LAMPIRAN XV : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 34 Tahun 2016 TANGGAL : 9 Agustus 2016
SOP BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (KPPTSP) PROVINSI NTT STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP
: : : : : :
SOP.LH.01/KPPTSP/2016 3 Juni 2016 20 Juli 2016 9 Agustus 2016 Gubernur Nusa Tenggara Timur Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) Skala Provinsi (Sumber Limbah Lintas Kabupaten/ Kota) kecuali Minyak Pelumas/ Oli Bekas
DASAR HUKUM 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan UnitedNations Framework Convention on Climate Change (Konvensi) Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan iklim); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-li/2000 tentang Tata Cara Aforestasi dan Deforestasi dalam kerangka Mekanisme Pembangunan Bersih; 7. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah; 8. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2012 tentang mekanisme penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah lingkup pemerintah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; 9. Peraturan Gubernur NTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pendelegasian dari Gubernur kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
KUALIFIKASI PELAKSANA a. Memahami struktur organisasi dan tatakerja KPPTSP; b. Memahami tugas pokok dan fungsi KPPTSP; c. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Skala Provinsi (Sumber limbah lintas Kab/Kota) kecuali minyak pelumas/oli bekas; d. Memahami dan menguasai informasi dan teknologi; e. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.
KETERKAITAN
PERSYARATAN Surat Permohonan ditujukan kepada Gubernur NTT c.q. Kepala KPPTSP Provinsi NTT (Ber-Meterai Rp.6000,-) dan tembusan disampaikan pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Prov. NTT dan dilengkapi persyaratan sbb : a. Surat Pengantar dari Pemerintah setempat; b. Foto Copy SIUP/SITU/TDP; c. Foto Copy KTP; d. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL); e. Foto Copy Izin gangguan; f. Foto Copy Izin Lokasi; g. Laporan Hasil Studi Penyusunan AMDAL, UKL,, UPL dan atau SPPL; h. Peta Lokasi dan Denah Wilayah disertai ukuran dan fungsi masing-masing ruangan; i. Rencana Kerja dan Biaya; j. Rekomendasi dari BLHD Prov. NTT.
a. SOP Front Office b. SOP Keuangan; c. SOP Kearsipan
PERINGATAN a. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak diproses; b. Izin yang dikeluarkan harus berdasarkan rekomendasi dari instansi teknis; c. Pengurusan izin harus sesuai dengan prosedur.
PENCATATAN DAN PENDATAAN a. Pengecekan daftar persyaratan dan pencatatan oleh petugas; b. Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali; c. Pencatatan dan pendataan dokumen perizinan.
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (KPPTSP) PROVINSI NTT STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP
: : : : : :
SOP.LH.02/KPPTSP/2016 3 Juni 2016 20 Juli 2016 9 Agustus 2016 Gubernur Nusa Tenggara Timur Rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) Skala Nasional
DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan B3; 4. Konvensi Roterdam tentang Prosedur Persetujuan atas Dasar Informasi Awal untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu dalam Perdagangan International; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2008 tentang Simbol dan Label B3; 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata cara Perizinan Pengelolaan Limbah B3 (Bahan berbahaya dan Beracun); 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2010 tentang penggunaan Sistem Elektronik Registrasi B3 dalam kerangka Indonesia National Window di KLH; 10. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah; 11. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2012 tentang mekanisme penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah lingkup pemerintah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; 12. Peraturan Gubernur NTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pendelegasian dari Gubernur kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
KUALIFIKASI PELAKSANA a. Memahami struktur organisasi dan tatakerja KPPTSP; b. Memahami tugas pokok dan fungsi KPPTSP; c. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (B3) skala Nasional; d. Memahami dan menguasai informasi dan teknologi; e. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.
KETERKAITAN
PERSYARATAN Surat Permohonan ditujukan kepada Gubernur NTT c.q. Kepala KPPTSP Provinsi NTT (Ber-Meterai Rp.6000,-) dan tembusan disampaikan pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Prov. NTT dan dilengkapi persyaratan sbb : a. Surat Pengantar dari Pemerintah setempat; b. Foto Copy SIUP/SITU/TDP; c. Foto Copy KTP; d. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL); e. Foto Copy Izin gangguan; f. Foto Copy Izin Lokasi; g. Laporan Hasil Studi Penyusunan AMDAL, UKL,, UPL dan atau SPPL; h. Peta Lokasi dan Denah Wilayah disertai ukuran dan fungsi masing-masing ruangan; i. Rencana Kerja dan Biaya; j. Peta areal yang dimohon dengan skala 1:25.000; k. Pertimbangan Teknis dari BLHD Prov. NTT.
a. SOP Front Office b. SOP Keuangan; c. SOP Kearsipan
PERINGATAN a. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak diproses; b. Izin yang dikeluarkan harus berdasarkan pertimbangan teknisi dari instansi teknis; c. Pengurusan izin harus sesuai dengan prosedur.
