63
Lampiran-lampiran
64
ANALISIS PERBANDINGAN SEBELUM DAN SESUDAH PENGGUNAAN INTRANET BERDASARKAN SISTEM INFORMASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SIDJP) TERHADAP PENERIMAAN PAJAK (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong) Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Disusun Oleh: Nama : Rochmah NIM : 105082002728
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1431 H/2010 M
i
ANALISIS PERBANDINGAN SEBELUM DAN SESUDAH PENGGUNAAN INTRANET BERDASARKAN SISTEM INFORMASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SIDJP) TERHADAP PENERIMAAN PAJAK (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong) Skripsi Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Oleh Rochmah NIM: 105082002728
Di Bawah Bimbingan
Pembimbing I
Pembimbing II
Prof. Dr. Abdul Hamid, MS NIP. 195706171985031002
Afif Sulfa, SE.,Ak.,M.Si
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1431 H/2010 M
ii
Hari ini Rabu Tanggal 26 Bulan Mei Tahun Dua Ribu Sepuluh telah dilakukan Ujian Komprehensif atas nama Rochmah NIM: 105082002728 dengan judul Skripsi “Analisis Perbandingan Sebelum Dan Sesudah Penggunaan Intranet Berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong)”. Memperhatikan penampilan mahasiswa tersebut selama ujian berlangsung, maka skripsi ini sudah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 26 Mei 2010
Tim Penguji Ujian Komprehensif
Yessi Fitri, SE, Ak, M.Si Penguji III
Drs. Abdul Hamid Cebba, MBA,CPA Penguji II
Prof. Dr. Azzam Jasin, MBA Penguji I
iii
Hari ini Selasa Tanggal 22 Bulan Juni Tahun 2010 telah dilakukan Ujian Skripsi atas nama Rochmah NIM: 105082002728 dengan judul Skripsi “Analisis Perbandingan Sebelum dan Sesudah Penggunaan Intranet Berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong)”. Memperhatikan penampilan mahasiswa tersebut selama ujian berlangsung, maka skripsi ini sudah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 22 Juni 2010
Tim Penguji Ujian Skripsi
Prof. Dr. Abdul Hamid, MS Pembimbing I
Afif Sulfa, SE.,Ak.,M.Si Pembimbing II
Rini, SE.,Ak.,M.Si Penguji Ahli I
Yessi Fitri, SE.,Ak.,M.Si Penguji Ahli II
iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
I. IDENTITAS PRIBADI 1.
Nama
: Rochmah
2.
Tempat & Tanggal Lahir : Tangerang, 04 September 1987
3.
Alamat
: Jl. H. Sarmah Rt.003/04 No.19 Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan 15227
4.
Telepon
: 08561717976
II. PENDIDIKAN 1.
TK Mutiara
Tahun 1992-1993
2.
SDN Pondok Kacang Timur III
Tahun 1993-1999
3.
MTs Al-Islamiyah Ciledug
Tahun 1999-2002
4.
MAN 10 Jakarta Barat
Tahun 2002-2005
5.
S1 Ekonomi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Tahun 2005-2010
III. LATAR BELAKANG KELUARGA 1.
Ayah
: Rodjali
2.
Ibu
: Aisyah
3.
Suami
: Jarwanto
4.
Anak
: Dava Riano
5.
Alamat
: Jl. H. Sarmah Rt.003/04 No.19 Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan 15227
6.
Telepon
: (021) 74863503
v
”ANALYSIS OF COMPARATIVE BEFORE AND AFTER THE USAGE OF INTRANET BASED ON GENERAL TAX DIRECTORATE INFORMATION SYSTEM (SIDJP) TOWARDS TAX REVENUE” (Case Studies On Small Tax Payers Office In Serpong)
By: Rochmah
Abstract
The purpose of this research is to get the evidence that there’s a high significance about the comparative before and after the usage of intranet towards tax revenue. The research has been done by means of secondary data, such as secondary data about tax revenue in two years before and after the intranet has been operated on small tax payers office in Serpong. The data result of this research can reach by a field study that is researchet ask; process and analyze the data about tax revenue usage descriptive analyses and statistic test. For examine the hypothesize on this research, researcher usage t-test. The result of this research indicates that there’s a significance difference after intrenet has been operated based on General Tax Directorate Information System (SIDJP) toward tax revenue.
Keywords: Comparative Before and After Usage Intranet, General Tax Directorate Information System (SIDJP), and Tax Revenue
vi
“ANALISIS PERBANDINGAN SEBELUM DAN SESUDAH PENGGUNAAN INTRANET BERDASARKAN SISTEM INFORMASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SIDJP) TERHADAP PENERIMAAN PAJAK” (Studi Kasus pada KPP Pratama Serpong) Oleh: Rochmah
Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti bahwa terdapat signifikansi yang kuat mengenai Perbandingan Sebelum dan Sesudah Penggunaan Intranet terhadap Penerimaan Pajak. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder penerimaan pajak yaitu 2 (dua) tahun sebelum diberlakukannya intranet dan 2 (dua) tahun sesudah diberlakukannya intranet pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong. Hasil data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan (field research) yaitu dengan meminta data penerimaan pajak kemudian diproses dan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dan uji statistik. Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji beda t-test. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan setelah diberlakukannya intranet berdasarkan SIDJP terhadap penerimaan pajak.
Kata kunci:
Perbandingan Sebelum dan Sesudah Penggunaan Intranet, Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), dan Penerimaan Pajak.
vii
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil’alamin, Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan kepada manusia termulia Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Perbandingan Sebelum dan Sesudah Penggunaan Intranet Berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong)”. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada: 1. Allah S.W.T atas rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 2. Kedua orang tuaku Bapak Rodjali dan Ibu Aisyah serta Bapak Kidan dan Ibu Mistin sebagai mertua yang telah memberikan semangat, motivasi, serta do’a yang tiada henti-hentinya kepada penulis. 3. Bapak Prof. Dr. Abdul Hamid, MS selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sekaligus sebagai dosen Pembimbing Skripsi I yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini. 4. Bapak Afif Sulfa, SE.,Ak.,M.Si selaku selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sekaligus dosen Pembimbing Skripsi II yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan bimbingan serta pengarahan dalam penulisan skripsi ini. 5. Bapak Prof. Dr. Ahmad Rodoni, MM selaku Pudek Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
viii
6. Bapak Dr. Yahya Hamzah, MM, selaku Dosen Tetap Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi ini. 7. Ibu Yessi Fitri SE.,Ak.,M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 8. Seluruh staf pengajar dan karyawan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan bantuan kepada penulis. 9. My soulmate Jarwanto, S.Kom makasih sayang atas semangat, dukungan, dan doa’nya serta my little son Dava Riano. 10. Kakak Qu Asnadi, Amd dan Asrozi, S.Kom serta Adik Qu Heri Setiawan dan Mega Wariatin yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis. 11. Mas Renaldy (Nay), Mas Adhy, Mba Nova, Lerry dan seluruh staf KPP Paratama Serpong yang telah meluangkan waktu dan memperkenankan penulis untuk melakukan riset. 12. Sahabat-sahabatku Sari, Liantih, Othi, Rurry, Siwi, Zahida dan Zizah yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan selama ini. 13. Rekan-rekan Audit, Akuntansi Manajemen dan Akuntansi Perpajakan angkatan 2005 yang telah memberikan dukungannya selama ini kepada penulis. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga Allah SWT memberikan semua kebaikan, kepada pihak yang telah disebutkan atas semua bantuannya kepada penulis. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan membantu para pembaca dan rekan-rekan mahasiswa atau mahasiswi lainnya.
Jakarta, 11 Juni 2010
Rochmah
ix
DAFTAR ISI
Halaman Judul ...........................................................................................
i
Lembar Pengesahan Skripsi .....................................................................
ii
Lembar Pengesahan Uji Komprehensif...................................................
iii
Lembar Pengesahan Uji Skripsi...............................................................
iv
Daftar Riwayat Hidup ...............................................................................
v
Abstract.......................................................................................................
vi
Abstrak........................................................................................................
vii
Kata Pengantar ..........................................................................................
viii
Daftar Isi .....................................................................................................
x
Daftar Tabel ...............................................................................................
xiii
Daftar Gambar...........................................................................................
xiv
Daftar Lampiran........................................................................................
xv
BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian ................................................
1
B. Perumusan Masalah .........................................................
7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ........................................
7
1. Tujuan Penelitian.......................................................
7
2. Manfaat Penelitian.....................................................
7
x
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian Sistem Informasi Perpajakan ........................
8
1. Konsep Dasarr Sistem Informasi ..............................
8
2. Sistem Informasi Perpajakan ....................................
9
B. Intranet ............................................................................
16
1. Konsep Dasar Intranet ..............................................
16
2. Pengertian Intranet ....................................................
18
3. Peran dan Keuntungan Menggunakan Intranet ........
18
C. Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) .....
21
1. Sejarah Perkembangan Sistem Informasi di Lingkungan DJP ......................................... ..........
21
2. Pengertian Sistem Informasi Direktorat
BAB III
Jenderal Pajak (SIDJP) ............................................
23
D. Riview Penelitian Sebelumnya .......................................
26
E. Penerimaan Pajak ............................................................
27
F. Kerangka Pemikiran .......................................................
28
G. Perumusan Hipotesis........................................................
29
METODOLOGI PENELITIAN A. Ruang Lingkup Penelitian ...............................................
30
B. Metode Penentuan Sampel...............................................
31
C. Metode Pengumpulan Data..............................................
31
xi
BAB IV
D. Metode Analisis Data.......................................................
31
1. Deskriptif Kuantitatif.................................................
31
2. Uji Statistik ...............................................................
32
E. Operasional Variabel Penelitian ......................................
33
1. Intranet ......................................................................
33
2. Penerimaan Pajak .....................................................
33
PENEMUAN DAN PEMBAHASAN A. Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitian ....................
35
1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong ..
35
2. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak
BAB V
Pratama Serpong ......................................................
35
3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja ..........................
36
B. Penemuan dan Pembahasan ............................................
42
1. Analisis Deskriptif.....................................................
42
2. Uji Statistik ...............................................................
51
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI A. Kesimpulan ......................................................................
59
B. Implikasi ..........................................................................
59
C. Saran ...............................................................................
60
D. Rekomendasi ...................................................................
61
DAFTAR PUSTAKA.................................................................................
62
xii
LAMPIRAN-LAMPIRAN ........................................................................
64
Daftar Tabel
No.
Keterangan
Halaman
4.1
Data Pegawai di KPP Pratama Serpong ..........................................
39
4.2
Wilayah Kerja KPP Pratama Serpong ............................................
40
4.3
Pertumbuhan WP pada KPP Pratama Serpong ...............................
51
4.4
SSP yang Disampaikan dan Penerimaan PPh KPP Pratama Serpong .....................................................................
52
4.5
NPar Tests .......................................................................................
52
4.6
Tabel T-Test .....................................................................................
53
4.7
Paired Samples Correlations ............................................................
53
4.8
Paired Samples Test.........................................................................
54
xiii
Daftar Gambar
No. Keterangan
Halaman
2.1
Skema Kerangka Pemikiran ...............................................................
28
4.1
Struktur Organisasi KPP Pratama Serpong .......................................
36
xiv
Daftar Lampiran
No.
Keterangan
Halaman
1.
Surat Riset dari Akademik ..............................................................
65
2.
Surat Riset dari KPP Pratama Serpong ...........................................
66
3.
Data Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Serpong .....................................................................
67
4.
Hasil Uji Data SPSS ........................................................................
68
5.
Master File Wajib Pajak ..................................................................
