LAPORAN AKHIR PROGRAM P2M DIPA UNDIKSHA

LAPORAN AKHIR PROGRAM P2M DIPA UNDIKSHA

Sosialisasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Mengantisipasi Kecurangan Perilaku Produsen di Desa Tianyar Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem Oleh: Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd.,M.Hum./0004028202 (Ketua) Ratna Artha Windari, SH.,M.H, /0015128302 (Anggota) Ni Putu Rai Yuliartini, SH../ NIDN.0016078303 (Anggota)

Dibiayai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Pendidikan Ganesha SPK No.023.04.2.552581/2013 Tanggal 1 Mei 2013

JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 2013

1

HALAMAN PENGESAHAN 1.

Judul Program

2.

Ketua Pelaksana a. Nama Lengkap b. Jenis Kelamin c. NIDN d. Disiplin Ilmu e. Pangkat/Gol f. Jabatan g. Fakultas/Jurusan h. Alamat Kantor i. Telp/Fax/E-mail j. Alamat Rumah

Sosialisasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Mengantisipasi Kecurangan Perilaku Produsen di Desa Tianyar Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem Ni Ketut Sari Adnyani, SPd.,M.Hum. Perempuan 0004028202 Hukum Kenegaraan Penata MudaTk I/IIIb Asisten Ahli Ilmu Sosial/ PPkn Jl Udayana, Kampus Tengah Undiksha Jl Simpang 3 Saraswati Bjr Dinas Ekaadnyana Ds Tianyar Kec Kubu Kab Karangasem 081936534441/ [email protected]

k. Telp/Fax/E-mail 3. 4.

5.

Jumlah Anggota Pelaksana Lokasi Kegiatan a. Nama Desa b. Kecamatan c. Kabupaten/Kota d. Propinsi Jumlah biaya kegiatan

6

Lama Kegiatan

2 (Dua) orang Tianyar Kubu Karangasem Bali Rp. 7.500.000,(Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) 8 ( Delapan) Bulan Singaraja, 6 November 2013

Mengetahui, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha,

Ketua Pelaksana,

Prof. Dr. Nengah Bawa Atmaja, M.A. NIDN 0017025103

Ni Ketut Sari Adnyani, SPd., M.Hum. NIDN 0004028202

Menyetujui, Ketua LPM Undiksha, Prof. Dr.Ketut Suma, M.S. NIDN 0001015913

2

KATA PENGANTAR

Puji Syukur yang sedalam-dalamnya kami panjatkan atas kehadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga laporan akhir pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat diselesaikan. Tak lupa kami juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dari awal sampai dengan selesai. Laporan ini memaparkan kegiatan pengabdian masyarakat tentang Sosialisasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Mengantisipasi Kecurangan Perilaku Produsen di Desa Tianyar Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem. Proses pelatihan disertai dengan pemberian materi tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dimana nantinya diharapkan Bagi Ibu rumah tangga sebagai informan kunci penyebarluasan informasi di desa Tianyar, hendaknya mampu memberikan sosialisasi bagi masyarakat lainnya tentang pentingnya syarat-syarat perlindungan konsumen termasuk juga memberikan masukan dan koreksi terhadap praktek kecurangan produsen yang telah banyak merugikan konsumen. Walaupun penyusunan laporan akhir ini masih jauh dari sempurna, namun kami berharap dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Singaraja, 6 November 2013

Ketua Pelaksana

3

DAFTAR ISI COVER…….………………………………………………………. HALAMAN PENGESAHAN ……………………………………. KATA PENGANTAR……………………………………………... DAFTAR ISI……………………………………………………….. iv DAFTAR GAMBAR ………………………………………………

i ii iii v

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Analisis Situasi ...................................................................... 1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah ..................................... 1.3. Tujuan Kegiatan ..................................................................... 1.4. Manfaat Kegiatan ...................................................................

5 8 8 9

BAB II METODE PELAKSANAAN 2.1. Kerangka Pemecahan Masalah ............................................. 2.2. Khalayak Sasaran Strategis ................................................... 2.3. Keterkaitan ............................................................................

11 14 15

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1. Hasil Kegiatan ....................................................................... 3.2. Pembahasan ...........................................................................

16 16

BAB IV PENUTUP 4.1. Simpulan.. .............................................................................. 4.2. Saran.. ....................................................................................

20 21

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

4

Halaman Gambar 1 Data Potensi Fisik Luas Tanam (Ha). ............................. 5 Gambar 2.Skematis Alur Kerja Pemecahan Masalah ...................... 12 Gambar 3. . Indikator Keberhasilan Program .................................. 14

DAFTAR LAMPIRAN Halaman Lampiran 1: Peta Lokasi Kegiatan………………………………....... 24 5

Lampiran 2: Foto-Foto (Dokumentasi) Kegiatan..……………… 25 Lampiran 3: Daftar Hadir Peserta P2M……….....………………...

26

BAB I PENDAHULUAN 6

Ketentuan pasal 5 ayat (2) UUD 1945, menyebutkan bahwa “Presiden menetapkan peraturan

pemerintah

untuk

menjalankan

undang-undang

sebagaimana

mestinya”.

Berpedoman pada ketentuan di atas menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menjalankan

undang-undang

untuk

perwujudan

pembangunan

daerah

secara

berkesinambungan. “Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. Disamping penyelenggaraan Otonomi Daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah yang didukung oleh semangat otonomi, pelaksanaan yang wewenang berkualitas serta sarana dan prasarana yang memadai”. Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Otonomi daerah adalah hak, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengertian ini memberikan implikasi bahwa Pemerintah Pusat memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Daerah dengan inisiatifnya sendiri dapat menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dengan membuat peraturan-peraturan daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah akan berjalan lancar apabila komponenkomponen yang sudah diprogramkan dalam Perda dilaksanakan dengan baik, dan juga ditunjang oleh kondusifnya situasi dan kondisi suatu daerah dilihat dari sisi ketentraman dan ketertiban umum yang dapat menunjang terealisasinya sektor-sektor produktif daerah dalam menunjang pembangunan daerah yang bersangkutan. Ketentraman dan ketertiban umum yang dimaksudkan adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Budidaya, produksi serta usaha industri dapat direncanakan dan dilaksanakan dengan baik dengan menumbuhkan sentra-sentra produksi serta sentrampengembangan wilayah/daerah ataupun sektor jasa. Pembangunan di bidang perniagaan yang dilakukan sampai saat ini telah menunjukkan hasil-hasil yang nyata, dilihat antara lain dari pertumbuhan Produk Domestic Bruto (PDB), perkembangan produksi, dan peningkatan ekspor (Apriyantono dalam Setiawan,2005).

