LAMPIRAN IX : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR TANGGAL
: :
34 Tahun 2016 9 Agustus 2016
SOP BIDANG PETERNAKAN
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (KPPTSP) PROVINSI NTT STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejateraan Hewan; 4. Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan; 5. Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam tertentu yang berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 51/Permentan/Ot.140/9/2011 Tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Dan Pengeluaran Benih Dan/Atau Bibit Ternak Ke Dalam Dan Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia 9. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah; 10. Peraturan Gubernur NTT Nomor 12 Tahun 2012 tentang Mekanisme Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; 11. Peraturan Gubernur NTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala KPPTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT. KETERKAITAN a. SOP Front Office; b. SOP Keuangan; c. SOP Kearsipan
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP
: : : : : :
SOP.NAK.01/KPPTSP/2016 3 Juni 2016 20 Juli 2016 9 Agustus 2016 Gubernur Nusa Tenggara Timur Izin Pemasukan/ Pengeluaran Ternak Bibit dari dan ke Wilayah Provinsi
KUALIFIKASI PELAKSANA a. Memahami struktur organisasi dan tatakerja KPPTSP; b. Memahami tugas pokok dan fungsi KPPTSP; c. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Izin pemasukan/ pengeluaran ternak bibit dari dan ke wilayah Provinsi; d. Memahami dan menguasai informasi dan teknologi; e. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.
PERSYARATAN Surat Permohonan bermeterai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Gubernur cq. Kepala KPPTSP Provinsi NTT dan tembusan disampaikan pada Dinas Peternakan Prov. NTT yang dilengkapi persyaratan sbb : A. Pemohon Baru :. a. Foto copy akta perusahaan; b. Foto copy NPWP; c. Foto copy SIUP;
d. e. f. g.
Foto copy TDP; Foto copy KTP; Rekomendasi dari Dinas Peternakan Provinsi NTT; Surat Tanda Setoran (STS).
B. Pemohon Lama : a. Rekomendasi dari Dinas Peternakan Provinsi NTT; b. Surat Tanda Setoran (STS). PERINGATAN a. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak diproses; b. Izin yang dikeluarkan harus berdasarkan rekomendasi dari instansi teknis; c. Pengurusan izin harus sesuai dengan prosedur.
PENCATATAN DAN PENDATAAN a. Pengecekan daftar persyaratan dan pencatatan oleh petugas; b. Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali; c. Pencatatan dan pendataan dokumen perizinan.
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (KPPTSP) PROVINSI NTT STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejateraan Hewan; 4. Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan; 5. Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam tertentu yang berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 8. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah; 9. Peraturan Gubernur NTT Nomor 12 Tahun 2012 tentang Mekanisme Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; 10. Peraturan Gubernur NTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala KPPTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT. KETERKAITAN a. SOP Front Office; b. SOP Keuangan; c. SOP Kearsipan
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP
: : : : : :
SOP.TAN.02/KPPTSP/2016 3 Juni 2016 20 Juli 2016 9 Agustus 2016 Gubernur Nusa Tenggara Timur Izin Pemasukan/ Pengeluaran Ternak Potong dari dan ke Wilayah Provinsi
KUALIFIKASI PELAKSANA a. Memahami struktur organisasi dan tatakerja KPPTSP; b. Memahami tugas pokok dan fungsi KPPTSP; c. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Izin pemasukan/ pengeluaran ternak potong dari dan ke wilayah Provinsi; d. Memahami dan menguasai informasi dan teknologi; e. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.
PERSYARATAN Surat Permohonan bermeterai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Gubernur cq. Kepala KPPTSP Provinsi NTT dan tembusan disampaikan pada Dinas Peternakan Prov. NTT yang dilengkapi persyaratan sbb : A. Pemohon Baru : a. Foto copy akta perusahaan; b. Foto copy NPWP; c. Foto copy SIUP; d. Foto copy KTP; e. Foto copy TDP; f. Rekomendasi dari Dinas Peternakan Kabupaten / Kota; g. Rekomendasi dari Dinas Peternakan Provinsi NTT; h. Surat Tanda Setoran (STS).
B.
