baik

5

KPPBC Tipe B Bima

18,124.41

12

10

-2

1.20

A

Sangat Baik

6

KPPBC Tipe A3 Kupang

39,166.77

30

28

-2

0.93

B

Baik

7

KPPBC Tipe B Atapupu

29,469.31

20

18

-2

1.09

A

Sangat Baik

8

KPPBC Tipe B Maumere JUMLAH

15,993.63

13

10

-3

1.06

A

Sangat Baik

491,790.48

349

320

-29

1.02

A

Sangat Baik

m. Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK pada instansi vertikal di lingkungan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat tampak pada Tabel 7.27. Berdasarkan pengolahan data, hasil ABK unit-unit yang berada pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat memiliki total beban kerja sebanyak 401.270,64 orang jam dengan tingkat Efisiensi Unit (EU) yaitu 0,94 dan Prestasi Kerja Unit (PU) yaitu B (Baik). Jumlah kebutuhan pegawai sebanyak 299 orang dan pegawai yang ada sebanyak 283 orang, dengan demikian terdapat kekurangan pegawai sebanyak 16 orang. Tabel 7.27 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat No




1

2

3

4


+/-

EU

PU

Keterangan

6

7

8

9

1

Kantor Wilayah DJBC Kalbar

105,802.83

74

72

-2

0.98

B

Baik

2

KPPBC TMP B Pontianak

92,989.53

75

74

-1

0.83

C

Cukup

3

KPPBC TMP C Entikong

66,213.93

52

45

-7

0.98

B

Baik

4

KPPBC Tipe A3 Sintete

38,492.10

28

25

-3

1.02

A

Sangat Baik

5

KPPBC Tipe B Ketapang

20,039.37

14

13

-1

1.02

A

Sangat Baik

6

KPPBC Tipe B Jagoi Babang

11,113.88

7

9

2

0.82

C

Cukup

7

KPPBC Tipe A3 Sampit

40,800.23

29

22

-7

1.23

A

Sangat Baik

8

KPPBC Tipe B Pangkalan Bun

15,078.30

11

11

0

0.91

B

Baik

9

KPPBC Tipe B Pulang Pisau

10,740.47

9

12

3

0.59

D

Sedang

401,270.64

299

283

-16

0.94

B

Baik

JUMLAH

n. Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK pada instansi vertikal di lingkungan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur tampak pada Tabel 7.28.


172

Tabel 7.28 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur No




1

2

3

4


1

+/-

EU

PU

Keterangan

6

7

8

9

0.97

B

Baik

96,180.16

69

66

-3

2

Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur KPPBC TMP B Balikpapan

103,864.55

80

63

-17

1.09

A

Sangat Baik

3

KPPBC TMP B Samarinda

67,069.73

57

50

-7

0.89

B

Baik

4

KPPBC Tipe A3 Bontang

22,763.17

18

15

-3

1.01

B

Baik

5

KPPBC TMP C Tarakan

61,862.90

45

38

-7

1.08

A

Sangat Baik

6

KPPBC TMP C Nunukan

47,984.48

37

28

-9

1.08

A

Sangat Baik

7

KPPBC Tipe B Sangata

12,463.37

10

9

-1

0.92

B

Baik

8

KPPBC TMP B Banjarmasin

94,833.03

68

64

-4

0.98

B

Baik

9

KPPBC Tipe A3 Kotabaru

34,340.67

31

19

-12

1.20

A

Sangat Baik

JUMLAH

541,362.06

415

352

-63

1.02

A

Sangat Baik

Berdasarkan pengolahan data, hasil ABK unit-unit yang berada pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur memiliki total beban kerja sebanyak 541.362.06 orang jam dengan tingkat Efisiensi Unit (EU) 1.02 serta Prestasi Kerja Unit (PU) yaitu A (Sangat Baik). Jumlah kebutuhan pegawai sebanyak 415 orang dan jumlah pegawai yang ada sebanyak 352 orang, sehingga terdapat kekurangan pegawai sebanyak 63 orang. o. Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK pada instansi vertikal di lingkungan Kanwil DJBC Sulawesi tampak pada Tabel 7.29. Tabel 7.29 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Instansi Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Sulawesi No




1

2

3

4


+/-

EU

PU

Keterangan

6

7

8

9

1

Kantor Wilayah DJBC Sulawesi

95,127.14

70

68

-2

0.93

B

Baik

2

KPPBC TMP B Makassar

145,137.85

98

92

-6

1.05

A

Sangat Baik

3

KPPBC Tipe B Pare-Pare

16,781.74

14

14

0

0.80

C

Cukup

4

KPPBC Tipe B Malili

10,276.23

12

6

-6

1.14

A

Sangat Baik

5

KPPBC Tipe B Bajoe

16,527.56

11

10

-1

1.10

A

Sangat Baik

6

KPPBC Tipe A3 Kendari

46,111.35

33

32

-1

0.96

B

Baik

7

KPPBC Tipe B Pomalaa

23,485.40

19

15

-4

1.04

A

Sangat Baik

8

KPPBC Tipe B Pantoloan

19,044.07

19

17

-2

0.74

C

Cukup

9

KPPBC Tipe B Poso

9,802.59

11

8

-3

0.81

C

Cukup Sangat Baik

10 KPPBC Tipe B Luwuk

16,568.64

15

9

-6

1.22

A

11 KPPBC Tipe A3 Bitung

38,292.42

30

28

-2

0.91

B

Baik

12 KPPBC Tipe B Manado

51,486.90

35

34

-1

1.00

A

Sangat Baik

13 KPPBC Tipe A3 Gorontalo JUMLAH

15,507.24

18

17

-1

0.61

D

Sedang

504,149.13

385

350

-35

0.96

B

Baik

Berdasarkan pengolahan data, hasil ABK unit-unit yang berada pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi memiliki total beban kerja sebanyak 504.149,13 orang jam, dengan tingkat Efisiensi Unit (EU) yaitu 0,96 serta Prestasi Kerja Unit (PU) yaitu B (Baik). Jumlah kebutuhan pegawai sebanyak 385 orang dan jumlah pegawai yang ada sebanyak 350 orang, dengan demikian terdapat kekurangan pegawai sebanyak 35 orang.


173

p. Kantor Wilayah DJBC Maluku, Papua, dan Papua Barat Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK pada instansi vertikal di lingkungan Kanwil DJBC Maluku, Papua, dan Papua Barat tampak pada Tabel 7.30. Berdasarkan pengolahan data, hasil ABK unit-unit yang berada pada Kantor Wilayah DJBC Maluku, Papua dan Papua Barat memiliki total beban kerja sebanyak 344.132,92 orang jam, tingkat Efisiensi Unit (EU) yaitu 1.00 serta Prestasi Kerja Unit (PU) yaitu B (Baik). Jumlah kebutuhan pegawai sebanyak 293 pegawai dan pegawai yang ada sebanyak 229 pegawai, dengan demikian terdapat kekurangan pegawai sebanyak 64 orang. Berdasarkan perhitungan jumlah beban kerja tahun 2013, dibandingkan beban kerja tahun 2012, terjadi peningkatan beban kerja pada Kanwil DJBC Maluku, Papua dan Papua Barat sebesar 9,785.44 jam atau 2.77%. Peningkatan beban kerja yang paling signifikan terjadi pada KPPBC Tipe A3 Jayapura yaitu sebesar 8,418.02 jam atau 86.02%. Peningkatan itu dikontribusikan oleh produk Pelayanan Kantor Pos sebesar 3,708 jam, Pelayanan Impor sebesar 540 jam dan Pelayanan Cukai sebesar 626.75 jam. Tabel 7.30 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di LingkunganKantor Wilayah DJBC Maluku, Papua dan Papua Barat No




1

2

3

4


61,704.98

47

39

1

+/-

EU

PU

Keterangan

6

7

8

9

-8

1.05

A

Sangat Baik

2

Kantor Wilayah DJBC Maluku, Papua dan Papua Barat KPPBC Tipe A3 Ambon

34,183.72

29

23

-6

0.99

B

Baik

3

KPPBC Tipe B Tual

15,225.12

12

10

-2

1.01

A

Sangat Baik

4

KPPBC Tipe A3 Ternate

41,883.82

33

30

-3

0.93

B

Baik

5

KPPBC Tipe A3 Sorong

32,633.80

27

20

-7

1.08

A

Sangat Baik

6

KPPBC Tipe B Manokwari

9,909.50

11

10

-1

0.66

D

Sedang

7

KPPBC Tipe B Babo

14,540.49

12

8

-4

1.21

A

Sangat Baik

8

KPPBC Tipe B Fak-Fak

7,382.63

11

8

-3

0.61

D

Sedang

9

KPPBC Tipe B Kaimana

9,995.48

11

5

-6

1.33

A

Sangat Baik

10 KPPBC Tipe A3 Jayapura

40,005.97

39

33

-6

0.80

C

Cukup

11 KPPBC Tipe A3 Amamapare

37,103.57

28

20

-8

1.23

A


12 KPPBC Tipe B Biak

12,759.79

12

7

-5

1.21

A

13 KPPBC Tipe B Nabire

8,660.92

10

5

-5

1.15

A

Sangat Baik

14 KPPBC Tipe B Merauke

18,143.15

11

11

0

1.09

A

Sangat Baik

344,132.94

293

229

-64

1.00

B

Baik

JUMLAH

13. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU BC) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan pengawasan, penelitian atas keberatan serta audit di bidang kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPU BC menyelenggarakan fungsi: a. b. c.

pelaksanaan pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai. pelaksanaan pelayanan perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai. pelaksanaan pemberian bimbingan kepatuhan, konsultasi dan layanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai.


174

d. e. f. g. h. i. j. k. l.

pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal. pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai. pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai dan penyiapan administrasi urusan banding. perencanaan dan pelaksanaan audit serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai. penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai. pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan kepabeanan dan cukai. pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api. pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kerja. pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.

Untuk lebih memahami ABK di masing-masing Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, berikut akan dijelaskan per masingmasing Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai. a.

Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Prioktampak pada Tabel 7.31. Tabel 7.31 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU)KPU BC Tipe A Tanjung Priok No

Unit Organisasi

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Kepala Kantor KPU Tipe A Tanjung Priok

1,259.65

1

1

0

0.84

C

Cukup

2.

Bagian Umum

90,810.84

60

71

11

0.85

C

Cukup

3.

Bidang Perbendaharaan dan Keberatan

168,412.14

112

90

-22

1.24

A

Sangat Baik

4.

Bidang Kepabeanan dan Cukai I

135,860.95

90

71

-19

1.27

A

Sangat Baik

5.

Bidang Kepabeanan dan Cukai II

383,632.94

255

186

-69

1.37

A

Sangat Baik

6.

Bidang Kepabeanan dan Cukai III

353,514.25

235

175

-60

1.34

A

Sangat Baik

7.

Bidang Kepabeanan dan Cukai IV

90,811.12

60

57

-3

1.06

A

Sangat Baik

8.

Bidang Fasilitas

51,708.05

34

27

-7

1.27

A

Sangat Baik

9.

Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi 10 Bidang Penindakan dan Penyidikan

55,273.99

37

31

-6

1.18

A

Sangat Baik

222,708.29

147

118

-29

1.25

A

Sangat Baik

11. Bidang Audit

77,295.43

51

42

-9

1.22

A

Sangat Baik

12. Bidang Kepatuhan Internal

32,722.53

22

23

1

0.94

B

Baik

13 PFPD

141,756.15

94

99

5

0.95

B

Baik

1,805,766.33

1198

991

-207

1.21

A

Sangat Baik

JUMLAH

Berdasarkan Tabel 7.31, hasil ABK Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok memiliki total beban kerja sebanyak 1.805.766,33 orang jam dengan tingkat Efisiensi Unit (EU) yaitu 1,21 serta Prestasi Kerja Unit (PU) yaitu A (sangat Baik). Jumlah kebutuhan pegawai sebanyak 1.198 orang dan pegawai yang ada sebanyak 991 orang, dengan demikian terdapat kekurangan pegawai sebanyak 207 orang.


175

b. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam tampak pada Tabel 7.32. Berdasarkan hasil pengolahan data, Kantor Pelayanan Utama Tipe B Batam memiliki total beban kerja sebesar 478.713,27 orang jam, dengan Tingkat Efisiensi Unit (EU) 1,29 dan Prestasi Kerja Unit (PU) A (sangat baik). Beban kerja sebesar 478.713,27 orang jam pada tahun 2012 dilaksanakan oleh 247 orang pegawai, yang seharusnya dilaksanakan oleh 319 orang, dengan demikian terdapat kekurangan 72 orang pegawai. Tabel 7.32 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU)KPU BC Tipe B Batam No

Unit Organisasi

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Sangat Baik

1

Kepala Kantor KPU Tipe B Batam

1,789.71

1

1

0

1.19

A

2

Bagian Umum

38,961.24

26

27

1

0.96

B

Baik

3

Bidang Perbendaharaan dan Keberatan

22,677.28

16

13

-3

1.16

A

Sangat Baik

4

Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi Bidang Penindakan dan Penyidikan

222,152.11

148

116

-32

1.27

A

Sangat Baik

5 6

10,557.72

7

8

1

0.88

C

Cukup

145,507.08

95

61

-34

1.58

A


7

Bidang Audit

24,074.64

17

13

-4

1.23

A

8

Bidang Kepatuhan Internal

12,993.49

9

8

-1

1.08

B

Baik

478,713.27

319

247

-72

1.29

A

Sangat Baik

JUMLAH

14. Pangkalan Sarana Operasi Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengoperasian sarana operasi bea dan cukai dalam menunjang patrol dan operasi pencegahan dan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana strategik dan program. b. penyiapan dan pengoperasian sarana operasi. c. pemeliharaan dan perawatan sarana operasi dan sarana penunjang. d. pelayanan pengiriman dan penerimaan berita serta pemantauan hubungan antar stasiun radio. e. pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai. f. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan pemberian rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai. g. pelaksanaan administrasi Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK pada Pangkalan Sarana Operasi tampak pada Tabel 7.33.


176

Tabel 7.33 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Pangkalan Sarana Operasi No

Unit Organisasi

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

1

2

3

4

5

6

7

8

9

110,951.84 737,631.84

74 489

72 296

-2 -193

1.02 1.65

A A


1

Pangkalan Sarana Operasi Tipe B Batam

2

Pangkalan Sarana Operasi Tipe A Tanjung Balai Karimun Pangkalan Sarana Operasi Tipe B Tanjung Priok

3 4

Pangkalan Sarana Operasi Tipe B Pantoloan JUMLAH

95,239.50

63

44

-19

1.42

A

Sangat Baik

193,868.84

132

108

-24

1.19

A

Sangat Baik

1,137,692.02

758

520

-238

1.45

A

Sangat Baik

Berdasarkan pengolahan data, hasil ABK Pangkalan Sarana Operasi memiliki total Beban Kerja sebanyak 1.137.692,02 orang jam dengan kebutuhan pegawai sebanyak 738 pegawai, sedangkan pegawai yang ada sebanyak 520 pegawai. Dengan demikian terdapat kekurangan pegawai sebanyak 238 orang. PSO Tipe A Tanjung Balai Karimun EU tinggi disebabkan tingginya beban pekerjaan pengawasan Kapal Sandar dan Kapal Berangkat sebesar 490.560 jam (66,50% dari total beban kerja 737.631,84 jam). Sedangkan PSO Tipe B Tanjung Priok EU tinggi disebabkan tingginya beban pekerjaan seksi Nautika yang mencapai 69.252,75 jam (72,71% dari total beban kerja 95.239,50 jam) yang dikontribusikan antara lain oleh melaksanakan tugas jaga kapal sesuai perintah Nakhoda meliputi Pengawasan terhadap bahaya-bahaya navigasi, pemantauan kapal penyelundup, menjaga keamanan dan keselamatan ABK dan kapal, pengambilan senjata api dari gudang senjata di PSO ke tempat penyimpanan di kapal.

15. Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Balai Pengujian dan Identifikasi Barang (BPIB) mempunyai tugas melaksanakan pengujian laboratoris dan identifikasi barang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPIB menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana strategik dan program serta evaluasi pelaksanaan pengujian laboratoris dan identifikasi barang. b. pelaksanaan pengujian laboratoris dan/atau pengujian ulang laboratoris dan identifikasi barang. c. pelayanan pengujian laboratoris dan identifikasi barang. d. penelitian, pengembangan, dan evaluasi metode pengujian dan identifikasi barang. e. penyiapan bahan penyusunan standardisasi dan pembakuan metode pengujian dan identifikasi barang. f. pemeliharaan dan perawatan sarana laboratorium. g. pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin di lingkungan Balai Pengujian dan Identifikasi Barang. h. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan pemberian rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Balai Pengujian dan Identifikasi Barang. i. pelaksanaan administrasi Balai Pengujian dan IdentifikasiBarang.


177

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK pada Balai Pengujian dan Identifikasi Barang tampak pada Tabel 7.34. Tabel 7.34 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Balai Pengujian dan Identifikasi Barang No

Unit Organisasi

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Sangat Baik

1

BPIB Tipe B Medan

27,073.57

17

11

-6

1.63

A

2

BPIB Tipe A Jakarta

108,126.33

71

45

-26

1.59

A

Sangat Baik

3

BPIB Tipe B Surabaya

24,735.18

16

11

-5

1.49

A

Sangat Baik

159,935.07

104

67

-37

1.58

A

Sangat Baik

JUMLAH

Berdasarkan pengolahan data, hasil ABK Balai Pengujian dan Identifikasi Barang memiliki total Beban Kerja sebanyak 159.935,07 orang jam dengan kebutuhan pegawai sebanyak 104 pegawai, sedangkan pegawai yang ada sebanyak 67 pegawai. Dengan demikian terdapat kekurangan pegawai sebanyak 37 orang. BPIB Tipe A Jakarta EU tinggi disebabkan tingginya beban pekerjaan pada Seksi Pelayanan Teknis karena adanya minilab di KPM Soekarno Hatta serta adanya penambahan sample pengujian yang berhubungan dengan Pajak ekspor sebesar 36.908,29 jam beban kerja dibanding tahun lalu sedangkan penambahan pegawai hanya tiga orang. Sedangkan pada BPIB Tipe B Medan disebabkan beban kerja laboratorium di BPIB Medan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa dan Analis pada hari Sabtu Minggu yang mencapai 28,57% dari total beban Pemeriksa dan Analis. Kemudian untuk BPIB Tipe B Surabaya, EU tinggi disebabkan pada tahun 2012 tidak ada Analis, hanya ada Pemeriksa. Sehingga mempekerjakan Pramubhakti lulusan SMK Analis Kimia sebanyak tiga orang (kebutuhan Analis empat orang).


178

BAB VIII HASIL ANALISIS BEBAN KERJA DITJEN PERBENDAHARAAN A. Tugas dan Fungsi Direktorat

Jenderal

Perbendaharaan

mempunyai

tugas

merumuskan

serta

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang perbendaharaan negara. 2. pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara. 3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbendaharaan negara. 4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbendaharaan negara. 5. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan. B. Hasil Analisis Beban Kerja Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing eselon II di lingkungan kantor pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat dilihat pada Tabel 8.1 dan di lingkungan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat dilihat pada Tabel 8.2. Tabel 8.1 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan No

Unit Organisasi

1

2

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

3

4

5

6

7

8

9

1

Sekretariat Direktorat Jenderal

366,455.61

242

216

-26

1.13

A

Sangat Baik

2

Direktorat PA

171,470.81

112

107

-5

1.06

A

Sangat Baik

3

Direktorat PKN

192,528.60

124

101

-23

1.26

A

Sangat Baik

4

Direktorat SMI

125,443.53

82

80

-2

1.04

A

Sangat Baik

5

Direktorat PPK BLU

114,829.05

76

63

-13

1.21

A

Sangat Baik

6

Direktorat APK

216,850.79

143

112

-31

1.28

A

Sangat Baik

7

Direktorat SP

200,703.21

134

118

-16

1.13

A

Sangat Baik

8

Direktorat TP

176,774.05

117

104

-13

1.13

A

Sangat Baik

1,565,055.65

1,030

901

-129

1.15

A

Sangat Baik

JUMLAH

Dari Tabel 8.1 dapat diketahui bahwa secara keseluruhan di lingkungan kantor pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan memiliki jumlah beban kerja sebesar 1.565.055,65 OJ dan terjadi kekurangan pegawai sebanyak 129 orang dengan tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU) 1.15 dan Prestasi Kerja Unit (PU) dikategorikan A (Sangat Baik). Dari Tabel 8.2 dapat diketahui bahwa secara keseluruhan di lingkungan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan memiliki jumlah beban kerja sebesar 10.141.955,54 OJ dan terjadi kelebihan pegawai sebanyak 469 orang dengan tingkat EU 0.93 dan PU dikategorikan B (Baik).


179

Tabel 8.2 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan No

Unit Organisasi

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2,595,379.95

1,723

2,350

627

0.73

C

Cukup

Ket

1

Kantor Wilayah

2

KPPN Tipe A1 Wilayah Jakarta

635,901.92

423

343

-80

1.23

A

Sangat Baik

3

KPPN Tipe A1 Propinsi

2,339,421.77

1,553

1320

-233

1.18

A

Sangat Baik

4

KPPN Tipe A1 Non Propinsi

1,476,280.72

979

1,095

116

0.89

C

Cukup

5

KPPN Tipe A2

3,006,398.55

1,994

2,040

46

0.98

B

Baik

6


88,572.63

59

52

-7

1.13

A

Sangat Baik

10,141,955.54

6,731

7200

469

0.93

B

Baik

JUMLAH

Berdasarkan Tabel 8.1 dan Tabel 8.2, total beban kerja keseluruhan untuk Direktorat Jenderal Perbendaharaan mencapai 11.707.011,19 OJ, dengan kebutuhan pegawai sebanyak 7.761 orang, sementara pegawai yang ada adalah 8.101 orang sehingga terjadi kelebihan pegawai sebanyak 340 orang. Secara keseluruhan, beban kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaanpada tahun 2012 menurun sebesar 2,5% dari tahun 2011. Hal ini dikarenakan pada tahun 2012 dilakukan pengalihan pengesahan DIPA dari DJPB kepada DJA, sehingga beban pekerjaan DJPB khususnya instansi vertikal menjadi sedikit berkurang. Grafik perkembangan beban kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam 4 tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik 8.1. Grafik 8.1 Beban Kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2008 s.d. 2012 (Dalam Ribuan Jam)

Beban Kerja DJPB 14,000 12,000

11,642

12,016

11,707

Beban Kerja

10,000 8,000 6,000 4,000 2,000

1,172 1,378

0 2008

2009

2010

2011

2012

Tahun

Sebagaimana tampak pada Grafik8.1, beban kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan cenderung naik dari tahun 2008 sampai tahun 2011 namun sedikit mengalami penurunan pada tahun 2012. Adapun kebutuhan pegawai dan jumlah pegawai yang ada dari tahun ke tahun selalu sejalan dengan jumlah beban kerja yang ada. Berikut ini merupakan tren kebutuhan pegawai dan jumlah pegawai yang ada pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 dapat dilihat pada Grafik 8.2 berikut ini:


180

Grafik 8.2 Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Perhitungan ABK dan Jumlah Pegawai Yang Ada dari tahun 2008 s.d. 2012

10000

9099

8806

9000

7712

8000

7950

8106

7766

7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000

780

777

833 909

0 2008

2009

2010


2011

2012


Secara umum beban kerja pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan disumbang oleh beberapa produk utama, diantara lain: UNIT ESELON II Sekretariat Direktorat Jenderal

PRODUK Standard Operating Procedures (SOP) Direktorat Jenderal Perbendaharaan

di

Lingkungan

Peraturan Perbendaharaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan SPM (Surat Perintah Membayar) Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan Surat Keputusan Mutasi Karena Dinas Direktorat Pelaksanaan Anggaran

DRA tanpa perubahan RKAKL Laporan Penyerapan Pagu Anggaran

Direktorat Pengelolaan Kas Negara

Laporan Penatausahaan Rekening Pemerintah Lainnya Saldo Rekening Khusus dan Penatausahaan Dokumen Pendukung

Direktorat Sistem Manajemen Investasi

Surat tagihan pinjaman Laporan monitoring Pasca Penyelesaian Piutang Negara kepada Pemda dan BUMD

Direktorat PPK Badan Layanan Umum

Pedoman Teknis Penyusunan RBA Keuangan Satker BLU Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum


181

UNIT ESELON II Direktorat Keuangan

Akuntansi

dan

PRODUK Pelaporan

Laporan Neraca Pemerintah Pusat Tahunan Audited dan Catatan Atas Neraca Pemerintah Pusat Pedoman dan Petunjuk Tenis Penyelenggaraan Akuntansi Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga

Direktorat Sistem Perbendaharaan

Pembuatan/Perubahan Aplikasi Laporan Penelaahan dan Penyelesaian Permasalahan di Bidang Perbendaharaan

Direktorat Transformasi Perbendaharaan

Modul Manajemen DIPA Modul Penyempurnaan Proses Pembayaran dalam rangka SPAN

Bisnis

Manajemen

Untuk lebih memahami ABK baik di kantor pusat maupun di instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, berikut akan dijelaskan masing-masing unit tersebut. 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi: a.

koordinasi kegiatan direktorat jenderal.

b.

koordinasi penyusunan peraturan perbendaharaan.

c.

penyelenggaraan pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, dan keuangan, serta pembinaan jabatan fungsional pada direktorat jenderal.

d.

pelaksanaan pengembangan pegawai direktorat jenderal.

e.

koordinasi penyusunan rencana kerja, rencana strategik, dan laporan akuntabilitas kinerja direktorat jenderal.

f.

koordinasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

g.

pelaksanaan tata usaha, kearsipan, dan dokumentasi direktorat jenderal.

h.

pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan direktorat jenderal.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing eselon III pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan tampak pada Tabel 8.3. Berdasarkan tabel tersebut, beban kerja Sekretariat Ditjen Perbendaharaan dengan beban kerja sebesar 366.455,61 OJ. Dengan beban kerja tersebut, Sekretariat Ditjen Perbendaharaan membutuhkan pegawai sebanyak 242 pegawai. Pada tahun 2012, jumlah pegawai existing yang tercatat sebanyak 216 pegawai sehingga Sekretariat Ditjen Perbendaharaan mengalami kekurangan pegawai sebanyak 26 pegawai.


182

Tabel 8.3 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi KerjaUnit (PU) Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan No 1 1

Unit Organisasi 2 Sekretaris Ditjen Perbendaharaan

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

3

4

5

6

7

8

9

1,777.45

1

1

0

1.18

A

Sangat Baik

2


59,711.38

40

36

-4

1.10

A

Sangat Baik

3

Bagian Administrasi Kepegawaian

66,257.74

42

40

-2

1.10

A

Sangat Baik

4

Bagian Pengembangan Pegawai

40,266.95

27

25

-2

1.07

A

Sangat Baik

5

Bagian Keuangan

79,220.19

53

40

-13

1.31

A

Sangat Baik

6

Bagian Umum JUMLAH

119,221.90

79

74

-5

1.07

A

Sangat Baik

366,455.61

242

216

-26

1.13

A

Sangat Baik

Produk Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang menyumbang beban kerja terbesar adalah: 1. Standard Operating Procedures (SOP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Produk ini menyumbang beban kerja sebesar 496.407 OJ. SOP di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan menghasilkan beban kerja yang besar dikarenakan SOP merupakan pedoman penyelesaian tugas yang wajib dijalankan oleh seluruh unit di lingkungan Ditjen Perbendaharaan. Selain SOP Kantor Pusat, Sekretariat Ditjen Perbendaharaan juga menginventarisir, mengevaluasi dan menerbitkan SOP di lingkungan Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan yang meliputi Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN. 2. Peraturan Perbendaharaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan; Produk ini menyumbang beban kerja sebesar 140.553 OJ. Uraian tahapan dalam penyelesaian produk ini menghasilkan beban kerja yang besar dikarenakan dalam penyusunan peraturan perbendaharaan dibutuhkan penyesuaian terhadap tata naskah dinas/legal drafting selain juga penyesuaian terhadap content atau materi dari peraturan perbendaharaan tersebut; 3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan; Pada tahun 2012, jumlah total SPP yang diterbitkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebanyak 4.909 lembar.Jumlah tersebut hanya berupa SPP saja, dengan lampiran berupa dokumen kontrak dan sebagainya yang harus disertakan dalam penyusunan SPP, menghasilkan beban kerja sebesar 917.983 OJ. 4. Surat Perintah Membayar (SPM) Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan; Jumlah SPM yang diterbitkan oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan selama tahun 2012 berjumlah 4.270 lembar. Jumlah SPM yang diterbitkan tidak sama dengan jumlah SPP mengingat terdapat SPP yang ditolak oleh bagian keuangan karena belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Dengan jumlah SPM tersebut, maka beban kerja pada tahun 2012 adalah sebesar 587.125 OJ. 5. Surat Keputusan Mutasi Karena Dinas. Sebagai salah satu bentuk penataan komposisi SDM di lingkungan DJPB dibutuhkan penempatan pegawai di masing-masing unit baik Pusat maupun vertikal. Pada tahun 2012, terdapat 14 Surat Keputusan Mutasi Karena Dinas yang diterbitkan dengan jumlah pegawai yang dipindahkan sebanyak 1.212 pegawai. Dengan jumlah volume tersebut, beban kerja yang dihasilkan sebesar 260.680 OJ.


183

2. Direktorat Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pelaksanaan anggaran.Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pelaksanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi: a. b. c. d. e.

penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan anggaran. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelaksanaan anggaran. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing eselon III pada Direktorat Pelaksanaan Anggaran tampak pada tabel 8.4. Tabel 8.4 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi KerjaUnit (PU) Direktorat Pelaksanaan Anggaran No

Unit Organisasi

1 1

Direktur Pelaksanaan Anggaran

2

2 3

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

3

4

5

6

7

8

9

2,790.14

1

1

0

1.85

A

Sangat Baik

Subdit Dabantek

24,750.78

16

17

1

0.97

B

Baik

Subdirektorat PA I

25,868.08

17

15

-2

1.14

A

Sangat Baik

4

Subdirektorat PA II

26,053.15

17

15

-2

1.15

A

Sangat Baik

5

Subdirektorat PA III

24,881.47

17

14

-3

1.18

A

Sangat Baik

6

Subdirektorat PA IV

19,824.93

13

14

1

0.94

B

Baik

7

Subdirektorat PA V

24,662.68

16

13

-3

1.26

A

Sangat Baik

8

Subbag Tata Usaha

22,639.59

15

18

3

0.83

C

Cukup

171,470.81

112

107

-5

1.06

A

Sangat Baik

JUMLAH

Sebagaimana tampak pada Tabel 8.4 di atas, diketahui bahwa Direktorat Pelaksanaan Anggaran mempunyai beban kerja sebesar 171.470,81 OJ dengan jumlah kebutuhan pegawai sebanyak 112 orang. Namun di tahun 2012 jumlah pegawai di Direktorat Pelaksanaan Anggaran adalah 107 orang sehingga terdapat kekurangan sebanyak lima orang pegawai. EU Direktorat Pelaksanaan Anggaran adalah 1,06 sehingga PU dikategorikan “Sangat Baik” (A). 3. Direktorat Pengelolaan Kas Negara Direktorat Pengelolaan Kas Negara mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan kas negara. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pengelolaan Kas Negara menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan kas negara. b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kas negara. c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan kas negara. d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan kas negara. e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.


184

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing eselon III pada Direktorat Pengelolaan Kas Negara tampak pada tabel 8.5 berikut ini. Tabel 8.5 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi KerjaUnit (PU) Direktorat Pengelolaan Kas Negara Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

2 Direktur Pengelolaan Kas Negara

3 2,233.96

4 1

5 1

6 0

7 1.48

8 A

9 Sangat Baik

2

Subdit Perencanaan dan Pengendalian Kas

29,890.98

19

16

-3

1.24

A

Sangat Baik

3

Subdit Rekening Kas Umum Negara

21,727.31

14

13

-1

1.11

A

Sangat Baik

4

Subdit Rekening Kas Negara

30,283.43

20

18

-2

1.12

A

Sangat Baik

5

Subdit Rekening Pinjaman dan Hibah

30,322.13

20

16

-4

1.26

A

Sangat Baik

6

33,694.18

22

16

-6

1.40

A

Sangat Baik

7

Subdit Rekening Pemerintah Lainnya dan Bendahara Instansi Subdit Penerimaan Negara

30,090.78

19

12

-7

1.66

A

Sangat Baik

8

Subbag Tata Usaha

14,285.82

9

9

0

1.05

A

Sangat Baik

192,528.60

124

101

-23

1.26

A

Sangat Baik

No 1 1

Unit Organisasi

JUMLAH

Sebagaimana tampak pada Tabel 8.5 di atas, dapat diketahui bahwa Direktorat Pengelolaan Kas Negara mempunyai beban kerja sebesar 192.528,60 OJ dengan jumlah kebutuhan pegawai sebanyak 124 orang. Namun di tahun 2012 jumlah pegawai di Direktorat Pengelolaan Kas Negaraadalah 101 orang sehingga terdapat kekurangan sebanyak 23 orang pegawai. EU Direktorat Pelaksanaan Anggaran adalah 1,26 sehingga PU dikategorikan “Sangat Baik” (A). 4. Direktorat Sistem Manajemen Investasi Direktorat Sistem Manajemen Investasi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sistem manajemen investasi. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Sistem Manajemen Investasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sistem manajemen investasi. b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem manajemen investasi. c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sistem manajemen investasi. d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sistem manajemen investasi. e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing eselon III pada Direktorat Sistem Manajemen Investasi tampak pada tabel 8.6 dibawah ini. Sebagaimana tampak pada tersebut, dapat diketahui bahwa Direktorat Sistem Manajemen Investasi (SMI) mempunyai beban kerja sebesar 125.443,53 OJ dengan jumlah kebutuhan pegawai sebanyak 82 orang. Namun di tahun 2012 jumlah pegawai di Direktorat SMI adalah 80 orang sehingga terdapat kekurangan sebanyak dua orang pegawai. EU Direktorat SMI adalah 1,04 sehingga PU dikategorikan “Sangat Baik” (A).


185

Tabel 8.6 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi KerjaUnit (PU) Direktorat Sistem Manajemen Investasi No

Unit Organisasi

Jumlah Beban Kerja



+/-

3

4

5

6

7

8

9

1,768.77

1

1

0

1.17

A

Sangat Baik

EU

PU

Ket

1 1

2 Direktur Sistem Manajemen Investasi

2

24,633.38

16

12

-4

1.36

A

Sangat Baik

15,677.63

10

9

-1

1.16

A

Sangat Baik

4

Subdit Verifikasi, Setelmen, Akuntansi dan Pelaporan Subdit Perencanaan, Kelembagaan dan Evaluasi Subdit Hukum dan Kepatuhan

13,410.02

9

10

1

0.89

C

Cukup

5

Subdit Pinjaman BUMN

13,210.21

9

13

4

0.67

D

Sedang Sangat Baik

3

6

Subdit Pinjaman Daerah

24,321.46

16

15

-1

1.08

A

7

Subdit Kredit Program

19,636.17

13

12

-1

1.09

A

Sangat Baik

8

Subbag Tata Usaha

12,785.90

8

8

0

1.06

A

Sangat Baik

125,443.53

82

80

-2

1.04

A

Sangat Baik

JUMLAH

5. Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan keuangan BLU. b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan keuangan BLU. c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan pengelolaan keuangan BLU. d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan pengelolaan keuangan BLU. e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing eselon III pada Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU tampak pada tabel 8.7 berikut ini. Tabel8.7 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi KerjaUnit (PU) Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU No 1 1 2

Unit Organisasi 2 Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU



+/-

EU

PU

Ket

3

4

5

6

7

8

9

2,224.17

1

1

0

1.48

A

Sangat Baik

Subdit Data dan Bantuan Teknis

23,445.21

16

12

-4

1.30

A

Sangat Baik

Subdit Kebijakan dan Standardisasi Teknis

18,401.33

12

11

-1

1.11

A

Sangat Baik

4

Subdit Dukungan Teknis Penilaian BLU

21,620.42

14

10

-4

1.43

A

Sangat Baik

5

Subdit Pembinaan Kinerja BLU

21,732.00

14

10

-4

1.44

A

Sangat Baik

6

Subdit Monitoring dan Evaluasi BLU

15,976.83

11

12

1

0.88

C

Cukup

7

Subbag Tata Usaha

11,429.09

8

7

-1

1.08

A

Sangat Baik

114,829.05

76

63

-13

1.21

A

Sangat Baik

3

JUMLAH

Jumlah Beban Kerja


186

Sebagaimana tampak pada Tabel 8.7 tersebut, dapat diketahui bahwa Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU mempunyai beban kerja sebesar 114.829,05 OJ dengan jumlah kebutuhan pegawai sebanyak 76 orang. Namun di tahun 2012 jumlah pegawai di Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUadalah 63 orang sehingga terdapat kekurangan sebanyak 13 orang pegawai. EU Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUadalah 1,21 sehingga PU dikategorikan “Sangat Baik” (A). 6. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. b. c. d. e.

penyiapanperumusan kebijakan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan. penyiapanpelaksanaan kebijakan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan. penyiapanpenyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan. penyiapanpemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing eselon III pada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan tampak pada Tabel 8.8 berikut ini. Tabel 8.8 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi KerjaUnit (PU) Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Jumlah Beban Kerja



+/-

2

3

4

5

6

7

8

9

Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

1,911.03

1

1

0

1.27

A

Sangat Baik

No 1 1

Unit Organisasi

EU

PU

Ket

2

Subdit Standar Akuntansi Pemerintahan

29,960.52

20

15

-5

1.33

A

Sangat Baik

3

Subdit Sistem Akuntansi

31,779.96

21

15

-6

1.41

A

Sangat Baik

4

Subdit Bimbingan Akuntansi Instansi

32,203.34

21

17

-4

1.26

A

Sangat Baik

5

Subdit Akuntansi Kas Umum Negara

39,425.60

26

21

-5

1.25

A

Sangat Baik

Subdit Konsolidasi dan Pelaporan Keuangan

31,900.80

21

17

-4

1.25

A

Sangat Baik

7

Subdit Statistik dan Analisis Pelaporan Keuangan

33,580.65

22

16

-6

1.39

A

Sangat Baik

8

Subbag Tata Usaha

16,088.89

11

10

-1

1.07

A

Sangat Baik

216,850.79

143

112

-31

1.28

A

Sangat Baik

6

JUMLAH

Sebagaimana tampak pada Tabel 8.8 tersebut, dapat diketahui bahwa Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuanganmempunyai beban kerja sebesar 216.850,79 OJ dengan jumlah kebutuhan pegawai sebanyak 143 orang. Namun di tahun 2012 jumlah pegawai di Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuanganadalah 112 orang sehingga terdapat kekurangan sebanyak 31 orang pegawai. EU Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah 1,28 sehingga PU dikategorikan “Sangat Baik” (A).


187

7. Direktorat Sistem Perbendaharaan Direktorat Sistem Perbendaharaan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sistem perbendaharaan. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Sistem Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi: a. b. c.

penyiapan perumusan kebijakan di bidang sistem perbendaharaan. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem perbendaharaan. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sistemperbendaharaan. d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidangsistem perbendaharaan. e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing eselon III pada Direktorat Sistem Perbendaharaan tampak pada Tabel 8.9. Tabel 8.9 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi KerjaUnit (PU) Direktorat Sistem Perbendaharaan No 1 1

Unit Organisasi 2 Direktur Sistem Perbendaharaan

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

3

4

5

6

7

8

9

1,987.72

1

1

0

1.32

A

Sangat Baik

2

Subdit PPP I

21,959.58

15

14

-1

1.04

A

Sangat Baik

3

Subdit PPP II

25,370.71

17

14

-3

1.20

A

Sangat Baik

4

Subdit Pengemb. Aplikasi

64,203.66

43

39

-4

1.09

A

Sangat Baik

5

Subdit PBD & DTI

50,917.18

34

29

-5

1.17

A

Sangat Baik

6

Subdit Pengemb. Profesi

19,540.38

13

13

0

1.00

B

Baik

7

Subbag TU

16,723.98

11

8

-3

1.39

A

Sangat Baik

200,703.21

134

118

-16

1.13

A

Sangat Baik

JUMLAH

Sebagaimana tampak pada Tabel 8.9, dapat diketahui bahwa Direktorat Sistem Perbendaharaan mempunyai beban kerja sebesar 200.703,21 OJ dengan jumlah kebutuhan pegawai sebanyak 134 orang. Namun di tahun 2012 jumlah pegawai di Direktorat Sistem Perbendaharaan adalah 118 orang sehingga terdapat kekurangan sebanyak 16 orang pegawai. EU Direktorat Sistem Perbendaharaan adalah 1,13 sehingga PU dikategorikan “Sangat Baik” (A). 8. Direktorat Transformasi Perbendaharaan Direktorat Transformasi Perbendaharaan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang transformasi perbendaharaan. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Transformasi Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang transformasi perbendaharaan. b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang transformasi perbendaharaan. c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang transformasi perbendaharaan. d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang transformasi perbendaharaan. e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.


188

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing eselon III pada Direktorat Transformasi Perbendaharaan tampak pada Tabel 8.10 berikut ini. Tabel 8.10 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi KerjaUnit (PU) Direktorat Transformasi Perbendaharaan No

Unit Organisasi

1 1

Direktur Transformasi Perbendaharaan

2

Jumlah Beban Kerja



+/-

3

4

5

6

7

8

9

1,605.63

1

1

0

1.07

A

Sangat Baik

EU

PU

Ket

2

Subdit Transformasi Proses Bisnis Internal

45,127.75

30

27

-3

1.11

A

Sangat Baik

3

Subdit Transformasi Proses Bisnis Eksternal

27,240.67

18

13

-5

1.39

A

Sangat Baik

4

Subdit Transformasi Teknologi Informasi

21,656.54

14

14

0

1.03

A

Sangat Baik

5

Subdit Transformasi Sistem Aplikasi

35,544.92

24

19

-5

1.24

A

Sangat Baik

6

Subdit Dukungan Transformasi Perbendaharaan

32,157.15

21

21

0

1.02

A

Sangat Baik

7

Subbag Tata Usaha

13,441.40

9

9

0

0.99

B

Baik

176,774.05

117

104

-13

1.13

A

Sangat Baik

JUMLAH

Sebagaimana tampak pada Tabel 8.10, dapat diketahui bahwa Direktorat Transformasi Perbendaharaan mempunyai beban kerja sebesar 176.774,05 OJ dengan jumlah kebutuhan pegawai sebanyak 117 orang. Namun di tahun 2012 jumlah pegawai di Direktorat Transformasi Perbendaharaanadalah 104 orang sehingga terdapat kekurangan sebanyak 13 orang pegawai. EU Direktorat Transformasi Perbendaharaanadalah 1,13 sehingga PU dikategorikan “Sangat Baik” (A). 9. Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan a. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, penyuluhan, bimbingan teknis, penelaahan, monitoring, evaluasi, penyusunan laporan, verifikasi dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi: 1) penelaahan, pengesahan, dan revisi dokumen pelaksanaan anggaran, serta penyampaian pelaksanaannya kepada instansi yang telah ditentukan. 2) penelaahan dan penilaian keserasian antara dokumen pelaksanaan anggaran dengan pelaksanaan di daerah. 3) pemberian bimbingan teknis pelaksanaan dan penatausahaan anggaran. 4) pemantauan realisasi pelaksanaan anggaran. 5) pembinaan teknissistem akuntansi. 6) pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pemerintah. 7) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyaluran dana perimbangan. 8) pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). 9) pembinaan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). 10) pelaksanaan pengelolaan dana investasi dan pemberian pinjaman kepada daerah. 11) pengawasan kewenangan dan pelaksanaan teknis perbendaharaan dan bendahara umum.


