PENGANTAR
W ilayah Kabupaten Bekasi dengan luas 1,484,37 km2 terdiri dari daratan dan pantai memiliki jumlah penduduk
sekitar 2,8 juta jiwa yang tersebar di 23 kecamatan, 187 desa/kelurahan. Luas kawasan hutan mangrove sebesar 700 Ha dan memiliki 12 DAS besar maupun kecil. Selain kekayaan alam minyak bumi yang sedang di expolarasi oleh Negara, di wilayah Kabupaten Bekasi juga ada 3300 perusahaan skala besar baik PMA maupun PMDN yang menyerap sekitar 1 juta-an lapangan pekerjaan. Namun ternyata secara geografis, geologis, hidrologis dan klimatologis Kabupaten Bekasi menurut Indeks Rawan Bencana yang dirilis oleh BNPB menduduki posisi 81 dari 400an Kabupaten/Kota di Indonesia. Potensi bahaya bencana di Kabupaten Bekasi adalah banjir, kekeringan, puting beliung, longsor, kebakaran, kegagalan teknologi/ transportasi, wabah/ epidemi penyakit ( Avian Influenza, DBD dsb). Arus utama gejala alam sekarang adalah perubahan iklim, penanggulangan bencana langkah-langkah dan perencanaannya dikaitkan dengan perubahan iklim. 75 % bencana di dunia terkait iklim. Bencana dan perubahan iklim dipandang ancaman bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah. Sehingga Indonesia meninggalkan paradigma 1
lama yang reaktif menuju preventif dan pengurangan resiko. Sesuai amanat UU No 24 tahun 2007 yang mengarah ke pro Disaster Risk Reduction. Ada 3 hal menjadi indikator: Kebijakan, program dan implementasi. Seiring dengan era otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten
Bekasi
menyadari
bahwa
keberhasilan
pembangunan harus dijaga dan dikembangkan, sehingga semua hal yang dapat menjadi ancaman terhadap hasil pembangunan termasuk bahaya potensi bencana harus diantisipasi dengan pembentukan kelembagaan setingkat Dinas, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mempunyai tugas pokok menyiapkan kebijakan Pemda dalam penanggulangan Bencana, penguatan pelayanan kebencanaan
kepada
masyarakat,
pemberdayaan
masyarakat terhadap bencana dan pengarusutamaan pembangunan dengan pengurangan resiko bencana pada tahun 2011. Dengan berubahnya paradigma penanggulangan bencana dari tanggap darurat yang bersifat reaktif ke pengurangan resiko bencana (PRB) yang bersifat antisipatif, maka perlu adanya perubahan orientasi penanggulangan bencana ke arah yang lebih pro aktif dari mulai kebijakan, pembiayaan dan implementasi di lapangan. Semoga dengan upaya ini mewujudkan masyarakat Kabupaten Bekasi Tangguh dapat direalisasikan..amin….
2
TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI BPBD Tugas Pokok dan Fungsi Bahwa dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 sebagai tidaklanjutnya adalah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Organisasi
Perangkat
Daerah
Kabupaten
Bekasi,
didalamnya terdapat pembentukan SKPD baru yaitu Badan
Penanggulangan
Bencana
Daerah
(BPBD)
Kabupaten Bekasi. Selanjutnya aturan pelaksanaan organisasi dan tata kerja yang meliputi kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas BPBD di tetapkan sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten
Bekasi
Tanggal
14
Juli
2011.
BPBD
merupakan perangkat daerah sebagai unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh
Kepala
Badan
yang
berada
dibawah
dan
bertanggung jawab kepada Bupati. Susunan organisasi badan, terdiri dari: a. Kepala Badan adalah Sekretaris Daerah; b. Unsur Pengarah; c. Unsur Pelaksana. 3
Keanggotaan Unsur Pengarah terdiri atas : a. Ketua yang dijabat oleh Kepala Badan; b. Jumlah Anggota sebanyak 9 (sembilan) orang, yang terdiri dari: 1. Unsur pejabat pemerintah daerah dan instansi terkait sebanyak 5 (lima) orang; 2. Unsur masyarakat professional dan ahli sebanyak 4 (empat) orang. Susunan Organisasi Unsur Pelaksana terdiri atas: a. Kepala Pelaksana Badan; b. Sekretariat, membawahkan: 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; c. Bidang
Pencegahan
dan
Kesiapsiagaan,
membawahkan: 1. Seksi Pencegahan; 2. Seksi Kesiapsiagaan; d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan: 1. Seksi Kedaruratan; 2. Seksi Logistik; e. Bidang
Rehabilitasi
dan
Rekonstruksi,
membawahkan: 1. Seksi Rehabilitasi; 2. Seksi Rekonstruksi. f.
Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas, BPBD mempunyai kewenangan: 4
1. Melaporkan
penyelenggaraan
penanggulangan
bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; 2. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; 3. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD. 4. Melaksanakan
kewajiban
lain
sesuai
dengan
peraturan dan perundang-undangan
5
VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Visi dan Misi BPBD Kabupaten Bekasi Perumusan visi dan misi dilakukan berdasarkan hasil analisis dari kondisi umum BPBD saat ini dan prediksi kondisi umum BPBD yang diperkirakan akan berlaku di masa mendatang. Berpedoman kepada Visi Kabupaten Bekasi yaitu “Manusia Unggul yang Agamis, Berbasis Agribisnis dan Industri Berkelanjutan” dan visi Bupati terpilih periode 2012 – 2017 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Bekasi yang Demokratis, Produktiv, Berdaya Saing dan Sejahtera dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis melalui Penguatan Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pertanian
dan
ditetapkan
dalam
Pariwisata”, Rencana
sebagaimana Pembangunan
telah Jangka
Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2012 – 2017. Dalam upaya pencapaian visi tersebut, maka dibuat Rencana Strategis BPBD dengan Visi yaitu “Mewujudkan masyarakat Kabupaten Bekasi yang tangguh dalam menghadapi bencana”. Dari pernyataan Visi tersebut di atas diharapkan BPBD mampu menjadi institusi yang handal didukung oleh aparatur yang professional dan berkualitas sehingga dapat mewujudkan masyarakat Kabupaten Bekasi yang tangguh dalam menghadapi bencana.
6
Kemudian Visi yang telah ditetapkan dijabarkan kedalam Misi yang akan dilaksanakan oleh BPBD yaitu : 1. Meningkatkan kualitas SDM dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana; 2. Meningkatkan penataan peraturan penanggulangan bencana; 3. Mengkoordinir dan meningkatkan peran serta semua pihak dalam upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Bekasi; 4. Menyelenggarakan sentralisasi bantuan bencana; 5. Meningkatkan system informasi bencana; Tujuan dan Sasaran BPBD Kabupaten Bekasi Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka perlu adanya
kerangka
yang
jelas
pada
setiap
misi
menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani
isu
strategis
daerah
yang
dihadapi.
Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik,
mudah
dicapai,
rasional
untuk
dapat
dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.
7
Perumusan
tujuan
dan
sasaran
Badan
Penanggulangan Bencana Daearh Kabupaten Bekasi tahun 2012-2017 sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut : Misi Pertama : Meningkatkan
kualitas
SDM
dan
kesiapsiagaan
penanggulangan bencana Tujuan : Mewujudkan kinerja SDM Kabupaten Bekasi yang tangguh dalam menanggulangi bencana. Sasaran : Tersedianya jumlah SDM Kabupaten Bekasi yang terlatih dalam penanggulangan bencana. Misi Kedua : Meningkatkan penataan peraturan penanggulangan bencana Tujuan : Menyelenggarakan penyususunan Perbub dan PROTAP penanggulangan bencana dan bantuana bencana. Sasaran : Terlaksananya
penyusunan
Perbub
dan
PROTAP
penanggulangan bencana dan bantuan bencana.
