BUPATI BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SALINAN PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANGKA, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka, maka perlu dilakukan penyusunan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka;
b.
bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
1.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D); MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bangka. 2.
3. 4. 5.
6. 7.
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. Bupati adalah Bupati Bangka. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. 2
8.
9.
Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah/kepala desa dalam memberdayakan masyarakat. Administrasi Kelurahan adalah keseluruhan kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan-kegiatan kelurahan pada Buku Administrasi Kelurahan. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 2
(1) Kecamatan dibentuk dalm rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. (2) Kecamatan sebagaimana dimasud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Tugas Pasal 3 (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas : a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan yang dilimpahkan pelaksanaannya kepada camat; b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraaan ketentraman dan ketertiban Umum; d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; f. mengoordinasikan penyelenggaran kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat Daerah di tingkat kecamatan; g. membina dan mengawasi penyelenggaaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan; h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di kecamatan; i. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang meliputi aspek : a. perizinan; b. rekomendasi; 3
c. koordinasi; d. pembinaan; e. pengawasan; f. fasilitasi; g. penetapan; h. penyelenggaraan; dan i. kewenangan lain yang dilimpahkan. (3) Pelaksanaan kewenangan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan. (4) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi. (5) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (6) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibantu oleh kelurahan yang merupakan perangkat kecamatan. (7) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipimpin oleh Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada camat. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4 (1) Susunan organisasi kecamatan terdiri dari : a. Camat; b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan; dan 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Seksi Tata Pemerintahan; d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; f. Seksi Pelayanan Umum; g. Seksi Kesejahteraan Rakyat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; h. Kelurahan yang terdiri dari : 1. Lurah; 2. Sekretariat Kelurahan; 3. Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum; 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Rakyat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; dan 5. Seksi Pelayanan Umum. (2) Bagan susunan organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4
BAB IV TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN Bagian Kesatu Camat Pasal 5 (1) Camat mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi: a. penyusunan program dan kegiatan kecamatan; b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; d. pengoordinasian penerapan dan penegakan perundang-undangan; e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; g. pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi Negara dan kesatuan bangsa; h. pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial kemasyarakatan; i. pelaksanaan kegiatan pembinaan ekonomi, koperasi dan usaha kecil menengah; j. pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum, keagrariaan dan kependudukan; k. pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat; l. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa; m. pengoordinasian penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya yang berada diwilayahnya; n. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa; o. pelaksanaan penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan; p. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kedua Sekretaris Kecamatan Pasal 6 (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. 5
(2) Sekretaris Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian, evaluasi pelaksanaan tugas seksi-seksi, pelaksanaan urusan kebijakan program, pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis dan adminsitrasi di bidang umum, kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan serta aset kepada semua unsur dalam lingkungan kecamatan. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seketaris Camat mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program kegiatan kecamatan;
pada ayat (1),
b. pelaksanaan urusan dan pengelolaan administrasi perkantoran, surat menyurat, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, hubungan masyarakat, keuangan, perencanaan dan pelaporan serta kepegawaian; c. pelaksanaan penyusunan anggaran kecamatan; d. pelaksanaan ketatalaksanaan, perpustakaan; e. pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan; f.
kearsipan,
pembinaan,
pengoordinasian dan pembagian perpanjangan tangan camat;
dokumentasi
perencanaan, tugas-tugas
dan
pengendalian, seksi
sebagai
g. pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian kegiatan kecamatan dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan; h. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum di wilayah kecamatan; i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian administrasi kegiatan kesekretariatan; j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan bidang tugasnya. (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris Kecamatan membawahi 2 (tiga) Sub Bagian meliputi : a. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan; dan b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Bagian Ketiga Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan Pasal 7 Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan yang mempunyai tugas sebagai berikut : a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan; b. mengumpulkan dan melakukan sistematisasi data untuk bahan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelaksanaan tugas pada kecamatan;
6
c. melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyajian data dan informasi serta menganalisis data laporan pelaksanaan kegiatan kecamatan; d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan; e. melakukan fasilitasi dan menyusun rencana kegiatan sebagai bahan Rencana Kerja Anggaran (RKA); f. menyiapkan bahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); g. menghimpun dan menyiapkan bahan analisis, evaluasi serta melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan dan pelaporan kecamatan; h. melakukan koordinasi horizontal dan vertikal serta lintas bidang dalam rangka penyusunan laporan pelaksanaan perencanaan, pelaporan kecamatan; i.