PENCATATAN DAN PENDATAAN a. Pengecekan daftar persyaratan dan pencatatan oleh petugas; b. Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali; c. Pencatatan dan pendataan dokumen perizinan.
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (KPPTSP) PROVINSI NTT STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP
: : : : : :
SOP.LH.03/KPPTSP/2016 3 Juni 2016 20 Juli 2016 9 Agustus 2016 Gubernur Nusa Tenggara Timur Kelayakan Lingkungan Hidup
DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan; 7. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah; 8. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2012 tentang mekanisme penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah lingkup pemerintah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; 9. Peraturan Gubernur NTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pendelegasian dari Gubernur kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
KUALIFIKASI PELAKSANA a. Memahami struktur organisasi dan tatakerja KPPTSP; b. Memahami tugas pokok dan fungsi KPPTSP; c. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kelayakan Lingkungan Hidup; d. Memahami dan menguasai informasi dan teknologi; e. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.
KETERKAITAN
PERSYARATAN Surat Permohonan ditujukan kepada Gubernur NTT c.q. Kepala KPPTSP Provinsi NTT (Ber-Meterai Rp.6000,-) dan tembusan disampaikan pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Prov. NTT dan dilengkapi persyaratan sbb : a. Foto Copy Akta Notaris; b. Deskripsi Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan; c. Foto Copy Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diperlukan; d. Kerangka Acuan yang telah disetujui dan AMDAL dan RKL-RPL yang telah disusun; e. Profil Usaha atau Kegiatan: f. Rekomendasi dari BLHD Provinsi NTT.
a. SOP Front Office b. SOP Keuangan; c. SOP Kearsipan
PERINGATAN a. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak diproses; b. Izin yang dikeluarkan harus berdasarkan pertimbangan teknisi dari instansi teknis; c. Pengurusan izin harus sesuai dengan prosedur.
PENCATATAN DAN PENDATAAN a. Pengecekan daftar persyaratan dan pencatatan oleh petugas; b. Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali; c. Pencatatan dan pendataan dokumen perizinan.
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (KPPTSP) PROVINSI NTT STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP
: : : : : :
SOP.LH.04/KPPTSP/2016 3 Juni 2016 20 Juli 2016 9 Agustus 2016 Gubernur Nusa Tenggara Timur Izin Lingkungan Hidup
DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan; 7. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah; 8. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2012 tentang mekanisme penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah lingkup pemerintah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; 9. Pergub NTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pendelegasian dari Gubernur kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
KUALIFIKASI PELAKSANA a. Memahami struktur organisasi dan tatakerja KPPTSP; b. Memahami tugas pokok dan fungsi KPPTSP; c. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Izin Lingkungan Hidup; d. Memahami dan menguasai informasi dan teknologi; e. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.
KETERKAITAN a. SOP Front Office b. SOP Keuangan; c. SOP Kearsipan
PERSYARATAN Surat Permohonan ditujukan kepada Gubernur NTT c.q. Kepala KPPTSP Provinsi NTT (Ber-Meterai Rp.6000,-) dan tembusan disampaikan pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Prov. NTT dan dilengkapi persyaratan sbb : a. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan; b. Foto Copy Akta Notaris; c. Deskripsi Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan; d. Foto Copy Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diperlukan; e. Kerangka Acuan yang telah disetujui dan AMDAL dan RKL-RPL yang telah disusun; f. Profil Usaha atau Kegiatan: g. Rekomendasi dari BLHD Provinsi NTT.
PERINGATAN a. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak diproses; b. Izin yang dikeluarkan harus berdasarkan rekomendasi dari instansi teknis; c. Pengurusan izin harus sesuai dengan prosedur.
PENCATATAN DAN PENDATAAN a. Pengecekan daftar persyaratan dan pencatatan oleh petugas; b. Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali; c. Pencatatan dan pendataan dokumen perizinan.