PERINGATAN a. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak diproses; b. Izin yang dikeluarkan harus berdasarkan rekomendasi dari instansi teknis; c. Pengurusan izin harus sesuai dengan prosedur.
Pemohon Lama : a. Rekomendasi dari Dinas Peternakan Kabupaten /Kota; b. Rekomendasi dari Dinas Peternakan Provinsi NTT; c. Surat Tanda Setoran (STS).
PENCATATAN DAN PENDATAAN a. Pengecekan daftar persyaratan dan pencatatan oleh petugas; b. Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali; c. Pencatatan dan pendataan dokumen perizinan.
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (KPPTSP) PROVINSI NTT STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP
: : : : : :
SOP.TAN.03/KPPTSP/2016 3 Juni 2016 20 Juli 2016 9 Agustus 2016 Gubernur Nusa Tenggara Timur Izin Pemasukan/ Pengeluaran Day Old Chick (DOC)/ Day Old Duck (DOD) dari dan ke Wilayah Provinsi
DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejateraan Hewan; 4. Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan; 5. Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam tertentu yang berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 8. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah; 9. Peraturan Gubernur NTT Nomor 12 Tahun 2012 tentang Mekanisme Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; 10. Peraturan Gubernur NTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala KPPTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
KUALIFIKASI PELAKSANA a. Memahami struktur organisasi dan tatakerja KPPTSP; b. Memahami tugas pokok dan fungsi KPPTSP; c. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Izin Pemasukan / Pengeluaran Day Old Chick (DOC)/Day Old Duck (DOD) dari dan ke Wilayah Provinsi; d. Memahami dan menguasai informasi dan teknologi; e. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.
KETERKAITAN a. SOP Front Office; b. SOP Keuangan; c. SOP Kearsipan
PERSYARATAN Surat Permohonan bermeterai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Gubernur cq. Kepala KPPTSP Provinsi NTT dan tembusan disampaikan pada Dinas Peternakan Prov. NTT yang dilengkapi persyaratan sbb : a. Foto copy akta perusahaan; b. Foto copy NPWP; c. Foto copy KTP; d. Rekomendasi dari Dinas Peternakan Provinsi NTT ; e. Surat Tanda Setoran (STS).
PERINGATAN a. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak diproses; b. Izin yang dikeluarkan harus berdasarkan rekomendasi dari instansi teknis; c. Pengurusan izin harus sesuai dengan prosedur.
PENCATATAN DAN PENDATAAN a. Pengecekan daftar persyaratan dan pencatatan oleh petugas; b. Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali; c. Pencatatan dan pendataan dokumen perizinan.
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (KPPTSP) PROVINSI NTT STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP
: : : : : :
SOP.TAN.04/KPPTSP/2016 3 Juni 2016 20 Juli 2016 9 Agustus 2016 Gubernur Nusa Tenggara Timur Izin Pemasukan/ Pengeluaran Produk Asal Hewan Pangan dan Non Pangan dari dan ke Wilayah Provinsi
DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejateraan Hewan; 4. Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan; 5. Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam tertentu yang berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 8. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah; 9. Peraturan Gubernur NTT Nomor 12 Tahun 2012 tentang Mekanisme Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; 10. Peraturan Gubernur NTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala KPPTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
KUALIFIKASI PELAKSANA a. Memahami tugas pokok dan fungsi KPPTSP; b. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Izin Pemasukan / Pengeluaran Produk Asal Hewan Pangan dan Non Pangan dari dan ke Wilayah Provinsi; c. Memahami dan menguasai informasi dan teknologi; d. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.
KETERKAITAN a. SOP Front Office; b. SOP Keuangan; c. SOP Kearsipan
PERSYARATAN Surat Permohonan bermeterai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Gubernur cq. Kepala KPPTSP Provinsi NTT dan tembusan disampaikan pada Dinas Peternakan Prov. NTT yang dilengkapi persyaratan sbb : A. Baru : a. Foto copy akta perusahaan; b. Foto copy SIUP; c. Foto copy KTP; d. Foto copy NPWP; e. Rekomendasi dari Dinas Peternakan Kabupaten/Kota; f. Rekomendasi dari Dinas Peternakan Provinsi NTT; g. Surat Tanda Setoran (STS); B.
