KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran
Juni 2014 INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN
Dalam rangka pelaksanaan APBN pada akhir Tahun Anggaran, perlu ada pengaturan khusus tentang penerimaan dan pengeluaran negara diakhir Tahun Anggaran. Peraturan tentang langkah-langkah dalam menghadapi tahun anggaran diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan dengan peraturan pelaksanaan Peraturan Dirjen Perbendaharaan 2
Dasar Hukum Bab I Ketentuan Umum Bab II Penerimaan Negara Bab III Pengeluaran Negara Bab IV Penyelesaian UP Bab V Pelaksanaan TSA Bab VI Pengiriman LKP Bab VII Akuntansi dan Pelaporan Bab VIII Ketentuan Lain-Lain Bab IX Ketentuan Penutup 3
1. UU Nomor 17 Th 2003 tentang Keuangan Negara 2. UU Nomor 1 Th 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. UU Nomor 15 Th 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 4. PP Nomor 45 Th 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN 5. PMK Nomor 99/PMK.06/2006 tentang MPN 6. PMK Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta pelaksanaan Anggaran BLU
7. PMK Nomor 151/PMK.05/2011 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri 8. PMK Nomor 6/PMK.07/2012 tentang Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah
Pelaksanaan
dan
9. PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN 10. PMK tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA berkenaan 11. PMK tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir TA 4
No
Waktu Buka Loket Penerimaan Negara pada Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Persepsi Mata Uang Asing dan Pos Persepsi Pasal 2
1
s.d. 30 Des tahun berkenaan dibuka s.d. pukul 15.00 WST
5
SPM
No 1
SPM-UP/TUP
DIAJUKAN KE KPPN
PENERBITAN SP2D Desember 2014
Desember 2014
Desember 2014
SPM-GUP
2
SPM-LS BAST s.d. Oktober’13
Desember 2014
Desember 2014
3
SPM-LS BAST Nov s.d. 31 Des ‘13
Desember 2014
Desember 2014
4
SPMKP/SPMKB/SPMK C/SPMIB/SPMPP
Desember 2014
Desember 2014
SPM-KPBB
Desember 2014
Desember 2014
5
SPM GUP Nihil, SPM PTUP, SP3B BLU triw.4/ SP2 HL/ SPM pengesahan lainnya
6
SPM-LS Gaji Jan’14 (akan ada petunjuk lebih lanjut dari Dirjen PBN)
Januari 2015
10 DES 2014
Desember 2014 tertgl 2 Jan 2015 6
Pembayaran honorarium dan vakasi bulan Desember TA dapat dibayarkan melalui mekanisme SPM-LS dengan melampirkan SPTJM sepanjang tidak melampaui pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA.
Pembayaran uang makan dan uang lembur PNS bulan Desember TA dapat dibayarkan dengan UP ( uang persediaan).
7
Pasal 19
PENERBITAN SP2D PEMBAYARAN BIAYA PEMELIHARAAN 5% (RETENSI)
a. Pekerjaan selesai 100%. b. Untuk pemeliharaan s.d. Akhir TA/yang melampaui TA 2013, dapat dibayarkan pada TA 2013 dengan dilampiri copy jaminan pemeliharaan dan disahkan oleh PPK,minimal sebesar jumlah tagihan dan masa berlaku jaminan = masa pemeliharaan (nomor dan tgl. Jaminan dicantumkan pada uraian SPM berkenaan). c. SPM pembayaran retensi dibuat terpisah/disatukan dengan pembayaran angsuran/termin. 8
Pasal 20
Khusus BAPP yang dibuat 23 s.d. 31 Des 2014, pengajuan SPM-LS ke KPPN dilampiri: a. Surat Perjanjian Pembayaran antara PPK dan Rekanan sesuai Format Lamp.II. b. Asli Jaminan/garansi bank umum yang masa berlakunya s.d. berakihirnya masa kontrak, nilai jaminan sekurangkurangnya sebesar presentase pekerjaan yang belum diselesaikan, masa pengajuan klaim selama 30 hari kalender sejak berakhirnya jaminan/garansi bank dan diterbitkan oleh bank yang berlokasi dalam Wilayah Kerja KPPN dan bersifat transferable (format Lamp.III) c. Surat Pernyataan PPK mengenai Keabsahan Jaminan Bank (format Lamp.IV) 9
Pasal 20
d. Asli Surat Kuasa kepada Kepala KPPN (bermeterai e. f.
