BUPATI BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SALINAN PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 73 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANGKA, Menimbang : a. bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka; b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis dan operasional pada Dinas dan Badan Daerah dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu diatur dan ditetapkan mengenai Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 1
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D). MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bangka. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom. 3. Bupati adalah Bupati Bangka. 4. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Bangka. 5. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Bangka. 6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unsur Pelaksana Operasional pada Dinas atau Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka. 7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah. BAB II PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN DAERAH Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 2 (1) Dengan Peraturan ini dibentuk UPT pada Dinas dan Badan Daerah. (2) UPT pada Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. UPT pada Dinas Pertanian meliputi : 1. UPT Balai Benih Utama (BBU) di Sungailiat ; 2. UPT Balai Pembibitan Peternakan Sungailiat ; 3. UPT Pusat Kesehatan Hewan di Merawang ; b. UPT pada Dinas Perikanan meliputi : 1. UPT Balai Benih Ikan (BBI) di Sungailiat; 2. UPT Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Sungailiat.
2
c. UPT pada Dinas Kesehatan meliputi : 1. UPT Puskesmas yaitu : a)
Puskesmas Sungailiat di Sungailiat;
b) Puskesmas Sinar Baru di Sinar Baru; c)
Puskesmas Kenanga di Kenanga;
d) Puskesmas Baturusa di Baturusa; e)
Puskesmas Riau Silip di Riau Silip;
f)
Puskesmas Gunung Muda di Gunung Muda;
g)
Puskesmas Belinyu di Belinyu;
h) Puskesmas Pemali di Pemali; i)
Puskesmas Bakam di Bakam;
j)
Puskesmas Puding Besar di Puding Besar;
k) Puskesmas Petaling di Petaling; l)
Puskesmas Penagan di Penagan.
2. UPT Gudang Farmasi Sungailiat di Sungailiat; 3. UPT Laboratorium Kesehatan di Sungailiat; 4. UPT Jaminan Kesehatan; 5. UPT Public Safety Center 119 (PSC-119) Sepintu Sedulang; dan 6. UPT RSUD Dr Eko Maulana Ali di Belinyu. d. UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari : 1. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sungailiat dengan wilayah kerja meliputi : Kecamatan Sungailiat berkedudukan di Sungailiat; 2. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pemali dengan wilayah kerja meliputi : Kecamatan Pemali dan Kecamatan Bakam berkedudukan di Pemali; 3. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Merawang dengan wilayah kerja meliputi : Kecamatan Merawang berkedudukan di Merawang; 4. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Belinyu dengan wilayah kerja meliputi : Kecamatan Belinyu berkedudukan di Belinyu; 5. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Mendo Barat dengan wilayah kerja meliputi : Kecamatan Mendo Barat berkedudukan di Petaling; 6. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan bakam dengan wilayah kerja meliputi : Kecamatan Bakam berkedudukan di Bakam; 7. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan Kecamatan Riau Silip dengan wilayah kerja meliputi : Kecamatan Riau Silip berkedudukan di Riau Silip; dan 8. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Puding Besar dengan wilayah kerja meliputi : Kecamatan Puding Besar berkedudukan di Puding Besar.
3
e. UPT pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan terdiri dari : 1. UPT Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kecamatan Sungailiat meliputi Kecamatan Sungailiat dan Kecamatan Pemali berkedudukan di Sungailiat; 2. UPT Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kecamatan Belinyu meliputi Kecamatan Belinyu, Kecamatan Riau Silip dan Kecamatan Bakam berkedudukan di Belinyu; 3. UPT Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kecamatan Merawang meliputi Kecamatan Merawang, Kecamatan Mendo Barat dan Kecamatan Puding Besar berkedudukan di Baturusa; 4. UPT Peralatan dan Workshop; dan 5. UPT Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); 6. UPT Terminal Sungailiat di Sungailiat; 7. UPT Terminal Belinyu di Belinyu; dan 8. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Sungailiat di Sungailiat. f. UPT pada Dinas Pariwasata, Kepemudaan dan Olahraga terdiri dari : 1. UPT Gedung Olahraga (GOR) Orom di Sungailiat; dan 2. UPT Bina Satria Sungailiat di Sungailiat. g. UPT pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari : 1. UPT Pasar Sungailiat di Sungailiat; dan 2. UPT Pasar Belinyu di Belinyu. h. UPT pada Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari : 1. UPT TPA Kecamatan Sungailiat; 2. UPT Laboratorium Lingkungan Sungailiat; dan 3. UPT Persampahan dan Pertamanan Kecamatan Belinyu. (3) UPT pada Badan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah: a. UPT pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah meliputi : 1. UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kecamatan Sungailiat dengan wilayah kerja Kecamatan Sungailiat berkedudukan di Sungailiat; 2. UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kecamatan Belinyu dengan wilayah kerja Kecamatan Belinyu berkedudukan di Belinyu; 3. UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kecamatan Merawang dengan wilayah kerja Kecamatan Merawang berkedudukan di Baturusa; 4. UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kecamatan Mendo Barat dengan Wilayah kerja Kecamatan Mendo Barat berkedudukan di Petaling; 5. UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kecamatan Pemali dengan Wilayah kerja Kecamatan Pemali berkedudukan di Pemali; 6. UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kecamatan Bakam dengan Wilayah kerja Kecamatan Bakam berkedudukan di Bakam; 7. UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kecamatan Riau Silip dengan Wilayah kerja Kecamatan Riau Silip berkedudukan di Riau Silip; dan
4
8. UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kecamatan Puding Besar dengan Wilayah kerja Kecamatan Puding Besar berkedudukan di Puding Besar. BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 3 (1) UPT adalah unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. (2) UPT dipimpin oleh seorang kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas/Kepala Badan melalui Sekretaris. Bagian Kedua Tugas Pasal 4 (1) UPT pada Dinas dan Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu (satu) atau beberapa Kecamatan. (2) Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan oleh UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat. (3) Kegiatan teknis penunjang yang dilaksanakan oleh UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya. Bagian Ketiga Fungsi Pasal 5 UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. perumusan kebijakan teknis fungsional dan/atau operasional sesuai dengan lingkup tugasnya; b. pembinaan dan pengawasan kegiatan tenaga fungsional dan/atau operasional di lingkungan kerjanya; c. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsinya di tingkat kecamatan; d. pelaksanaan urusan tata usaha yang diperlukan; e. pelaksanaan pelayanan teknis fungsional dan/atau teknis operasional; f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugasnya; g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas/ Kepala Badan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
5
Bagian Keempat Kewenangan Pasal 6 (1) Kepala Dinas atau Kepala Badan Daerah yang membawahi melimpahkan sebagian urusan yang akan menjadi kewenangan UPT.
UPT
(2) Pelaksanaan kewenangan serta uraian tugas dan fungsi UPT ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas/Kepala Badan yang bersangkutan. BAB V SUSUNAN ORGANISASI SERTA PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 7 (1) Susunan organisasi UPT pada Dinas dan Badan terdiri dari : a. Kepala UPT; b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan c. Kelompok jabatan fungsional. (2) Bagan susunan organisasi UPT pada Dinas dan Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Bagian Kedua Penjabaran Tugas dan Fungsi Pasal 8 (1) Kepala UPT mempunyai tugas : a. mengoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan dan menyelenggarakan seluruh UPT sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi UPT; b. menyusun rencana program kerja dan anggaran belanja UPT; c. menyusun data, mengevaluasi dan menyiapkan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan UPT; d. menyampaikan laporan pelaksanaan program kerja dan kegiatan kepada Kepala Dinas/ Kepala Badan Daerah dengan tembusan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas/Kepala Badan Daerah yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugasnya; dan f. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas/Kepala Badan Daerah yang bersangkutan tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas : a. menyelenggarakan urusan keuangan, tata usaha kantor, rumah tangga/perlengkapan dan kepegawaian; b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja UPT;
6
c. menyiapkan bahan penyusunan data, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan UPT; d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya; dan e. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala UPT tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Pasal 9 Penjabaran lebih lanjut uraian tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan ini, ditetapkan oleh Kepala Dinas yang bersangkutan. BAB V KEPEGAWAIAN Pasal 10 Pengangkatan dalam jabatan dan penetapan pegawai pada UPT dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 11 (1) Kelompok jabatan fungsional pada UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku. (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (4) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk. (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (7) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB VII ESELON Pasal 12 (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural eselon IV.a. (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b merupakan jabatan struktural eselon IV.b.
7
BAB VIII TATA KERJA Pasal 13 (1) Dalam melaksanakan tugas setiap Kepala UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masingmasing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing. (2) Setiap Kepala UPT wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Setiap Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (4) Setiap Kepala UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (7) Dalam melaksanakan tugas dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, setiap Kepala UPT wajib mengadakan rapat berkala. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka : a. Peraturan Bupati Bangka Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Struktur Organisasi Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2012 Nomor 5); b. Peraturan Bupati Bangka Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Struktur Organisasi Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2012 Nomor 19); c. Peraturan Bupati Bangka Nomor 10A Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Struktur Organisasi Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 14); dan
8
d. Peraturan Bupati Bangka Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Struktur Organisasi Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 34); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 15 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka. Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 10 Desember 2016 BUPATI BANGKA,
Cap/dto TARMIZI SAAT Diundangkan di Sungailiat Pada tanggal 10 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA, Cap/dto FERY INSANI BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2016 NOMOR 84
Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,
TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH PEMBINA TK I NIP. 19660608 198603 1 004
9
LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 73 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA.
SUSUNAN ORGANISASI UPT PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
KEPALA UPT
KASUBBAG TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BUPATI BANGKA, Cap/dto TARMIZI SAAT
1