8
Misi Ketiga : Mengkoordinir dan meningkatkan peran serta semua pihak dalam upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Bekasi Tujuan : Mengkoordinir dan mensosialisasikan kepada instansi pemerintah, dunia usaha /industri dan masyarakat untuk ikut serta dalam upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Bekasi. Sasaran : Mewujudkan koordinasi dan peran serta instansi pemerintah, dunia usaha/industri dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Bekasi. Misi Keempat : Menyelenggarakan sentralisasi bantuan bencana Tujuan : Menyelenggarakan pemusatan penyaluran bantuan bencana melalui BPBD Kabupaten Bekasi. Sasaran : Mengkoordinir
bantuan
pemerintah
dan
non-
pemerintah melalui BPBD Kabupaten Bekasi. Misi Kelima : Meningkatkan sistem informasi bencana Tujuan : 9
Melaksanakan penyediaan data dan penyebarluasan informasi kebencanaan melalui media, internet dan sosialisasi/penyuluhan. Sasaran : Menyediakan data dan menginformasi kebencanaan melalui media, internet dan sosialisasi/penyuluhan. Misi Keenam : Menyelenggarakan upaya pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non-fisik di wilayah bencana Tujuan : Melaksanakan pembangunan kembali sarana dan prasarana fisik dan non-fisik di wilayah bencana. Sasaran : Memperbaiki dan membangun kembali sarana dan prasarana umum serta mensosialisasikan pemulihan kehidupan sosial budaya masyarakat.
Strategi dan Kebijakan BPBD Kabupaten Bekasi Visi dan misi yang telah dirumuskan dan dijelaskan tujuan serta sasarannya perlu dielaborasi ke dalam upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut melalui strategi dan arah kebijakan BPBD yang akan dilaksanakan hingga tahun 2017. 10
Untuk mencapai tujuan dari misi kesatu yaitu mewujudkan kinerja SDM Kabupaten Bekasi yang tangguh dalam menanggulangi bencana, telah dirancang strategi dan kebijakan sebagai berikut : 1. Meningkatkan kinerja aparatur, peran dan fungsi kelembagaan penaggulangan bencana; 2. Meningkatkan kinerja SDM, peran dan fungsi organisasi penaggulangan bencana; 3. Meningkatkan
kuantitas
dan
kualitas
SDM
penanggulangan bencana melalui pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana; 4. Penyediaan biaya operasional penanggulangan bencana; 5. Pelaksanaan
pemberian
bantuan
fasilitas
penanggulangan bencana; 6. Meningkatkan kesiapsiagaan dan monitoring TRC dan Tim Komando Tanggap Darurat Bencana; 7. Meningkatkan
kesiapsiagaan
dan
monitoring
ormas/lembaga reaksi cepat tanggap bencana tingkat desa; 8. Menyelenggarakan
forum
komunikasi
penanggulangan bencana; 9. Menerapkan manajemen penanggulangan bencana dengan menyusun perencanaan penanggulangan bencana dalam RPB, RAD dan REKON;
11
10. Meningkatkan kesiapsiagaan dengan melaksanakan piket posko bencana dan menyediakan posko bencana sampai ke kecamatan; 11. Meningkatkan sadar bencanadan pengurangan resiko bencana kepada instansi pemerintah, dunia usaha/industri dan masyarakat. Untuk mencapai tujuan dari misi kedua yaitu menyelenggarakan penyususunan Perbub dan PROTAP penanggulangan bencana dan bantuana bencana, telah dirancang strategi dan kebijakan yaitu meningkatkan dukungan dan kerjasama instansi dan pihak terkait dalam penataan peraturan penanggulangan bencana. Melaksanakan sesuai
prosedur
ketentuan
dan
penanggulangan
bencana
perundang-undangan
yang
berlaku. Untuk mencapai tujuan dari misi ketiga yaitu mengkoordinir masyarakat
dan untuk
mensosialisasikan ikut
serta
kepada
dalam
upaya
