LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR: PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 17lKpts/KPU-Prov-009/TAHUN

2076

NOMOR:

TtrNTANG

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN

KOMISI

PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGM BELITUNG NOMOR :

04 I

Kpts IKPU-Prov-OO9/TAHUN

2016 TENTANQ PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN

DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017

Beberapa ketentuan dalam Lampiran 1 dan beberapa formulir pada Larnpiran

2

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor

lKptslKPU-Prov-009/TAHUN 201.6 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: Oa lKptslKpu-Prov-OO9/Tahun 17

2076 tentang Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2OI7, diubah, diantara BAB XII dan BAB XIII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB XIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

PERUBAHAN PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2OT7

BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Pedoman Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2OI7 dimaksud menjadi penduan

bagi:

1.

Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2OL7 dengan Langsung, tlrnrlrn, bebas, rahasia, serta

2.

jujur dan adil;

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2OI7 dalam pengusulan dan pendaftaran kepada KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengikuti Pemilihan;

3.

Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pengusulan dan pendaftaran kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengikuti Pemilihan.

B. PENGERTIAN Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2OL7 selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memeilih Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung secara langsung dan Demokratis.

2.

Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang diselenggarakan paling akhir.

.).

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disingkat KPU RI, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum

dan diberikan tugas dan wewenang dalam

penyelenggaraan

Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undangundang Pemilihan. 4.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan. 5.

Komisi Pemilihan Umum KabupatenlKota selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan

umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Bupati

dan wakil Bupati atau

Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan"

6.

Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah

panitia yang dibentuk oleh KPU KabupatenlKota untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat Kecamatan atau nama lain. 7.

Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah

Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten I Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat desa atau sebutan lain/Kelurahan. 8.

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah lembaga

penyelenggara pemilihan

yang

bertugas

mengawasi

penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di

wilayah provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan. 9.

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota selanjutnya disebut Panwas KabupatenfKota, adalah panitia yang dibentuk oleh

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Beiitung yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah KabupatenlKota, 10.

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas

KabupatenlKota

yang

bertugas untuk

mengawasi

penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan. 11.

Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk

mengawasi penyelenggaraan Pemilihan

di Desa atau

sebutan

latnlKelurahan. 1)

Partaj Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentr-rk oleir sekelompok \,varga ne6{ara Inck:nesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk mempcrjua*gkar-t

dan mcrihela kepcntir-tg;rn pcilitik

anggota,

masyar:lkat, beingsil, clan negara, serta mernelihnra keutuhan Negara Kesatuan Republik lncionesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1943 1a)

IJ,

Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai

Politik nasional, peserta Pemilihan Umum Anggota

Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Tahun 2074, yang secara bersamasama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur

dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017.

14.

Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik

atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.

15. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

yang mengusulkan Pasangan Calon atau Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

16.

Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur adaiah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengikuti Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2OI7.

17.

Pasangan Calon adalah Bakal Calon Gubernur

dan Wakil

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

18.

Petahana adalah Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau

Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota yang

sedang

menjabat.

18a. Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 19.

Dihapus.

20.

menteri adalah menteri yang menyelenggarkan urusan hukum dan hak asasi manusia.

2r.

Hari adalah hari kalender.

C.

PRINSIP PENYELENGGARAAN

1.

Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas: a.

Mandiri;

b.

Jujur;

c.

Adil; Kepastian Hukum; Tertib; Kepentingan Umum; Keterbukaan; Proporsionalitas; Profesionalitas;

Akuntabilitas; Efisiensi;

Efektifitas;

m. 2.

Aksesibilitas;

Peserta Pemilihan adalah: a.

pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan

Bangka Belitung yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik kepada KPU Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung dan telah memenuhi syarat untuk b.

ditetapkan sebagai peserta Pemilihan; dan I atau Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan atau mendaftarkan diri kepada KPU Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

D.

DASAR HUKUM 1.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi K.epulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

217, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia

Nomor a033); 2.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang 2 Tahun

2OlI (Lembaran

-

Undang Nomor

Negara Republik Indonesia Tahun

2OI1 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); 3.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OII tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI7 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52aQ;

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OI5 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2OI4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI5 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58e8); 5.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum KabupatenlKota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 01 Tahun 2OIO; 6.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan IJmum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemiiihan Umum KabupatenlKota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; 7.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2016 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017; 8.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor I Tahun 2OI5 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1126); 9.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor O1/Kpts/KPU-Prov-009/Tahun

2016 tentang Tahapan, Program dan

Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubnernur

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2OL7 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung

Nomor

0B/Kpts/KPU-Prov-0Og /Tahun 2016 tentang Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakit Gubnernur Kepulauan Bangka

Belitung Tahun 2OI7; BAB II. PERSYARATAN PEN CALO NAN

A.

PERSYARATAN CALON

Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dalam Pemiiihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2OI7 dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. 2.

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Ig45, cita-cita proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 7945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3.

Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;

4.

Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun; Mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan

5.

narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan

kesehatan

menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN); 6

tidak perirah

bagcri terpidana berdasark:ln put.usan pengaciilan yang telah memperoleh kekueitan hukum tetap, terpidana karena kealpaan ringan (culpa leuis), terpidana se

karena alasan politik, terpidana yang ticlak menjalani pidana dalam penjara rvajib secara terbuka dan jujur mengcmuk:rkan kepada public bahln,a yang bcrsangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara; 6a.

Bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat

jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku secara terbuka dan

kejahatan yang berulang, kecuali bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat

5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran;

6b.

Bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;

7.

Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

8.

Tidak pernah melakukan perbuatan tercela; Menyerahkan daftar kekayaan pribadi;

9.

10.

Tidak sedang memiliki tanggungan utang

secara

perseorangan danlatau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara; 11.

Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan

putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 12.

Memiliki Nomor Pokok Wajrb Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;

13.

Belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil

2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, selama

Gubernur, dengan ketentuan;

a. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah peiantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertarna selama 5 (lima) tahun

penuh dan masa jabatan kedua paling singkat 2% (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;

b. Jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 7, adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur dan jabatan Wakil Gubernur dengan Wakil Gubernur; c. 2 (dua) kali jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:

1. Telah

2

(dua)

kali berturut - turut dalam jabatan

yang sama;

2. Telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut - turut; atau 3. Telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama didaerah yang sama atau didaerah yang berbeda; d. perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 % (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai

dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, yang bersangkutan; dan

e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka

1 sampai

dengan angka 4, berlaku untuk: 1" jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dipilih

secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oieh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

10

Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenlKota; atau

2. jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur

karena

perubahan nama provinsi.

74. Belum pernah menjabat

sebagai Gubernur untuk Calon

Wakil Gubernur;

15. Berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan

sebagai calon

bagi;

a. Dihnpus; b. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di Provinsi yang lain;atau

c. Gubernur atau Wakil

Gubernur yang mencalonkan diri

sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di Provinsi yang

lain;

15a. Menval"ilkan sccara t.crtulis berseclia cuti di luar 1:rnggungan Negara selama masa kamp;;rn1re bagi Gubernur,

W"rkil ()ubcrnur', Br-rpati, Wakil Bulpati, Watrikota, alau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di claerah yang sama;

16. Tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur,

penjabat

Bupati dan penjabat Walikota;

17. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri

sebagai

anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;

18. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri

sebagai

anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan lurah/kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon;

19. l:erhenti dari jabatan pacla Baclan Usaha Milik Negara atau l3adan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali scjak ditetapkan sebagai calon; atau

20. berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KlP Aceh, KPU/ KIP Kabupaten f Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi

tt Panwas KabupatenlKota sebelurn pembentukan PPK dan PPS.

2t.

Syarat Calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana angka (5) tidak menghalangi penyandang disabilitas.

22.

Syarat calon tidak pernah dijatuhi pidana

penjara

sebagaimana dimaksud angka (6) dikecualikan bagi:

a. Calon yang telah selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran Pasangan Calon dalam waktu paling singkat

5 (lima)

tahun;

b. Calon yang dipidana penjara karena kealpaan ringan (culpa levis);

c. 23.

Calon yang dipidana penjara karena alasan politik.

Calon yang dipidana karena alasan politik sebagaimana dimaksud pada angka 23 huruf (c) adalah orang yang memperjuangkan keyakinan politik yang memiliki tujuan kebaikan masyarakat banyak dan dilakukan tanpa kekerasan atau menggunakan senjata.

24.

Syarat Calon belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur atau Wakil Gubernur dengan penghitungan sebagai berikut: a. 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 Yn (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;

b. Jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur dan

c.

Jabatan Wakil Gubernur dengan Wakil Gubernur; 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:

1. Telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;

2.

TeIah 2 (dua)

kali

dalam

jabatan yang sama tidak

L2

berturut; atau

3. 2 (Dua) kali

dalam jabatan yang sama di daerah yang

sama atau di daerah yang berbeda;

4. Perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 % (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 27 huruf (a), dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang bersangkutan. 25.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (24) berlaku

untuk:

a. Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dipiiih secara langsung melalui pemilihan, dan yang diangkat oleh DPRD Provinsi;

b. Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur karena perubahan nama provinsi. 26.

Syarat Calon sebagaimana dimaksud angka (16) dengan ketentuan belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur.

27.

Syarat calon sebagaiman dimaksud angka (16) berlaku bagi:

a. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi yang sama;

b. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain;

c. Gubernur atau Wakil

Gubernur yang mencalonkan diri

sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain.

B.

PERSYARATAN PEN CALO NAN

1.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

a.

KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan

persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Keputusan KPU Provinsi sebelum pengumuman pendaftaran pasangan calon;

13

b"

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka ( 1 )

huruf (a), yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 2Ooh (dwa puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitun

g

atau

25o/o

(dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu terakhir; c.

Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25oh (dwa puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud angka (1) huruf (b), ketentuan

tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Pemilu terakhir; d.

KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghitung

syarat pencalonan sebagaimana dimaksud angka (1) huruf (b), dengan rumus: 1. Syarat Pencalonan = Jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu terakhir x 20 1100; dan 2. Syarat Pencalonan = Jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu terakhir x 251 IOO; 3.

Dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf (d) angka 1 dan angka 2 menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas.

e.

Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud

huruf (a) diatas, didasarkan

pada: 1.

Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2OI4 tentang penetapan perolehan kursi hasil

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwkilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 20r4;

2.Berrta Acara KPU Provinsi Kepulauan Bangka

I4

Belitung nomor: 2I IB.AIV l2OI4 Tahun 2Ol4 tentang penetapan perolehan suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014; f.

Salinan Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada angka t huruf (a), disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung, Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat

mendaftarkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon; h.

Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik lain

untuk membentuk gabungan dalam

mendaftarkan

Bakal Pasangan Calon;

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan kesepakatan dengan Bakal Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti Pemilihan; J.