70
xv
ANALISIS PERBANDINGAN SEBELUM DAN SESUDAH PENGGUNAAN INTRANET BERDASARKAN SISTEM INFORMASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SIDJP) TERHADAP PENERIMAAN PAJAK (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong) Skripsi Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Oleh Rochmah NIM: 105082002728
Di Bawah Bimbingan
Pembimbing I
Pembimbing II
Prof. Dr. Abdul Hamid, MS NIP. 195706171985031002
Afif Sulfa, SE.,M.Si.,Ak
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1431 H/2010 M
ii
Hari ini Rabu Tanggal 26 Bulan Mei Tahun Dua Ribu Sepuluh telah dilakukan Ujian Komprehensif atas nama Rochmah NIM: 105082002728 dengan judul Skripsi “Analisis Perbandingan Sebelum Dan Sesudah Penggunaan Intranet Berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong)”. Memperhatikan penampilan mahasiswa tersebut selama ujian berlangsung, maka skripsi ini sudah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 26 Mei 2010
Tim Penguji Ujian Komprehensif
Yessi Fitri, SE.,M.Si.,Ak Sekretaris
Drs. Abdul Hamid Cebba, MBA.,CPA Ketua
Prof. Dr. Azzam Jasin, MBA Penguji Ahli
iii
Hari ini Selasa Tanggal 22 Bulan Juni Tahun 2010 telah dilakukan Ujian Skripsi atas nama Rochmah NIM: 105082002728 dengan judul Skripsi “Analisis Perbandingan Sebelum dan Sesudah Penggunaan Intranet Berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong)”. Memperhatikan penampilan mahasiswa tersebut selama ujian berlangsung, maka skripsi ini sudah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 22 Juni 2010
Tim Penguji Ujian Skripsi
Afif Sulfa, SE.,M.Si.,Ak Pembimbing II
Prof. Dr. Abdul Hamid, MS Pembimbing I
Rini, SE.,M.Si.,Ak Penguji Ahli I
Yessi Fitri, SE.,M.Si.,Ak Penguji Ahli II
iv
”ANALYSIS OF COMPARATIVE BEFORE AND AFTER THE USAGE OF INTRANET BASED ON GENERAL TAX DIRECTORATE INFORMATION SYSTEM (SIDJP) TOWARDS TAX REVENUE” (Case Studies On Small Tax Payers Office In Serpong)
By: Rochmah
Abstract
The purpose of this research is to get the evidence that there’s a high significance about the comparative before and after the usage of intranet towards tax revenue. The research has been done by means of secondary data, such as secondary data about tax revenue in two years before and after the intranet has been operated on small tax payers office in Serpong. The data result of this research can reach by a field study that is researchet ask; process and analyze the data about tax revenue usage descriptive analyses and statistic test. For examine the hypothesize on this research, researcher usage t-test. The result of this research indicates that there’s a significance difference after intrenet has been operated based on General Tax Directorate Information System (SIDJP) toward tax revenue.
Keywords: Comparative Before and After Usage Intranet, General Tax Directorate Information System (SIDJP), and Tax Revenue
v
DAFTAR ISI
Daftar Isi
…………………………………………………………….………….
i
BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah …………………………………………………….....
1
B. Rumusan Masalah
……………………………………………………….
7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ……………………………………………….
7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian Sistem Informasi Perpajakan ………………………..………….
8
B. Intranet
………………………………………………………..………
15
C. Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak (SIDJP) ………………………..
19
D. Review Penelitian Sebelumnya
………………………………………..
23
E. Optimalisasi Penerimaan Pajak
………………………………………..
23
F. Kerangka Pemikiran ………………………………………………………..
25
G. Hipotesis
26
………………………………………………………..………
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN A. Ruang Lingkup Penelitian
.........................................................................
27
B. Metode Penentuan Sampel
.........................................................................
28
C. Metode Pengumpulan Data
.........................................................................
28
D. Metode Analisis Data .....................................................................................
28
E. Operasional Variabel Penelitian
.............................................................
33
DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... .
34
LAMPIRAN i
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terbilang sering melakukan reformasi perpajakan. Mulai dari mereformasi Undang-undang (UU) perpajakan sampai dengan aturan pelaksanaannya juga upaya-upaya menutup berbagai celah rawan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang memang diyakini ada dalam Undang-undang (UU) dan aturan main tersebut. Memodernisasi sistem administrasi perpajakan yakni administrasi yang dilakukan dengan teknologi informasi (TI) serta peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak (Anwar, 2005). Pengembangan teknologi informasi (TI) Ditjen Pajak dimulai awal 90-an, yaitu dengan penerapan NPCS (Network Processing Control System) yang berfungsi untuk mengawasi dan mengevaluasi pembayaran pajak. Pada awal 1994, mulai diperkenalkan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) untuk menggantikan NPCS yang berfungsi sebagai sarana pengawasan SPT sekaligus untuk mengawasi dan mengevaluasi pembayaran pajak, serta dapat juga berperan sebagai sarana pendukung pengambilan keputusan. Di bidang PBB diperkenalkan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP).
1
Selain itu, Ditjen Pajak juga menerapkan aplikasi baru meliputi: 1. Situs Internet Ditjen Pajak (http//www.pajak.go.id) memuat peraturan perpajakan dan informasi perpajakan. 2. Pengembangan knowledge base di beberapa kanwil berisi petunjuk praktis tentang beberapa permasalahan dan penyelesaian di bidang perpajakan yang dapat dijadikan pedoman oleh fiskus dalam menjawab pertanyaan dari wajib pajak. 3. Situs Intranet Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan sarana komunikasi internal Ditjen Pajak dan sekaligus pintu masuk menuju program aplikasi PK-PM dan MP3. 4. Program aplikasi PK-PM yang berfungsi untuk menyandingkan Faktur Pajak Masukan PKP Pembeli dengan Faktur Pajak Keluaran. 5. Program
aplikasi
“kriteria
seleksi”
sebagai
sarana
pemilihan
pemeriksaan pajak berdasarkan tingkat resiko. 6. Program Aplikasi Monitoring Pelaporan dan Pembayaran Pajak (MP3) yang berfungsi untuk memonitor dan mengawasi penerimaan pajak secara online. 7. Program aplikasi e-registration (e-reg), sistem pendaftaran wajib pajak (memperoleh NPWP) secara online. 8. Program aplikasi e-filing, sistem menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) secara online. Program aplikasi e-SPT yang merupakan sarana bagi wajib pajak untuk dapat menyampaikan SPT melalui media elektronik.
2
9. Sistem Informasi Geografis (SIG) yang telah dikembangkan menjadi suatu “smart map” sehingga dapat memuat info rinci yang terkait dengan suatu nomor objek pajak (NOP). 10. Program terbaru adalah pengembangan Sistem Informasi Direktorat Jenderal
Pajak
(SIDJP)
untuk
menggantikan
SIP.
Sistem
ini
dikembangkan hanya pada kantor yang telah menerapkan administrasi modern
(Djazoeli
Sadhani,
Bisnis
Indonesia:
(http://www.klikpajak.com/artikel/artikel.php?article_id=5646)). Untuk melakukan reformasi perpajakan tersebut maka sistem informasi perpajakan sangatlah dibutuhkan. Pengertian Sistem Informasi Perpajakan (SIP) adalah sistem informasi dalam administrasi perpajakan di lingkungan kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan menggunakan perangkat lunak dan keras yang dihubungkan dalam suatu jaringan lokal. Menurut Nuryani (2005:1) Sistem Informasi Perpajakan (SIP) yang ada di DJP merupakan suatu sistem informasi manajemen di mana sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan yang tepat. Di dalam Sistem Informasi Perpajakan (SIP) terdapat beberapa kendala yang timbul yaitu antara lain bagaimana menciptakan sistem yang dapat menghasilkan suatu pengertian yang baik antara masyarakat sebagai pembayar pajak/wajib pajak dan pemerintah selaku pembuat peraturan dan Undang-undang Perpajakan (Judisseno, 1997). Pemerintah selaku fiskus pajak merencanakan dan menggodok Undang-undang Perpajakan atas dasar dan prinsip perpajakan yang seadil-adilnya, yang memiliki nilai dan
3
manfaat, baik bagi masyarakat maupun bagi negara itu sendiri. Dalam melaksanakan tugasnya selaku perancang dan pembuat Undang-undang Perpajakan, pemerintah harus membuat peraturan itu sedemikian rupa sehingga mudah dimengerti dan dapat ditafsirkan secara jelas. Jika produk peraturan yang dibuat sulit dimengerti oleh masyarakat, otomatis akan timbul suatu bentuk perlawanan pajak, yang cara, bentuk, dan dalihnya bias bermacam-macam. Pemerintah juga wajib memberikan pengertian kepada masyarakat, memberikan bimbingan dan penyuluhan serta menerbitkan buku-buku, peraturan, prosedur, perhitungan pajak, dan informasi lainnya tentang perpajakan. Penyebaran informasi tentang pajak harus seluas-luasnya dengan biaya yang semurah-murahnya. Tujuan utama penyebaran informasi pajak adalah untuk memberikan pengertian dan kesadaran bagi masyarakat luas sehingga masyarakat sadar untuk berpartisipasi aktif dalam membayar pajak. Oleh karena itu, sistem informasi dalam administrasi perpajakan di lingkungan kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terdapat peran serta Intranet DJP. Intranet pada dasarnya adalah sama seperti internet yang merupakan kumpulan webserver, intranet digunakan hanya untuk keperluan internal dari suatu organisasi. Dengan intranet pengguna dapat terhubung secara online antar kantor. Menurut Febrian dalam kamus komputer (2004:251), Intranet merupakan sebuah organisasi yang dilengkapi dengan sebuah atau beberapa
4
webserver untuk keperluan organisasi tersebut. Webserver digunakan untuk keperluan sehari-hari yang sifatnya internal seperti menyimpan memo, data dan sebagainya. Intranet menghubungkan antar kantor pusat dengan kantor cabang melalui infrastructure jaringan publik menggunakan IP Security (IP Sec) atau Generic Route Encrypter untuk memberikan keamanan pada tunnel yang dipakai. Dengan menggabungkan service dari provider seperti mekanisme quality of service, management bandwith weighted fair queving (WFO) dan penggunaan committed access rate (CAR) akan memberikan penggunaan bandwith yang efisien dan troughput yang bias dipercaya. Sedangkan dari segi struktur organisasi yang dirancang dengan baik akan membantu kelancaran kegiatan Kantor Pelayanan Pajak (KPP), tetapi faktor lain diperlukan untuk memaksimumkan efisiensi kerja. Salah satu faktor penting untuk tercapainya administrasi yang efisien adalah sistem komunikasi antar bagian organisasi. Untuk mengkoordinasikan tugas atau pekerjaan, diperlukan lebih dari sekedar sistem komunikasi terutama dalam bentuk penyampaian data antar bagian. Koordinasi akan lebih baik dan handal bila data disalurkan melalui pusat data yang akan memberikan analisis dasar dan kemudian menyalurkannya. Disinilah peranan pusat pengolahan data dan informasi sebagai ujung tombak dalam menetapkan persoalan pajak secara lebih tepat (Nasucha, 2000:2). Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Idrus (2008) dengan judul “Analisis pengaruh pengelolaan SSP berdasarkan sistem monitoring pelaporan pembayaran pajak (MP3) terhadap
5
optimalisasi penerimaan pajak”, dan hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa hubungan antara pengelolaan SSP dengan sistem MP3 adalah signifikan serta dengan pengelolaan SSP berdasarkan sistem MP3 mampu meningkatkan penerimaan pajak. Adapun perbedaan dengan penelitian ini dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini mengganti variabel SSP dengan intranet yang berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal (SIDJP) serta menggunakan sampel sebelum diberlakukannya sistem intranet yaitu pada tahun 1999 dan 2000 serta sampel sesudah diberlakukannya penggunaan intranet pada tahun 2008 dan 2009. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini karena peran intranet sangatlah penting untuk pengembangan modernisasi Sistem Informasi Perpajakan (SIP) yang ada di kantor pelayanan pajak, dengan adanya intranet diharapkan KPP dapat memberikan pelayanan yang prima kepada wajib pajak, serta dapat meminimalisasi biaya ketika wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya pada KPP tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul: “Analisis Perbandingan Sebelum dan Sesudah Penggunaan Intranet Berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Serpong)”.
6
B.
Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, sebagai perumusan masalah adalah: 1. Bagaimana pengaruh Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) terhadap penerimaan pajak penghasilan? 2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah penggunaan intranet berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) pada penerimaan pajak penghasilan?
C.
Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian a. Untuk menganalisa pengaruh Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) terhadap penerimaan pajak penghasilan. b. Untuk menganalisa perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah penggunaan intranet berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) terhadap penerimaan pajak penghasilan. 2. Manfaat Penelitian a. Memberikan masukan atau solusi kepada KPP Pratama Serpong dalam memecahkan permasalahan mengenai penerimaan pajak agar sesuai dengan target yang ingin dicapai. b. Penulis, yaitu guna memperluas wawasan pengetahuan dan berfikir bagi rekan-rekan mahasiswa khususnya jurusan Akuntansi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Sistem Informasi Perpajakan 1. Konsep Dasar Sistem Informasi Febrian (2004:238) menguraikan sistem informasi sebagai berikut: “Sistem yang dapat menghasilkan informasi yang berguna bagi suatu organisasi, yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi
harian,
mendukung
operasi
bersifat
manajerial
dan
menyediakan pihak luar informasi tertentu”. Jadi berdasarkan pandapat tersebut sistem informasi dibangun untuk dapat menghasilkan informasi yang berguna untuk suatu organisasi baik manajerial, pengguna maupun pihak lain. Hall (2001:18) menyatakan bahwa ada tiga tujuan utama yang umum bagi semua sistem, yaitu: a. Untuk mendukung fungsi kepengurusan (Stewardship). Digunakan manajemen untuk mengatur sumber daya organisasi secara benar. Kepengurusan merujuk pada tanggung jawab manajemen untuk mengatur sumber daya organisasi secara benar. b. Untuk mendukung pengambilan keputusan. c. Untuk mendukung operasi perusahaan atau organisasi hari demi hari. Sistem informasi menyediakan informasi bagi personel untuk
8
membantu mereka melakukan tugas mereka setiap hari dengan efektif dan efisien. Menurut
Budiyanto
(1998,
www.freserver.com):
Sistem
informasi merupakan kumpulan dari manusia, hardware, software, communication network, dan sumber data yang dikumpulkan, diolah, disebarkan, mengandalkan suatu sistem informasi untuk dapat berkomunikasi dengan yang lain dengan menggunakan berbagai tipe hardware,
pemroses
informasi
(software),
jalur
komunikasi
(networking) serta sumber data. Dari definisi-definisi di atas maka penulis menyimpulkan bahwa sistem informasi merupakan suatu sistem yang menghasilkan informasi yang berguna untuk mendukung pengambilan keputusan oleh pihak manajerial, pengguna maupun pihak lain. 2. Sistem Informasi Perpajakan a. Pengertian Menurut
Darono
(1997)
dalam
Imam
(2003:79)
mendefinisikan sistem informasi perpajakan (SIP) sebagai: Suatu sistem informasi berbasis komputer yang dirancang untuk melaksanakan undang-undang perpajakan beserta pelaksanaannya. Sedangkan menurut KEP No.29/PJ./1995 tanggal 30 Maret tahun 1995 tentang Replikasi Informasi Perpajakan (SIP): “SIP adalah sistem informasi dalam administrasi perpajakan di lingkungan
9
kantor DJP dengan menggunakan perangkat lunak (software) dan keras (hardware) yang dihubungkan dalam suatu jaringan lokal”. Selain itu, menurut Nuryani (2005:1) SIP yang ada di DJP merupakan suatu Sistem Informasi Manajemen (SIM) dimana data tentang hak dan kewajiban perpajakan diolah menjadi suatu informasi yang dapat dimanfaatkan oleh para pimpinan di DJP sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan yang tepat. Menurut penulis sistem informasi perpajakan (SIP) adalah sistem informasi dalam administrasi perpajakan di lingkungan kantor DJP dengan menggunakan perangkat lunak (software) dan keras (hardware) yang dihubungkan dalam suatu jaringan lokal yang dapat menghubungkan antar kantor dalam melakukan transaksi perpajakan. b. Pelaksanaan Secara teoritis, SIP menggunakan pendekatan database yaitu pendekatan yang digunakan dalam menyusun sistem informasi dengan membentuk suatu database karena tidak semua data adalah informasi untuk pengambilan keputusan yang dapat diindentifikasi sebelumnya. Database adalah sekumpulan data yang tersimpan dalam suatu media yang terintegrasi, diorganisasikan dan disimpan dalam suatu cara yang memudahkan penggunaan kembali data tersebut,
10
(Imam, 2003:87). Penggunaan database ini nantinya akan memudahkan berbagai kombinasi elemen data untuk mendapatkan informasi yang diperiksa. Beberapa perubahan yang cukup mendasar pada SIP menurut KEP-29/PJ./1995 tanggal 30 Maret tahun 1995 tentang Replikasi sistem informasi perpajakan (SIP) antara lain meliputi: 1) Pelaksanaan perekaman dokumen (SPT, SSP, Alat keterangan, dan sebagainya) yang selama ini terkonsentrasi pada Seksi PDI di KPP diubah menjadi di seksi-seksi terkait. Misalnya SPT Tahunan PPh Badan direkam oleh Seksi PPh Badan, SPT Masa PPN direkam oleh Seksi PPN, dan sebagainya. Dengan kebijakan tersebut (desentralisasi) akan lebih jelas terlihat pelaksanaan kewajiban dari setiap seksi sehingga akan memudahkan pengawasan. 2) Hasil pengolahan data oleh KPP melalui media atau komunikasi data diserahkan ke Kanwil (tidak lagi ke Kantor Pusat), sehingga Kanwil adalah pihak yang mengelola dan bertanggung jawab terhadap pengolahan data dari segenap KPP yang termasuk dalam struktur organisasi Kanwil yang bersangkutan. 3) Pembentukan
Tempat
Pelayanan
Terpadu
(TPT)
yang
merupakan tempat penerimaan dokumen perpajakan (SPT, SSP
11
dan sebagainya) yang diserahkan langsung oleh wajib pajak (WP) ke KPP. Pelayanan yang diberikan pada TPT adalah mengolah data permohonan pelayanan administrasi yang disampaikan WP, mencetak surat tanda terima, dan memberikan informasi mengenai proses penyelesaian permohonan tersebut. Proses data permohonan ini penting karena output data yang dihasilkan merupakan dasar bagi sub aplikasi lainnya. Kegiatan pada sub sistem TPT terdiri dari: (a) Master File Kegiatan pada pelayanan ini adalah merekam permohonan WP atas pendaftaran WP, pengukuhan atau pencabutan pengusaha kena pajak (PKP), permohonan pindah domisili dan perubahan identitas WP, formulir permohonan WP setelah dicek kolom pengisian dan lampiran yang dipersyaratkan, kemudian diedit dan kolom diisi oleh petugas yang selanjutnya direkam. Setelah dilakukan proses perekaman maka dapat diketahui identitas WP selengkapnya dan berguna untuk mencari kebenaran data untuk berbagai keperluan, khususnya dalam rangka pemeriksaan.
Untuk
melihatnya
dapat
dilakukan
berdasarkan nomor pokok wajib pajak (NPWP) atau nama WP.
12
(b) Surat Pemberitahuan Tahunan Kegiatan ini adalah merekam penyampaian SPT Tahunan PPh (baik perseorangan maupun Badan), dan permohonan
penundaan
SPT
Tahunan
PPh
yang
disampaikan langsung oleh WP atau yang disampaikan melalui pos. (c) Surat Pemberitahuan Masa Kegiatan
perekaman
SPT
Masa
PPN
yang
disampaikan langsung oleh WP atau disampaikan melalui pos. (d) Keberatan dan Banding Perekaman permohonan keberatan atau banding termasuk
peninjauan
kembali
dan
permohonan
penghapusan yang disampaikan langsung oleh WP atau disampaikan melalui pos. Surat permohonan keberatan dari WP
dikelompokkan
menjadi
surat
keberatan
yang
dilengkapi dan yang tidak atau kurang dilengkapi dengan persyaratan. Adapun tentang sistem administrasi atau pengolahan data yang dilaksanakan dengan sistem informasi perpajakan (SIP) secara singkat sebagai berikut: a. Dokumen atau formulir perpajakan yang disampaikan langsung oleh WP seperti SPT PPh atau PPN, pengajuan keberatan,
13
permohonan restitusi atau kompensasi diterima oleh petugas pada Tempat Pelayanan Terpadu (TPT). b. Atas penyerahan dokumen atau formulir dibuatkan tanda terima oleh petugas TPT yang merupakan keluaran dari komputer di TPT setelah dilakukan entry tertentu pada aplikasi yang ada di komputer, setelah itu dibuat tanda terima dan diserahkan kepada WP. c. Dokumen atau formulir dari WP diteruskan ke Seksi yang bersangkutan untuk pemrosesan atau perekaman. d. Petugas yang bertugas di TPT merupakan petugas gabungan dari setiap Seksi (tidak selalu harus sekaligus dari seluruh Seksi) yang dikoordinir oleh Kepala Seksi PDI atau Kepala Seksi TUP, dan jumlahnya disesuaikan dengan volume kerja yang ada pada TPT. e. Sebelum
dilakukannya
perubahan
struktur
organisasi
Direktorat Jenderal Pajak (DJP), penugasan pegawai pada TPT dapat dilakukan dengan membentuk Tim TPT oleh Kepala KPP yang bersangkutan. f. Pengolahan atau perekaman dokumen atau formulir wajib pajak (WP) yang selama ini terpusat pada Seksi PDI didesentralisasi setiap Seksi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Jenis dokumen yang perekamannya menjadi tanggung jawab setiap Seksi.
14
g. Sistem dimaksud diharapkan tanggung jawab setiap seksi untuk melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing akan menjadi lebih jelas. h. Setelah selesai direkam oleh Seksi yang bersangkutan, dokumen atau formulir diteruskan ke Seksi TUP untuk diadministrasikan sesuai dengan sistem dan prosedur yang selama ini telah berjalan. i. Perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) telah dirancang (design) sedemikian rupa dan ditambah dengan suatu perangkat komunikasi (local area network) sehingga pertugas tentu akan dapat melihat informasi yang merupakan hasil pengolahan data atau dokumen yang perekamannya dilakukan oleh Seksi lain. j. Dengan
rancangan
perangkat
tersebut
dimungkinkan
pemanfaatan data lebih baik, dan terciptanya suatu sistem pengawasan melekat oleh atasan langsung mengenai kinerja kerja suatu Seksi sehingga kinerja kerja mereka dapat termonitor oleh atasan langsung yang bersangkutan. Dalam Surat Edaran dirjen Pajak Nomor: SE-11/PJ.5/2001 tanggal 9 Mei tahun 2001, tentang Uji Coba Permintaan Konfirmasi Pajak Pertambahan Nilai dengan Menggunakan Aplikasi SIP (Program PK-PM Melalui Komputer) disebutkan
15
bahwa konfirmasi merupakan salah satu sarana untuk mendapatkan keyakinan bahwa pangusaha kena pajak (PKP) yang menerbitkan Faktur Pajak yang dimintakan restitusi benar-benar ada, telah dikukuhkan sebagai PKP, dan telah mempertanggungjawabkan PPN tersebut sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu, permintaan konfirmasi harus dilakukan bersamaan prosedur pemeriksaan lainnya.
B. Intranet 1. Konsep Dasar Intranet Intranet pada dasarnya adalah sama seperti internet yang merupakan kumpulan webserver, intranet digunakan hanya untuk keperluan internal dari suatu organisasi. Dengan intranet pengguna dapat terhubung secara online antar kantor. Menurut Febrian dalam kamus komputer (2004:251), Intranet merupakan sebuah organisasi yang dilengkapi dengan sebuah atau beberapa web server untuk keperluan organisasi tersebut. Web server digunakan untuk keperluan sehari-hari yang sifatnya internal seperti menyimpan memo, data dan sebagainya. Intranet menghubungkan antar kantor pusat dengan kantor cabang melalui infrastructure jaringan publik menggunakan IP security (IP Sec) atau Generic Route Encrypter untuk memberikan keamanan pada tunnel yang dipakai. Dengan menggabungkan service dari provider
16
seperti mekanisme quality eo service, management bandwith weighted fair queving (WFO) dan penggunaan committed access rate (CAR) akan memberikan penggunaan bandwith yang effisien dan troughput yang bisa dipercaya. Wikipidia Indonesia mendefinisikan intranet sebagai berikut: An intranet is a private computer network that uses intranet protocols, network connectivity to securely share part of an organizations information or operations with it’s employees. Sometimes the term refers only to the most visible service, the internal website. The same concepts and technologies of the internet such as clients and servers running on the internet protocol suite are used to build an intranet. HTTP and other internet protocols are commonly used as well, FTP. There is often an attempt to use internet technologies to provide new interfare with corporate ‘legacy’ data and information systems. Briefly, an intranet can be understood as “a private version of the internet”, or as a version of the internet confined to an organization. Menurut Budiyanto (1998, www.freserver.com) intranet adalah: “…penerapan internal Web dan Web-Based applications untuk menyediakan fasilitas komunikasi dan sharing informasi di antara para pegawai atau anggotanya, dan sebagainya… Inilah yang disebut dengan intranet”.