7

Namun demikian, pembangunan aspek perniagaan masih dihadapkan pada sejumlah masalah yang harus segera dipecahkan antara lain: keterbatasan dan penurunan kualitas barang produksi, lesunya pangsa pasar yang disasar, kecurangan dalam memproduksi barang, sistem alih teknologi yang masih lemah dan kurang tepat sasaran, keterbatasan akses terhadap layanan usaha, terutama permodalan, sistem pemasaran yang belum adil, mentalitas dan keterampilan warga masyarakat yang masih rendah, kelembagaan dan posisi tawar pedagang eceran dan pembeli rendah, lemahnya koordinasi antar lembaga terkait dan birokrasi, kebijakan makro ekonomi yang belum berpihak kepada para pedagang eceran. Desa Tianyar merupakan bagian dari wilayah kecamatan Kubu yang terkenal dengan lahan kritisnya seperti tegalan kering dan galian C. Mata pencaharian dari penduduk desa Tianyar, umumnya berada di sentra petani, nelayan dan pedagang. Dari ketiga jenis mata pencaharian warga masyarakat Tianyar, kami mengupayakan pengkajian lebih lanjut dan merancang program untuk dapat disasar kegiatan P2M adalah terkait dengan mata pencaharian pedagang dari penduduk setempat. Perdagangan dalam hal ini diamati sebagai proses lalu lintas aktivitas rutin warga masyarakat dengan berbagai jenis transaksi di mana penjual dan pembeli bertemu untuk melaksanakan kegiatan jual-beli berbagai produk barang dan sekaligus sebagai ajang tempat perputaran rupiah berlangsung. Namun, dalam kegiatan jual-beli para penjual dan pembeli eceran cenderung dihadapkan pada persoalan sepele tapi kalau dicermati sangat memberikan dampak yang cukup krusial bagi penjaminan keselamatan dan jaminan kesehatan konsumen. Hal ini dapat diidentifikasi dari berbagai jenis kasus peredaran luas produk barang imitasi atau palsu, oplosan, penggunaan campuran bahan kimia berbahaya dan tidak mencantumkan time limit pemakaian cukup meresahkan konsumen sebagai pengguna. Pada kasus ini pedagang eceran cenderung tidak memiliki penguasaan pengetahuan tentang kriteria jenis produk yang layak dikonsumsi dan ciri-ciri produk yang tidak layak dikonsumsi, demikian juga tidak ada alat pendeteksi yang pasti yang dapat menjamin kualitas barang layak dikonsumsi. Fenomena ini marak terjadi karena masyarakat Tianyar pada umumnya masih awam di dalam melakukan penyeleksian terhadap pembelian jenis produk barang yang akan dibeli untuk dikonsumsi secara aman dan hyegenis dari segi kesehatan dan sanitasi. Ada beberapa kasus keracunan makanan yang menimpa 5 orang siswa SD pada satu tahun 2010 lalu, pada tahun 2012 ini sekitar bulan Mei juga kembali terulang peristiwa serupa berupa keracunan makanan yang menimpa 3 orang korban warga masyarakat desa Tianyar dan para korban sempat dirawat inap dan sampe dirujuk ke rumah sakit Karangasem karena pihak puskesmas memutuskan untuk mengirim korban dengan surat rujukan. Kasus8

kasus yang terjadi memang sudah terekam oleh media massa dan bahkan melibatkan aparat kepolisian untuk penyidikan sebab-musebab terjadinya kelalaian produsen terhadap konsumen. Setelah diselidiki dan dilakukan pengusutan ternyata para korban dideteksi telah mengkonsumsi makanan dengan lauk pauk yang sudah tercemar bakteri atau virus karena pemakaian minyak goreng yang berulang kali (atau istilah Bali nya sering dikenal dengan sebutan Lengis Nyihnyian) cenderung berdampak kurang baik dalam penggunaan karena tanpa disadari dapat berdampak buruk dan membahayakan kesehatan konsumen. Setelah kejadian peristiwa keracunan berselang, seakan-akan tidak ada penyikapan tindak lanjut dari pihak instansi kesehatan desa setempat maupun aparat kepolisian untuk menjaring kegiatan mall practic dalam segmen pasar tradisional dengan subjek Ibu-ibu rumah tangga sebagai para pihak yang semestinya mendapatkan sosialisasi intensif tentang pentingnya jaminan akan perlindungan konsumen. Sasaran utama para Ibu rumah tangga diberikan sosialisasi yaitu untuk memberikan pencerahan bagi Ibu-ibu rumah tangga akan pentingnya jaminan keselamatan dan perlindungan terhadap konsumen. Demikian juga halnya, setelah memperoleh pembekalan melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan para Ibu dapat mendampingi putra-putri mereka dalam menyeleksi jenis produk makanan maupun minuman yang layak dikonsumsi serta memenuhi standar hygiene dan sanitasi. Mengingat kejadian yang terjadi di lapangan bahwa produsen semakin berani dalam memproduksi barang atau produk ilegal, dipandang perlu dilakukan pencegahan baik secara preventif maupun represif. Oleh karena itu, karena aspek kesehatan warga masyarakat dan jaminan keselamatan mereka penting untuk ditingkatkan keberadaannya demi menciptakan manusia Indonesia seutuhnya dan seluruhnya sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945, maka melalui kegiatan P2M yang digagas dipandang sangat urgen bagi para pihak seperti institusi pendidikan formal dalam hal ini Perguruan Tinggi seperti UNDIKSHA melalui wakil-wakilnya yang berkompeten ditunjuk untuk melaksanakan sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap masyarakat desa Tianyar Timur khususnya kalangan Ibu rumah tangga dengan harapan mereka secara bertahap memahami keselamatan konsumen dari tindakan produsen yang tidak bertanggung jawab perlu dilakukan sehingga masyarakat nantinya cerdas dalam memilih produk yang akan dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Perealisasian kegiatan P2M akan dirancang oleh tim lembaga PT Undiksha dengan kualifikasi akademik bidang ilmu hukum, dengan harapan dapat memberikan sosialisasi pentingnya jaminan kesehatan hidup bagi warga masyarakat desa Tianyar. Fokus kegiatan ini adalah sebagai salah satu forum untuk menjembatani warga masyarakat yang diwakili oleh kalangan Ibu rumah tangga agar dapat bertukar pikiran terhadap keterlibatan pihak yang 9

bersangkutan dalam identifikasi peristiwa keracunan yang terjadi dari produk makanan nasi bungkus yang dibeli warga.