Bakal Pasangan Calon yang telah didaftarkan

oleh

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana

dimaksud pada angka t huruf (g), tidak dapat dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lain; k.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah

mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran; l.

Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

menarik dukungan dan/atau menarik Calon dan/atau Bakal Pasangan Calon yang telah didaftarkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap

tetap mendukung Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan Calon danlatau Pasangan Calon pengganti; m. Bakal Calon dan I atau Bakal Pasangan Calon yang

15

sudah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran;

n.

Dalam hal Bakal Calon dan/atau Bakal Pasangan Calon

sebagaimana dimaksud pada angka

t huruf

(m)

mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan Bakal Calon dan/atau Bakal Fasangan Calon pengganti dan pencalonannya dianggap gugur;

o.

Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam angka

1

huruf (h), ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Partai Politik.

p. Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam angka huruf (i), ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik atau masing-masing Pimpinan Partai Politik yang (1)

bergabung dan Pasangan Calon. 2.

Perseorangan

a.

KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan

persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan

pesebarannya bagi Pasangan Calon Perseorangan dengan Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

b.

Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaiman dimaksud pada huruf (a), didasarkan pada jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan terakhir;

c.

Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi

calon perseorangan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun

d.

2OI7 sebagaimana dimaksud huruf a adalah sebanyak 92.694 (sembilan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh empat) pemilih; Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf (c) harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan

t6

Bangka Belitung yaitu tersebar

di

4

(Empat)

KabupatenlKota; e.

Dukungan sebagaimana dimaksud angka 2 huruf (c) hanya diberikan kepada 1 (satu) pasangan Calon Perseorangan;

Penciurluk y6lng ciapat

mberikan dukungan sebi-rgaimana climaksud pada poin 2 hurul (e) adalah pe nch-rduk _yang memenuhi syarat sebagai pemilih berclomisili di ciaerah Pemilihan, dibuktikan dengan Kertu Tanda Penduduk trlektronik atau surat me

keterangan yang diterbitkan oleh dinas kepencludukan

dan catatan srpil yang menerangkan bahrva penducluk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang scdang mcnvelenggarakan Pemilihan paling singkat (satu) tahun dan tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemiiu atau Pemilihan 'lerakhjr dan/atau daftar 1

pendr:duk potensial pemilih Pemilihan. BAB III. PENYERAHAN DAN PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

A.

PENYERAHAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN 1.

KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan, sebelum masa penyerahan dokumen dukungan

kepada KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 2.

Pengumuman

jadwal penyerahan dokumen

dukungan

Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada

angka (1), dilakukan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan f atau laman website

KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

yaitu

http: / / kpubabelprov. go.id: .).

Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka ( 2 ) diatas dilakukan

LV

selama 14 (empat belas) hari" 4.

Pengurnuman

jadwal penyerahan dokumen

dukungan

Pasangan Catron Perseorangan, mencanturnkan:

a. Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengenai ketentuan persyaratan jumlah minimal dukungan dan pesebaran Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 2 huruf (c)

;

b. Tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan

c. Waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan

Calon

perseorangan; 5.

Pasangan Calon Perseorangan Wajib menyerahkan dokumen

dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan; 6,

Penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon Gubernur

dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2OI7,

dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemiiihan Umum tentang ta.hapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Bubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. 7.

Dokumen dukungan Pasangan Calon

Perseorangan

diserahkan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB. B.

Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 berupa surat pernyataan dukungan, dengan dilampiri: a. lotokopi Kartu Tanda Penducluk ltrlektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan

catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut

berdomisili di rn'ilayah administratif yang sedang mcnyelenggar:rkan Pemilihan paling singkat 1 (satu) t.ahun dan tercanlum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilr-r at.au Pemilihan

Terakhir danf atau claftar penduduk

;:otcnsial pemilih Pemilih;'in; dan b. Rekapitulasi jumlah dukungan. 9.

Surat pernyataan dukungan sebagaimana dirnaksud

pada

18

angka 8 menggunakan: a. Formulir Model B.L-KWK Perseorangan, yang dapat berupa

b.

pernyataan dukungan secara perorangan atau kolektif; Formulir Model 8.1.i-KWK Perseorangan, apabila

dukungan dihimpun secara perorangan; atau

c. Formulir Model 8.1.2-KWK Perseorangan,

apabila

dukungan dihimpun secara kolektif;

d. Dihapus. 10. Dalam hal Pasangan Calon perseorangan telah menghimpun surat pernyataan dukungan secara perorangan, tapi tidak menggunakan Formulir sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf (a), Bakal Pasangan Calon Perseorangan wajib menyusun daftar nama pendukung kedalam formulir Model

8.1.3-KWK Perseorangan, dilampiri surat pernyataan dukungan yang telah dihimpun, berisi data:

a. Nomor Induk Kependudukan; b. Alamat;

c. Rukun

tetangga (RT)/Rukun Warga (RW);

d. e.

Desa atau sebutan lain/kelurahan;

f.

Kabupaten/kota

Kecamataan;

g. Tempat dan tanggal lahir/umur; h. Jenis kelamin; dan

i.

Status perkawinan.

lOa. Dalam hal dukungan terhadap Pasangan Calon Perseorangan disusun dalam formulir Model B.1-KWK Perseorangan, tetapi tidak terdapat materai dan tanda tangan Pasangan Calon Perseorangan, Pasangan Calon Perseorangan wajib menyusun rekapitulasi dukungan ke dalam formulir Model 8.1.3-KWK Perseorangan. 1

1. Dihapus.

12" Dalam hal Pemilihan dilaksanakan pada daerah pemekaran, identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf (a) yang diterbitkan oleh pemerintah daerah induk dapat digunakan sepanjang masih berada dalam wilayah

daerah pemekaran dan belum dilakukan

perubahan

19

administrasi kependudukan.

13. Surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf (a), dilarang dikeluarkan secara kolektif.

14. Bakal Pasangan Calon perseorangan menyusun rekapitulasi jumlah dukungan angka 8 huruf (b) setiap desa/kelurahan,

Kecamatan dan KabupatenlKota untuk

pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2OI7 dengan menggunakan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan.

I4a. Dalam menyerahkan dokumen dukungan, bakal calon perseorangan dapat menghimpun surat pernyataan dukungan secara perseorangan atau kolektif, dan dibubuhi materai pada

dokumen kolektif per desa atau sebutan lain/kelurahan.

15. Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud angka (8) dalam bentuk softcopy dan hardcopg.

16. Softcopy sebagaiman dimaksud angka (15) merupakan dokumen dukungan yang tersusun menggunakan format yang telah disediakan, dan telah diunggah pada Sistem Informasi Pencalonan.

17. Penyerahan lampiran dokumen dukungan berupa fotokopi identitas kependudukan sebagaiman dimaksud dalam angka (8) dalam bentuk hardcopy. 18. Dokumen dukungan dikelompokkan berdasarkan wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan. 19. Dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan: a. Bakal Pasangan Calon menyerahkan 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap salinan kepada KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

b.

KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyerahkan (satu) rangkap salinan kepada PPS melalui PPK;

1

20

c. Satu rangkap salinan

sebagai arsip Pasangan Calon,

setelah memperoleh pengesahan KPU Frovinsi Kepulauan

Bangka Belitung dengan membubuhkan paraf dan cap basah.

20. Dihapus. B.

PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN 1.

Verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, terdiri dari: a. Verifikasi jumlah minimal dukungan dan pesebarannya;

b. Verifikasi daministrasi; dan 2.

c. Verifikasi faktual. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung

melakukan verifikasi terhadap jumlah minimal

dukungan Bakal Pasangan Calon dan pesebarannya dengan cara:

a. Melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan

dan

pesebaran yang terdapat dalam softcopy formulir Model B.1-KWK perseorangan;

b. Melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan

dan

pesebaran yang terdapat dalam dokumen asli hardcopy

c.

formulir Model 8.1-KWK Perseorangan; dan Melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B. 1 -KWK Perseorangan

3.

Dalam hal jumlah minimal dukungan dan pesebarannya

yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud pada angka (2) telah memenuhi jumlah minimal dukungan

dan pesebaran, KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima dokumen, menyusun berita acara, tanda terima, dan menerbitkan keputusan penetapan Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi administrasi; 4.

Dalam hal jumlah minimal dukungan dan pesebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud angka (2) tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan

2t

pesebaran, danlatau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf A angka (15), angka (16), angka (17), angka (18), dan angka (19), KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun berita

acara dan mengembalikan dokumen dukungan kepada Bakal Pasangan Calon untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan. 5.

Dalam hal Pasangan Calon tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan pesebaran pada akhir masa penyerahan dokumen dukungan, danf atau ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf A angka (15),

angka (16), angka (17), angka (18), dan angka (19), KPU

Provinsi Kepular-lan Bangka Belitung

menerbitkan

keputusan penetapan Pasangan Calon tidak memenuhi syarat. 6"

Bakal Pasangan Calon perseorangan dapat menunjuk petugas untuk mendampingi proses verilikasi dukungan sebagaimana dimaksud pada angka (2).

dihapus. Dihapus. Dihapus. Dihapus. Dihapus. Dihapus. Dihapus. Dihapus. Setelah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam

15"

angka (2), angka (3), angka (4), angka (5) dan angka (6), KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meiakukan verifikasi administrasi. Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka (15) dilakukan dengan cara:

a.

mencocokkan

kesesuaian

Kependr-rdukan, nama,

Nomor

Induk

jenis kelamin, tempat dan

tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model t3.1 - KWK Perseorangan de ngan lotokopi Kartu

q

22

Tanda Penduduk Elektronik atnu surat keier::ngan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan clan catatan sipil;

b. verifikasi kesesuaian antara formulir Model 8.1KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada

Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih pemilihan;

b1. KPU Provinsi Kepulauan Bangka Relitung rfleil\rrssn hasil verilikasi sel:ergaimana dimltksucl pada huruf b daiam Berita Acara Mr:del BA.3-KWK perseorangan;

c. verifikasi

kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;

d. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan; e. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan f.

wilayah administrasi PPS; verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan; dan

g. verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap 17.

Bakal Pasangan Calon perseorangan. Dalam hal formulir Model 8.1-KwK perseorangan tidak

bermaterai clan/atau tidak ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan, r.t'ajib diperbaiki pada masa i:erbaik:rn dengan membubuhkan materai dan/atau meneinclzltangani Formulir Model B. 1 -KwK perseorangan.

18" Dalam hal jumlah dukungan dinyatakan belum

memenuhi syarat pada formulir Model BA.3"1-KWK perseorangan,

tetap dilakukan penelitian faktuai oleh ppS.

