Lampiran 9: Contoh Perjanjian Kerjasama atau Akad Kredit
PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA SWAMITRA ”ASF” DENGAN BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT ”JW” TENTANG PEMBIAYAAN KREDIT USAHA MIKRO No.
:
No.
:
Pada hari ini, Selasa, tanggal lima bulan Mei tahun dua ribu sembilan (05-05-2009), bertempat di Jl. Raya JW no. 123, Bks, yang bertandatangan di bawah ini: 1. SWAMITRA “ASF”, Unit Simpan Pinjam milik Kopontren ”ASF" yang didirikan berdasarkan Kepmen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah RI tanggal 15 Maret 1999, No. 37/BH/KDK-10.8/III/1999, berkedudukan di Pesantren ”ASF” beralamat di Jalan JW No. 123, Bks, dalam hal ini diwakili secara sah oleh Ir. Prabowo, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 2. BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT, lembaga yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Suhartini, SH No. 1 tanggal 04-09-2008, berkedudukan di Bekasi beralamat di Jl. Raya “JW” No. 140 Pondok Gede Bekasi, dalam hal ini diwakili secara sah oleh Setiati, SH. selaku Koordinator BKM “JW”, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Swamitra “ASF” dan Badan Keswadayaan Masyarakat “JW” secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Swamitra adalah unit simpan pinjam mikro yang merupakan bentukan dari kerjasama antara koperasi dengan Bank Bukopin, melayani jasa simpan pinjam untuk anggota dan calon anggota koperasi 2. Bahwa Badan Keswadayaan Masyarakat adalah suatu lembaga sosial nir laba yang bergerak dalam pemberdayaan masyarakat. 3. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2009 PARA PIHAK telah menandatangani Kota Kesepahaman tentang pemberdayaan usaha mikro dan kecil No. 001/Swa-
1
”ASF”/V/2009 dan 001/BKMJ/V/2009, bertempat di Jl. Raya “JW” Pondok Gede Bekasi. Pasal 1 DEFINISI Sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian, maka istilah-istilah berikut akan berarti: 1.1.
Aplikasi adalah lembar formulir data untuk pengajuan kredit.
1.2.
Debitur adalah semua orang yang memiliki kewajiban pinjaman.
1.3.
Perjanjian adalah adalah Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Kredit untuk Usaha Mikro ini berikut semua perubahan, penambahan, lampiran-lampiran dan dokumen pendukung lainnya, baik yang dibuat di bawah tangan maupun notariil, karenanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan akta ini.
1.4.
Data tagihan adalah data rincian Total Tagihan.
1.5.
Rekomendasi adalah keterangan mengenai riwayat pinjaman nasabah dan usulan yang diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA terhadap nasabah yang mengajukan permohonan kredit di PIHAK PERTAMA.
1.6.
Nomor referensi adalah nomor yang diberikan oleh PIHAK KEDUA dalam lembar aplikasi kredit PIHAK PERTAMA, di sudut kanan atas, untuk setiap aplikasi yang berasal dari anggota peminjam PIHAK KEDUA.
1.7.
Nasabah adalah perorangan yang merupakan anggota peminjam binaan dari PIHAK KEDUA yang menjalankan usaha mikro.
1.8.
Collecting adalah proses pelaksanaan pengambilan tagihan atas peminjam.
1.9.
Tagihan adalah jumlah uang yang merupakan kewajiban debitur kepada PIHAK PERTAMA yang harus dibayarkan. Pasal 2 RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PERJANJIAN
2.1.
Ruang lingkup Perjanjian ini mencakup: a. Kerjasama dalam rangka pembiayaan kredit dari PIHAK PERTAMA kepada nasabah yang membutuhkan peningkatan modal usaha mikro dan direkomendasikan oleh PIHAK KEDUA. b. Kerjasama lain yang akan dikembangkan kemudian
2.2.
Tujuan dari kerjasama yang dilakukan melalui Perjanjian ini adalah memberikan kemudahan bagi nasabah untuk mengakses pinjaman modal kerja di PIHAK PERTAMA bagi kebutuhan usahanya. Pasal 3 KETENTUAN UMUM
2
3.1.
PARA PIHAK sepakat untuk menyiapkan dan melengkapi sarana dan prasarana agar dapat memberikan pelayanan terhadap nasabah.
3.2.
PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama berdasarkan Perjanjian ini sekurang-kurangnya setiap 4 (empat) bulan sekali.
3.3.
Dalam hal PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini, maka wajib memberitahukan hal tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kalender sebelum pengakhiran tersebut dilaksanakan.
3.4.
PARA PIHAK sepakat bahwa PIHAK PERTAMA akan membuka perwakilannya di kantor PIHAK KEDUA, minimal 1 (satu) hari kerja dalam seminggu.
3.5.