penanggulangan bencana di Kabupaten Bekasi, telah dirancang strategi dan kebijakan sebagai berikut : 1. Meningkatkan koordinasi, dukungan teknis dan program pembangunan instansi terkait dalam rangka penanggulangan bencana; 2. Meningkatkan keterlibatan dan kerjasama yang terpadu
dalam
rangka
pembinaan
daerah
pasca/rawan bencana; 12
3. Meningkatkan kepedulian terhadap daerah rawan bencana; 4. Meningkatkan dukungan daerah terhadap program nasional; 5. Memberikan bantuan fisik dan non-fisik kepada daerah bencana; 6. Meningkatkan peran instansi pemerintah, dunia usaha/industri dan masyarakat untuk ikut berperan aktiv memberikan bantuan kepada daerah rawan bencana dan dampak bencana. Untuk mencapai tujuan dari misi keempat yaitu menyelenggarakan pemusatan penyaluran bantuan bencana melalui BPBD, telah dirancang strategi dan kebijakan sebagai berikut : 1. Mengkoordinir dan menyalurkan bantuan/hibah sesuai ketentuan dan perundang undangan yang berlaku; 2. Meningkatkan pelayanan reaksi cepat dan tanggap darurat penanggulangan bencana didukung sarana dan prasarana yang memadai; 3. Mengkoordinir
dan
mengerahkan
personil
penanggulangan bencana di dukung sarana dan prasarana yang memadai; 4. Penyediaan logistik, peralatan, kebutuhan dasar, sarana dan prasarana darurat bencana yang bersumber dari dana APBD/APBN, bantuan dunia
13
usaha/industri, swadaya masyarakat dan lembaga internasional; 5. Penyediaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber
dari
APBD/APBN,
bantuan
dunia
usaha/industri, swadaya masyarakat dan lembaga internasional. Untuk mencapai tujuan dari misi kelima yaitu melaksanakan penyediaan data dan penyebarluasan informasi kebencanaan kepada masyarakat, telah dirancang strategi dan kebijakan sebagai berikut : 1. Meningkatkan sistem informasi kebencanaan pada masyarakat melalui media informasi yang tepat; 2. Meningkatkan informasi sadar bencana kepada masyarakat; 3. Mengurangi resiko bencana melalui sosialisai; 4. Mengurangi
resiko
bencana
melalui
sistem
peringatan dini. Untuk mencapai tujuan dari misi keenam yaitu melaksanakan pembangunan kembali sarana dan prasarana fisik dan non-fisik di wilayah bencana, telah dirancang strategi dan kebijakan sebagai berikut : 1. Menyelenggarakan
pemulihan
segera
pasca
bencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi fisik; 2. Menyelenggarakan
pemulihan
segera
pasca
bencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi nonfisik;
14
3. Menyelenggarakan percepatan pemulihan kembali kehidupan
sosial
budaya
masyarakat
dengan
memberikan bantuan tunai kepada rumah yang rusak karena bencana; 4. Peningkatan pelayanan kesehatan pasca bencana; 5. Pemulihan kembali usaha yang bangkrut karena bencana dengan penyantunan program instansi terkait dan dunia usaha/industri (program CSR); 6. Peningkatan keamanan dan ketertiban daerah pasca bencana; 7. Memberikan bantuan/hibah pembangunan rumah tinggal; 8. Menyelenggarakan kajian cepat kerusakan dan kerugian akibat bencana; 9. Menyelenggarakan pengendalian bencana banjir dengan membuat sumur resapan.
15
PETA KABUPATEN BEKASI
16
Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Bekasi
17
•
KONDISI SARANA PB BPBD KABUPATEN BEKASI SARANA TANGGAP DARURAT; Pelampung, perahu, sepatu bot, jas hujan, rompi, tenda, senter, sleeping bag, tandu, kantong mayat, tikar, Makanan siap saji, Makanan tambahan gizi, Lauk pauk, Sandang, Kids ware, Family kit, Tenda gulung, Peralatan dapur, Kompor serbaguna, Selimut
SARANA PENDUKUNG SAAT TANGGAP DARURAT 1. Woter Treatment 1 buah 2. Sanyo / Jetpump 4 buah 3. Mesin Potong 2 buah SARANA TRANSPORTASI : 1. Mobil tangki air bersih 2. Mobil Single cabin. 3. Mobil double Cabin 4. Mobil BNPB
