BUPATI BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SALINAN PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BANGKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANGKA, Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka, maka perlu diatur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D); MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BANGKA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
DalamPeraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bangka. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi. 3. Bupati adalah Bupati Bangka. 4. Wakil Bupati adalah Wakil BupatiBangka. 5. Sekretaris Daerah adalahSekretaris Daerah Kabupaten Bangka. 6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka. 7. Direktur adalah Direktur RSUD Bangka. 8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka. 9. Kecamatanadalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah. BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 2 (1) RSUD merupakan sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang dikategorikan ke dalam RSUD. (2) RSUD dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 3 (1) Susunan Organisasi RSUD terdiri dari: a. Direktur; 2
b. Bagian Tata Usaha membawahi: 1. Sub Bagian Keuangan; 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat; dan 3. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan c. Bidang Pelayananmembawahi: 1. Seksi Pelayanan dan Penunjang Medis; dan 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Medis d. Bidang Keperawatan membawahi: 1. Seksi Asuhan Etika dan Mutu Keperawatan; dan 2. Seksi Sarana Peralatan Keperawatan. e. Bidang Perencanaan dan Pelaporan membawahi: 1. Seksi Penyusunan Program, Pelaporan dan Rekam Medik; f.
2. Seksi Hukum, Publikasi dan Informasi. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Susunan Organisasi RSUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. BAB III TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN Bagian Kesatu Tugas Pasal 4 RSUD mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan umum dan rujukan kesehatan masyarakat. Bagian Kedua Fungsi Pasal 5 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, RSUD mempunyai fungsi : a. penyelenggaraan pelayanan umum masyarakat; b. penyelenggaraan pelayanan rujukan kesehatan masyarakat. c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Ketiga Kewenangan Pasal 6 RSUD mempunyai kewenangan sebagai berikut : a. penyelenggaraan pelayanan medis, penunjang medis dan non medis; b. penyelenggaraan pelayanan asuhan perawatan; c. penyelenggaraan pelayanan rujukan; d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; e. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan; 3
f. pelaksanaan kegiatan managemen dan pengadaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan operasional RSUD; g. pengelolaan keuangan pemeliharaan RSUD
dalam
menunjang
kegiatan
operasional
dan
h. penyusunan program operasional dan pemeliharaan RSUD; i. perencanaan, pengorganisasian, monitoring, pengawasan dan evaluasi sarana dan prasarana RSUD; j. penyusunan program dan pelaksanaan akreditasi RSUD; k. penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); l. pelaksanaan program RSUD pro aktif dan peningkatan pendidikan; dan m. pelaksanaan program peningkatan kualitas dan pengembangan pelayanan rumah sakit (quality assurance). BAB IV PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Direktur Pasal 7 Direktur mempunyai tugas memimpin RSUD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, menyiapkan kebijakan daerah dan kebijakan umum sesuai dengan tugas RSUD, menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas RSUD yang menjadi tanggungjawabnya serta membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain. Bagian Kedua Bagian Tata Usaha Pasal 8 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas merencanakan operasional, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan, kepegawaian, pendidikan, pelatihan, umum dan perlengkapan serta pembuatan laporan kedinasan. Pasal 9 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. pengelolaan keuangan rumah sakit; b. pengoordinasian dalam penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan program dan kegiatan RSUD; c. pengelolaan kepegawaian dan pendidikan, pelatihan; d. pengelolaan aset-aset RSUD; e. pengelolan keprotokolan; f. pengelolaan administrasi RSUD; g. pengelolaan perpustakaan RSUD; h. pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.; dan i. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. 4
Pasal 10 (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana anggaran rutin, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. (2) Sub Bagian Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian dan merencanakan, mengkoordinasikan, mengsinkronisasikan, melaksanakan program Pendidikan Pelatihan struktural, Pendidikan Pelatihan teknis fungsional dan Pendidikan Pelatihan kepegawaian lainnya. (3) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, kepustakaan dan keamanan kantor serta kenyamanan kerja. Bagian Ketiga Bidang Pelayanan Pasal 11 (1) Bidang Pelayanan adalah unsur pembantu Direktur di bidang pelayanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur. (2) Bidang Pelayanan mempunyai tugas membantu Direktur RSUD dalam hal mengoordinasikan dan menyelenggarakan pelayanan medis, penunjang medis serta rujukan, dan melaksanakan pengawasan pengendalian pelayanan medis, penunjang medis serta rujukan. Pasal 12 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pelayanan mempunyai fungsi : a. pengoordinasian dan menyelenggarakan semua kegiatan pelayanan medis, penunjang medis dan rujukan; b. pengoordinasian semua kegiatan pengawasan dan pengendalian (wasdal) pelayanan medis, penunjang medis dan rujukan; c. pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya ; dan d. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Pasal 13 Bidang Pelayanan membawahi : a. Seksi Pelayanan dan Penunjang Medis; dan b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Medis.
