LAMPIRAN XI
: PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 34 Tahun 2016 TANGGAL : 9 Agustus 2016
SOP BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (KPPTSP) PROVINSI NTT STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP
: : : : : :
SOP.KP.01/KPPTSP/2016 3 Juni 2016 20 Juli 2016 9 Agustus 2016 Gubernur Nusa Tenggara Timur Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/ 2011 tentang Usaha Perikanan tagkap; 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 26/PERMEN-KP/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; 7. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Usaha Perikanan; 8. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah; 9. Peraturan Gubernur NTT Nomor 12 Tahun 2012 tentang Mekanisme Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; 10. Peraturan Gubernur NTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala KPPTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
KUALIFIKASI PELAKSANA a. Memahami struktur organisasi dan tatakerja KPPTSP; b. Memahami tugas pokok dan fungsi KPPTSP; c. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP); d. Memahami dan menguasai informasi dan teknologi; e. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.
KETERKAITAN a. SOP Front Office; b. SOP Keuangan; c. SOP Kearsipan
PERSYARATAN Surat Permohonan bermeterai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Gubernur NTT c.q. Kepala KPPTSP Prov. NTT dan tembusan diberikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT yang dilengkapi persyaratan sbb : A. IZIN BARU a. Rencana usaha meliputi rencana investasi, rencana kapal, dan rencana operasional; b. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik kapal atau perusahaan; c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan,; d. surat keterangan domisili usaha; e. Fotokopi akta pendirian perusahaan;
f.
g.
Surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan yang menyatakan: 1) kesediaan mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) kebenaran data dan informasi yang disampaikan. Rekomendasi Dinas Kelautan Provinsi NTT
B. PERUBAHAN SIUP a. Fotocopy SIUP yang akan diubah; b. Jenis perubahan SIUP yang diminta; c. surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan. PERINGATAN a. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak diproses; b. Izin yang dikeluarkan harus berdasarkan rekomendasi dari instansi teknis; c. Pengurusan izin harus sesuai dengan prosedur.
PENCATATAN DAN PENDATAAN a. Pengecekan daftar persyaratan dan pencatatan oleh petugas; b. Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali; c. Pencatatan dan pendataan dokumen perizinan.
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (KPPTSP) PROVINSI NTT STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP
: : : : : :
SOP.KP.02/KPPTSP/2016 3 Juni 2016 20 Juli 2016 9 Agustus 2016 Gubernur Nusa Tenggara Timur Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/ 2011 tentang Usaha Perikanan tagkap; 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 26/PERMEN-KP/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; 7. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Usaha Perikanan; 8. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah; 9. Peraturan Gubernur NTT Nomor 12 Tahun 2012 tentang Mekanisme Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; 10. Peraturan Gubernur NTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala KPPTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
KUALIFIKASI PELAKSANA a. Memahami struktur organisasi dan tatakerja KPPTSP; b. Memahami tugas pokok dan fungsi KPPTSP; c. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI); d. Memahami dan menguasai informasi dan teknologi; e. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.
KETERKAITAN a. SOP Front Office; b. SOP Survey Lapangan; c. SOP Keuangan; d. SOP Kearsipan
PERSYARATAN Surat Permohonan bermeterai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Gubernur NTT c.q. Kepala KPPTSP Prov. NTT dan tembusan diberikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT yang dilengkapi persyaratan sbb : A. Izin Baru a. Foto Copy SIUP; b. Foto Copy grosse akta dan fotokopi buku kapal perikanan, apabila grosse akta dalam jaminan bank, harus melampirkan foto copy akta hipotik dengan menunjukkan aslinya; c. Spesifikasi Teknis Alat Penangkapan Ikan Yang Digunakan; d. Foto Copy Gambar Rencana Umum Kapal (General Arrangement); e. Data kapal; f. Rencana target spesies penangkapan ikan; g. Rekomendasi dari Kepala DKP Prov. NTT.