19. Ilalarn hal data l{omor induk Kependuclukan,

nalT}a, jenis

kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pacra formulir Model 8.1-KWK Perseorangan tidak sesuai secara nyata dengan lotokopi Kartu Tanda pencluduk Elektronik atau

surat

keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pacla angka 16 huruf (a), clukungan tersebut clicoret dan din.yatakan ticlak memenuhi syarat.

23

20.

Daiam hal fotokopi identitas kependudukan sebagaimana

dimaksud pada angka 16 huruf (a) telah habis masa

berlakunya, tetap dinyatakan memenuhi

syarat

administrasi dan ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.

2I.

Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf (c) dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

22. Dalam hal

pada formulir Model 8.1-KWK Perseorangan tidak dilengkapi dengan fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf (d) dukungan

23.

tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah

administrasi PPS, sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf (e), dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak

memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan desa atau sebutan lain/kelurahan.

24. Dalam hal syarat usia

25.

danf

atau status

perkawinan

dinyatakan tidak sesuai, dukungan tersebut dicoret dan dinyataakan tidak memenuhi syarat. Dalam hal pacla formurlir Model B.I -KWK Perseorangan terdarpat Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Ne gara Rcpublik Indonesia dan Pegau,'ai Negeri Sipil, pcnvelcnggzlr.r Pemilihilrt, Kepala Deszr rizln perangkat sesa,

dukungan tersebr-rt ditaindai dan dibe rikan keterangan sesuai dengan statusnya, untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi iaktual.

25a. KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun hasil verifikasi administrasi dalam Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan

25b. Berita Acara hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka (25aJ, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap asli yaitu:

a.

1 (satu) rangkap

untuk Bakal Pasangan Caion;

24

b. 1 (satu) rangkap untuk ppl,

merarui Bawaslu provinsi

Kepulauan Bangka Belitung;

c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KpU provinsi

Kepulauan

Bangka Belitung.

25c. Daiam hai formulir Model 8.1-KWK perseorangan telah sesuai dengan Karti-t Tanda Pendudr-rk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan

catatan sipil sebagaimana dimaksucl dalam angka l6 huruf (a), tetapi tidak sesuni atau tidak ada clalam ciaftar pemilih tetap pacla Pemih,r atau Pemilihan Terakhir clan/atau daftar pencl-.rduk potensial pemilih pernilihan sebagaimana

climaksucl clalam angka 16 huruf {b), Kpu

provinsi

Kepulai:an l3angkn i3elitung berkoordinasi dengan dinas kepencludukan dan catatan sipil r:ntuk meneliti kembali data pendukung yang bersangkutan terhaclap daftar penduduk potensial pemilih pemilihan.

25d. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka (25c) dinas kependudukan dan catatan sipil menyatakan bahwa:

a. data kependudukan pendukung benar, maka dukungan dinyatakan memenuhi syarat;

b. data kependudukan pendukung tidak benar, maka dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat; atau

c. tidak dapat menyatakan kebenaran atas

data

kependudukan pendukung, maka dukungan dinyatakan

belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan.

25e. Dalam hal jumlah dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 2Sd huruf (c) atau dalam angka (17), ditindaklanjuti verifikasi faktual oleh PPS.

25f.

i-lasil koordinasi s*bergilimi,ina dimaksucl :-rngkzl 25c clan 25cl

clituangkan dalarn Berita Acerra mc;del 8A.3.1-KWK Perseorangan.

25.g Berita Acara hasil verifikasi administrasi sebagaimana

25

dirnaksud pada angka (15) huruf b1, ctibuat dalam 5 {lima) rangkap asli yaitu:

a. I (satu) rangkap untuk Bakal pasangan Calon; b. 1 (satu) rangkap untuk PPK; c. 1 (satr:) rangkap untuk PPS melaiui ppK

dengan dilampiri Berita Acara Modei RA.3. i-KWK perseorangan;

d. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui e.

Bawaslu provinsi

atau Panwas Kabupaten/Kota; dan 1 (satu) rangkap untuk arsip Kpu provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

25h. Dukungan ganda terhadap Bakal pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 16 huruf (g) terjadi apabila:

a.

1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Bakai Pasangan Calon perseorangan;

b.

dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi:

(a),

Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, alamat, Rukun Tetangga

1. kesamaan terhadap Nomor

(RT)/Rukun Warga (RW), tempat dan tanggal lahir, dan status perkawinan; atau 2" kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan; atau

c"

1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.

25i. Dalam hal ditemukan dukungan ganda

sebagaimana

dimaksud pada angka 25h huruf (b) angka (1), dukungan hanya dihitung i (satu).

25j.Dalam hal ditemukan dukungan ganda

sebagaimana

dimaksud pada angka 25h huruf (b) angka 2 dan huruf (c), ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual oleh ppS. 25k. KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun hasil verifikasi dukungan ganda dalam Berita Acara Model BA.4KWK Perseorangan"

25I. Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

KpU

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan salinan

26

asli berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka (25k) kepada:

a. Bakal Pasangan Calon perseorangan; b. KPU Kabupaten/Kota; dan c. PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil verifikasi dukungan ganda. 25m. Pada Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur,

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

KPU

menyampaikan

dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan hasil verifikasi dugaan dukungan ganda kepada PPS melalui KPU Kabupaten/Kota dan PPK.

25n. Pendukung Pasangan Calon tidak dapat menarik kembali dukungannya, sejak KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan dokumen dukungan kepada PPS sebagaimana dimaksud pada angka (25m).

26. Dihapus. 27. Dihapus. 28, Berdasarkan hasil verifikasi administrasi

sebagaimana

dimaksud dalam angka (16), PPS melakukan verifikasi faktual.

29. Verifikasi faktual oleh PPS sebagaimana dimaksud pada angka (28), dilakukan untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan.

30. Dalam pelaksanaan verifikasi faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari Rukun Tetangga (RT)lRukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan.

31.

PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi

setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat adminstrative untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon.

32. Dalam hal

pendukung menyatakan kebenaran

dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat" 33.

Dihapus.

34.

Dalam hal pendukung menyatakan

tidak

memberikan

27

35.

dukungannya, pendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.S-KWK Perseorangan, dan namanya dicoret dari daftar dukungan. Dalnm hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukur:gannya, tetapi yang bersangkutein tidak bersedia

mengisi Lampiran Berita Acara Model

BA.S-KWK

Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah, kecuali

berdasarkan kesaksian Panrn'ascarnlPPL secara tertulis pendukung yang bersangkutan tidak memberi dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat 36.

Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dukungan kepada Bakal Pasangan Calon pada tahap verifikasi faktual, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah.

37.

Dalam hal terdapat pendukung tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan.

38.

Dalam hal terdapat bukti fotokopi identitas yang meragukan, PPS dapat meminta pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli.

39.

Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Bakal Pasangan Calon dan pendukung membubuhkan tanda tanganf cap jempoi terhadap Bakal Pasangan Calon yang didukung dan yang tidak didukung,

dan mencoret nama pendukung dalam daftar nama pendukung dari Bakal Pasangan Calon yang tidak didukung. 40.

Dalam hal pendukung tidak membubuhkan tanda tangan

atau cap jempol pada formulir Model

8.1-KWK

Perseorangan dan menyatakan kebenaran dukungannya,

dukungan dinyatakan sah dan diwajibkan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol. 41.

Dalam hal pendukur-rg tidak membubr-rhkan tanda tangan

28

{rtilu L-Fip .Jernpol p.rda fc;rmulir Mode I B" j _KWK Perrseorangan clan menyatakan ticiak menclukung rnengisi Lampiran Berit.a Acara Moclel BA.S-KWK Ilerseorangan, dukungan dinyatakan ddak meme nuhi synrat dan dicoret dari daftar dukungan.

4La, Dalam hal pendukung yang tercantum dalam formulir Model 8.I-KWK Perseorangan yang tidak terdapat tanda tangan bakal calon perseorangan dan materai sebagaimana

dimaksud dalam angka (IT), menyatakan kebenaran dukungannya, bakal calon perseorangan membubuhkan tanda tangan pada formulir Model B.1-KwK perseorangan yang diserahkan pada masa perbaikan syarat pencalonan"

41b. Daiam hal terdaperl pendukung yang menyatakan kebenaran dukungnnnya kepada le bih dari 1 {satr-r) pasangan cal
4rc. Dalam hal terdeipat pendukung yang menyatakan ticlak L:enar mendukung lebih dari 1 (safur) pasangan calon perseorarigan tetapi ticiak bersedia mengisi Lampiran BA.S l{wK Irr:rseorangan, clukllngan dinyatakan ticlak memenuhi svar:rt dan dicorct. dari daftar dr;kungan.

41d. Daleim herl tcrdapeit pendukung yang riciak memenuhi syarat selain kondisi sebragaimana dimaksud pacla angka (34), angka (39), angka (41), ayar (41b) dan angka {41c),

PPS dan/atau petugas verifikasi faktr-ial mencoret dukr;ngan setelah berkoordinasi clengan ppi, atau Panwascam.

42. PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib rneminta kepala desa atau sebutan lain/lurah setempat untuk menandatangani Formulir Model 8.1-KWK perseorangan

dan membubuhkan cap/stempel desa atau

sebutan

lain/keiurahan diatas tanda tangan.

43. PPS

danf

atau petugas verifikasi faktual

wajib

mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual.

44" Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud angka (37), PPS melakukan verifikasi faktual,

29

dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon

dan/atau Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan

paling lambat

3 (tiga) hari

sejak pendukung tidak dapat

ditemui, guna mencocokkan dan meneliti

kebenaran

dukungan.

45. Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan latau Tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung sebagaimana dimaksud pada angka (44), PPS hanya melakukan verifiksi faktual terhadap pendukung yang hadir.

46. Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna

47,

membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifiksi faktual. Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas

waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka (46), dukungan Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan. 47a. Dalam hal Bakal Pasangan Calon danlatau tim

penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan pendukung sebagaimana dimaksud angka (45) karena pendukung sedang sakit atau berada di luar

wilayah administrasi dilaksanakannya Pernilihan, Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan

Calon dapat menfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi.

47b. Verifikasi faktual

dengan memanfaatkan teknologi informasi

sebagaimana dimaksud pada angka $7a) dapat dilakukan, sepanjang Bakal Pasangan Calon danf atau tim

penghubung Bakal Pasangan Caion dapat rnenyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang mernbuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya

30

Pemilihan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

47c,

Pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka $7a) disesuaikan dengan aksesibilitas daerah dan kemampuan Bakal Pasangan Calon danf atau tim

penghubung Bakal Pasangan Calon, dengan ketentuan dilakukan secara online dan seketika (real time) dengan

menggunakan panggiian video (uideo call) yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam verifikasi faktual secara offline.

