LAPORAN AKHIR PENELITIAN DEMOKRATISASI POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA: TANTANGAN DAN ARAH KE DEPAN
Oleh Tim Peneliti Fakultas Hukum Unpad Ketua Tim : Atip Latifulhayat, S.H., LL.M., Ph.D. Wakil Ketua Tim: Yanyan Moch. Yani, Drs., MAIR, Ph.D. Sekretaris: Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D. Anggota: Ali Abdurahman, S.H., M.H. Idris, S.H., MA. Irawati Handayani, S.H., LL.M. Windy Dermawan, SIp., M.Si Akim Maulana, SIp., M.Si Bilal Dewansyah, S.H.
Kerjasama: BPPK Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Dengan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Bandung 2010
KATA PENGANTAR Laporan ini merupakan laporan akhir (final report) penelitian berjudul: “DEMOKRATISASI POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA: TANTANGAN DAN ARAH KE DEPAN”, kerjasama P2K-OI BPPK Kementerian Luar Negeri RI dan Fakultas Hukum Unpad. Sebagai sebuah laporan akhir, ini merupakan hasil final dari Tim Peneliti FH Unpad yang di dalamnya berisi penyempurnaan draft sebelumnya. Penyempurnaan yang dimaksud termasuk juga mengakomodasi masukan-masukan yang disampaikan berbagai pihak dalam seminar hasil penelitian. Walaupun demikian, karena keterbatasan waktu dan pertimbangan Tim Peneliti, tidak semua masukan dapat ditampung dalam laporan akhir ini. Kami menyadari bahwa laporan akhir ini masih terdapat banyak kekurangan. Kami perlu mengucapkan terima kasih, khususnya kepada P2K-OI Kementerian Luar Negeri RI yang telah memberikan bantuan selama penelitian ini berjalan. Ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada para pihak yang telah hadir dalam acara FGD, dan seminar hasil penelitian yang kami adakan dalam rangka penelitian ini, serta pihak-pihak yang kami wawancarai. Bandung, 30 Oktober 2010 Tim Penelti
i
DAFTAR ISI Hlm Kata Pengantar
i
Daftar Isi
ii
BAB I
BAB II
PENDAHULUAN A. Latar Belakang
1
B. Identifikasi Masalah
9
C. Tujuan Penelitian
9
D. Metode Penelitian
9
E. Lokasi Penelitian
11
F. Kerangka Pemikiran
11
G. Sistematika Penulisan
14
DEMOKRASI DELIBERATIF DAN POLITIK LUAR NEGERI A. Pengantar
17
B. Demokrasi Deliberatif (Deliberative Democracy)
18
1. Makna dan Pengertian
18
2. Subtansi, Prosedur dan Media Demokrasi Deliberatif
23
a. Konsepsi Prosedural dan Substantif
23
b. Institusi – Institusi Politik Sebagai Media Demokrasi 24 Deliberatif C. Politik Luar Negeri
BAB III
26
1. Politik Luar Negeri dan Kebijakan Luar Negeri
26
2. Pengertian Politik Luar Negeri
27
3. Tujuan dan Sasaran Kebijakan Luar Negeri
29
4. Instrumen Kebijakan Luar Negeri
31
D. Politik Luar Negeri Indonesia
40
E. Demokratisasi Politik Luar Negeri Indonesia
44
PELAKSANAAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA A. Pengantar
47
B. Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Politik Luar 47 Negeri Indonesia ii
BAB IV
C. Politik Luar Negeri Pada Masa Reformasi
51
1. Lingkungan Strategik Politik Luar Negeri Indonesia
51
2. Peran Politik Luar Negeri RI di Era Reformasi
56
D. Isu-Isu Terpilih
59
1. ASEAN Charter
59
2. China – ASEAN FTA
64
3. Perlindungan Terhadap TKI
69
4. Perbatasan Negara
80
DEMOKRATISASI POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA: PERSPEKTIF SOSIOLEGAL A. Analisis Kesesuaian Peraturan Perundang-undangan dengan Tuntutan 88 Demokratisasi Politik Luar Negeri Indonesia B. Keterlibatan Publik Dalam Perumusan Politik Luar Negeri Indonesia
102
1. Analisis Isu-Isu Terpilih
102
2. Analisis Umum dan Konsep Pelibatan Publik dalam Perumusan 112 Politik Luar Negeri BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan
124
B. Saran
125 126
DAFTAR PUSTAKA
iii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Secara normatif politik luar negeri Indonesia merupakan domain eksekutif (Presiden)1 yang pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada Menteri Luar Negeri.2 Dalam praktiknya, politik luar negeri Indonesia sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, baik eksternal (situasi internasional) maupun internal (situasi domestik). Dalam konteks ini, politik luar negeri Indonesia tampaknya sangat dipengaruhi oleh situasi domestik.3 Dengan perkataan lain, politik luar negeri Indonesia merupakan refleksi, perpanjangan, dan kelanjutan dari politik domestik.4
Besarnya pengaruh situasi domestik bagi politik luar negeri Indonesia dapat dilihat dari beberapa periode pemerintahan Indonesia. Pada masa Orde Lama, dengan figur Soekarno yang sangat dominan, pendekatan politik luar negeri Indonesia dipengaruhi oleh upaya untuk mempertahankan kemerdekaan dari Belanda dan upaya mengisi kemerdekaan di antara persaingan negara-negara super power dengan prinsip bebas dan aktif.5 Pada masa ini pula, kekuatan-kekuatan politik yang saling bersaing didiskreditkan sebagai lawan dengan menggunakan isu-isu politik luar negeri, seperti pada masa Demokrasi Terpimpin di bawah kepemimpinan Soekarno. Pada era ini politik luar negeri Indonesia dipengaruhi oleh rentannya keseimbangan di antara kekuatan-kekuatan politik di Indonesia.6
1
Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan politik luar negeri merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan yang dipegang oleh Presiden sejak UUD 1945 ditetapkan (lihat Pasal 4 ayat (1), Pasal 11 dan Pasal 13 UUD 1945). 2 Semula hal ini merupakan hal yang berkembang dalam sistem presidensial, yaitu Presiden dibantu oleh menteri-menteri menyelenggarakan pemerintahan (lihat Pasal 17 UUD 1945). Dalam konteks politik luar negeri, menteri yang dimaksud adalah Menteri Luar Negeri. Dalam perkembangannya hal tersebut diatur dalam UU tersendiri, yaitu UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (lihat Pasal 6 ayat (2). 3 Yanyan Mochamad Yani, “Change and Continuity In Indonesian Foreign Policy”, Jurnal Sosio Humaniora, Vol. 11 No.1, 2009, LPPM Unpad, Bandung, 2009, hlm. 2. 4 Ibid., hlm. 6. 5 Ibid., hlm. 10. 6 Ibid., hlm. 10 – 11.