Dialog interaktif dengan para Ibu rumah tangga tersebut

bertujuan untuk mengetahui peranan orang tua di dalam melakukan seleksi jenis barang atau jasa dalam kapasitasnya sebagai pengguna rutin barang. Di samping itu, sebagai pihak pendamping pembinaan dan pengarahan terhadap laju perkembangan putra-putri mereka dalam mengkonsumsi jajanan, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Kegiatan P2M yang notabenenya untuk mensosialisasikan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada dasarnya bertujuan untuk mensosialisasikan jaminan keselamatan bagi konsumen, karena setiap pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik itu bagi kepetingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun mahluk hidup lain berhak mendapatkan perlindungan hukum. Demikian juga dengan para Ibu rumah tangga yang berkedudukan sebagai pelanggan setia segala macam jenis produk makanan dan minuman yang beredar di pasaran berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala perbuatan yang merugikan konsumen yang dilakukan oleh para produsen nakal yang cenderung berbuat curang dalam memasarkan produknya. Fakta yang selama ini terjadi bahwa keistimewaan perlakuan dapat dinikmati para konsumen adalah dapat mengkonsumsi jenis produk makanan dan minuman dengan tarif miring atau lebih murah akan tetapi efek sampingnya justru dengan penawaran harga murah tersebut para Ibu rumah tangga atau warga masyarakat pada umumnya lengah karena cenderung dihadapkan pada persoalan banyaknya produk barang berupa makanan dan minuman yang tidak mencantumkan standarisasi dari BPOM termasuk masa kadaluarsa barang tersebut boleh dikonsumsi. Hal yang baru dapat diapresiasi dengan manfaat dari kegiatan P2M adalah diprioritaskannya kepentingan konsumen dalam penilaian terhadap Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Keberlanjutan terhadap program pengabdian kepada masyarakat yang dirancang adalah dapat dijadikan media komunikasi publik yang dapat menjembatani kebutuhan hukum masyarakat khususnya bagi warga masyarakat atau konsumen yang dalam hal ini diwakili dari kalangan Ibu rumah tangga dalam menjalankan kegiatan ekonomi secara aman dan terkendali untuk memberikan pelayanan jasa kepada para konsumen lokal. Para produsen nakal yang cenderung menyalahi kode etik tata cara menjalankan usaha yang benar harus dicegah keberadaannya bahkan jika masih dijumpai keberadaannya di lapangan instansi yang berwenang seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten secara berkala dimintakan kesediaannya dalam menyidak pasar-pasar tradisional yang dinilai

10

rawan sebagai tempat peredaran barang palsu/imitasi, oplosan dan mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat mengancam keselamatan jiwa para konsumen.

1.1 Analisis Situasi Kabupaten Karangasem terbagi atas wilayah geografis yang didominasi oleh fisiografi perbukitan secara keseluruhan terbagi atas 2 zona kawasan yaitu zona utara yang merupakan kawasan Pegunungan Abang, dan zona selatan yaitu Pegunungan Agung. Zona tengah yaitu Dataran yang terbagi atas 8 wilayah kecamatan, yaitu: Rendang, Selat, Sidemen, Bebandem, Manggis, Karangasem, Abang dan Kubu. Pembangunan pertanian, khususnya Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan bagian integral dari pembangunan Kabupaten Karangasem, sesuai dengan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem yang tertuang dalam Perda No.1 Tahun 2001. Luas wilayah Kabupaten Karangasem 83.954 Ha, yang terdiri dari lahan sawah 7.140 Ha dan lahan bukan sawah 76.814 Ha. Dibandingkan dengan tahun 2009 luas lahan sawah sama alih fungsi lahan dari lahan sawah ke lahan bukan sawah sebanyak 4 Ha, menjadi pekarangan 2 Ha, menjadi tegal kebun 2 Ha dan dari tegal kebun menjadi sawah sebanyak 4 Ha. Luas tanam (Ha) tersebut di delapan kecamatan sebagai berikut : Tabel 1 Data Potensi Fisik Luas Tanam (Ha) di Kabupaten Karangasem No. 1

Zona Selatan

Kecamatan Rendang

Luas Tanam (Ha) 505

2

Selatan

Selat

332

3

Tengah

Sidemen

224

4

Tengah

Bebandem

141

5 6

Utara Timur

Manggis Karangasem

3 66

7

Timur

Abang

569

8

Barat

Kubu

20

Jumlah Total

1.860

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Karangasem,2010 Dari tabel 1.1. dapat kita lihat bahwa meskipun lahan dapat ditemui di seluruh wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Karangasem, namun luas wilayah lahan tanam sangat variatif antara satu kecamatan dengan kecamatan yang lain. Luas wilayah lahan tanam yang 11

terbesar ada di Kecamatan Abang sedangkan terkecil berada di Kecamatan Manggis. Sedangkan wilayah Kubu berada dalam urutan terkecil kedua dengan luas lahan tanam yang berupa lahan tegalan kebun. Kecamatan Kubu memiliki luas wilayah 181,89 km2 merupakan salah satu daerah paling kering (kritis) di Kabupaten Karangasem. Luas lahan kritis di Kecamatan ini kurang lebih 75% dari total luas wilayah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: curah hujan yang rendah, banyak pohon yang digunakan sebagai kayu bakar, dan merupakan daerah bekas letusan gunung Agung pada tahun 1963. Ragam kekayaan alam daerah Kubu relatif besar dan sangat mendongkrak nilai finansial Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karangasem. Potensi yang dimiliki berupa kekayaan emas hitam (pasir) dan panorama laut berupa taman laut yang luar biasa sebagai media rekreasi para wisatawan yang ingin diving dan snowkling, potensi ini merupakan komoditi unggulan yang telah dikembangkan seperti di Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Desa Tianyar juga merupakan bagian wilayah dari kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, adapun data situasi Desa Tianyar, Banjar Dinas Eka Adnyana sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan meliputi: 2.1 Data fisik, meliputi: keadaan alam, yaitu topografis, geografis, potensi desa, sarana dan prasarana. 2.2 Data Non fisik, meliputi keadaan ekonomi, sosial budaya, dan politik. Secara keseluruhan jumlah penduduk Desa Tianyar pada tahun 2011 adalah 18.533 jiwa dengan perincian menurut jumlah jenis kelamin, agama, mata pencaharian, mobilitas/mutasi penduduk dan usia. Potensi penduduk Desa Tianyar memegang peranan sangat penting dan strategis dalam menentukan karakter pembangunan Desa Tianyar. Untuk mengetahui daya dukung potensi penduduk Desa Tianyar dapat dilihat melalui beberapa unsur diantaranya sebagai berikut: Penduduk Desa Tianyar berjumlah 10.698 jiwa , terdiri dari 5.401 orang lakilaki dan 5.297 orang perempuan, dengan jumlah KK nya 2.197. Kondisi ini menggambarkan bahwa tingkat kepadatan penduduk untuk mengembangkan kegiatannya di berbagai sektor peluangnya cukup besar, seperti di bidang pertanian, peternakan, perdagangan maupun bidang jasa pada umumnya. Gambaran tingkat kelahiran bayi di Desa Tianyar masih cukup tinggi, ini dikarenakan krisis ekonomi masyarakat masih terasa dampaknya, sehingga pemasangan aseptor KB cenderung menurun. Selain kelahiran tinggi, penduduk keluar juga dari tahun ke tahun meningkat, ini dikarenakan tingkat perkembangan lapangan kerja dengan tingkat 12