5
Pasal 14 (1) Seksi Pelayanan dan Penunjang Medis mempunyai tugas membantu tugas Kepala Bidang Pelayanan dalam mengelola dan menyelenggarakan kegiatan di bidang pelayanan medis, penunjang medis dan rujukan. (2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Medis mempunyai tugas membantu tugas Kepala Bidang Pelayanan dalam mengelola kegiatan di bidang pelayanan medis, penunjang medis dan rujukan dalam perencanaan, pengorganisasian, monitoring, pengawasan dan evaluasi sarana dan prasarana rumah sakit untuk terselenggaranya kegiatan tersebut. Bagian Keempat Bidang Keperawatan Pasal 15 (1) Bidang Keperawatan adalah unsur Pembantu Direktur dibidang keperawatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur. (2) Bidang Perawatan mempunyai tugas membantu Direktur RSUD dalam hal mengoordinasikan dan melakukan perencanaan program keperawatan, membina dan bimbingan untuk meningkatkan asuhan, etika dan mutu keperawatan danmengelola sarana peralatan keperawatan. Pasal 16 untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Perawatan mempunyai fungsi : a. pengkoordinasian perencanaan program keperawatan; b. penyelenggaraan bimbingan tehnis pelaksanaan asuhan, etika dan mutu keperawatan; c. pengawasan, pengendalian, penilaian kinerja tenaga keperawatan; d. pengelolaan pengunaan sarana peralatan keperawatan; e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan f. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Pasal 17 Bidang Keperawatan membawahi : a. Seksi Asuhan Etika dan Mutu Keperawatan; dan b. Seksi Sarana Peralatan Keperawatan. Pasal 18 (1) Seksi Asuhan Etika dan Mutu Keperawatan mempunyai tugas membantu tugas Kepala Bidang Keperawatan dalam melakukan pembinaan, bimbingan asuhan, etika dan mutu keperawatan. (2) Seksi Sarana Peralatan Keperawatan mempunyai tugas membantu tugas Kepala Bidang Keperawatan dalam mengelola, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan serta penggunaan sarana peralatan keperawatan.
6
Bagian Kelima Bidang Perencanaan dan Pelaporan Pasal 19 (1) Bidang Perencanaan dan Pelaporan adalah unsur Pembantu Direktur di bidang perencanaan dan pelaporan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur. (2) Bidang Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas mengkoordinasikan, melakukan penyusunan program, pelaporan dan rekam medis serta koordinasi dalam bidang hukum, publikasi dan informasi. Pasal 20 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi : a. pengumpulan dan mensistematisasikan data untuk bahan penyusunan perencanaan dan pelaporan RSUD; b. penyiapan bahan analisis, evaluasi serta pelaksanaan perencanaan dan pelaporan RSUD;
pengendalian
terhadap
c. pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan perencanaan dan pelaporan RSUD; d. penghimpunan, pengelolaan dan penganalisaan data laporan pelaksanaan kegiatan RSUD; e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan f. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Pasal 21 Bidang Perencanaan dan Pelaporan membawahi : a. Seksi Penyusunan Program, Pelaporan dan Rekam Medik; dan b. Seksi Hukum, Publikasi dan Informasi. Pasal 22 (1) Seksi Penyusunan Program, Pelaporan dan Rekam Medik mempunyai tugas membantu tugas Kepala Bidang Perencanaan dan Pelaporan dalam melakukan penyusunan program, pelaporan dan rekam medis. (2) Seksi Hukum, Publikasi dan Informasi mempunyai tugas membantu tugas Kepala Bidang Perencanaan dan Pelaporan dalam mengkoordinir dalam bidang hukum, publikasi dan informasi. BAB V KEPEGAWAIAN Pasal 23 (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator. (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakanjabatan structural eselon IIIb atau jabatan administrator. 7
(3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e , huruf f angka 1, 2 dan 3 , merupakan jabatan structural eselon Iva atau jabatan pengawas. Pasal 24 Pengangkatan dalam jabatan dan penetapan pegawai dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VI TATA KERJA Pasal 25 (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur bertanggungjawab langsung kepada Bupati, sedangkan pertanggungjawaban administratif melalui Sekretaris Daerah. (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur. (3) Setiap Bidang dipimpin oleh melaksanakan tugas berada di Direktur. (4) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh melaksanakan tugas berada di Kepala Bagian.
seorang Kepala Bidang yang dalam bawah dan bertanggungjawab kepada seorang Kepala Sub Bagian yang dalam bawah dan bertanggungjawab kepada
(5) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang masing-masing. (6) Apabila Direktur berhalangan di dalam menjalankan tugasnya, Direktur dapat menunjuk Kepala Bagian atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya. (7) Hubungan antara Direktur dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Bagian Tata Usaha. Pasal 26 (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masingmasing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (3) Setiap pimpinan organisasi betanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (4) Setiap pimpinan satuan organsasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan bekala tepat pada waktunya.
8
(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 27 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bangka Nomor 36 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 28 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.
Ditetapkan di Sungailiat pada tanggal 10 Desember 2016 BUPATI BANGKA,
Cap/dto TARMIZI SAAT Diundangkan di Sungailiat Pada tanggal 10 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA, Cap/dto FERY INSANI BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2016 NOMOR 85
Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,
DONI KANDIAWAN, SH. MH PEMBINA NIP. 19730317 200003 1 006
9
LAMPIRAN
: PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR : 74 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BANGKA
SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BANGKA
BUPATI BANGKA, Cap/dto TARMIZI SAAT
1