Perpanjangan : a. Rekomendasi dari Dinas Peternakan Kabupaten/Kota; b. Rekomendasi dari Dinas Peternakan Provinsi NTT; c. Surat Tanda Setoran (STS);
PERINGATAN a. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak diproses; b. Izin yang dikeluarkan harus berdasarkan rekomendasi dari instansi teknis; c. Pengurusan izin harus sesuai dengan prosedur.
PENCATATAN DAN PENDATAAN a. Pengecekan daftar persyaratan dan pencatatan oleh petugas; b. Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali; c. Pencatatan dan pendataan dokumen perizinan.
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (KPPTSP) PROVINSI NTT STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP
: : : : : :
SOP.TAN.05/KPPTSP/2016 3 Juni 2016 20 Juli 2016 9 Agustus 2016 Gubernur Nusa Tenggara Timur Rekomendasi Import/ Eksport Ternak dan Hasil Ternak
DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejateraan Hewan; 4. Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan; 5. Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam tertentu yang berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 8. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah; 9. Peraturan Gubernur NTT Nomor 12 Tahun 2012 tentang Mekanisme Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; 10. Peraturan Gubernur NTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala KPPTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Memahami struktur organisasi dan tatakerja KPPTSP; 2. Memahami tugas pokok dan fungsi KPPTSP; 3. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Rekomendasi Import/ Eksport Ternak dan Hasil Ternak; 4. Memahami dan menguasai informasi dan teknologi; 5. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.
KETERKAITAN a. SOP Front Office; b. SOP Keuangan; c. SOP Kearsipan
PERSYARATAN Surat Permohonan bermeterai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Gubernur cq. Kepala KPPTSP Provinsi NTT dan tembusan disampaikan pada Dinas Peternakan Prov. NTT yang dilengkapi persyaratan sbb : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m.
Foto copy Akta pendirian Perusahaan dan perubahannya; Foto Copy KTP Pemilik Perusahaan; Fotokopi NPWP Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan; Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); Angka Pengenal Importir Umum (APIU) yang masih berlaku; Photo Copy Sertifikat NKV ( Nomor Kontrol Veteriner ); Instalasi Karantina Hewan Sementara ( IKHS ); Kecuali ada keterangan dari Balai Karantina; Laporan Realisasi Importasi sebelumnya; SPP Pemasukan Daging Sebelumnya; Rencana Importasi (Jenis, Jumlah, Jadual); Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan dari instansi lain (BPOM) untuk produk olahan; Importir Terdaftar (IT);
n. o. PERINGATAN a. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak diproses; b. Izin yang dikeluarkan harus berdasarkan rekomendasi dari instansi teknis; c. Pengurusan izin harus sesuai dengan prosedur.
Khusus untuk daging segar harus melampirkan bukti serapan daging sapi lokal (Permen Pertanian No 39/Permentan/PD.410/12/2014 tentang Pemasukan Karkas, Daging dan/atau olahannya ke dalam wilayah RI); Pertimbangan Teknis Dinas Peternakan Provinsi NTT.
PENCATATAN DAN PENDATAAN a. Pengecekan daftar persyaratan dan pencatatan oleh petugas; b. Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali; c. Pencatatan dan pendataan dokumen perizinan.
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (KPPTSP) PROVINSI NTT STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP
: : : : : :
SOP.TAN.06/KPPTSP/2016 3 Juni 2016 20 Juli 2016 9 Agustus 2016 Gubernur Nusa Tenggara Timur Izin Pemasukan/ Pengeluaran Telur Konsumsi/ Telur Tetas dari dan ke Wilayah Provinsi
DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejateraan Hewan; 4. Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan; 5. Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam tertentu yang berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 8. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah; 9. Peraturan Gubernur NTT Nomor 12 Tahun 2012 tentang Mekanisme Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; 10. Peraturan Gubernur NTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala KPPTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
KUALIFIKASI PELAKSANA a. Memahami struktur organisasi dan tatakerja KPPTSP; b. Memahami tugas pokok dan fungsi KPPTSP; c. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Izin Pemasukan / Pengeluaran Telur Konsumsi/ Telur Tetas dari dan ke Wilayah Provinsi; d. Memahami dan menguasai informasi dan teknologi; e. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.
