LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Wawancara dengan bapak Hakim Ali Hamdi
2. Wawancara dengan bapak Hakim H. Moch. Fadli
3. Transkip wawancara a. Wawancara dengan Bapak H. Moch. Fadli No 1.
2.
3.
4.
Pertanyaan Bagaimana menurut bapak jika proses beracara antara pembuktian dan putusan itu menjadi satu waktu sidang? Atau digabung
Jawaban Karena itu tahapan maka musyawarah majelis hakim itu tetap saya lakukan, selaku saya majelis hakim ataupun ketua majelis. Setelah disimpulkan tetap saya tunda untuk musyawarah majelis. Saya tidak bisa dan tidak mungkin bisa membuat putusan sebelum berita acara itu lengkap selesai, itu dalam majelis saya. Saya belum bisa membuat putusan tanpa ada berita acara yang lengkap. Dikhawatirkan nanti berita acara beda dengan putusan akhirnya, jadi perkara itu tetap saya tunda. Tetap saya tunda, sebab nanti ada waktunya sendiri. Jika proses tersebut tetap Kami tetap sesuai hukum acara yang telah ada, berlangsung, akan tetapi dalam kami tidak berani melanggar acara atau merusak berita acara berbeda (tertulis acara disesuaikan), menurut bapak bagaimana? Bagaimana ketika ada hakim Kalo sanksinya sih pembinaan/teguran dari yang melakukan proses tersebut, pimpinan, lha kan nanti dalam berita acara dan Apakah ada sanksi? putusan kan tergambar tho mbak. Ketika pimpinan melakukan pemerikasaan terhadap putusan tersebut dan juga berita acara juga, dari situlah nanti bisa tergambar dan terbaca, yaitu putusan ini pada hari itu pembuktian, kesimpulan kamudian musyawarah majelis langsung putus. Lah tidak mengikuti tahapan hukum acara, bisa dibaca disitu nanti. Jadi inilah yang saya tidak mau melaksanakan hal tersebut, karena nanti majelis terutama ketua majelis nanti yang tidak mau mengikuti permainan hukum acaranya, padahal itu penting sekali membuat suatu putusan itu. Ketika nanti putusannya itu salah, siapa nanti yang bertanggung jawab? Kalo bukan majelis. Nah terlebih dahulu berita acaranya harus sudah selesai dulu dengan baik baru nanti kita buat putusannya. Selama ditunda ini hakim kan bisa buat putusannya dengan melihat berita acara yang sudah baik itu tadi nanti pas (sesuai). Itu yang kami pakai untuk tahapantahapan itu ya menginginkan seperti itu. Khawatir nanti terjadi kesalahan. Bagaimana jika pemisahnya itu Sementara untuk saya sendiri belum pernah dengan beda waktu (diskor) itu, melaksakan yang sepert itu (di skor), kalo saya
menurut bapak seperti apa?
biasanya ya saya ganti diwaktu yang laen. Karena untuk membuat putusan itu, saya tidak bisa membuat putusan kalo tidak ada berita acaranya, apalagi sekarang orang sudah banyak yang tahu (tentang hukum acara), kog hakimnya dalam pelaksanaannya seperti itu (beda). Tetep sesuai tahapan, putusan beda hari (tunda). Memberi kesempatan untuk mengkonsep putusan. Membuat satu kesimpulan dalam perkara itu kemudian dibuat putusan.
b. Wawancara dengan Bapak Ali Hamdi No 1.
2.
Pertanyaan Bagaimana menurut bapak jika proses beracara antara pembuktian dan putusan itu menjadi satu waktu sidang? Dengan maksud lain itu adalah digabungkan
Jawaban Proses beracara pengadilan itu sudah di atur dalam hukum acara begitu juga persidangan. Persidangan mulai dari tahapan pertama-tahapan akhir itu semua harus sesuai dengan hokum acara. Hukum acara (HA) tidak boleh disimpangi, krn HA itu adalah hukum yang mengatur tata cara mempertahankan hak di dalam pengadilan. Makanya tahapan-tahapan itu harus dilalui semua. HA itu tidak melarang (membahas) ttg waktu, tapi HA itu melarang tentang tahapan-tahapan yang harus dilalui, yang tidak dperbolehkan adalah antara tahapan tersebut ada yang tidak dilalui, HA mengatur ssperti itu (semua tahapan dilalui). Walaupun dalam 1 majelis itu tidak masalah (1 hari). Sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Terpenting adalah semua tahapan dilaului untuk masalah waktu tdk menjadi persoalan, karena yang tdk boleh adalah tidak melalui tahapan, nanti ada cacat formil namanya (ada sebuah tahapan yang tidak dlalui), ketika semua thpn dlalui maka sah-sah saja walaupun hanya berlangsung 1 hari. Diruang persidangan itu adalah praktik dari apa yang ada di UU, kalau berbicara praktik tergantung kebijakan dari pihak Pengadilan Agama asalkan tidak menyimpang dai UU. Karena itu tidak meninggalkan tahapan, makanya sah-sah saja. Bagaimana ketika ada hakim Kalau meninggalkan tahapan makan akibatnyaakan yang melakukan proses tersebut, batal demi hokum, oleh karena itu semua tahapan Apakah ada sanksi? atau akibat itu harus dilalui. (jika ada tahapan yang tidak dilalui hukum? maka persidangan tersebut dapat dibatalkan
).Walaupun digabung tetapi tidak meninggalkan tahapan, maka persidangan itu masih dianggap sah, putusan hakimnya juga berkekuatan hukum. c. Wawancara dengan bapak Hakim Zaenal Aripin No 1.