g.
cukup) untuk mencairkan Jaminan Bank (format Lamp.V). Surat Pernyataan Kesanggupan dari Rekanan untuk menyelesaikan pekerjaan 100% (format Lamp.VII). Untuk pekerjaan dengan nilai kontrak dan/atau nilai presentase pekerjaan yang belum diselesaikan< Rp 50 juta, jaminan/garansi bank dapat diganti dengan SPTJM dari PPK (format Lamp.VI) Nomor dan tanggal jaminan/garansi bank dicantumkan pada uraian SPM berkenaan. PPK wajib menyampaikan BAPP kepada Kepala KPPN paling lambat 5 hari kerja setelah masa kontrak berakhir 10
Pasal 20
PEKERJAAN TIDAK DISELESAIKAN/TIDAK DAPAT DISELESAIKAN 100% S.D. BERAKHIRNYA MASA KONTRAK 1. PPK menyampaikan surat pernyataan tertulis dilengkapi dengan BAPP dan BAP terakhir kepada Kepala KPPN, paling lambat 5 hari kerja sejak masa kontrak berakhir. 2. Kepala KPPN pada hari kerja berikutnya setelah menerima Surat Pernyataan dari PPK, mengajukan klaim pencairan jaminan /garansi bank.
Atas klaim jaminan/garansi bank disetor ke Kas Negara sebagai: - Pengembalian belanja TA berkenaan pada T.A 2014, dan - Pendapatan anggaran lain-lain (akun 4239xx) padaT.A 2015. Besaran klim pencairan tanpa memperhitungkan pajak-pajak yang telah disetor ke kas negara/potongan SPM. 11
Pasal 20
PPSPM pada saat mengambil Asli Jaminan Bank ke KPPN harus menyerahkan copy jaminan pemeliharaan (5%) yang telah disahkan oleh PPK. Dalam hal PPK paling lambat 10 (hari kerja) hari kerja sejak masa kontrak berakhir, PPK tidak menyampaikan BAPP, Kepala KPPN membuat surat pernyataan dan mengajukan klaim. Dalam hal terdapat keterlanjuran penyetoran/pemotongan pajak diselesaikan dengan restitusi. Dalam hal bank tidak bersedia mencairkan jaminan/garansi bank: PPK wajib mengembalikan uang jaminan bank. Untuk tahun berikutnya, KPPN tidak diperkenankan menerima penjaminan/garansi atau segala bentuk penjaminan dari bank umum bersangkutan.
12
No
SPM/SP2D
paling lambat
1
SPM-PTUP/SPM-GUP Nihil (RM / REKSUS) (diberi tanggal 31 Des 2014)
Januari 2015
2
SP2D GUP-Nihil/PTUP 2014 Januari 2015 (diberi tanggal 31 Des 2014) dengan mencantumkan uraian tambahan pada SP2D “Pengesahan atas pertanggungjawaban UP/TUP TA 2013” 13
Sisa dana UP TA 2013 disetorkan kembali ke Kas Negara paling lambat 30 Desember 2013. Untuk mengetahui sisa dana UP yang harus disetor, Bendahara Pengeluaran melakukan pencocokan data dengan KPPN. Atas penyetoran sisa dana UP tsb, Bendahara Pengeluaran menyampaikan SSBP keKPPN. Dalam hal Satker/BP s.d. 31 Desember 2013 tidak/ belum menyetorkan sisa dana UP, Satker/Bendahara Pengeluaran ybs. tidak dapat diberikan pembayaran UP/TUP dalam TA berikutnya sebelum sisa dana UP tersebut disetorkan ke rekening Kas Negara.