KETERKAITAN a. SOP Front Office; b. SOP Keuangan; c. SOP Kearsipan
PERSYARATAN Surat Permohonan bermeterai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Gubernur cq. Kepala KPPTSP Provinsi NTT dan tembusan disampaikan pada Dinas Peternakan Prov. NTT yang dilengkapi persyaratan sbb : A. Baru : a. Foto copy NPWP; b. Foto copy SIUP; c. Foto copy KTP d. Rekomendasi dari Dinas Peternakan Provinsi NTT; e. Surat Tanda Setoran (STS); B.
Perpanjangan : a. Rekomendasi dari Dinas Peternakan Provinsi NTT; b. Surat Tanda Setoran (STS);
PERINGATAN a. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak diproses; b. Izin yang dikeluarkan harus berdasarkan rekomendasi dari instansi teknis; c. Pengurusan izin harus sesuai dengan prosedur.
PENCATATAN DAN PENDATAAN a. Pengecekan daftar persyaratan dan pencatatan oleh petugas; b. Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali; c. Pencatatan dan pendataan dokumen perizinan.
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (KPPTSP) PROVINSI NTT STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP
: : : : : :
SOP.TAN.07/KPPTSP/2016 3 Juni 2016 20 Juli 2016 9 Agustus 2016 Gubernur Nusa Tenggara Timur Izin Usaha Budidaya Hewan Kesayangan di Provinsi
DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejateraan Hewan; 4. Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan; 5. Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam tertentu yang berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2013 Tentang Budi Daya Hewan Peliharaan; 9. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah; 10. Peraturan Gubernur NTT Nomor 12 Tahun 2012 tentang Mekanisme Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; 11. Peraturan Gubernur NTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala KPPTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
KUALIFIKASI PELAKSANA a. Memahami struktur organisasi dan tatakerja KPPTSP; b. Memahami tugas pokok dan fungsi KPPTSP; c. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Izin Usaha Budidaya Hewan Kesayangan di Provinsi; d. Memahami dan menguasai informasi dan teknologi; e. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.
KETERKAITAN a. SOP Front Office; b. SOP Keuangan; c. SOP Kearsipan
PERSYARATAN Surat Permohonan bermeterai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Gubernur cq. Kepala KPPTSP Provinsi NTT dan tembusan disampaikan pada Dinas Peternakan Prov. NTT yang dilengkapi persyaratan sbb : a. Foto copy KTP; b. Rekomendasi dari Dinas Peternakan Provinsi NTT; c. Surat Tanda Setoran (STS);
PERINGATAN a. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak diproses; b. Izin yang dikeluarkan harus berdasarkan rekomendasi dari instansi teknis; c. Pengurusan izin harus sesuai dengan prosedur.
PENCATATAN DAN PENDATAAN a. Pengecekan daftar persyaratan dan pencatatan oleh petugas; b. Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali; c. Pencatatan dan pendataan dokumen perizinan.
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (KPPTSP) PROVINSI NTT STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP
: : : : : :
SOP.TAN.08/KPPTSP/2016 3 Juni 2016 20 Juli 2016 9 Agustus 2016 Gubernur Nusa Tenggara Timur Rekomendasi Pendaftaran Mutu Pakan
DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/4/2009 Tentang Syarat dan tatacara pendaftaran pakan 6. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah; 7. Peraturan Gubernur NTT Nomor 12 Tahun 2012 tentang Mekanisme Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; 8. Peraturan Gubernur NTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala KPPTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
KUALIFIKASI PELAKSANA a. Memahami struktur organisasi dan tatakerja KPPTSP; b. Memahami tugas pokok dan fungsi KPPTSP; c. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Rekomendasi Pendaftaran Mutu Pekan; d. Memahami dan menguasai informasi dan teknologi; e. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.