3 buah 2 buah 2 buah 1 buah
SARANA UNTUK PENCEGAHAN KEKERINGAN : 1. Penampungan air bersih 30 buah 2. Sumur Resapan 20 buah 3. Sumur Artesis 6 buah
18
VISUALISASI MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BEKASI Visualisasi Manajemen Bencana: alam, non alam, sosial (UU 24/2007; Perda 2/2012) Manajemen Risiko dampak bencana tergantung: 1) potensi bahaya ( Gempa bumi, tsunami, puting beliung, kekeringan, banjir, letusan gunung api, kebakaran, longsor,epidemi, wabah penyakit, kegagalan teknologi) berinteraksi dengan 2) kerentanan masyarakat/vulnerability (fisik bangunan, tanggul pengaman, kemiskinan, tingkat pendidikan, pengetahuan, kesehatan, dan lingkungan) dibagi dengan 3) kapasitas masyarakat/pemerintah/swasta, bila ada pemicu maka terjadi BENCANA. Faktor bahaya sulit dimodifikasi, yang dapat dimodifikasi adalah kerentanan dan kapasitas, namun untuk kerentanan diperlukan periode waktu dan sumberdaya yang lebih lama dan kompleks dibanding modifikasi kapasitas, melalui penguatan kelembagaan (BPBD), penyusunan Perda, pembuatan peta rawan bencana, pembuatan prosedur, pembuatan brosur/leaflet/poster, kajian karakteristik bencana, penguatan unit sosial masyarakat, pengarus utamaan PB dalam perencanaan pembangunan. 19
Potensi Bahaya Bencana di wilayah Kabupaten Bekasi (Hasil Kajian Bappeda 2010) adalah Banjir yang diakibatkan luapan DAS maupun genangan tersebar di kecamatan Tarumajaya, Babelan, Tambun Utara, Muara Gembong, Cabang Bungin, Pebayuran, Sukawangi, Sukakarya, Tambun Selatan, Cibitung, Cikarang Timur, Cikarang Utara, Kedung Waringin, Cikarang Pusat, Cikarang Selatan, Cibarusah, Cikarang Barat, Bojongmangu, Karang Bahagia, Sukatenang dan Tambelang. Kekeringan yang disebabkan kondisi air bawah tanah di Kecamatan Cibarusah, Bojongmangu, Cikarang Pusat, Babelan, Muaragembong, Serang Baru, Cikarang Selatan. Puting Beliung di Kecamatan Tambun Utara, Pebayuran, Tambelang, Kedungwaringin, Cikarang Timur, dan Cikarang Pusat. Longsor tepi DAS di Kecamatan Cibarusah, Bojongmangu. Wabah Penyakit H5N1 pada unggas di Kecamatan Cikarang Utara, Cikarang Selatan, Karang Bahagia, Setu, Sukatani, Tambun Selatan, Babelan, Cibitung. 20
Kebakaran/Gagal Teknologi di Kecamatan Cikarang Barat, Tambun Selatan, Babelan, Cikarang Selatan, Tarumajaya, Serang Baru, dan Cikarang Selatan. Kerentanan Di Kabupaten Bekasi (BPS Kabupaten Bekasi) adalah tingkat sosial ekonomi masih mencegah bawah dan kategori keluarga miskin sekitar 300.000 jiwa yang sebagian besar bekerja di sektor informal buruh tani, buruh ternak, buruh dagang, pedagang kecil. Disamping juga secara fisik masih banyak bangunan rumah penduduk yang dibawah standar teknis dan tingkat pendidikan masyarakat yang cukup banyak di bawah 9 tahun. Kapasitas di Kabupaten Bekasi baik Pemerintah, Masyarakat dan sektor swasta mempunyai potensi cukup baik bila dilihat dari mulai kebijakan dan sumberdaya hanya di perlukan upaya improvisasi, sinergitas, dan koordinasi antara semua stakeholder yang ada. Kelembagaan: Perda No. 4 tahun 2011 tentang perubahan Perda nomor 7 tahun 2009 dasar pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pasal 29A adalah unsur pembantu bUpati di bidang penanggulangan bencana di daerah sebagai pelaksanaan dari Undang21