47d. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (47b) dan angka $7c) tidak dilaksanakan, dukungan pendukung dinyatakan tidak memenuhi syarat.

47e. Dalam hal verifikasi faktual dilakukan

dengan

memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka $7a), terdapat keraguan terhadap pendukung, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melalui PPS dan

difaslitasi oieh KPU KabupatenlKota dapat melakukan verifikasi kembali terhadap:

a. Kartu Tanda Pendudul< Elektronik, untr-rk melihat kesesuaian foto dengan wajair pendr-rkung pada saat verifikasi faktr-ral dengan uideo call dllakukan; atau b. keabsahan surat keterangan kepada instansi yang berwenang, untuk mengetahui kebenaran alasan

pendukung tidak dapat dihadirkan

sebagaimana

dimaksud pada angka (47b).

48. PPS wajib menuangkan hasil verifikasi faktual dalam Formulir Model BA.S-KWK Perseorangan yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS.

49. Berita Acara hasil verifikasi faktual dimaksud angka (48) oleh PPS rangkap yaitu :

a.

sebagaimana

dibuat dalam 5

( lima

)

untuk setiap Bakal Pasangan Calon; b. (1 satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua 1 (satu) rangkap

dokumen dukungan setiap Bakal Pasangan Calon;

c.

1 (satu) rangkap

untuk KPU Kabupaten melalui

PPK;

31

d. e. 50.

51.

untuk PPL; 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS. PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil verifikasi administrasi di wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara dari PPS sebagaimana dimaksud dalam angka 49 huruf (b). Rapat pleno sebagaimana dimaksud angka (50) dihadiri 1 (satu) rangkap

oleh:

a. Bakal Pasangan Calon atau Tim Penghubung; b. Panwas Kecamatan; dan

c. 52.

PPS.

Bakal Pasangan calon atau tim penghubung, dan Panwas

Kecamaatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung. 53.

Dalam hal keberatan sebagaiman dimaksud poin (52) dapat

diterima, PPK melakukaan pembetulaan dan mencatat ke

dalam Lampiran Berita Acara Model

BA.6-KWK

Perseorangan.

54.

Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud angka (52)

tidak dapat dibuktikan kebenaraannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan. 55.

Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam angka (50) dituangkan dalam Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.

56.

Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud

pada

angka (55) dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:

a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon; b. 1 (satu) rangkap untuk setiap KPU Kabupaten/Kota: c. I (satu) rangkap untuk setiap Panwas Kecamatan; dan d. I (satu) rangkap arsip PPK. 57.

KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi

32

58.

jumiah dukungan dari PPK diwilayah kerjanya paling lama 4 (empat) hari setelah menerima berita acara dari PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 56 huruf (b). Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka (57) dihadiri oleh:

a. Pasangan Calon atau Tim Penghubung; b. Panwas Kabupaten BangkaTengah; dan

c. 59.

60.

PPK.

Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung dan Panwas Kabupaten I Kota dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka (59) dapat diterima, KPU kabupatenlKota melakukan pembetulan dan mencatat dalam Lampiran Berita Acara Model BA.7- KWK Perseorangan.

6r.

Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka (59) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, Pasangan Calon atau Tim Penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK KPU Perseorangan"

62.

Hasil rekapitulasi jumlah dukungan

sebagaimana

dimaksud angka (57) dituangkan dalam Berita Acara Model BA. 7-KWK Perseorangan.

63.

Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud

pada

angka (62) dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:

a. b.

untuk setiap Bakal Pasangan Calon; 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi Kepulauan Bangka 1 (satu) rangkap

Belitung;

64.

c.

1 (satu) rangkap untuk Panwas KabupatenlKota;

d.

1 (satu) rangkap

untuk arsip KPU Kabupaten/Kota. KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan

hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berita acara dari KPU

33

KabupatenlKota sebagaimana dimaksud dalam angka 63 huruf (b). 65.

Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka

(64)

dihadiri oleh: a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;

b. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan

c. 66.

KPU Kabupaten/Kota.

Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung dan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.

67.

Dalam hal keberatan dapat diterima, KPU

Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung melakukan pembetulan dan mencatat kedalam Lampiran Berita Acara Model BA.8-KWK Perseorangan. 68.

Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka

(66) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.8-KWK Perseorangan.

69.

Hasil rekapitulasi jumlah dukungan

sebagaimana

dimaksud dalam angka (64), angka (65), angka (66), angka

(67) dan angka (68) dituangkan dalam berita

acara

Lampiran Berita Acara Model BA.B-KWK Perseorangan. 70.

Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud

pada

angka (69) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:

a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon; b. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 77.

Bakai Pasangan Calon perseorangan atau salah satu Bakal

calon perseorangan yang mengundurkan diri pada masa verifikasi faktual dukungan di tingkat PPS sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain.

34

72. Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Calon Perseoranga yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka (71), tidak dapat diusulkan sebagai Pasangan Calon atau Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

73. Calon Perseorangan yang berhalangan tetap atau pada masa verifikasi faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dapat diganti dengan calon

baru paling lama 5 (lima) hari sejak calon

tersebut

berhalangan tetap.

73a. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka (73) meliputi keadaan:

a. meninggal dunia; atau b. tidak mampu melaksanakan tugas

74.

secara permanen.

KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengumumkan

calon penggantian sebagaimana dimaksud angka

(73)

kepada masyarakat.

75.

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka (74) dilakukan pling lama 2 (dua) hari sejak masa penggantian calon berakhir.

76.

Masyarakat dapat memberikan tanggapan atau menarik

dukungannya sampai dengan

3 (tiga) hari

sebelum

penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan. 77.

KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan veritikasi pers-yaratan pencalonan paling lama 3 (tiga) hari sejak dokumen calon pengganti diterimr,r.

78.

Bakal Pasangan Calon perseorangan yang

telah

mengikuti proses verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka ( 15) Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak dapat diajukan sebagai calon dan/atau

Bakal Pasangan Caion oleh partai politik atau gabungan partai politik.

35

BAB IV. PENDAFTARAN PASANGAN CALON A.

PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN

1.

KPU berkoordinasi dengan Menteri untuk mendapatkan

salinan keputusan terakhir tentang

penetapan

kepengurusan partai politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon. 2.

Menteri sebagaimana dimaksud pada angka (1) menyampaikan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan partai politik tingkat pusat kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU.

3.

KPU meminta salinan keputusan kepengurusan partai politik tingkat provinsi danf atau kabupaten/kota kepada pimpinan partai politik tingkat pusat paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.

4.

Pimpinan partai politik tingkat pusat menyampaikan salinan keputusan kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU sebagaimana dimaksud pada angka 3 sampai dengan 1 (satu) hari sebelum masa pendaftaran.

4a.

Keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi clan/at€iu kabupalten/kota sebagelimatra dimaksud pada a)'at (4) tidak dapat dilakukan perubahan, sejak diserahkan sarnpai dengan akhir rrrasa pendaftaran Bakal Pasangan Calon, kecuali perubahan tersebut disebabkan karena:

a. Terdapat pengurus yang meninggal dunia, atau berhalangan tetap, yang dibuktikan dengan surat kematian, atau surat keterangan yang menunjukkan pengurus yang bersangkutan berhalangan tetap; atau

b. Ter;adi pemberhentian pengurus sebagai akibat pe ngambilalihan kewenangan Partai Politik tingkat provinsi atalt kelbupaten/kota oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat dalam pendaftaran Pasangan Calon.

36

5.

KPU menyampaikan salinan keputusan Menteri sebagimana dimaksud pada angka (2) dan salinan keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud angka (4) kepada KPU Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.

6.

Dalam hal Partai Politik tidak menyampaikan salinan

7.

keputusan sebagaimana dimaksud pada angka (4) partai politik tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon. Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat dan kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi menjadi pedoman bagi KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penerimaan pendaftaran Pasangan Calon.

8.

Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam angka (1) masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.

9.

Dihapus.

10.

Dihapus. Dihapus.

11.

Dihapus.

12.

Dihapus.

i3.

Dihapus.

L4.

Dihapus.

15.

Dihapus.

16.

Dihapus.

17.

KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengumumkan pendaftaran Bakal Pasangau Calon melalui media massa

/atau laman KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung www.kpubabelprov.go.id sesuai dengan jadwal sebagaimana

clan /

at.au papan pengumuman

dan

ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Tahapan,

37

Program dan Jadrn'al Penyeleggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil (]ubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017.

i8.

Dalam pengumuman pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaima dimaksud pada angka 17, dicantumkan : a. Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B angka I huruf (a) dan BAB II huruf B angka 2 huruf (a)

b. Waktu penyerahan dokumen dukungan

c. Tempat penyerahan. 19.

Masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud dengan angka (17).

20.

Pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 19 dilakurkan dengan jadv,.al sebagai berikut: 'c\.

Hari pertama dan hari kedua pendaftaran dilaksanakan sampai dengan purkul 16.00 wib; dan

b. llari ketiga penclaftar:rn dilaksanakan sampai dcngan 2r"

pukul 24.00 ivib. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Provinsi mendaftarkan Pasangan Calon Gubernur dan I Gubernur kepada KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 20

2Ia.

disertai surat keputusan . Dalam hai pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana

dimaksud pada angka (21) tidak dilaksanakan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi, pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang telah disetujui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat. 22"

Dalam mendaftarkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur Ke pulauan Bangka Belitung pemilihan Tahun 2017, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan

:

a. Sesuai Bab II Huruf B angka t huruf (b) dan (c) b. Menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik

38

tingkat pusat tentang persetujuan pasangan calon dan dokumen syarat calon; b1. Men-vertakan surat Keputusan clari pengurus partai

Politik ti'gkar pusat mengenai pengambilarihan wewenang part;ri poritik tingknr provinsi claram pendaftaran pasangan calon, bagi p:rsangan calon yang pendaftarannya dilakukan oleh pimpinan partai poltik

tingkat pusat;

c. menyertakan Keputusan pimpinan partai poiitik tingkat pusat tentang kepengurusan partai politik tingkat provinsi;

d" Menyertakan surat pernyataan kesepakatan antar partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan pasangan Calon; dan

e. Menyertakan surat pernyataan kesepakatan antara partai Politik atau Gabungan partai politik dengan pasangan 22a.

Calon untuk mengikuti proses pemilihan. Dihapus.

23. i3akal Pasangan caion perseorangan mendaftarkan cliri kepada Kpu prclvinsi Kepulauan Bangka Beritung sclam:r ma,sa pendaltaran sebagaimana dimaksud dalarn angka (i9).