189

12) pelaksanaan verifikasi atas pertanggungjawaban belanja program pensiun. 13) verifikasi dan penatausahaan pertanggungjawaban dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK). 14) pelaksanaan kehumasan. 15) pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing Kanwil pada instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan tampak pada tabel 8.11 berikut ini. Tabel 8.11 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pada 30 Kantor Wilayah DJPb No

Unit Organisasi

1 1

2 DKI Jakarta

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

3

4

5

6

7

8

9

196,585.93

130

168

38

0.78

C

Cukup

2

Jawa Timur

148,837.77

99

133

34

0.74

C

Cukup

3

Jawa Barat

146,277.07

97

147

50

0.66

D

Sedang

4

Jawa Tengah

143,599.01

95

142

47

0.67

D

Sedang

5

D.I. Yogyakarta

117,021.36

78

117

39

0.66

D

Sedang Cukup

6

Bali

107,684.91

71

80

9

0.89

C

7

Sumatera Barat

106,320.38

71

71

0

0.99

B

Baik

8

Sulawesi Selatan

105,858.28

70

75

5

0.94

B

Baik

9

Sumatera Utara

103,037.95

68

106

38

0.65

D

Sedang

10 Sumatera Selatan

93,368.42

62

97

35

0.64

D

Sedang

11 Maluku

92,136.16

61

89

28

0.69

D

Sedang

12 Jambi

88,066.54

58

71

13

0.82

C

Cukup

13 Lampung

87,631.35

58

92

34

0.63

D

Sedang

14 Nusa Tenggara Timur

83,758.95

56

61

5

0.91

B

Baik

15 Riau

83,101.04

55

65

10

0.85

C

Cukup

16 Sulawesi Utara

81,462.27

54

84

30

0.64

D

Sedang

17 Sulawesi Tengah

80,906.29

54

52

-2

1.03

A

Sangat Baik Kurang

18 Kalimantan Selatan

76,990.34

51

109

58

0.47

E

19 Papua

76,138.75

51

63

12

0.80

C

Cukup

20 Kalimantan Barat

63,126.31

42

70

28

0.60

D

Sedang

21 Bengkulu

60,283.01

40

50

10

0.80

C

Cukup

22 Nusa Tenggara Barat

57,193.98

38

51

13

0.74

C

Cukup

23 Aceh

56,954.00

38

43

5

0.88

C

Cukup

24 Kalimantan Timur

55,056.03

37

39

2

0.94

B

Baik

25 Gorontalo

53,753.50

36

41

5

0.87

C

Cukup

26 Sulawesi Tenggara

50,087.05

33

44

11

0.76

C

Cukup

27 Kalimantan Tengah

48,301.80

32

61

29

0.53

D

Sedang Sedang

28 Banten

47,676.56

32

52

20

0.61

D

29 Maluku Utara

43,119.06

29

35

6

0.82

C

Cukup

30 Bangka Belitung

41,045.92

27

42

15

0.65

D

Sedang

2,595,379.95

1,723

2,350

627

0.73

C

Cukup

JUMLAH

Analisis Beban Kerja Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan mengambil objek pada 1 bagian dan 4 bidang, yaitu: a. Bagian Umum, jumlah produk di bagian umum yang dijadikan dasar dalam perhitungan ABK terdiri dari 89 produk di form A dan 14 produk di form B. b. Bidang Pelaksanaan Anggaran, jumlah produk di Bidang Pelaksanaan Anggaran yang dijadikan dasar dalam perhitungan ABK terdiri dari 13 produk di form A dan 12 produk di form B.


190

c.

Bidang Pembinaan Perbendaharaan (PP) I dan Bidang Pembinaan Perbendaharaan II (PP), jumlah Produk di bidang Pembinaan Perbendaharaan I dan II, adalah sejumlah 28 produk di form A dan 22 produk di form B. Pembagian tugas dan kewenangan di bidang PP I dan II adalah pembagian berdasarkan satker atau stakeholder yang dilayani saja, sehingga volume kerja yang digunakan dalam ABK adalah volume kerja gabungan dari kedua bidang PP tersebut.

d.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan, jumlah produk di bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari 17 produk di form A dan 11 produk di form B.

Beban kerja untuk Kanwil Ditjen Perbendaharaan pada 30 Kanwil pada tahun 2012 adalah sebesar 2,595,379.95 OJ dengan total kebutuhan pegawai sebanyak 1.723 orang. Dengan jumlah pegawai existing per 31 Desember 2012 sebanyak 2.350 pegawai maka Kanwil Ditjen Perbendaharaan mengalami kelebihan pegawai sebanyak 627 pegawai. Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang mempunyai beban kerja terbesar adalah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta dengan beban kerja sebesar 196.585,93 OJ.Dengan beban kerja tersebut maka Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta idealnya diisi oleh pegawai sebanyak 130 pegawai. Jumlah pegawai per 31 Desember 2012 tercatat sebanyak 168 pegawai, sehingga Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta mengalami kelebihan pegawai sebanyak 38 pegawai. Sedang Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang memiliki beban kerja paling kecil adalah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung dengan beban kerja sebesar 41.045,92 OJ. Dengan beban kerja tersebut Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung memiliki kebutuhan pegawai sebanyak 27 pegawai. Pada tahun 2012, jumlah pegawai existing yang tercatat per tanggal 31 Desember 2012 sebanyak 42 pegawai, sehingga Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung mengalami kelebihan pegawai sebanyak 15 pegawai. Dari 30 Kanwil DJPB yang dijadikan baseline penyusunan ABK tahun 2012, didapat hasil bahwa mayoritas Kanwil DJPB mengalami kelebihan pegawai.Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang mengalami kekurangan pegawai hanya satu Kanwil yaitu Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Tengah yaitu mengalami kekurangan pegawai sebanyak dua pegawai. Tingkat efisiensi unit untuk cluster Kanwil ini berada di rentang Kurang (E) s.d.Cukup (C)dan hanya lima Kanwil yang memiliki tingkat efisiensi unit Sangat Baik (A) dan Baik (B). Produk yang mempunyai beban kerja terbesar pada Kanwil DJPB adalah: a) Surat Persetujuan TUP b) Surat Dispensasi TUP c) Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran. Produk-produk tersebut merupakan produk utama dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Dalam penyelesaian produk tersebut dibutuhkan data dukung yang tidak hanya berasal dari internal Kanwil tapi juga membutuhkan data dukung dari stakeholder. Produk tersebut menyumbang lebih dari 50% dari keseluruhan beban kerja yang dihasilkan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan.


191

Kanwil Ditjen Perbendaharaan mempunyai beberapa layanan unggulan yang dijadikan dasar dalam perhitungan beban kerja. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kesulitan dalam melakukan perhitungan beban kerja. Sebagai contoh: a) Adanya kesulitan dalam menentukan satuan produk per tahapan kegiatan, karena ABK khususnya di form A yang merupakan form untuk menilai satu produk berdasarkan norma tahapan (SOP) dibutuhkan satuan produk yang tepat untuk menunjukkan hasil/output yang dihasilkan. b) Belum adanya norma waktu yang valid dalam menentukan suatu waktu yang efektif untuk menyelesaikan produk tersebut. Mengingat ABK Kanwil baru dilakukan pada tahun 2012, maka norma waktu yang digunakan masih menggunakan norma waktu yang diasumsikan oleh analis, namun demikian norma waktu tersebut masih berada dalam batas kewajaran. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kanwil tidak hanya melaksanakan pekerjaan yang bersifat prosedural, namun juga berperan lebih aktif sebagai unit pembina KPPN. Beberapa kegiatan yang dapat ditingkatkan untuk menghasilkan nilai beban kerja yang lebih tinggi adalah pelaksanaan sosialisasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing bidang atau melakukan pembinaan atau monitoring terhadap pelaksanaan tugas KPPN yang berada di wilayahnya. Dengan semangat otonomi daerah, penyempurnaan proses bisnis danreorganisasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan, redistribusi pegawai Kanwil berdasarkan beban kerja adalah salah satu metode kebijakan pengelolaan SDM yang dapat diambil. Selain itu, ABK Kanwil dapat digunakan sebagai bahan dasar untuk memetakan kebutuhan SDM Kanwil khususnya untuk menunjang layanan unggulan Kanwil dan beberapa fungsi yang selama ini menjadi kewenangan Kantor Pusat yang direncanakan akan dialihkan ke Kanwil DJPB. Grafik 8.3 Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU) Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2012 1,2 1 0,8 0,6 0,4 EU

0,2

Bangka Belitung

Banten

Maluku Utara

Kalimantan Tengah

Gorontalo

Sulawesi Tenggara

Aceh

Kalimantan Timur

Bengkulu

Nusa Tenggara Barat

Papua

Kalimantan Barat

Sulawesi Tengah

Kalimantan Selatan

Riau

Sulawesi Utara

Nusa Tenggara Timur

Jambi

Lampung

Maluku

Sumatera Utara

Sumatera Selatan

Sulawesi Selatan

Bali

Sumatera Barat

D.I. Yogyakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DKI Jakarta

Jawa Timur

0

b. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, KPPN menyelenggarakan fungsi:


192

1) pengujian terhadap dokumen surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan. 2) penerbitan surat perintah pencairan dana dari kas negara atas nama Menteri Keuangan (Bendahara Umum Negara). 3) penyaluran pembiayaan atas beban APBN. 4) penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan. 5) penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari kas negara. 6) pengiriman dan penerimaan kiriman uang. 7) penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. 8) penyusunan laporan realisasi pembiayaan yang berasal dari pinjaman dan hibah luar negeri. 9) penatausahaan PNBP. 10) penyelenggaraan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi. 11) pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan. 12) pelaksanaan kehumasan. 13) pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Pelaksanaan analisis beban kerja pada KPPN diukur dengan membagi KPPN menjadi 5 cluster. Pembagian tersebut didasarkan dari tipe kantor yang ada, beban kerja serta ketersediaan SDM di masing masing kantor. 5 cluster tersebut adalah KPPN yang berlokasi di Jakarta, KPPN A1 yang berlokasi di ibukota Provinsi , KPPN A1 Non Ibukota Provinsi , KPPN A2 dan KPPN Khusus Jakarta VI. Produk utama yang menyumbang beban kerja terbesar di keseluruhan KPPN, baik yang berlokasi di Jakarta maupun di luar Jakarta adalah: a. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) pada seksi Pencairan Dana; b. Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN pada Seksi Verifikasi dan Akuntansi; dan c. Penyusunan Daftar Selisih Saldo Bank/Pos Akhir Bulan pada Seksi Bank Giro Pos. Untuk penjelasan beban kerja KPPN pada masing-masing cluster dapat dilihat sebagai berikut: 1). KPPN Wilayah Jakarta Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing KPPN Wilayah Jakarta pada instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan tampak pada tabel 8.12. Tabel 8.12 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) KPPN Tipe A1 Wilayah Jakarta No

Unit Organisasi

1

2



+/-

EU

PU

Ket

3

4

5

6

7

8

9

1

KPPN Jakarta I

129,479.46

86

63

-23

1.36

A

Sangat Baik

2

KPPN Jakarta II

141,554.80

94

74

-20

1.27

A

Sangat Baik

3

KPPN Jakarta III

109,968.16

73

74

1

0.99

B

Baik

4

KPPN Jakarta IV

133,526.49

89

68

-21

1.30

A

Sangat Baik

5

KPPN Jakarta V

121,373.01

81

64

-17

1.26

A

Sangat Baik

635,901.92

423

343

-80

1.23

A

Sangat Baik

Total

Jumlah Beban Kerja


193

Dari hasil pengolahan data ABK yang diterima dari seluruh KPPN, secara umum KPPN di wilayah Jakarta memiliki beban kerja yang sangat tinggi di bandingkan KPPN lain di luar Jakarta. Jumlah total beban kerja untuk KPPN yang berlokasi di Jakarta sebanyak 635.901,92 OJ, dengan jumlah kebutuhan pejabat/pegawai berdasarkan beban kerja tersebut sebanyak 423 orang. KPPN Jakarta II mempunyai beban kerja tertinggi dan KPPN Jakarta III mempunyai beban kerja terkecil. Sedang nilai tingkat Efisiensi Unit (EU) tertinggi berada di KPPN Jakarta I dengan EU mencapai 1,36. Sedangkan KPPN lainnya dari yang terbesar secara berturut turut adalah KPPN Jakarta IV dengan EU sebesar 1,30, KPPN Jakarta II dengan EU sebesar 1,27, KPPN Jakarta V dengan EU sebesar 1,26 dan yang paling rendah adalah KPPN Jakarta III dengan EU sebesar 0,99. Tingginya efisiensi unit di KPPN wilayah Jakarta perlu mendapat perhatian khusus, mengingat dengan beban kerja yang tinggi dan ditunjang oleh minimnya jumlah sumber daya manusia yang dimiliki dapat memberikan dampak yang kurang baik bagi kualitas pelayanan publik dan dapat menurunkan prinsip kehati-hatian dalam penyelesaian pekerjaan.Dalam rangka mencapai kondisi ideal antara jumlah beban kerja dan ketersediaan sumber daya manusia, diperlukan langkah-langkah pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang seimbang. Berikut ini merupakan EUmasing-masing KPPN wilayah Jakarta yang dapat dilihat pada grafik 8.4. Grafik 8.4 Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU) KPPN Tipe A1 wilayah Jakarta Tahun 2012 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80

EU

0,60 0,40 0,20 0,00 KPPN Jakarta I

KPPN Jakarta II

KPPN Jakarta III

KPPN Jakarta IV

KPPN Jakarta V

2). KPPN Tipe A1 Provinsi Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing KPPN Tipe A1 Provinsi pada instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan tampak pada tabel 8.13. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa total beban kerja untuk KPPN A1 Provinsi adalah 2.339.421,77 OJ dengan jumlah kebutuhan pegawai sebanyak 1.553 orang. Sedang jumlah pegawai yang ada adalah 1.320 orang, sehingga terjadi kekurangan pegawai sebanyak 233 orang. KPPN yang mempunyai beban kerja terbesar adalah KPPN Yogyakarta yaitu sebesar 91.620,35 OJ. Sementara KPPN yang mempunyai beban kerja terkecil adalah KPPN Mamuju yaitu sebesar 40.227,63 OJ atau kurang lebih hanya sebesar 50%dari beban kerja KPPN Yogyakarta.


194

Tabel 8.13 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) 34 KPPN Tipe A1 Propinsi No

Unit Organisasi

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

YOGYAKARTA

91,620.35

61

55

-6

1.11

A

Sangat Baik

2

BANDUNG I

89,554.05

59

53

-6

1.12

A

Sangat Baik

3

DENPASAR

77,618.04

52

37

-15

1.39

A

Sangat Baik

4

PADANG

76,137.29

51

45

-6

1.12

A

Sangat Baik

5

MAKASSAR I

76,009.28

50

34

-16

1.48

A

Sangat Baik

6

BANDAR LAMPUNG

74,381.02

49

44

-5

1.12

A

Sangat Baik

7

PALEMBANG

73,118.20

49

43

-6

1.13

A

Sangat Baik

8

SEMARANG II

70,939.82

47

42

-5

1.12

A

Sangat Baik

9

JAMBI

70,480.10

47

35

-12

1.34

A

Sangat Baik

10 MEDAN II

69,498.76

46

40

-6

1.15

A

Sangat Baik

11 PALU

69,057.18

46

34

-12

1.35

A


12 BANJARMASIN

68,367.10

45

39

-6

1.16

A

13 SURABAYA I

67,706.45

45

44

-1

1.02

A

Sangat Baik

14 PONTIANAK

66,953.20

44

34

-10

1.31

A

Sangat Baik

15 BANDUNG II

66,115.18

44

32

-12

1.37

A

Sangat Baik

16 MAKASSAR II

65,243.90

43

34

-9

1.27

A

Sangat Baik

17 MATARAM

64,199.52

43

35

-8

1.22

A

Sangat Baik

18 MANADO

63,803.43

42

33

-9

1.28

A

Sangat Baik

19 TERNATE

62,824.19

42

31

-11

1.34

A

Sangat Baik

20 PEKANBARU

61,630.46

41

33

-8

1.24

A

Sangat Baik

21 SAMARINDA

60,864.89

40

31

-9

1.30

A

Sangat Baik

22 GORONTALO

58,568.52

39

28

-11

1.39

A

Sangat Baik

23 MEDAN I

57,189.65

37

36

-1

1.05

A

Sangat Baik

24 SEMARANG I

56,879.81

38

35

-3

1.08

A

Sangat Baik

25 MANOKWARI

55,915.01

37

34

-3

1.09

A

Sangat Baik

26 AMBON

55,819.68

37

38

1

0.97

B

Baik

27 JAYAPURA

55,800.35

37

30

-7

1.23

A

Sangat Baik

28 PALANGKARAYA

55,497.60

37

33

-4

1.12

A

Sangat Baik

29 KENDARI

55,219.53

37

27

-10

1.36

A

Sangat Baik

30 BANDA ACEH

55,141.74

37

32

-5

1.14

A

Sangat Baik

31 SURABAYA II

54,700.93

36

43

7

0.84

C

Cukup

32 PANGKAL PINANG

52,213.05

35

25

-10

1.39

A

Sangat Baik

33 TANJUNG PINANG

52,083.84

35

32

-3

1.08

A

Sangat Baik

34 SERANG

51,680.10

34

30

-4

1.14

A

Sangat Baik Baik

35 BENGKULU

48,226.14

32

33

1

0.97

B

36 KUPANG

48,135.78

32

33

1

0.97

B

Baik

37 MAMUJU

40,227.63

27

23

-4

1.16

A

Sangat Baik

2,339,421.77

1,553

1,320

-233

1.18

A

Sangat Baik

JUMLAH

Sebagian besar KPPN A1 Provinsi mengalami kekurangan pegawai dengan total kekurangan pegawai sebanyak 233 pegawai. Kekurangan pegawai terbesar terdapat pada KPPN Makassar I yaitu sebanyak 16 pegawai. Dari hasil penghitungan ABK tahun 2012 menunjukkan bahwa pemenuhan pegawai pada setiap KPPN telah memenuhi persyaratan pegawai minimal untuk KPPN Tipe A1 Provinsi, yaitu sebanyak 26 orang. Hal ini berarti bahwa, hasil ABK telah dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penyesuaian formasi kepegawaian pada setiap kantor. Adapun spesifikasi pendidikan untuk pemenuhan pegawai pada KPPN Tipe A1 Provinsi adalah pegawai dengan pendidikan minimal Diploma I. Hal ini disebabkan karena


195

pekerjaan di KPPN tipe A1 Provinsi membutuhkan pegawai dengan kualitas yang handal dan teruji, mengingat jumlah stakeholder yang dilayani oleh KPPN ini cukup banyak. Berikut ini merupakan EU masing-masing KPPN Tipe A1 Provinsi (KPPN Percontohan) dan dapat dilihat pada Grafik 8.5 di bawah ini. Grafik 8.5 Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU) KPPN Tipe A1 Provinsi Tahun 2012 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 YOGYAKARTA BANDUNG I DENPASAR PADANG MAKASSAR I BANDAR LAMPUNG PALEMBANG SEMARANG II JAMBI MEDAN II PALU BANJARMASIN SURABAYA I PONTIANAK BANDUNG II MAKASSAR II MATARAM MANADO TERNATE PEKANBARU SAMARINDA GORONTALO MEDAN I SEMARANG I MANOKWARI AMBON JAYAPURA PALANGKARAYA KENDARI BANDA ACEH SURABAYA II PANGKAL PINANG TANJUNG PINANG SERANG BENGKULU KUPANG MAMUJU

EU

3). KPPN Tipe A1 Non Provinsi Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing KPPN Tipe A1 Non Provinsi pada instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan tampak pada tabel 8.14. Dari tabel dapat diketahui bahwa jumlah beban kerja untuk KPPN Tipe A1 Non Provinsi adalah 1.476.280,71 OJ degan kebutuhan pegawai sebanyak 979 orang. Sementara jumlah pegawai yang ada adalah 1.095 orang, sehingga terjadi kelebihan116 pegawai. KPPN yang memiliki beban kerja tertinggi adalah KPPN Bogor dengan beban kerja yaitu sebesar 88.800,36 OJ. Sementara KPPN yang memiliki beban kerja terkecil adalah KPPN Tanjung Balai yaitu sebesar 23.132,45 OJ atau hanya sebesar 26,04% dari beban kerja KPPN Bogor. Rata-rata beban kerja untuk seluruh KPPN A1 Non Propinsi adalah sebesar± 47.621,96 OJ. Atas perhitungan ABK di atas, dari total sebanyak 34 KPPN A1 Non Propinsi, terdapat 12 KPPN yang berada di atas rata-rata beban kerja. Sementara 19 KPPN berada di bawah rata-rata beban kerja. 12 KPPN yang berada di atas rata-rata beban kerja KPPN A1 Non Propinsi memiliki beban kerja yang lebih besar dari KPPN dengan beban kerja terendah pada cluster KPPN Propinsi (KPPN Mamuju).


196

Tabel 8.14 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) 34 KPPN Tipe A1 non Propinsi No

Unit Organisasi

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

BOGOR

88,800.36

59

60

1

0.98

B

Baik

2

MADIUN

80,418.55

53

54

1

0.99

B

Baik

3

MALANG

70,572.43

47

51

4

0.92

B

Baik

4

TASIKMALAYA

64,668.68

43

46

3

0.93

B

Baik

5

TANGERANG

62,203.02

41

33

-8

1.25

A

Sangat Baik

6

CIREBON

55,374.74

37

44

7

0.84

C

Cukup

7

BEKASI

53,641.77

36

32

-4

1.11

A

Sangat Baik

8

MAGELANG

53,562.17

36

58

22

0.61

D

Sedang

9

SURAKARTA

52,538.06

35

59

24

0.59

D

Sedang Sangat Baik

10 BALIKPAPAN

51,953.28

34

30

-4

1.15

A

11 TEGAL

50,955.32

34

39

5

0.87

C

Cukup

12 PEKALONGAN

48,280.45

32

49

17

0.65

D

Sedang Sangat Baik

13 SORONG

47,669.71

32

28

-4

1.13

A

14 SIDOARJO

47,350.35

31

36

5

0.87

C

Cukup

15 BUKIT TINGGI

47,138.42

31

29

-2

1.08

A

Sangat Baik

16 KEDIRI

46,331.68

31

47

16

0.65

D

Sedang

17 SUKABUMI

45,808.32

30

33

3

0.92

B

Baik

18 PURWOKERTO

45,637.13

30

43

13

0.70

C

Cukup Sangat Baik

19 PAMEKASAN

43,461.73

29

27

-2

1.07

A

20 PEMATANG SIANTAR

43,352.23

29

32

3

0.90

C

Cukup

21 PARE PARE

42,305.60

28

23

-5

1.22

A

Sangat Baik Sedang

22 KUDUS

39,695.51

26

39

13

0.68

D

23 PATI

39,103.19

26

38

12

0.68

D

Sedang

24 MEULABOH

38,992.32

26

21

-5

1.23

A

Sangat Baik

25 BONDOWOSO

35,668.18

24

20

-4

1.18

A

Sangat Baik

26 PADANG SIDEMPUAN

34,835.02

23

20

-3

1.16

A

Sangat Baik

27 LHOKSEUMAWE

34,788.34

23

19

-4

1.21

A

Sangat Baik

28 METRO

31,176.88

21

19

-2

1.09

A

Sangat Baik

29 BUNTOK

30,519.07

20

27

7

0.75

C

Cukup

30 TEBING TINGGI

26,345.76

17

19

2

0.92

B

Baik

31 TANJUNG BALAI

23,132.45

15

20

5

0.77

C

Cukup

1,476,280.72

979

1,095

116

0.89

C

Cukup

JUMLAH

Berikut ini merupakan perbandingan masing-masing EU KPPN tipe A1 Non Propinsi yang tampak pada Grafik 8.6 di bawah ini. Grafik 8.6 Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU) KPPN Tipe A1 Non Provinsi Tahun 2012 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40

EU

0,20 0,00


197

4). KPPN Tipe A2 Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing KPPN Tipe A2 pada instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan tampak pada tabel 8.15. Tabel 8.15 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) 103 KPPN Tipe A2

No

Unit Organisasi

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Cukup

1

PURWAKARTA

51,497.69

34

38

4

0.90

C

2

KUNINGAN

44,010.64

29

32

3

0.91

B

Baik

3

BOJONEGORO

43,342.35

29

35

6

0.82

C

Cukup

4

MOJOKERTO

42,823.59

28

43

15

0.66

D

Sedang

5

BARABAI

41,330.52

27

27

0

1.02

A

Sangat Baik

6

BATAM

40,715.09

27

23

-4

1.17

A

Sangat Baik

7

BANTAENG

40,344.08

27

28

1

0.96

B

Baik

8

BLITAR

40,334.69

27

24

-3

1.12

A

Sangat Baik

9

WATAMPONE

40,002.32

27

28

1

0.95

B

Baik

10 BIMA

39,919.02

26

25

-1

1.06

A

Sangat Baik

11 KLATEN

39,881.17

26

31

5

0.85

C

Cukup

12 AMLAPURA

38,416.62

25

20

-5

1.27

A

Sangat Baik

13 JEMBER

37,441.32

25

22

-3

1.13

A

Sangat Baik

14 SINGARAJA

37,140.63

25

23

-2

1.07

A

Sangat Baik

15 KARAWANG

36,347.76

24

33

9

0.73

C

Cukup

16 GARUT

35,594.78

24

31

7

0.76

C

Cukup

17 SOLOK

35,419.34

24

31

7

0.76

C

Cukup

18 PURWODADI

35,098.53

23

23

0

1.01

A

Sangat Baik

19 PALOPO

34,432.42

23

24

1

0.95

B

Baik

20 WAINGAPU

34,291.30

23

20

-3

1.14

A

Sangat Baik

21 SINGKAWANG

34,108.06

23

20

-3

1.13

A

Sangat Baik

22 NABIRE

33,997.64

23

23

0

0.98

B

Baik

23 SUMBAWA BESAR

33,846.83

22

17

-5

1.32

A

Sangat Baik

24 POSO

33,835.72

22

15

-7

1.50

A

Sangat Baik

25 CURUP

33,577.15

22

15

-7

1.49

A

Sangat Baik

26 BANYUWANGI

33,532.65

22

28

6

0.79

C

Cukup

27 DUMAI

33,508.53

22

17

-5

1.31

A


28 MAJENE

32,917.12

22

20

-2

1.09

A

29 PURWOREJO

32,535.22

22

39

17

0.55

D

Sedang

30 WATES

32,410.85

22

20

-2

1.08

A

Sangat Baik

31 TAPAKTUAN

32,369.77

21

18

-3

1.19

A

Sangat Baik

32 RANGKAS BITUNG

32,349.23

21

17

-4

1.26

A


33 TANJUNG

32,321.93

21

19

-2

1.13

A

34 MERAUKE

31,609.35

21

18

-3

1.17

A

Sangat Baik

35 TARAKAN

31,570.34

21

15

-6

1.40

A

Sangat Baik

36 CILACAP

31,458.70

21

23

2

0.91

B

Baik

37 MUARA BUNGO

31,087.63

21

18

-3

1.15

A


38 KOTAMOBAGU

30,904.53

21

15

-6

1.37

A

39 PAINAN

30,632.47

20

23

3

0.88

C

Cukup

40 RENGAT

30,509.77

20

15

-5

1.35

A

Sangat Baik Cukup

41 SIJUNJUNG

30,464.33

20

24

4

0.84

C

42 LUBUK SIKAPING

30,419.19

20

21

1

0.96

B

Baik

43 LANGSA

30,280.62

20

17

-3

1.18

A

Sangat Baik

44 WONOSARI

30,025.97

20

19

-1

1.05

A

Sangat Baik

45 RUTENG

29,801.33

20

19

-1

1.04

A

Sangat Baik


198

No

Unit Organisasi

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

1

2

3

4

5

6

7

8

9

46 BANJARNEGARA

29,603.62

20

23

3

0.85

C

Cukup

47 LAHAT

29,390.05

20

17

-3

1.15

A

Sangat Baik

48 ATAMBUA

29,186.28

19

19

0

1.02

A

Sangat Baik

49 TUBAN

29,186.18

19

14

-5

1.38

A

Sangat Baik

50 SUNGAI PENUH

29,116.21

19

15

-4

1.29

A

Sangat Baik

51 LUWUK

29,049.00

19

16

-3

1.20

A


52 MANNA

28,858.80

19

13

-6

1.47

A

53 SINTANG

28,609.28

19

21

2

0.90

B

Baik

54 BAUBAU

28,209.48

19

17

-2

1.10

A

Sangat Baik

55 SUMEDANG

28,013.45

19

30

11

0.62

D

Sedang

56 TAHUNA

27,589.50

18

17

-1

1.08

A

Sangat Baik

57 GUNUNG SITOLI

27,527.48

18

15

-3

1.22

A

Sangat Baik

58 TANJUNG PANDAN

27,450.70

18

14

-4

1.30

A

Sangat Baik

59 TOLITOLI

27,063.25

18

19

1

0.95

B

Baik

60 SAMPIT

26,995.57

18

19

1

0.94

B

Baik

61 BALIGE

26,969.60

18

20

2

0.89

C

Cukup

62 TUAL

26,890.11

18

20

2

0.89

C

Cukup

63 TOBELO

26,768.24

18

13

-5

1.37

A

Sangat Baik

64 MAKALE

26,686.87

18

17

-1

1.04

A

Sangat Baik

65 BANGKO

26,560.16

18

17

-1

1.04

A

Sangat Baik

66 MASHOHI

26,518.20

18

17

-1

1.04

A

Sangat Baik

67 KOTABUMI

26,394.03

18

16

-2

1.09

A

Sangat Baik

68 PANGKALAN BUN

26,240.42

17

19

2

0.92

B

Baik

69 BITUNG

26,170.50

17

20

3

0.87

C

Cukup

70 RANTAU PRAPAT

26,147.40

17

20

3

0.87

C

Cukup

71 KOLAKA

26,000.20

17

13

-4

1.33

A


72 SELONG

25,914.79

17

15

-2

1.15

A

73 PELAIHARI

25,797.97

17

19

2

0.90

B

Baik

74 SRAGEN

25,648.08

17

28

11

0.61

D

Sedang Cukup

75 ENDE

25,532.44

17

23

6

0.74

C

76 BATURAJA

25,449.88

17

18

1

0.94

B

Baik

77 SERUI

24,996.01

17

15

-2

1.11

A

Sangat Baik

78 SANGGAU

24,881.40

17

18

1

0.92

B

Baik

79 KUTACANE

23,677.80

16

22

6

0.71

C

Cukup

80 SIDIKALANG

23,479.52

16

13

-3

1.20

A

Sangat Baik

81 TAKENGON

23,158.58

15

13

-2

1.18

A

Sangat Baik

82 TANJUNG REDEB

23,073.32

15

18

3

0.85

C

Cukup

83 KOTABARU

23,034.04

15

17

2

0.90

C

Cukup

84 NUNUKAN

22,987.72

15

10

-5

1.53

A

Sangat Baik

85 SIBOLGA

22,869.85

15

14

-1

1.08

A

Sangat Baik

86 PACITAN

22,797.81

15

19

4

0.80

C

Cukup

87 MARISA

22,548.92

15

15

0

1.00

B

Baik

88 LUBUK LINGGAU

21,776.24

14

16

2

0.90

B

Baik

89 FAKFAK

21,772.52

14

21

7

0.69

D

Sedang

90 KETAPANG

21,231.84

14

19

5

0.74

C

Cukup


199

No

Unit Organisasi

1

2

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

3

4

5

6

7

8

9

91 SEKAYU

21,149.58

14

13

-1

1.08

A

Sangat Baik

92 SINJAI

21,013.83

14

15

1

0.93

B

Baik

93 SAUMLAKI

20,555.58

14

18

4

0.76

C

Cukup

94 KUALA TUNGKAL

20,544.75

14

14

0

0.97

B

Baik

95 TIMIKA

19,888.64

13

12

-1

1.10

A

Sangat Baik

96 LARANTUKA

19,667.62

13

17

4

0.77

C

Cukup

97 LIWA

19,307.96

13

18

5

0.71

C

Cukup

98 WAMENA

18,984.19

13

15

2

0.84

C

Cukup

99 BENTENG

18,895.80

13

12

-1

1.04

A

Sangat Baik

100 BIAK

18,663.58

12

16

4

0.77

C

Cukup

101 PUTUSSIBAU

17,350.32

12

14

2

0.82

C

Cukup

102 RAHA

17,246.32

11

13

2

0.88

C

Cukup

103 MUKO MUKO

16,845.33

11

13

2

0.86

C

Cukup

3,006,395.55

1,994

2,040

46

0.98

B

Baik

JUMLAH

Berdasar tabel diatas dapat diketahui bahwa beban kerja keseluruhan KPPN Tipe A2 adalah 3.006.395,55 OJ dengan kebutuhan pegawai sebanyak 1.994 orang. Sedang jumlah pegawai yang ada adalah 2.040 orang, sehingga terjadi kelebihan pegawai sebanyak 46 orang. KPPN Nunukan mempunyai nilai EU paling tinggi yaitu 1,52 sedangkanKPPN Purworejo mempunyai nilai EU terendah yaitu 0,55. Pada tahun 2012, keseluruhan KPPN baik yang berlokasi di Ibukota Propinsi, KPPN A1 yang berlokasi tidak di ibukota propinsi dan KPPN A2 telah menerapkan SOP KPPN Percontohan. Hal ini tentu saja memudahkan dalam pelaksanaan perhitungan serta perbandingan beban kerja terhadap seluruh KPPN yang ada.Namun demikian dalam perhitungan ini tetap diperhatikan nature yang berbeda serta beban kerja yang beragam dari masing-masing tipe KPPN. Berikut ini merupakan perbandingan masing-masing EU KPPN tipe A2 yang tampak pada Grafik 8.7 di bawah ini. Grafik 8.7 Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU) KPPN Tipe A2 Tahun 2012 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00

PURWAKARTA BOJONEGORO BARABAI BANTAENG WATAMPONE KLATEN JEMBER KARAWANG SOLOK PALOPO SINGKAWANG SUMBAWA BESAR CURUP DUMAI PURWOREJO TAPAKTUAN TANJUNG TARAKAN MUARA BUNGO PAINAN SIJUNJUNG LANGSA RUTENG LAHAT TUBAN LUWUK SINTANG SUMEDANG GUNUNG SITOLI TOLITOLI BALIGE TOBELO BANGKO KOTABUMI BITUNG KOLAKA PELAIHARI ENDE SERUI KUTACANE TAKENGON KOTABARU SIBOLGA MARISA FAKFAK SEKAYU SAUMLAKI TIMIKA LIWA BENTENG PUTUSSIBAU MUKO MUKO

EU

5). KPPN Khusus Jakarta VI Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil perhitungan ABK untuk masing-masing KPPN Khusus Jakarta VI pada instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan tampak pada tabel 8.16 di bawah ini.


200

Tabel 8.16 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU)KPPN Khusus Jakarta VI No

Unit Organisasi

1

2

1

Kepala Kantor

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

3

4

5

6

7

8

9

1,601.38

1

1

0

1.06

A


2

Subbagian Umum

23,759.17

16

14

-2

1.13

A

3

Seksi PPHLN

44,366.58

29

27

-2

1.09

A

Sangat Baik

4

Seksi Bank

10,373.58

7

5

-2

1.38

A

Sangat Baik

5

Seksi Verifikasi dan Akuntansi JUMLAH

8,471.92

6

5

-1

1.12

A

Sangat Baik

88,572.63

59

52

-7

1.13

A

Sangat Baik

Dilihat dari tabel 8.16 diatas dapat diketahui bahwa KPPN Khusus Jakarta VI terdiri dari 4 unit eselon IV dengan beban kerja tertinggi terdapat di Seksi PPHLN sebesar 44.366,58 jam dan beban kerja terendah terdapat di seksi Verifikasi dan Akuntansi sebesar 8.471,92 jam. Secara keseluruhan pada KPPN Khusus Jakarta VI beban kerja yang dihasilkan adalah sebesar 88.572,63 jam. Jumlah pegawai yang dibutuhkan adalah 59 pegawai sementara jumlah pegawai existing yang tercatat per tanggal 31 Desember 2011 yaitu sebanyak 52 pegawai, sehingga terjadi kekurangan pegawai sebanyak 7 orang. Dengan demikian EU yang dihasilkan oleh KPPN Khusus Jakarta VI adalah sebesar 1,13 dengan prestasi unit menunjukkan nilai A (Sangat Baik).


201


202

BAB IX HASIL ANALISIS BEBAN KERJA DITJEN KEKAYAAN NEGARA A. Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menyelenggarakan fungsi: 1. perumusan kebijakan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang. 2. pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang. 3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang. 4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang. 5. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. B. Hasil Analisis Beban Kerja Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing eselon II di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dapat dilihat pada Tabel 9.1. Tabel 9.1 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara No

Unit Organisasi

1 1

2 Sekretariat Direktorat Jenderal

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

3

4

5

6

7

8

9

216,303

140

127

-13

1.13

A

Sangat Baik

2

Direktorat BMN

93,104

61

57

-4

1.08

A

Sangat Baik

3

Direktorat KND

92,579

59

53

-6

1.16

A

Sangat Baik

4

Direktorat PKNSI

127,460

83

81

-2

1.04

A

Sangat Baik

5

Direktorat Penilaian

95,410

60

56

-4

1.13

A

Sangat Baik

6

Direktorat PNKNL

103,448

66

60

-6

1.14

A

Sangat Baik

7

Direktorat Lelang

67,122

43

36

-7

1.24

A

Sangat Baik

8

Direktorat Hukum dan Humas

73,509

48

44

-4

1.11

A

Sangat Baik

868,935

560

514

-46

1.12

A

Sangat Baik

JUMLAH

Pada tahun 2012, total beban kerja kantor pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 868.935 orang jam. Dengan pegawai sebanyak 514 orang, maka efektifitas penggunaan waktu kerja kantor pusat DJKN adalah 1,12 atau sangat baik. Meskipun demikian, berdasarkan perhitungan, jumlah kebutuhan pegawai untuk tahun 2012 adalah 560. Dengan demikian terdapat kekurangan sebanyak 46 orang. Rincian unit eselon II yang mengalami kekurangan pegawai adalah Sekretariat Direktorat Jenderal sebanyak 13 orang, Direktorat BMN sebanyak empat orang, Direktorat KND sebanyak enam orang, Direktorat PKNSI sebanyak dua orang, Direktorat Penilaian sebanyak empat orang, Direktorat PNKNL sebanyak enam orang, Direktorat Lelang tujuh orang, dan Direktorat Hukum dan Humas sebanyak empat orang.


203

Beban kerja DJKN yang dinamis dan menyesuaikan dengan kebutuhan stakeholder dengan melakukan perbaikan-perbaikan pada pelayanan maupun peraturan-peraturan yang memudahkan pelaksanaan kegiatan membuat beban kerja DJKN terus meningkat. Sebagai konsekuensi logis dari meningkatnya beban kerja DJKN maka kebutuhan pegawai di lingkungan DJKN juga mengalami peningkatan. Walaupun penambahan pegawai telah dilakukan namun kebutuhan pegawai tersebut belum seluruhnya terpenuhi sehingga mengakibatkan kekurangan pegawai. Tabel 9.2 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Instansi Vertikal di Lingkungan DJKN No

Unit Organisasi

1

2

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

3

4

5

6

7

8

9

1

Kantor Wilayah (17 Kanwil)

1,230,020

896

900

4

0.91

B

Baik

2

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (70 KPKNL)

3,363,330

2,256

2,138

-118

1.04

A

Sangat Baik

4,593,350

3152

3038

-114

1.00

B

Baik

JUMLAH

Pada tahun 2012, DJKN juga telah melaksanakan pengukuran beban kerja yang mengambil data populasi dari seluruh Kanwil dan KPKNL yaitu berjumlah 17 Kanwil dan 70 KPKNL. Total beban kerja kantor vertikal DJKN yaitu 4.593.350 orang jam, dengan pegawai sebanyak 3.038 orang, maka efektifitas penggunaan waktu kerja kantor vertikal DJKN adalah 1,00 atau baik. Berdasarkan perhitungan, jumlah kebutuhan pegawai adalah 3152. Dengan demikian secara total terdapat kekurangan sebanyak 114 orang, dengan rincian kelebihan pegawai sebanyak empat orang pada unit Kantor Wilayah dan kekurangan 118 orang pada unit KPKNL. Kelebihan pegawai pada Kanwil antara lain disebabkan masih terdapat beberapa unit eselon IV yang belum optimal dalam pelaksanaan fungi-fungsi instansi vertikal di lingkungan DJKN, khususnya fungsi pembinaan oleh Kanwil kepada KPKNL di wilayah kerjanya. Sedangkan kekurangan pegawai pada unit KPKNL disebabkan karena beban kerja KPKNL mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun kemarin. Beban kerja yang cukup tinggi masih berada pada pelaksanaan lelang dan kegiatan rekonsiliasi BMN. Selain itu, terlihat juga beberapa pekerjaan yang cukup meningkat, yaitu pada seksi piutang negara dan seksi pelayanan penilaian, yaitu berupa: 1. pada Seksi Piutang Negara berupa tindak lanjut pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 77/PUU-IX/2011 yaitu pengembalian seluruh berkas piutang BUMN khususnya perbankan yang masih diurus. 2. pada Seksi Penilaian berupa pelaksanaan IP Aset Tetap sebagai tindak lanjut temuan BPK atas LKPP tahun 2011. Secara keseluruhan, beban kerja DJKN mengalami kenaikan dari tahun ke tahun sebagaimana terlihat dalam grafik 9.1. Hal ini terjadi karena semakin meningkatnya tugas dan fungsi DJKN dalam pengelolaan barang milik negara dan penilaian aset.


204

Grafik 9.1 Jumlah Beban Kerja Direktorat Jend deral Kekayaaan Negara

Pada tahun n 2008 – 20010, data beban b kerja pada grafik di atas aadalah han nya data beban kerja k pada kantor pussat dan belu um memassukkan dataa beban kerrja kantor vertikal. v Sedang gkan pada tahun 20111-2012 terjaadi kenaika an beban kerja k yang g sangat sig gnifikan dibandiing tahun 2010 2 karenaa DJKN telaah melakuk kan penghittungan bebaan kerja di seluruh unit kerrja yang ada di lingkun ngan DJKN N, yaitu melliputi delapan unit esellon II kanto or pusat, 17 Kantor Wilayah h, dan 70 KPKNL K yan ng tersebarr di seluruh h Indonesiaa. Pada tahun 2012 b kerjaa sebesar 720.046 7 OJ. Kenaikan beban kerrja ini juga a diikuti terjadi kenaikan beban n semakin meningkatn m nya jumlah h kebutuha an pegawaii yang ada di DJKN baik di dengan kantor pusat p maup pun kantor vertikal, seb bagaimana tercantum dalam graffik 9.2. Grafik 9.2 Jumlah Kebu utuhan Pegaw wai Direktorat Jenderal Kek kayaan Negaraa

Untuk lebiih memaham mi analisis beban kerjja di masin ng-masing u unit di ling gkungan DJKN, bagian berikut ini meenjelaskan delapan d un nit eselon III kantor pu usat dan 17 Kanwil serta 700 KPKNL.