perkembangan angkatan kerja tidak seimbang, sehingga banyak masyarakat mencari kerja keluar daerah, baik sebagai buruh, pembantu rumah tangga, maupun buka usaha sendiri seperti ngacung. Mata pencaharian masyarakat Desa Tianyar sangat beraneka ragam sebagaian besar berada di sektor pertanian/perkebunan, peternakan, jasa/perdagangan, perikanan, industri kecil, kerajinan dan pertambangan galian golongan C. Berpedoman dari data analisis situasi desa di atas, kegiatan P2M yang dirancang ingin mengetahui lebih jauh mengenai laju perkembangan penduduk desa Tianyar di sektor mata pencaharaian perdagangan khususnya yang menekuni aktivitas sebagai pedagang eceran, mengingat bahwa daerah ini juga mengalami perkembangan yang lambat di sektor pertanian, disebabkan daya dukung lahan berupa luasan tanah tegal dengan lahan kritis dan gersang sehingga masyarakat setempat secara mayoritas beralih peran untuk menekuni profesi pedagang secara lebih dominan. Kebutuhan manusia terhadap pangan akan semakin meningkat seiring dengan pertambahan penduduk, pusat-pusat industri juga semakin meningkat. Di samping itu, penggunaan teknologi modern dan bahan-bahan kimiawi yang bertujuan menggenjok produktivitas hasil produksi semakin meningkat sehingga mengakibatkan produk yang dihasilkan tercemar. Dari waktu ke waktu secara akumulatif, hal tersebut akan berdampak buruk bagi kehidupan manusia karena akan mengancam keberlangsungan pangan bagi generasi mendatang. Hal tersebut terjadi akibat tuntutan ekonomi untuk menghasilkan produktivitas yang tinggi supaya kesejahteraannya juga meningkat. Oleh karena itu, produsen harus menggunakan cara-cara yang lebih menguntungkan bagi produktivitas usaha produksinya. Pada umumnya, cara-cara yang tidak ramah lingkungan seperti penggunaan bahan-bahan kimiawi, dipandang lebih menguntungkan daripada cara-cara konvensional yang ramah lingkungan. Orientasi produsen jelas lebih berorientasi pada profit atau menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara-cara curang atau tidak halal. Permasalahan prilaku produsen berawal dari ada atau tidaknya kesadaran dari masyarakat konsumen untuk peka menyeleksi jenis produk bahan makanan dan minuman yang dikonsumsinya. Selain dipengaruhi oleh keadaan pengetahuan konsumen yang masih rendah, juga didorong oleh berbagai faktor sosial ekonomi para pelaku ekonomi itu sendiri, termasuk ada atau tidaknya norma-norma sosial yang berlaku di lingkungannya yang mengatur agar kehidupan berjalan selaras dan seimbang seperti salah satu wujudnya adalah dengan penyediaan pelayanan jasa perlindungan konsumen kepada para pembeli.

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah 13

Berdasarkan identifikasi terhadap permasalahan di lapangan, setelah kami secara bertim melakukan penjajakan terhadap jenis produk yang beredar di pasaran yang dikonsumsi sehari-hari oleh warga, adapun menurut keterangan dari perwakilan Ibu rumah tangga, menunjukkan ada kecenderungan beberapa permasalahan yang muncul dalam kegiatan jualbeli di pasaran: 1. Permasalahan banyak beredar barang palsu yang sulit dideteksi oleh para pedagang karena tidak tersedia alat pendeteksi kadaluarsa suatu jenis produk barang yang dibeli, barangbarang tidak layak konsumsi karena tidak mencantumkan expired date, kemasan yang tidak mencantumkan ijin layak konsumsi dari BPOM, terdapat peredaran produk oplosan yang tidak diketahui mengandung bahan kimia berbahaya. 2. Permasalahan di atas muncul disebabkan karena sebagian besar dari para pedagang tidak paham terhadap jenis produk yang dibeli dan kemudian kembali didistribusikan kepada konsumen dalam kegiatan jual beli. Jadi, ada indikasi mereka belum tersentuh sosialisasi tentang jaminan keselamatan bagi konsumen/pelanggan berdasarkan UU Perlindungan Konsumen. 3. Implikasi dari permasalahan tadi menyebabkan banyak produsen yang semakin berani dalam memasarkan produk ilegal dan tidak memenuhi standarisasi kelayakan produksi dari BPOM. Hasil identifikasi terhadap permasalahan di atas, maka dirumuskan permasalahan yang dapat direncanakan sebagai rancangan kegiatan P2M yang diajukan, diantaranya meliputi: bagaimanakah penjaminan dan perlindungan konsumen dalam kegiatan distribusi produk produksi di tingkat pedesaan khususnya terhadap para Ibu rumah tangga di desa Tianyar? tidak kooperatif?.

1.3 Tujuan Kegiatan Menurut identifikasi masalah dan perumusan maslah di atas, maka yang menjadi tujuan utama kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan Ibu rumah tangga desa Tianyar terhadap terhadap hukum perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999). Sehingga dikemudian hari jika terjadi masalah yang mengancam keselamatan konsumen dalam kurun waktu jangka panjang, di tingkat Ibu rumah tangga pada pasar tradisional desa Tianyar penting untuk diselenggarakan P2M untuk tindak lanjut penangan kasus korban karena mengkonsumsi produk-produk yang ilegal; Lemahnya pemahaman untuk menyeleksi jenis atau ragam produk yang beredar di pasaran mewajibkan masyarakat melalui kegiatan P2M dengan menyasar Para Ibu rumah tangga yang memegang 14

peranan bagi pertumbuhan dan perkembangan putra-putri mereka penting untuk diberikan materi sosialisasi agar mendapat pembekalan UU Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999; Output dari kegiatan sosialisasi diharapkan dapat meformat pola pikir/mindset para Ibu rumah tangga untuk lebih selektif memilih jenis produk sehingga mereka dapat memberikan jaminan bagi para pelanggan yang disasar kegiatan distribusi jenis produknya. Produsen yang semakin berani agar mendapatkan sanksi hukum dari aktifitas produksi yang tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis sehingga ada sanksi pidana bagi pelanggarnya dan menimbulkan efek jera bagi para produsen yang berlaku curang. Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, tujuan spesifik dari kegiatan P2M akan dilaksanakan adalah untuk mengetahui: 1.3.1 Jenis kasus penipuan produsen barang dan jasa terhadap konsumen di Desa Tianyar Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem 1.3.2. Tingkat perilaku konsumen di Desa Tianyar Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem sebelum disasar sosialisasi UU perlindungan konsumen, yaitu rendahnya pengetahuan konsumen terhadap kecurangan perilaku produsen di Desa Tianyar Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem 1.3.3 Pengaruh faktor-faktor sosial ekonomi terhadap kecurangan perilaku produsen di Desa Tianyar Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem yang semakin berani

