LAND AVAILABILITY FOR FOOD ESTATE Oleh : MENTERI KEHUTANAN RI ZULKIFLI HASAN, SE, MM
Jakarta Food Security Summit 2012 “Feed Indonesia Feed The World” Jakarta, Selasa, 7 Februari 2012
I. PENDAHULUAN Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia selain sandang dan papan masalah krusial Luas Hutan Indonesia 136,89 juta ha : • • • •
Hutan Konservasi seluas 23,4 juta ha, Hutan Lindung seluas 31,6 juta ha Hutan Produksi Tetap 59,1 juta ha, Hutan Produksi yang dapat dikonversi 22,8 juta ha
Menyediakan bahkan memproduksi kekayaan hayati yang merupakan sumber pangan berkualitas
Potensi hutan dalam pemenuhan kebutuhan pangan adalah : 1. Sebagai penyangga sistem kehidupan (Life Supporting System) termasuk sistem pertanian pangan 2. Sebagai penyedia pangan (Forest for Food Production).
Hutan menyimpan sumber pangan yang luar biasa, yaitu ; • 77 jenis sumber pangan karbohidrat, • 26 jenis kacang-kacangan, • 75 jenis minyak dan lemak, • 110 jenis biji dan buah buahan, • 40 jenis bahan minuman, serta • 1260 jenis tumbuhan obat.
BAB II. KEBIJAKAN KEMENHUT DALAM MEDUKUNG KETAHANAN PANGAN Dituangkan dalam PP Nomor 44 tahun 2004, tentang Perencanaan Kehutanan, dimana dialokasikan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) untuk kepentingan diluar kehutanan, seperti pangan, infrastruktur dan pemukiman.
Lanjutan...
Dalam sidang kabinet, Presiden menetapkan untuk swasembada beras 10 Juta Ton pada tahun 2014. Kehutanan ditugaskan untuk menyiapkan areal seluas 200.000 hektar, tentu berdasarkan kesesuaian lahan hutan, yang akan dimintakan rekomendasi teknis dari Kementerian Pertanian, dan juga pertimbangan dari Gubernur/Bupati setempat. Selain upaya perluasan lahan, sebaiknya untuk pemenuhan kebutuhan pangan dilakukan intensifikasi dan diversivikasi pangan, seperti umbi-umbian dan sagu, yang sudah dikenal oleh masyarakat di Wilayah Timur Indonesia
Lanjutan...
Kemenhut juga mendukung program Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) dalam bentuk penyiapan lahan. Status kawasan pada Rancangan MIFEE terdiri dari HPK seluas 1,30 juta ha dan APL seluas 0,17 juta ha.
III. Integrasi pengembangan produksi komoditas pangan Program atau kegiatan kehutanan tanpa merubah
fungsi kawasan dengan model seperti tumpang sari, Pemanfaatan Lahan Bawah Tegakan (PLBT), Pengkayaan tanaman, agroforestry dan silvofishery, bahkan melalui silvo-pasture pada kawasan hutan produksi yang sudah tidak produktif.
Lanjutan...
Di luar jawa, dimungkinkan dengan pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI). Pembangunan HTI kedepannya diprioritaskan dengan tanaman yang dapat menghasilkan kayu, energi, sekaligus pangan, seperti HTI Sagu. Kemenhut juga mengembangkan pengusahaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seperti pohon aren, dimana bioetanol dapat menjadi sumber energi terbarukan, sekaligus memperbaiki kualitas lingkungan hidup dan ketersediaan pangan, untuk kesejahteraan masyarakat.
IV. Sinergi dan Implementasi Kebijakan Dalam Mengatasi Kerawanan Pangan
1. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yaitu suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan dengan pola kolaborasi yang bersinergi antara Perum Perhutani (salah satu BUMN Kehutanan) dan masyarakat desa hutan atau pihak yang berkepentingan. Implementasi PHBM (2002-2009) telah terbentuk 5.224 Desa PHBM dari 5.402 desa pangkuan (97 %).
Lanjutan...
Produksi pangan dari program PHBM (2001-2009)
Memberikan kontribusi pangan sebanyak 13,5 juta ton yang setara dengan 9,128 trilyun rupiah, berupa padi (0,86 juta ton atau setara dengan 1,193 trilyun
rupiah), jagung (7,09 juta ton atau setara dengan 5,982 trilyun rupiah), kacang-kacangan (0,64 juta ton atau setara dengan 787 milyar rupiah) jenis pangan lainnya (4,96 juta ton atau setara dengan 1,165 trilyun rupiah).
2. Rehabilitasi hutan dan lahan, melalui kegiatan penanaman 1 miliar pohon. Realisasi penanaman mencapai 1,4 miliar. Kegiatan ini dilakukan tidak hanya untuk meningkatkan kualitas hutan dan lahan sebagai penyangga sistem kehidupan, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk penyediaan pangan. Pohon yang ditanam selain yang memiliki fungsi ekologi seperti pohon lokal setempat dan pohon satwa, juga ditanam pohon yang memenuhi fungsi ekonomi penyedia pangan seperti sukun, durian, nangka dan sebagainya.
Seluruh kebijakan dan program prioritas ketahanan pangan dilakukan secara terintegrasi. Kebijakan tidak terlepas dari upaya pembangunan kehutanan dalam rangka mewujudkan visi Kementerian Kehutanan tahun 2010-2014, yaitu Hutan Lestari Untuk Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan.
Terima kasih