205

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaantugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi kegiatan direktorat jenderal. b. koordinasi penyusunan rencana kerja, rencana strategik, dan laporan akuntabilitas kinerja, serta koordinasi dan implementasi pengelolaan kinerja direktorat jenderal. c. pelaksanaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, dan keuangan, serta mengkoordinasikan jabatan fungsional pada Sekretariat direktorat jenderal. d. pelaksanaan kepatuhan internal di lingkungan direktorat jenderal. e. koordinasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengaduan masyarakat. f. perencanaan dan implementasi manajemen risiko direktorat jenderal. g. pelaksanaan tata usaha, rumah tangga, kearsipan, dan dokumentasi direktorat jenderal. h. pelaksanaan urusan perlengkapan direktorat jenderal. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja untuk Setditjen dapat dilihat pada Tabel 9.3. Tabel 9.3 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara No 1 1 2

Unit Organisasi 2 Sekretaris Ditjen

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

3

4

5

6

7

8

9

1,722

1

1

0

1.14

A

Sangat Baik

27,855

18

18

0

1.03

A

Sangat Baik

3

Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal Bagian Kepegawaian

39,806

26

26

0

1.02

A

Sangat Baik

4

Bagian Keuangan

60,936

39

29

-10

1.39

A

Sangat Baik

5

Bagian Perlengkapan

26,187

16

13

-3

1.34

A

Sangat Baik

6

Bagian Umum

59,797

40

40

0

0.99

B

Baik

216,303

140

127

-13

1.13

A

Sangat Baik

JUMLAH

Beban Kerja Sekretariat Ditjen Kekayaan Negara untuk tahun 2012 yaitu sebanyak 216.303 OJ. Dengan jumlah pegawai sebanyak 127 orang, Efektivitas Unit menjadi sebesar 1,13 dan Prestasi Kerja Unit yaitu A (Sangat Baik). Adapun jumlah kebutuhan pejabat/pegawai untuk tahun 2012 yaitu sebanyak 140 orang sehinggga mengalami kekurangan pegawai sebanyak 13 orang, yaitu sepuluh orang pada Bagian Keuangan dan tiga orang pada Bagian Perlengkapan. Beban kerja di Bagian Keuangan masih tinggi pada kegiatan perbendaharaan sedangkan Bagian Perlengkapan mengalami peningkatan pada kegiatan pengadaan barang. Namun kebutuhan SDM di Sekretariat DJKN telah terpenuhi dengan adanya penerimaan dari lulusan prodip (STAN) dan Sarjana dengan penempatan pegawai yang dilaksanakan pada tahun 2013, serta proyeksi beban kerja di Bagian Keuangan juga dimungkinkan tidak setinggi hasil ABK tahun 2012 ini karena adanya pembagian kerja/pelimpahan kepada unit kerja lainnya.


206

2. Direktorat Barang Milik Negara Direktorat Barang Milik Negara mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang barang milik negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang barang milik negara. b. pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara. c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang barang milik negara. d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang barang milik negara. e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja untuk Direktorat BMN dapat dilihat pada Tabel 9.4. Tabel 9.4 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Barang Milik Negara No

Unit Organisasi

1 1

2 Direktur BMN

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

3

4

5

6

7

8

9

1,940

1

1

0

1.29

A


2

Subdirektorat BMN I

19,826

13

12

-1

1.10

A

3

Subdirektorat BMN II

20,202

13

13

0

1.03

A

Sangat Baik

4

Subdirektorat BMN III

20,543

14

12

-2

1.14

A

Sangat Baik

5

Subdirektorat BMN IV

30,593

20

19

-1

1.07

A

Sangat Baik

JUMLAH

93,104

61

57

-4

1.08

A

Sangat Baik

Beban Kerja Direktorat Barang Milik Negara untuk tahun 2012 yaitu sebanyak 93.104 OJ sehingga efektifitas unitnya sebesar 1,08 dengan prestasi kerja unit yaitu A (Sangat Baik). Jumlah kebutuhan pejabat/pegawai tahun 2012 sebanyak 61 orang sedangkan pegawai yang ada sebanyak 57 orang sehingga terdapat kekurangan pegawai sebanyak empat orang. Beban kerja Direktorat BMN cukup mengalami peningkatan tidak hanya pada banyaknya kajian peraturan dan kegiatan pembinaan mengenai kebijakan terkait pengelolaan dan penatausahaan BMN kepada Kementerian Negara/Lembaga maupun kantor vertikal DJKN namun juga terdapat penambahan kegiatan-kegiatan identifikasi, pemetaan, pendataan atas bidang tanah BMN yang diidentifikasikan dapat disertipikatkan, serta adanya kegiatan tindak lanjut atas temuan BPK terkait IP BMN, LKPP pada K/L, pending matters (melakukan rekonsiliasi, verifikasi dan validasi atas selisih koreksi hasil IP BMN), memonitor pelaksanaan rekonsiliasi hasil IP BMN, melakukan koordinasi dengan K/L untuk menyelesaikan temuan atas BMN yang tidak ditemukan atau yang dikuasai/ digunakan oleh pihak lain tidak sesuai ketentuan maupun yang belum didukung dokumen kepemilikan (sertipikasi BMN). 3. Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara dipisahkan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan menyelenggarakan fungsi:


207

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kekayaan negara dipisahkan. b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara dipisahkan. c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kekayaan negara dipisahkan. d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kekayaan negara dipisahkan. e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja untuk Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan dapat dilihat pada Tabel 9.5. Tabel 9.5 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan No

Unit Organisasi

1

2

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

3

4

5

6

7

8

9

1

Direktur KND

1,815

1

1

0

1.20

A

Sangat Baik

2

Subdirektorat KND I

28,839

18

16

-2

1.20

A


3

Subdirektorat KND II

26,090

17

14

-3

1.24

A

4

Subdirektorat KND III

35,835

23

22

-1

1.08

A

Sangat Baik

92,579

59

53

-6

1.16

A

Sangat Baik

JUMLAH

Beban Kerja Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan untuk tahun 2012 yaitu sebanyak 92.579 OJ sehingga Efektivitas Unit sebesar 1,16 dan Prestasi Kerja Unit yaitu A (Sangat Baik). Jumlah kebutuhan pejabat/pegawai tahun 2012 sebanyak 59 orang sedangkan yang ada sebanyak 53 orang sehingga terdapat kekurangan pegawai sebanyak enam orang. Beban kerja Direktorat KND yang tinggi disebabkan Direktorat KND tidak hanya melakukan penyusunan dan penyempurnaan kebijakan Direktorat KND tetapi juga melakukan penatausahaan di bidang Kekayaan Negara Dipisahkan seperti: a. penanganan permasalahan BPYBDS; b. pengembangan pengukuran efektivitas penanaman modal negara dan kinerja BUMN; c. melakukan privatisasi Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas lainnya; d. restrukturisasi dan revitalisasi BUMN dan Perseroan Terbatas lainnya; e. pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas lainnya, meliputi 48 kelompok BUMN/Lembaga; f. pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Negara yang berada di bawah Kementerian Keuangan, meliputi: PT PII, PT SMI, PT SMF, LPEI, dan Geo Dipa Energi; g. Pengelolaan kebijakan Pemerintah terkait pelaksanaan investasi baru Pemerintah (adhoc). Beban kerja Direktorat KND masih akan terus meningkat sesuai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Perencanaan, Penetapan Alokasi, Dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara, yang menjadi awal peran DJKN perencana anggaran investasi pemerintah. DJKN ditetapkan sebagai Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (PPA-BUN) untuk lingkup investasi pemerintah, yang bertanggungjawab untuk melakukan perencanaan awal investasi pemerintah.


208

4. Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan kekayaan negara dan sistem informasi.Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan kekayaan negara dan sistem informasi. b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kekayaan negara dan sistem informasi. c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan kekayaan negara dan sistem informasi. d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan kekayaan negara dan sistem informasi. e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja untuk Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi dapat dilihat pada Tabel 9.6. Tabel 9.6 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi No

Unit Organisasi

1

2

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

3

4

5

6

7

8

9

1

Direktur PKNSI

1,822

1

1

0

1.21

A

Sangat Baik

2

Subdirektorat PKN I

19,674

13

13

0

1.00

A

Sangat Baik

3

Subdirektorat PKN II

32,321

20

20

0

1.07

A

Sangat Baik

4

Subdirektorat PKN III

26,374

17

17

0

1.03

A

Sangat Baik

5

Subdirektorat Perencanaan dan Pengembangan Sistem Aplikasi Subdirektorat Pengolahan Data dan Layanan Operasional

23,997

16

15

-1

1.06

A

Sangat Baik

23,272

16

15

-1

1.03

A

Sangat Baik

127,460

83

81

-2

1.04

A

Sangat Baik

6

JUMLAH

Beban Kerja Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi untuk tahun 2012 yaitu sebanyak 127.460 OJ sehingga efektifitas unitnya sebesar 1,04 dengan prestasi kerja unit yaitu A (Sangat Baik). Adapun jumlah kebutuhan pejabat/pegawai untuk tahun 2012 yaitu sebanyak 83 orang sedangkan pegawai yang telah ada sebanyak 81 sehingga terdapat kekurangan pegawai sebanyak dua orang. Tahun 2012 merupakan tahun dimana Direktorat PKNSI terus melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja yang bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan yang diberikan kepada para stakeholder. Sejak reorganisasi tahun 2011, penyatuan dua fungsi unit dilakukan dengan tujuan untuk menyatukan kegiatan pelayanan yang langsung diberikan kepada stakeholder yang berada di kantor pusat. Pada tahun kedua pelaksanaan reorganisasi DJKN sebagaimana diamanatkan dalam PMK 184 tahun 2010, peran dan fungsi Direktorat PKNSI sudah berjalan dengan semestinya dan telah semakin berkembang, hal ini dapat dijelaskan dengan nilai utilisasi kekayaan


209

negara mengalami peningkatan yang cukup signifikan Di samping itu, realisasi selalu melampaui target. Pada tahun 2012 dilakukan kegiatan pemetaan dan pengkajian BMN berupa tanah dan/atau bangunan bermasalah terhadap 31 Kementerian Negara/Lembaga yang merupakan lanjutan atas kegiatan serupa pada tahun 2010 dan 2011 sebagai tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2009 terhadap pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian (IP) BMN. Sedangkan pada bidang sistem informasi, DJKN terus mengembangkan aplikasi pengelolaan kekayaan negara sehingga kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan aplikasi masih cukup tinggi. 5. Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang piutang negara dan kekayaan negara lain-lain. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain (PN-KNL) menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang PN-KNL. b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang PN-KNL. c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang PN-KNL. d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang PN-KNL. e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja untuk Direktorat PN-KNL dapat dilihat pada Tabel 9.7. Tabel 9.7 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain No

Unit Organisasi 2

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

1 1

3 1,840

4 1

5 1

6

7

Direktur PNKNL

0

1.22

8 A

9 Sangat Baik

2

Subdirektorat PN I

26,685

17

15

-2

1.18

A

Sangat Baik

3

Subdirektorat PN II

19,441

12

12

0

1.08

A

Sangat Baik

4

Subdirektorat KNL I

18,862

12

11

-1

1.14

A

Sangat Baik

5

Subdirektorat KNL II

18,501

12

10

1.23

A

Sangat Baik

6

Subdirektorat KNL III

18,119

12

11

-1

1.09

A

Sangat Baik

103,448

66

60

-6

1.14

A

Sangat Baik

JUMLAH

-2

Beban Kerja Direktorat Piutang Negara Dan Kekayaan Negara Lain-Lain untuk tahun 2012 yaitu sebanyak 103.448 OJ sehingga Efektivitas Unit sebesar 1,14 dan Prestasi Kerja Unit yaitu A (Sangat Baik). Jumlah kebutuhan pejabat/pegawai untuk tahun 2012 yaitu sebanyak 66 orang dan masih mengalami kekurangan pegawai sebanyak enam orang. Pada tahun 2012 Direktorat yang terdiri dari dua fungsi pelayanan yang berbeda ini masih disibukkan dengan kegiatan di bidang masing-masing. Pada bidang piutang negara, kegiatan sedikit meningkat sebagai akibat diterbitkannya putusan MK Nomor 77/PUU-IX/2011 sehingga Direktorat PNKNL disibukkan dengan pembuatan kebijakan sebagai tindak lanjut atas keputusan dimaksud antara lain tata cara pengembalian BKPN serta pencabutan dan/atau pembatalan produk hukum PUPN/DJKN.


210

Di bidang KNL kegiatan penyusunan kebijakan dan penatausahaannya masih cukup tinggi dikarenakan bidang dari Kekayaan Negara Lain-Lain yang cukup beragam seperti ABMA/C, Bea Cukai, Aset Lain-Lain, penanganan aset eks BPPN, eks kelolaan PT PPA, dan eks BDL. Dan menggiatkan kembali kegiatan Pengumpulan Data Kekayaan Negara Potensial dalam rangka penyusunan Database KNP. Selain itu, bidang KNL juga menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan aset KKKS dan Kontraktor PKP2B. 6. Direktorat Penilaian Direktorat Penilaian mempunyai tugas melaksanakan merumuskan serta melaksanakankebijakan dan standardisasi teknis di bidang penilaian.Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Penilaian menyelenggarakan fungsi: a. b. c. d. e.

penyiapan perumusan kebijakan di bidang penilaian. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penilaian. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja untuk Direktorat Penilaian dapat dilihat pada Tabel 9.8. Tabel 9.8 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Penilaian No 1 1 2 3 4 5

Unit Organisasi 2 Direktur Penilaian Subdirektorat Standardisasi Penilaian Properti Subdirektorat Standardisasi Penilaian Bisnis dan SDA Subdirektorat Peningkatan Kualitas Penilai Pemerintah Subdirektorat Analisis Data dan Informasi Penilaian JUMLAH

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

3

4

5

6

7

8

9

2,032.23

1

1

0

1.35

A

Sangat Baik

22,247.45

14

14

0

1.05

A

Sangat Baik

20,975.58

13

13

0

1.07

A

Sangat Baik

29,865.78

19

17

-2

1.17

A

Sangat Baik

20,288.97

13

11

-2

1.22

A

Sangat Baik

95,410.01

60

56

-4

1.13

A

Sangat Baik

Beban kerja Direktorat Penilaian untuk tahun 2012 sebanyak 95.410 OJ sehingga Efektivitas Unit sebesar 1,13 dan Prestasi Kerja Unit yaitu A (Sangat Baik). Jumlah kebutuhan pejabat/pegawai tahun 2012 sebanyak 60 orang sedangkan existing pegawai yang ada sebanyak 56 orang sehingga terdapat kekurangan pegawai sejumlah empat orang. Direktorat Penilaian mengalami kekurangan pegawai yang cukup signifikan ditambah juga banyaknya jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar (total tugas belajar enam orang). Beban kerja Direktorat Penilaian sedikit mengalami peningkatan dengan adanya kegiatan antara lain: a. Frekuesi kaji ulang laporan penilaian yang meningkat tinggi sebagai tindak lanjut atas Surat Edaran mengenai Kaji Ulang Laporan Penilaian; b. Bertambahnya volume permohonan penilaian (dari 85 permohonan pada tahun 2011 menjadi 152 permohonan pada tahun 2012);


211

c. Kegiatan adHoc berupa pembangunan sistem informasi penilaian; d. Kegiatan adHoc berupa monitoring dan evaluasi pelaksanaan IP BMN sebagai tindak lanjut dari temuan BPK atas LKPP Rahun 2011. 7. Direktorat Lelang Direktorat Lelang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lelang.Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Lelang menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang lelang. b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang lelang. c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang lelang. d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang lelang. e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja untuk Direktorat Lelang dapat dilihat pada Tabel9.9. Tabel 9.9 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Direktorat Lelang No

Unit Organisasi

1

2

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

3

4

5

6

7

8

9

1

Direktur Lelang

1,937

1

1

0

1.29

A

Sangat Baik

2

Subdirektorat Bina Lelang I

30,857

20

17

-3

1.20

A

Sangat Baik

3

Subdirektorat Bina Lelang II

17,099

11

9

-2

1.26

A

Sangat Baik

4

Subdirektorat Bina Profesi Jasa Lelang

17,229

11

9

-2

1.27

A

Sangat Baik

67,122

43

36

-7

1.24

A

Sangat Baik

JUMLAH

Analisa Beban Kerja Direktorat Lelang untuk tahun 2012 yaitu sebanyak 67.122 OJ sehingga Efektivitas Unit sebesar 1,24 dan Prestasi Kerja Unit yaitu A (Sangat Baik). Jumlah kebutuhan pejabat/pegawai untuk tahun 2012 yaitu sebanyak 43 orang dan pegawai yang ada sebanyak 36 sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak tujuh orang. Beban kerja Direktorat Lelang cukup mengalami peningkatan yang signifikan dengan ditandainya kekurangan pegawai sebanyak tujuh orang. Adapun beban kerja yang tinggi pada tahun 2012 antara lain adanya kegiatan Auction on Clinic dalam pameranpameran properti, penyaringan/penerimaan Pejabat Lelang Kelas II, penyusunan draft peraturan-peraturan lelang (1 RPP, 4 RPMK, 1 Rancangan Perdirjen), verifikasi Salinan Risalah Lelang dan perekaman laporan-laporan dari Kanwil DJKN, KPKNL, PL Kelas II, dan Balai Lelang, serta pelaksanaan rekonsiliasi semesteran dengan Kanwil dan KPKNL. Untuk kedepannya, Direktorat Lelang juga telah menyiapkan aplikasi-aplikasi berbasis TIK untuk pelaksanaan dan penatausahaan lelang (Otomatisasi Laporan Lelang, Pelaksanaan lelang melalui internet) berikut peraturan yang diperlukan.


212

8. Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hukum dan hubungan masyarakat.Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang hukum dan hubungan masyarakat; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan hubungan masyarakat; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang hukum dan hubungan masyarakat; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang hukum dan hubungan masyarakat; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja untuk Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat dapat dilihat pada Tabel 9.10. Tabel 9.10 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat No 1 1

Unit Organisasi

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

3 1,786.63

4 1

5 1

6 0

7

8 A

9 Sangat Baik

20,036.34

13

11

-2

1.21

A

Sangat Baik

2

2 Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat Subdirektorat Peraturan Perundangan

3

Subdirektorat Bantuan Hukum

20,017.23

13

11

-2

1.21

A

Sangat Baik

4

Subdirektorat Hubungan Masyarakat

31,669.25

21

21

0

1.00

B

Baik

JUMLAH

73,509.45

48

44

-4

1.11

A

Sangat Baik

1.19

Analisa Beban Kerja Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat untuk tahun 2012 yaitu sebanyak 73.509 OJ sehingga Efektivitas Unit sebesar 1,11 dan Prestasi Kerja Unit yaitu A (Sangat Baik). Jumlah kebutuhan pejabat/pegawai untuk tahun 2012 yaitu sebanyak 48 orang dan masih mengalami kekurangan pegawai sebanyak empat orang. Kegiatan di Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat cukup tinggi dan sedikit meningkat dengan adanya kegiatan antara lain: a. Harmonisasi peraturan perundangan sebanyak 17 peraturan terdiri dari Peraturan Menteri Keuangan, Per Dirjen, Surat Edaran, dan Keputusan Menteri Keuangan. b. Pendapat hukum dan analisis hukum cukup tinggi yaitu sebanyak 280 pendapat hukum dan 222 analisis hukum. c. Layanan bantuan hukum telah dilaksanakan 19 kali pendampingan perkara dan 36 kali gelar perkara; d. Layanan kehumasan terdiri dari pengelolaan content website sebanyak 927 content, liputan berita kegiatan DJKN sebanyak 263 liputan, layanan informasi yang disediakan untuk internal ssebanyak 251 informasi, dan siaraan pers sebanyak 12 kali siaran; e. Pemberian informasi kepada para pemangku kepentingan yakni melalui Information Desk and Call Center (IDCC).


213

9. Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi: a. pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang kekayaan negara. b. pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di bidang penilaian. c. pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengurusan piutang negara. d. pemberian bahan pertimbangan atas usul penghapusan, keringanan hutang, pencegahan, paksa badan atau penyelesaian piutang negara. e. pemberian bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan dan pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak diketemukan milik penanggung hutang atau penjamin hutang. f. pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, evaluasi, dan verifikasi lelang serta pengembangan lelang. g. pemberian pelayanan bantuan hukum di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. h. pemberian bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan pelayanan informasi serta pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang. i. pembinaan terhadap Penilai, Usaha Jasa Lelang, dan Profesi Pejabat Lelang. j. pelaksanaan dan pengawasan teknis pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang. k. pelaksanaan penilaian dan pengurusan piutang negara. l. pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPKNL menyelenggarakan fungsi: a. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara. b. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara. c. registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang. d. penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara. e. pelaksanaan pelayanan penilaian. f. pelaksanaan pelayanan lelang. g. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. h. pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan.


214

i.

pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain. j. pelaksanaan bimbingan kepada pejabat lelang. k. inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan. l. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang. m. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan lelang. n. pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja untuk Kantor Wilayah dapat dilihat pada Tabel 9.11. Tabel 9.11 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pada Kanwil DJKN No

Unit Organisasi 2

Jumlah Beban Kerja



1 1

Kantor Wilayah I DJKN Banda Aceh

2

Kantor Wilayah II DJKN Medan

80,091

58

60

3

Kantor Wilayah III DJKN Pekanbaru

68,104

51

44

4

Kantor Wilayah IV DJKN Palembang

65,484

51

51

5

Kantor Wilayah V DJKN Bandar Lampung

56,637

40

44

+/-

EU

PU

Ket

3

4

5

6

7

8

9

59,186

42

41

-1

0.96

B

Baik

2

0.89

C

Cukup

-7

1.03

A

Sangat Baik

0

0.85

C

Cukup

4

0.85

C

Cukup

B

Baik

6

Kantor Wilayah VI DJKN Serang

69,000

49

47

-2

0.97

7

Kantor Wilayah VII DJKN Jakarta

100,054

72

72

0

0.92

B

Baik

8

Kantor Wilayah VIII DJKN Bandung

82,701

60

61

1

0.90

C

Cukup

9

Kantor Wilayah IX DJKN Semarang

85,920

60

70

10

0.81

C

Cukup

10 Kantor Wilayah X DJKN Surabaya

96,903

63

63

0

1.02

A

Sangat Baik

11 Kantor Wilayah XI DJKN Pontianak

55,408

46

46

0

0.80

C

Cukup

12 Kantor Wilayah XII DJKN Banjarmasin

61,076

45

44

-1

0.92

B

Baik

13 Kantor Wilayah XIII DJKN Samarinda

69,559

49

45

-4

1.03

A

Sangat Baik

14 Kantor Wilayah XIV DJKN Denpasar

74,446

55

47

-8

1.05

A

Sangat Baik

15 Kantor Wilayah XV DJKN Makassar

90,756

67

69

2

0.87

C

Cukup

16 Kantor Wilayah XVI DJKN Manado

63,157

49

53

4

0.79

C

Cukup

17 Kantor Wilayah XVII DJKN Jayapura

51,538

39

43

4

0.80

C

Cukup

1,230,020

896

900

4

0.91

B

Baik

JUMLAH

Dari Tabel 9.11 dapat dilihat bahwa hasil Analisis Beban Kerja pada 17 Kanwil, diperoleh data bahwa efisiensi unit menunjukan tingkat efisiensi 0,91 (Baik). Jumlah beban kerja sebesar 1.230.020 orang jam dengan kebutuhan pegawai sebanyak 896 orang, sedangkan pegawai yang ada sebanyak 900 orang. Dengan demikian terdapat kelebihan empat orang pegawai. Hasil EU yang masih dibawah 1 disebabkan masih terdapat beberapa unit eselon IV yang belum optimal dalam pelaksanaan fungi-fungsi instansi vertikal di lingkungan DJKN, khususnya fungsi pembinaan oleh Kanwil kepada KPKNL di wilayah kerjanya. Selain itu distribusi pegawai yang tidak merata menyebabkan sebagian mengalami kelebihan pegawai dan sebagian lain kekurangan pegawai. Namun permasalahan ini akan segera teratasi dengan adanya reorganisasi di lingkungan kantor vertikal DJKN pada tahun 2013 ini, dimana terdapat pengurangan unit eselon IV di bidang Lelang dan Piutang Negara.


215

Sedangkan hasil pengolahan analisis beban kerja untuk KPKNL dapat dilihat pada Tabel 9.12. Tabel 9.12 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) KPKNL No

Unit Organisasi

1

2



+/-

EU

PU

Ket

3

4

5

6

7

8

9

1

KPKNL Banda Aceh

43,835

30

30

0

0.97

B

Baik

2

KPKNL Lhokseumawe

37,028

26

19

-7

1.29

A

Sangat Baik

3

KPKNL Medan

65,666

42

37

-5

1.18

A

Sangat Baik

4

KPKNL Pematang Siantar

36,478

25

25

0

0.97

B

Baik

5

KPKNL Kisaran

37,636

24

27

3

0.92

B

Baik

6

KPKNL Padang Sidempuan

38,092

27

27

0

0.94

B

Baik

7

KPKNL Padang

39,327

28

27

-1

0.97

B

Baik

8

KPKNL Bukit Tinggi

38,980

26

25

-1

1.03

A

Sangat Baik

9

KPKNL Pekanbaru

48,880

31

25

-6

1.30

A

Sangat Baik

51,625

35

30

-5

1.14

A

Sangat Baik

10 KPKNL Batam

Jumlah Beban Kerja

11 KPKNL Dumai

34,285

25

25

0

0.91

B

Baik

12 KPKNL Jambi

49,367

34

34

0

0.96

B

Baik

13 KPKNL Palembang

54,161

35

32

-3

1.12

A

Sangat Baik

14 KPKNL Lahat

36,986

25

23

-2

1.07

A

Sangat Baik Baik

15 KPKNL Pangkal Pinang

34,837

25

25

0

0.92

B

16 KPKNL Bengkulu

40,631

29

28

-1

0.96

B

Baik

17 KPKNL Bandar Lampung

54,004

36

31

-5

1.16

A

Sangat Baik

18 KPKNL Metro

44,800

31

29

-2

1.03

A

Sangat Baik

19 KPKNL Serang

55,579

33

26

-7

1.42

A

Sangat Baik

20 KPKNL Tangerang

41,507

28

25

-3

1.10

A

Sangat Baik

21 KPKNL Serpong

51,136

33

28

-5

1.21

A

Sangat Baik

22 KPKNL Jakarta I

67,383

44

43

-1

1.04

A

Sangat Baik

23 KPKNL Jakarta II

68,357

44

45

1

1.01

A

Sangat Baik

24 KPKNL Jakarta III

61,865

41

43

2

0.95

B

Baik

25 KPKNL Jakarta IV

61,485

41

40

-1

1.02

A

Sangat Baik

26 KPKNL Jakarta V

63,623

41

38

-3

1.11

A

Sangat Baik

27 KPKNL Bandung

74,573

48

42

-6

1.18

A

Sangat Baik

28 KPKNL Bekasi

56,347

37

38

1

0.98

B

Baik

29 KPKNL Bogor

58,526

40

41

1

0.95

B

Baik

30 KPKNL Purwakarta

55,579

36

34

-2

1.08

A


31 KPKNL Tasikmalaya

52,525

36

33

-3

1.06

A

32 KPKNL Cirebon

47,896

32

36

4

0.88

C

Cukup

33 KPKNL Semarang

65,463

43

42

-1

1.03

A

Sangat Baik

34 KPKNL Surakarta

60,373

38

33

-5

1.21

A

Sangat Baik

35 KPKNL Pekalongan

49,653

33

31

-2

1.06

A

Sangat Baik

36 KPKNL Tegal

41,813

28

24

-4

1.16

A

Sangat Baik

37 KPKNL Yogyakarta

64,702

42

43

1

1.00

B

Baik

38 KPKNL Purwokerto

57,464

39

39

0

0.98

B

Baik

39 KPKNL Surabaya

68,755

46

42

-4

1.09

A

Sangat Baik

40 KPKNL Sidoarjo

60,587

39

35

-4

1.15

A

Sangat Baik


216

No

Unit Organisasi

1

2

41 KPKNL Malang

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

3

4

5

6

7

8

9

55,185

36

37

1

0.99

B

Baik

42 KPKNL Jember

54,277

36

32

-4

1.13

A

Sangat Baik

43 KPKNL Pamekasan

42,448

28

25

-3

1.13

A

Sangat Baik

44 KPKNL Madiun

48,219

31

32

1

1.00

B

Baik

45 KPKNL Pontianak

54,180

35

34

-1

1.06

A

Sangat Baik

46 KPKNL Singkawang

40,805

27

22

-5

1.23

A

Sangat Baik

47 KPKNL Palangkaraya

43,040

29

25

-4

1.14

A

Sangat Baik

48 KPKNL Pangkalan Bun

35,110

25

21

-4

1.11

A

Sangat Baik

49 KPKNL Banjarmasin

42,051

30

29

-1

0.96

B

Baik

50 KPKNL Balikpapan

41,540

28

24

-4

1.15

A

Sangat Baik

51 KPKNL Samarinda

37,670

26

24

-2

1.04

A

Sangat Baik

52 KPKNL Tarakan

32,271

23

23

0

0.93

B

Baik

53 KPKNL Bontang

29,079

22

22

0

0.88

C

Cukup

54 KPKNL Denpasar

60,186

39

35

-4

1.14

A

Sangat Baik

55 KPKNL Singaraja

42,669

29

28

-1

1.01

A


56 KPKNL Mataram

47,625

32

31

-1

1.02

A

57 KPKNL Bima

40,497

28

27

-1

1.00

B

Baik

58 KPKNL Kupang

51,213

33

33

0

1.03

A

Sangat Baik

59 KPKNL Makassar

62,728

40

36

-4

1.16

A

Sangat Baik

60 KPKNL Pare-Pare

43,921

30

28

-2

1.04

A

Sangat Baik

61 KPKNL Palopo

32,379

25

25

0

0.86

C

Cukup

62 KPKNL Kendari

44,978

29

28

-1

1.07

A

Sangat Baik

63 KPKNL Manado

48,814

34

38

4

0.85

C

Cukup

64 KPKNL Gorontalo

51,158

32

26

-6

1.31

A

Sangat Baik

65 KPKNL Palu

43,741

30

30

0

0.97

B

Baik

66 KPKNL Ternate

29,558

22

22

0

0.89

C

Cukup

67 KPKNL Ambon

39,927

29

31

2

0.85

C

Cukup

68 KPKNL Jayapura

36,845

25

24

-1

1.02

A

Sangat Baik

69 KPKNL Sorong

33,482

25

25

0

0.89

C

Cukup

70 KPKNL Biak

25,925

22

21

-1

0.82

C

Cukup

3,363,330

2,256

2,138

-118

1.04

A

Sangat Baik

JUMLAH

Dari Tabel hasil Analisis Beban Kerja pada 70 KPKNL di atas dapat dilihat tampak bahwa jumlah beban kerja sebesar 3.363.330 orang jam dengan kebutuhan pegawai sebanyak 2256 orang, sedangkan pegawai yang ada sebanyak 2138 orang. Dengan demikian terdapat kekurangan 118 orang pegawai. Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat Efisiensi Unit KPKNL adalah sebesar 1,04 dengan prestasi kerja unit adalah Sangat Baik. Jika dibandingan dengan ABK tahun lalu, beban kerja KPKNL mengalami sedikit peningkatan. Beban kerja yang cukup tinggi masih berada pada pelaksanaan lelang dan kegiatan rekonsiliasi BMN. Namun terlihat juga terdapat beberapa pekerjaan yang cukup meningkat, yaitu pada seksi piutang negara dan seksi pelayanan penilaian, yaitu berupa: a. pada Seksi Piutang Negara berupa tindak lanjut pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 77/PUU-IX/2011 yaitu pengembalian seluruh berkas piutang BUMN khususnya perbankan yang masih diurus. b. Pada Seksi Penilaian berupa pelaksanaan IP Aset Tetap sebagai tindak lanjut temuan BPK atas LKPP tahun 2011.


217

Adapun kebijakan organisasi dan SDM yang dapat dilakukan kedepan dari hasil ABK ini, antara lain: a. Untuk jumlah kekurangan SDM pada Kantor Pusat dan potensi tambahan overload ke depan telah dilakukan strategi persiapan berupa rekruitmen penambahan SDM yang saat ini telah dilaksanakan dengan penerimaan SDM Lulusan Sarjana tahun 2013 dan Diploma III STAN Tahun 2013. b. Kebijakan yang telah dilakukan dalam mengatasi permasalahan belum optimalnya pelaksanaan fungsi-fungsi pada kantor wilayah di lingkungan DJKN telah diakomodir dengan adanya reorganisasi pada kantor vertikal pada tahun 2013 ini, salah satunya adalah penghapusan unit eselon IV pada Bidang Piutang Negara dan Bidang Lelang. c. Sedangkan jumlah kekurangan SDM di lingkungan kantor pelayanan DJKN dan potensi tambahan overload ke depan telah dilakukan strategi diantaranya penambahan dengan rekruitmen SDM Diploma III STAN Tahun 2012 yang telah ditempatkan pada tahun 2013 ini dan masih dibutuhkannya beberapa tenaga Sarjana ahli dibidang tertentu dalam hal penilaian, akuntansi dan hukum. Dari total jumlah kebutuhan pegawai yang dibutuhkan di lingkungan DJKN, secara garis besar adalah pada level pelaksana, baik untuk administrasi hingga tenaga ahli di bidang tertentu. Pada awal tahun 2013 DJKN telah mendapat tambahan sekitar 72 pegawai dari Diploma STAN dan penerimaan Sarjana tahun 2012, sehingga jumlah kebutuhan pegawai menjadi 88 orang (160 - 72). Adapun rinciannya adalah sebagai berikut: No 1.

2.

Nama Unit Organisasi Kantor Pusat

Kantor Vertikal

Jabatan

Gol

Staf Pemula

II/c

Penyaji Bahan Bimbingan Lelang Pengelola Arsip Senior Pengolah Data Kualitas Penilai Pemerintah Senior Pengolah Data KNL II Junior Pengolah Data Laporan Penilaian Senior Pemroses Data Bantuan Hukum Pemroses Bahan Bimbingan Lelang

II/c II/c III/a

III/a III/a

Penyaji Data Lelang Penyaji Data Hukum dan Informasi

II/c II/c

Penyaji Data Penilaian Penyaji Data Pengelolaan Kekayaan Negara

II/c II/c

Penilai Pengolah Data Pengelolaan Kekayaan Negara Penangan Perkara

III/a III/a

III/a III/a

III/a

Latar Pendidikan Diploma III PPLN/ Diploma III Akuntansi/ Diploma III Penilaian Diploma III PPLN Diploma III Akuntansi Sarjana Teknik

10

Sarjana Hukum Sarjana Ekonomi/ D IV Keuangan Sarjana Hukum Sarjana Hukum/ Akuntansi Diploma III PPLN Diploma III PPLN/ Diploma III Akuntansi/ Diploma III Penilaian Diploma III Penilaian Diploma III PPLN/ Diploma III Akuntansi/ Diploma III Penilaian Sarjana Teknik Sarjana Hukum/ Akuntansi Sarjana Hukum

4 2

Jumlah


Jumlah Kebutuhan

2 5 3

2 2 10 10

5 8

5 15 5 88

218

BAB X HASIL ANALISIS BEBAN KERJA DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN A. Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJPK menyelenggarakan fungsi: 1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 2. pelaksanaan kebijakan di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 3. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 5. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal. B. Hasil Analisis Beban Kerja Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing eselon II di lingkungan Kantor PusatDirektorat Jenderal Perimbangan Keuangandapat dilihat pada Tabel 10.1. Tabel 10.1 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Jumlah Beban Jumlah Kebutuhan Kerja Pegawai/Pejabat


+/-

EU

PU

Ket

4 108

5 101

6 -7

7 1.12

8 A

9 Sangat Baik

169,087

102

94

-8

1.19

A

Sangat Baik

141,199

87

80

-7

1.17

A

Sangat Baik

121,407

75

74

-1

1.09

A

Sangat Baik

145,755

90

87

-3

1.11

A

Sangat Baik

747,870

462

436

-26

1.14

A

Sangat Baik

No

Unit Organisasi

1 1


3 170,422

2

Direktorat Dana Perimbangan

3

Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah

4 5

JUMLAH

Peran utama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada saat ini adalah mengalokasikan dana transfer ke daerah yang besarnya mencapai rata-rata 30% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya, serta melaksanakan tugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran transfer ke daerah dengan melakukan penyaluran transfer ke daerah untuk 491 daerah Kab/Kota dan 33 daerah Provinsi.


219

Berdasarkan pengolahan data, total beban kerja DJPK adalah 747.870 orang jam, dengan kebutuhan pegawai sebanyak 462 orang, sedangkan pegawai yang ada sebanyak 436 orang. Dengan demikian terdapat kekurangan pegawai sebanyak 26 orang (462 - 436) dengan Efisiensi Unit (EU) relatif tinggi yaitu 1,14 serta Prestasi Kerja Unit (PU) yaitu A (Sangat Baik). Dari 5 unit eselon II, maka hasil ABK pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menunjukkaan bahwa Direktorat Dana Perimbangan mempunyai nilai efisiensi dan efektivitas unit (EU) tertinggi sebesar 1,19. Hal ini dapat dijelaskan karena Direktorat tersebut mengerjakan pekerjaan yang idealnya ditangani oleh 102 pegawai tetapi dalam prakteknya ditangani oleh 94 pegawai. Sementara untuk unit yang lainnya, alokasi tugas dan pelaksanaan fungsinya telah dapat dilakukan dengan menggunakan jam kerja efektif yang disediakan dengan memadai dan baik dengan EU disekitaran 1,00 – 1,19 dan PU yang sangat baik. Secara keseluruhan, beban kerja DJPK mengalami kenaikan dari tahun ke tahun sebagaimana terlihat dalam grafik 10.1. Grafik 10.1 Jumlah Beban Kerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

800,000 739,498

700,000 600,000 555,654

587,181

620,773

747,870

621,146

Beban Kerja

500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 2007

2008

2009

2010

2011

2012

Tahun

Dari grafik di atas, beban kerja DJPK pada tahun 2012 meningkat sebesar 34% dari beban kerja tahun 2007. Kenaikan beban kerja ini juga diikuti dengan semakin meningkatnya jumlah kekurangan pegawai yang ada di DJPK, sebagaimana tercantum dalam grafik 10.2.


220

Grafik 10.2 Jumlah Kebutuhan Pegawai Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 500

446

450 400 350 300

413 362 359

386 372

462

421

387

394

2009

2010

443

436

2011

2012

250 200 150 100 50 0 2007

2008

Pegawai Yang Ada

Kebutuhan Pegawai

Untuk mengatasi kondisi kekurangan pegawai pada masing-masing unit eselon II di lingkungan DJPK dilakukan dengan langkah memindahkan pegawai dari unit yang kelebihan ke unit yang masih kekurangan pegawai serta menambah jumlah pegawai dari CPNS lulusan STAN dan penerimaan Sarjana. Khusus untuk penerimaan Sarjana, DJPK membutuhkan pegawai dengan kualifikasi pendidikan dengan latar belakang ilmu hukum, statistik, ekonomi (ekonomi pembangunan dan manajemen), serta sarjana psikologi. Hal yang melatarbelakangi kebutuhan pegawai dengan kualifikasi tersebut karena di DJPK saat ini masih mengalami kekurangan SDM yang menguasai ilmu hukum (untuk memperkuat proses fasilitasi/koordinasi peraturan di bidang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah), ilmu statistik (untuk membantu membangun basis data), ilmu ekonomi (untuk membantu melakukan analisa tentang pelaksanaan desentralisasi fiskal), serta psikologi (untuk membantu peningkatan pengelolaan SDM). Untuk lebih memahami analisis beban kerja di masing-masing unit di lingkungan DJPK, bagian berikut ini menjelaskan lima unit eselon II di DJPK. 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi kegiatan Direktorat Jenderal. b. koordinasi dan fasilitasi penyusunan peraturan di bidang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. c. penyelenggaraan pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, dan keuangan serta pembinaan jabatan fungsional pada Direktorat Jenderal. d. koordinasi penyusunan rencana kerja, rencana anggaran, rencana strategik, dan laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal.