24. Partai Politik atau Gabungan partai politik dan Bakal Pasangan calon wajib hadir pada saat pendaftaran. 24a. Dalam menclal'tarkan Bak"rl pasangan cal'n scbagaimana dimaksi-rd pada ayat (1) dan ayat (1a), partai politik atau Gabungan Partai politik atau tim Bak:il pasangan calon

memasukkan data bakal pasangan calon clan data dukungan partai politik atau Gabungzln partai politik ke d;r1am sistem informasi pencalonan.

25. Apabila Partai politik atau Gabungan partai politik atau salah seorang Bakal calon atau Bakal pasangan calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, sebagaimana dimaksud pada angka (24), partai politik atau Gabungan

Partai Politik atau Bakar pasangan calon tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut

39

disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan

surat keterangan dari instansi yang berwenang.

25a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan bakal calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persvaratan pencalonan sebergaimana dimaksud dalam ar-rgka 22 , KPU Provjnsi menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalan"r Berita Acara dan mengembalikan dokumen penclaftaran bakal calon kepada

Partai Politik atau Gaburng:ln Partai politik

yang

bersangkutiln.

26. Dalam menerima pendaftaran Pasangan Calon,

KpU

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertugas:

a. Menerima dokumen persyaratan pencalonan

dan

persyaratan calon yang diajukan oleh Partai politik atau gabungan Partai Politik atau perseorangan;

b. Meneliti pemenuhan persyaratan sebagimana dimaksud dalam angka 22 huruf (a);

c. Meneliti keabsahan dokumen

persyaratan pencalonan

sebagaiman dimaksud angka 22 huruf (b), huruf (b1), dan (c),

yaitu

:

1. Keabsahan kepengurusan partai politik tingkat pusat yang menandatangani surat keputusan tentang kepengurusan partai politik sesuai tingkatannya dengan berpedoman pada keputusan Menteri yang disampaikan oleh KPU"

2. Keabsahan Kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi yang menandatangani dokumen persyaratan dengan berpedoman pada kepengurusan partai politik

tingkat Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung

yang

disampaikan oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam angka (4).

3. Keputusan pengambilalihan kepengurusan

Partai

Politik tingkat provinsi"

d. Berdasarkan hasil penelitian sebagairnana dimaksud

40

pada huruf (b) dan huruf (c), KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan Tanda Terima pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:

1. Nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon;

2. Nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dan/atau keputusan Pimpina Partai Politik tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf (c);

3. nomor dan tanggai Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat provinsi, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;

4. Hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon;

5. Alamat dan nomor telepon Bakal Calon, alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing

-

masing kantor Pimpinan Partai Politik yang

bergabung mendaftarkan Bakal Pasangan Calon; dan

6. Jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Ca1on. e.

Meneliti dokumen persyaratan jurnlah minimal dukungan dan persebaran serta persyaratan Bakal Pasangan Calon perseorangan"

f.

Berdasarkan hasil verifikasi sebagairnana dimaksud pada huruf (e), KPU Provnsi Kepulauan Bangka Belitung rnencatat penerimaan dol
dan persyaratan Calon Perseorangan menggunakan Tanda Terima Pendaftaran Formulir Model yang berisi:

1. Nama lengkap Pasangan Calon;

TT"

I-KWK

41.

2. Hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon;

3. Alamat dan nomor telepon Bakal Calon; 4. Jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon; dan

5. Dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan Bakal Calon;

g. Menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupatenf Kota dan Kecamatan;

h. Dihapus.

i" j.

Dihapus. memberikan formulir sebagaimana dimaksud pada huruf

d kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Bakal Pasangan Calon atau formulir sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan; dan

k. Memberikan surat pengantar pemeriksaan

kesehatan

jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika

dirumah sakit yang ditunjuk oleh KPU

Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung kepada Bakal Pasangan Calon. 27"

Dihapus.

28.

Dihapus.

29.

Dihapus.

30.

Dihapus.

31"

Dihapus.

32.

Dihapus.

33.

Dihapus.

34.

Dihapus.

35.

Dalam ha1 terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Fusat tentang persetujuan Pasangan Calon, KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan Partai Politik tersebut tidak dapat rnenjadi bagian dari Gabungan Partai Politik pengusul

42

Bakal Pasangan Calon dan mencatatnya dalam Berita Acara. 36.

KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencoret 1 (satu) atau lebih Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka (35) dalam dokumen persyaraatan pencalonan dan dibubuhi paraf petugas pendaftaran, salah satu partai

politik pengusul dan disaksikan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan dituangkan dalam Berita Acara. 37.

KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

menerima

pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka (35) yang masih memenuhi syarat pendaftaran Calon dan menuangkan dalam Berita Acara. B.

DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1.

Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 26 huruf (a) yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri atas:

a. Surat

pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan

Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung sesuai dengan tingkataannya menggunakan Formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya; b. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon Perseorangan menggunakan Formulir Model BKWK Perseorangan beserta lampirannya;

c. Sr:rat pernvataan yang dibuat dan ditatrdatangani oleh llakal C:rlon, sebagai bukti pe menuhan persyapsltt calon scbeigaimana climaksud dalam BAB II Huruf A angka (1), angka (2), angka (6), angka (6a), angka (13), angka (14), nngka (i5), angka (1sai, angka (16), angka (I7)

, angka ( 18), angka

(1

9), dan angka

menggunakan formulir Model BB.1- KWK;

d. Dihapus.

(20)

43

e. Dihapus.

f.

Dihapus.

g. Dihapus. h. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota

KPU, KPU Provinsi, KPU KabupatenfKota, Bawaslu,

i.

Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupatenl Kota; surat pernvataan pemenuhan persyaratan calon untuk BAB lI huruf A angka {6) dilengkapi dengan:

1. surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;

2. surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (anlpa leuis) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan bagi calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (culpa leuisj atau alasan politik; atau 3. bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib menyerahkan: a. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal

Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana

yang tidak menjalani pidana dalam

penjara

dengan disertai buktinya;

b. salinan putusan pengadilan yang

telah

berkekuatan hukum tetap; dan

c. surat keterangan dari

kejaksaan

yang

menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

44

i1

bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka (6a), wajib menyerahkan:

1. surat dari pemimpin redaksi media massa

1oka1

atau

nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai Mantan Terpidana dengan disertai buktinya;

2. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelakrl kejahatan yang berulang dari Kepolisian Daerah untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur; 3. surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan;

4. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas; dan

5. putusan pengadiian yang telah berkekuatan hukum tetap; i2.

j

Dihapus.

Surerl ketcrang;rn lida.k sedang cliceibut hak pilihnya berdasark;Ln puti-rsan pengaclilan yang telah mempunvai kekuratan hukum tctap dari pengadilan negeri yang

u,ilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon

petnenuhan persyaratan caion dimaksud deilam BAB il huruf A angka 7;

sebagai bukti se

bagaimana

k. Surat keterangan cat.at.an kepolisian yang menerangkan

Bakal Caion pernah/tidak pernah melakukan perbuatan

tercela sebagaimana dimaksud dalam BAB i huruf A angka 8, -yang dikeluarka:r oleh l{epolisian Daerah 1.

unluk Pas:rngan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur; Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan

45

penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal BAB II huruf A angka 9; m" Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan

hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon

sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka (10);

n. surat keterangan tidak sedang dinyatakan berdasarkan putusan pengadilan yang

o.

O

1.

p.

pailit telah

mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pernenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka (11) Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Bakal Calon, untuk masa 5 (lima ) tahun terakhir atau sejak Bakal Calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka (12); Sur:rt keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubcrnur, penjabat Rupati atau penjabat Walikota bagi c:llon yang bcrstatus sebagai pe:rjabat Gubeqnur, penjabat Burpati atau penjabat Walikota sebagai bukti pemenuhan persayaratan caion sebagaimana dimaksud dalam BAB I huruf A angka 16; Daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon dan Pimpinan Partai Poiitik atau para

46

Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi Bakal Calon yang

diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan ditandatangani oleh Bakal Calon bagi Calon Perseorangan menggunakan Formulir Model BB2KWK;

q. r.

fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik; Fotokopi IjazahlSurat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang

telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai

bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana s.

dimaksud dalam BAB II huruf A angka (3); Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu

pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang

(RPJP)

Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;

t. Daftar nama Tim Kampanye tingkat

Provinsi

kabupaten f Kota, dan/ atau kecamatan.

u. v.

Dihapus. Dihapus.

w. Pasfoto terbaru

masing-masing calon ukuran 4 cm x 6

cm berwarna sebanyak 4 ( empat ) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto calon ukuran 10.2 cm x I5,2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta softcopy.

x. y. z. 2.

Dihapus. Dihapus. Dihapus.

surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka t huruf a dibubuhi Pengesahan

tanda tangan asli/basah oleh pimpinan atau para Pimpinan

Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan surat keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah.

surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka t huruf b, dibubuhi

3.

Pengesahan

3a.

tanda tangan asli/basah oleh Bakal Calon Perseorangan. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka (i)

huruf c dilengkapi:

47

a. surat pengajuan pengunduran diri bagi Calon yang berstatus (lubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, walikota dan wakil walikota yspg mencalonkan diri di daerah lain;

b. surat pengajuan pengunduran diri

se

bagai

anggota

I)er,r'an Perv,'akilan Rakyat, Dev,'an Perwakilan Daerah,

Dern'an Pervu'akilan Rakyat Daerah, anggota Tentara

Nasional Indonesia, Kepolisian Negara

Republik

Indonesia, Pegau'ai Negeri Sipil atau Kepala Desa;

c. surat pernyataan berhenti dari jabatan pada

Badan

Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;

d. surat pengajuan pengunduran diri sebagai pegawai Negeri Sipil begi calon yang berstat.us sebagai pejabat ()ubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota;

e. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat. pengunduran diri atau pernyataan berhent.i sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, hurufc dan hurufd; dan

f. surat keterangan bahura pengr-rnduran diri

atau

pernyataan berhenti sebagaimana dimaksucl pada huruf

a, huruf b, huruf c dan hurr-rf d sedang diproses

oleh

pejabat yang berwenang;

yang disampaikan kepada KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitr-rng paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.

3b. Pasangan calon menyampaikan salinan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka t huruf c kepada: a. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; b. Pejabat yang beruenang memberikan cuti; dan

c. 4. 5. 6. 7. 8. 9"

Manteri yang menyelenggarakan urltsan dalam negeri. Dihapus. Dihapus. Dihapus. Dihapus, Dihapus. Dihapus.

48

10.

Lampiran surat pencalonan untuk Bakal Pasangan Calon

dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam angka t huruf a, meliputi: a. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon menggunakan Formulir Model 8.1- KWK Parpol; b. Surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik yang

bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon menggunakan Formulir Model B.2-KWK Parpol;

c. Surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan menggunakan Formulir Model 8.3-KWK Parpol; d. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah,

ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan Formulir Model 8.4-KWK Parpol;

e. Dihapus; dan f. Dokumen administrasi persyaratan Bakal sebagaimana dimaksud dalam angka 11.