2.
Pertanyaan Bagaimana menurut bapak jika proses beracara antara pembuktian dan putusan itu menjadi satu waktu sidang?
Jawaban Persidangan mulai dari tahapan pertama sampai tahapan akhir itu semua harus sesuai dengan hukum acara. Hukum acara tidak boleh disimpangi, karena Hukum Acara itu adalah hukum yang mengatur tata cara mempertahankan hak di dalam pengadilan. Makanya tahapan-tahapan itu harus dilalui semua. Hukum Acara itu tidak melarang (membahas) tentang waktu, tetapi Hukum Acara itu membahas tentang tahapan-tahapan yang harus dilalui, yang tidak diperbolehkan adalah antara tahapan-tahapan tersebut ada yang tidak dilalui, Hukum Acara mengatur seperti itu (semua tahapan dilalui). Walaupun dalam 1 majelis itu tidak masalah (yang dimaksud adalah 1 hari persidangan). Sesuai dengan asas sederhana, cepat, biaya ringan. Misalkan meninggalkan 1 tahapan, musyawarah majelis itu juga salah satu tahapan, makanya harus ada mbak sama kayak tahapan lain, seperti : mediasi, pembuktian, dll. Menurut saya sah-sah saja, karena yang penting kan semua tahapan itu dilakukan atau tidak ada yang ketinggalan, walaupun dengan digabung, yang tidak dibolehkan sama undang-undang itu kan yang meninggalkan tahapannya. Penggabungan yang kami lakukan itu karena agar lebih efisien waktu sebab kian hari kasus yang masuk di Pengadilan Agama kian bertambah dan seperti yang saya katakan di awal bahwa kami melaksanakan seperti itu bukan hanya asal menggabungkan saja melainkan berpedoman atas dasar asas sedehana, cepat dan biaya ringan Bagaimana ketika ada hakim Sanksi jangan di artikan sanksi tersebut, apabila yang melakukan proses tersebut, tahapan itu tdk dilalui maka akibat batal demi Apakah ada sanksi? atau akibat hokum, oleh karena itu semua tahapan itu harus hukum? dilalui. (jika ada tahapan yang tidak dilalui maka persidangan tersebut dapat dibatalkan ).
d. Wawancara dengan Bapak Hakim Asfa’at bisri No 1.
2.
Pertanyaan Bagaimana menurut bapak jika proses beracara antara pembuktian dan putusan itu menjadi satu waktu sidang? Atau digabungkan dalam satu waktu sidang
Jawaban Proses beracara pengadilan itu sudah di atur dalam hukum acara begitu juga persidangan. Persidangan mulai dari tahapan pertama-tahapan akhir itu semua harus sesuai dengan hokum acara. Hukum acara (HA) tidak boleh disimpangi, krn HA itu adalah hukum yang mengatur tata cara mempertahankan hak di dalam pengadilan. Makanya tahapan-tahapan itu harus dilalui semua. Kalau hanya digabung ya tidak apa-apa, cuma kalau ada yang di tinggalkan itu yang tidak boleh. Misalnya : tidak boleh meninggalkan musyawarah, sebab itu tahapan. Bagaimana ketika ada hakim Sanksi jangan di artikan sanksi tersebut, apabila yang melakukan proses tersebut, tahapan itu tdk dilalui maka akibat batal demi Apakah ada sanksi? atau akibat hokum, oleh karena itu semua tahapan itu harus hukum? dilalui. (jika ada tahapan yang tidak dilalui maka persidangan tersebut dapat dibatalkan ).
e. Wawancara dengan Ibu Zuhrotul Hidayah No 1.
2.
Pertanyaan Bagaimana menurut ibu jika proses beracara antara pembuktian dan putusan itu menjadi satu waktu sidang? Atau digabungkan dalam satu waktu sidang
Jawaban Kami tetap sesuai hukum acara yang telah ada, karena itu kami tidak berani melanggar hukum acara atau lebih lagi merusak hukum acara. Apalagi sekarang orang sudah banyak yang tahu (tentang hukum acara), kenapa hakimnya dalam pelaksanaannya seperti itu (beda dengan undangundang).Namanya saja praktik, makanya harus sama dengan yang dipraktikkan atau sama dengan yang diikuti yaitu undang-undang. boleh-boleh digabung jadi satu waktu sidang, asal tetap sesuai dengan peraturan. Bagaimana ketika ada hakim Kalau sanksinya pembinaan/teguran dari pimpinan, yang melakukan proses tersebut, dan dapat berakibat batal demi hukum, oleh karena Apakah ada sanksi? atauakan itu semua tahapan itu harus dilalui. (jika ada berakibat hukum lain? tahapan yang tidak dilalui maka persidangan tersebut dapat dibatalkan ).