menyusun rancangan laporan capaian kinerja bulanan dan semesteran dan tahunan;
j.
menyiapkan administrasi dan menyusun rancangan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kecamatan;
k. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan rutin; l.
menyelenggarakan administrasi pembukuan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
m. mempersiapkan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan laporan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
bahan
n. memelihara dan menyimpan bukti dan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; o. menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban; p. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan; q. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan r.
melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Keempat Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 8 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang dipimpin Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas sebagai berikut : a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. melaksanakan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian dan keamanan kantor serta kenyamanan kerja; c. menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain; d. mengelola urusan perjalanan dinas dan keprotokolan; 7
e. mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan, taspen dan lain-lain; f. merencanakan dan melaksanakan pengembangan sumber daya manusia; g. mengendalikan surat masuk dan surat keluar; h. mengendalikan arsip aktif; i. melaksanakan kegiatan pengetikan dan penggandaan surat; j. menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan kantor; k. melaksanakan administrasi barang dan perlengkapan kantor; l. menyiapkan bahan administrasi pengadaan, penyaluran dan pemakaian, penggunaan dan penghapusan barang dan perlengkapan; m. menyiapkan bahan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan kantor; n. mempersiapkan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); o. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; p. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kelima Seksi Tata Pemerintahan Pasal 9 Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang mempunyai tugas sebagai berikut : a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana serta program kerja Seksi Tata Pemerintahan; b. mengumpulkan data dan bahan lingkup tata pemerintahan meliputi pengumpulan dan pengolahan data pemerintahan dan kependudukan, penyusunan dan pemutakhiran data monografi kecamatan; c. melaksanakan fasilitasi urusan pemerintahan yang meliputi pembinaan Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), pembinaan administrasi pemerintahan kelurahan, pembantuan pelaksanaan intensifikasi pajak bumi dan bangunan serta pajak-pajak lainnya di wilayah kecamatan; d. menyiapkan bahan pembinaan keagrariaan/pertanahan, inventarisasi tanah desa, tanah eks bengkok desa dan kelurahan termasuk mutasi tanah desa/kelurahan; e. menyusun bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; f. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan; g. menyiapkan bahan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Kelurahan, penyusunan peraturan desa, bahan pembinaan dan pengawasan terhadap lurah, bahan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat kelurahan, bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat kecamatan, bahan pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati; 8
h. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah sesuai ketentuan peraturan perudang-undangan yang berlaku; i. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan lingkup pemerintahan; j. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Keenam Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Pasal 10 Seksi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang mempunyai tugas sebagai berikut: . a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; b. mengumpulkan data dan bahan lingkup ketentraman dan ketertiban; c. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban yang meliputi fasilitasi pengamanan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, fasilitasi kerjasama antar kelurahan dan koordinasi dengan Kepolisian, TNI, pemuka agama dalam penyelesaian perselisian antar kelurahan, pembinaan potensi perlindungan masyarakat dan pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama; d. menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan lingkup ketentraman dan ketertiban; e. melaksanakan pembinaan Polisi Pamong Praja di tingkat kecamatan; f. melaksanakan upaya preventif dalam penanggulangan penyakit masyarakat; g. menyusun laporan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; h. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Ketujuh Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pasal 11 Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang mempunyai tugas sebagai berikut: a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat; b. mengumpulkan data dan bahan lingkup pemberdayaan masyarakat; c. melaksanakan pemberdayaan lembaga-lembaga kemasyarakatan/swasta dan tokoh masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan untuk mengembangkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan;
9