1.4 Manfaat Kegiatan Kegiatan P2M ini diharapkan mampu menambah kemampuan analisis konsumen dalam hal ini para Ibu rumah tangga berkedudukan sebagai pelanggan. Dengan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan diharapkan dapat menyasar para Ibu rumah tangga yang jujur dan cerdas dalam menyeleksi jenis produk yang dipasarkan produsen. Konsumen menjadi terhadap kasus-kasus pelanggaran hak-hak konsumen di dalam mengkonsumsi jenis produk barang dan jasa yang dipasarkan oleh pihak produsen. Meningkatkan daya kritis konsumen terhadap berbagai kasus kecurangan produsen yang masih relevan dengan kajian hukum etika bisnis. Dengan kegiatan sosialisasi UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat memerikan tambahan wawasan tentang landasan ilmiah pengkajian dalam penyeleksian jenis produk barang dan jasa yang ber diberedar di pasaran dari sisi hukum perlindungan konsumen yang dikaitkan dengan dimensi Hukum Persaingan Usaha. Wawasan baru diharapkan mampu menjadi jembatan pengetahuan baru antara kegiatan P2M dengan internalisasi ilmu pengetahuan dan metode ilmiahnya. Sehingga mampu

15

menciptakan iklim usaha yang transparan dan bertanggung jawab antara produsen, penjual dan pembeli secara besinergis. Mengingat sedemikian urgennya permasalahan perlindungan konsumen dan implikasinya terhadap warga masyarakat, maka pengabdian ini disiyalir akan dapat memberikan manfaat bagi : (1) Ibu rumah tangga, program pengabdian masyarakat ini akan mampu meningkatkan pengetahaun dan wawasan mereka tentang hukum perlindungan konsumen (UU No. 8 Tahun 1999), dan (2) warga masyarakat secara keseluruhan khususnya kaum perempuan, program pengabdian masyarakat ini akan mampu meningkatkan pengetahuan dan wawasan mereka tentang hukum Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) khusunya mengenai akibat hukum jika ptanpa meroduksi barang yang dikonsumsi warga masyarakat menuhi syarat dan prosedur kelayakan produksi dan standarisasi produk.

BAB III METODA PELAKSANAAN 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah 16

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dilakukan di lokasi program pengabdian masyarakat, diperoleh kesimpulan bahwa ada seperangkat permasalahan yang saat ini dihadapi oleh masyarakat Desa Tianyar, khususnya menyakut tingginya praktek kecurangan produsen yang terjadi pada masyarakat Desa Tianyar dengan tanpa memenuhi syarat-syarat kelayakan pemasaran produk sebagaimana ditentukan dalam hukum perlindungan konsumen (UU No. 8 Tahun 1999). Hal ini diduga sebagai akibat langsung dari belum dipahaminya hukum perlindungan konsumen (UU No. 8 Tahun 1999), khususnya yang menyangkut syarat-syarat kelayakan produksi produk. Sehingga menyebabkan peredaran barang yang tidak memenuhi standar kelayakan produk menjadi marak, dengan mengabaikan dampak yang ditimbulkan. Salah satu alternatif yang dipandang cukup visibel untuk dilakukan adalah melaksanakan sosialisasi hukum perlindungan konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) kepada Ibu rumah tangga yang akan melakukan proses transaksi jual beli untuk pembelian produk dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk memantau perkembangan jajanan puteraputerinya di sekolah dan lingkungan sekitarnya . Sehingga, praktek kecurangan produsen, khsusunya perilaku produsen nakal yang cenderung mengedarkan barang palsu atau oplosan dapat dijaring keberadaannya melalui kepekaan Ibu rumah tangga da;am menyeleksi setiap jenis produk yang dikonsumsi dari segi syarat dan prosedur yang legal sesuai dengan hukum perlindungan konsumen (UU No. 8 Tahun 1999).

Secara skematis alur kerja pemecahan masalah dalam kegiatan ini, dapat dijabarkan sebagai berikut: 17

Orientasi Lapangan

Identifikasi Masalah Studi Literatur

Ceramah Sosialisasi

Produk

Penyimpanan

Konsumsi

Aktualisasi Peran Ibu Rumah Tangga

3.1.1 Rancangan Program Program ini merupakan program yang bersifat aktual dalam rangka peningkatan pengetahuan dan wawasan Ibu rumah tangga di Desa Tianyar Kecamaan Kubu dalam memahami hukum perlindungan konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) dengan langkah sosialisasi. Untuk kepentingan pencapaian tujuan program ini, maka rancangan yang dipandang sesuai untuk dikembangkan adalah “RRA dan PRA” (rural rapid appraisal dan participant rapid appraisal). Di dalam pelaksanaannya, program ini akan mengacu pada pola sinergis antara tenaga pakar dan praktisi dari Universitas Pendidikan Ganesha dengan kalangan birokrasi dan administrasi pemerintah Kecamatan Kubu, khususnya pihak Puskesmas Kubu. Di sisi lain, program ini juga diarahkan pada terciptanya iklim kerjasama yag kolaboratif dan demokratis dalam dimensi mutualis antara dunia perguruan tinggi dengan masyarakat secara luas di bawah koordinasi pemerintah desa setempat, khususnya dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan wawasan generasi Ibu rumah tangga Desa Tianyar Kecamatan Kubu secara cepat namun berkualitas bagi kepentingan pembangunan masyarakat setempat. Berdasarkan rasional tersebut, maka program ini merupakan sebuah langkah inovatif dalam kaitannya dengan dharma ketiga perguruan tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat. 3.1.2 Prosedur-Sistim Pelaksanaan Program

18

Program ini dirancang sebagai bentuk jawaban dan antisipasi dari berbagai permasalahan yang berkaitan dengan maraknya kecurangan perilaku produsen dilihat

peredaran

produkyang tidak layak dikonsumsi oleh masyarakat, khsuusnya masyarakat Desa Tianyar Kecamatan Kubu. Berangkat dari rasional tersebut, maka program ini akan dilaksanakan dengan cara sosialisasi menyasar Ibu rumah tangga, dimana tim pelaksana akan menyelenggarakan program peningkatan pengetahuan dan wawasan Ibu rumah tangga tentang hukum perlindungan konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) bagi Ibu rumah tangga yang desanya dikenal sangat simbolik dengandesa konsumtif, yaitu Desa Tianyar Kecamatan Kubu. Model pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan secara langsung (tatap muka) sebagaimana layaknya temu wicara antara tim pelaksana dan peserta kegiatan yaitu Ibu rumah tangga. Lama pelaksanaan kegiatan adalah 8 (delapan) bulan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada proses evaluasi dengan melibatkan seluruh Ibu rumah tangga yang ada di Desa Tianyar Kecamatan Kubu, yang masing-masing diwakili 10 orang, sehingga jumlah persertanya sebanyak 30 orang (menyasar 3 Banjar Dinas, yaitu: Eka Adnyana, Darma Winangun dan Tunas Sari) Pada akhir program setiap peserta akan diberikan sertifikat sebagai tanda bukti partisipasi mereka dalam kegiatan ini. Melalui program ini, diharapkan Ibu rumah tangga Desa Tianyar mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang jelas tentang UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan menyebarluaskannya pada masing-masing banjar yang ada di Desa Tianyar.