17
Penulis menyimpulkan bahwa konsep dasar intranet merupakan sarana yang berisikan sekumpulan webserver yang digunakan hanya untuk keperluan internal suatu organisasi. 2. Pengertian Intranet Berdasarkan pernyataan tersebut di atas maka intranet DJP merupakan privat version of the internet yang khusus digunakan untuk kepentingan internal organisasi DJP. Intranet DJP dilengkapi dengan pengamanan akses masuk, yang hanya memungkinkan khusus pegawai di lingkungan DJP yang dapat diakses data atau informasi yang ada pada intranet DJP. Intranet DJP yang menghubungkan antara kantor pusat dengan kantor cabang melalui infrastruktur jaringan publik, menggunakan IP security (IP Sec) atau Generic Route Encrypter untuk memberikan keamanan pada tunnel yang dipakai. 3. Peran dan Keuntungan Menggunakan Intranet Dengan menggunakan intranet DJP organisasi di lingkungan DJP akan
memperoleh
beberapa
keuntungan
yaitu:
peningkatan
produktivitas kerja pegawai, effisiensi waktu, kemudahan komunikasi, manajemen operasi peningkatan kerjasama. Hal ini sesuai dengan peran intranet menurut Wikipedia Indonesia yang menyebutkan intranet sebagai berikut: a. Work force productivity b. Time c. Communication
18
d. Web publishing allow’s “cumbersome” corporate knowledge to be maintained and easing accessed troughout the company using hypermedia and Web technologies. e. Business operations and management f. Coss-effective g. Promote commen corporate culture h. Enhance Collaboration Pada intinya intranet DJP memiliki peran memberikan informasi kepada
pegawai,
membantu
organisasi
dan
pegawai
dalam
menyelesaikan pekerjaan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Turban, Rainer, Potter (2003:119) “The objective of intranet to serve the needs of organization, employees and to give employee a easy accses corporate information”. Intranet DJP digunakan untuk mendukung berbagai peran dan fungsi pelaksanaan tugas kantor di seluruh wilayah DJP. Dengan adanya intranet DJP juga lebih memungkinkan DJP mengoptimalkan kinerjanya, seperti dengan adanya konfirmasi PK-PM di intranet DJP, pemeriksa
tidak
perlu
lagi
melakukan
konfirmasi
dengan
menggunakan surat menyurat di KPP yang menjadi lawan transaksi WP yang sedang diperiksa. Dengan adanya intranet DJP, aplikasi terbaru SPT: e-filling, e-registration, e-SPT, maupun MPN atau MP3 menjadi alternatif kemudahan bagi pegawai pajak untuk memantau kepatuhan WP.
19
Sehingga intranet DJP mempunyai peran yang strategis yaitu sebagai sumber informasi tentang wajib pajak di seluruh Indonesia, infromasi tentang pembayaran pajak melalui MP3 atau MPN, informasi tentang pelaksanaan sistem e-filling ataupun e-registration. Hal ini sesuai dengan pendapat Sadhani (2006): “Situs intranet Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan sarana komunikasi internal Ditjen Pajak dan sekaligus pintu masuk menuju program aplikasi PKPM dan MP3. Program aplikasi PK-PM yang berfungsi untuk menyandingkan faktur pajak masukan PKP pembeli dengan faktur pajak keluaran PKP penjual. Program aplikasi “kriteria seleksi” sebagai sarana pemilihan pemeriksaan pajak berdasarkan tingkat resiko. Program aplikasi monitoring pelaporan dan pembayaran pajak (MP3) yang berfungsi untuk memonitor dan mengawasi penerimaan pajak secara online. Program aplikasi e-registration (e-reg), sistem pendaftaran WP (memperoleh NPWP) secara online. Program aplikasi e-filling, sistem menyampaikan surat pemberitahuan pajak (SPT) melalui media elektronik. Sistem Informasi Geografis (SIG) yang telah dilambangkan menjadi suatu “smart map” sehingga dapat memuat informasi rinci yang terkait dengan suatu nomor objek pajak (NOP). Sehingga diharapkan dengan adanya intranet DJP, fiskus akan dengan mudah untuk mendapatkan informasi tentang kondisi keseluruhan WP yang akan dapat dengan mudah digunakan oleh fiskus untuk data administrasi pemeriksaan dan kontrol”.
20
C. Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) 1. Sejarah Perkembangan Sistem Informasi di Lingkungan DJP Pengembangan TI Ditjen Pajak dimulai awal 90-an, yaitu dengan penerapan NPCS yang berfungsi untuk mengawasi dan mengevaluasi pembayaran pajak. Pada awal 1994, mulai diperkenalkan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) untuk menggantikan NPCS yang berfungsi sebagai sarana pengawasan SPT sekaligus untuk mengawasi dan mengevaluasi pembayaran pajak, serta dapat juga berperan sebagai sarana
pendukung
pengambilan
keputusan.
Di
bidang
PBB
diperkenalkan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP). Pada tahun 2002, DJP mengimplementasikan penggunaan SAPT di KPP WP Besar dan hal tersebut masih terus digunakan sampai saat ini di KPP WP Besar. Selain itu, Ditjen Pajak juga menerapkan aplikasi baru meliputi: a. Situs Internet Ditjen Pajak (http://www.pajak.go.id) yang memuat peraturan perpajakan dan informasi perpajakan. b. Pengembangan knowledge base di beberapa kanwil yang berisi petunjuk praktis tentang beberapa permasalahan di bidang perpajakan yang dapat dijadikan pedoman oleh fiskus dalam menjawab pertanyaan dari wajib pajak. c. Situs Intranet Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan sarana komunikasi internal Ditjen Pajak dan sekaligus pintu masuk menuju program aplikasi PK-PM dan MP3.
21
d. Program aplikasi PK-PM yang berfungsi untuk menyandingkan Faktur Pajak Masukan PKP Pembeli dengan Faktur Pajak Keluaran PKP Penjual. e. Program aplikasi ”kriteria seksi” sebagai sarana pemilihan pemeriksaan pajak berdasarkan tingkat resiko. f. Program Aplikasi Monitoring Pelaporan dan Pembayran Pajak (MP3)
yang
berfungsi
untuk
memonitor
dan
mengawasi
penerimaan pajak secara online. g. Program aplikasi e-registration (e-reg), sistem pendaftaran wajib pajak (memperoleh NPWP) secara online. h. Program
aplikasi
e-filling,
sistem
menyampaikan
Surat
Pemberitahuan Pajak (SPT) secara online. Program aplikasi e- SPT yang
merupakan
sarana
bagi
wajib
pajak
untuk
dapat
menyampaikan SPT melalui media elektronik. i. Sistem Informasi Geografis (SIG) yang telah dikembangkan menjadi suatu ”smart map” sehingga dapat memuat info rinci yang terkait dengan suatu nomor objek pajak (NOP). j. Program
terbaru
adalah
pengembangan
Sistem
Informasi
Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) untuk menggantikan SIP. Sistem ini dikembangkan hanya pada kantor yang telah menerapkan administrasi modern.
22
2. Pengertian Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) Menurut Idrus (2008) Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) didefinisikan sebagai suatu sistem informasi yang terpadu di dalam suatu jaringan kerja dengan menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras komputer sebagai pengolah data, hak dan kewajiban perpajakan menjadi informasi yang bermanfaat untuk mengambil keputusan dalam rangka melaksanakan undang-undang perpajakan. Dalam pengembangannya implementasi SIDJP terbagi menjadi beberapa sub sistem, beberapa diantaranya adalah: Sistem Informasi Perpajakan (SIP), Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT), eregistration, e-payment, dan e-filling. a. Sistem Informasi Perpajakan (SIP) SIP adalah sistem informasi dalam administrasi perpajakan di lingkungan kantor DJP dengan menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras yang dihubungkan dalam suatu jaringan kerja lokal. Dari beberapa sub sistem yang ada, SIP merupakan sub sistem yang pertama kali dikembangkan. Proses pengelolaan data dalam SIP didasari pada pembagian fungsi untuk masing-masing pekerjaan tertentu, yang tidak semata-mata berdasarkan pada pembagian seksi-seksi di KPP.
23
b. Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) Penerapan
Sistem
Administrasi
Perpajakan
Terpadu
(SAPT) dilatarbelakangi oleh pembentukan kantor Wajib Pajak Besar (Large Tax Payer Office-LTO), dimana struktur organisasi dan fungsi yang dimiliki berbeda dengan KPP umumnya. Perubahan struktur organisasi dan fungsi tersebut menuntut perubahan dalam proses administrasi dan pengolahan informasi perpajakan. Karakteristik utama dalam SAPT adalah diterapkannya metode aliran kerja (work flow) dan manajemen kasus (case management) Konsep dari work flow adalah otomasi sebagian atau seluruh bagian proses dimana dokumen dan informasi mengalir melewati masing-masing model (manusia, aplikasi, dan mesin) sesuai dengan prosedur atau aturan yang telah ditentukan. c. E-Registration Sistem pendaftaran wajib pajak secara online adalah sistem aplikasi sebagai bagian dari sistem informasi perpajakan dilingkungan DJP dengan berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran wajib pajak. Sistem ini terbagi dua bagian, yaitu sistem yang dipergunakan oleh wajib pajak yang berfungsi sebagai sarana pendaftaran wajib
pajak
secara
online
dan
sistem
yang
24
dipergunakan oleh petugas pajak yang berfungsi untuk memproses pendaftaran wajib pajak. d. E-Filing/e-SPT E-filing disebut juga dengan e-SPT adalah suatu layanan yang disediakan oleh DJP agar wajib pajak dapat menyampaikan suatu pemberitahuan (SPT) pajak beserta lampirannya dengan sistem online dan real time melalui sebuah perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP) yaitu pajakku.com dengan menggunakan jalur internet. Dengan cara e-filing ini maka pelaporan pajak dapat dilakukan dengan cepat, mudah dan aman. Setiap SPT pajak yang dikirimkan akan di encrypted sehingga terjamin kerahasiaannya. Pihak-pihak
yang
tidak
berkepentingan
tidak
akan
dapat
mengetahui isi dari SPT pajak tersebut. Tujuan utama layanan pelaporan pajak secara e-filing ini adalah: 1) Membantu para wajib pajak untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik (via internet) kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak orang pribadi dapat melakukannya dari lokasi kantornya atau tempat usahanya. Hal ini akan dapat membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh wajib
pajak
untuk
mempersiapkan,
memproses,
dan
melaporkan SPT ke kantor pajak secara benar dan tepat waktu.
25
2) Memberikan dorongan kepada Kantor Pelayanan Pajak dalam hal percepatan penerimaan pelaporan SPT dan perampingan kegiatan administrasi, pendataan (juga akurasi data), distribusi dan pengarsipan laporan SPT. e. E-Payment E-Payment adalah sistem pembayaran pajak secara online yang disebut juga dengan MP3 (Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak),
adalah
suatu
sistem
yang
menyederhanakan
dan
mengurangi pekerjaan manual penatausahaan Surat Setoran Pajak (SSP) dan menyerahkan sebagian besar detail pekerjaan yang rumit ke sistem komputer untuk diproses secara otomatis. Tujuan utamanya adalah meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan memberikan kemudahan dalam meelakukan penyetoran dan pelaporan pajak. Tujuan yang tidak kalah pentingnya untuk dicapai adalah keadaan tertib administrasi, menghemat waktu dan tenaga kerja dalam pengolahan SSP, dan memudahkan aparat pajak dengan waktu dan tenaga kerja seminimal mungkin.