d. menyiapkan bahan pelaksanaan usaha dan upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan; e. melaksanakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana; f. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan profil kelurahan dan kecamatan; g. menyusun bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan; h. menyusun laporan pelaksanaan lingkup pemberdayaan masyarakat dan desa; i. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kedelapan Seksi Pelayanan Umum Pasal 12 Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum yang mempunyai tugas sebagai berikut: a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program kerja Seksi Pelayanan Umum; b. mengumpulkan data dan bahan lingkup pelayanan umum; c. melaksanakan pelayanan data dan informasi kecamatan; d. melaksanakan pelayanan administrasi pertanahan dan administrasi kependudukan; e. melaksanakan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi; f. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat kecamatan meliputi bahan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, bahan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, bahan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, bahan evaluasi terhadap pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan, bahan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati; g. melaksanakan pelaksanaan upaya pengamanan atas aset-aset Pemerintah Daerah di wilayah kecamatan; h. melaksanakan pengelolaan jaringan komunikasi dan informasi kecamatan; i. menyusun laporan pelaksanaan lingkup pelayanan umum; j. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
10
Bagian Kesembilan Seksi Kesejahteraan Rakyat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Pasal 13 Seksi Kesejahteraan Rakyat, Keluarga Berencana (KB) dan Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat, Keluarga Berencana (KB) dan Pemberdayaan Perempuan yang mempunyai tugas sebagai berikut: a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program kerja Seksi Kesejahteraan Rakyat, Keluarga Berencana (KB) dan Pemberdayaan Perempuan; b. melaksanakan fasilitasi dan pengoordinasian kegiatan bidang kesehatan, kemasyarakatan, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), koordinasi Jaringan Pengaman dan Kesejahteraan Sosial (JPS) dengan instansi terkait, pembinaan bidang keagamaan, ketahanan keluarga, partisipasi dan pemberdayaan perempuan serta generasi muda dan fasilitasi pembinaan bidang keagamaan, koperasi, usaha kecil dan menengah, fasilitasi dan pengoordinasian kegiatan ekonomi dan ketahanan pangan dengan instansi terkait; c. menyiapkan bahan untuk penyelenggaraan upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan kesejahteraan rakyat, keluarga berencana (KB) dan pemberdayaan perempuan; d. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kesejahteraan rakyat, keluarga berencana (KB) dan pemberdayaan perempuan; e. menyiapkan bahan evaluasi terhadap kegiatan kesejahteraan rakyat, keluarga berencana (KB) dan pemberdayaan perempuan; f. menyiapkan bahan pelaporan pelaksanaan kegiatan kesejahteraan rakyat, keluarga berencana (KB) dan pemberdayaan perempuan; g. menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat, keluarga berencana (KB) dan pemberdayaan perempuan meliputi bahan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi terkait di bidang kesejahteraan rakyat, keluarga berencana (KB) dan pemberdayaan perempuan, penyuluhan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan rakyat; h. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan lingkup kesejahteraan rakyat, keluarga berencana (KB) dan pemberdayaan perempuan; i.
memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
j.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. BAB V TUGAS DAN FUNGSI KELURAHAN Bagian Kesatu Lurah Pasal 14
(1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) mempunyai tugas membantu camat dalam : a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan; 11
b. melakukan pemberdayaan masyarakat; c. melaksanakan pelayanan masyarakat; d. memelihara ketentraman dan ketertiban umum; e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum; dan f. melaksanakan tugas perundang-undangan.
lain
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lurah membawahi : a. Sekretaris Kelurahan; b. Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum; c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Rakyat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; dan d. Seksi Pelayanan Umum. Bagian Kedua Sekretaris Kelurahan Pasal 15 Sekretariat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h angka 2 dipimpin oleh Sekretaris Kelurahan yang mempunyai tugas sebagai berikut : a. melaksanakan penyusunan data dan bahan materi lingkup kesekretariatan kelurahan; b. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan kelurahan; c. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, rumah tangga, perencanaan, pelaporan, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian; d. melaksanakan pengoordinasian kegiatan seksi di kelurahan; e. melaksanakan administrasi umum dan keuangan kelurahan meliputi buku data keputusan lurah, buku data inventaris kelurahan, buku data aparat kelurahan, buku data agenda masuk dan keluar, buku ekspedisi, buku kas umum, buku kas pembantu perincian objek penerimaan, buku kas pembantu perincian objek pengeluaran dan buku kas harian pembantu; f. melaksanakan pengelolaan jaringan komunikasi dan informasi sekretariat kelurahan; g. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan lingkup kesekretariatan; h. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Ketiga Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Pasal 16 Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h angka 3 dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum yang mempunyai tugas sebagai berikut: a. melaksanakan pengumpulan data dan bahan/materi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum;
lingkup
tata 12