3.1.3Rancangan Evaluasi Untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan yang telah dilakukan, maka akan dilakukan evaluasi minimal 3 (tiga) kali, yaitu evaluasi proses, evaluasi akhir, dan evaluasi tindak lanjut. Kegiatan evaluasi ini akan melibatkan tutor/pakar dari Undiksha Singaraja. 19

Kriteria dan indikator pencapaian tujuan dan tolak ukur yang digunakan untuk menjastifikasi tingkat keberhasilan kegiatan dapat diuraikan pada tabel berikut : Tabel 01. Indikator Keberhasilan Program No Jenis Data Sumber Indikator Data 1. Pengetahuan Ibu Pengetahuan tentang hukum Rumah Ibu Rumah perlindungan Tangga Tangga Desa konsumen secara Tianyar umum

2.

Pengetahuan tentang syaratsyarat standarisasi kelayakan produk menurut UU. No 8 Tahun 1999

Ibu Rumah Tangga

Pengetahuan Ibu Rumah Tangga Desa Tianyar

Kriteria Keberhasilan Terjadi perubahan yang positif terhadap pengetahuan hukum perlindungan konsumen Terjadinya perubahan yang positif pengetahuan Ibu Rumah Tangga tentang syaratsyarat standarisasi kelayakan produk

Instrumen Tes obyektif

Pedoman wawancara dan format observasi

3.2. Khalayak Sasaran Strategis Khalayak sasaran strategis yang dituju dalam pengabdian masyarakat ini adalah Ibu rumah tangga desa Tianyar kecamatan Kubu. Adapun rasionalnya adalah: (1) Ibu rumah tangga merupakan kelompok masyarakat yang akan melangsungkan transaksi pembelian produk barang untuk konsumsi kebutuhan kehidupan dalam rumah tangga, (2) Ibu rumah tangga merupakan media penyebarluasan berbagai informasi yang sangat efektif, mengingat mobilitas sosialnya yang sangat tinggi, untuk membina dan mengarahkan putera-puteri dan kepala rumah tangga untu menyeleksi secara selektif setiap jenis produk yang beredar di pasaran dan (3) Ibu rumah tangga disinyalir akan mampu menjadi penggerak proses tranformasi sosial masyarakat desa Tianyar yang simbolik dengan perlindungan konsumen. Berdasarkan rasional tersebut, maka sasaran yang dipilih dan dipandang cukup visibel untuk diberikan pelatihan adalah Ibu rumah tangga pada masyarakat desa Tianyar kecamatan Kubu yang selama ini sering simbolkan sebagai desa yang konsumtif. 3.3 Keterkaitan

20

Kegiatan ini memiliki keterkaitan yang sangat mutualis dengan berbagai fihak, antara lain: (1) Kepala Kepolisian Polsek Kubu, program ini akan menjadi salah satu rasional dalam mempermudah penanganan berbagai kasus peredaran produk palsu atau oplosan yang terjadi pada masyarakat desa Tianyar, khususnya yang berkaitan dengan praktek kecurangan produsen, (2) Kepala Puskesmas Kubu I dan Kubu II Kecamatan Kubu, program ini akan mempermudah dalam melakukan penangan kesehatan dan penjaminan keselamatan jiwa terhadap warga masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan mengkonsumsi jenis produk yang resmi di pasaran, dan (3) Kepala Desa Tianyar Kecamatan Kubu, program ini akan mempermudah kepala desa dalam melakukan tugasnya dalam mengadministrasikan masyarakat desa Tianyar yang melakukan transaksi pembelian jenis produk yang dikonsumsi. Di sisi lain program pengabdian ini, juga mampu merealisasikan program yang selama ini belum mampu dilaksanakan oleh Puskesmas Kubu.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

21

4.1 Hasil Kegiatan Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Tianyar Kecamatan Kubu dalam kaitannya dengan peredaran produk yang dilakukan dengan tanpa memenuhi syarat-syarat UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, maka program pengabdian masyarakat ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi kepada Ibu rumah tangga pada masyarakat Desa Tianyar yang akan melangsung pembelian setiap jenis produk untuk kebutuhan seharihari. Dipilihnya sasaran Ibu rumah tangga, selain merupakan kelompok masyarakat yang rutinitasnya identik dengan keterlibatannya dalam proses pembelian barang untuk dikonsumsi, juga merupakan masyarakat yang memiliki tingkat produktivitas mobilisasi yang tinggi dalam penyebar luasan informasi, terutama yang berkaitan dengan UU Perlindungan Konsumen. Sosialisasi UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 bagi Ibu rumah tangga Desa Tianyar ini dilaksanakan pada bulan September di Wantilan Banjar Dinas Eka Adnyana desa Tianyar kecamatan Kubu dengan mendatangkan

tim pakar hukum dari

Undiksha Singraja. Adapun alur sosialisasi UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 ini dimulai dari, 1) Tahap persiapan, yang terdiri dari tahap : (a) penyiapan bahan administrasi sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan sosialisasi, (b) melakukan koordinasi dengan Ibu rumah tangga Desa Tianyar Kecamatan Kubu, (c) menyiapkan materi pelatihan, (d) menyiapkan narasumber yang memiliki kompetensi sesuai dengan target dan tujuan pelatihan, dan (e) menyiapkan jadwal sosialisasi selama 1 hari efektif, 2) tahap pelaksanaan, yang terdiri dari : (a) melakukan sosialisasi UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 pada Ibu rumah tangga di Desa Tianyar Kecamatan Kubu, (b) diskusi terbatas mengenai efek peredaran barang palsu yang tidak sesuai denganUU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, dan 3) tahap evaluasi, yang terdiri dari (a) persentasi kesimpulan sosialisasi oleh peserta, (b) refleksi dan tes dari pakar, dan (c) memberikan penilain terhadap tes yang diberikan pada peserta sosialisasi.