KETERKAITAN a. SOP Front Office; b. SOP Keuangan; c. SOP Kearsipan
PERSYARATAN Surat Permohonan bermeterai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Gubernur cq. Kepala KPPTSP Provinsi NTT dan tembusan disampaikan pada Dinas Peternakan Prov. NTT yang dilengkapi persyaratan sbb : a. Foto Copy Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang berbadan hukum; b. Foto Copy Angka pengenal impor/Angka pengenal impor terbatas (bagi Importir) c. Foto Copy Surat Keterangan Domisili; d. Foto Copy KTP; e. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) /Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDP); f. Foto Copy NPWP; g. Akta pendirian Perusahaan dan perubahannya; h. Surat rekomendasi Loksai Usaha dari Dinas Peternakan Kab / Kota bersangkutan; i. Pertimbangan Teknis dari Dinas Peternakan Prov. NTT; j. Surat Tanda Setoran (STS).
PERINGATAN a. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak diproses; b. Izin yang dikeluarkan harus berdasarkan rekomendasi dari instansi teknis; c. Pengurusan izin harus sesuai dengan prosedur.
PENCATATAN DAN PENDATAAN a. Pengecekan daftar persyaratan dan pencatatan oleh petugas; b. Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali; c. Pencatatan dan pendataan dokumen perizinan.
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (KPPTSP) PROVINSI NTT STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP
: : : : : :
SOP.TAN.09/KPPTSP/2016 3 Juni 2016 20 Juli 2016 9 Agustus 2016 Gubernur Nusa Tenggara Timur Rekomendasi Instalasi Karantina Hewan di Provinsi
DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan; 4. Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam tertentu yang berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 70/permentan/kr.100/12/2015 Tentang Instalasi Karantina Hewan 8. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah; 9. Peraturan Gubernur NTT Nomor 12 Tahun 2012 tentang Mekanisme Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; 10. Peraturan Gubernur NTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala KPPTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
KUALIFIKASI PELAKSANA a. Memahami struktur organisasi dan tatakerja KPPTSP; b. Memahami tugas pokok dan fungsi KPPTSP; c. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Rekomendasi Instalasi Karantina Hewan di Provinsi; d. Memahami dan menguasai informasi dan teknologi; e. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.
KETERKAITAN a. SOP Front Office; b. SOP Keuangan; c. SOP Kearsipan
PERSYARATAN Surat Permohonan bermeterai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Gubernur cq. Kepala KPPTSP Provinsi NTT dan tembusan disampaikan pada Dinas Peternakan Prov. NTT yang dilengkapi persyaratan sbb : A. Persyaratan Administrasi a. b. c. d. e. f. g.
Foto copy akta pendirian perusahaan dan perubahannya untuk badan usaha atau kartu identitas untuk perorangan; Foto copy Izin Gangguan Lingkungan (Hinder Ordonantie /HO) kecuali yang berlokasi di kawasan berikat, dan kawasan industri; Rekomendasi lokasi dari dinas kabupaten/kota yang membidangi fungsi kesehatan hewan; Surat pernyataan penguasaan lahan dan bangunan serta tidak berstatus sengketa; Foto copy NPWP; Pertimbangan Teknis dari Dinas Peternakan Provinsi NTT; Surat Tanda Setoran (STS).
B.
PERINGATAN a. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak diproses; b. Izin yang dikeluarkan harus berdasarkan rekomendasi dari instansi teknis; c. Pengurusan izin harus sesuai dengan prosedur.
Persyaratan Teknis a. Lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dibuktikan dengan surat rekomendasi dari instansi berwenang; b. Dokumen pengolahan limbah , dibuktikan dengan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ( UKL- UPL) dari instansi berwenang
PENCATATAN DAN PENDATAAN a. Pengecekan daftar persyaratan dan pencatatan oleh petugas; b. Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali; c. Pencatatan dan pendataan dokumen perizinan.
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (KPPTSP) PROVINSI NTT STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP
: : : : : :
SOP.TAN.10/KPPTSP/2016 3 Juni 2016 20 Juli 2016 9 Agustus 2016 Gubernur Nusa Tenggara Timur Izin Pemasukan Pakan Ternak dari dan ke Wilayah Provinsi
DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Menteri Pertanian Republik indonesia Nomor 23/permentan/pk.130/4/2015 Tentang Pemasukan Dan pengeluaran Bahan pakan Asal hewan Ke dan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia; 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/ OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pengawasan Mutu Pakan; 7. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah; 8. Peraturan Gubernur NTT Nomor 12 Tahun 2012 tentang Mekanisme Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; 9. Peraturan Gubernur NTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala KPPTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
KUALIFIKASI PELAKSANA a. Memahami struktur organisasi dan tatakerja KPPTSP; b. Memahami tugas pokok dan fungsi KPPTSP; c. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Izin Pemasukan Pakan Ternak Dari Dan Ke Wilayah Provinsi; d. Memahami dan menguasai informasi dan teknologi; e. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.