221

e. koordinasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. f. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pendampingan hukum dan pertimbangan hukum. g. pelaksanaan tata usaha, kearsipan, dokumentasi, dan perpustakaan Direktorat Jenderal. h. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan Direktorat Jenderal. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja pada Sekretariat Direktorat Jenderal dapat dilihat pada Tabel 10.2. Tabel 10.2 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU)Sekretariat Direktorat Jenderal No

Unit Organisasi

Jumlah Beban Jumlah Kebutuhan Kerja Pegawai/Pejabat


+/-

EU

PU

Ket

1 1

2 Sekretaris Direktorat Jenderal

3 1,549

4 1

5 1

6 0

7 1.03

8 A

9 Sangat Baik

2

Bagian Perencanaan dan Organisasi

34,539

21

19

-2

1.21

A

Sangat Baik

3

Bagian Kepegawaian

48,304

31

30

-1

1.07

A

Sangat Baik

4

Bagian Keuangan

29,220

19

17

-2

1.14

A

Sangat Baik

5

Bagian Umum

56,810

36

34

-2

1.11

A

Sangat Baik

170,422

108

101

-7

1.12

A

Sangat Baik

JUMLAH

Dari tabel diatas, dapat diketahui total beban kerja Sekretariat DJPK adalah sebesar 170.422 orang jam, pegawai yang ada sejumlah 101 orang, dan jumlah kebutuhan pegawai adalah 108 orang, sehingga terjadi kekurangan pegawai sebanyak tujuh orang. Bagian Perencanaan dan Organisasi memiliki efektivitas unit paling tinggi (1,21) karena Bagian Perencanaan dan Organisasi merupakan unit yang melaksanakan tugas koordinasi untuk seluruh kegiatan Direktorat Jenderal dan sejak tahun 2008 melaksanakan tugas tambahan terkait dengan fasilitasi kerjasama internasional, pengelolaan kinerja berbasis BSC, sekretariat Komite Manajemen Risiko DJPK, Pengelola Unit Kepatuhan Internal, pelaksana Proyek P2D2 dan tugas lainnya yang belum menjadi tugas dan fungsi Bagian Perencanaan dan Organisasi sebagaimana tercantum dalam PMK Nomor 184/PMK.01/2010. Tambahan tugas tersebut ternyata juga perlu perhatian dan keseriusan serta menyita waktu yang signifikan yang berakibat menambah jumlah beban kerja pada bagian tersebut. Sementara itu pada bagian lain relatif tidak mengalami perubahan yang siginifikan dibandingkan dengan penyusunan ABK tahun yang lalu karena memang sifat/jenis dan volume pekerjaannya tidak mengalami perubahan/stabil. 2. Direktorat Dana Perimbangan Direktorat Dana Perimbangan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, perhitungan alokasi, standardisasi, bimbingan teknis, dan pelaksanaan di bidang Transfer ke Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Dana Perimbangan menyelenggarakan fungsi:


222

a. penyiapan perumusan kebijakan dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana otonomi khusus dan penyesuaian. b. koordinasi dan rekonsiliasi serta fasilitasi perumusan dan perhitungan dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana otonomi khusus dan penyesuaian. c. pengalokasian dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana otonomi khusus dan penyesuaian. d. penyiapan bahan ketetapan alokasi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana otonomi khusus dan penyesuaian. e. pelaksanaan bimbingan teknis kebijakan alokasi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana otonomi khusus dan penyesuaian. f. penyusunan dokumen pelaksanaan transfer dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana otonomi khusus dan penyesuaian. g. pelaksanaan transfer dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana otonomi khusus dan penyesuaian. h. penyusunan laporan realisasi transfer dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana otonomi khusus dan penyesuaian. i. pelaksanaan tata usaha direktorat. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja pada Direktorat Dana Perimbangan dapat dilihat pada Tabel 10.3. Tabel 10.3 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Dana Perimbangan No 1 1

Unit Organisasi



+/-

EU

PU

Ket

2

3 3,116

4 1

5 1

6 0

7 2.07

8 A

9 Sangat Baik

2

Subdirektorat Dana Bagi Hasil Pajak

18,934

12

12

0

1.05

A

Sangat Baik

3

Subdirektorat Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

33,995

18

17

-1

1.33

A

Sangat Baik

4

Subdirektorat Dana Alokasi Umum

26,821

17

16

-1

1.11

A

Sangat Baik

5

Subdirektorat Dana Alokasi Khusus

30,561

19

17

-2

1.19

A

Sangat Baik

6

Subdirektorat Pelaksanaan Transfer I

22,929

14

14

0

1.09

A

Sangat Baik

7

Subdirektorat Pelaksanaan Transfer II

24,356

15

12

-3

1.35

A

Sangat Baik

8

Subbagian Tata Usaha Direktorat

8,375

6

5

-1

1.11

A

Sangat Baik

169,087

102

94

-8

1.19

A

Sangat Baik

Direktur

JUMLAH

Dari tabel di atas dapat diketahui total beban kerja Direktorat Dana Perimbangan adalah sebesar 169.087 orang jam, jumlah pegawai yang ada 94 orang dan kebutuhan pegawai sebanyak 102 orang, sehingga terjadi kurangan pegawai sebanyak delapan orang. Subdirektorat Pelaksanaan Transfer II mempunyai nilai EU tertinggi sebesar 1,35 yang berarti beban kerja pada unit sangat tinggi dibanding dengan jumlah pegawai yang melaksanakannya. Hal ini mengingat subdit ini menangani penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) penyaluran dana transfer ke daerah


223

khususnya DBH Pajak, DBH SDA dan DBH Cukai Hasil Tembakau. Penyaluran Dana Transfer tersebut disamping menyita waktu dari sisi penyalurannya juga menyita waktu dalam hal tingginya intensitas rapat dan konsultasi dengan mitra kerja. Penyaluran Dana Transfer dilakukan untuk daerah penerima yang seluruhnya mencakup 536 daerah kabupaten/kota dan 34 daerah provinsi dengan periode rata-rata setiap 1 bulan untuk setiap daerah. Beberapa tugas tambahan yang dilaksanakan oleh Subdirektorat Pelaksanaan Transfer II adalah melaksanakan revisi PMK No 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah, menjadi koordinator penyusunan PMK Nomor 165/PMK.07/2012 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah, serta penyusunan Buku Alokasi Transfer ke Daerah dalam rangka penyerahan DIPA oleh Presiden. Disamping Subdirektorat Pelaksanaan Transfer II, Subdit DBH SDA juga mempunyai nilai EU tinggi karena Subdit DBH SDA ruang lingkup yang dikelola sangat luas meliputi perumusan kebijakan minyak bumi dan gas bumi, pertambangan umum, panas bumi, kehutanan, serta perikanan. Disamping itu Subbag Tata Usaha Direktorat Dana Perimbangan mempunyai nilai EU tinggi karena disamping sebagai koordinator tugas-tugas kesekretariatan, intensitas Subbag Tata Usaha dalam menghadiri rapat dan menunggu direktur sangat tinggi. Selanjutnya unit yang rendah nilai EU-nya adalah Subdirektorat Dana Aloksi Umum dan Subdirektorat Transfer I yaitu sebesar 1,09 serta Subdirektorat DBH Pajak (1.05). Ketiga unit tersebut relatif rendah nilai EU-nya bukan berarti beban kerjanya rendah, namun karena kegiatan yang sifatnya suplemen (rapat, konsinyering dan perjalanan dinas) intensitasnya tidak terlalu tinggi. Hal ini dapat diartikan bahwa dengan meminimalisir rapat, konsinyering dan perjalanan dinas lainnya output atas suatu pekerjaan tetap dapat dicapai. Namun demikian, secara keseluruhan nilai EU Direktorat Dana Perimbangan tetap paling tinggi diantara unit eselon II yang lain, sehingga ke depan perlu dipikirkan untuk menata ulang organisasi ini agar terjadi pemerataan beban kerja. 3. Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, analisis, dan evaluasi di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan dan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah. b. perumusan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah. c. pemantauan, analisis dan perumusan evaluasi pajak daerah dan retribusi daerah. d. perumusan rekomendasi di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. e. pelaksanaan tata usaha direktorat. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja padaDirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dilihat pada Tabel 10.4.


224

Tabel 10.4 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No 1 1

Unit Organisasi 2 Direktur



+/-

EU

PU

Ket

3 2,350

4 1

5 1

6 0

7 1.56

8 A

9 Sangat Baik

2

Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah I

26,862

17

15

-2

1.19

A

Sangat Baik

3

Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah II

27,660

17

16

-1

1.15

A

Sangat Baik

4

Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah III

28,064

17

16

-1

1.16

A

Sangat Baik

5

Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IV

24,329

15

14

-1

1.15

A

Baik

6

Subdirektorat Sinkronisasi dan Dukungan Teknis

22,807

15

13

-2

1.16

A

Sangat Baik

7


9,127

5

5

0

1.01

A

Sangat Baik

141,199

87

80

-7

1.17

A

Sangat Baik

JUMLAH

Dari tabel di atas total beban kerja Direktorat Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebesar 141.199 orang jam, jumlah pegawai yang ada sebanyak 80 orang, dan kebutuhan pegawai sebanyak 87 orang, sehingga terjadi kekurangan pegawai sebanyak tujuh orang. Tugas masing-masing Subdirektorat yang ada di Direktorat Direktorat Pajak dan Retribusi Daerah bersifat homogen, yakni melakukan evaluasi atas peraturan daerah/ rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan pembedaan pada wilayah kerja. Pengecualian pada Subdirektorat Sinkronisasi dan Dukungan Teknis PDRD, yang bertugas untuk melakukan harmonisasi hasil evaluasi dari subdirektorat yang lainnya serta mendokumentasikannya untuk menyiapkan rumusan rekomendasi Menteri Keuangan atas penolakan/pembatalan suatu Raperda/Perda PDRD. Beban kerja yang cukup tinggi pada Direktorat ini juga dikarenakan pada tahun 2012 terdapat tugas tambahan untuk melakukan kegiatan sosialisasi atas hasil revisi undangundang tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan juga melakukan evaluasi atas Raperda PDRD yang jumlahnya cukup besar sebagai kontrak kinerja Menteri Keuangan kepada Presiden. 4. Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang pembiayaan dan kapasitas daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang pembiayaan dan kapasitas daerah. b. pelaksanaan kebijakan pinjaman kepada pemerintah daerah yang dananya bersumber dari dalam negeri dan penerusan pinjaman luar negeri. c. pelaksanaan kebijakan Obligasi Daerah, hibah kepada daerah, dan dana darurat. d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembiayaan penataan, pengembangan ekonomi, dan penguatan kapasitas daerah. e. pelaksanaan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pembiayaan dan penguatan kapasitas daerah. f. pelaksanaan tata usaha direktorat.


225

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja pada Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah dapat dilihat pada Tabel 10.5. Tabel 10.5 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah No

Unit Organisasi



+/-

EU

PU

Ket

1 1

2 Direktur

3 2,179

4 1

5 1

6 0

7 1.45

8 A

9 Sangat Baik

2

Subdirektorat Pinjaman Daerah

19,052

13

13

0

0.97

B

Baik

3

Subdirektorat Hibah Daerah

23,229

14

13

-1

1.03

A

Sangat Baik

4

Subdirektorat Pembiayaan Penataan Daerah Subdirektorat Investasi dan Kapasitas Keuangan Daerah

24,527

14

14

0

1.16

A

Baik

21,725

13

13

0

1.11

A

Sangat Baik

6

Subdirektorat Penatausahaan Pembiayaan Daerah

18,946

12

12

0

1.05

A

Baik

7


11,748

8

8

0

0.97

B

Baik

121,407

75

74

-1

1.09

A

Sangat Baik

5

JUMLAH

Dari tabel 10.5, dapat dilihat total beban kerja Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah adalah 121.407 orang jam, jumlah pegawai yang ada sebanyak 74 orang, jumlah kebutuhan pegawai sebanyak 75 orang sehingga terjadi kekurangan pegawai sebanyak satu orang. Terdapat subdirektorat dengan EU yang tinggi, yakni Subdirektorat Pembiayaan Penataan Daerah sebesar 1,16 dan Subdirektorat Investasi dan Kapasitas Keuangan Daerah sebesar 1,11. Hal ini dikarenakan pelaksanaan tugas dan fungsi terkait dengan analisa tentang daerah otonom baru serta peningkatan investasi dan kapasitas daerah, terutama dalam hal peningkatan kapasitas daerah di unit ini cukup disibukkan dengan pelaksanaan kegiatan capacity building untuk aparatur di daerah melalui Latihan Keuangan Daerah (LKD) dan Kursus Keuangan Daerah (KKD). Untuk unit yang lain beban kerjanya relatif merata dan sama dengan tahun-tahun sebelumnya. 5. Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pendanaan daerah dan ekonomi daerah, penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan di bidang anggaran Transfer ke Daerah, pengembangan sistem dan pelayanan informasi keuangan daerah, penyusunan profil kemampuan keuangan daerah dan peta kapasitas daerah serta dukungan teknis di lingkungan Direktorat Jenderal.Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan pemantauan dan evaluasi di bidang pendanaan daerah dan ekonomi daerah. b. penyiapan perumusan standardisasi pemantauan dan evaluasi di bidang pendanaan daerah dan ekonomi daerah.


226

c. pemantauan dan evaluasi di bidang pendanaan daerah dan ekonomi daerah. d. penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan di bidang anggaran Transfer ke Daerah. e. pengembangan sistem dan pelayanan informasi di bidang keuangan daerah. f.

penyusunan profil kemampuan keuangan daerah dan peta kapasitas daerah.

g. pelaksanaan dukungan teknis sistem dan pelayanan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal. h. pelaksanaan tata usaha direktorat. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja pada Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah dapat dilihat pada Tabel 10.6. Tabel 10.6 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah No 1 1

Unit Organisasi


+/-

EU

PU

Ket

3 2,060

4 1

5 1

6 0

7 1.37

8 A

9 Sangat Baik

Subdirektorat Evaluasi Dana Desentralisasi dan Perekonomian Daerah Subdirektorat Evaluasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Subdirektorat Akuntansi dan Pelaporan Transfer Ke Daerah

23,209

14

14

0

1.10

A

Sangat Baik

24,552

15

15

0

1.09

A

Sangat Baik

23,693

18

17

-1

1.09

A

Sangat Baik

5

Subdirektorat Data Keuangan Daerah

28,013

22

21

-1

1.07

A

Sangat Baik

6

Subdirektorat Informasi dan Dukungan Teknis

33,949

14

14

0

1.12

A

Sangat Baik

7


10,279

6

5

-1

1.36

A

Sangat Baik

145,755

90

87

-3

1.11

A

Sangat Baik

2

3

4

2


Direktur

JUMLAH

Dari tabel Tabel 10.6, dapat dilihat total beban kerja Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah adalah sebesar 145.755 orang jam, jumlah pegawai yang ada sebanyak 87 orang, jumlah kebutuhan pegawai sebanyak 90 orang, sehingga terjadi kekurangan pegawai sebanyak tiga orang. Apabila kita perhatikan lebih lanjut terlihat bahwa Subdirektorat Akuntansi dan Pelaporan mempunyai EU yang lebih tinggi dibandingkan Subdirektorat yang lain (1,12), hal ini dikarenakan di Subdirektorat Akuntansi dan Pelaporan mempunyai beban tugas dalam hal penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan anggaran transfer ke daerah (BA 999), dimana memerlukan waktu yang sangat banyak untuk melakukan rekonsiliasi dengan pihak lain. Adapun Subdirektorat-Subdirektorat yang lain dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sudah mendekati kesesuaian antara jumlah beban kerja dengan personil yang mendukungnya.


227


228

BAB XI HASIL ANALISIS BEBAN KERJA DITJEN PENGELOLAAN UTANG A. Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan utang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang menyelenggarakan fungsi: 1. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan utang. 2. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan utang. 3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan utang. 4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan utang. 5. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. B. Hasil Analisis Beban Kerja Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dapat dilihat pada Tabel 11.1. Tabel 11.1 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang No

Unit Organisasi

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

1 1


3 139,204.34

4 90

5 86

6 -4

7 1.07

8 A

9 Sangat Baik

2

Direktorat Pinjaman dan Hibah

97,214.72

64

61

-3

1.06

A

Sangat Baik

3

Direktorat Surat Utang Negara

70,733.14

47

40

-7

1.18

A

Sangat Baik

4

Direktorat Pembiayaan Syariah

70,512.00

46

41

-5

1.14

A

Sangat Baik

5

Direktorat Strategi dan Portofolio Utang

65,793.25

43

38

-5

1.15

A

Sangat Baik

6

Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen

102,085.12

66

62

-4

1.09

A

Sangat Baik

545,542.57

356

328

-28

1.10

A

Sangat Baik

JUMLAH

Berdasar tabel diatas, pada tahun 2012 DJPU mempunyai beban kerja total sebesar 545.542,57 OJ dengan EU sebesar 1.10 dengan PU adalah A (Sangat Baik). Berdasarkan perhitungan, jumlah kebutuhan pegawai untuk tahun 2012 adalah 356 pegawai. Sedangkan pegawai yang ada sebanyak 328 pegawai. Dengan demikian terdapat kekurangan sebanyak 28 pegawai yang merupakan hasil penjumlahan dari kelebihan dan kekurangan pegawai di setiap unit Eselon II DJPU pada akhir tahun 2012. Rincian unit yang mengalami kekurangan pegawai adalah sebagai berikut:


229

1.

Kekurangan pejabat sebanyak 7 pegawai, terdiri dari: a. Kekurangan 3 pejabat Eselon III yaitu: 1). Kepala Subdirektorat Pengelolaan Portofolio SUN pada Dit. SUN; 2). Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Strategi Utang pada Dit. SPU; 3). Kepala Subdirektorat Kewajiban Kontinjensi pada Dit. SPU. b. Kekurangan 4 pejabat Eselon IV yaitu: 1). Kasubbag Harmonisasi Peraturan pada bagian Kepatuhan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal; 2). Kepala Seksi Hubungan Kelembagaan Direktorat Surat Utang Negara ; 3). Kepala Seksi Kasi Evaluasi Pelaksanaan Transaksi pada subdit Peraturan SUN dan Evaluasi Kinerja Direktorat Surat Utang Negara; 4). Kepala Seksi Analisis Pasar Uang dan Derivatif pada Subdirektorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Utang Negara, Direktorat Surat Utang Negara.

2.

Kekurangan pelaksana sebanyak 21 pegawai.

Secara keseluruhan, jumlah beban kerja DJPU meningkat 32% sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 sebagaimana dapat dilihat pada Grafik 15.1 di bawah ini. Grafik 11.1 Jumlah Beban Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang 600.000 545.543 500.000

Beban Kerja

400.000

413.928

536.614

500.152

485.146 407.375

300.000

200.000

100.000

0.000 2007

2008

2009

2010

2011

2012

Tahun

Kenaikan beban kerja ini juga diikuti dengan semakin meningkatnya jumlah kebutuhan pegawai yang ada di DJPU, sebagaimana tercantum dalam grafik 11.2. Grafik 11. 2 Jumlah Kebutuhan Pegawai Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang 400 350

318

300 258 250

326

319

331

325

342

356 328

267 244

206 200 150 100 50 0 2007

2008

2009

Pegawai Yang Ada

2010

2011


2012

Pegawai Yang Dibutuhkan

230

Sejalan dengan meningkatnya beban kerja dan kebutuhan pegawai yang terjadi, perbandingan antara bobot/beban kerja dan jam kerja efektif di seluruh unit eselon II DJPU dalam rangka penyelesaian tugas dan fungsi organisasi juga mengalami perubahan. Ini dapat dilihat dalam grafik 11.3 sebagai berikut: Grafik 11. 3 Efektivitas dan Efisiensi Unit Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 2007 Set DJPU

2008 Dit PH

2009 Dit SUN

2010 Dit PS

2011

2012

Dit SPU

Dit EAS

Adapun produk/kegiatan yang memiliki beban kerja tertinggi DJPU adalah sebagai berikut: 1. 2. 3.

Kegiatan penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP); Penerbitan SPM; Kegiatan penyusunan Surat Usulan, Tanggapan Permasalahan Pinjaman dan Penyampaian Dokumen Kepada Lender dari Direktur; 4. Kegiatan penyusunan Surat Undangan Rapat Pembahasan Permasalahan dan Amandemen Perjanjian Pinjaman dan Hibah Luar; 5. Rapat intensif dalam rangka pembahasan pelaksanaan tugas pengelolaan SUN (konsinyering); 6. Rapat intensif dalam rangka pembahasan pelaksanaan tugas pengelolaan SUN; 7. Kegiatan Jadwal Lelang SBSN dan Rekomendasi SBSN yang akan dilelang; 8. Kegiatan penyusunan Laporan Analisis Opini Publik; 9. Persetujuan Penunjukan/Kerjasama Sub Agen Penjual SBSN Ritel; 10. Kegiatan Penyusunan Laporan Hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan pelaksanaan strategi pembiayaan tahunan; 11. Kegiatan penyusunan surat hasil pemantuan dan evaluasi perkembangan pelaksanaan pinjaman dan hibah luar negeri melalui on-site visit; 12. Kegiatan verifikasi dokumen tagihan/pembayaran kembali pinjaman luar negeri; Sedangkan produk/kegiatan yang memiliki beban kerja terendah DJPU adalah sebagai berikut: 1. 2. 3.

Pengurusan surat ijin perceraian; Penyusunan Target Penerimaan dan Proposal Penggunaan PNBP; Surat Permintaan Penerbitan Legal Opinion Serta Konsep Legal Opinon (Kepada Menteri Hukum Dan HAM);


231

4.

Surat Pemberitahuan dan Permintaan Tanggapan atas Usulan dan Permasalahan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri kepada Executing Agency dari Menteri Keuangan; 5. Penilaian dan penandatangan DP3; 6. Pengisian KP4; 7. Revisi Jadwal Lelang SBSN dan Rekomendasi SBSN yang akan dilelang; 8. Persetujuan Penunjukan/Kerjasama Sub Agen Penjual SBSN Ritel; 9. Penataan surat keluar; 10. Kegiatan memberikan pelatihan atau sebagai pengajar dalam pelatihan; 11. Verifikasi dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) dan lampiran SPM; 12. Penyusunan 4 laporan hasil rekonsiliasi data posisi (outstanding) pinjaman luar negeri dengan lender; Berikut ini merupakan beberapa alasan yang membuat beban kerja DJPU mengalami peningkatan dari tahun 2012, yaitu sebagai berikut: 1.

2.

3.

Beban kerja yang cukup tinggi pada penyusunan SOP dikarenakan jumlah SOP yang perlu dilakukan penyesuaian/revisi dan dilakukan penetapan di tahun 2012 cukup banyak yaitu sebesar 268 SOP, terdiri atas 263 SOP reguler dan 5 SOP link. Selain itu kegiatan review profil risiko Unit Pemilik Risiko (UPR) di lingkungan DJPU, dan proses penyusunan perangkat pemantauan pengendalian intern pada 1 kegiatan pada setiap unit Eselon II memerlukan koordinasi yang cukup intensif dengan Tim Asistensi Itjen dan PIC pada masing-masing unit Eselon II; Beban kerja yang cukup tinggi pada Subdirektorat Pengelolaan Transaksi (Subdit PT) Dierktorat Pembiayaan Syariah pada kegiatan Jadwal Lelang SBSN dan Rekomendasi SBSN yang dilelang yaitu sebesar 53.650,00 menit dan Ketetapan Hasil Lelang SBSN sebesar 49.401,50 menit. Besarnya beban kerja kegiatan ini dikarenakan jumlah frekuensi lelang SBSN yang lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2011 hanya 1 sedangkan di tahun 2012 meningkat sebanyak 19 kali. Pada Direktorat Strategi Portofolio Utang Beban kerja yang cukup tinggi terdapat pada Subdirektorat Analisis Pengelolaan Utang yaitu kegiatan penyusunan kajian yaitu sebesar 52.830 menit. Besarnya beban kerja kegiatan ini dikarenakan volume kegiatan tersebut selama tahun 2012 adalah 6 kajian besar yang harus disampaikan ke Dirjen PU, selain itu ada kajian yang harus disampaikan kepada Wamenkeu dan Menteri Keuangan.

Adapun rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh DJPU dalam kegiatan penyusunan ABK yang akan datang adalah sebagai berikut: 1.

Organisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Keuangan merupakan hasil upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dalam hal penataan organisasi dengan mempertimbangkan pemerataan beban kerja serta pengelompokan tugas dan fungsi dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja di waktu yang akan datang. a. Melakukan pengisian jabatan yang kosong dengan memperhatikan kompetensi jabatan yang dibutuhkan, sesuai dengan formasi jabatan yang ada;


232

b. Melakukan penataan dan penyempurnaan struktur organisasi, misalnya antara lain melalui pemerataan beban kerja dan memasukkannya kedalam uraian jabatan yang beban kerjanya lebih sedikit; c. Menyesuaikan SOP dengan perubahan struktur organisasi; d. Menyusun SOP baru untuk pekerjaan yang belum ada SOP-nya; e. Menyesuaikan konsep standar norma waktu dengan perubahan struktur organisasi termasuk memperbaiki norma waktu dan tahapan yang belum mencerminkan kondisi rill pelaksanaan kegiatan; f. Melakukan pencatatan kegiatan secara lebih tertib dan melaksanakan penghitungan ABK sesuai dengan Standar Norma Waktu yang telah ditetapkan; dan 2.

Sumber Daya Manusia a. Melakukan penataan pegawai melalui mutasi pegawai secara horizontal disesuaikan dengan beban kerja masing-masing unit sesuai dengan hasil analisis beban kerja tahun 2012 sehingga kinerja organisasi dapat berjalan optimal; b. Melakukan penghitungan dan pengaturan beban kerja dengan mempertimbangkan kompleksitas pekerjaan yang semakin meningkat; c. Melanjutkan proses perencanaan pengisian/penataan pegawai dan penyempurnaan struktur organisasi, misalnya antara lain melalui pemerataan beban kerja dan memasukkannya kedalam Uraian Jabatan yang beban kerjanya lebih sedikit. d. Memanfaatkan data ABK sebagai salah satu pertimbangan dalam perencanaan pengadaan dan penempatan pegawai dan penataan organisasi DJPU.

Untuk lebih memahami analisis beban kerja di masing-masing unit di lingkungan DJPU, bagian berikut ini menjelaskan enam unit eselon II di DJPU. 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan direktorat jenderal.Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi kegiatan direktorat jenderal. b. penyelenggaraan pengelolaan urusan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, pengembangan pegawai, serta administrasi kepegawaian di lingkungan direktorat jenderal. c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan. d. pengembangan dan pelayanan bidang teknologi informasi di lingkungan direktorat jenderal. e. pelaksanaan fungsi kepatuhan internal, pengelolaan kinerja, penelaahan rancangan peraturan di tingkat Direktorat Jenderal, dan harmonisasi peraturan di lingkungan direktorat jenderal. f. pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, dokumentasi, kepustakaan, rumah tangga, dan kesejahteraan pegawai di lingkungan direktorat jenderal.


233

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahananalisis beban kerja pada Sekretariat Ditjen dapat dilihat pada Tabel 11.2. Tabel 11.2 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretariat Direktorat Jenderal No

Unit Organisasi

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

1 1

2 Sekretaris Ditjen

3 1,826.96

4 1

5 1

6 0

7 1.21

8 A

9 Sangat Baik

2

Bagian Organisasi dan Kepegawaian

28,271.59

18

17

-1

1.10

A

Sangat Baik

3

Bagian Keuangan

22,223.83

14

14

0

1.05

A

Sangat Baik

4

Bagian Teknologi Informasi

26,847.48

17

17

0

1.05

A

Sangat Baik

5

Bagian Kepatuhan Internal

25,146.93

17

14

-3

1.19

A

Sangat Baik

6

Bagian Umum

34,887.54

23

23

0

1.01

A

Sangat Baik

139,204.34

90

86

-4

1.07

A

Sangat Baik

JUMLAH

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai beban kerja sebesar 139.204,34 OJ dengan nilai EU sebesar 1.07 dengan predikat A (Sangat Baik). Berdasarkan perhitungan, jumlah kebutuhan pegawai untuk tahun 2012 adalah 90. sedangkan pegawai yang ada sebanyak 86 orang. Dengan demikian terdapat kekurangan sebanyak empat pegawai yaitu satu pelaksana dengan kualifikasi S1 Ekonomi/Hukum dari Bagian Organisasi dan Kepegawaian dan tiga orang dari Bagian Kepatuhan Internal (satu Kepala Subbagian Harmonisasi Peraturan dengan kualifikasi S2 Ilmu Hukum dan dua pelaksana dengan kualifikasi S1 Ekonomi/Hukum. Penjelasan hasil ABK untuk tiap-tiap unit Eselon III dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Bagian Organisasi dan Kepegawaian Berdasarkan perhitungan ABK Tahun 2012, Bagian Organisasi dan Kepegawaian (BOK) membutuhkan 18 orang pegawai, sementara pegawai yang ada berjumlah 17 orang sehingga BOK kekurangan satu orang pegawai, yaitu pelaksana. Namun sampai dengan akhir Maret 2013, Bagian Organisasi dan Kepegawaian menerima satu orang pelaksana dari eks Bapepam-LK pada awal Januari 2013, sehingga Bagian Organisasi dan Kepegawaian saat ini dalam kondisi cukup pegawai. Kegiatan yang memiliki beban kerja cukup tinggi pada BOK adalah kegiatan penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP) yaitu sebesar 110.190,5 menit. Besarnya beban kerja kegiatan ini dikarenakan jumlah SOP yang perlu di lakukan penyesuaian/revisi dan dilakukan penetapan di tahun 2012 cukup banyak yaitu sebesar 268 SOP terdiri atas 263 SOP reguler dan 5 SOP link. Sedangkan, kegiatan yang memiliki beban kerja terendah selama tahun 2012 adalah pengurusan surat ijin perceraian yaitu terdapat satu pengajuan permintaan perceraian. b. Bagian Keuangan Berdasarkan perhitungan ABK Tahun 2012, sampai dengan akhir bulan Desember 2012 Bagian Keuangan dalam kondisi cukup pegawai dimana kebutuhan pegawai dan pegawai yang ada yaitu sama berjumlah 14 pegawai. Kegiatan yang memiliki beban kerja cukup tinggi pada Bagian Keuangan adalah proses penerbitan SPM, dan beban


234

kerja terendah selama tahun 2012 adalah penyusunan target penerimaan dan proposal penggunaan PNBP, karena hanya berupa 1 dokumen dalam 1 tahun dengan tingkat kesulitan dan koordinasi yang intensitasnya tidak tinggi. c. Bagian Teknologi Informasi Berdasarkan perhitungan ABK Tahun 2012, Bagian Teknologi Informasi membutuhkan 17 pegawai, sementara pegawai yang ada berjumlah 17 pegawai, sehingga tidak terjadi kekurangan maupun kelebihan pegawai. Beban kerja yang cukup tinggi pada Bagian Teknologi Informasi adalah pembuatan sistem aplikasi baik untuk SBN maupun PH dan kesekertariatan, serta penyelesaian masalah (trouble shooting). Ada enam aplikasi yang dikembangkan pada tahun 2012. Sedangkan yang terendah adalah layanan fasilitas hosting server. d. Bagian Kepatuhan Internal Berdasarkan perhitungan ABK Tahun 2012, Bagian Kepatuhan Internal membutuhkan 17 orang pegawai, sementara pegawai yang ada 14 orang. Dengan demikian, Bagian Kepatuhan Internal mengalami kekurangan tiga pegawai, yaitu satu orang untuk jabatan Kepala Subbagian Harmonisasi Peraturan dan dua orang pelaksana. Salah satu kegiatan yang memiliki beban kerja yang cukup tinggi pada Bagian Kepatuhan Internal adalah kegiatan penelaahan rancangan peraturan/keputusan di lingkungan DJPU yaitu sebanyak 87 rancangan peraturan/keputusan pada tahun 2012. Sedangkan beban kerja terendah selama tahun 2012 adalah penyusunan laporan koordinasi monitoring dan evaluasi dalam rangka pemberantasan korupsi karena hanya berupa satu dokumen dalam satu tahun dengan tingkat kesulitan dan koordinasi yang cukup rendah. e. Bagian Umum Berdasarkan perhitungan ABK Tahun 2012, Bagian Umum membutuhkan 23 orang pegawai, sementara pegawai yang ada berjumlah 23 orang. Dengan demikian, Bagian Umum tidak mengalami kekurangan maupun kelebihan pegawai. Kegiatan yang memiliki beban kerja cukup tinggi pada Bagian Umum adalah penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas Dalam Negeri yaitu sebesar 198.852,00 menit. Besarnya beban kerja kegiatan ini dikarenakan banyaknya permohonan perjalanan dinas serta permintaan penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas yaitu sebanyak 1.752 selama tahun 2012. Sedangkan yang terendah tahun 2012 adalah Laporan Penatausahaan Barang Persediaan dimana hanya ada dua Laporan Penatausahaan Barang Persediaan di tahun 2012. 2. Direktorat Pinjaman dan Hibah Direktorat Pinjaman dan Hibah mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pinjaman dan hibah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pinjaman dan hibah; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pinjaman dan hibah; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pinjaman dan hibah;


235

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pinjaman dan hibah; e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja pada Direktorat Pinjaman dan Hibah dapat dilihat pada Tabel 11.3. Tabel 11.3 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Pinjaman dan Hibah No

Unit Organisasi

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

1 1

2 Direktur Pinjaman dan Hibah

3 1,912.49

4 1

5 1

6 0

7 1.27

8 A

9 Sangat Baik

2

Subdirektorat Pinjaman dan Hibah I

20,933.53

14

13

-1

1.07

A

Sangat Baik

3

Subdirektorat Pinjaman dan Hibah II

22,607.37

15

13

-2

1.15

A

Sangat Baik

4

Subdirektorat Pinjaman dan Hibah III

22,754.81

15

14

-1

1.08

A

Sangat Baik

5

Subdirektorat Pinjaman dan Hibah IV

19,536.87

13

13

0

1.00

B

Baik

6

Subbagian Tata Usaha Direktorat PH

9,469.66

6

7

1

0.90

B

Baik

97,214.72

64

61

-3

1.06

A

Sangat Baik

JUMLAH

Jam kerja efektif pegawai Direktorat Pinjaman dan Hibah pada tahun 2012 mencapai 97.214.72 OJ dengan angka EU sebesar 1.06 (Sangat Baik). Jam kerja tersebut idealnya dilaksanakan oleh 64 pegawai, akan tetapi pegawai yang ada sebanyak 61 pegawai. Sehingga, berdasarkan perhitungan ABK 2012 Direktorat Pinjaman dan Hibah mengalami kekurangan tiga pegawai dengan perincian sebagai berikut: a. b. c. d.

Satu Pelaksana dengan kualifikasi S1 pada Subdirektorat Pinjaman dan Hibah I; Dua Pelaksana dengan kualifikasi S1/DIII pada Subdirektorat Pinjaman dan Hibah II; Satu Pelaksana dengan kualifikasi S1 pada Subdirektorat Pinjaman dan Hibah III; dan Kelebihan satu Pelaksana dengan kualifikasi S1 pada Subbagian TU.

Penjelasan hasil ABK berikut proses penataan pegawai dan organisasi yang dilakukan pada tahun 2012, untuk tiap-tiap unit Eselon III pada Direktorat Pinjaman dan Hibah sebagaimana diuraikan berikut ini: a. Subdirektorat Pinjaman dan Hibah I Berdasarkan perhitungan ABK Tahun 2011, Subdirektorat Pinjaman dan Hibah I membutuhkan 14 orang pegawai, sementara pegawai yang ada pada saat ini berjumlah 13 orang sehingga terjadi kekurangan pegawai sebanyak satu orang. Kegiatan yang memiliki beban kerja cukup tinggi pada Subdirektorat PH I adalah kegiatan penyusunan Surat Usulan, Tanggapan Permasalahan Pinjaman dan Penyampaian Dokumen Kepada Lender dari Direktur yaitu sebesar 123,700 menit. Besarnya beban kerja kegiatan ini dikarenakan banyaknya permasalahan terkait Pinjaman PH I, yaitu sebanyak 294 produk selama tahun 2012. Sedangkan beban kerja terendah selama tahun 2012 adalah Surat Permintaan Penerbitan Legal Opinion Serta Konsep Legal Opinon (Kepada Menteri Hukum Dan HAM), dengan frekuensi 1 kali di tahun 2012.


236

b. Subdirektorat Pinjaman dan Hibah II Berdasarkan perhitungan ABK Tahun 2012, Subdirektorat Pinjaman dan Hibah II membutuhkan 15 orang pegawai, sementara pegawai yang ada berjumlah 13 orang sehingga terjadi kekurangan dua pegawai. Kegiatan yang memiliki beban kerja cukup tinggi pada Subdirektorat PH II adalah kegiatan penyusunan Surat Undangan Rapat Pembahasan Permasalahan dan Amandemen Perjanjian Pinjaman dan Hibah Luar yaitu sebesar 99.810 menit. Besarnya beban kerja kegiatan ini dikarenakan banyaknya undangan rapat yang dterbitkan pada Subdit PH II, yaitu sebanyak 225 Undangan Rapat selama tahun 2012. Sedangkan beban kerja terendah selama tahun 2012 adalah Surat Pemberitahuan dan Permintaan Tanggapan atas Usulan dan Permasalahan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri kepada Executing Agency dari Menteri Keuangan, dimana hanya ada empat Produk di tahun 2012. c. Subdirektorat Pinjaman dan Hibah III Berdasarkan perhitungan ABK Tahun 2012, Subdirektorat Pinjaman dan Hibah III membutuhkan 15 orang pegawai, sementara pegawai yang ada pada saat ini berjumlah 14 orang sehingga terjadi kekurangan pegawai sebanyak satu orang. Kegiatan yang memiliki beban kerja cukup tinggi pada Subdirektorat PH III adalah kegiatan nota dinas penyampaian billing statement, permintaan nomor register, amandemen, penerusan surat, dan permintaan akomodasi dan SPPD yaitu sebesar 92.026 menit. Besarnya beban kerja kegiatan ini dikarenakan banyaknya proyek/kegiatan pinjaman dan hibah yang diproses pada tahun 2012. Sedangkan beban kerja terendah selama tahun 2012 adalah surat tanggapan atas permasalahan pinjaman dan hibah luar negeri kepada instansi terkait dari menteri keuangan, dimana hanya ada satu frekuensi di tahun 2012 d. Subdirektorat Pinjaman dan Hibah IV Berdasarkan perhitungan ABK Tahun 2012, Subdirektorat Pinjaman dan Hibah IV membutuhkan 13 orang pegawai, sementara pegawai yang ada berjumlah 13 orang, sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekurangan pegawai. Beban kerja yang cukup tinggi pada Subdit Pinjaman dan Hibah IV adalah kegiatan kegiatan penyusunan Surat Usulan, Tanggapan Permasalahan Pinjaman dan Penyampaian Dokumen Kepada Lender dari Direktur yaitu sebesar 59,746.50 menit. Besarnya beban kerja kegiatan ini dikarenakan banyaknya permasalahan terkait Pinjaman PH I, yaitu sebanyak 142 produk selama tahun 2012. Sedangkan beban kerja terendah selama tahun 2012 adalah surat tanggapan atas permasalahan pinjaman dan hibah luar negeri kepada instansi terkait dari menteri keuangan, dimana hanya ada 4 Produk di tahun 2012. e. Subbagian Tata Usaha Direktorat Pinjaman dan Hibah Berdasarkan perhitungan ABK Tahun 2011, Subbag TU Direktorat Pinjaman dan Hibah membutuhkan tujuh orang pegawai (termasuk Direktur), sementara pegawai yang ada pada saat ini berjumlah delapan orang (termasuk Direktur) sehingga Subbag TU Direktorat Pinjaman dan Hibah dalam kondisi kelebihan satu orang pegawai Pelaksana.


237

3. Direktorat Surat Utang Negara Direktorat Surat Utang Negara mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang surat utang negara berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Surat Utang Negara menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang surat utang negara. b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang surat utang negara. c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang surat utang negara. d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang surat utang negara. e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahananalisis beban kerja pada Direktorat Surat Utang Negara dapat dilihat pada Tabel 11.4. Tabel 11.4 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Surat Utang Negara No

Unit Organisasi

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

1 1

2 Direktur Surat Utang Negara

3 1,903.21

4 1

5 1

6 0

7 1.26

8 A

9 Sangat Baik

2

Subdirektorat Pengelolaan Portofolio Surat Utang Negara

15,316.22

10

9

-1

1.13

A

Sangat Baik

3

Subdirektorat Pengembangan Pasar Surat Utang Negara

15,471.44

10

9

-1

1.14

A

Sangat Baik

4

Subdirektorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Utang Negara Subdirektorat Peraturan Surat Utang Negara dan Evaluasi Kinerja Subbagian Tata Usaha Dit SUN

14,893.14

10

8

-2

1.24

A

Sangat Baik

15,174.71

10

8

-2

1.26

A

Sangat Baik

7,974.42

6

5

-1

1.06

A

Sangat Baik

70,733.14

47

40

-7

1.17

A

Sangat Baik

5

6

JUMLAH

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Direktorat SUN mempunyai beban kerja sebesar 70.733,14 OJ dengan EU sebesar 1,17 sehingga PU dikategorikan A (Sangat Baik). Beban kerja tersebut idealnya dilaksanakan oleh 47 pegawai, akan tetapi pegawai yang ada sebanyak 40 pegawai. Sehingga, terdapat kekurangan pegawai sebanyak tujuh orang dengan perincian sebagai berikut: a. Kepala Subdirektorat Pengelolaan Portofolio Surat Utang Negara (tidak menyebutkan kualifikasi); b. Kepala Seksi Hubungan Kelembagaan dengan kualifikasi S1 Hukum/Ekonomi; c. Kepala Seksi Evaluasi Pelaksanaan Transaksi dengan kualifikasi S1 Hukum/Ekonomi; d. Kepala Seksi Analisis Pasar Uang dan Derivatif dengan kualifikasi S1 Umum; e. Satu orang pelaksana pada Subdirektorat Peraturan SUN dan Evaluasi Kinerja dengan kualifikasi S1 Umum;


238

f.

Satu orang pelaksana pada Subdirektorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Utang Negara dengan kualifikasi S1 Umum;

g. Satu orang pelaksana pada Subbagian TU (Sekretaris) dengan kualifikasi DIII. Penjelasan hasil ABK berikut proses penataan pegawai dan organisasi yang dilakukan pada tahun 2012, untuk tiap-tiap unit Eselon III pada Direktorat Surat Utang Negara dapat diuraikan sebagai berikut: a. Subdirektorat Pengelolaan Portofolio Surat Utang Negara Berdasarkan perhitungan ABK Tahun 2012, Subdirektorat Pengelolaan Portofolio Surat Utang Negara membutuhkan sepuluh orang pegawai, sementara pegawai yang ada pada saat ini berjumlah sembilan orang sehingga kekurangan pegawai sebanyak satu orang yaitu Kepala Subdirektorat Pengelolaan Portofolio Surat Utang Negara. Kegiatan yang memiliki beban kerja cukup tinggi pada Subdirektorat Pengelolaan Portofolio Surat Utang Negara adalah Rapat intensif dalam rangka pembahasan pelaksanaan tugas pengelolaan SUN (konsinyering). Sedangkan beban kerja terendah selama tahun 2012 adalah penilaian dan penandatangan DP3. b. Subdirektorat Pengembangan Pasar Surat Utang Negara Berdasarkan perhitungan ABK Tahun 2012, Subdirektorat Pengembangan Pasar Surat Utang Negara membutuhkan sepuluh orang pegawai, sementara pegawai yang ada berjumlah sembilan orang sehingga terjadi kekurangan pegawai sebanyak satu orang yaitu Kepala Seksi Hubungan Kelembagaan. Kegiatan yang memiliki beban kerja cukup tinggi pada Subdirektorat Pengembangan Pasar Surat Utang Negara adalah Rapat intensif dalam rangka pembahasan pelaksanaan tugas pengelolaan SUN. Sedangkan beban kerja terendah selama tahun 2012 adalah pengisian KP4 karena sifatnya hanya template dari tahun sebelumnya. c. Subdirektorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Utang Negara Berdasarkan perhitungan ABK Tahun 2012, Subdirektorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Utang Negara membutuhkan sepuluh orang pegawai, sementara pegawai yang ada pada saat ini berjumlah delapan orang sehingga terjadi kekurangan dua pegawai yaitu Kepala Seksi Analisis Pasar Uang dan Derivatif dan 1 pelaksana. Kegiatan yang memiliki beban kerja cukup tinggi pada Subdirektorat Analisis Keuangan Dan Pasar Surat Utang Negara adalah penyusunan Offering Circular International Bonds hal ini di sebabkan penyusunan memerlukan waktu yang lama dan koordinasi dengan Kementerian/lembaga. Selama tahun 2012 terdapat 2 kali penyusunan Offering Circular. Sedangkan Beban kerja terendah selama tahun 2012 adalah pengisian KP4 dan penyusunan dan pengisian DP3 karena sifatnya yang template saja.


239

d. Subdirektorat Peraturan SUN dan Evaluasi Kinerja Berdasarkan perhitungan ABK Tahun 2012, Subdirektorat Peraturan SUN dan Evaluasi Kinerja membutuhkan sepuluh pegawai, sementara pegawai yang ada berjumlah delapan orang, sehingga terjadi kekurangan dua pegawai yaitu Kepala Seksi Evaluasi Pelaksanaan Transaksi dan satu pelaksana. Kegiatan yang memiliki beban kerja cukup tinggi pada Subdirektorat Peraturan SUN dan Evaluasi Kinerja adalah penyiapan dan pelaksanaan seleksi Agen Penjual dan Konsultan Hukum dalam rangka penjualan SUN dalam valuta asing dikarenakan persiapan seleksi Agen Penjual dan Konsultan Hukum dilakukan sebanyak dua kali yaitu untuk seleksi Agen Penjual dan Konsultan Hukum untuk penerbitan SUN Valuta asing sebanyak dua kali dan seleksi Agen Penjual dan Konsultan Hukum untuk penerbitan SUN dalam Denominasi Yen. Sedangkan Beban kerja terendah selama tahun 2012 adalah pengisian KP4 karena sifatnya yang template saja. e. Subbagian Tata Usaha Direktorat Surat Utang Negara Berdasarkan perhitungan ABK Tahun 2011, Subbagian TU Direktorat Surat Utang Negara membutuhkan enam orang pegawai, sementara pegawai yang ada pada saat ini berjumlah lima orang sehingga terjadi kekurangan pegawai sebanyak satu orang. Beban kerja yang cukup tinggi pada Subbag Tata Usaha tahun 2012 adalah mengantar surat baik itu surat internal di lingkungan Kementerian Keuangan maupun surat di luar Kementerian Keuangan hal ini disebabkan karena volume surat yang harus diantar cukup banyak yaitu 2.453 surat. Sedangkan beban kerja terendah selama tahun 2012 adalah pengisian KP4 dan pengisian SPT karena sifatnya yang template saja. 4. Direktorat Pembiayaan Syariah

Direktorat Pembiayaan Syariah mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembiayaan syariah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pembiayaan Syariah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan syariah; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan syariah; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembiayaan syariah; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembiayaan syariah; e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahananalisis beban kerja pada Direktorat Pembiayaan Syariah dapat dilihat pada Tabel 11.5.