4.2 Pembahasan Pada proses sosialisasi Ibu rumah tangga sangat antusias mendengarkan dan memahami UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 yang menjadi dasar dalam praktek kecurangan produsen, termasuk dalam peredaran produk yang tidak memenuhi standarisasi kelayakan produksi. Dalam sosialisasi juga terekam, bahwa peredaran produk palsu atau oplosan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Desa Tianyar Kecamatan Kubu lebih banyak hanya dilakukan berdasarkan tanpa memeperhatikan kelayakan kemasan, standarisasi B.POM, batas

22

waktu kelayakan konsumsi, terdapat tidaknya jenis kandungan bahan kimia berbahaya dan penggunaan zat pewarna makanan yang layak untuk produk makanan. Berbagai altematif pemecahan masalah yang mungkin dilakukan untuk menangani masalah dibahas dalam kegiatan dialog interaktif antara nara sumber dengan peserta sosialisasi, adapun kesepakatan yang dapat disepakati secara bersama-sama sebagai alternatif pemecahan permasalahan yang terjadi di lapangan, diantaranya meliputi: 1. Dengan maraknya kasus merebak produk ilegal dan mengandung bahan kimia berbahaya yang beredar di pasaran dengan mencari solusi dalam pengadaan kerjasama dengan instansi terkait seperti Perguruan Tinggi melalui pengajuan proposal P2M sehingga realisasi kegiatan pengabdian berupa sosialisasi UU Perlindungan Konsumen dapat terwadahi. Alternatif ini dipilih sebagai suatu media untuk mengkoordinir warga masyarakat Desa Tianyar Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem yang berprofesi sebagai Ibu rumah tangga untuk dimintakan kesediaannya diikutkan dalam kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh staf dosen perwakilan dari perguruan tinggi Undiksha. 2. Lemahnya pengetahuan konsumen terhadap kelayakan jenis produk yang dipasarkan dipandang penting dilakukan kegiatan sosialisasi P2M dengan mengusung tema UU Perlindungan Konsumen. Adapun pemilihan altematif ini sampai terpilih untuk menghimpun kerjasama untuk membina dan memberikan bekal pengetahuan kepada para Ibu rumah tangga sehingga bisa bertindak sebagai konsumen yang cerdas dan arif. Pemerintah, lembaga perlindungan konsumen dan konsumen harus dapat saling mendukung satu sama lain, sehingga undang- undang perlindungan konsumen dapat berjalan dengan baik dan sesuai pasal-pasal yang tertera dalam UU No.8 Tahun 1999. 3. Dengan kegiatan sosialisasi UU Perlindungan Konsumen diharapkan dapat menjembatani kebutuhan hukum konsumen dalam mengantisipasi kecurangan pemasaran produk ilegal dari produsen nakal di pasaran. Alternatif ini dipilih berdasarkan hasil analisa di lapangan untuk menganalisa sistem tata niaga dapat merujuk beberapa: 1) Pendekatan alternatif dalam kegiatan sosialisasi UU Perlindungan Konsumen di atas, diantaranya yaitu: a) Pendekatan fungsi (the fuctional approach), yang terdiri dari fungsi pertukaran (pembelian dan penjualan), fungsi fisis (penyimapanan, pengolahan, dan pengangkutan) dan fungsi fasilitas (standarisasi pembiayaan, resiko, dan market intelligence). b) Pendekatan kelembagaan (the institutional approach), yang terdiri dari pedagang perantara (merchant midllemen) yaitu pedagang grosir dan pedagang eceran, agent midllemen 23

(broker dan commisioner), pedagang spekulatif, pengolah (processors dan manufacturing) dan organisasi yang memberikan fasilitas tataniaga. c) Pendekatan perilaku, pendekatan yang terakhir ini merupakan kelengkapan antara pendekatan fungsi dan kelembagaan, yaitu menganalisis aktifitas-aktifitas yang ada dalam proses tataniaga seperti perubahan dan perilaku lembaga tataniaga dan kombinasi fungsifungsi (Hidayah, 2007 : 27). Berdasarkan rujukan pendekatan di atas, melalui kegiatan P2M Sosialisasi UU Perlindungan Konsumen diharapkan terjalin hubungan yang sinergis antara produsen, Ibu rumah tangga sebagai konsumen dengan memahami frame work masing-masing dan dapat bekerjasama untuk dapat menghasilkan produk yang layak konsumsi. 2) Metoda Pelaksanaan Kegiatan Metode pelaksanaan kegiatan P2M ini, adalah dengan menggunakan metode ceramah berupa sosialisasi. Pada kegiatan pelatihan ini akan dilaksanakan oleh narasumber dari Perguruan Tinggi Negeri Undiksha, dengan kualifikasi akademik konsentrasi ilmu hukum. Substansi materi sosialisasi diberikan untuk mengkoordinasikan para Ibu rumah tangga di Desa Tianyar, Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem untuk bisa bersikap cerdas, selektif dan arif dalam mengkonsumsi jenis produk makanan yang akan konsumsi. Menurut para peserta sosialisasi, praktek kecurangan produsen yang terjadi dilakukan dengan tanpa mempertimbangkanpersyaratan

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen disebabkan karena beberapa hal, yaitu: (1) sebagian besar masyarakat tidak mengetahui dan memahami aturan kelayakan konsumsi dan penjaminan keselamatan bagi konsumen dari perilaku tidak sehat produsen yang menyimpang dari perlindungan konsumen yaitu UU No. 8 Tahun 1999, (2) belum ada sanksi tegas terhadap pelaku produksi yang tidak memenuhi persyaratan kelayakan produksi sebagaimana yang disyaratkan dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (3) belum dipahaminya langgah-langkah pengaduan dan pelaporan dari warga apabila menjumpai peredaran barang tidak layak konsumsi, (4) Kejelian warga masyarakat dalam menyeleksi jenis produk yang beredar belum mampu selektif dalam menentukan pilihan; (5) warga masyarakat memiliki kecenderungan dengan kemudahan dari penawaran promo dengan harga miring tanpa mempertimbangkan tingkat kualitas produk yang belum memenuhi standar kelayakan konsumsi. Setelah diberikan sosialisasi oleh tim pakar hukum dari Undiksha Singaraja, Ibu rumah tangga di Desa Tianyar Kecamatan Kubu dapat memahami dengan jelas syarat-syarat kelayakan standarisasi produk yang layak konsumsi sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bahkan mereka dapat mengetahui bahwa hukum nasional 24

