LAPORAN AKHIR HIBAH PENELITIAN UNGGULAN UDAYANA
Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun
1. Prof. Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, SH., MS (0014095303) 2. Dr. I Gede Artha, SH., MH (0022015803) 3. I Made Tjatrayasa, SH., MH (0006065904)
ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA OKTOBER 2015
HALAMAN PENGESAHAN Judul
: Hak-hak dan Kewajiban Masyarakat Berperanserta dalam Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
Peneliti/Pelaksana Nama Lengkap NIDN Jabatan Fungsional Program Studi Nomor HP Alamat Surel (e-mail) Anggota (1) Nama Lengkap NIDN Perguruan Tinggi Anggota (2) Nama Lengkap NIDN Perguruan Tinggi Institusi Mitra Nama Institusi Mitra Alamat Penanggung Jawab Tahun Pelaksanaan Biaya Keseluruhan
: I Ketut Rai SetSetiabudhi, SH., MS : 0014095303 : Dosen (Guru Besar) Hukum Pidana : Ilmu Hukum : 08164707969 :
[email protected] : Dr. I Gede Artha, SH., MH : 0022015803 : Universitas Udayana : I Made Tjatrayasa, SH., MH : 0006065904 : Universitas Udayana ::::: Tahun ke 1dari rencana 1 tahun : Rp. 40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah)
Mengetahui : Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana
Denpasar, 31 Oktober 2015 Ketua Peneliti
Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH., MH NIP. 19530401 198003 1 004
Prof. Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, SH., MS NIP. 19530914 197903 1 002
Menyetujui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Udayana
Prof. Dr. Ir. I Nyoman Gde Antara, M. Eng NIP. 196408071992031002
RINGKASAN. Sebagai warga negara yang baik, setiap orang harus memahami tentang hak-hak dan kewajibannya dalam hidup bermasyarakat. Termasuk hak dan kewajiban dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam masyarakat selalu terdapat tiga sektor, yaitu pemerintah, pengusaha dan masyarakat sipil. Di antara ketiga sektor itu, sektor yang terkhir yaitu masyarakat sipil sangat jarang dilibatkan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga mereka tidak mengetahui akan hak dan kewajibannya, padahal tanpa keikutsertaan masyarakat korupsi sulit ditanggulangi. Dan dalam peraturan perundang-undangan telah diatur secara jelas apa yang menjadi hak-hak maupun kewajiban dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hak-hak dan kewajiban masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat diwujudkan dalam bentuk antara lain: mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi; untuk itu, masyarakat juga diberikan hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi oleh penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi; peran serta dalam menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi; dalam berperan serta tersebut masyarakat berhak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum. Terhadap semua hal itu telah memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga masyarakat sipil diharapkan dapat berperan secara aktif. Ke depan masyarakat mengharapkan agar hak untuk memperoleh perlindungan hukum bagi pelapor benar-benar dapat diwujudkan sesuai dengan jiwa Undang-undang terutama penegak hukum atau komisi pemberantasan korupsi wajib merahasiakan identitas palapor atau isi informasi, saran, atau pendapat yang disampaikan. Di samping itu diharapkan agar ada suatu forum di mana pemerintah dan masyarakat dapat duduk bersama dalam merumuskan program-program pemerintah terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang ditunjang dengan penelitian empirik atau sosiologis, Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undangundang (the statute approach) sehingga pengkajiannya didasarkan pada peraturan perundangundangan. Bahan-bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan berdasarkan metode sistematis dengan mencatat antara lain, nama pengarang/penulis, judul buku atau artikel, impresum, halaman, dan lain sebagainya”untuk mengumpuklan data dalam penelitian ini, digunakan bebe rapa instrument penelitian terutama untuk mendapatkan data lapangan dengan menggunakan kuestioner dan panduan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap beberapa responden yang memiliki peran. Untuk mendukung analisis hukum sebagai penunjang melalui penelitian hukum sosiologis digunakan analisis deskriptif kualitatif dengan cara antara lain, melakukan sinkronisasi data yang diperoleh melalui kuesioner, wawancara dan dokumentasi melakukan sistematisasi data sesuai dengan variable dan indikatornya melakukan verifikasi data hukum dan validitas serta reliabilitas data hukum sesuai dengan tujuan penelitian; mentabulasi hasil data hukum yang diperoleh melalui pengisian kuesioner dan hasil wawancara dan melakukan interpretasi data dengan menggunakan argumentasi dan penalaran hukum sesuai dengan tujuan dan manfaat penelitian.
PRAKATA Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang HyangWidhiWaca/ Tuhan Yang Maha Esa Laporan Kegiatan Penelitian dengan judul “Hak-hak dan Kewajiban Masyarakat Berperanserta dalam Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi” dapat terselesaikan pada waktunya. Kegiatan Penelitian ini dapat terlaksana dengan lancar berkat bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung, maupun tidak langsung dan secara moril maupun materiil. Untuk itu dalam kesempatan ini menyampaikan banyak terima kasih dengan segala hormat kepada:
1. Prof. Dr. Ir. I Nyoman Gde Antara, M. Eng Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat; 2. Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH., MH Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana; 3. Para informan dan responden yang telah memberi keterangan ataupun penjelasan sehingga penelitian ini dapat diselesaiakan; 4. Pihak-pihak lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian ini sampai dengan penyusunan laporan.
Semoga Laporan Penelitian ini dapat berguna sebagai pengembangan
ilmu pengetahuan
khususnya ilmu hukum pidana, sebagai sarana mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Akhir kata demikianlah Laporan Penelitian ini dapat terselesaikan dengan segenap kekurangannya.
Denpasar, Oktober 2015
Ketua Pelaksana
DAFTAR ISI HALAMAN SAMPUL .................................................................................................... HALAMAN PENGESAHAN .......................................................................................... RINGKASAN ................................................................................................................ PRAKATA..................................................................................................................... DAFTAR ISI.................................................................................................................. DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................................... BAB 1. PENDAHULUAN ............................................................................................. BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA ...................................................................................... BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN ........................................................... BAB 4. METODE PENELITIAN .................................................................................... BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN ............................................................................. BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN ............................................................................. DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................................... LAMPIRAN ...................................................................................................................
i ii iii iv v vii 1 11 27 29 34 54 56 57