240

Tabel 11.5 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Pembiayaan Syariah No

Unit Organisasi

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

1 1

2 Direktur Pembiayaan Syariah

3 1,770.45

4 1

5 1

6 0

7 1.17

8 A

9 Sangat Baik

2

Subdirektorat Pengelolaan Transaksi

15,396.10

10

8

-2

1.28

A

Sangat Baik

3

Subdirektorat Pengembangan Pasar Surat Berharga Syariah Negara Subdirektorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Berharga Syariah Negara Subdirektorat Peraturan dan Kebijakan Operasional

16,138.19

11

10

-1

1.07

A

Sangat Baik

14,969.52

10

9

-1

1.10

A

Sangat Baik

14,922.80

9

9

0

1.10

A

Sangat Baik

Subbagian Tata Usaha Dit. PS

7,314.95

5

4

-1

1.21

A

Sangat Baik

70,512.00

46

41

-5

1.14

A

Sangat Baik

4

5 6

JUMLAH

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, Direktorat Pembiayaan Syariah mempunyai beban kerja sebesar 70.512 OJ dengan EU sebesar 1,14 sehingga PU dikategorikan A (Sangat Baik). Beban kerja tersebut idealnya dilaksanakan oleh 46 pegawai, akan tetapi pegawai yang ada sebanyak 41 pegawai. Sehingga, terjadi kekurangan lima pegawai dengan perincian sebagai berikut: a. Dua pelaksana dengan kualifikasi S1 Umum pada Subdirektorat Pengelolaan Transaksi; b. Satu pelaksana dengan kualifikasi S1 Umum pada Subdirektorat Pengembangan Pasar SBSN; c. Satu pelaksana dengan kualifikasi S1 Statistik pada Subdirektorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Berharga Syariah Negara; dan d. Satu pelaksana dengan kualifikasi S1/DIII Umum pada Subbagian Tata Usaha pada Subdirektorat Pengembangan Pasar SBSN. Penjelasan hasil ABK berikut proses penataan pegawai dan organisasi yang dilakukan pada tahun 2012, untuk tiap-tiap unit Eselon III pada Direktorat Pembiayaan Syariah dapat diuraikan sebagai berikut: a. Subdirektorat Pengelolaan Transaksi. Berdasarkan perhitungan ABK Tahun 2012, Subdirektorat Pengelolaan Transaksi membutuhkan sepuluh orang pegawai, sementara pegawai yang ada pada saat ini berjumlah delapan orang sehingga kekurangan pegawai sebanyak dua orang. Kegiatan yang memiliki beban kerja cukup tinggi pada Subdirektorat Pengelolaan Transaksi adalah kegiatan Jadwal Lelang SBSN dan Rekomendasi SBSN yang akan dilelang yaitu sebesar 53.650,00 menit dan Ketetapan Hasil Lelang SBSN sebesar 49.401,50 menit. Besarnya beban kerja kegiatan ini dikarenakan jumlah frekuensi lelang SBSN yang cukup banyak di tahun 2012 yaitu 19 kali. Sedangkan beban kerja terendah selama tahun 2012 adalah Revisi Jadwal Lelang SBSN dan Rekomendasi SBSN yang akan dilelang yaitu terdapat satu kali revisi jadwal lelang.


241

b. Subdirektorat Pengembangan Pasar Surat Berharga Syariah Negara. Berdasarkan perhitungan ABK Tahun 2012, Subdirektorat Pengembangan Pasar Surat Berharga Syariah Negara membutuhkan sebelas orang pegawai, sementara pegawai yang ada berjumlah sepuluh orang sehingga terjadi kekurangan pegawai sebanyak satu orang. Kegiatan yang memiliki beban kerja cukup tinggi pada Subdirektorat Pengembangan Pasar Surat Berharga Syariah Negara adalah penyusunan Laporan Analisis Opini Publik yaitu sebesar 67.530 menit. Besarnya beban kerja kegiatan ini dikarenakan banyaknya media cetak (8) dan online yang harus dibaca, dibuat dikliping, dianalisa dan dibuat laporan yang disusun secara bulanan. Sedangkan Persetujuan Penunjukan/Kerjasama Sub Agen Penjual SBSN Ritel yang hanya sebesar 222 menit. Hal ini dikarenakan persetujuan penunjukan/kerjasama Agen Penjual dengan Sub Agen bukan merupakan kewajiban, sehingga beban kerja tersebut sangat tergantung dari jumlah Agen Penjual yang mengajukan persetujuan/kerjasama Sub Agen. Pada tahun 2012 hanya ada 3 Agen Penjual yang mengajukan persetujuan/kerjasama Sub Agen. c. Subdirektorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Berharga Syariah Negara. Berdasarkan perhitungan ABK Tahun 2012, Subdirektorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Berharga Syariah Negara membutuhkan sepuluh orang pegawai, sementara pegawai yang ada pada saat ini berjumlah sembilan orang sehingga terjadi kekurangan satu pegawai. Kegiatan yang memiliki beban kerja cukup tinggi adalah kegiatan Offering Circular Sukuk Valas yaitu sebesar 85.395 menit dan Riset Preferensi Investor dan Potensi Pasar SBSN Tahun 2012 sebesar 83.248 menit. Besarnya beban kerja kegiatan ini dikarenakan jumlah frekuensi tahapan yang cukup banyak dan norma waktu yang cukup lama dalam menyelesaikan produk tersebut. Sedangkan beban kerja terendah selama tahun 2012 adalah Daftar Nama Pegawai K/L sebagai lampiran SK Timkor Penerbitan SBSN Valas Tahun 2012 yaitu sebesar 2.330 menit. d. Subdirektorat Peraturan dan Kebijakan Operasional. Berdasarkan perhitungan ABK Tahun 2012, Subdirektorat Peraturan SBSN dan Evaluasi Kinerja membutuhkan sembilan orang pegawai, sementara pegawai yang ada berjumlah sembilan orang, sehingga tidak terjadi kelebihan maupun kekurangan pegawai. Kegiatan yang memiliki beban kerja cukup tinggi adalah kegiatan penyusunan Peraturan Perundang-undangan terkait Pengelolaan Pembiayaan Syariah yaitu sebesar 80.025 menit. Besarnya beban kerja kegiatan ini dikarenakan jumlah Peraturan yang perlu di lakukan penyusunan di tahun 2012 cukup banyak yaitu sebesar 10 peraturan yang ditetapkan. Sedangkan beban kerja terendah selama tahun 2012 adalah Dokumen Hukum Jatuh Tempo dan/atau Pembelian Kembali karena jumlah dokumen yang harus disusun pada tahun 2012 hanya sedikit, yaitu terdapat 6 dokumen hukum. e. Subbagian Tata Usaha Direktorat Pembiayaan Syariah. Berdasarkan perhitungan ABK Tahun 2012, Subbagian Tata Usaha Direktorat Pembiayaan Syariah membutuhkan lima orang pegawai, sementara pegawai yang ada pada saat ini berjumlah empat orang sehingga terjadi kekurangan satu pegawai. Beban kerja yang cukup tinggi pada Subbagian Tata Usaha adalah kegiatan pengelolaan surat masuk Direktorat Pembiayaan Syariah yaitu sebesar 45.525 menit. Besarnya beban kerja


242

kegiatan ini dikarenakan banyaknya surat masuk dari internal maupun eksternal Kementerian Keuangan yang harus diproses. Sedangkan Beban kerja paling rendah pada tahun 2012 adalah Penyusunan Formasi Pegawai yang hanya sebesar 575 menit. Hal ini dikarenakan pada tahun 2012 hanya dilakukan sebanyak 2 kali dan prosesnya tidak memerlukan waktu yang lama. 5. Direktorat Strategi dan Portofolio Utang Direktorat Strategi dan Portofolio Utang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang strategi dan portofolio utang berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Strategi dan Portofolio Utang menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang strategi dan portofolio utang. b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi dan portofolio utang. c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang strategi dan portofolio utang. d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang strategi dan portofolio utang. e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahananalisis beban kerja pada Direktorat Strategi dan Portofolio Utang dapat dilihat pada Tabel 11.6. Tabel 11.6 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Strategi dan Portofolio Utang No

Unit Organisasi

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

1 1

2 Direktur Strategi dan Portofolio Utang

3 1,786.66

4 1

5 1

6 0

7 1.19

8 A

9 Sangat Baik

2

Subdirektorat Perencanaan dan Strategi Utang

13,515.45

9

8

-1

1.12

A

Sangat Baik

3

Subdirektorat Portofolio dan Risiko Utang

14,535.48

9

9

0

1.07

A

Sangat Baik

4

Subdirektorat Kewajiban Kontinjensi

11,331.68

8

6

-2

1.25

A

Sangat Baik

5

Subdirektorat Riset Pengelolaan Utang

15,950.82

10

9

-1

1.18

A

Sangat Baik

6

Subbagian Tata Usaha Dit SPU

8,673.17

6

5

-1

1.15

A

Sangat Baik

JUMLAH

65,793.25

43

38

-5

1.15

A

Sangat Baik

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Direktorat Strategi dan Portofolio Utang mempunyai beban kerja sebesar 65.793.25 OJ dengan EU sebesar 1,15 sehingga PU dikategorokan A (Sangat Baik). Beban kerja tersebut idealnya dilaksanakan oleh 43 pegawai, akan tetapi pegawai yang ada sejumlah 38 pegawai. Sehingga, terjadi kekurangan lima pegawai dengan perincian sebagai berikut: a. Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Strategi Utang; b. Kepala Subdirektorat Kewajiban Kontinjensi;


243

c. Satu orang pelaksana pada Subdirektorat Kewajiban Kontinjensi dengan kualifikasi S1 Umum; d. Satu orang pelaksana pada Subdit APU dengan kualifikasi S1 Umum; dan e. Satu orang pelaksana pada Subbag Tata Usaha Dit. SPU dengan kualifikasi DIII. Penjelasan hasil ABK berikut proses penataan pegawai dan organisasi yang dilakukan pada tahun 2012, untuk tiap-tiap unit Eselon III pada Direktorat Strategi dan Portofolio Utang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Subdirektorat Perencanaan dan Strategi Utang Berdasarkan perhitungan ABK Tahun 2012, Subdirektorat Perencanaan dan Strategi Utang membutuhkan sembilan orang pegawai, sementara pegawai yang ada pada saat ini berjumlah delapan orang sehingga terjadi kekurangan pegawai sebanyak satu orang pada tahun 2012 yaitu posisi Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Strategi Utang dan posisi tersebut telah diisi kembali oleh yang dimutasi dari PUSHAKA Sekretariat Jenderal pada tanggal 3 Januari 2013. Kegiatan yang memiliki beban kerja cukup tinggi pada Subdirektorat Perencanaan Dan Strategi Utang adalah kegiatan penyusunan Laporan Review dan Revisi Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah yaitu sebesar 55.083 menit. Besarnya beban kerja kegiatan ini dikarenakan merupakan tupoksi utama Subdit dan arahan dari Menteri Keuangan untuk segera diselesaikan. Sedangkan beban kerja terendah selama tahun 2012 adalah penataan surat keluar yaitu terdapat 153 surat keluar. b. Subdirektorat Portofolio dan Risiko Utang Berdasarkan perhitungan ABK Tahun 2012, Subdirektorat Portofolio dan Risiko Utang membutuhkan sembilan orang pegawai, sementara pegawai yang ada berjumlah sembilan orang sehingga tidak terjadi kelebihan ataupun kekurangan pegawai. Kegiatan yang memiliki beban kerja cukup tinggi pada Subdirektorat Portofolio Dan Risiko Utang adalah kegiatan Penyusunan Laporan Hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan pelaksanaan strategi pembiayaan tahunan yaitu sebesar 91.544 menit. Besarnya beban kerja kegiatan ini dikarenakan kegiatan tersebut dilakukan sebanyak empat kali setiap awal kuartal berikutnya. Sedangkan beban kerja terendah selama tahun 2012 adalah kegiatan memberikan pelatihan atau sebagai pengajar dalam pelatihan. c. Subdirektorat Kewajiban Kontinjensi Berdasarkan perhitungan ABK Tahun 2012, Subdirektorat Kewajiban Kontinjensi membutuhkan delapan orang pegawai, sementara pegawai yang ada pada saat ini berjumlah enam orang sehingga terjadi kekurangan pegawai sebanyak dua orang. Kegiatan yang memiliki beban kerja cukup tinggi pada Subdirektorat Kewajiban Kontinjensi adalah kegiatan Nota dinas bersama antara Direktur Strategi dan Portofolio Utang dan Eselon II terkait (jika dilakukan rapat koordinasi), Nota dinas Direktur Strategi dan Portofolio Utang tentang rekomendasi acuan harga pinjaman yang dijamin Pemerintah, Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Utang tentang acuan harga pinjaman yang dijamin Pemerintah yaitu sebesar 61.617,00 menit. Sedangkan beban kerja terendah selama tahun 2012 adalah kegiatan menyusun data diluar kegiatan rutin Subdit Kewajiban Kontijensi yang merupakan disposisi dari Dirjen/Direktur SPU.


244

d. Subdirektorat Analisis Pengelolaan Utang Berdasarkan perhitungan ABK Tahun 2012, Subdirektorat Analisis Pengelolaan Utang membutuhkan sepuluh orang pegawai, sementara pegawai yang ada berjumlah sembilan orang, sehingga terjadi kekurangan pegawai sebanyak satu orang. Kegiatan yang memiliki beban kerja cukup tinggi pada Subdirektorat Analisis Pengelolaan Utang adalah kegiatan penyusunan kajian yaitu sebesar 52.830 menit. Besarnya beban kerja kegiatan ini dikarenakan volume kegiatan tersebut sebesar selama tahun 2012 adalah 6 kajian besar yang harus disampaikan ke Direktur Jenderal Pengelolaan Utang bahkan ada kajian yang harus disampaikan kepada Wamenkeu dan Menteri Keuangan. Sedangkan beban kerja terendah selama tahun 2012 adalah kegiatan Melakukan kegiatan kesekretariatan Tim ALM terkait dengan penyusunan SK Tim ALM yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan SK Sekretariat Tim yang ditandatangani oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

e. Subbagian Tata Usaha Direktorat Strategi dan Portofolio Utang Berdasarkan perhitungan ABK Tahun 2012, Subbagian Tata Usaha Direktorat Strategi dan Portofolio Utang membutuhkan enam orang pegawai, sementara pegawai yang ada pada saat ini berjumlah lima orang sehingga terjadi kekurangan pegawai sebanyak satu orang. Beban kerja yang cukup tinggi pada Subbagian Tata Usaha adalah kegiatan tugas-tugas kesekretariatan yaitu sebesar 67.410 menit. Besarnya beban kerja kegiatan ini dikarenakan volume kegiatan tersebut yang besar pada tahun 2012. Sedangkan beban kerja terendah selama tahun 2012 adalah kegiatan penyampaian daftar wajib LP2P. 6. Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang evaluasi, akuntansi, dan setelmen berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal.Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang evaluasi, akuntansi, dan setelmen. b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang evaluasi, akuntansi, dan setelmen. c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang evaluasi, akuntansi, dan setelmen. d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang evaluasi, akuntansi, dan setelmen. e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahananalisis beban kerja pada Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmendapat dilihat pada Tabel 11.7.


245

Tabel 11.7 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen No

Unit Organisasi

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

1 1

2 Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen

3 1,777.71

4 1

5 1

6 0

7 1.18

8 A

9 Sangat Baik

2

Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi

18,956.46

12

11

-1

1.14

A

Sangat Baik

3

Subdirektorat Administrasi dan Verifikasi

24,523.42

16

16

0

1.02

A

Sangat Baik

4

Subdirektorat Setelmen Transaksi

21,487.89

14

12

-2

1.19

A

Sangat Baik

5

Subdirektorat Akuntansi dan Pelaporan

27,023.07

17

17

0

1.05

A

Sangat Baik

6

Subbagian Tata Usaha Dit EAS

8,316.58

6

5

-1

1.10

A

Sangat Baik

102,085.12

66

62

-4

1.09

A

Sangat Baik

JUMLAH

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen mempunyai beban kerja sebesar 102.085,12 orang jam dan EU sebesar 1.09 dengan predikat A (Sangat Baik). Beban kerja tersebut idealnya dilaksanakan oleh 66 pegawai, akan tetapi pegawai yang ada sejumlah 62 pegawai. Sehingga, terjadi kekurangan empat pegawai dengan perincian sebagai berikut: a. satu orang pelaksana dengan kualifikasi S1/DIII Umum pada Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi. b. dua orang pelaksana dengan kualifikasi S1/DIII Umum pada Subdirektorat Setelmen Transaksi. c. satu orang pelaksana dengan kualifikasi S1/DIII Umum pada Subbag Tata Usaha Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen. Penjelasan hasil ABK berikut proses penataan pegawai dan organisasi yang dilakukan pada tahun 2012, untuk tiap-tiap unit Eselon III pada Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen dapat diuraikan sebagai berikut: a. Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Berdasarkan perhitungan ABK Tahun 2012, Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi membutuhkan 12 orang pegawai, sementara pegawai yang ada pada saat ini berjumlah sebelas orang sehingga terjadi kekurangan pegawai sebanyak satu orang. Kegiatan yang memiliki beban kerja cukup tinggi pada Subdirektorat Monitoring Dan Evaluasi adalah kegiatan penyusunan surat hasil pemantuan dan evaluasi perkembangan pelaksanaan pinjaman dan hibah luar negeri melalui on-site visit yaitu sebesar 40.740 menit. Besarnya beban kerja kegiatan ini dikarenakan terdapat 15 kegiatan pemantuan dan evaluasi perkembangan pelaksanaan pinjaman dan hibah luar negeri melalui on-site visit selama tahun 2012. Sedangkan beban kerja terendah selama tahun 2012 adalah pengumpulan dan pengolahan data berkaitan dengan penjadualan kembali (rescheduling), pertukaran utang (debt swap) dan restrukturisasi lainnya pinjaman luar negeri direktorat yaitu terdapat 1 kegiatan pengumpulan dan pengolahan data berkaitan dengan penjadualan kembali (rescheduling), pertukaran utang (debt swap) dan restrukturisasi lainnya pinjaman luar negeri direktorat.


246

b. Subdirektorat Administrasi dan Verifikasi Berdasarkan perhitungan ABK Tahun 2012, Subdirektorat Administrasi dan Verifikasi membutuhkan 16 orang pegawai, sementara pegawai yang ada berjumlah 16 orang sehingga tidak terjadi kekurangan ataupun kelebihan pegawai. Kegiatan yang memiliki beban kerja cukup tinggi pada Subdirektorat Administrasi Dan Verifikasi adalahkegiatan verifikasi dokumen tagihan/pembayaran kembali pinjaman luar negeri yaitu sebesar 166.474 menit. Besarnya beban kerja kegiatan ini dikarenakan terdapat 3.619 verifikasi dokumen tagihan/pembayaran kembali pinjaman luar negeri. Sedangkan beban kerja terendah selama tahun 2012 adalah verifikasi dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) dan lampiran SPM yaitu terdapat 305 verifikasi dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) dan lampiran SPM PHDN dan SBN. c. Subdirektorat Setelmen Transaksi Berdasarkan perhitungan ABK Tahun 2012, Subdirektorat Setelmen Transaksi membutuhkan 14 orang pegawai, sementara pegawai yang ada pada saat ini berjumlah 12 orang sehingga kekurangan pegawai sebanyak dua orang. Kegiatan yang memiliki beban kerja cukup tinggi pada Subdirektorat Setelmen Transaksi adalahkegiatan perekaman dokumen realisasi penarikan pinjaman dan hibah yaitu sebesar 190.519 menit. Besarnya beban kerja kegiatan ini dikarenakan terdapat kegiatan perekaman terhadap 2.594 dokumen realisasi penarikan pinjaman dan hibah. Sedangkan Beban kerja terendah selama tahun 2012 adalah penyusunan empat laporan hasil rekonsiliasi data posisi (outstanding) pinjaman luar negeri dengan lender. d. Subdirektorat Akuntansi dan Pelaporan Berdasarkan perhitungan ABK Tahun 2012, Subdirektorat Akuntansi dan Pelaporan membutuhkan 17 orang pegawai, sementara pegawai yang ada berjumlah 17 orang sehingga tidak terjadi kekurangan ataupun kelebihan pegawai. Kegiatan yang memiliki beban kerja cukup tinggi pada Subdirektorat Akuntansi Dan Pelaporan adalah kegiatan penyusunan Laporan realisasi anggaran pembayaran (BA-999.01) yaitu sebesar 199.455 menit. Besarnya beban kerja kegiatan ini dikarenakan terdapat 12.460 data realisasi anggaran pembayaran yang perlu dilakukan analisa, disusun jurnal dan dicetak dalam register transaksi harian serta dilakukan verifikasi. Sedangkan beban kerja terendah selama tahun 2012 adalah penyiapan 2 (dua) draft data laporan keuangan SBN Semesteran dan Tahunan untuk bahan penyusunan LKBA 999.01 Pengelolaan Pinjaman. e. Subbagian Tata Usaha Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen Berdasarkan perhitungan ABK Tahun 2012, Subbagian Tata Usaha Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen membutuhkan enam orang pegawai, sementara pegawai yang ada berjumlah lima orang sehingga Subbagian Tata Usaha Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen masih membutuhkan tambahan pegawai sebanyak satu orang.


247


248

BAB XII HASIL ANALISIS BEBAN KERJA INSPEKTORAT JENDERAL A. Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: 1. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Keuangan. 2. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Keuangan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. 3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Keuangan. 4. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Keuangan. 5. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal. B. Hasil Analisis Beban Kerja Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal dapat dilihat pada Tabel 12.1. Tabel 12.1 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Inspektorat Jenderal No

Unit Organisasi

1

3



+/-

EU

PU

Ket

4

5

6

7

8

9

Sekretariat Itjen

283,409.41

187

183

-4

1.02

A

Sangat Baik

2

Inspektorat I

105,968.67

71

60

-11

1.17

A

Sangat Baik

3

Inspektorat II

77,334.28

50

47

-3

1.09

A

Sangat Baik

1

2

Jumlah Beban Kerja

4

Inspektorat III

73,211.37

48

45

-3

1.08

A

Sangat Baik

5

Inspektorat IV

76,605.32

51

48

-3

1.06

A

Sangat Baik

6

Inspektorat V

98,863.77

66

47

-19

1.40

A

Sangat Baik

7

Inspektorat VI

79,865.00

53

48

-5

1.10

A

Sangat Baik

8

Inspektorat VII

75,067.70

49

40

-9

1.25

A

Sangat Baik

9

Inspektorat Bidang Investigasi

78,714.80

51

47

-4

1.11

A

Sangat Baik

626

565

-61

1.11

A

Sangat Baik

JUMLAH

949,040.31

Pada tahun 2012, total beban kerja Inspektorat Jenderal mencapai 949.040,51 OJ. Dengan pegawai sebanyak 565 orang pegawai, maka Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU) Inspektorat Jenderal adalah 1,11 dengan Prestasi Kerja Unit(PU) dikategorikan Sangat Baik (A). Meskipun demikian, berdasarkan perhitungan, jumlah kebutuhan pegawai untuk tahun 2012 adalah 626 orang pegawai. Dengan demikian terdapat kekurangan sebanyak 61 orang pegawai. Rincian unit eselon II yang mengalami kekurangan pegawai adalah sebagai berikut:


249

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal (4 orang). 2. Inspektorat I (11 orang). 3. Inspektorat II (3 orang). 4. Inspektorat III (3 orang). 5. Inspektorat IV (3 orang). 6. Inspektorat V (19 orang). 7. Inspektorat VI (5 orang). 8. Inspektorat VII (9 orang). 9. Inspektorat Bidang Investigasi (4 orang). Jumlah beban kerja untuk keseluruhan Inspektorat Jenderal selama tahun 2012 sebesar 949.040,51 OJ berdasarkan hal-hal sebagai berikut: 1. Penghitungan beban kerja yang dilakukan berdasarkan atas realisasi kegiatan selama Tahun 2012 (1 Januari s.d. 31 Desember 2012). 2. Nama jabatan (Form C) untuk pejabat fungsional auditor adalah berdasarkan peran dalam penugasan audit di lapangan. 3. Jam kerja untuk penugasan di luar kota dibedakan dengan penugasan dalam kota (Jakarta). 4. Untuk penugasan luar kota 8 jam (480 menit) per hari sedangkan untuk dalam kota 6 jam 24 menit (384 menit) per hari. 5. Jumlah pegawai yang dihitung di luar pegawai yang tugas belajar ke luar negeri dan diperbantukan ke unit lain. Secara keseluruhan, beban kerja Inspektorat Jenderal terus dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, sebagaimana dapat dilihat pada Grafik 12.1 berikut ini. Grafik 12.1 Beban Kerja Inspektorat Jenderal 2007 s.d. 2012 (Dalam Ribuan Jam) 1,000 900

866

800

908

949

789

700

Beban Kerja

600 500 400

411

300 200 100 0 2008

2009

2010

2011

2012

Tahun


250

Sebagaimana tampak pada Grafik 12.1, beban kerja Inspektorat Jenderal cenderung naik dari tahun ke tahun. Konsekuensi logis dari hal tersebut adalah bahwa Inspektorat Jenderal selalu kekurangan pegawai. Tren kebutuhan pegawai dan jumlah pegawai yang ada di lingkungan Inspektorat Jenderal dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 dapat dilihat pada Grafik 12.2. Grafik 12.2 Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Perhitungan ABK dan Jumlah Pegawai Yang Ada dari tahun 2007 s.d. 2012 640

626

620 597 600 569

580 560 540

573

540

565

540 520

537

536

531

2008

2009

2010

500 480

Pegawai yang ada

2011

2012

jumlah kebutuhan pegawai

Untuk lebih memahami analisis beban kerja di masing-masing unit di lingkungan Inspektorat Jenderal, bagian berikut ini menjelaskan masing-masing unit eselon II di Inspektorat Jenderal. 1. Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi kegiatan Inspektorat Jenderal. b. penataan organisasi dan ketatalaksanaan, pelaporan, dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor eksternal terhadap unsur Kementerian Keuangan. c. penyusunan perencanaan dan pengelolaan keuangan. d. pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia. e. pengelolaan dan pelayanan sistem informasi pengawasan. f. pelayanan ketatausahaan dan kehumasan, protokoler dan kerumahtanggaan, perlengkapan, serta penugasan pengawasan. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahananalisis beban kerja pada Sekretariat Inspektorat Jenderaldapat dilihat pada Tabel 12.2.


251

Tabel 12.2 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretariat Inspektorat Jenderal No 1 1 2 3 4

Unit Organisasi

Jumlah Beban Kerja



+/-

2

3

4

5

6

7

8

9

1,771.51

1

1

0

1.18

A

Sangat Baik

45,536.78

30

30

0

1.01

A

Sangat Baik

53,014.73

35

33

-2

1.07

A

Sangat Baik

42,120.83

28

28

0

1.00

B

Baik

37,030.75

25

28

3

0.88

C

Sedang

68

63

-5

1.09

A

Sangat Baik

187

183

-4

1.02

A

Sangat Baik

Sekretaris Itjen Bagian Organisasi dan Tatalaksana Bagian Perencanaan dan Keuangan Bagian Sistem Informasi Pengawasan

5

Bagian Kepegawaian

6

Bagian Umum JUMLAH

103,934.81 283,409.41

EU

PU

Ket

Berdasarkan pada Tabel 12.2 di atas, pada tahun 2012 total beban kerja Sekretariat Itjen adalah sebesar 283.409,41 OJ, dengan EU Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah 1,02, sehingga memiliki PU Sangat Baik (A). Berdasarkan perhitungan jumlah kebutuhan pegawai untuk tahun 2012 adalah 187 orang pegawai, sementara jumlah pegawai yang ada 183 orang pegawai, dengan demikian terdapat kekurangan sebanyak empat orang pegawai. Beban kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal mengalami penurunan 2,48% dari tahun 2011, yaitu sebesar 7.195,33 OJ (290.604,75 OJ (beban kerja tahun sebelumnya) - 283.409,41 OJ). Adapun produk dengan beban kerja tertinggi di Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah Akuntansi Pelaksanaan Anggaran Dengan Aplikasi SAKPA, Ekspedisi ekstern kantor, Pelaksanaan Pembayaran Dengan Mekanisme Uang Persediaan (UP), Pengadminstrasian Surat Masuk Bagian Umum, dan Pelaporan Perpajakan Bendahara Pemerintah. Sedangkan produk dengan beban kerja terendah adalah Pemberhentian dalam JFA, Penyusunan Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan, Pembentukan Sekretariat Tim Penguji Karya Tulis Ilmiah Pejabat Fungsional Auditor, Pembentukan Tim Pengelolaan Jabatan Fungsional, dan Pengelolaan Dosir Pegawai yang Meninggal Dunia. 2. Inspektorat I Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit yang menangani bidang pajak, serta penyusunan laporan hasil pengawasan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana strategis, kebijakan, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja, dan program kerja yang terkait dengan tugas Inspektorat I. b. pelaksanaan dan pengendalian audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan pengelolaan keuangan negara yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat I serta audit untuk tujuan tertentu. c. pelaksanaan reviu dan survei atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat I.


252

d. pemantauan dan evaluasi atas kemajuan program atau kegiatan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat I. e. pelaksanaan evaluasi atas laporan akuntabilitas yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat I. f. penanganan pengaduan masyarakat dan informasi dari media yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat I. g. pendeteksian dan pencegahan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang atas pelaksanaan tugas unsur Kementerian Keuangan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat I. h. pelaksanaan peran Compliance Office untuk Risk Management dan Good Governance yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat I. i. pelaksanaan peran serta dan kerja sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat I. j. pelaksanaan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, dan pemaparan hasil pengawasan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat I. k. penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan serta laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat I. l. pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil pengawasan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat I. m. pelaksanaan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat I. n. koordinasi pengawasan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat I. o. pelaksanaan administrasi dan pelayanan teknis Inspektorat I. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja pada Inspektorat I dapat dilihat pada Tabel 12.3. Tabel 12.3 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Inspektorat I No

Unit Organisasi

Jumlah Beban Kerja



+/-

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1

0

1.20

A

Sangat Baik

1 1

Inspektur

1,807

EU

PU

Ket

2

Pengendali Teknis

11,581

8

8

0

0.96

B

Baik

3

Ketua Tim

32,590

22

24

2

0.90

B

Baik

4

Anggota Tim

46,933

31

18

-13

1.73

A

Sangat Baik

5

Kasubbag TU

1,753

1

1

0

1.16

A

Sangat Baik

6

Pelaksana

11,304

8

8

0

0.94

B

Baik

105,969

71

60

-11

1.17

A

Sangat Baik

JUMLAH

Berdasarkan pada Tabel 12.3 di atas, pada tahun 2012 total beban kerja Inspektorat I adalah sebesar 105.969 OJ, dengan EU Inspektorat I adalah 1,17, sehingga memiliki PU Sangat Baik (A). Berdasarkan perhitungan, jumlah kebutuhan pegawai untuk tahun 2012 adalah 71 orang pegawai, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 60 orang pegawai, dengan demikian terdapat kekurangan sebanyak sebelas orang pegawai.


253

Beban kerja Inspektorat I mengalami kenaikan sebesar 2,61% dari tahun 2011, yaitu sebesar 2.762 OJ (105.969 OJ - 103.207 OJ (beban kerja tahun sebelumnya)). Kenaikan beban kerja terjadi karena adanya perluasan dan pendalaman scope audit kinerja yang dilakukan. Selain itu, adanya beberapa current issue diluar TPU yang membutuhkan banyak tenaga auditor antara lain: a. Audit Penerusan Berkas SPT Tahunan yang Diterima Melalui Drop Box dan Monitoring Kegiatan Sensus Pajak Nasional (SPN); b. Audit atas Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Monitoring Registrasi Ulang PKP; c. Monitoring dan Evaluasi Efektivitas Pelayanan Pengembalian PPN Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri (VAT Refund); dan d. Monev atas kegiatan pengalihan pengelolaan PBB-P2 ke pemerintah kabupaten/kota. Sebagaimana diketahui berdasarkan perhitungan ABK pada Tabel 12.3 di atas, Inspektorat I membutuhkan sebanyak 71 pegawai, sedangkan pegawai yang ada sebanyak 60 orang sehingga kekurangan pegawai sebanyak sebelas orang, dengan rincian Ketua Tim kelebihan dua orang dan Anggota Tim kekurangan 13 orang. Adanya kelebihan Ketua Tim sebanyak dua orang dikarenakan auditor tersebut sering difungsikan sebagai Anggota Tim dalam penugasan selama tahun 2012. Selanjutnya, jumlah Anggota Tim Inspektorat I pada tahun 2012 adalah 18 orang. Dalam pelaksanaan tugas, Anggota Tim selama tahun 2012 telah dibantu oleh dua orang Ketua Tim. Dengan demikian kekurangan Anggota Tim sebagian telah tertutupi namun masih kekurangan sebelas orang Anggota Tim. Oleh karena kekurangan Anggota tim tersebut belum dapat ditutupi secara keseluruhan, maka Inspektorat I akan mengalihtugaskan sebagian pelaksana pada Subbagian Tata Usaha Inspektorat I secara bertahap menjadi pejabat fungsional auditor, atau menugaskannya menjadi tenaga magang auditor. 3. Inspektorat II

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit yang menangani bidang kepabeanan dan cukai, serta penyusunan laporan hasil pengawasan.Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana strategis, kebijakan, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja, dan program kerja yang terkait dengan tugas Inspektorat II. b. pelaksanaan dan pengendalian audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan pengelolaan keuangan negara yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat II serta audit untuk tujuan tertentu. c. pelaksanaan reviu dan survei atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat II. d. pemantauan dan evaluasi atas kemajuan program atau kegiatan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat II. e. pelaksanaan evaluasi atas laporan akuntabilitas yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat II.


254

f.

penanganan pengaduan masyarakat dan informasi dari media yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat II. g. pendeteksian dan pencegahan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang atas pelaksanaan tugas unsur Kementerian Keuangan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat II;. h. pelaksanaan peran Compliance Office untuk Risk Management dan Good Governance yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat II. i. pelaksanaan peran serta dan kerja sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan yang terkait dengan bidang tugasInspektorat II. j. pelaksanaan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, dan pemaparan hasil pengawasan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat II. k. penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan serta laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat II. l. pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil pengawasan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat II. m. pelaksanaan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat II. n. koordinasi pengawasan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat II. o. pelaksanaan administrasi dan pelayanan teknis Inspektorat II. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahananalisis beban kerja pada Inspektorat IIdapat dilihat pada Tabel 12.4. Berdasarkan pada Tabel 12.4 di bawah, Tabel 12.4 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Inspektorat II No

Unit Organisasi

Jumlah Beban Kerja



+/-

2

3

1

EU

PU

Ket

4

5

6

7

8

9

1,822

1

1

0

1.21

A

Sangat Baik

Pengendali Teknis

10,971

7

7

0

1.04

A

Sangat Baik

3

Ketua Tim

18,492

12

11

-1

1.12

A

Sangat Baik

4

Anggota Tim

33,137

22

19

-3

1.16

A

Sangat Baik

1,956

1

1

0

1.30

A

Sangat Baik

10,956

7

8

1

0.91

B

Baik

50

47

-3

1.09

A

Sangat Baik

1

Inspektur

2

5

Kasubbag TU

6

Pelaksana JUMLAH

77,334

Berdasarkan pada Tabel 12.4 di atas, pada tahun 2012 total beban kerja Inspektorat II adalah sebesar 77.334 OJ, dengan EU Inspektorat II adalah 1,09, sehingga memiliki PU Sangat Baik (A). Berdasarkan perhitungan, jumlah kebutuhan pegawai untuk tahun 2012 adalah 50 orang pegawai, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 47 orang pegawai, dengan demikian terdapat kekurangan sebanyak tiga orang pegawai. Beban kerja Inspektorat II mengalami kenaikan sebesar 3,5% dari tahun 2011, yaitu sebesar 2.703 OJ (77.334 OJ - 74.631 OJ (beban kerja tahun sebelumnya)). Kenaikan tersebut antara lain karena adanya peningkatan beban kerja kegiatan audit. Adapun produk dengan beban kerja tinggi di Inspektorat II adalah Penugasan Audit, Training/pelatihan internal


255

Itjen, Penyusunan LHA dan SHA, Training/pelatihan di luar BPPK, dan Diklat Teknis Substansi Spesialisasi di BPPK. Sedangkan produk dengan beban kerja terendah adalah Penandatanganan Kontrak Kinerja Eselon IV, Masukan Renstra Itjen, Penunjukan Pegawai Inspektorat Sebagai Narasumber, Masukan RM Itjen, Usulan Penugasan Monitoring. Sebagaimana diketahui berdasarkan perhitungan ABK pada Tabel 12.4 di atas, Inspektorat II membutuhkan sebanyak 50 pegawai, sedangkan pegawai yang ada sebanyak 47 orang sehingga kekurangan pegawai sebanyak tiga orang, dengan rincian kekurangan Ketua Tim sebanyak satu orang, Anggota Tim sebanyak tiga orang dan kelebihan Pelaksana sebanyak satu orang. Kekurangan satu orang Ketua Tim selama Tahun 2012 dapat diatasi dengan menugaskan Kasubbag TU atau Pengendali Teknis untuk menjadi Ketua Tim dalam beberapa penugasan dalam SOP Itjen. Sedangkan untuk kekurangan Anggota Tim akan segera ditutupi dengan mengalihtugaskan sebagian pelaksana pada Subbag TU Inspektorat II atau pelaksana di Sekretariat Inspektorat Jenderal yang telah memenuhi syarat untuk menjadi pejabat fungsional auditor. 4. Inspektorat III Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit yang menangani bidang perbendaharaan dan pengelolaan utang, serta penyusunan laporan hasil pengawasan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana strategis, kebijakan, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja, dan program kerja yang terkait dengan tugas Inspektorat III. b. pelaksanaan dan pengendalian audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan pengelolaan keuangan negara yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat III serta audit untuk tujuan tertentu. c. pelaksanaan reviu dan survei atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat III. d. pemantauan dan evaluasi atas kemajuan program atau kegiatan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat III. e. pelaksanaan evaluasi atas laporan akuntabilitas yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat III. f. penanganan pengaduan masyarakat dan informasi dari media yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat III. g. pendeteksian dan pencegahan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang atas pelaksanaan tugas unsur Kementerian Keuangan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat III. h. pelaksanaan peran Compliance Office untuk Risk Management dan Good Governance yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat III. i. pelaksanaan peran serta dan kerja sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat III. j. pelaksanaan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, dan pemaparan hasil pengawasan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat III.


256

k. penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan serta laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat III. l. pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil pengawasan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat III. m. pelaksanaan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat III. n. koordinasi pengawasan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat III. o. pelaksanaan administrasi dan pelayanan teknis Inspektorat III. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja pada Inspektorat III dapat dilihat pada Tabel 12.5. Tabel 12.5 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Inspektorat III No

Unit Organisasi

1 1

2 Inspektur

Jumlah Beban Kerja



+/-

3

4

5

6

7

8

9

1,784

1

1

0

1.18

A

Sangat Baik

EU

PU

Ket

2

Pengendali Teknis

10,646

7

7

0

1.01

A

Sangat Baik

3

Ketua Tim

15,474

10

9

-1

1.14

A

Sangat Baik

4

Anggota Tim

34,324

23

22

-1

1.04

A

Sangat Baik

5

Kasubbag TU

2,224

1

1

0

1.48

A

Sangat Baik

6

Pelaksana

8,760

6

5

-1

1.16

A

Sangat Baik

73,211

48

45

-3

1.08

A

Sangat Baik

JUMLAH

Berdasarkan pada Tabel 12.5 di atas, pada tahun 2012 total beban kerja Inspektorat III adalah sebesar 73.211 OJ, dengan EU Inspektorat III adalah 1,08, sehingga memiliki PU Sangat Baik (A). Berdasarkan perhitungan, jumlah kebutuhan pegawai untuk tahun 2012 adalah 48 orang pegawai, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 45 orang pegawai, dengan demikian terdapat kekurangan sebanyak tiga orang pegawai. Beban kerja Inspektorat III mengalami kenaikan sebesar 4,97% dari tahun 2011, yaitu sebesar 3637 OJ (73.211 OJ - 69.574 OJ (beban kerja tahun sebelumnya)). Kenaikan tersebut karena adanya peningkatan beban kerja kegiatan audit. Adapun produk dengan beban kerja tertinggi di Inspektorat III adalah Pelaksanaan monitoring sedangkan produk dengan beban kerja terendah adalah Penetapan Angka Kredit. Sebagaimana diketahui berdasarkan perhitungan ABK pada Tabel 12.5 di atas, Inspektorat III membutuhkan sebanyak 48 orang pegawai, sedangkan pegawai yang ada sebanyak 45 orang pegawai sehingga kekurangan sebanyak tiga orang pegawai. Dari hasil analisis beban kerja Inspektorat III, terdapat perbedaan yang signifikan dimana tingkat efektivitas jabatan Kasubbag TU lebih besar dibandingkan dengan Inspektur hal ini dikarenakan: a. cukup banyaknya kegiatan pada form A (sudah ada SOP) maupun pada form B (belum ada SOP) yang melibatkan Kasubbag TU namun tidak melibatkan Inspektur; b. adanya kegiatan dalan form A dimana langkah kerja Kasubbag TU lebih banyak dari Inspektur; dan


257

c. norma waktu kegiatan untuk Kasubbag TU lebih besar dari pada Inspektur, sedangkan frekuensi kegiatan sama. Hal ini terdapat pada form A maupun form B dimana norma waktu tersebut sudah given dari Bagian OT. Perbedaan norma waktu ini paling besar menyumbang selisih efektivitas jabatan tersebut. 5. Inspektorat IV

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit yang menangani bidang kekayaan negara dan kebijakan fiskal, serta penyusunan laporan hasil pengawasan.Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana strategis, kebijakan, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja, dan program kerja yang terkait dengan tugas Inspektorat IV. b. pelaksanaan dan pengendalian audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan pengelolaan keuangan negara yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat IV serta audit untuk tujuan tertentu. c. pelaksanaan reviu dan survei atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat IV. d. pemantauan dan evaluasi atas kemajuan program atau kegiatan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat IV. e. pelaksanaan evaluasi atas laporan akuntabilitas yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat IV. f. penanganan pengaduan masyarakat dan informasi dari media yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat IV. g. pendeteksian dan pencegahan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang atas pelaksanaan tugas unsur Kementerian Keuangan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat IV. h. pelaksanaan peran Compliance Office untuk Risk Management dan Good Governance yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat IV. i. pelaksanaan peran serta dan kerja sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat IV. j. pelaksanaan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, dan pemaparan hasil pengawasan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat IV. k. penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan serta laporan akuntabilitaskinerja Inspektorat IV. l. pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil pengawasan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat IV. m. pelaksanaan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat IV. n. koordinasi pengawasan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat IV. o. pelaksanaan administrasi dan pelayanan teknis Inspektorat IV.