akan memayungi dan memberikan perlindungan serta jaminan keselamatan terhadap seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali yang tidak relevan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan yang selama ini banyak terabaikan. Hal ini dapat dilihat dari hasil diskusi dan evaluasi yang dilakukan oleh pakar hukum Undiksha, terhadap pengetahuan dan keterampilan peserta sosialisasi. Berdasarkan evaluasi tindak lanjut yang dilakukan, ditemukan bahwa Ibu rumah tangga di Desa Tianyar Kecamatan Kubu yang mengikuti sosialisasi UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memiliki pengetahuan yang konsisten mengenai syarat-syarat kelayakan standarisasi produk, termasuk jenis produk untuk konsumsi sehari-hari. Dengan demikian, sesuai dengan kriteria keberhasilan program sosialisasi ini, maka sosialisasi ini akan dinilai berhasil apabila mampu meningkatkan pengetahuan dan wawasan peserta sosialisasi tentang UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan hasil evaluasi tidak lanjut juga terekam, beberapa manfaat praktis yang diperoleh oleh Ibu rumah tangga Desa Tianyar Kecamatan Kubu melalui sosialisasi UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu: (1) mereka mendapatkan informasi yang jelas dan utuh mengenai hakekat penjaminan keselamatan konsumen dalam substansi UU, makna perlindungan konsumen, dan syarat-syarat perlindungan konsumen dengan menyeleksi kelayakan standarisasi produk sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (2) Ibu rumah tangga yang menjadi peserta pelatihan memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat-syarat kelayakan standarisasi produk yang layak dikonsumsi, termasuk syarat-syarat perlindungan konsumen yang selama ini banyak dilangsungkan tidak sesuai dengan asasnya karena wawasan konsumen masih minim (3) peserta pelatihan juga mendapatkan gambaran yang jelas mengenai status dan kedudukan konsumen dengan jaminan UU dan implikasi hukumnya bagi praktik kecurangan peredaran produk yang tidak sah, dan (4) Ibu rumah tangga memperoleh pengetahuan yang jelas mengenai proses dan prosedur pengaduan dan pelaporan apabila menjumpai temuan terjadi praktek kecurangan produsen dalam memasarkan barang yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

25

BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil pelaksanaan pengabdian masyarakat pada Ibu rumah tangga di Desa Tianyar Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut : 1. Ibu rumah tangga di Desa Tianyar Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem, belum memiliki pengetahuan yang jelas mengenai UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selama ini masyarakat Desa Tianyar kurang memahami prosedur dalam menyeleksi jenis produk yang layak konsumsi. Dampaknya, banyak praktek kecurangan produsen yang diberlangsung di Desa Tianyar tidak mendapatkan penangan akurat dari aparatur yang berwenang sehingga tidak ada sanksi yang diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelakunya. 2. Setelah diberikan sosialisasi oleh tim Pakar Hukum dari Undiksha Singaraja Ibu rumah Tangga Desa Tianyar memiliki pengetahuan yang jelas dan utuh mengenai hakekat perlindungan konsumen, makna penjaminan keselamatan dan perlindungan konsumen, dan syarat-syarat kelayakan standari produk sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Ibu rumah tangga peserta pelatihan memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat-syarat perlindungan konsumen, termasuk syaratsyarat perilaku produsen yang dikategorikan melakukan praktek kecurangan yang selama ini banyak berlangsungk tidak sesuai dengan asas perlindungan konsumen, peserta pelatihan juga mendapatkan gambaran yang jelas mengenai status dan kedudukan warga negara diberikan jaminan keselamatan dan pelindungan hukum terhadap praktek yang tidak sehat dan implikasi hukumnya terdapat semacam sanksi yang tegas, diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi para produsen yang tidak sah melakukan aktifitas produksi, dan Ibu rumah tangga memperoleh pengetahuan yang jelas mengenai proses dan prosedur pelaksanaan pengaduan dan pelaporan apabila menjumpai temuan praktek produksi tidak sehat dari kecurangan produsen, bila tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 3. Program pengabdian masyarakat dalam bentuk sosialisasi pada Ibu rumah tangga di Desa Tianyar Kecamatan Kubu berhasil meningkatkan pengetahuan dan wawasan Ibu rumah tangga dalam memahami hukum perlindungan konsumen, syarat-syarat 26

perlindungan konsumen, asas perlindungan konsumen, dan kelayakan standarisasi produk yang akan dijadikan sebagai dasar acuan bagi mereka untuk melangsungkan aktifitas produksi . 2.2 Saran Berdasarkan sosialisasi yang telah dilaksanakan pada Ibu rumah tangga di Desa Tianyar Kecamatan Kubu, ada beberapa saran yang layak dipertimbangkan, yaitu : 1. Bagi Ibu rumah tangga sebagai informan kunci penyebarluasan informasi di desa Tianyar, hendaknya mampu memberikan sosialisasi bagi masyarakat lainnya tentang pentingnya syarat-syarat perlindungan konsumen termasuk juga memberikan masukan dan koreksi terhadap praktek kecurangan produsen yang telah banyak merugikan konsumen. 2. Bagi pihak terkait, hendaknya memberikan sanksi yang tegas, bagi produsen yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap syarat-syarat perlindungan konsumen yang ditentukan dalam UU No. 8 Tahun 1999, sehingga dapat memberikan sanksi fisik dan moral yang diharapkan berdampak bagi efek jera bagi pelaku pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

27

Dian Kurniasih. 2006. Pengaruh Daya Dukung Lahan dan Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Perilaku Petani Dalam Konservasi Lahan Pertanian Di Kabupaten Kulon Progo. Yogyakarta:Program Studi Ekonomi Pertanian, Jurusan Ilmu-Ilmu Pertanian, UGM. Nurulia Hidayah. 2007. Analisis Usaha dan Pemasaran Susu Sapi PeternakMandiri Anggota Koperasi Susu Warga Mulya di Yogyakarta. Yogyakarta: Program Studi Ekonomi Pertanian, Jurusan Ilmu-Ilmu Pertanian, UGM. Pemerintah Desa Tianyar. 2011. Data Situasi Fisik dan Non-Fisik Desa Dinas Tianyar Timur. Karangasem: Pemdes Tianyar. Setiawan, W. A. 2005. Prospek dan Pertanian Indonesia di Era Globalisasi. Jakarta: PT.Agricon. Yakub Adi Krisanto. 2008. Dampak Penerapan Hukum Persaingan Usaha Bagi Perlindungan Konsumen. Jurnal Hukum Bisnis Volume 27 No.2Tahun 2008: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis. Negara RI. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 75). Negara RI. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, TLN Nomor 4437). Negara RI. Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821). Negara RI. Undang Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Usaha Tidak Sehat. Negara RI. Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbritase dan Alternatif Penyelesian Sengketa. Negara RI. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Negara RI. Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001 Tentang Penangan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada Seluruh dinas Indag Prop/Kab/Kota. Negara

RI.

Surat

Edaran

Direktur

Jenderal

Perdagangan

Dalam

Negeri

No.

795/DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen. www.google.com Semardi. UU Perlindungan Konsumen. Diakses hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2012, pukul 14.45 Wita. 28

www.google.com. Wikipedia. 2009. Konsumen. Diakses Rabu, tanggal 29 Agustus 2012, pukul 14.00 Wita.

Lampiran 01. PETA LOKASI KEGIATAN

29

Lokasi yang menjadi tempat pelaksanaan kegiatan adalah Wantilan Desa Tianyar yang beralamat di Banjar Dinas Eka Adnyana Desa Tianyar Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem.

Lokasi P2M Banjar Dinas Eka Adnyana, Ds Tianyar Kec.Kubu, Kab.Karangasem

Lampiran 02. Dokumentasi Kegiatan

30

31

DAFTAR HADIR PESERTA P2M

32