KETERKAITAN a. SOP Front Office; b. SOP Keuangan; c. SOP Kearsipan
PERSYARATAN Surat Permohonan bermeterai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Gubernur cq. Kepala KPPTSP Provinsi NTT dan tembusan disampaikan pada Dinas Peternakan Prov. NTT yang dilengkapi persyaratan sbb : a. b. c. d. e. f. g.
PERINGATAN a. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak diproses; b. Izin yang dikeluarkan harus berdasarkan rekomendasi dari instansi teknis; c. Pengurusan izin harus sesuai dengan prosedur.
Foto copy KTP pimpinan perusahaan; Foto copy SIUP, APIU/APIT, TDP, dan NPWP perusahaan; Foto copy akta pendirian perusahaan dan perubahannya; Memiliki instalasi karantina hewan yang telah ditetapkan; Profil perusahaan (company profile ); Rekomendasi dari Dinas Peternakan Provinsi NTT; Surat Tanda Setoran (STS).
PENCATATAN DAN PENDATAAN a. Pengecekan daftar persyaratan dan pencatatan oleh petugas; b. Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali; c. Pencatatan dan pendataan dokumen perizinan.
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (KPPTSP) PROVINSI NTT STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Menteri pertanian Republik Indonesia Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/permentan/ot.140/4/2009 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan; 6. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah; 7. Peraturan Gubernur NTT Nomor 12 Tahun 2012 tentang Mekanisme Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; 8. Peraturan Gubernur NTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala KPPTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT. KETERKAITAN a. SOP Front Office; b. SOP Keuangan; c. SOP Kearsipan
PERINGATAN a. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak diproses; b. Izin yang dikeluarkan harus berdasarkan rekomendasi dari instansi teknis; c. Pengurusan izin harus sesuai dengan prosedur.
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP
: : : : : :
SOP.TAN.11/KPPTSP/2016 3 Juni 2016 20 Juli 2016 9 Agustus 2016 Gubernur Nusa Tenggara Timur Izin Usaha Distributor Obat Hewan Lintas Kabupaten/ Kota
KUALIFIKASI PELAKSANA a. Memahami struktur organisasi dan tatakerja KPPTSP; b. Memahami tugas pokok dan fungsi KPPTSP; c. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Izin Usaha Distributor Obat Hewan lintas Kabupaten / Kota; d. Memahami dan menguasai informasi dan teknologi; e. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.
PERSYARATAN Surat Permohonan bermeterai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Gubernur cq. Kepala KPPTSP Provinsi NTT dan tembusan disampaikan pada Dinas Peternakan Prov. NTT yang dilengkapi persyaratan sbb : a. Memiliki sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya; b. Foto copy NPWP; c. Foto copy hak guna bangunan (HGB); d. Iizin lokasi usaha/surat izin tempat usaha (SITU); e. Foto copy Izin Gangguan (H.O); f. Foto copy Tanda Daftar perusahaan (TDP); g. Foto copy surat izin usaha perdagangan (SIUP); h. Rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia Pengurus Daerah setempat; i. Rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia Pusat, apabila di daerah tersebut belum ada Asosiasi Obat Hewan Indonesia; dan j. Surat penunjukkan dari produsen atau importir. k. Rekomendasi dari Dinas Peternakan Provinsi NTT. l. Surat Tanda Setoran (STS). PENCATATAN DAN PENDATAAN a. Pengecekan daftar persyaratan dan pencatatan oleh petugas; b. Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali; c. Pencatatan dan pendataan dokumen perizinan.
