LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 34 Tahun 2016 TANGGAL : 9 Agustus 2016
SOP BIDANG SOSIAL
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (KPPTSP) PROVINSI NTT STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) DASAR HUKUM 1. 2. 3. 4.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 6. Keputusan Menteri Sosial Nomor 01/HUK/1995 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan untuk Korban Bencana; 7. Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan oleh Masyarakat; 8. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah; 9. Peraturan Gubernur NTT Nomor 12 Tahun 2012 tentang Mekanisme Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; 10. Peraturan Gubernur NTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala KPPTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP
: : : : : :
SOP.SOS.01/KPPTSP/2016 3 Juni 2016 20 Juli 2016 9 Agustus 2016 Gubernur Nusa Tenggara Timur Izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) Skala Provinsi
KUALIFIKASI PELAKSANA a. b. c. d. e.
Memahami struktur organisasi dan tatakerja KPPTSP; Memahami tugas pokok dan fungsi KPPTSP; Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) Skala Provinsi; Memahami dan menguasai informasi dan teknologi; Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.
KETERKAITAN a. SOP Front Office; b. SOP Keuangan; c. SOP Kearsipan
PERSYARATAN Surat Permohonan bermeterai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Gubernur NTT c.q. Kepala KPPTSP Provinsi NTT dan tembusan disampaikan pada Dinas Sosial Provinsi dilengkapi dengan persyaratan sbb : a. Rekomendasi Persetujuan dari Bupati/ Walikota setempat dimana organisasi/ pemohon berkedudukan; b. Surat Keterangan dari Kepolisian setempat; c. Foto copy Akta Pendirian dan Anggaran Dasar dan Angggaran Rumah Tangga dari Organisasi yang bersangkutan; d. Surat Tanda Setoran (STS); e. Surat Rekomendasi Dinas Sosial Provinsi NTT.
PERINGATAN a. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak diproses; b. Izin yang dikeluarkan harus berdasarkan rekomendasi dari instansi teknis; c. Pengurusan izin harus sesuai dengan prosedur.
PENCATATAN DAN PENDATAAN a. Pengecekan daftar persyaratan dan pencatatan oleh petugas; b. Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali; b. Pencatatan dan pendataan dokumen perizinan.
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (KPPTSP) PROVINSI NTT STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) DASAR HUKUM 1. Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial; 6. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah; 7. Peraturan Gubernur NTT Nomor 12 Tahun 2012 tentang Mekanisme Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; 8. Keputusan Gubernur NTT Nomor 55 Tahun 2002 Tentang Standar Operasional Prosedur pendaftaran dan Registrasi Organisasi Sosial; 9. Peraturan Gubernur NTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala KPPTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP
: : : : : :
SOP.SOS.02/KPPTSP/2016 3 Juni 2016 20 Juli 2016 9 Agustus 2016 Gubernur Nusa Tenggara Timur Izin Operasional Pendirian Organisasi Sosial
KUALIFIKASI PELAKSANA a. b. c. d. e.
Memahami struktur organisasi dan tatakerja KPPTSP; Memahami tugas pokok dan fungsi KPPTSP; Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Izin Operasional Pendirian Organisasi Sosial; Memahami dan menguasai informasi dan teknologi; Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.
KETERKAITAN a. SOP Front Office; b. SOP Survay Lapangan; c. SOP Keuangan; d. SOP Kearsipan
PERSYARATAN Surat Permohonan bermeterai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Gubernur NTT c.q. Kepala KPPTSP Provinsi NTT dan tembusan disampaikan pada Dinas Sosial Provinsi dilengkapi dengan persyaratan sbb : a. Foto Copy Akte Notaris; b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; c. Susunan badan pengurus tahun; d. Program kerja 5 tahun; e. Struktur organisasi sosial dan kepengurusan; f. Surat keterangan domisili dari lurah/ kepala desa setempat; g. Surat keterangan terdaftar pada Kesbangpol Prov. NTT; h. Nama, alamat, dan telepon pengurus dan anggota; i. Surat Tanda Setoran (STS); j. Rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota; k. Rekomendasi dari Dinas Sosial Provinsi NTT.
PERINGATAN a. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak diproses; b. Izin yang dikeluarkan harus berdasarkan rekomendasi dari instansi teknis; c. Pengurusan izin harus sesuai dengan prosedur.
PENCATATAN DAN PENDATAAN a. Pengecekan daftar persyaratan dan pencatatan oleh petugas; b. Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali; c. Pencatatan dan pendataan dokumen perizinan.