258

Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahananalisis beban kerja pada Inspektorat IV dapat dilihat pada Tabel 12.6. Tabel 12.6 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Inspektorat IV No

Unit Organisasi

1

2

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

3

4

5

6

7

8

9

1

Inspektur

1,950

1

1

0

1.29

A

Sangat Baik

2

Pengendali Teknis

11,392

8

7

-1

1.08

A

Sangat Baik

3

Ketua Tim

21,278

14

14

0

1.01

A

Sangat Baik

4

Anggota Tim

32,438

22

20

-2

1.08

A

Sangat Baik

5

Kasubbag TU

1,939

1

1

0

1.29

A

Sangat Baik

6

Pelaksana

7,608

5

5

0

1.01

A

Sangat Baik

76,605

51

48

-3

1.06

A

Sangat Baik

JUMLAH

Berdasarkanpada Tabel 12.6 di atas, pada tahun 2012 total beban kerja Inspektorat IV adalah sebesar 76.605 OJ, dengan EU Inspektorat IV adalah 1,06, sehingga memiliki PU Sangat Baik (A). Berdasarkan perhitungan, jumlah kebutuhan pegawai untuk tahun 2012 adalah 51 orang pegawai, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 48 orang pegawai, dengan demikian terdapat kekurangan sebanyak tiga orang pegawai, dengan rincian Pengendali Teknis kekurangan satu orang dan Anggota Tim kekurangan dua orang. Beban kerja Inspektorat IV mengalami penurunan sebesar 3,42% dari tahun 2011, yaitu sebesar 2.618 OJ (79.223 OJ (beban kerja tahun sebelumnya) – 76.605 OJ). Adapun produk dengan beban kerja tertinggi di Inspektorat IV adalah Pelaksanaan Monitoring sedangkan produk dengan beban kerja terendah Permintaan dan penerimaan ATK-Barang cetakan. Kekurangan Anggota Tim akan segera ditutupi dengan mengalihtugaskan sebagian pelaksana pada Subbagian Tata Usaha Inspektorat IV atau pelaksana di Sekretariat Inspektorat Jenderal yang telah memenuhi syarat menjadi pejabat fungsional auditor. 6. Inspektorat V Inspektorat V mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap belanja modal di lingkungan Kementerian Keuangan dan pada unit yang menangani bidang anggaran dan perimbangan keuangan, serta penyusunan laporan hasil pengawasan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat V menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana strategis, kebijakan, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja,dan program kerja yang terkait dengan tugas Inspektorat V. b. pelaksanaan dan pengendalian audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan pengelolaan keuangan negara yang terkait dengan belanja modal dan bidang tugas Inspektorat V, serta audit untuk tujuan tertentu. c. pelaksanaan reviu dan survei atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat V.


259

d. pemantauan dan evaluasi atas kemajuan program atau kegiatan yang terkait dengan belanja modal dan bidang tugas Inspektorat V. e. pelaksanaan evaluasi atas laporan akuntabilitas yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat V. f. pelaksanaan peran konsultasi belanja modal di lingkungan Kementerian Keuangan. g. penanganan pengaduan masyarakat dan informasi dari media yang terkait dengan belanja modal dan bidang tugas Inspektorat V. h. pendeteksian dan pencegahan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang atas pelaksanaan tugas unsur Kementerian Keuangan yang terkait dengan belanja modal dan bidang tugas Inspektorat V. i. pelaksanaan peran Compliance Office untuk Risk Management dan Good Governance yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat V. j. pelaksanaan peran serta dan kerja sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan yang terkait dengan bidang tugasInspektorat V. k. pelaksanaan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, dan pemaparan hasil pengawasan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat V. l. penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan serta laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat V. m. pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil pengawasan yang terkait dengan belanja modal dan bidang tugas Inspektorat V. n. pelaksanaan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan belanja modal dan bidang tugas Inspektorat V. o. koordinasi pengawasan yang terkait dengan belanja modal dan bidang tugas Inspektorat V. p. pelaksanaan administrasi dan pelayanan teknis Inspektorat V. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahananalisis beban kerja pada Inspektorat V dapat dilihat pada Tabel 12.7. Tabel 12.7 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Inspektorat V No

Unit Organisasi

1 1

2 Inspektur

Jumlah Beban Kerja



+/-

3

4

5

6

7

8

9

1,819

1

1

0

1.21

A

Sangat Baik

EU

PU

Ket

2

Pengendali Teknis

10,782

7

7

0

1.02

A

Sangat Baik

3

Ketua Tim

20,748

14

10

-4

1.38

A

Sangat Baik

4

Anggota Tim

50,623

34

22

-12

1.53

A

Sangat Baik

5

Kasubbag TU

2,048

1

1

0

1.36

A

Sangat Baik

6

Pelaksana

12,844

9

6

-3

1.42

A

Sangat Baik

98,864

66

47

-19

1.40

A

Sangat Baik

JUMLAH

Berdasarkan pada Tabel 12.7 di atas, pada tahun 2012 total beban kerja Inspektorat V adalah sebesar 98.864 OJ, dengan EU Inspektorat V adalah 1,40, sehingga memiliki PU Sangat Baik (A). Berdasarkan perhitungan, jumlah kebutuhan pegawai untuk tahun 2012 adalah 66 orang pegawai, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 47 orang pegawai, dengan demikian terdapat kekurangan sebanyak 19 orang pegawai.


260

Beban kerja Inspektorat V mengalami kenaikan sebesar 23,98% dari tahun 2011, yaitu sebesar 23.705 OJ (98.864 OJ - 75.159 OJ (beban kerja tahun sebelumnya)). Kenaikan tersebut antara lain karena banyaknya current issues yang terjadi dan dilimpahkan ke Inspektorat V terkait DJA, DJPK, dan kegiatan audit belanja modal luar kota selama Tahun 2012. Rincian Kegiatan Audit Belanja Modal Terkait Current Issues Sampai Dengan Pertengahan Tahun

No 1 2 3 4 5 6 7

Nama Kegiatan PTN, VFB, BLP Simulator, Al-Quran, PON Riau DPPID dan DPID Perpanjangan PTN, VFB, BLP Perpanjangan Simulator, Al-Quran, PON Riau Hambalang, Sea Games, Wisma Atlet Perpanjangan Hambalang, Sea Games, Wisma Atlet Jumlah

Jumlah Beban Kerja Anggota Tim (Menit) 23.400 23.400 23.400 8.190 11.700 31.200 23.400 144.690

Sebagaimana diketahui berdasarkan perhitungan ABK pada Tabel 12.7 di atas, Inspektorat V membutuhkan pegawai sebanyak 66 orang, sedangkan pegawai yang ada sebanyak 47 orang sehingga terjadi kekurangan pegawai sebanyak 19 orang. Kekurangan pegawai tersebut berasal dari Ketua Tim kekurangan empat orang, Anggota Tim kekurangan 12 orang dan Pelaksana kekurangan tiga orang. Jumlah Pengendali Teknis Inspektorat V pada Tahun 2012 adalah 5 orang. Dalam pelaksanaan tugas Pengendali Teknis selama Tahun 2012 telah dibantu oleh 2 orang Ketua Tim. Dengan demikian kekurangan Pengendali Teknis telah tertutupi. Jumlah Ketua Tim Inspektorat V pada Tahun 2012 adalah 12 orang, akan tetapi sebanyak 2 orang berperan sebagai Pengendali Teknis. Sehingga kekurangan Ketua Tim menjadi 4 orang. Jumlah Anggota Tim Inspektorat V pada Tahun 2012 adalah 18 orang. Meskipun sudah mendapat perbantuan Pelaksana sebanyak 4 orang namun masih kekurangan Anggota Tim sebanyak 12 orang. Jumlah Pelaksana Subbag TU Inspektorat V Tahun 2012 sebanyak 10 orang dan sebanyak 4 orang Pelaksana diperbantukan sebagai Anggota Tim. Berdasarkan analisis beban kerja, terdapat kekurangan Pelaksana sebanyak 3 orang. Mengenai kekurangan Anggota Tim akan segera ditutupi dengan mengalihtugaskan sebagian pelaksana pada Subbag TU Inspektorat V atau pelaksana di Sekretariat Inspektorat Jenderal yang telah memenuhi syarat menjadi pejabat fungsional auditor. 7. Inspektorat VI Inspektorat VI mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit yang menangani bidang pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, dan bidang pendidikan dan pelatihan keuangan, serta penyusunan laporan hasil pengawasan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat VI menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana strategis, kebijakan, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja, dan program kerja yang terkait dengan tugas Inspektorat VI.


261

b. pelaksanaan dan pengendalian audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan pengelolaan keuangan negara yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VI serta audit untuk tujuan tertentu. c. pelaksanaan reviu dan survei atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VI. d. pemantauan dan evaluasi atas kemajuan program atau kegiatan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VI. e. pelaksanaan evaluasi atas laporan akuntabilitas yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VI. f. penanganan pengaduan masyarakat dan informasi dari media yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VI. g. pendeteksian dan pencegahan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang atas pelaksanaan tugas unsur Kementerian Keuangan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VI. h. pelaksanaan peran Compliance Office untuk Risk Management dan Good Governance yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VI. i. pelaksanaan peran serta dan kerja sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VI. j. pelaksanaan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, dan pemaparan hasil pengawasan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VI. k. penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan serta laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat VI. l. pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil pengawasan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VI. m. pelaksanaan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VI. n. koordinasi pengawasan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VI. o. pelaksanaan administrasi dan pelayanan teknis Inspektorat VI. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahananalisis beban kerja pada Inspektorat VI dapat dilihat pada Tabel 12.8. Tabel 12.8 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Inspektorat VI No

Unit Organisasi

1 1

2 Inspektur



+/-

3

4

5

6

7

8

9

1,827

1

1

0

1.21

A

Sangat Baik

EU

PU

Ket

2

Pengendali Teknis

11,176

7

7

0

1.06

A

Sangat Baik

3

Ketua Tim

20,964

14

11

-3

1.26

A

Sangat Baik

4

Anggota Tim

31,139

21

21

0

0.98

B

Baik

5

Kasubbag TU

1,781

1

1

0

1.18

A

Sangat Baik

6

Pelaksana JUMLAH

Jumlah Beban Kerja

12,977

9

7

-2

1.23

A

Sangat Baik

79,865

53

48

-5

1.10

A

Sangat Baik


262

Berdasarkan pada Tabel 12.8 di atas, pada tahun 2012 total beban kerja Inspektorat VI adalah sebesar 79.865 OJ, dengan EU Inspektorat VI adalah 1,10, sehingga memiliki PU Sangat Baik (A). Berdasarkan perhitungan, jumlah kebutuhan pegawai untuk tahun 2012 adalah 53 orang pegawai, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 48 orang pegawai, dengan demikian terdapat kekurangan sebanyak lima orang pegawai. Kekurangan pegawai tersebut berasal dari kekurangan Ketua Tim sebanyak tiga orang dan kekurangan Anggota Tim sebanyak dua orang. Kekurangan Anggota Tim akan segera ditutupi dengan mengalihtugaskan sebagian pelaksana pada Subbag TU Inspektorat VI atau pelaksana di Sekretariat Inspektorat Jenderal yang telah memenuhi syarat menjadi pejabat fungsional auditor. Beban kerja Inspektorat VI mengalami kenaikan sebesar 0,8% dari tahun 2011, yaitu sebesar 670 OJ (79.865 OJ - 79.195 OJ). Kenaikan tersebut tidaklah signifikan, karena kegiatan yang dilakukan Inspektorat VI relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun produk dengan beban kerja tertinggi di Inspektorat VI adalah Pelaksanaan Audit sedangkan produk dengan beban kerja terendah adalah Penyiapan data dalam rangka audit internal. 8. Inspektorat VII Inspektorat VII mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit yang menangani bidang pengawasan intern, serta penyusunan laporan hasil pengawasan.Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat VII menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi penyusunan rencana strategis dan kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal. b. penelitian dan pengembangan pengawasan Inspektorat Jenderal. c. pelaksanaan analisis dan evaluasi kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal. d. koordinasi pelaksanaan kajian peraturan di lingkungan Inspektorat Jenderal. e. koordinasi penyiapan masukan dan saran di bidang pengawasan. f. penyusunan kode etik pegawai Inspektorat Jenderal serta pemantauan dan evaluasi terhadap disiplin dan penerapan kode etik pegawai Inspektorat Jenderal. g. pelaksanaan peran konsultasi dan asistensi Risk Management terhadap unsur Kementerian Keuangan. h. penyusunan rencana strategis, kebijakan, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja, dan program kerja yang terkait dengan tugas Inspektorat VII. i. pelaksanaan dan pengendalian audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan pengelolaan keuangan negara yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VII serta audit untuk tujuan tertentu. j. pelaksanaan reviu dan survei atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VII. k. pemantauan dan evaluasi atas kemajuan program atau kegiatan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VII. l. pelaksanaan evaluasi atas laporan akuntabilitas yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VII.


263

m. penanganan pengaduan masyarakat dan informasi dari media yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VII. n. pendeteksian dan pencegahan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang atas pelaksanaan tugas unsur Kementerian Keuangan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VII. o. pelaksanaan peran Compliance Office untuk Risk Management dan Good Governance yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VII. p. pelaksanaan peran serta dan kerja sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan yang terkait dengan bidang tugasInspektorat VII. q. pelaksanaan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, dan pemaparan hasil pengawasan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VII. r. penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan serta laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat VII. s. pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil pengawasan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VII. t. pelaksanaan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VII. u. koordinasi pengawasan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VII. v. pelaksanaan administrasi dan pelayanan teknis Inspektorat VII. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahananalisis beban kerja pada Inspektorat VIIdapat dilihat pada Tabel 12.9. Tabel 12.9 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Inspektorat VII No

Unit Organisasi

1

2

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

3

4

5

6

7

8

9

1

Inspektur

2,087

1

1

0

1.38

A

Sangat Baik

2

Pengendali Teknis

10,744

7

7

0

1.02

A

Sangat Baik

3

Ketua Tim

14,439

10

5

-5

1.92

A

Sangat Baik

4

Anggota Tim

36,581

24

20

-4

1.21

A

Sangat Baik

5

Kasubbag TU

2,033

1

1

0

1.35

A

Sangat Baik

6

Pelaksana

9,184

6

6

0

1.02

A

Sangat Baik

75,068

49

40

-9

1.25

A

Sangat Baik

JUMLAH

Berdasarkan pada Tabel 12.9 di atas, pada tahun 2012 total beban kerja Inspektorat VII adalah sebesar 75.068 OJ, dengan EU Inspektorat VII adalah 1,25, sehingga memiliki PU Sangat Baik (A). Berdasarkan perhitungan, jumlah kebutuhan pegawai untuk tahun 2012 adalah 49 orang pegawai, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 40 orang pegawai, dengan demikian terdapat kekurangan sebanyak sembilan orang pegawai, dengan rincian kekurangan Ketua Tim sebanyak lima orang dan kekurangan Anggota Tim sebanyak empat orang. Kekurangan Anggota Tim akan segera ditutupi dengan mengalihtugaskan sebagian pelaksana pada Subbag TU Inspektorat VII atau pelaksana di Sekretariat Inspektorat Jenderal yang telah memenuhi syarat untuk menjadi pejabat fungsional auditor.


264

Beban kerja Inspektorat VII mengalami kenaikan sebesar 13,56% dari tahun 2011, yaitu sebesar 10.178 OJ (75.068 OJ - 64.890 OJ). Kenaikan tersebut antara lain karena adanya peningkatan beban kerja kegiatan konsultasi dan asistensi risk manajemen. Adapun produk dengan beban kerja tertinggi di Inspektorat VII adalah Pelaksanaan Konsultasi dan Asistensi sedangkan produk dengan beban kerja terendah adalah Penyusunan proposal penugasan/kegiatan. 9. Inspektorat Bidang Investigasi

Inspektorat Bidang Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit investigasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap unsur Kementerian Keuangan, serta penyusunan laporan hasil pengawasan. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Bidang Investigasi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana strategis, kebijakan, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja, dan program kerja yang terkait dengan tugas Inspektorat Bidang Investigasi. b. koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan informasi dari media. c. penanganan permintaan audit Investigasi. d. pelaksanaan dan pengendalian audit investigasi terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh unsur Kementerian Keuangan. e. pelaksanaan kegiatan intelijen dan surveillance. f. penyusunan dan penyampaian laporan audit investigasi serta laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat Bidang Investigasi. g. pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil audit investigasi. h. koordinasi pelaksanaan peran serta dan kerja sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan yang berkaitan dengan unsur Kementerian Keuangan. i. pelaksanaan sosialisasi kegiatan investigasi. j. koordinasi pelaksanaan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan di lingkungan Kementerian Keuangan. k. koordinasi pengawasan yang terkait dengan tugas Inspektorat Bidang Investigasi. l. pemberian keterangan ahli di persidangan. m. pelaksanaan koordinasi dengan instansi penegak hukum, permintaan informasi, dan pelimpahan kasus kepada Instansi Penegak Hukum. n. pelaksanaan administrasi dan pelayanan teknis Inspektorat Bidang Investigasi. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahananalisis beban kerja pada Inspektorat Bidang Investigasidapat dilihat pada Tabel 12.10.


265

Tabel 12.10 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Inspektorat Bidang Investigasi No

Unit Organisasi

1

2

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

3

4

5

6

7

8

9

1

Inspektur

1,881

1

1

0

1.25

A

Sangat Baik

2

Pengendali Teknis

12,367

8

6

-2

1.37

A

Sangat Baik

3

Ketua Tim

13,740

9

9

0

1.01

A

Sangat Baik

4

Anggota Tim

33,091

22

20

-2

1.10

A

Sangat Baik

5

Kasubbag TU

1,864

1

1

0

1.24

A

Sangat Baik

6

Pelaksana

15,773

10

10

0

1.05

A

Sangat Baik

78,715

51

47

-4

1.11

A

Sangat Baik

JUMLAH

Berdasarkan pada Tabel 12.10 di atas, pada tahun 2012 total beban kerja Inspektorat Bidang Investigasi adalah sebesar 78.715 OJ, dengan EU adalah 1,11, sehingga memiliki PU Sangat Baik (A). Berdasarkan perhitungan, jumlah kebutuhan pegawai untuk tahun 2012 adalah 51 orang pegawai, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 47 orang pegawai, dengan demikian terdapat kekurangan sebanyak empat orang pegawai, dengan rincian kekurangan Pengendali Teknis sebanyak dua orang dan kekurangan Anggota Tim sebanyak dua orang. Kekurangan Anggota Tim akan segera ditutupi dengan mengalihtugaskan sebagian pelaksana pada Subbag TU Inspektorat Bidang Investigasi atau pelaksana di Sekretariat Inspektorat Jenderal yang telah memenuhi syarat untuk menjadi pejabat fungsional auditor. Beban kerja Inspektorat Bidang Investigasi mengalami kenaikan sebesar 8,89% dari tahun 2011, yaitu sebesar 6.995 OJ (78.715 OJ - 71.720 OJ). Kenaikan tersebut antara lain karena adanya peningkatan beban kerja kegiatan audit investigasi. Adapun produk dengan beban kerja tertinggi di Inspektorat Bidang Investigasi adalah Pelaksanaan Audit Investigasi sedangkan produk dengan beban kerja terendah adalah Perencanaan kegiatan surveillance. Analisis Beban Kerja Inspektorat Jenderal Tahun 2013 dilaksanakan berdasarkan data pelaksanaan pekerjaan selama Tahun 2012 pada seluruh unit Eselon III di lingkungan Sekretariat Itjen, Inspektorat I s.d. VII dan Inspektorat Bidang Investigasi dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.01/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja (Work Load Analysis) di Lingkungan Departemen Keuangan. Berdasarkan analisis beban kerja yang telah dilaksanakan, diketahui bahwa unit-unit Eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal sebagian besar memperoleh prestasi unit (PU) dengan kategori “Sangat Baik”. Namun demikian, jika kita lihat komposisi pegawai Inspektorat I sampai Inspektorat Bidang Investigasi, maka terdapat kekurangan pegawai untuk jabatan fungsional auditor dalam jumlah yang cukup banyak. Hal tersebut disebabkan tingginya beban kerja audit yang ada di Inspektorat Jenderal. Dari hasil analisis beban kerja disimpulkan bahwa jumlah beban kerja Inspektorat Jenderal selama Tahun 2012 adalah sebesar 949.040,31 jam, dengan jumlah kebutuhan pegawai sebanyak 626 orang. Pada Tahun 2012 pegawai Inspektorat Jenderal berjumlah 565 orang, sehingga Inspektorat Jenderal masih memerlukan penambahan pegawai sebanyak 61 orang. Untuk mengisi kebutuhan pegawai di Inspektorat Jenderal 2013 khususnya Anggota


266

Tim, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan adalah minimal lulusan Diploma III STAN. Rekapitulasi Jumlah Pegawai Inspektorat Jenderal sampai dengan akhir tahun berjumlah 588 orang dimana jumlah pegawai rill sebanyak 565 orang, pegawai yang diperbantukan berjumlah 5 orang, pegawai yang melakukan tugas belajar berjumlah 12 orang, pegawai yang sedang dalam proses pemberhentian berjumlah 6 orang. Untuk pegawai dari unit luar yang diperbantukan di Inspektorat Jenderal berjumlah 23 orang. Berdasarkan hasil analisis beban kerja di atas maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut: 1. menambah jumlah pejabat fungsional auditor dengan cara: a. mengalihtugaskan sebagian pelaksana pada Subbag TU Inspektorat I sampai Inspektorat Bidang Investigasi secara bertahap menjadi pejabat fungsional auditor, atau menugaskannya menjadi tenaga magang auditor; atau b. mengangkat pelaksana pada Sekretariat Inspektorat Jenderal yang telah bersertifikasi Jabatan Fungsional Auditor secara bertahap menjadi tenaga fungsional auditor sebagai Anggota Tim di Inspektorat I sampai Inspektorat Bidang Investigasi; 2. menganalisis kembali kebutuhan pegawai Itjen yaitu dengan mempertimbangkan perekrutan pegawai baru (melalui Biro SDM) dalam rangka mengisi kekurangan tenaga karena pelaksana pada Sekretariat Itjen yang telah bersertifikasi Jabatan Fungsional Auditor diangkat menjadi tenaga fungsional auditor maupun terhadap pegawai yang mutasi dan memasuki masa pensiun; 3. melakukan mutasi pegawai diantara unit Eselon II Itjen untuk disesuaikan dengan hasil ABK sehingga seluruh tugas dapat dijalankan secara lebih efektif dan optimal; dan 4. mengembangkan program diklat berbasis kompetensi yang berkesinambungan sehingga mengurangi competency gap yang ada.


267


268

BAB XIII HASIL ANALISIS BEBAN KERJA BADAN KEBIJAKAN FISKAL A. Tugas dan Fungsi Badan Kebijakan Fiskal mempunyai tugas melaksanakan analisis di bidang kebijakan fiskal. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Kebijakan Fiskal menyelenggarakan fungsi: 1. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis di bidang kebijakan fiskal. 2. pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi di bidang kebijakan fiskal. 3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis di bidang kebijakan fiskal. 4. pelaksanaan administrasi Badan Kebijakan Fiskal. B. Hasil Analisis Beban Kerja Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing eselon II di lingkungan BKF dapat dilihat pada Tabel 13.1. Tabel 13.1 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Badan Kebijakan Fiskal No

Unit Organisasi

(1) (2) 1 Sekretariat Badan

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

136,946.22

88

85

-3

1.07

A

Sangat Baik

2

Pusat Kebijakan Pendapatan Negara

110,879.13

73

67

-6

1.10

A

Sangat Baik

3

Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

95,212.53

63

58

-5

1.09

A

Sangat Baik

4

Pusat Kebijakan Ekonomi Makro

93,878.53

62

55

-7

1.13

A

Sangat Baik

5

Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal

94,395.77

62

53

-9

1.18

A

Sangat Baik

6

Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral

57,503.93

39

39

0

1.01

A

Sangat Baik

7

Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral

69,414.70

47

44

-3

1.05

A

Sangat Baik

658,230.81

434

401

-33

1.09

A

Sangat Baik

Jumlah

Dari Tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa BKF memiliki beban kerja sebesar 658.230,81 orang jam dan terjadi kekurangan pegawai sebanyak 33 orang, efektivitas dan efisiensi Unit 1,09 dengan Prestasi Unit A (Sangat Baik). Efisiensi unit itu menunjukkan bahwa pegawai BKF memerlukan waktu rata-rata 7 jam/hari untuk menyelesaikan tugas/fungsinya. Berdasarkan hasil ABK disimpulkan bahwa BKF mengalami kekurangan pegawai sejumlah 33 orang, sehingga BKF memerlukan pegawai tambahan untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Secara keseluruhan, beban kerja BKF mengalami kenaikan dari tahun 2011 ke tahun 2012 sebagaimana terlihat dalam grafik 13.1.


269

Grafik 13. 1 Jumlah Beban Kerja Badan Kebijakan Fiskal

Beban Kerja BKF 680

Beban Kerja dalam ribuan

660

658

640 625

620 600

607

588

580 560

560

540 520 500 2008

2009

2010

2011

2012

Tahun

Dengan adanya penataan organisasi di lingkungan BKF yang menyebabkan perubahan beban kerja juga diikuti dengan semakin meningkatnya jumlah kebutuhan pegawai yang ada di Badan Kebijakan Fiskal, sebagaimana tercantum dalam grafik 14.2. Grafik 13. 2 Jumlah Kebutuhan Pegawai Badan Kebijakan Fiskal 440

434 422

420

420

416

413 405

400 380

401

392

388

370

360 340 320 2008

2009

2010

Pegawai yang Ada

2011

2012


Sejalan dengan perubahan beban kerja dan kebutuhan pegawai yang terjadi, perbandingan antara bobot/beban kerja dan jam kerja efektif dalam rangka penyelesaian tugas dan fungsi juga mengalami perubahan sebagaimana tampak dalam grafik 14.3. Grafik 13. 3 Efektivitas dan Efisiensi Unit Badan Kebijakan Fiskal

Efisiensi Unit

Efisiensi Unit BKF 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 2008

2009

2010

2011

2012

Tahun


270

Untuk lebih memahami analisis beban kerja di masing-masing unit di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal, bagian berikut ini menjelaskan masing-masing unit eselon II di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal. 1. Sekretariat Badan Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi kegiatan di lingkungan Badan. b. penyelenggaraan dan pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, pengembangan pegawai, serta pembinaan jabatan fungsional pada Badan. c. koordinasi penyusunan perencanaan program serta pengelolaan urusan keuangan. d. koordinasi penyusunan rencana strategik, rencana kerja dan anggaran, serta laporan akuntabilitas kinerja Badan. e. penyajian data dan informasi, pelaksanaan dokumentasi dan kepustakaan, serta diseminasi elektronik. f. pelaksanaan urusan tata usaha, gaji, kearsipan, dan kehumasan Badan. g. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan serta pemberian dukungan teknis penggunaan teknologi informasi di lingkungan Badan. h. koordinasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing eselon III di lingkunganSekretariat Badan Kebijakan Fiskal dapat dilihat pada Tabel 13.2. Tabel 13.2 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sektretariat Badan Kebijakan Fiskal No

Unit Organisasi

(1) 1 Sekretaris BKF

(2)

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

(3) 1,950.90

(4) 1

(5) 1

(6) 0

(7) 1.29

(8) A


2

Bagian Organisasi dan Kepegawaian

37,594.65

24

23

-1

1.08

A

3


27,405.58

17

17

0

1.07

A

Sangat Baik

4

Bagian Data dan Informasi

30,763.58

20

17

-3

1.2

A

Sangat Baik

5

Bagian Umum

36,151.51

24

25

1

0.96

B

Baik

6

Peneliti

3,080.00

2

2

0

1.02

A

Sangat Baik

136,946.22

88

85

-3

1.03

A

Sangat Baik

Jumlah

Berdasarkan Tabel tampak total beban kerja Sekretariat Badan sebesar 136.946 orang jam dengan kebutuhan pegawai sebanyak 88 orang sedangkan pegawai yang ada sebanyak 85 orang sehingga terdapat kekurangan pegawai sebanyak tiga orang. Adapun kualifikasi pendidikan calon pegawai yang dibutuhkan adalah D3 Komputer (satu orang) dan D3 Sekretaris (dua orang).


271

Dari Tabel juga terlihat nilai Efisiensi Unit (EU) sebesar 1,09 serta Prestasi Kerja Unit (PU) yaitu A (Sangat Baik). Hal ini menunjukkan bahwa Sekretariat Badan telah menjalankan fungsinya dengan baik sebagai supporting unit bagi unit eselon II lainnya di BKF dalam rangka pencapaian visi dan misi BKF secara umum. Perbandingan antara beban kerja dalam form A dan beban kerja dalam form B dapat dilihat pada grafik 14.4. Grafik 13.4 Perbandingan Beban Kerja Form A dan Form B 35000

30000

25000

20000 Form A 15000

Form B

10000

5000

0 OK

Cankeu

Datinfo

Umum

Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa beban kerja dalam form B pada umumnya melebihi beban kerja pada form A. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada beberapa kegiatan yang telah rutin dilakukan akan tetapi belum diformalkan dalam SOP. Secara umum, kegiatan yang dominan dilaksanakan pada tahun 2012 pada Sekretariat Badan adalah Pencairan Dana Langsung (266.857,50 jam), Konsinyering (235.363,33 jam), Input Data Monitoring Realisasi Anggaran (189.345.00 jam), Dukungan teknis pelayanan pimpinan (121.275 jam). Karena beban kerja yang relatif tinggi, masih terdapat beberapa kegiatan yang belum tertangani dengan baik, antara lain Review atas efektivitas implementasi SOP dan penyusunan SOP baru, penyusunan draft peraturan tentang jabatan fungsional peneliti, kegiatan perencanaan, monitoring dan evaluasi tidak optimal, pembinaan pegawai kurang maksimal, serta beberapa pekerjaan baru bisa diselesaikan lewat waktu. 2. Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Pusat Kebijakan Pendapatan Negara mempunyai tugas merumuskan rekomendasi, analisis, dan evaluasi kebijakan di bidang pendapatan negara.Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan rekomendasi kebijakan perpajakan, kepabeanan, cukai, dan penerimaan negara bukan pajak. b. Analisis atas usulan rumusan kebijakan perpajakan, kepabeanan, cukai, dan penerimaan negara bukan pajak. c. Evaluasi atas pelaksanaan kebijakan perpajakan, kepabeanan, cukai, dan penerimaan negara bukan pajak. d. Pelaksanaan kesekretariatan Tim Tarif. e. Pelaksanaan tata kelola Pusat.


272

Dengan teeknik peng golahan daata sebagaim mana diseebutkan daalam Bab II, I hasil pengolaahan analissis beban kerja untu uk masing--masing eselon III dii lingkung ganPusat Kebijak kan Pendapaatan Negara dapat diliihat pada Ta abel 13.3. Tabel 13.3 Rekapitulasi Kebutuhaan Pejabat/Peg gawai, Tingka at Efektivitas dan Efisiensii Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (P PU) Pusat Keb bijakan Pendaapatan Negaraa No

Unit Organisasi

(1) 1 Kepala a PKPN

(2)

Ju umlah Beban Kerja

JJumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat

Jumlah Pegawa ai/ Pejabat yang ad da

+/-

EU

PU

Ket

(3) 2,374.45

(4) 2

(5) 1

(6) -1

(7) 1.58

(8) A

(9) Sangat Baik

2

Bidang g PPNBP I

17,046.75

11

11

0

1.03

A

Sangat Baik

3

Bidang g PPNBP II

16,372.83

11

10

-1

1.09

A

Sangat Baik

4

Bidang g KC I

15,701.55

10

10

0

1.04

A

Sangat Baik

5

Bidang g KC II

15,576.92

10

10

0

1.03

A

Sangat Baik

6

Bidang g EKPN

32,718.63

22

19

-3

1.14

A

Sangat Baik

7

Penelitti

11,088.00

7

6

-1

1.23

A

Sangat Baik

110,879.13

73

67

-6

1.10

A

Sangat Baik

Jumlah

Hasil perh hitungan ABK A tahun 2012 untuk Pusat Kebijakan Pendapatan Negara menghaasilkan nilaai Efektivitaas Unit seb besar 1,10 dengan d Preestasi Unit (PU) Sang gat Baik. Nilai teersebut men nunjukkan bahwa seccara rata-ra ata Pusat Kebijakan K P Pendapatan Negara telah memanfaatka m an lebih daari seluruh jam j kerja effektif untuk k melakukaan pekerjaan n terkait dengan n tugas dan n fungsinya. Selain itu berdasarka an analisis beban kerja diketahuii bahwa terdapaat kekurang gan pegaw wai di Pusaat Kebijaka an Pendapaatan Negarra sebanyak enam orang. Adapun ku ualifikasi pendidikan p calon pega awai yang dibutuhkan n adalah D3 D Pajak (enam orang). o Perbanding gan antara beban b kerjaa dalam form m A dan beeban kerja d dalam form B dapat dilihat pada p grafik k 14.5. Grafik 13.5 Perb bandingan Beeban Kerja Fo orm A dan Forrm B

Berdasarkaan grafik teersebut dap pat dilihat bahwa b beb ban kerja daalam form B pada umumn nya melebiihi beban kerja k pada form A. Hal tersebu ut menunju ukkan bah hwa ada beberap pa kegiatan yang telah rutin dilak kukan akan tetapi belum m diformalk kan dalam SOP. S Kegiatan-k kegiatan yaang mempu unyai beba an kerja tertinggi dii Pusat Keebijakan Pendap patan Negaara adalah Perjalanan Dinas Dallam Negerii (252.945 jam), Konsiinyering (179.4100 jam), Peng gumpulan Data D Tabulaasi (158.400 jam), Pen nyiapan Bah han Rapat (125,064 jam), Raapat Intern Pusat dan Rapat R Tekn nis (124,080 jam). j


273

Dengan adanya pengalihan fungsi kebijakan perpajakan, masih terdapat program kegiatan yang belum dapat dilaksanakan secara optimal dikarenakan keterbatasan waktu dan SDM, antara lain Penyiapan beberapa RPP di bidang perpajakan, Perumusan dan evaluasi kebijakan PNBP, Monitoring dan evaluasi penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP, Kajian-kajian inisiatif. 3. Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan APBN dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN serta analisis, perumusan rekomendasi, dan evaluasi kebijakan APBN. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan APBN dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional. b. analisis dampak APBN terhadap sektor riil, moneter, dan neraca pembayaran operasi keuangan pemerintah. c. analisis, perumusan proyeksi dan rekomendasi kebijakan di bidang pendapatan dan belanja negara jangka pendek dan jangka panjang untuk mendukung kesinambungan fiskal. d. analisis dan proyeksi arus kas pelaksanaan APBN. e. evaluasi sasaran dan realisasi pendapatan dan belanja negara. f. penyusunan data konsolidasi APBN. g. perhitungan dan penetapan total kumulatif defisit APBD untuk menetapkan besaran konsolidasi defisit APBN. h. pelaksanaan tata kelola Pusat. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing eselon III di lingkunganPusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat dilihat pada Tabel 13.4. Tabel 13.4 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara No

Unit Organisasi

(1) 1 Kepala PKAPBN 2

(2)



(3) 1,782.62

(4) 1

(5) 1

27,701.63

18

18

+/-

EU

PU

Ket

(6)

(7) 1.18

(8) A

(9) Sangat Baik

1.02

A

Sangat Baik

1.19

A

Sangat Baik

-1

1.12

A

Sangat Baik

-1

1.10

A

Sangat Baik

1.02

A

Sangat Baik

0

16,080.54

11

9

4

Bidang Kebijakan Penerimaan Perpajakan Bidang Kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Kebijakan Belanja Pusat

16,905.42

11

10

5

Bidang Kebijakan Subsidi

13,266.75

9

8

6

Bidang Kebijakan Transfer Ke Daerah

10,785.83

7

7

7

Peneliti

8,689.75

6

5

-1

1.15

A

Sangat Baik

95,212.54

63

58

-5

1.09

A

Sangat Baik

3

Jumlah

Jumlah Beban Kerja

0 -2

0


274

Hasil Perhiitungan ABK tahun 2012 untuk Pu usat Kebijak kan APBN menghasilk kan nilai Efektiviitas Unit sebesar s 1,099 dengan Prestasi P Un nit (PU) Sangat Baik. Berdasarka an hasil perhitu ungan terseb but, disimp pulkan bahw wa terdapa at kekurang gan jumlah pegawai seebanyak lima peegawai gunaa melaksan nakan beban n kerja yang g ada di Pu usat Kebijak kan APBN. Adapun A kualifik kasi pendid dikan calon n pegawai yang y dibuttuhkan Pussat Kebijakan APBN tersebut adalah S1 Manajem men (lima orang). Disstribusi beb ban pekerjaaan antarbid dang menun njukkan K P Penerimaan n Perpajaka an memilik ki beban k kerja yang g secara bahwa Bidang Kebijakan kan lebih tin nggi diband dingkan den ngan bidan ng-bidang yang lain. M Meskipun deemikian, signifik nilai EU U untuk maasing-masin ng bidang yang y tidak berbeda seecara signiffikan menunjukkan bahwa distribusi beban b kerja tersebut teelah relatif sesuai s deng gan jumlah pegawai yang ada m ing bidang. pada masing-masi Perbanding gan antara beban b kerjaa dalam form m A dan beeban kerja dalam form B dapat dilihat pada p grafik k 14.6. Grafik 13.6 Perb bandingan Beeban Kerja Fo orm A dan Forrm B

Berdasarkaan grafik teersebut dap pat dilihat bahwa b beb ban kerja daalam form B pada umumn nya melebiihi beban kerja k pada form A. Hal tersebu ut menunju ukkan bah hwa ada beberap pa kegiatan yang telah rutin dilak kukan akan tetapi belum m diformalk kan dalam SOP. S Kegiatan-k kegiatan yan ng memilikii beban kerjja tertinggi yang dilakssanakan oleeh Pusat Kebijak kan APBN adalah a Peny yusunan laaporan kegiiatan peneliitian (213.6775 jam), Perjalanan Dinas (187.110 ( jam m), Update Model (1661.700 jam), Melakukan n kajian dii Bidang Keebijakan Perpajaakan (138.4330 jam), dan n Pemantau uan Dini Pelaksanaan APBN A (1333.945 jam). Sedangkan n kegiatan yang mem mpunyai beb ban kerja terendah d di Pusat Keebijakan APBN adalah a Pen nyusunan Laporan Keg giatan (30 ja am), Pengu urusan adm ministrasi DP P3, KP4, LP2P (990 jam), Pen ngusulan keenaikan pan ngkat pegaw wai (120 jam m), dan Pen ngurusan kenaikan k gaji berrkala (120 jaam). 4. Pussat Kebijakaan Ekonom mi Makro Pusat Kebijjakan Ekon nomi Makro o mempuny yai tugas meelaksanakan n pemantau uan dini perkem mbangan ekonomi mak kro, analisiss kebijakan dan perum musan reko omendasi keebijakan ekonom mi makro. Dalam D mellaksanakan tugas terssebut, Pusaat Kebijakan n Ekonomii Makro menyellenggarakan n fungsi: a. pem mantauan dini d dan anaalisis perkeembangan ekonomi e yaang memilik ki potensi dampak d terh hadap APBN N dan perek konomian nasional. n


275

b. perumusan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro. c. penyusunan proyeksi asumsi dasar ekonomi makro sebagai dasar perhitungan Nota Keuangan dan RAPBN. d. penyusunan bahan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional di bidang ekonomi makro. e. analisis sektor riil, fiskal, moneter dan lembaga keuangan. f. penyusunan rancangan Keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan nilai tukar sebagai dasar perhitungan pajak dan bea masuk atas barang dan jasa. g. penyiapan bahan koordinasi penetapan sasaran, pemantauan dan pengendalian inflasi, hubungan investor dan stabilisasi sektor keuangan. h. pengembangan model analisis ekonomi makro. i. pengembangan aplikasi dan pengelolaan basis data ekonomi makro. j. perencanaan program pengkajian, diseminasi dan publikasi hasil kajian. k. pelaksanaan tata kelola pusat. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing eselon III di lingkungan Pusat Kebijakan Ekonomi Makro dapat dilihat pada Tabel 13.5. Tabel 13.5 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pusat Kebijakan Ekonomi Makro No

Unit Organisasi

(1) (2) 1 Kepala Pusat KEM 2

Jumlah Beban Kerja



+/-

(3) 2,027.49

(4)

(5)

1

1

EU

PU

Ket

(6)

(7)

(8)

(9)

0

1.35

A

Sangat Baik

-1

1.17

A

Sangat Baik

14,076.13

9

8

3

Bidang Pemantauan Dini Ekonomi Makro Bidang Analisis Sektor Riil

19,031.17

13

10

-3

1.26

A

Sangat Baik

4

Bidang Analisis Fiskal

13,099.83

9

7

-2

1.24

A

Sangat Baik

5

Bidang Analisis Moneter dan Lembaga Keuangan Bidang Data Ekonomi Makro dan Administrasi Pengkajian Peneliti

15,809.67

10

10

0

1.05

A

Sangat Baik

6 7

Jumlah

21,852.42

15

14

-1

1.04

A

Sangat Baik

7,981.83

5

5

0

1.06

A

Sangat Baik

93,878.54

62

55

-7

1.13

A

Sangat Baik

Hasil perhitungan ABK tahun 2012 untuk Pusat Kebijakan Ekonomi Makro menghasilkan nilai Efektivitas Unit sebesar 1.13 dengan Prestasi Unit (PU) A (Sangat Baik). Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, disimpulkan bahwa Pusat Kebijakan Ekonomi Makro telah memanfaatkan lebih dari seluruh jam kerja efektif untuk melaksanakan pekerjaan terkait tugas dan fungsinya. Hasil penghitungan tersebut juga menunjukkan bahwa pada Pusat Kebijakan Ekonomi Makro terdapat kekurangan pegawai sebanyak tujuh pegawai. Distribusi beban pekerjaan antar bidang menunjukkan bahwa Bidang Data Ekonomi Makro dan Administrasi Pengkajian memiliki beban pekerjaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan bidang-bidang lain, akan tetapi perbedaannya tidak terlalu signifikan. Adapun kualifikasi pendidikan calon pegawai yang dibutuhkan adalah S1 Ekonomi (tujuh orang).