D. Review Penelitian Sebelumnya Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian sebelumnya, adapun penelitian sebelumnya ini telah dilakukan oleh Idrus (2008) dengan judul “Analisis pengaruh pengelolaan SSP berdasarkan sistem monitoring pelaporan pembayaran pajak (MP3) terhadap optimalisasi penerimaan”, dan
26
hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa hubungan antara penegelolaan SSP dengan sistem MP3 adalah signifikan serta dengan pengelolaan SSP berdasarkan sistem MP3 mampu meningkatkan peneriman pajak. Adapun perbedaan dengan penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini mengganti variabel SSP dengan intranet yang berdasarkan
Sistem
Informasi
Direktorat
Jenderal
(SIDJP)
serta
menggunakan sampel sebelum diberlakukannya sistem intranet yaitu pada tahun 1999 dan 2000 serta sampel sesudah diberlakukannya penggunaan intranet pada tahun 2008 dan 2009.
E. Penerimaan Pajak Pada penelitian ini penerimaan pajak berasal dari penerimaan non migas untuk semua jenis pajak di KPP Pratama Serpong. Penerimaan non migas terdiri dari: 1. Pajak Penghasilan 2. Pajak Pertambahan Nilai 3. Bea Masuk 4. Cukai 5. Pajak Ekspor 6. Pajak Bumi dan Bangunan 7. Pajak lainnya 8. Penerimaan Bukan Pajak 9. Laba Bersih Minyak
27
F. Kerangka Pemikiran Untuk membantu dan mempermudah dalam pembacaan dan pembahasan skripsi hingga proses pengujian dilakukan dengan metode analisis deskriptif dan uji statistik. Berdasarkan kerangka teoritis dari pemaparan di atas maka kerangka pemikiran yang akan diteliti dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1.
Gambar 2.1 SKEMA KERANGKA PEMIKIRAN
Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) (X1)
Penerimaan Pajak (Y)
Intranet (X2)
28
G. Perumusan Hipotesis Kerangka pemikiran merupakan gambaran penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu berdasarkan kerangka penelitian di atas serta agar sesuai dengan tujuan penelitian yakni menjawab pertanyaan penelitian, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Ho: µ1= µ2 Kedua rata-rata populasi adalah identik (rata-rata populasi pengunaan sebelum dan sesudah intranet adalah sama/tidak berbeda secara nyata). H1: µ1 ≠ µ2 Kedua rata-rata populasi adalah tidak identik (rata-rata populasi pengunaan sebelum dan sesudah intranet adalah berbeda secara nyata).
29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Ruang Lingkup Penelitian Pada penelitian ini hanya mencakup dalam bidang analisis perpajakan. Mengumpulkan data-data penerimaan pajak penghasilan dalam laporan keuangan yang disajikan oleh kantor pelayanan pajak. Penelitian ini menganalisa perbandingan sebelum dan sesudah penggunaan intranet berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) terhadap penerimaan pajak. Objek penelitian ini yaitu pada KPP Pratama Serpong yang beralamat pada jalan Raya Serpong Sektor VIII Blok 405 no.4 Bumi Serpong Damai Tangerang. Dalam penelitian ini menggunakan variabel terikat dan variabel bebas yaitu: 1. Variabel Terikat (Y) Variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Dalam hal ini Penerimaan Pajak. 2. Variabel Bebas (X) Variabel yang diduga berpengaruh terhadap variabel terikat, yaitu Intranet.
30
B. Metode Penentuan Sampel Metode penentuan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah convenience sampling yaitu pengambilan sampel secara nyaman (convenience sampling) dilakukan dengan memilih sampel bebas sekehendak perisetnya (Jogiyanto, 2004:79).
C. Metode Pengumpulan Data 1. Studi lapangan (Field Research), yaitu yang dilakukan dalam masa pengamatan lapangan dengan mengumpulkan berbagai informasi dan data yang diperlukan berhubungan dengan pembahasan skripsi ini dan bertujuan untuk mendapatkan gambaran riil di lapangan. 2. Studi pustaka (Library Research), yaitu mendapatkan data dan informasi yang diperlukan selama dalam penulisan skripsi ini yang berasal dari literatur terkait dan dapat dijadikan pemikiran, yang kesemuanya terkait dengan penulisan skripsi ini lebih lanjut.
D. Metode Analisis Data 1. Deskriptif Kuantitatif Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya ialah menganalisis data berdasarkan metode penelitian yang sesuai untuk digunakan. Analisis deskriptif yang dilakukan dengan cara menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasikan.
31
Dalam penelitian ini akan digunakan juga metode kuantitatif sebagai cara dalam membantu menganalisis data kualitatif atau sebagai penguat dalam melakukan analisis data. Metode kuantitatif ini digunakan terhadap data berupa informasi uraian dalam bentuk bahasa yang kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran sehingga memperoleh gambaran baru atau memperkuat gambaran yang sudah ada. Data-data yang diperoleh melalui metode yang digunakan ini kemudian digunakan secara sistematis. 2. Uji Statistik a. Uji Beda t-Test Menurut Singgih Santoso (2005, 101) Uji beda t-test digunakan untuk menentukan apakah dua sampel yang tidak berhubungan memiliki nilai rata-rata yang berbeda. Uji beda t-test dilakukan dengan cara membandingkan perbedaan antara dua nilai rata-rata dengan standar error dari perbedaan rata-rata dua sampel atau secara rumus dapat ditulis sebagai berikut: t = Rata-rata sampel pertama – rata-rata sampel kedua standar error perbedaan rata-rata kedua sampel Standar error perbedaan dalam nilai rata-rata terdistribusi secara normal. Jadi tujuan uji t-test adalah membandingkan rata-rata dua grup yang tidak berhubungan satu dengan yang lain. Apakah kedua grup tersebut mempunyai nilai rata-rata yang sama ataukah tidak sama secara signifikan.
32
Hipotesis: Ho: µ1= µ2 Kedua rata-rata populasi adalah identik (rata-rata populasi pengunaan sebelum dan sesudah intranet adalah sama/ tidak berbeda secara nyata) H1: µ1≠ µ2 Kedua rata-rata populasi adalah tidak identik (rata-rata populasi pengunaan sebelum dan sesudah intranet adalah berbeda secara nyata) Jika Statistik Hitung (angka t output) > Statistik Tabel (tabel t) maka Ho ditolak. Jika Statistik Hitung (angka t output) < Statistik Tabel (tabel t) maka Ho diterima.
E. Operasional Variabel Penelitian 1. Intranet: merupakan sebuah organisasi yang dilengkapi dengan sebuah atau beberapa web server untuk keperluan organisasi tersebut. Intranet juga merupakan variabel independen, variabel tersebut diukur dengan melihat seberapa besar perolehan SSP yang disetorkan oleh wajib pajak di tiap tahunnya pada KPP Pratama Serpong. 2. Penerimaan Pajak: berasal dari penerimaan non migas untuk semua jenis pajak di KPP Pratama Serpong. Penerimaan pajak merupakan variabel dependen, variabel ini diukur dengan menggunakan indikator
33
jumlah penerimaan pajak yaitu: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Bea Masuk, Cukai, Pajak Ekspor, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak lainnya, Penerimaan Bukan Pajak, Laba Bersih Minyak setiap bulan Januari s/d Desember tahun 1999 & 2000 sebelum menggunakan sistem intranet dan setiap bulan Januari s/d Desember tahun 2008 & 2009 sesudah menggunakan sistem intranet dalam bentuk satuan rupiah.
34
BAB IV PENEMUAN DAN PEMBAHASAN
A. Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitian 1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong KPP Pratama Serpong adalah salah satu dari beberapa Kantor Pelayanan Pajak yang ada di wilayah DJP Banten. KPP Pratama Serpong yang dahulu bernama KPP Serpong yang berdiri tahun 1994, KPP ini beralamat Jalan Raya Serpong Sektor VIII Blok 405 No.4 BSD Tangerang dan bersebelahan dengan Kantor Samsat Serpong. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 55/MK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan untuk menerapkan struktur organisasi baru guna mendukung dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi sistem administrasi perpajakan. Implementasi dari proses ini dilakukan dengan memodernisasi Kantor Wilayah DJP Banten dan mendirikan Kantor Pelayanan Pajak modern dengan nama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong. 2. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong Visi dan Misi yang terdapat pada KPP Pratama Serpong guna mencapai target Penerimaan Pajak:
35
a. Visi KPP Pratama Serpong Menjadi
Model
Pelayanan
Prima
yang
mendorong
kepatuhan
masyarakat Wajib Pajak yang akan menciptakan keberhasilan dalam menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak. b. Misi Fiskal KPP Pratama Serpong Mengamankan rencana penerimaan pajak dengan Efektifitas
dan
Efesiensi Tinggi di Wilayah Serpong. c. Misi Kelembagaan KPP Pratama Serpong Meningkatkan
kinerja
berkelanjutan
dalam
rangka
Teknokrasi
Perpajakan dan Optimalisasi Pelayanan Publik. 3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Kepala Kantor Sub Bagian Umum
Seksi Ekstensifikasi Perpajakan
Seksi Pengolaha an Data & Informasi
Seksi Pelayanan
Waskon I
Seksi Pengawasan Dan Konsultasi
Seksi Pemeriksaan
Waskon II
a. Waskon III
Seksi Penagihan
Kelompok Fungsional Pemeriksaan Informasi
Waskon IV
Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Serpong
36
a. Sub Bagian Umum Menjalankan segala kegiatan yang berkaitan dengan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga. b. Bidang Pengolahan Data dan Informasi Melaksanakan
pengumpulan,
pencarian
dan
pengolahan
data,
pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman
dokumen
perpajakan,
pelayanan
dukungan
teknis
komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling serta penyiapan laporan kinerja. c. Seksi Pelayanan Melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan
perpajakan,
pelaksanaan
registrasi
wajib
pajak,
pelaksanaan ekstensifikasi serta melakukan kerjasama-kerjasama perpajakan. d. Seksi Pengawasan dan Konsultasi Seksi pengawasan dan konsultasi terbagi menjadi 4 (empat ) bidang atau disebut waskon (Pengawasan dan Konsultasi) untuk mengawasi kinerja karyawan. Seksi Pengawasan dan Konsultasi mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan wajib pajak, bimbingan atau himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, melakukan
37
rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, usulan pengurangan Pajak Buni dan Bangunan serta Bea Perolehan atas Tanah dan/atau Bangunan dan melakukan evaluasi hasil banding. e. Seksi Pemeriksaan Menyusun rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, menerbitkan dan meyalurkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya. f. Seksi Penagihan Melakukan urusan penatausahaan piutang pajak penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan. g. Kelompok Jabatan Fungsional Melakukan pemeriksaan pajak, yang meliputi: 1) Pemeriksaan lengkap 2) Pemeriksaan sederhana 3) Pemeriksaan dalam rangka penagihan h. Seksi Ekstensifikasi Menerima Pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan, Menerima Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Melakukan Penerbitan SPPT Bangunan, Melakukan Penerbitan SBB terkait Waris, Lelang dan Hibah, Melakukan penggambaran lokasi Objek Pajak dengan menggunakan SIG, Melakukan Pelayanan lainnya seperti Mutasi,
38
Pembetulan dan Pembatalan Objek Pajak, Melakukan verifikasi lapangan jika diperlukan, Menerima Berkas terkait PBB dan BPHTB dari Bidang pelayanan dan memberikan hasilnya pada bidang PDI berupa berkas mutasi, pendaftaran, pembetulan, pembatalan, SSB, Berita Acara dan Surat Tugas. Dalam pelaksanaan operasionalnya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong didukung oleh sumber daya manusia sebagaimana tabel berikut ini: Tabel 4.1 Data Pegawai di KPP Pratama Serpong No
Unit Kerja
1
Kepala Kantor
1
2
Seksi Subbagian Umum
3 4 5 6 7 8 9
Gol II
Gol III
Gol IV
-
-
-
1
11
-
7
4
-
Seksi Pedanil
13
-
9
4
-
Seksi DAI
7
-
3
4
-
7
-
2
5
-
5
-
2
3
-
7
-
3
4
-
5
-
2
3
-
2
-
-
2
-
58
-
28
29
1
Seksi Penetapan Seksi Penerimaan Seksi Penagihan Seksi Keberatan dan Pengurangan Jabatan Fungsional Jumlah
Jumlah Gol Pegawai I
Sumber: Seksi Subbagian Umum KPP Pratama Serpong
39
Tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama serpong adalah salah satu unit organisasi pelaksana fungsi Direktorat Jendaral Pajak yang dalam pelaksanaan tugasnya di bawah Kantor Wilayah DJP Banten yang melaksanakan sebagian tugas pokok di bidang administrasi penerimaan negara dari sektor pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk wilayah kerja. Tabel 4.2 Wilayah Kerja KPP Pratama Serpong NO
1
KECAMATAN
SERPONG
KELURAHAN 1.
