LAMPIRAN
HASIL WAWANCARA DENGAN DITJEN HKI (Dengan Bapak Agung Damarsasongko)
Penulis
: Berapa lama jangka waktu perlindungan Hak Cipta?
Bapak Agung : Jangka waktu perlindungan Hak cipta: 6. Selama hidup ditambah 5 tahun setelah pencipta meninggal dunia. k. Buku, pamflet, dan karya tulis lain; l. Drama atau drama musikal, tari, koreografi; m. Seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung n. Seni batik o. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks; p. Arsitektur; q. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lain; r. Alat peraga s. Peta; dan t. Terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai. 7. Selama 5 tahun sejak pertama kali diumumkan Program komputer, sinematografi, fotografi, database, dan karya hasil pengalih wujudan, hak cipta atas ciptaan yang dipegang oleh badan hukum.
8. Selama 5 tahun sejak pertama kali diterbitkan Perwajahan karya tulis. 9. Selama tahun sejak ciptaan diketahui umum. Hak Cipta yang dipegang dan dilaksanakan negara yaitu ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan penerbitnya. 10. Tanpa batas waktu Foklor yang Hak Ciptaannya dipegang dan dilaksanakan negara. Penulis
: Apakah pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga?
Bapak Agung : Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan itu. Selain itu pemegang hak cipta juga dapat memohon kepada pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta. Penulis
: Apa saja Prinsip-prinsip pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran ciptaan?
Bapak Agung : Prinsip-prinsip pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran ciptaan: 6. Seorang pencipta atau pemegang hak cipta yang namanya tercantum
dalam
daftar
umum
ciptaan
hanya
sebagai
anggapan hukum, namun apabila terdapat sebaliknya atau ada pihak lain yang mengklaim sebagai pencipta yang sebenarnya atas suatu karya cipta tersebut. 7. Sesuai dengan ketentuan pasal 42 jo penjelasan pasal 5 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam hal ciptaan didaftar di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dan ada pihak lain yang menyatakan
berhak
atas
Hak
Cipta
tersebut
dapat
mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga. 8. Pada
prinsipnya
Hak
Cipta
diperoleh
bukan
karena
pendaftaran, tetapi dalam hal terjadi sengketa di pengadilan mengenai ciptaan yang terdaftar dan yang tidak terdaftar sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf a dan b UU No.19/2002 serta apabila pihak -pihak yang berkepentingan dapat membuktikan kebenarannya, hakim dapat menentukan pencipta yang sebenarnya berdasarkan berdasarkan pembuktian tersebut. 9. Perlindungan hukum atas suatu karya cipta bersifat secara otomatis maksudnya bahwa suatu karya cipta mendapatkan
perlindungan hukum sejak pertama kali dipublikasikan ke masyarakat, sedangkan pencatatan atas sua tu karya cipta di dirtjen HKI dengan dikeluarkannya surat pendaftaran ciptaan hanya merupakan suatu anggapan hukum atas suatu karya cipta (Vide pasal 2 ayat 1 UU No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta). 10. Dengan demikian maka setiap orang dianggap mengetahui ciptaan tersebut adalah milik siapa didasarkan pada siapa yang pertama kali mempublikasikan suatu karya cipta tersebut. Untuk menguji kebenaran formil tentang siapa yang berhak dan siapa yang pertama kali mempublikasikan atas suatu karya cipta tersebut maka h aruslah dibuktikan di Pengadilan Niaga melalui gugatan pembatalan pendaftaran ciptaan (Vide pasal 42 UU No.19/2002).
Penulis
: Apa yang dimaksud dengan menyiarkan dan memamerkan dalam unsur pasal 72 ayat (2)?
Bapak Agung : Menyiarkan adalah perbuatan apa pun atas ciptaan yang semula tidak tersebar menjadi tersebar pada orang banyak atau umum dan Memamerkan adalah perbuatan dengan wujud dan cara apapun terhadap
suatu
ciptaan
dengan
menunjukan
atau
memperlihatkannya kepada banyak orang sehingga orang banyak mengetahuinya. Sedangkan mengedarkan substansinya agar barang tersebut dikuasai.
Penulis
: Perbuatan apa saja yang dapat dikenakan Tindak Pidana Hak Cipta?
Bapak Agung : Perbuatan yang dapat dikenakan Tindak Pidana Hak Cipta sebagai berikut: g. Tindakan “mengumumkan atau memperbanyak”, termasuk kegiatan
menerjemahkan,
mengalihwujudkan,
mengadaptasi,
menjual,
menyewakan,
megaransemen, meminjamkan,
mengimpor, memamerkan, mempertunjukan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apa pun. h. Membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya. i. memperbanyak
penggunaan
adalah
menggandakan,
atau
menyalin Program Komputer dalam bentuk kode sumber (Source Code) atau program aplikasinya. j. Memperbanyak atau mengumumkan Ciptaannya, Pemegang Hak Cipta atas Potret seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotret, atau izin ahli warisnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah orang yang dipotret meninggal dunia.
k. Suatu Karya Cipta yang tidak dicantumkan nama penciptanya dalam suatu karya yang diumumkan atau diperbanyak, maka pencipta atau ahli warisnya dapat menuntut secara pidana. Penulis
: Bagaimanakah alur perkara Pidana di Indonesia?