B. Izin Perpanjangan SIPI a. Foto copy SIUP; b. Foto copy SIPI tahun sebelumnya dan dilampirkan aslinya (Jika telah habis masa berlakunya); c. Foto Copy grosse akta dan foto copy buku kapal perikanan, d. Surat keterangan dari Kepala Pelabuhan tempat kapal tersebut berpangkalan, yang menyatakan bahwa kapal tersebut berpangkalan dan mendaratkan ikan hasil tangkapannya di pelabuhan sesuai dengan yang tercantum dalam SIPI; e. Bukti penyampaian Laporan Kegiatan Usaha (LKU) dan Laporan Kegiatan Penangkapan (LKP); f. Rekomendasi dari Kepala DKP Prov. NTT. C. Perubahan SIPI a. Fotocopy SIUP; b. Fotocopy SIPI yang akan diubah; c. Jenis perubahan SIPI yang diminta; d. Rekomendasi dari Kepala DKP Prov. NTT. PERINGATAN a. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak diproses; b. Izin yang dikeluarkan harus berdasarkan rekomendasi dari instansi teknis; c. Pengurusan izin harus sesuai dengan prosedur.
PENCATATAN DAN PENDATAAN a. Pengecekan daftar persyaratan dan pencatatan oleh petugas; b. Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali; c. Pencatatan dan pendataan dokumen perizinan.
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (KPPTSP) PROVINSI NTT STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP
: : : : : :
SOP.KP.03/KPPTSP/2016 3 Juni 2016 20 Juli 2016 9 Agustus 2016 Gubernur Nusa Tenggara Timur Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)
DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/ 2011 tentang Usaha Perikanan tagkap; 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 26/PERMEN-KP/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; 7. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Usaha Perikanan; 8. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah; 9. Peraturan Gubernur NTT Nomor 12 Tahun 2012 tentang Mekanisme Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; 10. Peraturan Gubernur NTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala KPPTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
KUALIFIKASI PELAKSANA a. Memahami struktur organisasi dan tatakerja KPPTSP; b. Memahami tugas pokok dan fungsi KPPTSP; c. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI); d. Memahami dan menguasai informasi dan teknologi; e. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.
KETERKAITAN a. SOP Front Office; b. SOP Survey Lapangan; c. SOP Keuangan; d. SOP Kearsipan
PERSYARATAN Surat Permohonan bermeterai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Gubernur NTT c.q. Kepala KPPTSP Prov. NTT dan tembusan diberikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT yang dilengkapi persyaratan sbb : A. BARU a. Foto Copy SIUP; b. Foto Copy grosse akta dan fotokopi buku kapal perikanan, apabila grosse akta dalam jaminan bank, harus melampirkan fotokopi akta hipotik dengan menunjukkan aslinya; c. Spesifikasi teknis alat penangkapan ikan yang digunakan; d. Foto Copy gambar rencana umum kapal (general arrangement); e. Data kapal; f. Rekomendasi dari Kepala DKP Prov. NTT.
B. Izin Perpanjangan SIKPI a. b. c. d.
Foto Copy SIUP; Foto Copy SIKPI tahun sebelumnya dan dilampirkan aslinya (Jika telah habis masa berlakunya); Foto Copy grosse akta dan foto copy buku kapal perikanan, Surat keterangan dari Kepala Pelabuhan tempat kapal tersebut berpangkalan, yang menyatakan bahwa kapal tersebut berpangkalan dan mendaratkan ikan hasil tangkapannya di pelabuhan sesuai dengan yang tercantum dalam SIKPI; e. Bukti penyampaian Laporan Kegiatan Usaha (LKU) dan Laporan Kegiatan Penangkapan (LKP); f. Rekomendasi dari Kepala DKP Prov. NTT. C. Perubahan SIKPI a. Foto Copy SIUP; b. Foto Copy SIKPI yang akan diubah; c. Jenis perubahan SIKPI yang diminta; d. Rekomendasi dari Kepala DKP Prov. NTT. PERINGATAN a. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak diproses; b. Izin yang dikeluarkan harus berdasarkan rekomendasi dari instansi teknis; c. Pengurusan izin harus sesuai dengan prosedur.