PARA PIHAK sepakat untuk mengkomunikasikan kepada nasabah segala hal yang berkaitan dengan mekanisme dan prosedur peminjaman yang berlaku di PIHAK PERTAMA. Pasal 4 MEKANISME PENGAJUAN PEMBIAYAAN
4.1. Nasabah dapat melakukan pengambilan aplikasi di kantor PIHAK PERTAMA atau di kantor PIHAK KEDUA. 4.2. Lembar aplikasi yang sudah diisi oleh nasabah, sebelum diserahkan ke PIHAK PERTAMA harus dibubuhi nomor referensi oleh PIHAK KEDUA. 4.3. PIHAK PERTAMA setelah data aplikasi masuk akan melakukan pengecekan ke tempat usaha dan evaluasi sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di PIHAK PERTAMA. 4.4. PIHAK KEDUA memberikan rekomendasi terhadap nasabah yang mengajukan aplikasi di PIHAK PERTAMA. 4.5. Dalam hal aplikasi nasabah tidak terdapat nomor referensi, maka PIHAK PERTAMA berhak memberlakukan nasabah seperti layaknya prosedur biasa. Pasal 5 PERSYARATAN KREDIT 5.1. PIHAK KEDUA setuju bahwa persyaratan kredit yang diberlakukan kepada nasabah adalah persyaratan dan ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA. 5.2. PARA PIHAK sepakat bahwa nasabah yang diberikan kesempatan pembiayaan adalah nasabah dengan kebutuhan modal kerja sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 5. 000.000 (lima juta rupiah). 5.3. PARA PIHAK sepakat bahwa nasabah yang dapat direkomendasikan oleh PIHAK KEDUA adalah nasabah yang memiliki riwayat pinjaman di PIHAK KEDUA minimal 3 (tiga) siklus pinjaman dengan kualitas lancar. 5.4. PARA PIHAK sepakat bahwa jangka waktu pinjaman maksimal 1 (satu) tahun.
3
Pasal 6 JAMINAN KREDIT 6.1. PARA PIHAK sepakat bahwa jaminan untuk pembiayaan kepada nasabah antara lain adalah: a. Kelayakan usaha, atau b. Inventaris Rumah Tangga, atau c. Kendaraan bermotor 6.2. PARA PIHAK sepakat bahwa jenis jaminan yang harus diberikan oleh nasabah menjadi kewenangan PIHAK PERTAMA untuk memutuskan. Pasal 7 SUKU BUNGA KREDIT, BIAYA PROVISI dan ADMINISTRASI 7.1. PARA PIHAK sepakat bahwa suku bunga kredit per bulan yang diberikan ke nasabah maksimal 0,1% di bawah tingkat suku bunga yang berlaku untuk debitur umum di PIHAK PERTAMA. 7.2. Dalam hal terjadi perubahan, maka PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan kepada debitur dan PIHAK KEDUA melalui media elektronik tercatat atau surat. 7.3. PARA PIHAK sepakat bahwa provisi dan administrasi kredit untuk nasabah yang baru pertama kali memiliki pinjaman di PIHAK PERTAMA, dapat dibayarkan secara bertahap atau sekaligus sesuai dengan kemampuan nasabah, untuk nasabah dengan pinjaman kedua dan selanjutnya dibebankan dengan ketentuan dan aturan pada PIHAK PERTAMA. 7.4. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menginformasikan dengan jelas besaran dan cara pembayaran biaya proses kredit kepada nasabah. Pasal 8 KETERLAMBATAN PEMBAYARAN KEWAJIBAN 2.1. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran kewajiban tiap bulan, debitur akan dikenakan denda sebesar 3% per bulan dari kewajiban yang tertunggak, yang dihitung secara harian. 2.2. PIHAK KEDUA bersedia untuk mencantumkan nama-nama dati debitur PIHAK PERTAMA yang menunggak di papan pengumuman kantor PIHAK KEDUA yang dapat diketahui oleh umum. Pasal 9 JANGKA WAKTU PERJANJIAN dan PENGAKHIRAN
4
9.1. Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian ini, dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK. 9.2. Apabila jangka waktu Perjanjian telah berakhir dan proses perpanjangan masih berlangsung maka seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini masih tetap berlaku. 9.3. Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu berakhir dengan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya. 9.4. Mengenai pengakhiran Perjanjian secara sepihak sebagaimana dimaksud ayat 3 Pasal ini, PARA PIHAK setuju untuk melepaskan ketentuan dari Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perlunya permohonan kepada pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian ini. Pasal 10 ADDENDUM Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan dibicarakan secara musyawarah oleh PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini. Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul di antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian secara musyawarah untuk mencapai mufakat. PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul di antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Pasal 12 KETENTUAN LAIN 12.1. Apabila sebagian dari ketentuan dalam Perjanjian ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan hukum, maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan dari ketentuan Perjanjian ini. 12.2. Perjanjian ini merupakan perwujudan dari seluruh pengertian PARA PIHAK dan menggantikan semua negosiasi dan pengertian sebelumnya yang dibuat antara PARA PIHAK sehubungan dengan hal-hal tersebut dalam Perjanjian ini. 12.3. Dalam hal Perjanjian ini berakhir karena permintaan salah satu Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal 9 Perjanjian ini, maka pengakhiran Perjanjian
5
tersebut tidak membebaskan hak dan kewajiban dari masing-masing Pihak yang belum diselesaikan sebelum Perjanjian ini berakhir. 12.4. Perjanjian ini berlaku dan mengikat juga terhadap setiap pengganti maupun penerus hak yang sah dari PARA PIHAK. Perjanjian ini dibuat rangkap dua, keduanya bermeterai cukup, masing-masing dianggap sebagai asli dan masing-masing dimiliki oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan, tahun seperti tersebut pada awal Perjanjian ini. SWAMITRA “ASF”
BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT
................................
..............................
Manajer
Koordinator BKMJ
Saksi-Saksi
.......................
.......................
Kepala Desa ”WK”
Anggota BKM....
....................... Korkot/Fasilittator/PJOK
6