Bapak Agung :
ALUR PERKARA PIDANA DI INDONEISA (KASUS HKI) PENYIDIK PNS (PPNS) PENYIDIKAN Pasal 71 UU No.19 tahun 2002 Dan
POLRI
KUHP
PENUNTUTAN
PENUNTUT UMUM
Pasal 72 UU No.19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta PENGADILAN NEGERI PENGADILAN TINGGI PUTUSAN PENGADILAN
MAHKAMAH AGUNG
HASIL WAWANCARA DENGAN KAPOLRES JAKARTA BARAT (Dengan Ibu Wisnu)
Penulis
: Apa saja Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam Memberantas pembajakan DVD?
IbuWisnu
: Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah dengan razia/penggrebekan.
Penulis
: Berapa kali dalam setahun dilakukannya razia/penggrebekan?
IbuWisnu
: Razia/penggrebekan tidak pernah ditentukan harus berapa kali dalam setahun. Paling banyak dua kali dalam setahun dan paling sedikit satu kali dalam setahun.
Penulis
: Dari kasus DVD bajakan yang ditangani oleh Polres Jakarta barat apakah ada kasus yang yang dilaporkan oleh masyarakat?
Ibu Wisnu
: Sejauh ini dari kasus yang ditangani oleh pihak polres Jakarta barat belum ada kasus DVD bajakan yang dilaporkan oleh masyarakat.
HASIL WAWANCARA DENGAN PENJUAL DVD BAJAKAN (Dengan Bapak Heri)
Penulis
: Apa alasan anda menjual DVD bajakan?
Penjual
: Karena tidak memiliki penghasilan yang cukup memadai untuk membiayai penghidupan sehari-hari, saya terpaksa menjual kasetkaset ini karena keuntungan yang diperoleh cukup lumayan.
Penulis
: berapa total penjualan pertahun?
Penjual
: kurang lebih 2.400 keping DVD bajakan pertahun.
Penulis
: Berapa Harga Perkeping DVD Bajakan yang anda jual dan berapa keuntungan yang dapat anda peroleh dari penjualan setiap kepingnya?
Penjual
: Harga perkepingnya Rp 6.000,00 dan keuntungan yang saya peroleh dari setiap kepingnya adalah Rp 3.000,00.
Penulis
: Apakah anda tahu apa yang anda lakukan ini melanggar hukum? Jika anda mengetahuinya mengapa anda memutuskan tetap menjalankan usaha ini?Apakah anda tidak takut di hukum?
Penjual
: Iya, saya mengetahui tindakan saya ini melanggar hukum dan saya
Pun takut akan di hukum. Tetapi demi memenuhi kebutuhan saya sehari-hari maka saya terpaksa berjualan DVD bajakan dan bukan berarti saya tidak taat hukum.
HASIL WAWANCARA DENGAN KAPOLRES JAKARTA BARAT (Dengan Bapak dodo (nama samaran))
Penulis
: Apa hambatan yang dialami dalam proses penggrebekan?
Bapak Dodo : Yang menjadi hambatan dalam proses penggrebekan di Polres Jakarta Barat maupun di Ditjen HKI yaitu: 1.
Karena
adanya
kebocoran
mengenai
razia/penggrebekan
sebelumnya sehingga para pedagang DVD bajakan kabur dan pelaku yang membocorkan hal tersebut dilakukan oleh pihakpihak dalam yang mempunyai kepentingan pribadi. 2.
Karena ciri-ciri dari penggrebekan/razia telkah diketahui oleh pnjual-penjual/pedagang-pedagang DVD bajakan.
3. Adanya pengawasan yang telah dilakukan oleh pihak penjual terhadap pihak Ditjen HKI maupun pihak Kepolisian sehingga apabila
ada
razia/penggrebekan
maka
pedagang-
pedagang/penjual-penjual telah mengetahui hal tersebut sehingga pada saat pihak polisi melakukan razia/penggrebekan para pedagang-pedagang DVD bajakan kabur dan meninggalkan
barang dagangannya sehingga polisi sulit untuk menangkap penjual DVD bajakan tersebut. 4. Saat satu pelaku penjual/pedagang DVD bajakan ditangkap, penjual DVD bajakan yang mengetahui hal tersebut akan segera memberitahukan
penjual-penjual
yang
lain
dan
kabur
meninggalkan barang dagangannya atau menutup tokonya segera sehingga polisi dalam melakukan tugasnya tidak dapat maksimal. 5. Karena para penjual DVD bajakan tersebut membaur dengan penjual-penjual lain dan pembeli sehingga sulit untuk mengenali penjual-penjual DVD yang kabur dan meninggalkan barang dagangannya.