276

Perbanding gan antara beban b kerjaa dalam form m A dan beeban kerja dalam form B dapat dilihat pada p grafik k 13.7. Grafik 13.7 Perb bandingan Beeban Kerja Fo orm A dan Forrm B

Berdasarkaan grafik teersebut dap pat dilihat bahwa b beb ban kerja daalam form B pada umumn nya melebiihi beban kerja k pada form A. Hal tersebu ut menunju ukkan bah hwa ada beberap pa kegiatan yang telah rutin dilak kukan akan tetapi belum m diformalk kan dalam SOP. S Kegiatan-k kegiatan yan ng mempun nyai beban n kerja tertiinggi yang dilaksanak kan oleh Pusat Kebijakan K E Ekonomi M Makro adalaah Pemberd dayaan dan n Kontribusi Peneliti (150.870 jam), Menyusun M I Indikator K Kinerja Utam ma pejabat dan pegaw wai Pusat K Kebijakan Ekonomi E Makro (142.345 jam), Penyussunan dan penandatan ngan konseep surat daan nota din nas yang ulan perum musan dan analisis keb bijakan fisk kal (130.900 jam), Peny yusunan terkait dengan usu gka Ekonom mi Makro dan d Pokok-P Pokok Kebiijakan Fiskal - Sektor Riil (114.94 40 jam), Kerang Mengik kuti seminarr dan disku udi intern (F FGD) (114.3 300 jam). Sedangkan n kegiatan yang y mempunyai beba an kerja tereendah yang g dilaksanak kan oleh Pusat Kebijakan K E Ekonomi M Makro adallah Pengurrusan kenaaikan gaji b berkala (12 20 jam), Pengisian dan peengadministtrasian Lap poran Perkawinan daan/atau Kelahiran An nak (468 jam), Penataan ruaang kerja Pusat P (490 jam), j Meng gikuti Techn nical Assisttant (TA) di d dalam d rang gka Pening gkatan Pengetahuan mengenai m k kebijakan ekonomi e dan luaar negeri dalam makro (770 jam), Pengisian formulir KP4, K LP2P, dll (788 jam m), Menyiaapkan peny yusunan n Akuntabiilitas dan Kinerja K Instaansi Pemerintah - Pussat Kebijakaan Ekonomi Makro Laporan (840 jam m). 5. Pussat Pengelollaan Risiko o Fiskal Pusat Pen ngelolaan Risiko Fisskal memp punyai tu ugas melak ksanakan analisis, perumu usan rekom mendasi, dan evaluassi pengelollaan risiko ekonomi, keuangan,, sosial, BUMN,, dan dukungan pemeerintah.Dalaam melaksa anakan tugaas tersebut, Pusat Peng gelolaan Risiko Fiskal F meny yelenggarak kan fungsi: a. peru umusan rek komendasi kebijakan pengelolaan p n risiko fisk kal dan kellayakan pem mberian duk kungan pem merintah, serta penyiap pan bahan negosiasi n daan perjanjian n kerja sam ma.


277

b. analisis dan evaluasi pengelolaan risiko ekonomi, keuangan dan sosial, risiko BUMN dan risiko dukungan pemerintah. c. analisis dan evaluasi pengelolaan risiko fiskal terhadap pelaksanaan Public Service Obligation, penyertaan modal negara, restrukturisasi dan privatisasi BUMN. d. analisis dan evaluasi terhadap kelayakan permintaan dukungan pemerintah atas pelaksanaan kerja sama penyediaan infrastruktur. e. penyusunan bahan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional di bidang pengelolaan risiko fiskal. f. penyiapan bahan, penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan di bidang pengelolaan risiko fiskal. g. pelaksanaan tata kelola Pusat. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing eselon III di lingkungan Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal dapat dilihat pada Tabel 13.6. Tabel 13.6 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal No

Unit Organisasi

(1) 1 Kepala PPRF

(2)

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

(3) 1,604.29

(4) 1

(5) 1

(6) 0

(7) 1.06

(8) A


2

Bidang RPRF

14,896.26

10

8

-2

1.24

A

3

Bidang AREKS

11,187.46

7

7

0

1.06

A

Sangat Baik

4

Bidang ARB

14,968.08

10

8

-2

1.24

A


5

Bidang ARDP

18,881.13

13

10

-3

1.25

A

6

Bidang PerPRF

23,590.04

15

13

-2

1.20

A

Sangat Baik

7

Peneliti

9,268.50

6

6

0

1.03

A

Sangat Baik

94,395.76

62

53

-9

1.18

A

Sangat Baik

Jumlah

Hasil perhitungan ABK tahun 2012 untuk Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal menghasilkan nilai Efektivitas Unit sebesar 1,18 dengan Prestasi Unit (PU) Sangat Baik. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, disimpulkan bahwa Pusat Pengelolaan telah memanfaatkan lebih dari seluruh jam kerja efektif untuk melaksanakan pekerjaan terkait tugas dan fungsinya. Hasil penghitungan tersebut juga menunjukkan bahwa pada Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal terdapat kekurangan pegawai sebanyak sembilan pegawai. Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk kekurangan tersebut adalah S2 Hukum sebanyak satu pegawai, D3 Sekretaris sebanyak dua orang, dan D3 Akuntansi sebanyak enam orang. Distribusi beban pekerjaan antar bidang menunjukkan bahwa Bidang Peraturan Pengelolaan Risiko Fiskal memiliki beban pekerjaan yang lebih tinggi secara signifikan dibandingkan dengan bidang-bidang lain. Akan tetapi, berdasarkan nilai EU yang satu sama lain relatif tidak terlalu berbeda secara signifikan, dapat disimpulkan bahwa pada Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, distribusi pegawai telah sesuai dengan distribusi beban kerja.


278

Perbanding gan antara beban b kerjaa dalam form m A dan beeban kerja dalam form B dapat dilihat pada p grafik k 13.8. Grafik 13.8 Perb bandingan Beeban Kerja Fo orm A dan Forrm B

pat dilihat bahwa b beb ban kerja daalam form B pada Berdasarkaan grafik teersebut dap umumn nya melebiihi beban kerja k pada form A. Hal tersebu ut menunju ukkan bah hwa ada beberap pa kegiatan yang telah rutin dilak kukan akan tetapi belum m diformalk kan dalam SOP. S Kegiatan-k kegiatan yan ng memilik ki beban kerrja tertingg gi di Pusat P Pengelolaan n Risiko Fiskal adalah a Peny yusunan Laporan Anallisis Berkala a dan Rekom mendasi Miitigasi Risik ko Fiskal atas BU UMN (8211.270 jam), Rekomen ndasi Peng gelolaan Riisiko Fiskaal (467.74 41 jam), Rekomeendasi Duk kungan Pem merintah (3332.900 jam m), Pengadaaan Barang g dan Jasa (256.632 jam), Laporan L Pem mantauan Implementasi Persyarratan Pemb berian Duk kungan Pem merintah (158.5455 jam). n Kegiatan--kegiatan yang y mem mpunyai beeban kerja terendah adalah Sedangkan Seminaar Eksternal (120 jam), Analisis daan Rekomen ndasi Mitig gasi Risiko E Ekonomi (7 743 jam), Pengisian dan peengadministtrasian Lap poran Perkawinan daan/atau Kelahiran An nak (468 jam), Rekomendas R si risiko fisskal atas peerencanaan,, pelaksanaaan dan evaaluasi PSO BUMN (1.288 jaam), Seminaar Internal (2.220 jam)). 6. Pussat Kebijakaan Pembiay yaan Perub bahan Iklim m dan Multiilateral Pusat Kebiijakan Pem mbiayaan Peerubahan Ik klim dan Multilateral M mempunya ai tugas melaksaanakan perrumusan keebijakan, an nalisis, evalu uasi, pengk kajian, koorrdinasi, kerjja sama, pemanttauan pend danaan dan n pembiayaaan perubah han iklim, dan d kerja ssama ekono omi dan keuang gan G20 dan d forum multilaterral lainnya,, serta penyertaan m modal Pem merintah Indonessia pada organisasi-orrganisasi in nternasiona al. Dalam melaksanak m kan tugas tersebut, t Pusat Kebijakan K Peembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral M l menyeleng ggarakan fu ungsi: a. peru umusan reekomendasii kebijakan n, analisis, evaluasi, koordinasi, k pelaksana aan dan pem mantauan peengelolaan pendanaan n dan pembiayaan peru ubahan iklim m. b. peru umusan reekomendasii kebijakan n, analisis, evaluasi, koordinasi, k aan dan pelaksana pem mantauan keerja sama fo orum perub bahan iklim m. c. pem mantauan terhadap t s sumber-sum mber pend danaan pottensial yan ng akan diterima d Pem merintah Ind donesia yan ng terkait peerubahan ik klim.


279

d. perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan dan pemantauan dengan forum G20. e. perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan dan pemantauan kerjasama ekonomi dan keuangan dengan lembaga keuangan multilateral. f. perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan dan pemantauan kerjasama pada forum Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), United Nations for Development programme (UNDP), Economic and Social Commission for Asia and Pacific (ESCAP), World Summit for Sustainable and Development (WSSD), United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), dan forum multilateral lainnya. g. perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan dan pemantauan yang berkaitan dengan status keanggotaan dan penyertaan modal Pemerintah Indonesia pada organisasi-organisasi internasional. h. pelaksanaan pengkajian atas usulan kebijakan serta dampak kebijakan kerja sama pendanaan, pembiayaan dan kerja sama yang terkait perubahan iklim, G20, lembaga keuangan multilateral, OECD dan forum multilateral lainnya. i. pelaksanaan tata kelola Pusat. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing eselon III di lingkungan Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral dapat dilihat pada Tabel 13.7. Tabel 13.7 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral No

Unit Organisasi

(1) (2) 1 Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral 2 Bidang Perubahan Iklim I

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

(3) 1,728.71

(4) 1

(5) 1

(6) 0

(7) 1.15

(8) A

(9) Sangat Baik

6,997.25

5

5

0

0.93

B

Baik

3

Bidang Perubahan Iklim II

16,498.33

11

12

1

0.91

B

Baik

4

Bidang Forum G20

12,931.37

9

9

0

0.95

B

Baik

5

Bidang Forum Multilateral

11,115.83

8

7

-1

1.05

A

Sangat Baik

6

Peneliti

8,232.44

5

5

0

1.09

A

Sangat Baik

57,503.93

39

39

0

1.01

A

Sangat Baik

Jumlah

Hasil perhitungan ABK tahun 2012 untuk Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral tahun 2012 menghasilkan nilai Efektivitas Unit (EU) sebesar 1,01 dengan Prestasi Unit (PU) Sangat Baik. Berdasarkan hasil perhitungan ABK dapat juga disimpulkan bahwa jumlah pegawai yang ada telah cukup guna melaksanakan beban kerja yang ada di Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral. Selama tahun 2012, terdapat beberapa posisi jabatan yang kosong, yaitu Kasubbid Sektor Alih Fungsi Lahan, Bidang Perubahan Iklim I; Kasubbid Sektor Pertanian, Bidang Perubahan Iklim I; Kasubbid Sektor Energi, Bidang Perubahan Iklim II; Kepala Bidang Forum Multilateral. Perbandingan antara beban kerja dalam form A dan beban kerja dalam form B dapat dilihat pada grafik 13.9.


280

Grafik 13.9 Perb bandingan Beeban Kerja Fo orm A dan Forrm B

Kegiatan-k kegiatan yaang memiliki beban n kerja terrtinggi di Pusat Keebijakan Pembiaayaan Perubahan Iklim m dan Mu ultilateral adalah a Perjjalanan Din nas Dalam Negeri (284.1300 jam), Sem minar/Work kshop (218.880 jam), Konsinyerin K ng (190.575 jam), Rapat Teknis terkait dengan Tu upoksi (1344.640 jam), Kajian Mengenai Isu--Isu Ekono omi dan Keeuangan kait Kerjasam ma Multilatteral (94.560 0 jam). Internasional Terk Sedangkan n Kegiatan--kegiatan yang y mem mpunyai beeban kerja terendah adalah m), Tata Ruang Kantor K (5665 jam), Distribusi Uang Penyusunan KPII (90 jam /Lembur/G Gaji (720 jam), Penyussunan perangkat Pem manfaatan Peengendalian n intern Makan/ (770 jam m), Penyiapan dokumeen monitorin ng pengend dalian intern n (770 jam).. 7. Pussat Kebijakaan Regionaal dan Bilatteral Pusat Kebijjakan Regio onal dan Billateral mem mpunyai tug gas melaksaanakan perumusan rekomeendasi kebijjakan, analiisis, evaluaasi, koordin nasi, pelaksaanaan, dan pemantaua an kerja sama Assosiation A o South Eaast Asian Naations (ASE of EAN), Asia--Pacific Econ nomic Coop peration (APEC)), forum-fo orum regio onal, bilateeral, dan kerja k sama teknik lu uar negeri. Dalam melaksaanakan tug gas tersebutt, Pusat Keebijakan Reegional dan n Bilateral menyelenggarakan fungsi: a. peru umusan reekomendasii kebijakan n, analisis, evaluasi, dan d pelakssanaan kerjja sama ekonomi dan keuangan k daalam kerangka ASEAN N dan integ grasi ekonom mi ASEAN. umusan reekomendasii kebijakan n, analisis, evaluasi, dan d pelakssanaan kerjja sama b. peru ekonomi dan keuangan k d dalam keran ngka APEC C dan forum m-forum Assia-Europe Meeting M SEM), ASEA AN+3, East Asian A Summ mit (EAS), Mitra M ASEA AN, dan bilaateral. (AS c. peru umusan rekomendasi kebijakan,, analisis, evaluasi, e peelaksanaan,, dan pemantauan neg gosiasi (offerr-request) di d bidang seektor jasa keuangan k A APEC, ASEA AN, Mitra ASEAN, A dan n bilateral. d. peru umusan reekomendasii kebijakan n, analisis, evaluasi, dan d pelakssanaan kerjja sama bilaateral ekono omi dan keuangan k d dengan lem mbaga dan organisasi internasion nal non pem merintah. e. peru umusan rek komendasi kebijakan, k k koordinasi, pemantauaan, dan evaluasi dalam m rangka pelaaksanaan keerja sama teeknik luar negeri. n


281

f.

pelaaksanaan koordinasi k d lingkung di gan Kemen nterian Keu uangan dalaam kerangk ka kerja sam ma ekonomi dan keuangan bilateraal. g. peru umusan rekomendasi kebijakan,, analisis, dan d evaluaasi dalam rrangka kerjja sama pem mantauan (ssurveillancee) ekonomi dan d keuang gan regionaal. h. pem mantauan dan d evaluassi dalam ran ngka transp paransi eko onomi dan keuangan regional dan n bilateral daan dukungaan teknis. i. pelaaksanaan taata kelola Pu usat. golahan daata sebagaim mana diseebutkan daalam Bab II, I hasil Dengan teeknik peng pengolaahan analissis beban kerja k untuk k masing-m masing eseelon III di lingkungan n Pusat Kebijak kan Regionaal dan Bilateeral dapat dilihat d pada a Tabel 14.8.. Tabel 13.8 Rekapitulasi Kebutuhaan Pejabat/Peg gawai, Tingka at Efektivitas dan Efisiensii Unit (EU), D Prestasi Kerja Dan K Unit (PU U) Pusat Kebijjakan Regional dan Bilaterral No

Unit Organisasi

(1) (2) a Pusat Kebijakan Reegional dan 1 Kepala Bilaterral 2 Bidang g ASEAN

Ju umlah Beban Kerja

JJumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat

Jumlah Pegawa ai/ Pejabat yang ad da

+/-

(3)

(4)

(5)

1,397.78

1

1

EU

PU

Ket

(6)

(7)

(8)

(9)

0

0.93

B

Baik

11,932.34

9

8

-1

0.99

B

Baik

3

Bidang g Interregional

22,732.66

15

15

0

1.01

A

Sangat Baik

4

Bidang g Bilateral

11,534.56

7

7

0

1.09

A

Sangat Baik

5

Bidang g Evaluasi Kebijakan n Regional dan Bilaterral Penelitti

16,003.92

11

9

-2

1.18

A

Sangat Baik

5,813.44

4

4

0

0.96

B

Baik

69,414.70

47

44

-3

1.05

A

Sangat Baik

6

Jumlah

Hasil perhitungan AB BK tahun 2012 2 untuk Pusat Keb bijakan Reg gional dan Bilateral B tahun 2011 2 mengh hasilkan nilaai Efektivitaas Unit (EU U) sebesar 1,05 1 dengan n Prestasi Unit U (PU) Sangat Baik. Berdaasarkan hasil perhitun ngan ABK dapat juga disimpulkaan bahwa terdapat t ngan jumlaah pegawai sebanyak tiga t pegawai guna meelaksanakan n beban kerrja yang kekuran ada di Pusat P Kebijakan Regio onal dan Bilateral. Berd dasarkan peerhitungan ABK di atas, PKRB membu utuhkan tigaa orang peg gawai dengaan kualifika asi pendidik kan D3 Aku untansi. Perbanding gan antara beban b kerjaa dalam form m A dan beeban kerja d dalam form B dapat dilihat pada p grafik k 13.10. Grafik 13.10 bandingan Beeban Kerja Fo orm A dan Forrm B Perb


282

Kegiatan-kegiatan yang mempunyai beban kerja tertinggi selama tahun 2012 adalah Kegiatan Penelitian (138.600 jam), Penyusunan data dan tabulasi (138.600 jam), Pengelolaan Anggaran Pusat (118.800 jam), Konsinyering (100.000 jam), Dukungan Teknis (98.780 jam). Sedangkan kegiatan yang mempunyai beban kerja terendah selama tahun 2012 adalah Penyiapan bahan untuk rencana pembelian ATK (90 jam), Pengisian SPT dan LP2P (90 jam) , Pengisian KP4 (125 jam), Mapping Donor (150 jam), Penyusunan KPI (180 jam).

Analisis terhadap Hasil ABK BKF Tahun 2012 adalah sebagai berikut : a. Beban kerja terendah ada yang 0 (nol) dikarenakan SOP belum disempurnakan/ kegiatan tersebut pada tahun ini memang tidak ada; b. Jumlah kebutuhan pegawai antara tabel dengan narasi berbeda karena memperhatikan beberapa beban kerja di Pusat Kebijakan Pendapatan Negara yang belum dihitung dikarenakan pelimpahan wewenang sebagian tugas Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada tahun 2013. Begitu juga dengan beban kerja di Sekretariat Badan dan Pusat lainnya; c. Untuk Sekretariat Badan beban kerja tertinggi lebih ditekankan pada pengelolaan anggaran sedangkan untuk pusat-pusat di BKF beban kerja tertinggi lebih ditekankan pada tugas penelitian dan teknis pekerjaan masing-masing. Adapun rekomendasi BKF terhadap permasalahan yang muncul dari penghitungan ABK 2012 adalah: a. memperbaiki pengelolaan kinerja peneliti; b. menyesuaikan SOP sesuai dengan perkembangan yang terjadi jika perlu menyusun SOP-SOP baru; c. melakukan pemetaan kompetensi dan penataan SDM sehingga diketahui kebutuhan riil SDM; d. melakukan analisis kebutuhan SDM berdasarkan tugas-tugas yang belum tertangani, tambahan fungsi, tambahan beban tugas dan struktur organisasi baru. Beberapa hal yang menjadi dasar kebutuhan SDM BKF pada periode mendatang antara lain: a. Penataan Organisasi, antara lain karena adanya pelimpahan sebagian wewenang Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait kebijakan kepada Badan Kebijakan Fiskal maka BKF perlu ada pemecahan organisasi Pusat Kebijakan Pendapatan Negara menjadi 2 pusat. Sehingga dengan adanya pemecahan organisasi tersebut PKPN membutuhkan lebih banyak lagi pegawai untuk mengisi sumber daya manusia di 2 pusat yang baru nantinya; b. Penambahan tugas dan fungsi yaitu pelimpahan tugas eks Bapepam-LK, pemantauan stabilitas sistem keuangan, penanganan OECD, kebijakan pembiayaan, dan pengelolaan kinerja, pemantauan pengendalian internal dan risk manajemen; c. Tambahan beban tugas, yaitu penyatuan fungsi perumusan kebijakan perpajakan dan jumlah forum-forum internasional yang semakin banyak.


283


284

BAB XIV HASIL ANALISIS BEBAN KERJA BPPK A. Tugas dan Fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang selanjutnya dalam Keputusan ini disingkat BPPK mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPPK menyelenggarakan fungsi: 1. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara. 2. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara. 3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara. 4. pelaksanaan administrasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. B. Hasil Analisis Beban Kerja Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dapat dilihat pada Tabel 14.1. Tabel 14.1 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan No

Unit Organisasi



+/-

EU

PU

Ket

1 1

Sekretariat

3 224,429.50

4 146

5 149

6 3

7 1.00

8 B

9 Baik

2

Pusdiklat PSDM

132,352.40

86

76

-10

1.16

A

Sangat Baik

3

2

49,056.00

31

31

0

1.05

A

Sangat Baik

4

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

Balai Diklat Kepemimpinan

106,798.00

69

64

-5

1.11

A

Sangat Baik

5

Pusdiklat Pajak

128,953.60

86

80

-6

1.07

A

Sangat Baik

6

Pusdiklat Bea dan Cukai

119,924.90

78

77

-1

1.03

A

Sangat Baik

7

Pusdiklat KNPK

102,324.20

66

61

-5

1.11

A

Sangat Baik

8

Pusdiklat Keuangan Umum

117,192.30

75

69

-6

1.13

A

Sangat Baik

9

STAN

165,357.60

107

105

-2

1.05

A

Sangat Baik

10

BDK Medan

42,522.4

28

27

-1

1.05

A

Sangat Baik

11

BDK Pekanbaru

28,319.1

19

16

-3

1.17

A

Sangat Baik

12

BDK Palembang

48,695.6

32

29

-3

1.11

A

Sangat Baik

13

BDK Cimahi

36,291.6

23

23

0

1.05

A

Sangat Baik

14

BDK Yogyakarta

48,968.4

32

26

-6

1.25

A

Sangat Baik

15

BDK Malang

62,767.7

41

32

-9

1.30

A

Sangat Baik

16

BDK Denpasar

31,805.8

21

17

-4

1.24

A

Sangat Baik

17

BDK Pontianak

33,603.4

23

14

-9

1.59

A

Sangat Baik

18

BDK Balikpapan

38,217.6

26

27

1

0.94

B

Baik

19

BDK Makassar

45,212.0

29

27

-2

1.11

A

Sangat Baik

20

BDK Manado

44,890.9

29

30

1

0.99

B

Baik

1,607,683.00

1047

980

-67

1.09

A

Sangat Baik

Jumlah

Jumlah Beban Kerja


285

Pada tahun 2012, total beban kerja BPPK mencapai 1.609.683 orang jam (OJ), dengan Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU) sebesar 1,09 dengan Prestasi Kerja Unit (PU) Sangat Baik (A). Berdasarkan perhitungan, jumlah kebutuhan pegawai untuk tahun 2012 adalah 1.047. sedangkan pegawai yang ada sebanyak 980 orang. Dengan demikian terdapat kekurangan sebanyak 67 pegawai dengan perincian sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Sekretariat Badan kelebihan tiga orang. Pusdiklat PSDM kekurangan sepuluh orang. Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan kekurangan lima orang. Pusdiklat Pajak kekurangan enam orang. Pusdiklat Bea dan Cukai kekurangan satu orang. Pusdiklat KNPK kekurangan lima orang. Pusdiklat Keuangan Umum kekurangan enam orang. STAN kekurangan dua orang. Balai Diklat Keuangan kekurangan 35 orang. Balai Diklat Kepemimpinan tidak mengalami kekurangan/kelebihan pegawai. Adapun produk dengan bebean kerja tertinggi adalah sebagai berikut:

1. Penerbitan SPM LS; 2. Piket Diklat Bersama; 3. Penyusunan Surat Keluar, ND, SPMK, dan ST; 4. Penatausahaan Surat Keluar; 5. Konsinyering; 6. Perjalanan Dinas; 7. Penghapusan Arsip Inaktif; 8. Administrasi pengiriman Calon Peserta Diklat; 9. SPJ SPD/Honor; 10. Evaluasi Tenaga Pengajar. Sedangkan produk dengan beban kerja terendah adalah sebagai berikut: 1. Pembuatan LP2P; 2. Pembuatan KP4; 3. Membuat surat cuti; 4. Penyusunan berita acara sertijab; 5. Pengisian SPT; 6. Penggandaan Surat/Peraturan; 7. Izin melanjutkan sekolah biaya sendiri; 8. Bon alat tulis kantor; 9. Penggandaan buku program; 10. Penyusunan usulan pejabat pengelola APBN.

Secara keseluruhan, beban kerja BPPK meningkat 134,25% sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 sebagaimana dapat dilihat pada Grafik 14.1 di bawah ini.


286

Grafik 14.1 Beban Kerja BPPK 2007 s.d. 2012 (Dalam Ribuan Jam)

Beban Kerja BPPK 2000

1,819

1800

1,607

1600

1,458

Beban Kerja

1400 1200

1,066

1000 800 600

728

686

400 200 0 2007

2008

2009

2010

2011

2012

Tahun

Sebagaimana tampak pada Grafik 14.1, beban kerja BPPK cenderung fluktuatif dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012. Namun walaupun demikian kondisi jumlah kebutuhan pegawai selalu kurang dari jumlah pegawai yang ada. Tren kebutuhan pegawai dan realisasi penerimaan pegawai BPPK dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 dan dapat dilihat pada Grafik 14.2. Grafik 14.2 Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Perhitungan ABK dan Jumlah Pegawai Yang Ada dari tahun 2007 s.d. 2012

1400 1195

1200

1106 987 1013

1000 800 600

980

1047

683 700 469

458 473

452

400 200 0 2007

2008

Pegawai yang ada

2009

2010

2011

2012


Jumlah beban kerja tersebut tercermin dari nilai EU di lingkungan BPPK. Dalam enam tahun terakhir tingkat EU untuk unit-unit eselon II di lingkungan BPPK cukup tinggi, walaupun masih dalam tingkatan yang wajar. Perbandingan nilai EU Eselon II di lingkungan BPPK mulai tahun 2007 sampai dengan 2012 dapat dilihat pada Grafik 14.3.


287

Grafik 14.3 Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU) Eselon II BPPK dalam ABK 2007-2012 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 Set‐BPPK

2007

Pusdik Pusdik AP PSDM 2008

Pusdik Pusdik BC Pajak 2009

2010

Pusdik Pusdik KU KNPK 2011

STAN

2012

Untuk lebih memahami ABK di masing-masing unit eselon II di lingkungan BPPK, berikut akan dijelaskan masing-masing unit eselon II tersebut. 1. Sekretariat Badan Sekretariat Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif serta pembinaan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan dan pengkoordinasian perumusan rencana strategis dan rencana kerja Badan. b. pengkajian dan pengembangan program kerja dan kerjasama Badan. c. penataan organisasi dan tata laksana serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Badan. d. pelaksanaan urusan kepegawaian dan keuangan Badan. e. koordinasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan. f. pengelolaan dan penyajian data dan informasi pendidikan, pelatihan, dan penataran di bidang keuangan Negara, serta melaksanakan urusan hubungan masyarakat. g. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan aset Badan. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing eselon III di lingkungan Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dapat dilihat pada Tabel 14.2. Dari Tabel 14.2 tersebut Sekretariat Badan secara keseluruhan mempunyai beban kerja sebesar 224.429,50 OJ dengan Efisiensi Unit sebesar 1,00 dan Prestasi Unit mendapat nilai B (Baik). Untuk dapat mengerjakan beban kerja tersebut, Sekretariat Badan membutuhkan pegawai sejumlah 146 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah pegawai yang ada sebanyak 149 orang, maka Sekretariat Badan kelebihan tiga orang pegawai.


288

Tabel 14.2 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan No

Unit Organisasi

Jumlah Beban Kerja

Jumlah Kebutuhan Jumlah Pegawai/ Pegawai/Pejabat Pejabat yang ada

+/-

EU

PU

Ket

1 1

Sekretaris Badan

3 1,727.70

4 1

5 1

6 0

7 1.15

8 A

9 Sangat Baik

2

Bagian OTL

38,879.70

25

27

2

0.96

B

Baik

2

3

Bagian Kepegawaian

46,260.70

30

29

-1

1.06

A

Sangat Baik

4

Bagian Keuangan

37,503.70

25

25

0

1.00

B

Baik

5

Bagian TIK

33,779.60

22

22

0

1.02

A

Sangat Baik

6

Bagian Umum

66,278.10

43

45

2

0.98

B

Baik

224,429.50

146

149

3

1.00

B

Baik

Jumlah

2. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya dalam keputusan ini disingkat Pusdiklat Pengembangan SDM mempunyai tugas membina pendidikan dan pelatihan penjenjangan pangkat dan jabatan, penataran di bidang pengembangan SDM, serta melaksanakan urusan administrasi pendidikan pascasarjana berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan. Dalam melaksanakan tugas, Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan, penyusunan dan pengembangan program dan kurikulum pendidikan dan pelatihan penjenjangan pangkat dan jabatan, penataran di bidang pengembangan SDM, serta penyiapan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar. b. pengkajian pendidikan dan pelatihan penjenjangan pangkat dan jabatan serta penataran di bidang pengembangan SDM. c. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penjenjangan pangkat dan jabatan serta penataran di bidang pengembangan SDM. d. penelaahan, penyiapan rekomendasi atas tawaran pendidikan, pelatihan dan penataran serta pemantauan pelaksanaan pendidikan di dalam negeri dan luar negeri. e. evaluasi dan pelaporan kinerja pendidikan dan penjenjangan pangkat dan jabatan serta penataran di bidang pengembangan SDM. f. pelaksanan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing eselon III di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan SDM dapat dilihat pada Tabel 14.3. Berdasarkan pada Tabel 14.3 tersebut, EU Pusdiklat Pengembangan SDM adalah 1,16 sehingga PU dikategorikan Sangat Baik (A) dengan beban kerja sebesar 132.352,40 OJ yang seharusnya dilaksanakan oleh 86 orang pegawai. Namun di tahun 2012 jumlah pegawai di Pusdiklat Pengembangan SDM adalah 76 orang pegawai sehingga terdapat kekurangan sebanyak sepuluh orang pegawai.


289

Tabel 14.3 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan SDM No

Unit Organisasi

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

1 1

2 Kepala Pusdiklat

3 1,676.20

4 1

5 1

6 0

7 1.11

8 A

9 Sangat Baik

2

Bidang Penjenjangan Pangkat dan Peningkatan Kompetensi

48,594.00

32

28

-4

1.15

A

Sangat Baik

3

Bidang Pengelolaan Tes Terpadu

20,705.60

13

13

0

1.06

A

Sangat Baik

4

Bidang Pengelolaan Beasiswa

23,439.00

15

14

-1

1.11

A

Sangat Baik

5

Bagian Tata Usaha

37,937.60

25

20

-5

1.26

A

Sangat Baik

Jumlah

132,352.40

86

76

-10

1.16

A

Sangat Baik

Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk kekurangan tersebut adalah: a. Bidang Penjenjangan Pangkat dan Peningkatan Kompetensi membutuhkan empat orang pelaksana dengan kualifikasi Strata I Psikologi (satu orang), Strata I Statistik (satu orang), dan Diploma I Umum (dua orang). b. Bidang Pengelolaan Beasiswa membutuhkan satu orang pelaksana dengan kualifikasi Diploma I Umum. c. Bagian Tata Usaha membutuhkan lima orang pelaksana dengan kualifikasi Diploma I Umum. Pelaksanaan analisis beban kerja Pusdiklat Pengembangan SDM juga melaksanakan pengukuran beban kerja pada Balai Diklat Kepemimpinan. Untuk tahun 2012 Balai Diklat Kepemimpinan menunjukkan total jumlah beban kerja yang dihasilkan adalah sebesar 49.056 OJ. Berdasarkan hasil pengukuran beban kerja tersebut diperoleh nilai EU 1,05 dan PU adalah A (sangat baik). Jumlah kebutuhan pegawai termasuk pejabat tahun 2012 adalah sebanyak 31 orang. Sehingga jika dilihat dari jumlah pegawai yang ada yaitu 31 orang, jumlah pegawai pada Balai Diklat Kepemimpinan sudah sesuai kebutuhan. Hal ini disebabkan adanya kelebihan pegawai sebanyak satu orang pada Seksi Evaluasi dan Informasi dan kekurangan pegawai sebanyak satu orang pada Subbagian Umum. 3. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas membina pendidikan, pelatihan dan penataran keuangan negara di bidang anggaran dan kebendaharaan umum berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan. Dalam menjalankan tugas, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan menjalankan fungsi:

a. perencanaan, penyusunan dan pengembangan program dan kurikulum pendidikan, pelatihan dan penataran di bidang anggaran dan kebendaharaan umum serta penyiapan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar. b. pengkajian pendidikan, pelatihan dan penataran keuangan negara di bidang anggaran dan kebendaharaan umum.


290

c. pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penataran di bidang anggaran dan kebendaharaan umum. d. evaluasi dan pelaporan kinerja pendidikan, pelatihan, dan penataran di bidang anggaran dan kebendaharaan umum. e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing eselon III di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan dapat dilihat pada Tabel 14.4. Tabel 14.4 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan No

Unit Organisasi

Jumlah Beban Kerja

Jumlah Kebutuhan Jumlah Pegawai/ Pejabat yang ada Pegawai/Pejabat

+/-

EU

PU

Ket

1 1

2 Kepala Pusdiklat

3 2,014.80

4 1

5 1

6 0

7 1.34

8 A

9 Sangat Baik

2

Bidang Perencanaan dan Pengembangan

25,832.50

17

16

-1

1.07

A

Sangat Baik

3

Bidang Penyelenggaraan

23,523.20

15

13

-2

1.20

A

Sangat Baik

4

Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

22,674.10

15

14

-1

1.07

A

Sangat Baik

5

Bagian Tata Usaha

32,753.40

21

20

-1

1.09

A

Sangat Baik

Jumlah

106,798.00

69

64

-5

1.11

A

Sangat Baik

Berdasarkan pada Tabel 14.4 tersebut, EU Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan adalah 1,11 sehingga PU dikategorikan Sangat Baik (A), dengan beban kerja sebesar 106.798 OJ yang seharusnya dilaksanakan oleh 69 orang pegawai. Namun di tahun 2012 jumlah pegawai di Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan adalah 64 orang pegawai sehingga terdapat kekurangan sebanyak lima orang pegawai. Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk kekurangan tersebut adalah: a. Bidang Perencanaan dan Pengembangan membutuhkan satu orang dengan kualifikasi DIII Umum. b. Bidang Penyelenggaraan membutuhkan dua orang dengan kualifikasi DIII Umum. c. Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja membutuhkan satu orang dengan kualifikasi S1 Umum. d. Bidang Tata Usaha membutuhkan satu orang dengan kualifikasi S1 Umum. 4. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak Pusdiklat Pajak mempunyai tugas membina pendidikan, pelatihan, dan penataran keuangan negara di bidang pajak berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan. Dalam menjalankan tugas, Pusdiklat Pajak menjalankan fungsi: a. perencanaan, penyusunan dan pengembangan program dan kurikulum pendidikan, pelatihan dan penataran di bidang pajak serta penyiapan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar.


291

b. pengkajian pendidikan, pelatihan, dan penataran keuangan negara di bidang pajak. c. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penataran di bidang pajak. d. evaluasi dan pelaporan kinerja pendidikan, pelatihan, dan penataran di bidang pajak. e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing eselon III di lingkunganPusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak dapat dilihat pada Tabel 14.5. Tabel 14.5 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak No

Unit Organisasi

1

2

Jumlah Beban Kerja


+/-

EU

PU

Ket

3

4

5

6

7

8

9

1

Kepala Pusdiklat

1,855.50

1

1

0

1.23

A

Sangat Baik

2


25,007.20

17

15

-2

1.11

A

Sangat Baik

3


26,361.00

17

16

-1

1.09

A

Sangat Baik

4


34,045.20

23

21

-2

1.08

A

Sangat Baik

5

Bagian Tata Usaha

41,684.70

28

27

-1

1.02

A

Sangat Baik

Jumlah

128,953.60

86

80

-6

1.07

A

Sangat Baik

Berdasarkan pada Tabel 14.5 tersebut, EU Pusdiklat Pajak adalah 1,07 sehingga PU dikategorikan Sangat Baik (A), dengan beban kerja sebesar 128.953,60 OJ yang seharusnya dilaksanakan oleh 86 orang pegawai. Namun di tahun 2012 jumlah pegawai di Pusdiklat Pajak adalah 80 orang pegawai sehingga terdapat kekurangan sebanyak enam pegawai. Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk kekurangan tersebut adalah: a. Bidang Perencanaan dan Pengembangan membutuhkan dua orang dengan kualifikasi satu orang DIII Pajak dan satu orang S1 Komunikasi. b. Bidang Penyelenggaraan masih membutuhkan tambahan satu orang dengan kualifikasi S1 Ekonomi. c. Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja membutuhkan dua orang dengan kualifikasi satu orang DIII Pajak dan satu orang S1 Statistik. d. Bagian Tata Usaha membutuhkan satu orang dengan kualifikasi S1 Komunikasi. 5. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai mempunyai tugas membina pendidikan, pelatihan, dan penataran keuangan negara di bidang bea dan cukai berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan. Dalam menjalankan tugas, Pusdiklat Bea dan Cukai menjalankan fungsi:

a. perencanaan, penyusunan dan pengem-bangan program dan kurikulum pendidikan, pelatihan, dan penataran di bidang bea dan cukai serta penyiapan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar.


292

b. pengkajian pendidikan, pelatihan, dan penataran keuangan negara di bidang bea dan cukai. c. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penataran di bidang bea dan cukai. d. evaluasi dan pelaporan kinerja pendidikan, pelatihan dan penataran di bidang bea dan cukai. e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing eselon III di lingkunganPusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai dapat dilihat pada Tabel 14.6. Tabel 14.6 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai No

Unit Organisasi

Jumlah Beban Kerja


+/-

EU

PU

Ket

3

4

5

6

7

8

9

1

Kepala Pusdiklat

2,098.70

1

1

0

1.39

A

Sangat Baik

2


17,242.80

11

11

0

1.04

A

Sangat Baik

1

2

3


29,303.70

19

19

0

1.02

A

Sangat Baik

4


24,782.20

16

16

0

1.03

A

Sangat Baik

5

Bagian Tata Usaha

46,497.50

31

30

-1

1.03

A

Sangat Baik

Jumlah

119,924.9

78

77

-1

1.03

A

Sangat Baik

Sebagaimana tampak pada Tabel 14.6, EU Pusdiklat Bea dan Cukai adalah 1,03 sehingga PU dikategorikan Sangat Baik (A) dengan beban kerja sebesar 119.924,9 OJ yang seharusnya dilaksanakan oleh 78 orang pegawai. Adapun jumlah pegawai pada tahun 2012 di Pusdiklat Bea dan Cukai adalah 77 orang pegawai sehingga berdasarkan perhitungan ABK, terdapat kekurangan satu orang pegawai dengan kebutuhan kualifikasi Diploma III Umum yang menguasai IT – Dukungan Teknis (Dutek). 6. Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan mempunyai tugas membina dan menyelenggara-kan pendidikan, pelatihan dan penataran keuangan negara di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala BPPK. Dalam menjalankan tugas, Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan menjalankan fungsi:

a. perencanaan, penyusunan dan pengembangan program dan kurikulum pendidikan, pelatihan dan penatarandi bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan serta penyiapan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar. b. pengkajian pendidikan, pelatihan, dan penataran keuangan negara di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan. c. pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penataran di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan.


293

d. evaluasi dan pelaporan kinerja pendidikan, pelatihan, dan penataran di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan. e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing eselon III di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan dapat dilihat pada Tabel 14.7. Tabel 14.7 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pusat Pendidikan dan PelatihanKekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan No

Unit Organisasi

Jumlah Beban Kerja


+/-

EU

PU

Ket

1 1

2 Kepala Pusdiklat

3 2,227.30

4 1

5 1

6 0

7 1.48

8 A

9 Sangat Baik

2


24,507.40

16

16

0

1.02

A

Sangat Baik

3


19,670.70

13

12

-1

1.09

A

Sangat Baik

4


25,827.80

17

15

-2

1.14

A

Sangat Baik

5

Bagian Tata Usaha

30,091.00

19

17

-2

1.17

A

Sangat Baik

Jumlah

102,324.20

66

61

-5

1.11

A

Sangat Baik

Berdasarkan pada Tabel 14.7 tersebut, EU Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan adalah 1,11 sehingga PU dikategorikan Sangat Baik (A) dengan beban kerja sebesar 102.324,2 OJ yang seharusnya dilaksanakan oleh 66 orang pegawai. Namun di tahun 2012 jumlah pegawai di Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan adalah 61 orang pegawai sehingga terdapat kekurangan sebanyak lima pegawai. Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk kekurangan tersebut adalah: a. Bidang Penyelenggaraan membutuhkan satu orang dengan kualifikasi DIII Umum. b. Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja membutuhkan dua orang dengan kualifikasi DIII Umum. c. Bagian Tata Usaha membutuhkan dua orang dengan kualifikasi satu orang DIII Umum dan satu orang DIII yang menguasai IT. 7. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan mempunyai tugas membina pendidikan, pelatihan, dan penataran keuangan negara di bidang selain anggaran, kebenda-haraan umum, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kekayaan negara dan perimbangan keuangan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan. Dalam menjalankan tugas, Pusdiklat Keuangan Umum menjalankan fungsi: a. perencanaan, penyusunan dan pengembangan program dan kurikulum pendidikan, pelatihan, dan penataran di bidang selain anggaran, kebendaharaan umum, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kekayaan negara dan perimbangan keuangan serta penyiapan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar.


294

b. pengkajian pendidikan, pelatihan, dan penataran keuangan negara di bidang selain anggaran, kebendaharaan umum, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kekayaan negara dan perimbangan keuangan. c. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penataran di bidang selain anggaran, kebendaharaan umum, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kekayaan negara dan perimbangan keuangan. d. evaluasi dan pelaporan kinerja pendidikan, pelatihan, dan penataran di bidang selain anggaran, kebendaharaan umum, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kekayaan negara dan perimbangan keuangan. e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja untuk masing-masing eselon III di lingkunganPusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum dapat dilihat pada Tabel 14.8. Tabel 14.8 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum No

Unit Organisasi

Jumlah Beban Kerja


+/-

EU

PU

Ket

1 1

2 Kepala Pusdiklat

3 1,811.90

4 1

5 1

6 0

7 1.20

8 A

9 Sangat Baik

2


23,928.80

15

15

0

1.06

A

Sangat Baik

3


28,357.00

18

16

-2

1.18

A

Sangat Baik

4


25,774.50

17

15

-2

1.14

A

Sangat Baik

5

Bagian Tata Usaha

37,320.10

24

22

-2

1.13

A

Sangat Baik

Jumlah

117,192.30

75

69

-6

1.11

A

Sangat Baik

Sebagaimana tampak pada Tabel 14.8, EU Pusdiklat Keuangan Umum adalah 1,11 sehingga PU dikategorikan Sangat Baik (A) dengan beban kerja sebesar 117.192,30 OJ yang seharusnya dilaksanakan oleh 75 orang pegawai. Adapun jumlah pegawai pada tahun 2012 di Pusdiklat Keuangan Umum adalah 69 orang pegawai sehingga terdapat kekurangan sebanyak enam orang pegawai. Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk kekurangan tersebut adalah: a. Bidang Penyelenggaraan membutuhkan dua orang dengan kualifikasi DIII Umum. b. Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja membutuhkan dua orang dengan kualifikasi DIII Umum. c. Bagian Tata Usaha membutuhkan dua orang dengan kualifikasi DIII Akuntansi. Kekurangan pegawai ini disebabkan karena bertambahnya pelaksanaan kegiatan diklat pada tahun 2012. Hal ini tentunya menambah beban kerja, khususnya pada Bidang Penyelenggaraan, Evalapkin dan Bagian Tata Usaha.


