LAMPIRAN 1. Foto kegiatan 2. Surat Tugas 3. Daftar hadir 4. Materi pengabdian
18
FOTO KEGIATAN Kegiatan Pelaksanaan Rapat RT
19
Pelaksanaan Kegiatan Pengaspalan Jalan
20
21
Foto kondisi jalan sebelum dan sesudah pengaspalan jalan Titik point pertama Sebelum
sesudah
22
Titik point kedua Sebelum
Sesudah
23
Titik point ketiga Sebelum
Sesudah
24
25
26
27
Tahapan Pengelolaan Anggaran Oleh Anggit Wicaksono, SH. MH
Pengelolaan anggaran desa • Merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara, yang berpedoman pada perat. Per-uu-an yang berlaku. • Merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam kebijakan publik dalam lingkup wilayah desa • Yang dikelola oleh aparat desa dan diawasi langsung oleh masyarakat • Melibatkan masyarakat (partisipasi) yang nyata.
28
PENGELOLAAN KEUANGAN (ANGGARAN) DESA • PERENCANAAN 5 THN (RPJMDesa) 1 THN (RKPDesa), akhir Jan. • PENGANGGARAN APBDesa • PENATAUSAHAAN Buku-buku • PELAPORAN Laporan Realisasi Angg. • PERTANGGUNGJAWABAN LKPJ • PENGAWASAN KEUANGAN DESA PP 75/2005 Permen 35/2007 Permen 37/2007
ASAS-ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TRANSPARAN terbuka, laporan dipublikasi AKUNTABEL dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditelusuri ke bukti-buktinya PARTISIPATIF peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan TERTIB DAN DISIPLIN ANGGARAN semua dokumen dikerjakan dengan tertib dan anggaran belanja tidak dilampaui dalam pelaksanaannya Permen 37/2007
29
ISI APBDesa • PENDAPATAN DESA ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫
Pendapatan Asli Desa Bagi Hasil Pajak Kabupaten Bagian dari Retribusi Kabupaten Alokasi Dana Desa Bantuan Keuangan Pemerintah atasan Hibah Sumbangan Pihak Ketiga
• BELANJA DESA
▫ Belanja Langsung ▫ Belanja Tidak Langsung
• PEMBIAYAAN DESA
Permen 37/2007
PENDAPATAN ASLI DESA • Hasil Usaha Desa • Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa ▫ ▫ ▫ ▫ ▫
Tanah Kas Desa (Bengkok) Pasar Desa Pasar Hewan Tambatan Perahu Bangunan Desa
• Hasil Swadaya dan Partisipasi • Hasil Gotong Royong • Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah Lamp.Permen 37/2007
30
BELANJA DESA • BELANJA LANGSUNG ▫ Belanja Pegawai ▫ Belanja Barang dan Jasa ▫ Belanja Modal
• BELANJA TIDAK LANGSUNG ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫
Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan ke desa lain Belanja Tak Terduga Permen 37/2007
KEUANGAN DESA Belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh kepala Desa dan dituangkan dalam peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa Pedoman pengelolaan keuangan desa ditetapkan oleh Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan perundang undangan UU 32/2004
31
PELAKSANAAN APBDesa • Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa (bendahara) • Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa • Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa
Permen 37/2007
PELAKSANAAN APBDesa (2) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa kecuali untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib Permen 37/2007
32
PENATAUSAHAAN APBDes • Kepala Desa harus menetapkan Bendahara Desa • Penatausahaan Penerimaan/Pengeluaran wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa : ▫ Buku kas umum ▫ Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan/pengeluaran ▫ Buku kas harian pembantu
Alokasi Penggunaan Dana Pemberdayaan Masyarakat • Pemberdayaan Manusia ▫ Peningkatan kemampuan pengelola Lembaga Usaha Milik Desa ▫ Peningkatan gizi Balita ▫ Menunjang 10 Program PKK, Kesatuan Gerak PKK dan UP2K-PKK ▫ Pengadaan sarana TPA, TK, Sarana Olah raga, Karang Taruna ▫ Bantuan Kepada lansia, jompo dan cacat
33
Lanjutan ………
2. Perbaikan Lingkungan : ▫ Pembuatan jalan, talud / irigasi, jembatan, los pasar, lumbung pangan ▫ Penghijauan / tanaman holtikultura ▫ Kesehatan lingkungan, SPAL, Jamban Kel ▫ Menunjang kegiatan kelompok keluarga miskin
Lanjutan……….. 3. Pemberdayaan Usaha / Ekonomi ▫ Pengembangan modal usaha BUMDes dan Lembaga Simpan Pinjam ▫ Pengembangan usaha mikro dan usaha kecil Masyarakat (penambahan modal, pemasaran produk )
34
TAHAPAN PELAKSANAAN 1. Tahap Persiapan a. Pembentukan kelembagaan pengelola b. Perumusan Kebijakan c. Sosialisasi Pelaksanaan
2. Tahap Perencanaan a. Pembentukan Tim Pelaksana (Kepdes) b. Membuat rencana detail alokasi dana untuk penyelenggaraan pemerintahan ( Kpl Desa & perangkat desa, LPKMD, Baperdes
)
Lanjutan …………
c.
d.
Membuat rencana detail alokasi dana untuk pemberdayaan masyarakat ( Kpl Ds, LPKMD,Tokoh Masyarakat ) Desa
: Penetapan APBDes ( Perdes )
35
Lanjutan ………
3. Tahap Pelaksanaan 1. Tim Pelaksana melakukan kegiatan 2. Penyelenggaraan Pemerintahan dikelola Pemerintah Desa 3. Pemberdayaan Masyarakat dikelola Tim Pelaksana
4. Tahap Pengdalian,Monitoring & Evaluasi 1. Tim Pengendali Tingkat Kecamatan, Tim Pembina Kabupaten, Pendamping, Masyarkat, lembagalembaga yang ada 2. Realisasi pencairan dana telah mendapat rekomendasi dari Camat
Lanjutan ……. 5. Tahap Pelaporan 1. Pengelolaan Dana :
Bendahara Desa 2. Kegiatan :
Kepala Desa - Penyelenggaraan Pemerintahan Tim Pelaksana Tingkat Desa - Kegiatan pemberdayaan Masyarakat
36
Bendahara Desa • Unsur Perangkat Desa diangkat dengan Keputusan Kepala Desa • Bertugas : - Mengambil dana dengan Surat tugas dari Kepala Desa & rekomendasi dari Camat - Mencatat penerimaan dan pengeluaran dana dalam Buku kas Umum dan Buku Pembantu
PERTANGGUNGJAWABAN • Bentuk pelaporan atas Kegiatan-kegiatan dalam APB Desa : ▫ Laporan Berkala bulanan, isinya adalah realisasi penerimaan , dan realisasi belanja ▫ Laporan akhir dari penggunaan : perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan .
Permen 37/2007 Psl.23
37