Ciater
2.
Rawa Buntu
3.
Cilenggang
4.
Lengkong Gudang Timur
5.
Mekar Wangi
6.
Buaran
7.
Lengkong Gudang
8.
Pakulonan
9.
Pakualam
10. Jelupang 11. Lengkong Wetan 12. Rawa Mekar Jaya 13. Lengkong Karya 14. Serpong 15. Pondok Jagung
2
PAMULANG
1.
Pondok Cabe Ilir
2.
Benda Baru
3.
Pondok Benda
4.
Bambu Apus
40
3
PONDOK AREN
5.
Pondok Cabe Udik
6.
Kedaung
1.
Pondok Aren
2.
Jurang Mangu Timur
3.
Perigi Baru
4.
Pondok Kacang Barat
5.
Pondok Karya
6.
Pondok Betung
7.
Pondok Kacang Timur
8.
Perigi
9.
Jurang Mangu Barat
10. Pondok Pucung 11. Pondok Jaya
4
CIPUTAT
1.
Cipayung
2.
Ciputat
3.
Sarua
4.
Pondok Ranji
5.
Jombang
6.
Sawah Baru
7.
Sawah
8.
Cempaka Putih
9.
Rempoa
10. Pisangan 11. Sarua Indah 12. Cirendeu 13. Rengas Sumber: Seksi Subbagian Umum KPP Pratama Serpong
41
B. Penemuan dan Pembahasan 1. Analisis Deskriptif a. Analisis Deskriptif Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) Intranet merupakan suatu aplikasi terbaru dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), aplikasi ini merupakan sarana komunikasi internal Ditjen Pajak dan sekaligus pintu masuk program aplikasi PK-PM dan MP3. Sedangkan SIDJP didefinisikan sebagai suatu sistem informasi yang terpadu di dalam suatu jaringan kerja dengan menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras komputer sebagai pengolah data, hak dan kewajiban perpajakan menjadi informasi yang bermanfaat untuk mengambil keputusan dalam rangka melaksanakan undang-undang perpajakan. Dalam pengembangannya implementasi SIDJP terbagi menjadi beberapa sub sistem, beberapa diantaranya adalah: Sistem Informasi Perpajakan (SIP), Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT), e-registration, e-payment, dan e-filling. Dengan menerapkan aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) maka akan berdampak pada peningkatan produktivitas kerja pegawai, effisiensi waktu, kemudahan komunikasi, manajemen operasi peningkatan kerjasama. Sehingga dapat lebih meningkatkan kinerja pegawai dan bagi wajib
pajak
lebih
transparansi
dalam
menyetorkan
kewajiban
perpajakannya .
42
Selain itu, Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan, dilihat dari penerimaan pajak yang semakin lama terus meningkat ditiap tahunnya. Hal ini dapat dibuktikan pada Tabel 4.4 yaitu pada 2 (dua) tahun sebelum penggunaan intranet diberlakukan jumlah SSP hanya sekitar 3.816 dengan jumlah penerimaan pajak penghasilan sebesar 54.468.339.450 sedangkan pada 2 (dua) tahun sesudah penggunaan intranet jumlah SSP sebesar 62.824 dengan jumlah penerimaan pajak penghasilan 1.070.162.000.000, maka dapat disimpulkan dengan adanya intranet sebagai aplikasi dari SIDJP penerimaan pajak meningkat secara tajam sehingga peneliti memberikan kesimpulan bahwa Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. b. Tahapan dari alur penerimaan pembayaran pajak berdasarkan Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) Tahapan dari alur penerimaan pembayaran pajak berdasarkan Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) adalah sebagai berikut: 1) Wajib Pajak melakukan penyetoran pembayaran pajak di Bank Persepsi (BP). 2) Petugas di BP menginput NPWP, kode KPP dan Kode Cabang. 3) Data NPWP, kode KPP dan Kode Cabang ditransmit ke sistem DJP.
43
4) Suatu prosedur pencarian data di DJP akan mencari data nama, alamat, kota dan Master File Wajib Pajak (MFWP), sesuai dengan NPWP, kode KPP, dan Kode Cabang yang diterima dari BP. 5) Data nama, alamat, kota ditransmit kembali ke sistem di BP yang kemudian ditampilkan dilayar sistem MP3 di BP. 6) Petugas BP kemudian merekam Kode MAP, Kode Jenis Setoran, Nomor Ketetapan (jika ada) dan jumlah uang yang disetor lalu data tersebut ditransmit ke DJP. 7) Suatu prosedur penulisan data (write engine) akan menullis data kode MAP, Kode Jenis Setoran, Nomor Ketetapan (jika ada), dan jumlah uang yang disetor ke tabel/file transaksi SSP. 8) DJP melakukan proses pengesahan, dengan cara menerbitkan Nomor Transaksi Pembayaran Pajak (NTPP) melalui penghitungan secara random terhadap data pembayaran tersebut dan menghasilkan 16 digit angka atau huruf sebagai nomor pengesahan pembayaran lalu data tersebut dikirim ke sistem di Bank. 9) Data tersebut diterima oleh sistem di Bank. 10) Data NTPP dan data pembayaran lainnya dicetak oleh sistem di Bank. 11) Wajib Pajak akan menerima hasil cetakan SSP yang kemudian disebut sebagai SSP khusus. 12) Wajib Pajak menyampaikan pelaporan SSP ke KPP tempat WP terdaftar.
44
13) Bank Persepsi mengadakan rekonsiliasi atas data transaksi pembayaran dengan DJP. 14) Data yang sudah direkonsiliasi dapat dilihat oleh KPP melalui fasilitas intranet DJP. 15) Data pembayaran pajak dari sistem MP3 ditransmit ke database nasional yang ada di DJP. 16) KPP setiap harinya akan mendownload informasi tersebut untuk di upload ke server di KPP. Dalam sistem Sistem
Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak
(MP3) dikenal adanya rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah proses identifikasi perbedaan dan persamaan data pembayaran setoran pajak yang tercatat dalam sistem komputer Direktorat Jenderal Pajak dengan Kantor Penerima Pembayaran setiap hari pada jam tertentu (cut off) yang disepakati antara DJP dengan Kantor Penerima Pembayaran. Klarifikasi adalah proses komunikasi antara DJP dengan Kantor Penerima Pembayaran dalam rangka memastikan penyebab perbedaan data pembayaran setoran pajak. Reversal/penyesuaian data penerimaan adalah proses penambahan, pengurangan, dan perubahan data pembayaran setoran pajak yang dilakukan oleh DJP dengan Kantor Penerima Pembayaran pada saat pelaksanaan rekonsiliasi dan klarifikasi agar data yang bersangkutan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kantor Pos dan Giro (KPG) dan Bank Persepsi (BP) akan melakukan rekonsiliasi atas data transaksi pembayaran/penyetoran pajak
45
dengan DJP setiap hari pada jam tertentu (cut-off) yang disepakati. Apabila dari hasil rekonsiliasi ditemukan perbedaan data termasuk angka, maka KPG/BP dan DJP wajib melakukan penelusuran kembali transaksi pada hari yang bersangkutan sesuai prosedur teknis rekonsiliasi paling lama 12 (dua belas) jam sejak jam tertentu (cut-off) yang disepakati. c. Analisis Pengelolaan SSP Berdasarkan Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) Surat setoran pajak (SSP) adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang kepada kas negara melalui kantor pos dan atau bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Mentri Keuangan. Pengelolaan SSP berdasarkan sistem MP3 mulai diterapkan oleh KPP Serpong pada tahun 2002. Sampai saat ini semua WP sudah melakukan penyetoran pembayaran pajak melalui kantor penerima pembayaran pajak pada Bank atau Pos Persepsi yang sudah menerapkan pembayaran pajak secara online dengan sistem MP3. Tahapan proses alur SSP berdasarkan sistem MP3, sebagai berikut: 1. WP membayar pajak melalui Bank Persepsi (BP) atau Kantor Pos dan Giro (KPG) yang sudah menerapkan sistem MP3. 2. WP melaporkan pembayaran pajaknya dengan menyampaikan lembar ke-3 SSP ke KPP Serpong, oleh petugas KPP yang ada ditempat pelayanan terpadu (TPT) data lembar ke-3 SSP dicocokkan dengan data pembayaran yang didownload oleh KPP melalui fasilitas intranet
46
DJP. Setelah itu data tersebut disimpan di server KPP, kemudian disimpan di masing-masing berkas WP. 3. Pada hari yang ditentukan BP atau KPG mengirim lembar ke-2 SSP ke KPKN. 4. KPKN menera setiap lembar ke-2 SSP pada hari berikutnya, KPKN membuat pengantar DA.08.01 dan mengirimkan ke Kanwil DJP. 5. Kanwil DJP yang menerima DA.08.01 dan lembar ke-2 dari KPKN harus menyortir perKPP seluruh lenbar tersebut, membuatkan surat pengantar segi (SPS Kanwil) dan dikirimkan seluruh lembar ke-2 SSP hasil sortir tersebut ke setiap KPP dimana WP terdaftar. 6. Seksi pengolahan data dan informasi di KPP Serpong, menerima DA.08.01 atau SPS Kanwil beserta lembar ke-2 SSP. Bila data yang ada di KPP ada ketidakcocokkan maka harus dilakukan klarifikasi. Data setiap WP yang ada pada lembar ke-2 SSP dicocokkan dengan data pembayaran WP tersebut yang sudah ada dalam server di KPP. Selanjutnya petugas menyortir SSP per jenis pajak dan menyalurkan ke seksi pelayanan untuk diarsipkan di masing-masing berkas WP. Sistem MP3 di buat untuk menyederhanakan pengelolaan SSP dan mengatasi kelemahan yang ada pada sistem yang lama yaitu Sistem TUPRP 1994, kelemahan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Duplikasi pekerjaan Dalam sistem TUPRP 1994 oleh KPP lembar SSP harus direkam sebanyak 2 (dua) kali ke dalam sistem komputer guna
47
kepentingan pengawasan, yaitu untuk pencocokkan data (data matching). Dengan adanya sistem MP3, petugas KPP tidak perlu merekam
data
SSP.