295

8. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) merupakan Perguruan Tinggi Kedinasan yang berada dalam naungan Kementerian Keuangan. Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan yang diselenggarakan STAN bertujuan untuk menghasilkan tenaga ahli di bidang keuangan dengan spesialisasi tertentu yang mempunyai pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan serta keahlian profesional sesuai dengan spesialisasinya dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawai dan mencetak kader-kader pengelola keuangan negara pada unit-unit di lingkungan Kementerian Keuangan. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja STAN dapat dilihat pada Tabel 14.9. Tabel 14.9 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) STAN No

Unit Organisasi 2

Jumlah Beban Kerja


+/-

EU

PU

Ket

1 1

Direktur STAN

3 1,653.28

4 1

5 1

6 0

7 1.10

8 A

9 Sangat Baik

2

Bidang Akademis Akuntan

27,407.90

18

16

-2

1.14

A

Sangat Baik

3

Bidang Akademis Pembantu Akuntan

23,745.10

15

15

0

1.05

A

Sangat Baik

4

Bidang Akademis Ajun Akuntan

25,947.60

17

16

-1

1.08

A

Sangat Baik

5

Sekretariat

86,603.75

56

57

1

1.01

A

Sangat Baik

165,357.63

107

105

-2

1.05

A

Sangat Baik

Jumlah

Berdasarkan pada Tabel 14.9 tersebut, EU Sekolah Tinggi Akuntansi Negara adalah 1,05 sehingga PU dikategorikan Sangat Baik (A) dengan beban kerja sebesar 165.357,63 OJ yang seharusnya dilaksanakan oleh 107 orang pegawai. Adapun jumlah pegawai pada tahun 2012 di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara adalah 105 orang pegawai sehingga terdapat kekurangan sebanyak dua orang pegawai. Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk kekurangan tersebut adalah: a. Bidang Akademis Akuntan membutuhkan dua orang pelaksana dengan kualifikasi satu orang DIV Akuntansi Pemerintahan, dan satu orang S1 Pendidikan yang menguasai perancangan dan pengembangan kurikulum serta evaluasi pembelajaran. b. Bidang Akademis Ajun Akuntan membutuhkan satu orang pegawai dengan kualifikasi DIII Umum. Kondisi yang ada, kekurangan tiga pegawai dimana Sekretariat kelebihan satu orang pegawai dengan kualifikasi DIII Umum. 9. Balai Diklat Keuangan (BDK) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 66/KMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Keuangan, BDK adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPPK yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala BPPK. BDK mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penataran


296

keuangan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya Balai Diklat Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan program penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penataran keuangan negara. b. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penataran keuangan negara. c. pengembangan SDM. d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penataran keuangan negara. e. pengelolaan implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi. f. pelaksanaan administrasi balai. Dalam pengukuran beban kerja ini, data didasarkan pada Formulir Analisis Beban Kerja BDK. Perbedaan jumlah produk yang dihasilkan akan ikut mempengaruhi pengukuran jumlah beban kerja yang terdapat pada setiap unit selain variabel-variabel lainnya yang juga ikut mempengaruhi hasil pengukuran beban kerja, yaitu jumlah volume kerja untuk setiap produk, tahapan-tahapan proses menghasilkan produk tersebut, dan standar norma waktu yang ditetapkan. Dengan teknik pengolahan data sebagaimana disebutkan dalam Bab II, hasil pengolahan analisis beban kerja pada masing-masing Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dapat dilihat pada Tabel 14.10. Tabel 14.10 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan No

Unit Organisasi 2

Jumlah Beban Kerja



+/-

EU

PU

Ket

1 1

BDK Medan

3 42,522.4

4 28

5 27

6 -1

7 1.05

8 A

9 Sangat Baik

2

BDK Pekanbaru

28,319.1

19

16

-3

1.17

A

Sangat Baik

3

BDK Palembang

48,695.6

32

29

-3

1.11

A

Sangat Baik

4

BDK Cimahi

36,291.6

23

23

0

1.05

A

Sangat Baik

5

BDK Yogyakarta

48,968.4

32

26

-6

1.25

A

Sangat Baik

6

BDK Malang

62,767.7

41

32

-9

1.30

A

Sangat Baik

7

BDK Denpasar

31,805.8

21

17

-4

1.24

A

Sangat Baik

8

BDK Pontianak

33,603.4

23

14

-9

1.59

A

Sangat Baik

9

BDK Balikpapan

38,217.6

26

27

1

0.94

B

Baik

10

BDK Makassar

45,212.0

29

27

-2

1.11

A

Sangat Baik

11

BDK Manado

44,890.9

29

30

1

0.99

B

Baik

461,294.50

303

268

-35

1.14

A

Sangat Baik

Jumlah

Berdasarkan Tabel 14.10 tersebut, rata-rata EU BDK adalah 1,14 sehingga PU dikategorikan Sangat Baik (A) dengan beban kerja sebesar 461.294,5 OJ yang seharusnya dilaksanakan oleh 303 orang pegawai. Adapun total jumlah pegawai pada tahun 2012 di BDK adalah 268 orang pegawai sehingga terdapat kekurangan sebanyak 35 orang pegawai dengan rincian sebagai berikut:


297

a. BDK Medan kekurangan satu pelaksana dengan kualifikasi memiliki keahlian di bidang IT/Sistem Informasi. b. BDK Pekanbaru kekurangan tiga pelaksana dengan dengan kualifikasi DIII Komunikasi (satu orang), S1 IT/Manajemen Informatika (satu orang), dan S1 Umum (satu orang). c. BDK Palembang kekurangan tiga pelaksana dengan kualifikasi D III Umum (untuk seluruh orang) dengan menguasai administrasi umum (untuk satu orang). d. BDK Cimahi tidak mengalami kekurangan maupun kelebihan pegawai. e. BDK Yogyakarta kekurangan enam pelaksanan dengan kualifikasi SLTA – D III dengan kompetensi Information Technology (IT) (dua orang), DIII Umum dan menguasai administrasi umum (1 orang), dan SLTA – D III, dengan kompetensi Information and Technology dan Akuntansi (tiga orang). f.

BDK Malang kekurangan sembilan pelaksana dengan kualifikasi menguasai DUPAK, IT dan Pelayanan Kediklatan (dua orang), S-1 Ilmu Statistik (satu orang), S-1 Teknik Sipil/Arsitek, Hukum, Manajemen, Perpustakaan dan Information and Technology, serta DIII Umum yang menguasai Pengadaan Barang dan Jasa (enam orang).

g. BDK Denpasar kekurangan empat pelaksana dengan kualifikasi DIII Umum. h. BDK Pontianak kekurangan sembilan pelaksana dengan kualifikasi D III Komunikasi (dua orang), DIII Umum (dua orang), dan DIII Umum yang menguasai Manajemen Aset, manajemen SDM dan Pengelolaan APBN (lima orang). i.

BDK Balikpapan kelebihan satu orang pegawai pelaksana.

j.

BDK Makassar kekurangan dua orang pelaksana dengan kualifikasi D1/D3 Umum (satu orang) dan DIII Akuntansi (satu orang).

k. BDK Manado kelebihan satu orang pegawai pelaksana.

10. Jabatan Fungsional Widyaiswara Perhitungan beban kerja untuk Widyaiswara belum terdapat pada Permenpan 14/2009 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara Dan Angka Kreditnya. Pada tahun 2011, BPPK telah membuat formula untuk perhitungan beban kerja tersebut, namun formula ini belum cukup untuk menggambarkan jumlah beban kerja masing-masing Widyaiswara karena terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan namun tidak diakui kreditnya karena belum diatur dalam Permenpan No 14/2009 seperti melakukan kajian, penyusunan buku,penyusunan modul dan sebagainya. Hal itu juga yang menyebabkan kesulitan bagi BPPK untuk membuat peraturan mengenai standar norma waktu untuk jenis-jenis kegiatan tersebut, karena tidak semua kegiatan yang diajukan ke LAN disetujui dan mendapatkan angka kredit, sedangkan pada kenyataannya kegiatan tersebut adalah riil dilakukan oleh Widyaiswara. Dengan demikian jumlah kebutuhan Widyaiswara pada tahun 2012 dihitung berdasarkan rencana kerja tiap-tiap unit.


298

Tabel 14.11 Rincian Kebutuhan Widyaiswara BPPK Per Unit

Nama Unit Pusdiklat Pengembangan SDM Balai Diklat Kepemimpinan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Pusdiklat Pajak Pusdiklat Bea dan Cukai Pusdiklat KNPK Pusdiklat Keuangan Umum STAN BDK Medan BDK Pekanbaru BDK Palembang BDK Cimahi BDK Yogyakarta BDK Malang BDK Denpasar BDK Pontianak* BDK Balikpapan BDK Makassar BDK Manado Jumlah

Saat Ini 9 7 24 28 14 11 9 22 2 2 3 7 7 8 3 2 3 1 162

Jumlah Tambahan Widyaiswara yang Dibutuhkan 30 9 47 10 5 3 5 2 1 2 1 3 3 2 3 5 131

Secara mendasar, analisis kebutuhan jabatan fungsional Widyaiswara adalah unik. Setiap individu Widyaiswara memiliki keunikan kompetensi masing-masing. Dalam hal ini, BPPK memandang bahwa yang dibutuhkan adalah ‘kompetensi’, bukan ‘orang’. Bisa jadi satu orang memiliki lebih dari satu kompetensi, bisa juga satu orang hanya satu kompetensi. Analisis kebutuhan Widyaiswara didasarkan pada rencana kerja unit-unit teknis di BPPK dan proyeksi-proyeksi yang menyertainya. Hasil identifikasi kebutuhan untuk 2013 disajikan pada tabel berikut. Tabel 14.12 Rekapitulasi Kualifikasi Kebutuhan Widyaiswara Per Unit

NO

SPESIALISASI/KOMPETENSI

PENDIDIKAN MINIMAL

JUMLAH

S1/D IV

30

S2 Ekonomi Studi Pembangunan

2

S2 Akuntansi

3

S2 Ekonomi

2

1. PUSDIKLAT PENGEMBANGAN SDM a.

Segala Kompetensi/Softskills

2. PUSDIKLAT ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN

a.

• Makro Ekonomi • Perencanaan Penganggaran (diutamakan dari DJA/BKF)

b.

Akuntansi (diutamakan dari DJPB)

c.

Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (diutamakan dari DJPK)


299

NO


PENDIDIKAN MINIMAL

JUMLAH

d.

Pengendalian Keuangan Negara (diutamakan dari Itjen)

S2 Ilmu Hukum

1

e.

Bidang Statistik (diutamakan dari DJPB)

S1/S2 Ilmu Statistik

1

3. PUSDIKLAT PAJAK a.

KUP (pernah menjadi Pejabat Eselon IV)

S2

16

b.

PPh

S2

15

c.

PPN

S2

16

4. PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI a.

Kepabeanan

S1/D IV

7

b.

Cukai

S1/D IV

2

c.

Umum (terkait Kepabeanan dan Cukai)

S1/D IV

1

5. PUSDIKLAT KEKAYAAN NEGARA DAN PERIMBANGAN KEUANGAN a.

Lelang

S1/D IV

1

b.

Penilaian

S1/D IV

1

c.

Hukum dan Hubungan Masyarakat

S1 Hukum

1

d.

Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain

S1/D IV

1

e.

Perimbangan Keuangan

S1/D IV

1

S1 Sastra Inggris

1

S1 TI/ Ilmu Komputer

1

S1 Ekonomi (Manajemen)

1

6. PUSDIKLAT KEUANGAN UMUM a.

• Bahasa Inggris • Test Score minimal TOEFL 600/IELTS 7,70/TOEIC 780

b.

• Teknologi Informasi • Memiliki Sertifikasi pendukung terkait

c.

• Manajemen • Sertifikasi pendukung terkait

1. BALAI DIKLAT KEUANGAN MEDAN a.

Perpajakan

S1/D IV

2

b.

Perbendaharaan

S1/D IV

1

c.

Kekayaan Negara

S1/D IV

1

d.

Softskills

S1/D IV

1

2. BALAI DIKLAT KEUANGAN PEKANBARU a.

Perpajakan

S1/D IV

1

b.

Kepabeanan dan Cukai

S1/D IV

1

S1/D IV

1

3. BALAI DIKLAT KEUANGAN PALEMBANG a.

Perpajakan


300

NO


PENDIDIKAN MINIMAL

JUMLAH

4. BALAI DIKLAT KEUANGAN CIMAHI a.

Perpajakan

S1/D IV

1

b.

Kepabeanan dan Cukai

S1/D IV

1

S1/D IV

1

5. BALAI DIKLAT KEUANGAN MALANG a.

Account Representative, pengalaman minimal dua tahun

6. BALAI DIKLAT KEUANGAN DENPASAR a.

Perpajakan non PBB

S1/D IV

1

b.

Keuangan Negara

S1/D IV

1

c.

Softskills

S1/D IV

1

7. BALAI DIKLAT KEUANGAN BALIKPAPAN a.

Bea dan Cukai

S1/D IV

1

b.

Perpajakan

S1/D IV

1

8. BALAI DIKLAT KEUANGAN PONTIANAK a.

Pengelolaan BMN (KNPK)

S1/D IV

1

b.

Perpajakan

S1/D IV

2

9. BALAI DIKLAT KEUANGAN MAKASSAR a.

Pengelolaan BMN

S1/D IV

1

b.

Perpajakan

S1/D IV

2

10. BALAI DIKLAT KEUANGAN MANADO a.

Perpajakan

S2

2

b.

Perbendaharaan

S2

2

c.

Softskills

S2

1

Kebutuhan widyaiswara adalah bukan pada kebutuhan kuantitas orang, tetapi kebutuhan senyatanya adalah sisi kompetensi yang begitu unik. Oleh karena itu perhitungan jumlah kebutuhan widyaiswara dhitung berdasarkan proyeksi kebutuhan tiap unit yang telah disesuaikan dengan kebutuhan komptensi yang dibutuhkan. 11. Pranata Komputer Pada tahun 2012 perhitungan beban kerja untuk Pranata komputer dihitung berdasarkan analisis beban kerja pelaksana pada umumnya. Para Pranata Komputer di unitunit kerja nantinya akan menjadi counterpart dari Sekretariat Badan cq. Bagian TIK untuk pemeliharaan dan pemberian dukungan teknis di unit kerja masing-masing. Hal ini secara signifikan akan menekan biaya-biaya terkait pemanfaatan IT di unit kerja. Jumlah kebutuhan Pranata Komputer pada tahun 2012 sebanyak 17 orang dengan princian masingmasing unit disajikan pada tabel berikut.


301

Tabel 14.13 Rincian Kebutuhan Pranata Komputer Per Unit

Nama Unit Sekretariat Badan Pusdiklat Pengembangan SDM Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Pusdiklat Pajak Pusdiklat Bea dan Cukai Pusdiklat KNPK Pusdiklat Keuangan Umum STAN BDK Medan BDK Pekanbaru BDK Palembang BDK Cimahi BDK Yogyakarta BDK Malang BDK Denpasar BDK Pontianak BDK Balikpapan BDK Makassar BDK Manado Balai Diklat Kepemimpinan Jumlah

Saat Ini 2 1 2 5

Jumlah Tambahan Dibutuhkan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

12. Tenaga Medis Saat ini BPPK baru memiliki 1 dokter umum dan 1 perawat. Dari hasil evaluasi peserta diklat, diperoleh masukan bahwa keberadaan tenaga medis di lokasi diklat sangat diperlukan. Untuk itu, demi memberikan layanan terbaik bagi para peserta diklat dan juga pegawai BPPK, maka dibutuhkan dokter dan perawat di setiap unit pelaksana diklat. Jumlah kebutuhan Tenaga Medis pada tahun 2012 sebanyak 38 orang dengan princian masing-masing unit disajikan pada tabel-tabel berikut. Tabel 14.14 Rincian Kebutuhan Dokter Umum Per Unit

Nama Unit Sekretariat Badan Pusdiklat Pengembangan SDM Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Pusdiklat Pajak Pusdiklat Bea dan Cukai Pusdiklat KNPK Pusdiklat Keuangan Umum STAN BDK Medan BDK Pekanbaru BDK Palembang BDK Cimahi

Saat Ini 1 -

Jumlah Tambahan Dibutuhkan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


302

Nama Unit

Saat Ini 1

BDK Yogyakarta BDK Malang BDK Denpasar BDK Pontianak BDK Balikpapan BDK Makassar BDK Manado Balai Diklat Kepemimpinan Jumlah

Jumlah Tambahan Dibutuhkan 1 1 1 1 1 1 1 1 19

Tabel 14.15 Rincian Kebutuhan Perawat Per Unit

Nama Unit Sekretariat Badan Pusdiklat Pengembangan SDM Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Pusdiklat Pajak Pusdiklat Bea dan Cukai Pusdiklat KNPK Pusdiklat Keuangan Umum STAN BDK Medan BDK Pekanbaru BDK Palembang BDK Cimahi BDK Yogyakarta BDK Malang BDK Denpasar BDK Pontianak BDK Balikpapan BDK Makassar BDK Manado Balai Diklat Kepemimpinan Jumlah

Saat Ini 1 5

Jumlah Tambahan Dibutuhkan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19


303


304

BAB XVI PENUTUP A. KESIMPULAN Kementerian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang keuangan dan kekayaan negara dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara yang dalam gerak kegiatannya merencanakan, menghimpun, mengalokasikan, mengarahkan dan mengerahkan keuangan negara dan mengadministrasikan secara baik dan benar kekayaan negara yang selanjutnya dituangkan dalam tujuh sasaran strategis meliputi: Pendapatan negara yang optimal; Perencanaan dan pelaksanaan belanja negara yang optimal; Pembiayaan dalam jumlah yang cukup, aman, dan efisien bagi kesinambungan fiskal; Utilisasi kekayaan negara yang optimal; Transfer daerah yang adil, transparan, tepat guna dan tepat waktu; dan Pengelolaan keuangan negara yang akuntabel. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Keuangan didukung oleh organisasi kantor pusat, instansi vertikal, serta unit pelaksana teknis yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan didukung oleh kurang lebih 60.066 orang pegawai dengan berbagai disiplin ilmu. Kementerian Keuangan merupakan organisasi yang sangat besar dan heterogen, serta kewengannya tidak diserahkan kepada daerah. oleh karena itu, Kementerian Keuangan bersifat holding company type department yang bersifat sangat startegis dan dinamis sehingga memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dinamika perubahan lingkungan dan tuntutan publik. Agar organisasi Kementerian Keuangan selalu mampu melaksanakan tugas tersebut secara tepat, efektif dan efisien, serta menyesuaikan dengan perubahan administrasi publik, perkembangan dan tuntutan publik, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat, serta agar selalu memiliki sumber daya manusia yang tepat secara kualitas maupun kuantitas baik di tingkat Kantor Pusat maupun di tingkat wilayah, perlu selalu dilakukan monitoring dan evaluasi mengenai efektivitas dan efisiensi organisasi dan SDM yang berkelanjutan. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk memonitor serta mengevaluasi serta diagnostik untuk mengetahui secara lebih obyektif dan akurat mengenai efektivitas dan efisiensi organisasi dan SDM, prestasi kerja unit/jabatan serta kebutuhan pegawai dimaksud adalah Analisis Beban Kerja. Pelaksanaan Analisis Beban Kerja Kementerian Keuangan dilakukan pada seluruh Kantor Pusat dan seluruh instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara serta Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.


305

Dari hasil pengolahan data Analisis Beban Kerja pada 11 Unit Eselon I di lingkungan Kementerian

Keuangan

dapat

diketahui

mengenai

jumlah

kebutuhan

pegawai,

kekurangan/kelebihan pegawai, efektivitas unit, serta prestasi unit sebagai berikut: No. 1.

Unit Organisasi

Jumlah Beban Kerja (OJ)

Kebutuhan Jumlah Pejabat/ Kekurangan/ Efektivitas Prestasi Pejabat/ Pegawai yang Kelebihan Unit Unit ada Pegawai

Kantor Pusat 18,076,985.47 11,866 orang Kementerian Keuangan

10,787 orang

Instansi vertikal pada DJP

49,603,981.00 32,931 orang

28,380 orang

3.

Instansi vertikal pada DJBC

15,148,050.04 10,438 orang

4.

Instansi vertikal pada DJPB

10,141,952.54

5.

Instansi vertikal pada DJKN

4,593,350.00

2.

Kekurangan 1,079 orang

1.11

A


1.16

8,881 orang


1.13

A (Sangat Baik)

6,731 orang

7,200 orang

Kelebihan 469 orang

0.93

B (Baik)

3,152 orang

3,038 orang

Kekurangan 114 orang

1.00

B (Baik)

(Sangat Baik) A (Sangat Baik)

Dari hasil pengolahan data analisis beban kerja diatas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut: 1. Sekretariat Jenderal, dari hasil analisis beban kerja pada masing unit eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal relatif stabil dari tahun ke tahun. Pada prinsipnya efektivitas dan efisiensi unit maupun jabatan/pegawai dari tahun ke tahun sangat baik, dan secara keseluruhan beban kerja Sekretariat Jenderal meningkat. Beban kerja tersebut sebagian besar berasal dari produk/kegiatan yang bersifat pelayanan/servicing antara lain: penyampaian revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 200x Bagian Anggaran 15, penataan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan, pelaksanaan assessment center, pemutakhiran data kepegawaian seluruh unit eselon I, serta meningkatnya jumlah aplikasi dan database yang harus dikelola mengakibatkan wilayah penanganan pemulihan permasalahan/gangguan layanan TIK semakin luas tidak hanya di lingkungan Sekretariat Jenderal, tetapi juga di unit-unit eselon I lainnya. Kegiatan-kegiatan yang bersifat pelayanan tersebut menghasilkan beban kerja yang sangat besar dan menyebabkan Setjen kekurangan pegawai sebanyak 155 orang. Sedangkan tugas Sekretariat Jenderal sebagai perumus dan pembina serta peran Sekretariat Jenderal sebagai shaping dan safeguarding, belum dilaksanakan secara optimal, misalnya pelaksanaa

n tugas dan fungsi sosialisasi, monitoring dan evaluasi,

bimbingan teknis, dan lain-lain.


306

2. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), dari hasil analisis beban kerja pada Direktorat Anggaran III menunjukkan bahwa persebaran beban kerja antara unit-unit di Direktorat Anggaran III cenderung kurang merata. Beban kerja di Subdirektorat Anggaran III D cukup tinggi karena menangani Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) yang mempunyai pagu besar. Selain itu, regulasi/peraturan yang ada di BA BUN terbatas sehingga membutuhkan kajian yang hati-hati, waktu pembahasan yang lebih lama untuk meneliti, serta proses penganggarannya lebih panjang sampai pada level Menteri untuk proses persetujuannya. Sedangkan Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis memiliki beban kerja yang tinggi dikarenakan terdapat tambahan pekerjaan terkait penerbitan DIPA. Sementara itu, beban kerja Subdirektorat Anggaran III C relatif rendah karena Kementerian/lembaga yang ditangani sebanyak 9 K/L yang relatif memiliki pagu yang kecil dan sumber dana sebagian besar Rupiah Murni. Selain itu, proses penganggaran yang dilakukan di Subdirektorat Anggaran III C tidak terlalu panjang yaitu sampai pada level Direktorat Jenderal. 3. Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dari data analisis beban kerja dalam tiga tahun terakhir, jumlah beban kerja Direktorat Peraturan Perpajakan I dan Direktorat Peraturan Perpajakan II pada DJP terdapat selisih yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan adanya pembagian tugas dan fungsi antara Direktorat PP I dan Direktorat PP II yang tidak seimbang. Setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, salah satu penyebab rendahnya beban kerja pada Direktorat PP I adalah proses perpindahan kebijakan pengalihan PBB/BPHTB sektor perkotaan dan perdesaan serta beralihnya sebagian kewenangan penyusunan kebijakan perpajakan pada BKF dari Direktorat PP I. Selain itu, kekurangan pegawai pada instansi vertikal Ditjen Pajak terutama terdapat pada level staf (pelaksana, account representative) dan fungsional pemeriksa pajak yang tersebar pada KPP dan Kanwil yang merupakan ujung tombak dari Kementerian Keuangan yang berhubungan langsung dengan wajib pajak/masyarakat. Adapun kekurangan pegawai tersebut secara rinci terdiri dari pegawai administrasi, pengawasan dan konsultasi, analisis dan perumusan kebijakan serta penegakan hukum. Analisis beban kerja yang dilakukan pada seluruh UPT di lingkungan Ditjen Pajak (PPDDP, KPDDP, KPDE, KLIP) menunjukkan bahwa secara total UPT mempunyai beban kerja yang relatif kecil dibandingkan dengan seluruh organisasi di lingkungan DJP. Hal ini disebabkan UPT merupakan unit baru yang mendukung penyediaan data dan pengolahan data SPT baik badan maupun orang pribadi yang akan digunakan untuk menggali potensi penerimaan pajak bagi KPP yang sampai saat ini baru mencakup sebagian wilayah kerja DJP. Pada masa yang akan datang, apabila UPT tersebut sudah mencakup seluruh wilayah kerja DJP, beban kerja UPT akan semakin bertambah berat dan kompleks.


307

4. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dari hasil analisis beban kerja kekurangan pegawai pada kantor pusat DJBC disebabkan antara lain oleh meningkatnya beban kerja kegiatan yang terkait dengan penindakan yaitu pengawasan impor, ekspor, serta larangan dan pembatasan, kegiatan penetapan klasifikasi melalui BPIB, KPU, Kantor Wilayah DJBC dan KPPBC, kegiatan terkait bimbingan teknis impor, sosialisasi dan pelaksanaan audit lapangan, distribusi barang dan penghapusan BMN, dan pembuatan aplikasi besar misalnya Sistem Aplikasi Pengaduan Masyarakat (SIPUMA), Sistem Aplikasi Cukai Sentralisasi II (SAC-S II), Modul Penerimaan Negara (MPN), Sistem Aplikasi Piutang dan Pengembalian (SAPP) dan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), serta pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Sedangkan untuk instansi vertikal, kekurangan pegawai rata-rata adalah pada level pelaksana dan pemeriksa. Hal ini dipengaruhi diantaranya oleh SDM yang ditempatkan dalam jabatan pelaksana tertentu memiliki tingkat pendidikan yang kurang sesuai dengan persyaratan jabatannya sehingga pelaksanaan tugas menjadi kurang optimal, luasnya daerah pengawasan sehingga dibutuhkan lebih banyak pegawai, keterbatasan sarana transportasi untuk menjangkau daerah-daerah dimana dilaksanakannya kegiatan pemeriksaan barang maupun untuk melakukan pengawasan, minimnya pegawai wanita khususnya di bandara-bandara internasional guna keperluan pemeriksaan badan atau keperluan yang lainnya, banyaknya Kawasan Berikat yang selama ini dikerjakan secara rangkap oleh pegawai Bea dan Cukai sedangkan kegiatan di Kawasan Pabean 24 jam, sistem pelayanan 247 (dua puluh empat jam tujuh hari kerja) untuk kantor-kantor tertentu seperti Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau, KPPBC Soekarno Hatta, Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Pantoloan, KPU Batam dan lain sebagainya. 5. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), hasil perhitungan ABK tingkat Kantor Pusat menggambarkan bahwa seluruh unit eselon II mengalami kekurangan pegawai dengan efektivitas unit rata-rata diatas 1. Namun pada instansi vertikal, dari 30 Kanwil DJPB yang dijadikan baseline penyusunan ABK tahun 2012, didapat hasil bahwa mayoritas Kanwil DJPB mengalami kelebihan pegawai. Kanwil DJPB yang mengalami kekurangan pegawai hanya satu Kanwil yaitu Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Tengah yang mengalami kekurangan sebanyak 2 (dua) orang. Hal ini disebabkan karena dengan diberlakukannya program assessment KPPN Percontohan yang berlokasi di ibukota propinsi dimana Kanwil DJPB berada, Kanwil DJPB menjadi tempat bertugas yang baru bagi para pegawai di KPPN asal yang tidak memenuhi syarat untuk bertugas di KPPN Percontohan. Selain itu, masih terdapat tugas dan fungsi Kantor Wilayah yang belum dilaksanakan secara optimal, salah satunya adalah pelaksanaan monitoring dan bimbingan kepada KPPN dan satuan kerja yang ada di wilayah kerjanya.


308

6. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), hasil analisis beban kerja DJKN menunjukkan adanya peningkatan jumlah beban kerja dibandingkan dengan tahun kemarin. Peningkatan beban kerja kantor pusat DJKN antara lain disebabkan oleh banyaknya kajian peraturan dan kegiatan pembinaan mengenai kebijakan terkait pengelolaan dan penatausahaan BMN kepada Kementerian Negara/Lembaga maupun kantor vertikal DJKN, tindak lanjut atas temuan BPK terkait IP BMN, dan Layanan bantuan hukum telah dilaksanakan 19 kali pendampingan perkara dan 36 kali gelar perkara. Sedangkan kekurangan pegawai pada instansi vertikal Ditjen Kekayaan Negara disebabkan antara lain karena cukup tingginya beban kerja pada kegiatan pelaksanaan lelang dan rekonsiliasi BMN. Selain itu, kegiatan yang sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya antara lain: a. tindak lanjut paska Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 77/PUU-IX/2011 terkait uji materi Pasal 4, Pasal 8, dan Pasal 12 ayat (1) UU No 49/1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Putusan tersebut menyatakan Piutang BUMN/BUMD bukan merupakan piutang negara, sehingga pengurusan pitang negara yang berasal dari BUMN/BUMD tidak dapat lagi dilaksanakan. Adapun kegiatan yang dilakukan pada kantor vertikal di lingkungan DJKN atas putusan tersebut antara lain pengembalian Berkas Kasus Piutang Negara/BKPN pada BUMN/BUMD khususnya perbankan yang masih diurus serta rekonsiliasi dan validasi data BKPN oleh KPKNL dengan penyerah piutang (jumlah debitur, nilai penyerahan, jumlah angsuran, dan saldo hutang. Rekonsiliasi tersebut mencakup seluruh berkas yang berstatus aktif, Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT), lunas, dan penarikan); b. pelaksanaan Inventaris Penilaian (IP) Aset Tetap sebagai tindak lanjut temuan BPK atas LKPP tahun 2011. Temuan BPK tersebut terkait dengan pengelolaan kekayaan negara terutama penyelesaiaan IP BMN eks BPPN. 7. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), hasil analisis beban kerja menunjukkan bahwa Direktorat Dana Perimbangan pada DJPK mempunyai beban kerja yang cukup tinggi. Hal ini mengingat direktorat ini menangani penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) penyaluran dana transfer ke daerah khususnya DBH Pajak, DBH SDA dan DBH Cukai Hasil Tembakau. Penyaluran Dana Transfer tersebut disamping menyita waktu dari sisi penyalurannya juga menyita waktu dalam hal tingginya intensitas rapat dan konsultasi dengan mitra kerja. Penyaluran Dana Transfer dilakukan untuk daerah penerima yang seluruhnya mencakup 536 daerah kabupaten/kota dan 34 daerah provinsi dengan periode rata-rata setiap 1 bulan untuk setiap daerah. Selain itu, Direktorat Dana Perimbangan juga melakukan perumusan kebijakan minyak bumi dan gas bumi, pertambangan umum, panas bumi, kehutanan, serta perikanan.


309

8. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU), hasil analisis beban kerja DJPU menunjukkan adanya peningkatan jumlah beban kerja dibandingkan dengan tahun kemarin. Peningkatan beban kerja DJPU disebabkan antara lain karena beban kerja yang cukup tinggi pada penyusunan SOP, review profil risiko Unit Pemilik Risiko (UPR) di lingkungan DJPU, kegiatan Jadwal Lelang SBSN dan Rekomendasi SBSN yang dilelang, serta penyusunan kajian yang harus diberikan kepada Menteri Keuangan. Dari data hasil analisis beban kerja pada DJPU tersebut juga menunjukkan bahwa masih banyak pejabat eselon III dan IV yang kosong atau rangkap jabatan. 9. Inspektorat Jenderal (ITJEN), hasil analisis beban kerja yang dilakukan pada Inspektorat Jenderal, komposisi pegawai Inspektorat I sampai Inspektorat Bidang Investigasi, terdapat kekurangan pegawai untuk jabatan fungsional auditor dalam jumlah yang cukup banyak. Hal tersebut disebabkan tingginya beban kerja audit yang ada di Inspektorat Jenderal. Dalam pelaksanaan tugas audit tersebut, pada tahun 2012 Anggota Tim dibantu oleh Pelaksana dari Subbagian Tata Usaha Inspektorat masing-masing yang telah memenuhi syarat. 10. Badan Kebijakan Fiskal (BKF), sebagai unit yang mempunyai tugas melaksanakan analisis di bidang kebijakan fiskal, output yang dihasilkan oleh Badan Kebijakan Fiskal antara lain adalah Proyeksi Penerimaan, Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal & Kerangka Ekonomi

Makro,

Kebijakan

Subsidi/PSO,

Insentif

dan

desentif

Perpajakan,

KebijakanTarif BM, Pemantauan Dini, Analisis Perkembangan Ekonomi Makro, Assesment Risiko Fiskal, Dukungan Pemerintah Pada Proyek Infrastruktur, dll. Untuk menghasilkan output tersebut BKF harus di dukung oleh jabatan fungsional peneliti dengan kuantitas dan kualitas yang sesuai. Berdasarkan data hasil analisis beban kerja, secara keseluruhan BKF mengalami kekurangan sebanyak 2 orang peneliti. Namun demikian, pengelolaan kinerja peneliti masih harus diperbaiki lagi agar dokumentasi pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan sehingga penghitungan analisis beban kerja akan dapat dengan mudah dilakukan. 11. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), dari data hasil pelaksanaan analisis beban kerja diketahui bahwa beban kerja BPPK cukup merata pada masing-masing unit eselon II maupun Balai Diklat Keuangan. Dengan beban kerja tersebut, BPPK mengalami kekurangan pegawai sebanyak 67 orang yang tersebar pada Sekretariat Badan, Pusdiklat, maupun Balai Diklat di seluruh Indonesia. Disamping kekurangan 67 orang tersebut, BPPK juga membutuhkan jabatan fungsional widyaiswara, pranata komputer, dokter dan perawat jaga pada masing-masing Pusdiklat dan BDK.


310

B. SARAN Dalam rangka mewujudkan organisasi Kementerian Keuangan yang selalu mampu melaksanakan tugas secara tepat, efektif dan efisien, serta menyesuaikan dengan perubahan lingkungan, tuntutan publik, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat, serta memiliki sumber daya manusia yang tepat secara kualitas maupun kuantitas baik di tingkat Kantor Pusat maupun di tingkat wilayah, beberapa hal yang dapat dilakukan berdasarkan data hasil analisis beban kerja antara lain adalah sebagai berikut: 1. Untuk lebih meningkatkan peran Sekretariat Jenderal sebagai koordinator dan pembina seluruh organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan, tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal yang bersifat inisiatif, misalnya sosialisasi, monitoring dan evaluasi, dll harus lebih dioptimalkan, sehingga organisasi Kementerian Keuangan secara keseluruhan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. 2. Hasil analisis beban kerja dapat digunakan sebagai salah satu alat diagnostik oleh Pimpinan untuk melakukan penataan organisasi, penajaman tugas dan fungsi, maupun optimalisasi tugas dan fungsi. Sebagai contoh adalah dengan menyeimbangkan beban kerja antara Direktorat PP I dengan Direktorat PP II, meninjau kembali pembagian tugas/beban kerja di lingkungan Direktorat Anggaran III, serta meningkatkan pelaksanaan sosialisasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing bidang serta melakukan pembinaan/monitoring terhadap pelaksanaan tugas KPPN yang berada di wilayah kerja kantor wilayah DJPB masing-masing. 3. Inspektorat Jenderal dapat segera melakukan penambahan jumlah pejabat fungsional auditor dengan jalan mengalihtugaskan sebagian pelaksana pada Subbagian TU Inspektorat I sampai Inspektorat Bidang Investigasi secara bertahap menjadi pejabat fungsional auditor, atau menugaskannya menjadi tenaga magang auditor atau mengangkat pelaksana pada Sekretariat Inspektorat Jenderal yang telah bersertifikasi Jabatan Fungsional Auditor secara bertahap menjadi tenaga fungsional auditor sebagai Anggota Tim di Inspektorat I sampai Inspektorat Bidang Investigasi sehingga seluruh tugas dan fungsi dapat dijalankan secara lebih efektif dan efisien. 4. Dari hasil analisis beban kerja di lingkungan BKF, yang perlu segera dilakukan antara lain memperbaiki pengelolaan kinerja peneliti untuk memudahkan penghitungan analisis beban kerja, menyesuaikan SOP sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan/atau menyusun SOP-SOP baru, melakukan pemetaan kompetensi dan penataan SDM sehingga diketahui kebutuhan riil SDM termasuk jabatan fungsional peneliti, melakukan analisis kebutuhan SDM berdasarkan tugas-tugas yang belum tertangani, tambahan fungsi, tambahan beban tugas dan struktur organisasi baru.


311

5. Pada masa yang akan datang, untuk mendapatkan data analisis beban kerja yang lebih obyektif, akurat dan komprehensif, serta pelaksanaan analisis beban kerja pada masa yang akan datang dapat dilakukan dengan mudah dan tepat waktu sehingga dapat segera digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan Pimpinan dalam menentukan kebijakan mengenai penataan organisasi, tata laksana, SDM, dan bidang proses bisnis lainnya, beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain adalah: a. unit eselon I yang memiliki instansi vertikal diharapkan menyampaikan dimensi/cakupan yang menjadi tanggung jawab masing-masing instansi vertikal. 1) Untuk DJP menyampaikan dimensi/cakupan untuk masing-masing Kantor Wilayah dan KPP, misalnya jumlah wajib pajak, target penerimaan, dll. 2) Untuk DJBC menyampaikan dimensi/cakupan untuk masing-masing Kantor Wilayah dan KPPBC, misalnya target penerimaan, jumlah stakeholders/pengguna jasa, dll. 3) Untuk DJPB menyampaikan dimensi/cakupan untuk masing-masing Kantor Wilayah dan KPPN misalnya jumlah satker, jumlah DIPA yang dikelola, dll. 4) Untuk DJKN menyampaikan dimensi/cakupan untuk masing-masing Kantor Wilayah dan KPKNL misalnya jumlah berkas kasus piutang negara, jumlah stakeholders, dll. b. melakukan penyusunan/pembuatan instrumen yang dapat digunakan untuk mendokumentasikan seluruh kegiatan para pejabat/pegawai untuk menghasilkan suatu produk, agar seluruh kegiatan pejabat/pegawai tersebut tercatat dengan baik dan pasti sehingga akan memudahkan dalam menginventarisasi produk/kegiatan dan frekuensinya untuk pengisian form ABK. c. melakukan penyesuaian/penyempurnaan uraian proses (tahapan) untuk menghasilkan produk beserta standar norma waktunya, disesuaikan dengan tahapan dan waktu riil yang digunakan, perubahan maupun pembentukan unit organisasi baru, serta perkembangan dan tuntutan masyarakat pengguna jasa/stakeholders, sehingga dapat menghasilkan data analisis beban kerja yang lebih obyektif dan akurat. d. membangun sistem aplikasi analisis beban kerja pada masing-masing unit eselon I untuk meningkatkan obyektifitas, akurasi, kemudahan dan kecepatan dalam pelaksanaan analisis beban kerja. e. meningkatkan koordinasi antara unit pelaksana abk dengan unit yang menangani kepegawaian pada masing-masing unit eselon I agar hasil pelaksanaan analisis beban kerja dapat digunakan sebagai salah satu alat pertimbangan dalam menentukan jumlah kebutuhan pegawai baik kualitas maupun kuantitas. f.

melakukan bimbingan teknis dan/atau sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.01/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja (Work Load Analysis) di Lingkungan Departemen Keuangan kepada pegawai/pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan.


312

Selain itu, dalam rangka pemenuhan kebutuhan pegawai yang tepat secara kualitas maupun kuantitas, selain mengacu pada data hasil analisis beban kerja, juga perlu mempertimbangkan antisipasi adanya perubahan struktur organisasi yang terjadi di Kementerian Keuangan, pegawai/pejabat yang telah memasuki masa pensiun, serta optimalisasi pelaksanan tugas dan fungsi pada masing-masing unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Diharapkan dengan adanya standar norma waktu pada seluruh produk, sistem aplikasi analisis beban kerja, dimensi/cakupan kerja yang disampaikan dalam pelaporan, serta koordinasi yang baik antara unit eselon I dengan Sekretariat Jenderal c.q. Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, hasil dari pelaksanaan ABK dapat memberikan gambaran/informasi yang lebih obyektif, akurat dan komprehensif mengenai kebutuhan pegawai, tingkat efektivitas dan efisiensi kerja, prestasi kerja unit/jabatan, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan Pimpinan dalam menentukan kebijakan yang lebih tepat mengenai penataan organisasi, tata laksana, SDM, dan bidang proses bisnis lainnya, sehingga tujuan untuk meningkatkan performance dan good governance di lingkungan Kementerian Keuangan dapat tercapai.


313

GLOSARIUM Dalam Analisis Beban Kerja, terdapat beberapa pengertian/istilah sebagai berikut: Analisis Beban Kerja

:

suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja

Volume kerja

:

sekumpulan tugas/pekerjaan yang harus/dapat diselesaikan dalam waktu 1 tahun

Efektivitas

:

perbandingan antara bobot/beban kerja dan jam kerja efektif dalam rangka penyelesaian tugas dan fungsi organisasi

Beban kerja

:

besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi, dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu

Norma waktu

:

waktu yang wajar dan nyata-nyata dipergunakan secara efektif dengan kondisi normal oleh seorang pemangku jabatan untuk menyelesaikan satu tahapan proses penyelesaian pekerjaan

Pengukuran kerja

:

teknik yang dilakukan secara sistematis untuk menetapkan standar norma waktu kerja

Jam kerja kantor

:

jam kerja formal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Jam kerja efektif

:

jam kerja yang harus dipergunakan untuk berproduksi/ menjalankan tugas, yaitu jam kerja kantor dikurangi waktu luang

Waktu luang

:

jam kerja yang diperkenankan untuk dipergunakan secara tidak produktif

Unit pelaksana

:

unit organisasi yang secara fungsional mempunyai tugas dibidang organisasi dan ketatalaksanaan pada setiap unit organisasi Eselon I

Form A

:

Formulir pengumpulan data beban kerja norma waktu produk berdasarkan norma proses tahapan

Form B

:

Formulir pengumpulan data beban kerja norma waktu produk berdasarkan norma pelayanan

Form C

:

Formulir inventarisasi jumlah pemangku jabatan

dan efisiensi kerja


314

Form FP1A

:

Formulir tabulasi data norma waktu berdasarkan proses tahapan

Form FP1B

:

Formulir tabulasi data norma waktu berdasarkan norma layanan

Form FP2

:

Formulir Rekapitulasi Jumlah Beban Kerja Jabatan berdasarkan Produk

Form FP3

:

Formulir perhitungan kebutuhan pejabat/pegawai, tingkat efisiensi jabatan (EJ) dan prestasi kerja jabatan (PJ)

Form FP4

:

Formulir perhitungan kebutuhan pejabat/pegawai, tingkat efisiensi unit (EU) dan prestasi kerja unit (PU)


315

Laporan Analisis Beban Kerja Kementerian Keuangan

Recommend Documents