Calon

1.

Lampiran surat pencalonan dari Pasangan Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka t huruf (b), meliputi: a. Berita acara rekapitulasi hasil verifikasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf B angka 6'2 untuk pemilihan Gubernur dan Wakii Gubernur Kepular-lan Bangka i3elitung;

b. Dihapus. c. Surat pernyataan bermeterai cukup yang

menyatakan

visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RpJp) Daerah, ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon menggunakan Formulir Modei B. 3-KWK Perseorangan;

d. Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon

49

mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani oleh Pasangan Calon; Dihapus; dan f.

Dokumen administrasi persyaratan Calon sebagaimana ciimaksud dalam angka 1, angka 2, angka 3, angka 3a, dan angka 3b.

12.

Pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan calon Perseorangan:

13.

a. Mendaftarkan Tim KamPanYe; dan b. Dihapus. Tata cara pendaftaran Tim Kampanye berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan.

14.

15.

Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau nama Pasangan Calon Perseorangan. Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi:

a. b.

1 (satu) rangkap asli; dan

1 (satu) rangkap salinan

BAB V. PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON A"

PENELITIAN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1.

KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkoordinasi dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia (lDI), Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) tingkat provinsi atau kabupaten untuk : a. menetapkan standar pemeriksaan kesehatan jasmani

clan rghali serta bebas penyal'rhgunaan narkotika

50

dengan berpedoman pada standar pemeriksaan yang diterbitkan oleh Pengurus Besar IDI, Pengurus Pusat HiMPSl, dan BNN dengan Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

b. menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan rekomendasi IDI dengan Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan

c. meminta kepada Rumah Sakit

sebagaimana tersebut

huruf b untuk membentr-rk tim yang terdiri dari dokter, ahli psikologi, dan pemeriksa bebas penyalahgunaan narkotika yang personilnya dapat berasal dari BNN serta Organisasi Profesi IDI dan HIMPSI. c

KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan standelr kemampuan sehat jasmani dan rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a kepada rumah sakit pemerintah sebagai rujukan dalam pemeriksaan kesehatan Bakal Cillon.

3.

KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud angka t huruf b kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika.

4.

Rumah sakit pemerintah yang melakukan pemeriksaan kesehatan Bakal Calon sebagaimana dimaksud angka 3 menyampkan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika kepada KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai bukti kebenaraan kelengkapan persyarataan Calon.

5.

Hasil pemeriksaan kesehataan sebagaimana dimaksud pada angka 4 bersifat finar1 dan tidak dapat dilakukaan pemeriksaan pembanding.

6.

KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

melakukan

penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan

51

dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon paling lama 7 (tujuh) hari" 7.

Hasil penelitian sebagaimana dimaksud angka 6 diatas dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan Larnpirannya.

8.

Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 6 meliputi penelitian terhadap:

a. Cap basah Partai Politik atau masing - masing Gabungan Partai Politik yang bergabung sesuai tingkatannya;

b. Tanda tangan Pasangan Calon;

c.

Materai; dan

d" Kesesuaian

isi dokumen dengan ketentuan

dalam

peraturan ini. 9.

Dalam hal Pasangan Calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah lanjutan tingkat atas, pasangan Calon wajib menyertakan

:

a. Fotokopi tjazah perguruan tinggi negeri atau

swasta yang

di

pergr-rn-tan

b. Legalisasi yang dilakukan oleh pimpinan

perguruan

dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang tinggi yang bersangkutan;

tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat Bakal Pasangan Calon

c.

berkuliah telah berganti nama; dan Legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator perguruan

Tinggi Swasta/Koordinator Perguru.an Tinggi

Swasta

di wilayah perguruan tinggi swasta itu

berada,

Agama

apabila perguruan tinggi swasta tempat Bakal Calon berkuliah tidak beroperasi lagi. 10.

Daiam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ljazah/STTB bakal calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh instansi

atau satuan kerja yang

menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan di KabupatenlKota ternpat sekolah dimaksud pernah berdiri.

52

11.

Dalam hal tjazah/STTB bakal calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib menyertakan surat

keterangan pengganti ijazah/STTB dari

sekolah

bersangkutan.

t2.

Dalam L'ar ijazahlsrrB bakal calon yang bersangkutan tidak

dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat calon bersekolah tidak beroperasi lagi, bakal calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti tjazah yang

dikeluarkan oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan di 13.

14.

15.

KabupatenlKota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari

sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan. Pengesahan fotokopi ljazahlsTTB yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang

berwenang

di intansi yang

menyelenggarakan urusan

pendidikan.

t6.

Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 6 dan angka 7, surat keterangan catatan kepolisian terdapat catatan masalah

hukum, KPU Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Negeri dan pengadilan

Negeri untuk memastikan adanya putusan

yang

berkekuatan hukum tetap. 17,

Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada angka 16, KpU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan klarifikasi ke Lembaga Pemasyarakatan untuk memperoleh inforrnasi bahwa yang bersangkutan:

a. pernah dipidana penjara; atau

53

b. telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat

5 18.

(lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.

Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan I atau persyaratan calon, KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.

19.

KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan instansi

20.

terkait menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka (18) dalam berita acara. KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam BAB V huruf A angka (5) dan angka (6) kepada Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam rapat pleno

terbuka dan mengumumkan paling lambat

2 (dua) hari

setelah verifikasi.

2t.

Dalam hal berdasarkan hasil verifik:rsi

se

bagaimana

dimaksr-rcl angka '2a, dokumen persyaratan pencalonan

dan/atau persyaratan Calon dinyatakan belum lengkap danlatau belum memenuhi syarilt dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon Perseorangar-r diberi kesempatan untr-ik melengkapi dan/ atau memper:baiki persyaratan paling

22"

lama l3 {tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Provinsi Kcpr-rlauan Bangka Bclitulig. Perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud

angka 27 dikecualikan bagi Bakal calon atau Bakal pasangan Calon yang dinyatakaan tidak memenuhi syarat

kesehatan jasmani dan rohani dan/atau

bebas

penyalahgunaan narkotika. 23.

Dalam hal Bakal calon atau tsakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkotika calon atau Psangan Calon yang bersangkutan dapat diganti dengan Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon baru.

54

Pengganti Pasangan Calon sebagaimana dimaksud angka

24.

(23) dilakukan pada masa perbaikan. B.

PERBAIKAN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON 1.

Dihapus.

2.

Bakal Pasangan Calon Perseorangan melakukan perbaikan persyaratan jumlah minimal dukungan danf atau persebaran dan menyampaikan kepada KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik danf atau Bakal Pasangan Calon atau Bakal Pasangan Calon

3.

Perseorangan melakukan perbaikan terhadap persyaratan Calon dan menyampaikan kepada KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari

hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima. 4.

Perbaikan dokumen persyaratan cnlon

sebagimana

dimaksud pada angka (2) dan angka (3) dilakukan hanya terhildap dokumer-r -yang clinyatakan belum lengkap

dan/atau

be

lum memenuhi syarat danlatau

tidak

memenuhi svarat pada verifikasi administrasi sebagaimana climaksr-rd dalam BAB V Huruf A angki:21" 5.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon

lain yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan danf atau syarat Calon. C.

PERBAIKAN

SYARAT DUKUNGAN PASANGAN

CALON

PERSEORANGAN

1.

Perbaikan syarat dukungan bagi Bakal Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal BAB V I

{r-iruf A i".rngka 2 I , dilakukan dengan ketentuan:

a. jumlah perbaikan dukungan yanfl diserahkan paling seciikit 2 (dr:a) kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan;

55

b. dukungan yang diserahkan sebagaitni-rnei dimaksud pada huruf a, dapat berupa dukungan baru yang belum memberikan dukungan sebelurnnya kepada Bakal Pasangan Calon manapun danlatau dukungan lama yring telah diperbaiki, antara lain daftar nama penclukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi

PPS dan/atau daflerr nama pendukung yang tidak dilengkilpi Kartr,r Tanda Penduduk Elektroirik; clan

c. Bakal Pasangan Calon dapat menentukan desa atau

2.

sebutan lainlkelurahan dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a. Kekurangan jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud angka (1) wajib dilengkapi pada masa perbaikan.

.).

Bakal Pasangan Caion Perseorangan menyerahkan perbaikan dukungan dalam bentuk softcopy dan hardcopg sebanyak 3 (tiga) rangkap kepada KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4.

KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan berkas Perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka (3):

a. 1 (satu) rangkap fotokopi kepada PPS melalui PPK; b. 1 (satu) rangkap fotokopi kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan, setelah mendapat pengesahan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan membubuhkan paraf dan cap basah, untuk arsip; dan

c. (satu) rangkap asli diserahkan kepada KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk arsip" 5.

Dalam menerima perbaikan dokumen persyaratan Pasangan Calon, KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan

6"

prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB IV Huruf A angka 26 huruf (a), huruf ( b), huruf ( c) dan huruf (e). Dalam melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB IV Huruf A angka (26), KPU Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung mencatat penerimaan

dokumen

56

persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan

menggunakan Tanda Terima Dokumen Perbaikan (formulir Model TT.2-KWK.

Penyerahan Perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud angka (3) meliputi dokumen:

a. Surat pernyataan dukungan yang berisi data sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf A angka

(1O)

meliputi informasi nama pendukung, nomor induk kependudukan, alamat, RT/RW, desa/kelurahan, kecamatan, kabupatenfkota, tempat dan tanggal lahir/umur, jenis kelamin dan status perkawinan yang tanda tangan atau cap jempol pendukung menggunakan formulir Model B. 1-KWK Perseorangan Perbaikan; dan

b. Rekapitulasi jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan persebaran yang disusun menggunakan formulir Model 8.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang berisi dta sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf A angka (14). 8.

Perbaikan dukungan Pasangan Calon Perseorangan yang

disampaikan setelah batas akhir masa perbaikan persyaratan Bakal Pasangan Calon, tidak dapat diterima oleh KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan dituangkan dalam Berita Acara. 9.

KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerbitkan

Keputusan berdasarkan Berita Acara

sebagaimana

dimaksud pada angka (8). D.

PENELITIAN HASIL PERBAIKAN

1.

Penelitian Hasil Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

a. KPU Prclvinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan verifikasi terhadap perbaikan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB V huruf B angka (3),

paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan.

57

b. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan Calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapat rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau laporan tertulis dari masyarakat

yang dilampiri identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti - bukti yang rnendasari / memperkuat laporannya, dan uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.