Karena
petugas
KPP
bisa
langsung
mendownload data pembayaran WP yang ada di DJP melalui intranet DJP. Hal ini dapat mengatasi duplikasi pekerjaan yang ada pada sistem TUPRP 1994. Sistem MP3 lebih memudahkan dalam pekerjaan matching data (pencocokkan data) SSP antara lembar ke-2 dan lembar ke-3, dan juga dapat menguragi beban kerja administrasi KPP karawang, dapat meminimalisir pengguna tenaga kerja dalam memproses SSP sehingga dapat mengurangi terjadinya Human Eror. 2. Time lag Dalam sistem TUPRP 1994, waktu proses yang diperlukan mulai dari penyetoran pajak oleh WP BP atau KPG sampai dengan sesampainya lembar ke-2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu berikutnya. Waktu ini belum termasuk untuk memproses data tersebut untuk KPP, yaitu perekaman sebanyak 2 kali sehingga jumlah penerimaan pajak baru dapat dilihat setelah proses ini selesai. Dengan sistem MP3, petugas KPP tidak perlu menunggu datangnya lembar ke-2 SSP dari Kanwil untuk dapat dicocokkan dengan lembar ke-3 SSP dari WP. Petugas KPP Serpong dapat langsung mengetahui jumlah penerimaan pajak secara up-date, yaitu dengan sistem yang terhubung langsung dengan sistem DJP. Dengan sistem MP3 ini
48
terjadi efisiensi waktu dalam proses penyetoran pajak dari WP secara up to date. 3. Menghindari pemalsuan SSP lembar ke-3 Pada KPP Serpong, sampai saat ini belum terjadi pemalsuan SSP karena adanya pengawasan yang selalu dilakukan oleh petugas KPP Serpong. Dengan adanya sistem MP3 validitas data sangat terjaga, karena diberikannya NTPP pada setiap lembar SSP khusus. NTPP terdiri dari 16 digit yang dihasilkan oleh suatu mesin dan mengandung unsur data transaksi pembayaran serta bersifat unik sehingga setiap SSP menpunyai NTPP yang berbeda-beda. Apabila salah satu digit NTPP diubah, maka sistem akan mengatakan bahwa data tersebut tidak ada atau data sudah diubah, karena itu NTPP sangat terjaga validitasnya untuk mencegah pemalsuan SSP. Selain untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan SSP berdasarkan sistem TUPRP, sistem MP3 juga memberikan manfaat bagi internal Dirjen Pajak, WP dalam hal ini masyarakat, Bank atau KPG, dan Pemerintah. Manfaat yang diberikan oleh MP3 bagi internal Direktorat Jenderal Pajak yaitu: 1. Memudahkan pengelolaan SSP. 2. Efisiensi administrasi yaitu penerapan sistem administrasi yang handal dan pemanfaatan teknologi yang tepat guna.
49
3. Data yang diterima akurat dan real time sehingga memudahkan DJP untuk melakukan kontrol. 4. Memberikan pelayanan yang prima kepada WP. Sehingga terjadi peningkatan kepatuhan sukarela. 5. Untuk memberikan citra yang baik dan kepercayaan masyarakat yang tinggi. Karena dengan adanya MP3, dapat mengurangi KKN yang biasanya timbul karena persentuhan langsung antara WP dengan aparat pajak. Bagi Bank Persepsi dan KPG, yaitu merupakan layanan tambahan kepada nasabah. Hal ini dapat menjadi simulus bertambahnya nasabah yang akan memakai jasa perbankan dan jasa kantor pos dan giro. Bagi WP dalam hal ini adalah masyarakat, yaitu: 1. Memudahkan masyarakat dalam membayar pajak, karena WP dapat membayar pajak secara online tanpa harus datang ke Bank. 2. Memberikan rasa aman kepada masyarakat atau WP, karena tidak harus membawa uang tunai untuk membayar pajak. Bagi Pemerintah, yaitu dengan adanya Sistem Administrasi Perpajakan Modern yang salah satunya yaitu Sistem MP3, sebagai cara untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan baik dalam kerangka clean governance dan goodgovernance dikutip dari pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Bisnis Indonesia, 16 Mei 2005).
50
d. Pertumbuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Serpong Keberhasilan suatu penerimaan pajak tidak lepas dari banyaknya jumlah WP yang menyetor dan membayar pajak terutangnya, serta pengelolaan dalam sistem pembayaran dan pelaporan pajak yang baik. Dalam meningkatkan penerimaan pajak di wilayah Banten, maka KPP Serpong sebagai instansi atau lembaga di bawah DJP yang bertugas memungut pajak, aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar terdaftar menjadi WP. Dibawah ini merupakan pertumbuhan WP terdaftar serta WP efektif yang ada di KPP Serpong. Tabel 4.3 Pertumbuhan WP pada KPP Pratama Serpong Tahun WP Terdaftar WP Efektif 1999 (sebelum Intranet) 3.771 2.702 2000 (sebelum Intranet) 4.379 3.502 2008 (sesudah Intranet) 49.378 48.269 2009 (sesudah Intranet) 61.805 60.350 Sumber : KPP Pratama Serpong
2. Uji statistik Uji
statistik
dilakukan
untuk
mengetahui
seberapa
besar
perbandingan sebelum dan sesudah penggunaan Intranet berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) terhadap penerimaan pajak pada KPP Serpong. Hubungan kedua variabel tersebut yaitu pengelolaan SSP dan penerimaan pajak dapat digambarkan dalam tabel berikut ini:
51
Tabel 4.4 SSP yang Disampaikan dan Penerimaan PPh KPP Pratama Serpong Tahun
Jumlah SSP
Penerimaan Pajak
1999 (sebelum Intranet)
1.705
23.620.677.057
2000 (sebelum Intranet)
2.111
30.847.662.400
2008 (sesudah Intranet)
25.896
454.072.000.000
2009 (sesudah Intranet)
36.928
616.090.000.000
*Catatan : Sampai dengan bulan Desember
a. Uji Beda T-Test Tabel 4.5 NPar Tests One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test SSP1 N
SSP2 24
24
Mean
159.00
2617.67
Std. Deviation Absolute
23.348
558.044
.134
.212
.117 -.134
.197 -.212
Kolmogorov-Smirnov Z
.659
1.037
Asymp. Sig. (2-tailed)
.778
.232
Normal Parameters
a
Most Extreme Differences
Positive Negative
a. Test distribution is Normal.
Pada tabel 4.5 menunjukkan normalitas dari uji NPar Tests yaitu sebelum penggunaan SSP normalitasnya 0,778 sedangkan setelah menggunakan sistem intranet normalitasnya 0,232 sehingga H1: µ1≠ µ2 yang berarti kedua rata-rata populasi adalah tidak identik (rata-rata 52
populasi pengunaan sebelum dan sesudah intranet adalah berbeda secara nyata). Tabel 4.6 T-Test Paired Samples Statistics Mean
N
Std. Deviation
Std. Error Mean
Pair 1 SSP1
159.00
24
23.348
4.766
SSP2
2617.67
24
558.044
113.910
Dari hasil uji t-test pada tabel 4.6 menunjukkan standar deviasi SSP 1 sebesar 23.348 sedangkan setelah diberlakukannya sistem Intranet menjadi 558.044 pada SSP 2. Sehingga dapat disimpulkan setelah penggunaan intranet standar deviasi menjadi meningkat.
Tabel 4.7 Paired Samples Correlations N Pair 1 SSP1 & SSP2
Correlation 24
.917
Sig. .000
Tabel 4.7 menunjukkan hasil korelasi antara dua variabel, yang menghasilkan angka 0,917 dengan nilai probabilitas kurang dari 0,05 (lihat nilai signifikansi output yang 0,000). Hal ini menyatakan bahwa korelasi antara rata-rata penyetoran SSP 1 dengan rata-rata penyetoran SSP 2 adalah kuat dan signifikan.
53
Tabel 4.8 Paired Samples Test Paired Differences
Mean Pair SSP1 – 1 SSP2
-2.459E3
Std. Std. Error Deviation Mean 536.714
109.556
95% Confidence Interval of the Difference Lower
Upper
-2685.301
-2232.032
T -22.442
df 23
Sig. (2tailed) .000
Pada tabel 4.8 dapat melihat perbandingan t hitung dan t tabel. Data hitung menunjukkan Lower= -2685.301 dan Upper= -2232.032 sedangkan data tabel menunjukkan 2.0129 untuk nilai Lower dan Upper. Sehingga dapat disimpulkan t hitung < t tabel maka Ho diterima. Hasil uji statistik ini sejalan dengan penelitian Rosalinda Hasanah (2006:64) (2008:76) yang menyatakan bahwa pengelolaan sistem MP3 terhadap optimalisasi penerimaan pajak berpengaruh secara signifikan. Penelitian yang sama juga pernah dilakukan dalam bentuk tesis yang dilakukan oleh Mineati Somya Lasmana (2005), hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa variabel penerapan sistem MP3 memiliki korelasi yang sangat kuat dan signifikan dengan tingkat kepuasan. Model yang dihasilkan menyatakan bahwa kualitas penerapan sistem MP3 yang baik akan meningkatkan kepuasan, hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa penerapan sistem MP3 yang baik memiliki kecenderungan WP untuk membayar kewajibannya secara sukarela, sehingga penerimaan pajak akan lebih optimal.
54
Penelitian ini dapat mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Agus Sofyan (2007:104), yang menyatakan bahwa penerapan sistem Administrasi Perpajakan Modern (SAPM) terutama penerapan e-filling dan e-payment (MP3) berpengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan WP dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Dari hasil penelitian tersebut akan terjadi peningkatan/optimalisasi penerimaan pajak, sehingga hasil penelitian tersebut mendukung hasil penelitian ini yang menyatakan ada perbandingan yang signifikan sebelum dan sesudah penggunaan intranet berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) terhadap penerimaan pajak. Kemudian diperjelas oleh penelitian yang dilakukan oleh Idrus (2008) dengan judul “Analisis pengaruh pengelolaan SSP berdasarkan sistem monitoring
pelaporan
pembayaran
pajak
(MP3)
terhadap
optimalisasi penerimaan pajak”, dan hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa hubungan antara pengelolaan SSP dengan sistem MP3 adalah signifikan serta dengan pengelolaan SSP berdasarkan sistem MP3 mampu meningkatkan penerimaan pajak. Dengan hasil penelitian sebelumnya maka memperkuat hasil temuan penelitian ini yang menjelaskan bahwa sesudah diberlakukannya penggunaan intranet berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) secara signifikan dan sangat kuat dalam meningkatkan penerimaan pajak di tiap tahunnya. Peneliti menduga bahwa pengaruh yang signifikan antara sesudah diberlakukannya penggunaan intranet
55
berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dengan penerimaan pajak karena sistem SIDJP merupakan bagian perbaikan sistem administrasi perpajakan terbaru yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk meningkatkan kepuasan, kesadaran dan kepatuhan WP. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Djoko dan Junaedi yang dikutip dari Skripsi Marcus taufan Sofyan (2004:46), ”Langkah-langkah perbaikan administrasi diharapkan dapat mendorong kepatuhan WP patuh karena mendapatkan pelayanan yang baik, cepat dan menyenangkan serta pajak yang mereka bayar akan bermanfaat bagi pembangunan bangsa. Kedua WP akan patuh karena mereka berfikir bahwa mereka akan mendapat sanksi berat akibat pajak yang tidak dilaporkan terdeteksi sistem informasi dan administrasi perpajakan serta kemampuan crosschecking informasi dengan instansi lain”. Membayar pajak adalah kewajiban siapa pun yang mengaku sebagai warga negara dalam sebuah negara. Tapi praktek di lapangan, banyak warga yang sengaja bersembunyi agar tidak membayar pajak. Solusinya, modernisasi perpajakan wajib hukumnya. Itu adalah fenomena hampir di negara mana pun, tidak terkecuali di Indonesia. Adapun salah satu syarat pemungutan pajak yang dikutip dari pendapat para ahli yaitu pemungutan pajak harus efisien yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk
56
dilaksanakan. Serta pemungutan pajak harus sederhana yaitu Sistem yang sederhana akan memudahkan WP dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para WP untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak (www.wikipedia.com). Untuk mengatasi permasalahan tersebut Dirjen Pajak melakukan pembentukan kantor dan penerapan sistem modern, juga ditandai dengan penerapan teknologi informasi terkini dalam pelayanan perpajakan online payment (MP3), e-SPT, e-filling, e-registration dan sistem informasi (Media Indonesia, 30 Oktober 2007). Menurut sekretaris Direktorat Jenderal Pajak I Gusti Ngurah Mayun Winangun (Media Indonesia, 30 Oktober 2007), penerapan sistem administrasi perpajakan modern dilakukan untuk mengoptimalkan pelayanaan kepada WP. Penerapan sistem tersebut mencakup aspek-aspek perubahan struktur organisasi dan sistem kerja KPP, perubahan implementasi
pelayanan
kepada
WP,
fasilitas
pelayanan
yang
memanfaatkan teknologi informasi dan kode etik pegawai dalam rangka menciptakan aparatur pajak yang bersih dan bebas KKN. Menurutnya, perbaikan sistem dan prosedur kerja melalui pembentukan kantor/unit kerja dengan sistem modern akan berdampak pada pertumbuhan yang tinggi dan perbaikan citra aparat pajak.
