PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KEPUTUSAN BUPATI BANGKA SELATAN NOMOR : 188.45/252/BP3MD/2014 TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN BANGKA SELATAN BUPATI BANGKA SELATAN, Menimbang
:
a. bahwa
setiap
orang
berhak
untuk
bertempat
tinggal
dan
mendapatkan lingkungan hidup yang laik dan sehat; b. bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota berdasarkan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang didahului proses pendataan; c. bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh; Mengingat
:
1. Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 3. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 5. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Bangka Selatan,
Kabupaten Bangka Tengah,
Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 6. Undang–Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) 8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 9. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir
dan
Pulau-pulau
Kecil
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739); 10. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); 11. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
12. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 13. Peraturan
Pemerintah
Nomor
36
tahun
2005
tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan
Pemerintah
Nomor
61
Tahun
2009
tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor
151,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 5070); 16. Peraturan
Pemerintah
Nomor
15
Tahun
2010
tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KESATU
:
Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh merupakan satuan
perumahan
dan
permukiman
dalam
lingkup
wilayah
kabupaten yang dinilai tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat; KEDUA
:
Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bangka Selatan ditetapkan sebagai dasar penyusunan Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bangka Selatan yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah
dalam
mendukung
Program
Nasional
Pengentasan
Permukiman Kumuh, termasuk dalam hal ini Target Nasional Permukiman Tanpa Kumuh;
KETIGA
:
Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bangka Selatan meliputi sejumlah 5 (lima) lokasi, di 4 (empat) kecamatan, dengan luas total sebesar 40,90 (empat puluh koma sembilan puluh) hektar;
KEEMPAT
:
Penjabaran
mengenai
Daftar
Lokasi
Perumahan
Kumuh
Dan
Permukiman Kumuh di Kabupaten Bangka Selatan dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I serta Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bangka Selatan dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II, dimana kedua lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini; KELIMA
:
Berdasarkan Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bangka Selatan ini, maka Pemerintah Daerah berkomitmen untuk untuk melaksanakan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh secara tuntas dan berkelanjutan sebagai prioritas pembangunan daerah dalam bidang perumahan dan permukiman, bersama-sama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah;
KEENAM
:
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Toboali pada tanggal 16 September 2014
Tembusan : 1. Yth. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta. 2. Yth. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang. 3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Bangka Selatan di Toboali. 4. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan di Toboali. 5. Sdr. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Bangka Selatan di Toboali.
LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BANGKA SELATAN NOMOR : 188.45/252/BP3MD/2014 TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN BANGKA SELATAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN BANGKA SELATAN
NO KECAMATAN 1 Toboali
KELURAHAN/ NAMA DESA KAWASAN Tanjung 1. Tanjung Ketapang Ketapang 2. Suka Damai
2 Tukak Sadai
Sadai
Sadai
3 Simpang Rimba
Permis
Perkampungan Nelayan Permis
Batu Betumpang
Batu Betumpang
4. Pulau Besar
TINGKAT KEKUMUHAN 4,5 Permukiman Pesisir Kumuh Ringan 12,93 Permukiman Pesisir Kumuh Ringan 2,41 Permukiman Pesisir Kumuh Ringan
LUAS (HA)
KARAKTERISTIK
LEGALITAS PRIORITAS LAHAN PENANGANAN Legal Prioritas 3 Legal
Prioritas 3
Legal
Prioritas 3
14,08 Permukiman Nelayan
Kumuh Ringan
Legal
Prioritas 3
6,97 Permukiman Nelayan
Kumuh Ringan
Legal
Prioritas 3