Rekornendasi Bawaslu Provinsi atau Panwas KabupatenlKota atau laporan tertulis masyarakat si:bagaimana dimaksucl pada huruf b ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi, KPU Provinsi Kepuiauan Bangka Belitur:g menindaklanir-iti dengan melakukan klarifikasi kep:rda instansi ynng berwenang at.au kepadei pimpinan

Partai Politik atau Gabungan Partai politik

yang

mengusulkan Bakal Pasangan Calon. d"

Hasil verifikasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dituangkan dalam formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya.

KPU

Provinsi Kepulauan Rarngka Belitung

mengumumkein kepada masyarakat clan menyampaikan h:rsi1 ver:ifikasi ke pada Pimpinan Partai politik aritLl Ciabr:ngan Partmi Politik dan Bal<;rl pasangan Calon Perseorangan. f.

Dihapus.

o b'

Dalam hal hasil verilikasi Bakal pasangan Calon dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan Bakal Pasangan Calon tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan Pasangan Calon sampai batas akhir masa perbaikan, Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.

h.

Dalam hal Partai Politik atau Gabungan partai politik yang Bakal Calon dan/atau Bakal pasangan Calonnya

berhalangan tetap, dan tidak mengajukan Bakal

58

Pasangan Calon pengganti, Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

i.

Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyerahkan susunan kepengurusan yang baru, KPU

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

melakukan

klarifikasi kepada kepengurusan Partai Politik setingakat

diatasnya atau yang berwenang

mengesahkan

kepengurusan Partai Politik ditingkat tersebut sesuai dengan anggaran dasar (AD)i Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik.

j. KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2"

meneliti

keabsahan dokumen kepengurusan berdasarkan hasil klarifikasi. Penelitian Hasil Perbaikan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

a. KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi perbaikan dukungan dan pesebarannya dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB III Huruf B angka (2), angka (3), angka (4), Poin (5), angka (6), angka (15), angka (16) angka {1.7), angka (18), angka (19), angka (20), angka (21) angka (22), angka (23), angka (24), angka (25a), dan angka (25b).

b. Dalam hai perbaikan dukungan Bakal

Pasangan

Calon perseorangan tidak mencapai paling sedikit 2 (dua)

kali jumiah kekurangan dukungan dan/atau tidak memenuhi pesebarannya, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi terhadap perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam BAB V huruf C angka (1).

c. Dalam hal perbaikan dukungan Bakal

Pasangan

Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada huruf

tidak

2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan danf atau tidak rnemenuhi sebaran dukungan, Bakai Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat (a)

dukungan.

mencapai paling sedikit

59

d. KPU KabupatenlKota melakukan verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda Bakal Pasangan Calon perseorangan dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB III Huruf B Angka angka (25h), angka (25i), angka (25j), angka (25k), angka (2Sl), angka (25m), dan angka (25n). d

1. Daiam hal pada verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) terdapat dukungan ganda berupa 1 (satu) orang pendukung telah memberikan dukungan kepada

Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat, maka dukr.-lngan perbaikan Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat. e.

Dihapus.

f.

Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Huruf (a), Huruf (b), Huruf (c), Huruf

(d), dan Huruf (d1), PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal pasangan Caion Perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon.

g. Penelitian faktual secara kolektif sebagaimana dimaksud pada huruf f diiaksanakan dengan menernpuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB III Huruf B angka (31), angka, (32), angka (34), angka (35), angka

(36), angka (37), angka, (3S), angka (39), angka (40), angka (41), angka (41a), angka (42), angka (43), angka (44), angka (45), angka (46) dan angka (47aj, angka (47b), angka (47c), angka (47d), dan angka (4Te)"

h. Berdasarkan hasil verifikasi faktual oleh pps,

ppK

melaksanakan rekapitulasi dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB III Huruf B angka 50, angka (51), angka (52), angka (53), angka (54), angka (55), dan angka (56).

i. Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh ppK,

KpU

KabupatenlKota melaksanakan rekapitulasi dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB

60

III Huruf B angka (57), angka (58), angka

(59), angka

(60), angka (61), angka (621 dan angka (63).

j

Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU KabupatenfKota, KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan

rekapitulasi terhadap hasil verifikasi perbaikan dukungan Bakai Pasangan Calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB III Huruf B angka (64), angka (65), angka (66), angka (67), angka (68), angka (69) dan angka (70).

k.

Berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud huruf (h), huruf (i) dan huruf (i), KpU provinsi

Kepulauan Bangka Belitung melakukan verilikasi pemenuhan syarat dukungan minimal dan persebaran.

1. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf (k), dukungan Bakal pasangan Calon Perseorangan telah memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran dukungan KpU Frovinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan memenuhi syarat.

hal berdasarkan hasil rekapitulasi sebagairnana dimaksud pada huruf k, dukungan Bakal pasangan Calon Perseorangan tidak memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran dukungan KpU provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak

m. Dalam

memenuhi syarat.

BAB VI. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON 1.

KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung rnenetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon,

61

penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan pada rapat pleno

dan menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon. 2.

Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud

pada angka (1), KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 3"

KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka (2) dalam rapat pleno terbuka

di kantor KPU Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung. 4.

Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Ralqrat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Ralryat

Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan

keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon. 4a.

Bagi Calon yang berstatus sebagai Gubernur, Wakii Gubernur,

Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain walib menyampaikan keputusan

pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota kepacla KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

paling lambert 6A (ernam purluh) hari sejark clit.etapkan

sebagai

calon. 4b.

Bagi Calon yang bcrstati-rs scbagai penjabat Gubernur, penjabat Buirati, atau penjabat Walikota wajib menyampaikan surat pemberhentian sebagai Pegarnrai Negeri Sipil kepada KPU Provinsi Kepulauan Bangka Beiitung paling iambat 60 (cnam puluir) hari sejak clitetapkan sebagai calon.

Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada

62

Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha

Milik

Daerah wajib

menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon.

Cal<;r"r

ynng tidak

mcnyaml:aLikarn ketputusan

se

bilgaimana

dimaksud pada angki-r (4) di-rn angka (4a) clan angka

(S),

dinyatakan ticlak memenuhi s5'211211, dan Partai Politik, (iabungan Partai Politik, atau Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat mengajukan calon pengganti. 7.

KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

melakukan

pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam angka (2) dalam rapat pleno terbuka. 8.

Rapat pleno KPU Provinsi Kepulauan Bangka sebagaimana dimaksud pada angka (7)

dihadiri

Belitung

oleh:

1. Pasangan Calon;

2. wakil Partai Poiitik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon;

3" Pasangan Calon Perseorangan; 4. Tim Kampanye; 5. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

6. media massa; dan 7. tokoh masyarakat. 9.

Pasangan Calon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor

10.

urut sebagaimana dimaksud pada angka (8). Bagi calon atau Pasangan Calon tidak hadir dalam rapat pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggung jawabkan, pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada angka (9) dan penandatanganan pada rancangan daftar Pasangan Calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye.

11.

Petugas sebagaimana dimaksud angka (10) wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari Pasangan Calon,

t2.

KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengumumkan hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud angka (7).

63

13.

Nama lengkap Pasangan Caion pada daftar Pasangan Calon dan

surat suara, harus sesuai dengan nama Pasangan Calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pasangan Calon yang bersangkutan. 14.

KPU Provinsi Kepuieruan Bangka Belitung mcnvusun nomor urut

dan nama Pasangan Calon dalam daftar Pasangan Calon dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon. 15.

Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon sebagaimana

dimaksud pada angka (3) ditetapkan dengan Keputusan

KPU

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 16.

KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengumumkan nama

dan nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan nomor urut Pasangan Calon. 17.

Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon bersifat final dan mengikat.

18,

Nomor urut dan daftar nama Pasangan Calon peserta Pemilihan yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk:

a. b. c. d. 19.

dihapus; Mencetak surat suara; Keperluan kampanye; dan

Dipasang di tiap Tempat Pemungutan Suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasangan Calon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan/atau klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat, paling lambat

sebelum hari pemungutan suara, dengan difasilitasi oleh KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung" 2

20.

2\.

(dua) hari

Dalam hal Pasangan Calon berhalangan untuk mengumumkan Laporan Harta Kekayaan Pribadi/Pejabat Negara sebagaimana dimaksud angka ( 19 ), Pasangan Calon dapat memberikan surat kuasa kepada KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

untuk mengumumkan. Partai Poiitik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik

64

penga.juan Pasangan calr:n dan/atau salalr seorailg calon dari Pasangi,rn ciilcin setclah pcnetapan pasangern calon sei:agaimana 22.

dimaksud dalam angka 1, angka Z dan angka 3. Pasangan calon dan/atau salah seorang dari pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 21 dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh Kpu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

23.

Partai Politik atau Gabungan partai politik yang menarik Pasangan calon dan/atau pasangan calon mengundurkan diri,

Partai Politik atau Gabungan partai politik tidak

dapat

mengusulkan Pasangan Calon pengganti. 24.

Partai Politik atau Gabungan partai politik yang menarik Pasangan calon dan/atau pasangan calon mengundurkan diri dinyatakan gugur sebagai peserta pemilihan, dan diberitahukan kepada Pasangan calon dengan tembusan partai politik atau Gabungan Partai Politik, serta diumumkan kepada masyarakat.

c<

Pasangan calon yang dinyatakan gugur, tidak mengubah nomor un-rt Fasangan calon lain yang telah ditetapkan.

26.

Pasangan calon Perseorangan diiarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan calon peserta pemilihan oleh KpU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

27.

Pasangan calon perseorangan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud angka (26) dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.

28.

selain dinyatakan gugur dan tidak dapat di ganti, pasangan calon Perseorangan sebagaimana dimaksud angka (27) dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalarn undang-undang tentang Pemilihan.

BAB VII. PENGGANTIAN CALON 1.

Penggantian Bakal calon

atau calon dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan partai politik atau calon Perseorangan dalam hal:

65

a. Dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan; b. Berhalangan tetap; atau

c. Dijatuhi pidana

berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

2.

3.

Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka huruf (b), meliputi keadaan:

1

a. meninggal dunia; atau b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; Berhalangan tetap karena meninggal sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf (a), dibuktikan dengan surat keterangan dari lurahlkepala desa atau sebutan lain atau camat setempat.

4.

Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf (b) dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.

4a.