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (KPPTSP) PROVINSI NTT STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP
: : : : : :
SOP.SOS.03/KPPTSP/2016 3 Juni 2016 20 Juli 2016 9 Agustus 2016 Gubernur Nusa Tenggara Timur Rekomendasi Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
DASAR HUKUM 1. Undang - Undang Republik Indonesian Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah; 6. Peraturan Gubernur NTT Nomor 12 Tahun 2012 tentang Mekanisme Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; 7. Peraturan Gubernur NTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala KPPTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;
KUALIFIKASI PELAKSANA a. Memahami struktur organisasi dan tatakerja KPPTSP; b. Memahami tugas pokok dan fungsi KPPTSP; c. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Rekomendasi Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); d. Memahami dan menguasai informasi dan teknologi; e. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.
KETERKAITAN
PERSYARATAN Surat Permohonan bermeterai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Gubernur NTT c.q. Kepala KPPTSP Provinsi NTT dan tembusan disampaikan pada Dinas Sosial Provinsi dilengkapi dengan persyaratan sbb : a. Foto Copy akte notaris (akte pendirian); b. Program jangka panjang/menengah; c. Struktur Organisasi; d. Surat Izin/Keterangan Domisili dari Kelurahan setempat; e. Surat Tanda Setoran (STS); f. Rekomendasi Kesbangpol Kab/Kota (Type B,C, dan D).
a. b. c. d.
SOP Front Office; SOP Survay Lapangan; SOP Keuangan; SOP Kearsipan
PERINGATAN a. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak diproses; b. Izin yang dikeluarkan harus berdasarkan rekomendasi dari instansi teknis; c. Pengurusan izin harus sesuai dengan prosedur.
PENCATATAN DAN PENDATAAN a. Pengecekan daftar persyaratan dan pencatatan oleh petugas; b. Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali; c. Pencatatan dan pendataan dokumen perizinan.
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (KPPTSP) PROVINSI NTT STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP
: : : : : :
SOP.SOS.04/KPPTSP/2016 3 Juni 2016 20 Juli 2016 9 Agustus 2016 Gubernur Nusa Tenggara Timur Rekomendasi atas Usulan Pengangkatan Gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan
DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 5 Prps Tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan/ Tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan; 2. Undang-Undang Nomor 33 Prps Tahun 1964 tentang Penetapan Penghargaan dan Pembinaan terhadap Pahlawan; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 6. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah; 7. Peraturan Gubernur NTT Nomor 12 Tahun 2012 tentang Mekanisme Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; 8. Peraturan Gubernur NTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala KPPTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
KUALIFIKASI PELAKSANA a. Memahami struktur organisasi dan tatakerja KPPTSP; b. Memahami tugas pokok dan fungsi KPPTSP; c. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Rekomendasi atas Usulan Pengangkatan Gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan; d. Memahami dan menguasai informasi dan teknologi; e. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.
KETERKAITAN
PERSYARATAN Surat Permohonan bermeterai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Gubernur NTT c.q. Kepala KPPTSP Provinsi NTT dan tembusan disampaikan pada Dinas Sosial Provinsi dilengkapi dengan persyaratan sbb :
a. SOP Front Office b. SOP Keuangan; c. SOP Kearsipan
A. PERINTIS KEMERDEKAAN a. WNI yang berakhlak dan berbudi luhur. b. Permohonan diajukan kepada Menteri Sosial RI di atas kertas bermaterai cukup dengan lampiran : 1) Mengisi formulir pengajuan sebagai Calon Perintis Kemerdekaan yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat; 2) Riwayat perjuangan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi teman seperjuangan yang telah ditetapkan sebagai perintis kemerdekaan dan diketahui oleh Ketua Cabang PPKI/ Pemda setempat; 3) Surat pernyataan kesaksian dibuat diatas kertas bermaterai cukup; 4) Apabila didaerah tidak diketemukan saksi yang sudah menjadi Perintis Kemerdekaan, maka kesaksian diambil dari teman seperjuangan yang diambil sumpahnya oleh instansi yang berwenang tentang kebenaran perjuangan Calon Perintis Kemerdekaan; 5) FC Surat/ Akte/ Keterangan Nikah yang dilegalisir oleh KUA/ Pengadilan Agama setempat (Kelurahan atau Kecamatan); 6) FC Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Pemda setempat (Kelurahan atau Kecamatan); 7) Surat Keterangan Kelakuan Baik/ Bebas G30S/PKI dari Kepolisian setempat; 8) Pas Foto berwarna atau hitam putih ukuran 4x6 sebanyak 10 lbr tanpa tutup kepala dan kacamata.;
9) Surat Rekomendasi dari Bupati/Walikota dan Gubernur setempat; 10) Surat pengantar dari Instansi berwenang/Pemda setempat. B.
PERINGATAN a. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak diproses; b. Izin yang dikeluarkan harus berdasarkan rekomendasi dari instansi teknis; c. Pengurusan izin harus sesuai dengan prosedur.