PENCATATAN DAN PENDATAAN a. Pengecekan daftar persyaratan dan pencatatan oleh petugas; b. Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali; c. Pencatatan dan pendataan dokumen perizinan.
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (KPPTSP) PROVINSI NTT STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP
: : : : : :
SOP.KP.04/KPPTSP/2016 3 Juni 2016 20 Juli 2016 9 Agustus 2016 Gubernur Nusa Tenggara Timur Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT
DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; 2. Undang – undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 26/PERMEN-KP/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 57/permen-kp/2014 Tentang Perubahan kedua atas peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor per.30/men/2012 tentang usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia 7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP.70/MEN/2010 tentang Tim Pemeriksa Fisik Kapal Penangkap Ikan, Alat Penangkapan Ikan dan /atau Kapal Pengangkut Ikan; 8. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengendalian Usaha Perikanan; 9. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah; 10. Peraturan Gubernur NTT Nomor 12 Tahun 2012 tentang Mekanisme Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; 11. Peraturan Gubernur NTT Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala KPPTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT
KUALIFIKASI PELAKSANA a. Memahami struktur organisasi dan tatakerja KPPTSP; b. Memahami tugas pokok dan fungsi KPPTSP; c. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT; d. Memahami dan menguasai informasi dan teknologi; e. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.
KETERKAITAN a. SOP Front Office; b. SOP Survey Lapangan; c. SOP Keuangan; d. SOP Kearsipan
PERSYARATAN Surat Permohonan bermeterai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Gubernur NTT c.q. Kepala KPPTSP Prov. NTT dan tembusan diberikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT yang dilengkapi persyaratan sbb : A. Pengadaan Kapal Baru : 1) Foto Copy SIUP, yang mencantumkan wilayah penangkapan dan pengangkutan ikan di Laut Lepas; 2) Foto Copy gambar rencana umum kapal (general arrangement), termasuk spesifikasi alat penangkapan ikan; 3) Foto Copy gambar rencana umum kapal (general arrangement), termasuk spesifikasi untuk kapal pengangkut ikan; 4) Nama perusahaan, lokasi dan negara tempat pembangunan kapal; dan 5) surat keterangan dari galangan kapal tempat kapal akan dibangun; 5) Rekomendasi dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi NTT; 6) Surat Tanda Setoran (STS).
B. Pengadaan Kapal Bukan Baru : 1) Foto Copy SIUP yang mencantumkan wilayah penangkapan di Laut Lepas; 2) Grosse akta; 3) Foto Copy gambar rencana umum kapal (general arrangement), termasuk spesifikasi alat penangkapan ikan; 4) Foto Copy gambar rencana umum (general arrangement), untuk kapal pengangkut ikan; 5) Bendera kapal sebelumnya; 6) Foto Copy tanda kebangsaan kapal; 7) Surat pernyataan bahwa kapal tidak tercantum dalam IUU Vessel List RFMO; 8) Rekomendasi dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi NTT; 9) Surat Tanda Setoran (STS). PERINGATAN a. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak diproses; b. Izin yang dikeluarkan harus berdasarkan rekomendasi dari instansi teknis; c. Pengurusan izin harus sesuai dengan prosedur.
PENCATATAN DAN PENDATAAN a. Pengecekan daftar persyaratan dan pencatatan oleh petugas; b. Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali; c. Pencatatan dan pendataan dokumen perizinan.
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (KPPTSP) PROVINSI NTT STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP
: : : : : :
SOP.KP.05/KPPTSP/2016 3 Juni 2016 20 Juli 2016 9 Agustus 2016 Gubernur Nusa Tenggara Timur IUP di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam Satu Daerah Provinsi
DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan; 2. Undang – undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 49/Permen-Kp/2014 Tentang Usaha pembudidayaan ikan 6. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengendalian Usaha Perikanan; 7. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah; 8. Peraturan Gubernur NTT Nomor 12 Tahun 2012 tentang Mekanisme Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; 9. Peraturan Gubernur NTT Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala KPPTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT
KUALIFIKASI PELAKSANA a. Memahami struktur organisasi dan tatakerja KPPTSP; b. Memahami tugas pokok dan fungsi KPPTSP; c. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan IUP di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam Satu Daerah Provinsi; d. Memahami dan menguasai informasi dan teknologi; e. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.