Penggantian

Bakai Calon atau Bakal Pasangan

Calon

sebagaimana dimaksud dalarn angka (1) dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:

a. sampai dengan tahap verifikasi persyaratan b. sebelum penetapan Pasangan Calon; atau

c. sejak penetapan

calon;

Pasangan Calon sampai dengan puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

4b.

g0

(tiga

Penggantian bakal calon yang dinyatakan ridak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud clalam angka (1) clapat diiakukan dengan mengubah kedudukan:

4c"

a. calon Ch-rbernur menjadi calon Wakil Gubernur; atau b. cillon W:rkil Gubernur menjadi ci.llon Cubernur. Bagi Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik, penggantian bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka (4b),

harus mendapat persetujuan Pimpinan partai politik

atau

Gabungan Partai Politik tingkat pusat yang dituangkan dalam Keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai politik. 4d.

Per-rggantian bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka (4b)

tidak rnengr,rbah dukungan Part:ri Politik atall Gabungan partai 5.

Politik bagi Pasangan calon yang diusulkan oleh Partai politik. Dalam hal Pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan

66

Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan hari pemungutan suara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengusulkan Pasangan Calon atau

salah satu calon dari Pasangan Calon pengganti paling iambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara. 6.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon atau Pasangan Calon dinyatakan berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam angka

7.

(2).

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik dukungannya kepada calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada angka (6).

7a.

Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik

dukungan kepada calon atau Pasangan Calon pengganti, dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan sah. 7b"

7c"

Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengajukan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada angka (5), salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap dinyatakan gugur dan Partai atau Gabungan Partai Politik pengusul calon atau Pasangan Calon tidak dapat mengikuti Pemilihan. Dalnm hai salaih siltu calon derri Pasangan Cnlon berhalangan tetap dalam jangka r,taktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik tidak dapat mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon. 7d.

Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka (7c), KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung wajib mengumumkan kepada masyarakat.

7e.

Dalam hal Pasangan Calon perseorangan berhaiangan tetap sejak

ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan hari pemungutan suara, Pasangan Calon dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pemilihan.

67

7f.

Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan hari pemungutan suara, calon perseorangan dapat mengusulkan calon pengganti paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

7fI. Dalam hal calon

perseorangan

tidak mengusulkan calon

pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 7f, salah satu calon

dari Pasangan calon perseorangan yang tidak berhalangan tetap dinyatakan gugur.

79.

Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon perserangan berhalangan tetap 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, atau calon perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

7h.

Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka (7f) dan

angka (75), KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung wajib mengumumkan kepada masyarakat.

7i.

Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam angka

(7c) dan angka (7g), KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melanjutkan Pemilihan dengan salah satu calon dari Pasangan

Calon yang tidak berhalangan tetap sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan.

8.

KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon

atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam angka 4a huruf (a), dan menetapkan Pasangan Calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.

9.

KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon

atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam angka 4a huruf (b) dan huruf (c) paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.

68

10.

KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka ( 9 ) secara tertulis kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan calon atau Pasangan calon pengganti paling lambat 1 (satu) hari sejak sejak dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.

1

1"

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka (10), calon atau Pasangan calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan calon pengganti

dan tidak dapat mengalihkan dukungannya

kepada Pasangan

Calon lain.

72. Dalam hal

berdasarkan hasil penelitian terhadap calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat,

dan mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membuka kembali pendaftaran Pasangan calon, masa pendaftaran dibuka paling lama 3 (tiga) hari.

13. 14" 15. 16. L7. 18. 19. 20. 2L 22.

Dihapus. Dihapus. Dihapus" Dihapus. Dihapus. Dihapus. Dihapus. Dihapus. Dihapus. Dihapus.

BAB VIII. LARANGAN DAN SANKSI

l.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2OI7.

69

2.

Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur dan wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2OI7.

o J.

Fartai Politik atau gabungan Partai politik yang menerima imbalan harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

4.

Dalam hal Partai Politik atau Gabungan partai politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada angka (1), partai

Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan Pasangan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama. 5.

Dalam hal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan seseorang atau lembaga terbukti

memberi imbalan dalam proses pencalonan,

penetapan

Pasangan calon peserta pemilihan, atau pasangan calon terpilih atau sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur dibatalkan. 6.

Setiap partai politik atau gabungan partai poiitik

yang

terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada angka (1), dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Undano6a"

Undang tentang Pemilihan. Bakal calon selaku pctahana dilarang melakr-rkan penggantian pejabr,rl 6 (enam) bulan sebelurn tanggal penetapan pasangan Calon sitmpili dengan akhir rnasajabatan.

6b.

Bakal Calon selakr,r petahana

diiarang menggunakan keu'enangan, program, dan kegiatan Pemerinrah Daerah untuk kegiat:rn pemilihan 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Caion.

6c.

Dalam hal Bakal calon seiaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (6a) dan angka (6b) petahana

7"

yang bersangkutan dinyatakan tidak rnemenr-lhi syarat. Pasangan calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung oleh KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung apabila:

a. Pasangan Calon dan/atau Tim Karnpanye

terbukti

menjanjikan danf atau memberikan uang atau materi lainnya

70

untuk mempengaruhi pemilih berdasarkan

putusan

pengadilan yang telah mernpunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari dan tanggal pemungutan suara; b.

Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,

c.

sebelum hari dan tanggal pemungutan suara; Pasangan calon terbukti menerima danf atau memberikan

imbalan pada proses pencalonan berdasarkan putusan d"

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasangan Calon terbukti melakukan kampanye di media

cetak atau elektronik berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau Keputusan KpU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. e.

f.

Melakukan penggantian pejabat sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan, bagi calon yang berstelturs sebagai Petahana. Menggr-rnakan kevu'enangan, program, dan kegiatan Peme

rintah

Dne

rah untuk kegiatan pemilihan

sejak

ditctapkan sebag:,li Paserngan Calon sampai clengan penetapan Pasangein Calon Terpilih, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana; dan 6.

tidak menyerahkair surat tzin cuti kampanye, bagi Calon yang berstatus sebagai Petahana.

8.

Pembatalan Pasangan calon peserta Pemilihan Gubernur dan

wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung

sebagaimana dimaksud pada angka (7), tidak mengubah nomor urut pasangan

Calon peserta Pemilihan yang lain.

BAB IX.

Dihapus,

7t

BAB X. TANGGAPAN MASYARAKAT

L.

2.

Belitung mengumumkan daftar Pasangan Calon beserta dokumen pendaftarannya kepada masyarakat untuk memperoleh masukan dan tanggapan. Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka (1) dapat disampaikan kepada KPU Provinsi KPU Provinsi Kepulauan Bangka

Kepulauan Bangka Belitung pada laman KPU Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung dan/atau media cetak atau media elektronik sampai dengan masa penelitian. 3,

Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka (2), dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas serta fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

BAB XI.

PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA 1.

Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang

timbul dalam bidang tata usaha negara antara Pasangan Calon dengan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai akibat

dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan. 2.

Penyelesaian sengketa tata usaha Negara sebagaaiman dimaksud

angka (1) diselesaikan melalui upaya administrasi

di

Bawaslu

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 3.

Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu, dapat diajukan gugatan di Pegadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

4.

Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha Negara sebagaaimana

diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.

72

BAB XII. KETENTUAN LAIN 1.

-

LAIN

Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupatenf Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi,

Panwas Kabupatenf Kota, Panwas Kecamatan, PPL, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan, pengawas Pemilihan, Kepala Desa atau sebutan lain dan perangkat Desa atau sebutan lain dilarang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseora ngan. 2.

Dalam hal dari hasil penelitian administrasi dan/atau penelitian fakti;e1l, terbr-rkti adanya dukungan sebagaimana dimaksud angka

3.

(i), dukungan dimaksud clinyatakan tidak mernenuhi syarat. Pasangan Calon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon.

4.

Pencantuman gelar akademik sebagaimana dimaksud pada angka

(3) dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh istansi yang berwenang. 5.

Untuk memudahkan pelaksanaan proses pencalonan sejak masa penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan sampai dengan penetapan Pasangan Calon peserta

Pemilihan, KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat memanfaatkan sarana teknologi. 6.

Dalam hal Partai Politik telah berganti nama atau bergabung menjadi Partai Politik baru dengan badan hukum yang baru, KPU

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meminta

pendapat,

penjelasan atau keputusan kepada Menteri.

Kepala Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi

Pasangan Calon, rvajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditet:rpkan sebagai Pasangan Calon yang disampaikan pada saat pendaltaran.

8.

Perangkat

De

sa yang dicalonkan oleh Partai Politik

atau

73

Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri

secara

perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib mengundurkan diri

yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.

8a.

Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21, r.r'ajib menyampaikan:

a. surat pengajuan pengunduran diri

kepada pejabat yang

berrn enang;

b.

tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan

c. surat keterangan bahu'a pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang;

kepada KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.

Bb.

Kepaier Desa ataui Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada

aangka (7) dan angka (8) wajib menyampaikan keputusan pemberhentian paling lambat 60 {enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon.

9.

Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan

setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon, KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

10. Dalam hal putusan

pengadilan sebagaimana dimaksud pada angka (7) menyatakan ijazahlSurat Tanda Tamat Belajar (ST'IB)

Bakal Calon tidak sah, penggunaan ijazahl Surat Tanda Tarnat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.

10a. Dalam hal terdapat keadaan:

a. setelah dilakukan penundaan, dan sampai

dengan

berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar;

74

b. terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi syarat;

c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;

d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon; atau

e. terdapat

Pasangan Calon

yang dikenakan sanksi pembatalan

sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat

I (satu) Pasangan Calon, KPU Provinsi

Kepulauan Bangka

Belitung melanjutkan penyelenggaraan Pemilihan dengan

1

(satu) Pasangan Calon.

10b. Tata cara penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka (10a) berpedoman pada

Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.

11.

Mengubah sebagian bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan

11a.

ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Penggunaan lbrmulir Model 8.1.1-KWK Perseorangan, formr-rlir Moclel 8.1.2-KWK Perseorangan, digunakan untuk penyusunan dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimkasud dalam.

12.

Pengadaan formulir, dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung.

BAB XIIA KETENTUAN PERALIHAN

1. Dalam

hal Pendukung belum mempunyai Kartu

Tanda

75

Penduduk Elektronik, dapat memberikan dukungan dengan menggunakan surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas

kependudukan dan catatan sipil paling lambat Desember 2016. 2.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2OLT, pendukung dapat menggunakan Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas lain.

3.

Untuk penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2017, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang:

a. Melakukan penggantian pejabat sejak Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1

Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang berlaku, sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; dan

b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan saiah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain sejak Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2OI4 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota menjadi

Undang-Undang

berlaku, sampai dengan penetapan Pasangan

Calon

terpilih.

BAB XIII PENUTUP

Pedoman

teknis disusun untuk keperluan

penyelenggaraan tahapan

76

pencalonan pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan

Bangka Belitung Tahun 2OLT darr Pedoman Teknis ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang Pada tanggal L7 September 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ttd FAHRURROZI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Teknis Dan Hupmas,