b. membantu pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan pengurus, Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW); c. melaksanakan urusan tata pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum meliputi pembinaan Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), pelayanan administrasi pertanahan (buku tanah di kelurahan), pembinaan administrasi pemerintahan kelurahan, administrasi kependudukan (buku data induk penduduk kelurahan, buku data mutasi penduduk kelurahan, buku data rekapitulasi jumlah penduduk akhir bulan, buku data penduduk sementara); d. membantu pelaksanaan intensifikasi pajak bumi dan bangunan serta pajak-pajak lainnya di wilayah kelurahan; e. melaksanakan pembinaan potensi perlindungan masyarakat, f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemerintahan kelurahan dengan kecamatan dan instansi terkait; g. menyusun laporan pelaksanaan lingkup Ketentraman dan Ketertiban Umum;
Seksi
Tata
Pemerintahan,
h. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Keempat Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Rakyat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Pasal 17 Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Rakyat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h angka 4 dipimpin Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Rakyat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang mempunyai tugas sebagai berikut: a. melaksanakan pengumpulan data dan bahan/materi lingkup pemberdayaan masyarakat, pembangunan, kesejahteraan rakyat, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan meliputi: 1. pembinaan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; 2. inventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan pembangunan; 3. fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana fisik fasilitasi umum dan fasilitas sosial; 4. fasilitasi pemberdayaan pelestarian lingkungan;
masyarakat
dalam upaya
kesehatan
dan
5. pelaksanaan administrasi pembangunan kelurahan (buku rencana pembangunan, buku kegiatan pembangunan, buku inventaris proyek, buku kader-kader pembangunan); 6. pelaksanaan administrasi lainnya kelurahan (buku data pengurus dan anggota lembaga kemasyarakatan, buku register dan buku monografi kelurahan); dan b. melaksanakan fasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa, pembangunan kesejahteraan rakyat (kesra), keluarga berencana (KB) dan pemberdayaan perempuan kelurahan dengan kecamatan dan instansi terkait; 13
c. menyusun laporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan; d. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kelima Seksi Pelayanan Umum Pasal 18 Seksi Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h angka 5 dipimpin Kepala Seksi Pelayanan Umum yang mempunyai tugas sebagai berikut: a. melaksanakan pengumpulan data dan bahan/materi lingkup pelayanan umum; b. menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan pelayanan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; c. melaksanakan pelayanan data dan informasi kelurahan, kesejahteraan sosial, pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi, d. menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kebersihan, keindahan, pemukiman dan prasarana wilayah serta lingkungan hidup; dan e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum; f. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 19 (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya. (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fungsional di bidang masing-masing sesuai dengan keahliannya. (3) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh camat. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14
BAB VI KEPEGAWAIAN Pasal 20 (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator. (2) Sekretaris Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator. (3) Kepala Seksi Kecamatan dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h angka 1, merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas. (4) Kepala Subbagian, Sekretaris Lurah dan Kepala Seksi pada Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 serta pada huruf h angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5, merupakan jabatan struktural IVb atau jabatan pengawas. Pasal 21 Pengangkatan dalam jabatan dan penetapan pegawai dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VII TATA KERJA Pasal 22 (1) Dalam melaksanakan tugasnya, camat bertanggungjawab langsung kepada Bupati, sedangkan pertanggungjawaban administratif melalui Sekretaris Daerah. (2) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang sekretaris camat yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada camat. (3) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris camat. (4) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada camat. (5) Apabila camat berhalangan di dalam menjalankan tugasnya, camat dapat menunjuk sekretaris kecamatan atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakilinya. (6) Hubungan antara camat dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui sekretaris camat. Pasal 23 (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungann Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masingmasing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15
(3) Setiap pimpinan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 Pada saat berlakunya Peraturan ini, Peraturan Bupati Bangka Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2010 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 25 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka. Ditetapkan di Sungailiat pada tanggal 10 Desember 2016 BUPATI BANGKA, Cap/dto Diundangkan di Sungailiat Pada tanggal 10 Desember 2016
TARMIZI SAAT
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA, Cap/dto FERY INSANI BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2016 NOMOR 86
Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,
TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH PEMBINA TK I NIP. 19660608 198603 1 004 16
LAMPIRAN
: PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR : 72 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA.
SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA.
BUPATI BANGKA, Cap/dto TARMIZI SAAT
1