KETERKAITAN a. SOP Front Office; b. SOP Survey Lapangan; c. SOP Keuangan; d. SOP Kearsipan
PERSYARATAN Surat Permohonan bermeterai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Gubernur NTT c.q. Kepala KPPTSP Prov. NTT dan tembusan diberikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT yang dilengkapi persyaratan sbb : a. Rencana usaha, yang meliputi: 1) Rencana kegiatan usaha; 2) Rencana tahapan kegiatan; 3) Rencana teknologi yang digunakan; 4) Sarana usaha yang dimiliki; 5) Rencana pengadaan sarana usaha; 6) Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; 7) Rencana pembiayaan. b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggung jawab korporasi; c. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik atau korporasi; d. Surat keterangan domisili usaha; e. Foto Copy akta pendirian koperasi; f. Foto Copy izin lokasi, dengan mencantumkan luasan dan titik koordinat; g. Foto Copy izin lingkungan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; h. Pas foto ukuran 4X6 dan specimen tanda tangan;
i. Surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik atau penanggung jawab yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan. j. Rekomendasi Teknis DKP Provinsi NTT. PERINGATAN a. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak diproses; b. Izin yang dikeluarkan harus berdasarkan rekomendasi dari instansi teknis; c. Pengurusan izin harus sesuai dengan prosedur.
PENCATATAN DAN PENDATAAN a. Pengecekan daftar persyaratan dan pencatatan oleh petugas; b. Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali; c. Pencatatan dan pendataan dokumen perizinan.
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (KPPTSP) PROVINSI NTT STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan; 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 57/permen-kp/2014 Tentang Perubahan kedua atas peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor per.30/men/2012 tentang usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia; 6. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah; 7. Peraturan Gubernur NTT Nomor 12 Tahun 2012 tentang Mekanisme Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; 8. Peraturan Gubernur NTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala KPPTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT. KETERKAITAN a. SOP Front Office; b. SOP Survey Lapangan; c. SOP Keuangan; d. SOP Kearsipan
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP
: : : : : :
SOP.KP.06/KPPTSP/2016 3 Juni 2016 20 Juli 2016 9 Agustus 2016 Gubernur Nusa Tenggara Timur Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam Satu Daerah Provinsi
KUALIFIKASI PELAKSANA a. Memahami struktur organisasi dan tatakerja KPPTSP; b. Memahami tugas pokok dan fungsi KPPTSP; c. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam Satu Daerah Provinsi; d. Memahami dan menguasai informasi dan teknologi; e. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.
PERSYARATAN Surat Permohonan bermeterai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Gubernur NTT c.q. Kepala KPPTSP Prov. NTT dan tembusan diberikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT yang dilengkapi persyaratan sbb : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l.
Foto Copy KTP; Foto Copy SIUP; Foto Copy TDP; Rencana Usaha Foto Copy NPWP; Sketsa Lokasi; Surat Keterangan dari Desa/Lurah/Camat; Foto Copy kepemilikan tanah (sertifikat); Izin Lingkungan (AMDAL/UKL,UPL/SPPL); Foto Copy IMB; Foto Copy Izin Gangguan (HO); Rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT..
PERINGATAN a. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak diproses; b. Izin yang dikeluarkan harus berdasarkan rekomendasi dari instansi teknis; c. Pengurusan izin harus sesuai dengan prosedur.
PENCATATAN DAN PENDATAAN a. Pengecekan daftar persyaratan dan pencatatan oleh petugas; b. Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali; c. Pencatatan dan pendataan dokumen perizinan.
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
FRANS LEBU RAYA