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (KPPTSP) PROVINSI NTT STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP
: : : : : :
SOP.TAN.12/KPPTSP/2016 3 Juni 2016 20 Juli 2016 9 Agustus 2016 Gubernur Nusa Tenggara Timur Izin Pemasukan/ Pengeluaran Hewan Kesayangan dari dan ke Wilayah Provinsi
DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejateraan Hewan; 4. Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan; 5. Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam tertentu yang berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2013 Tentang Budi Daya Hewan Peliharaan; 9. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah; 10. Peraturan Gubernur NTT Nomor 12 Tahun 2012 tentang Mekanisme Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; 11. Peraturan Gubernur NTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala KPPTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
KUALIFIKASI PELAKSANA a. Memahami struktur organisasi dan tatakerja KPPTSP; b. Memahami tugas pokok dan fungsi KPPTSP; c. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Izin Pemasukan / Pengeluaran Hewan Kesayangan dari dan ke Wilayah Provinsi ; d. Memahami dan menguasai informasi dan teknologi; e. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.
KETERKAITAN a. SOP Front Office; b. SOP Keuangan; c. SOP Kearsipan
PERSYARATAN Surat Permohonan bermeterai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Gubernur cq. Kepala KPPTSP Provinsi NTT dan tembusan disampaikan pada Dinas Peternakan Prov. NTT yang dilengkapi persyaratan sbb : a. Foto copy NPWP; b. Foto copy SIUP; c. Foto copy KTP; d. Surat Tanda Setoran (STS); e. Rekomendasi dari Dinas Peternakan Provinsi NTT.
PERINGATAN a. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak diproses; b. Izin yang dikeluarkan harus berdasarkan rekomendasi dari instansi teknis; c. Pengurusan izin harus sesuai dengan prosedur.
PENCATATAN DAN PENDATAAN a. Pengecekan daftar persyaratan dan pencatatan oleh petugas; b. Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali; c. Pencatatan dan pendataan dokumen perizinan.
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (KPPTSP) PROVINSI NTT STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 45/Permentan/pd. 660/5/2007 Tentang Pedoman Klasifikasi Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner 6. Peraturan Daerah Prov. NTT No. 10 Tahun 2003 Tentang Sertifikasi Bibit dan Izin Pengelolaan Ternak Besar; 7. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah; 8. Peraturan Gubernur NTT Nomor 12 Tahun 2012 tentang Mekanisme Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; 9. Peraturan Gubernur NTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala KPPTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT. KETERKAITAN a. SOP Front Office; b. SOP Keuangan; c. SOP Kearsipan
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP
: : : : : :
SOP.TAN.13/KPPTSP/2016 3 Juni 2016 20 Juli 2016 9 Agustus 2016 Gubernur Nusa Tenggara Timur Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah Provinsi
KUALIFIKASI PELAKSANA a. Memahami struktur organisasi dan tatakerja KPPTSP; b. Memahami tugas pokok dan fungsi KPPTSP; c. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah Provinsi; d. Memahami dan menguasai informasi dan teknologi; e. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.
PERSYARATAN Surat Permohonan bermeterai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Gubernur cq. Kepala KPPTSP Provinsi NTT dan tembusan disampaikan pada Dinas Peternakan Prov. NTT yang dilengkapi persyaratan sbb : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l.
Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Foto copy Hak Guna Bangunan (HGB); Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU); Foto copy Izin Gangguan / Undang-Undang Gangguan (HO/UUG); Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP); Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); Foto copy KTP Pemohon; Foto copy Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya; Foto copy Dokumen UKL/UPL; Memiliki bangunan dengan konstruksi bangunan untuk laboroatorium; Memiliki sarana dan peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya (dilengkapi dengan daftar sarana dan prasarana yang dimiliki); Memiliki tenaga ahli Dokter Hewan dan Laboran yang berkerja tetap sebagai penanggung jawab teknis (dilengkapi fotokopi ijazah, surat penugasan/kontrak kerja dan surat pernyataan bermaterai)
PERINGATAN 1. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak diproses; 2. Izin yang dikeluarkan harus berdasarkan rekomendasi dari instansi teknis; 3. Pengurusan izin harus sesuai dengan prosedur.
PENCATATAN DAN PENDATAAN a. Pengecekan daftar persyaratan dan pencatatan oleh petugas; b. Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali; c. Pencatatan dan pendataan dokumen perizinan.
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
FRANS LEBU RAYA