14
Atas SSBP yang diterima dari BP, Seksi Pencairan Dana/Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker melakukan pencocokan dengan data pada Seksi Bank.
Saldo UP/TUP pada kartu pengawasan UP/TUP harus sama dengan saldo kas BP pada neraca. Dalam hal terdapat perbedaan saldo UP/TUP, KPPN melakukan tindakan perbaikan sesuai ketentuan.
15
No
Kegiatan
Paling Lambat
TINGKAT SATKER (UAKPA) DAN KPPN
1
Rekonsiliasi antar KPPN dan UAKPA
10 Jan 2014
2
Penyampaian LKPP KPPN ke Kanwil
24 Jan 2014
Setelah Rekon
3
Penyampaian LK Satker ke Kanwil (UAPPA –W)
(UAKPA)
20 Jan 2014
Setelah Rekon
4
Rekonsiliasi antara Kanwil DJPBN dan UAPPA-W
27 Jan 2014
5
Penyampaian LK Kanwil (UAPPA-W) ke Es. 1 (UAPPA-Es.1)
29 Jan 2014
Setelah Rekon
6
Penyampaian LKPP Kanwil ke Dit. APK & Dit. PKN
13 Februari 2014 (ADK: 11 Feb 2014)
Setelah Rekon
TINGKAT KANWIL (UAPPA-W)
DJPBN
TINGKAT Es. I (UAPPA Es. 1)
7
Penyampaian LK Ess.1 (UAPPA-Es.1) ke UAPA
7 Februari 2014 16
Pasal 37
Penyelesaian dana retur sesuai ketentuan yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian dan penatausahaan pengembalian (retur) SP2D.
17
Sisa dana UP/TUP TA 2013 untuk pembayaran dalam rangka restitusi PPN bagi turis asing: 1. Tidak disetor pada akhir TA 2014 2. Dapat diperhitungkan dengan permintaan UP pada TA berikutnya
SP3B BLU triwulan IV atas realisasi s.d. 31 Desember 2014 1. SP3B BLU triwulan IV atas realisasi s.d. 31 Des 2014 harus telah diterima KPPN paling lambat 8 Januari 2015 2. KPPN menerbitkan SP2B BLU TA 2013 dengan tanggal 31 Des 2014, paling lambat tanggal 10 Januari 2015 3. KPPN melakukan perbaikan LKP tertanggal 31 Des 2014 atas penerbitan SP2B BLU. 18
Pasal 43
Dispensasi penerbitan bank garansi: Penerbitan bank garansi diluar lokasi KPPN pembayar, Kuasa PA dapat menyampaikan surat permohonan dispensasi kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Kepala Kanwil DJPb dapat memberikan dispensasi: a. Dalam wilayah kerja KPPN pembayar tidak terdapat bank umum yang dapat menerbitkan garansi bank. b. Bank umum penerbit garansi bank berlokasi dalam wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang bersangkutan.
19
Pasal 44
SP2HL/SP4HL untuk realisasi s.d. 31 Desember 2013: Harus telah diterima KPPN paling lambat 8 Januari 2015. Berdasarkan SP2HL/ SP4HL, KPPN menerbitkan SPHL/SP3HL TA 2014 dengan tanggal 31 Des 2014, paling lambat 10 Jan 2015. KPPN melakukan perbaikan LKP tertanggal 31 Des 2013 atas penerbitan SPHL/SP3HL
Penyampaian MPHL-BJS ke KPPN untuk realisasi s.d. 31 Des 2014 harus telah diterima KPPN paling lambat Januari 2015. KPPN melakukan persetujuan MPHL-BJS TA 2014 dengan tanggal 31 Des 2014, paling lambat 10 Januari 2015. 20
gajahguling