57
Ditjen Pajak, sebagai organisasi pemerintah yang terkait dengan seluruh sektor kehidupan masyarakat, menyadari sepenuhnya tanpa improvisasi di bidang teknologi informasi, dinamika bisnis tidak akan mampu diantisipasi. Pemanfaatan teknologi informasi secara tepat mampu mendukung program tranparansi dan keterbukaan, dimana kemungkinan terjadinya KKN, termasuk didalamnya penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalisasi (Media Indonesia, 30 Oktober 2007). Kedepan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus meningkatkan sosialisasi
Sistem
Informasi
Direktorat
Jenderal
Pajak
(SIDJP),
meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia, serta melakukan koordinasi dengan pihak Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro, serta menyempurnakan prosedur dan program insentif bagi bank-bank persepsi. Sehingga penerimaan pajak yang ingin dicapai akan optimal atau meningkat di tiap tahunnya sesuai dengan target yang diberikan oleh pemerintah.
58
BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
A. Kesimpulan Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat diperoleh beberapa kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut: 1. Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan, dilihat dari penerimaan pajak yang semakin lama terus meningkat ditiap tahunnya. 2. Hasil uji beda ditemukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah penggunaan intranet berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP).
B. Implikasi Berdasarkan kesimpulan di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan setelah diberlakukannya penggunaan intranet berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) terhadap penerimaan pajak. Sehingga implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Serpong.
59
2. Penggunaan intranet berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak
(SIDJP)
memberikan
kontribusi
yang
signifikan
terhadap
penerimaan pajak pada KPP Pratama Serpong. 3. Berpengaruhnya Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dan penggunaan intranet mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh KPP Pratama Serpong kepada wajib pajak sudah cukup efektif, sehingga hasil yang diperoleh dari penggunaan aplikasi tersebut memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan Negara.
C. Saran Berdasarkan implikasi yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis memberikan saran yang mungkin dapat digunakan sebagai masukan yang bersifat membangun bagi pihak-pihak yang berkepentingan, atara lain: 1. Untuk meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Serpong maka KPP diharapkan dapat mempertahakan atau menambah kualitas pelayanan pengelolaan SSP agar penerimaan pajak ke depan lebih optimal serta sesuai dengan target yang diberikan oleh pemerintah. 2. Adanya modernisasi perpajakan (e-system) akan berdampak pada pertumbuhan penerimaan pajak dan adanya perbaikan citra aparat pajak. Untuk itu, Ditjen pajak harus meningkatkan sosialisasi Sistem Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) kepada wajib pajak oleh setiap KPP.
60
D. Rekomendasi 1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai penguat dari hasil temuan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Idrus (2008). Bagi penelitian selanjutnya agar menjadi acuan untuk melakukan penelitian yang sama dengan ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan penelitian ini. 2. Penelitian selanjutnya diharapkan juga dapat menambahkan variabel independen lainnya atau menambahkan variabel moderating guna mengetahui variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi dan memperkuat atau memperlemah variabel dependen.
61
Daftar Pustaka Anwar, Aan Almaidah. “Mengukur Mutu Pelayanan dari Respon Wajib Pajak”, Berita Pajak, no 1530/tahun 37, 1 Nov 2005. Febrian, Jack. ”Kamus Komputer dan Teknologi Informasi”, Bandung: Informatika Bandung, 2004. Hall, James A. ”Sistem Informasi Akuntansi”, Jakarta: Salemba Empat, 2001. Hamid, Abdul. “Panduan Penulisan Skripsi”, FEIS UIN Press, Jakarta, 2004. Hutagaol John, ”Sekilas Tentang Pemeriksaan Pajak”, Jurnal Perpajakan Indonesia Volume 4 no.6, Maret 2005. Idrus, “ Analisis Pengaruh Pengelolaan SSP Berdasarkan Sistem Monitoring Pengaturan Pembayaran Pajak (MP3) Terhadap Optimalisasi Penerimaan Pajak “. Skripsi S-1 yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008. Jogiyanto, ”Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman”. BPFE, Yogyakarta, 2004. Judisseno, Rimsky K. “Pajak dan Strategi Bisnis, Suatu Tinjauan tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia”, PT. Gramedia, Jakarta, 1997. Made I Sadha Suardikha, ”Pengaruh Sistem Perpajakan yang Kondusif terhadap Dunia Usaha”, Jurnal Akuntansi dan Bisnis Volume 2 no.2, Juli 2007. Najah Safinatun, “Analisis Perbedaan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Sebelum dan Sesudah Tax Audit”. Skripsi S-1 yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008. Nurferiyanto, Dwi. ”Materi Pokok Aplikasi MP3”, Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, 2007. Nuryani, “Sistem Informasi Perpajakan”, Departemen Keuangan RI BPPK, Juli 2005. Sadhani, Djazoeli. “Menuju Good Governence Melalui Modernisasi Pajak, Bisnis Indonesia”, Online 23 Mei, http//www.pajak.com/news_detail.php?d=842, 2005. Salip dan Tendy Wato, ”Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus: di KPP Jakarta Kebon Jeruk”, Jurnal Keuangan Publik Volume 4 no.2, September 2006.
62
Setiawan, Agus. “Teknik Audit dan Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak”, Yogyakarta: Lingkaran Buku, 2007. Setiawan, Yasin. “Telaah tentang Laporan Keuangan”, Siaksoft milik anda, htpp//siaksoft.net/index.php?option=com_content&task+view&id+2402&itemid= 401&limid=1&limitstart=7, 2006. Singgih Santoso, “Mengatasi Berbagai Masalah Statistik dengan SPSS Versi 11,5”, Cetakan ke-3, PT. Elex Media Komputindo I Jakarta, 2005. Suandy, Early. “Perencanaan Pajak”, Jakarta: Salemba Empat, 2006. Turban, Rainer, Potter. “Introduction to Information Technology”, USA: John Wiley & Sons, 2003. Wikipidia Indonesia, “Intranet”, http//wikipidiaindonesia.com, (diakses Juni 2007).
63
Lampiran 3 Data Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Serpong PPh sebelum Intranet 1.679.747.845 1.076.249.812 1.333.183.796 1.101.502.657 1.195.239.828 1.945.730.579 1.503.545.924 1.171.405.561 1.214.606.849 1.728.094.323 5.414.670.367 4.256.699.516 2.278.818.502 4.322.449.487 2.467.473.828 1.879.048.481 1.808.215.530 1.854.505.190 2.055.924.004 3.013.275.336 1.971.501.322 2.532.297.304 3.005.319.939 3.658.833.477
PPh sesudah Intranet 33.839.663.129 31.540.188.766 51.763.255.014 31.347.016.240 33.731.414.612 33.608.569.594 43.120.010.008 42.900.783.846 37.956.860.812 43.393.455.082 34.716.475.707 36.154.438.151 48.604.665.896 40.854.059.221 81.379.009.092 43.184.536.938 49.918.826.751 43.424.365.251 42.988.876.620 42.422.713.797 43.657.067.574 51.567.990.164 45.075.694.657 83.012.212.948
SSP Sebelum Intranet 120 123 126 133 130 132 146 145 158 166 154 172 165 162 163 165 165 174 171 175 179 186 200 206
SSP Sesudah Intranet 1765 1753 1910 2002 1957 1964 1995 2005 2108 2821 2763 2853 3004 2740 2964 3060 3021 3037 3100 3139 3180 3136 3140 3407
*Catatan: PPh dan SSP sebelum Intranet dari tahun 1999-2000 PPh dan SSP sesudah Intranet dari tahun 2008-2009
67
Lampiran 4 Hasil uji data SPSS
Tabel 4.5 NPar Tests One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test SSP1 N
SSP2 24
24
Mean
159.00
2617.67
Std. Deviation Absolute
23.348
558.044
.134
.212
.117 -.134
.197 -.212
Kolmogorov-Smirnov Z
.659
1.037
Asymp. Sig. (2-tailed)
.778
.232
Normal Parameters
a
Most Extreme Differences
Positive Negative
a. Test distribution is Normal.
Tabel 4.6 t-Test Paired Samples Statistics Mean Pair 1
N
Std. Deviation
Std. Error Mean
SSP1
159.00
24
23.348
4.766
SSP2
2617.67
24
558.044
113.910
Tabel 4.7 Paired Samples Correlations N Pair 1
SSP1 & SSP2
Correlation 24
.917
Sig. .000
68
Tabel 4.8
Paired Samples Test Paired Differences
Mean Pair 1
SSP1 – SSP2
-2.459E3
Std. Deviation 536.714
Std. Error Mean 109.556
95% Confidence Interval of the Difference Lower -2685.301
Upper
t
-2232.032 -22.442
Sig. (2tailed)
df 23
.000
69
70
Kerangka Pemikiran
Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) (X1)
Penerimaan Pajak (Y)
Intranet (X2)
Hipotesis Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Ho: µ1= µ2 Kedua rata-rata populasi adalah identik (rata-rata populasi pengunaan sebelum dan sesudah intranet adalah sama/tidak berbeda secara nyata). H1: µ1 ≠ µ2 Kedua rata-rata populasi adalah tidak identik (rata-rata populasi pengunaan sebelum dan sesudah intranet adalah berbeda secara nyata).
3
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Ruang Lingkup Penelitian
B. Metode Penentuan Sampel
Menganalisa perbandingan sebelum dan sesudah penggunaan Intranet
Convenience Sampling
C. Metode Pengumpulan Data
1. Studi Lapangan 2. Studi Pustaka
D. Metode Analisis Data
1. Deskriptif Kuantitatif 2. Uji Statistik - Uji Beda t-test
E. Operasional Variabel Penelitian
1. Intranet: variabel tersebut diukur dengan melihat seberapa besar perolehan SSP yang disetorkan oleh wajib pajak di tiap tahunnya pada KPP Serpong. 2. Penerimaan Pajak: berasal dari penerimaan non migas untuk semua jenis pajak di KPP Serpong.
4
BAB IV PENEMUAN DAN PEMBAHASAN Hasil 1. Pada tabel 4.5 menunjukkan normalitas dari uji NPar Tests yaitu sebelum penggunaan SSP normalitasnya 0,778 sedangkan setelah menggunakan sistem intranet normalitasnya 0,232 sehingga H1: µ1≠ µ2 yang berarti kedua rata-rata populasi adalah tidak identik (ratarata populasi pengunaan sebelum dan sesudah intranet adalah berbeda secara nyata). Tabel 4.5 NPar Tests One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test SSP1 N Normal Parameters
24 a
Most Extreme Differences
SSP2 24
Mean
159.00 2617.67
Std. Deviation Absolute
23.348 558.044
Positive Negative Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed)
.134
.212
.117 -.134 .659
.197 -.212 1.037
.778
.232
a. Test distribution is Normal.
5
2. Dari hasil uji t-test menunjukkan standar deviasi SSP 1 sebesar 23.348 sedangkan setelah diberlakukannya sistem Intranet menjadi 558.044.
Tabel 4.6 t-Test Paired Samples Statistics Mean
Std. Std. Error Deviation Mean
N
Pair SSP 1 1
159.00
24
23.348
4.766
SSP 2
2617.6 7
24
558.044
113.910
3. Pada Tabel 4.7 menunjukkan hasil korelasi antara dua variabel, yang menghasilkan angka 0,917 dengan nilai probabilitas kurang dari 0,05 (lihat nilai signifikansi output yang 0,000). Hal ini menyatakan bahwa korelasi antara rata-rata penyetoran SSP 1 dengan rata-rata penyetoran SSP 2 adalah kuat dan signifikan.
6
Tabel 4.7 Paired Samples Correlations Correlati on
N Pair 1 SSP1 &
24
SSP2
.917
Sig. .000
4. Pada tabel 4.8 dapat melihat perbandingan t hitung dan t tabel. Data hitung menunjukkan Lower= -2685.301 dan Upper= -2232.032 sedangkan data tabel menunjukkan 2.0129 untuk nilai Lower dan Upper. Sehingga dapat disimpulkan t hitung < t tabel maka Ho diterima. Tabel 4.8 Paired Samples Test Paired Differences
Mean Pair SSP1 – 1 SSP2
Std. Deviati on
Std. Error Mean
95% Confidence Interval of the Difference Lower
- 536.71 109.556 -2685.301 2.459E3 4
Upper
t
-2232.032 22.44 2
df
Sig. (2tailed)
23
.000
7