JANDA/ DUDA LIMPAHAN PERINTIS KEMERDEKAAN a. Surat permohonan sebagai Janda/Duda Limpahan Perintis Kemerdekaan yang diajukan secara tertulis kepada Menteri Sosial RI di atas kertas bermaterai cukup; b. Surat kematian/ meninggalnya Perintis Kemerdekaan dari Pemda setempat; c. Surat keputusan Perintis Kemerdekaan; d. FC/ Akte/ Keterangan nikah yang dilegalisir oleh KUA/ Pengadilan Agama setempat (Lurah dan Camat); e. Surat pembayaran terakhir dari PT. Taspen; f. Surat kelakuan baik/Bebas G30S/PKI dari Kepolisian setempat; g. Surat keterangan satu-satunya janda dan tidak kawin lagi dari Pemda setempat (Lurah dan Camat); h. Bagi duda, surat keterangan satu-satunya duda dan tidak kawin lagi dari Pemda setempat (Lurah dan Camat); i. Pas Foto berwarna atau hitam putih ukuran 4x6 sebanyak 7 lbr tanpa tutup kepala dan kacamatan; j. Surat pengantar dari Instansi Sosial Kab/Kota; k. Apabila Janda/ Duda Limpahan Perintis Kemerdekaan telah menikah lagi maka hak tunjangan Janda/ Duda Perintis Kemerdekaan dinyatakan gugur.
PENCATATAN DAN PENDATAAN a. Pengecekan daftar persyaratan dan pencatatan oleh petugas; b. Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali; b. Pencatatan dan pendataan dokumen perizinan.
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (KPPTSP) PROVINSI NTT STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) DASAR HUKUM 1. 2. 3. 4. 5.
Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1959 tentang Ketentuan-Ketentuan Umum mengenai Tanda-Tanda Kehormatan; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1959 tentang Tanda Kehormatan Satya Lencana Kebaktian Sosial; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 7. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 36/HUK/2004 tentang Pedoman Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial; 8. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah; 9. Peraturan Gubernur NTT Nomor 12 Tahun 2012 tentang Mekanisme Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; 10. Peraturan Gubernur NTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala KPPTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
KETERKAITAN a. SOP Front Office; b. SOP Keuangan; c. SOP Kearsipan
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP
: : : : : :
SOP.SOS.05/KPPTSP/2016 3 Juni 2016 20 Juli 2016 9 Agustus 2016 Gubernur Nusa Tenggara Timur Pengusulan dan Pemberian Rekomendasi atas Usulan Penganugerahan Satya Lencana Kebaktian Sosial kepada Presiden melalui Menteri Sosial
KUALIFIKASI PELAKSANA a. Memahami struktur organisasi dan tatakerja KPPTSP; b. Memahami tugas pokok dan fungsi KPPTSP; c. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengusulan dan pemberian rekomendasi atas usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada presiden melalui menteri sosial; d. Memahami dan menguasai informasi dan teknologi; e. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.
PERSYARATAN A. Persyaratan Administrasi : a. Rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat; b. Daftar riwayat hidup calon penerima tanda kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial; c. Foto atau dokumentasi atau bukti lain tentang yang dilakukan calon yang diusulkan untuk menerima tanda kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial; d. Pernyataan tertulis dari pejabat instansi sosial setempat yang menjelaskan kebenaran kegiatan calon yang diusulkan untuk menerima tanda kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial. B.kriteria : A. Umum 1) WNI; 2) Berakhlak dan berbudi pekerti baik/bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. B. Khusus 1) 2) 3) 4)
Berjasa besar terhadap bangsa dan negara secara terus menerus selama 5 tahun; Telah melakukan kegiatan yang hasilnya dapat dirasakan manfaatnya dan diakui masyarakat; Telah menghasilkan inovasi/penemuan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat; Jasa dan kegiatan yang dilakukan dilandasi oleh kemandirian, kesadaran, prakarsa sendiri dan rasa tanggung jawab sosial;
5) 6) PERINGATAN a. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak diproses; b. Izin yang dikeluarkan harus berdasarkan rekomendasi dari instansi teknis; c. Pengurusan izin harus sesuai dengan prosedur.
Seseorang dapat juga diusulkan untuk dianugerahi Satyalancana Kebaktian Sosial, apabila orang tersebut melakukan donor darah sebanyak 100 kali atau lebih, yang dinyatakan oleh instansi terkait; Tidak pernah berkhianat kepada negara, pancasila, UUD 1945 dan Pemerintah yang sah.
PENCATATAN DAN PENDATAAN a. Pengecekan daftar persyaratan dan pencatatan oleh petugas; b. Pencatatan penanggung jawab pada kartu kendali; c. Pencatatan dan pendataan dokumen perizinan.
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
FRANS LEBU RAYA