undang No. 24 tahun 2007 dan Permendagri No. 46 tahun 2008 mempunyai tugas: Menetapkan pedoman dan pengarahan usaha PB. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan PB Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana Menyusun dan menetapkan prosedur tetap PB. Melaporkan penyelenggaraan PB kepada Bupati. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang. Peraturan Bupati No. 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan tatakerja BPBD mengatur uraian tugas pokok dan fungsi dari kelompok jabatan dari mulai Kepala BPBD, Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris, Kepala BIdang dan kasubag dan seksi. Peraturan Perundang-undangan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Perda no 2 th 2012) meliputi: Tahap pra bencana (Rencana Kajian Resiko Bencana tahun 2013 sebagai dasar menyusun RPB) Saat Tanggap Darurat (Perbub No 26, No 27 Tahun 2012) Pasca bencana (Draft Perbub tahun 2013) Pada Pra bencana meliputi 2 keadaan yaitu: 22
1. Dalam situasi tidak terjadi bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: Perencanaan penanggulangan bencana (RPB/RPJMD) Pengurangan resiko bencana (RAD) Pencegahan Pemaduan dalam perencanaan pembangunan Persyaratan analisis risiko bencana Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang Pendidikan dan pelatihan (SAR, Aparatur kecamatan, Diklat PBBBM, Renkon, Pelatihan Manajemen PB). Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana 2. Dalam situasi terdapat potensi bencana meliputi: kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana. (Pengadaan sarana, gudang logistik) Saat Tanggap Darurat meliputi: Kajian cepat (TRC SK Bupati 369/ 2013) Penentuan status keadaan darurat bencana (SK. Bupati) Penyelamatan dan evakuasi darurat bencana (Kegiatan Tanggap Darurat) Pemenuhan kebutuhan dasar (Perbub 27 /2012) 23
Perlindungan kelompok rentan (Kegiatan Tanggap Darurat) Pemulihan segera prasara dan sarana vital (Kegiatan Fisik ) Pasca Bencana meliputi: Rehabilitasi ( Draft Perub th 2013) Rekonstruksi (Draft Perbub th 2013)
24
IDENTIFIKASI DAN MAPPING KERAWANAN BENCANA KABUPATEN BEKASI 1. Bencana Banjir
= 21 Kecamatan (Kecamatan Tarumajaya, Babelan, Tambun Utara, Muara Gembong, Cabang Bungin, Pebayuran, Sukawangi, Sukakarya, Tambun Selatan, Cibitung, Cikarang Timur, Cikarang Utara, Kedung Waringin, Cikarang Pusat, Cikarang Selatan, Cibarusah, Cikarang Barat, Bojongmangu, Karang Bahagia, Sukatenang dan Tambelang)
2. Bencana Kekeringan
= 9 Kecamatan (Kecamatan Cibarusah, Bojongmangu, Cikarang Pusat, Babelan, Muaragembong, Serang Baru, Cikarang Selatan, Cikarang Utara, Cikarang Timur)
3. Bencana Longsor
= 2 Kecamatan 25
(Kecamatan Cibarusah, Bojongmangu) 4. Bencana Putting Beliung
= 6 Kecamatan (Kecamatan Tambun Utara, Pebayuran, Tambelang, Kedungwaringin, Cikarang Timur, dan Cikarang Pusat)
26
PENGURANGAN RESIKO BENCANA (PRB) Pengurangan Resiko Bencana (PRB) adalah pendekatan sistematis:
Mengidentifikasi : Abrasi pantai, Luapan Sungai, Genangan air, air bawah tanah.
Mengkaji : besaran potensi bencana, besaran dampak.
Mengurangi risiko bencana : penanaman mangrove, pembuatan tanggul, perbaikan drainage, kajian air bawah tanah, penanam pohon, kebijakan go green. Resiko adalah besarnya kerugian atau kemungkinan terjadi korban manusia, kerusakan dan kerugian ekonomi yg disebabkan oleh bahaya tertentu di suatu daerah pada waktu tertentu.Untuk mengurangi kerentanan sosial ekonomi ( pemberdayaan ekonomi) dan menangani bahaya lingkungan maupun bahaya lain yang menimbulkan kerentanan. Tindakan
pengurangan
resiko
bencana
diwadahi dalam dokumen Rencana Aksi Daerah yang berlaku 3 tahun secara substansi merupakan kumpulan program kegiatan yang komprehensif dan
27
sinergis
dari
seluruh
pemangku
kepentingan.
Rencana Penanggulangan Bencana Daerah.
28
Potensi bencana di kab. Bekasi : A. Bencana Alam : 1. Banjir 2. Gelombang Pasang air laut/ROB 3. Angin Puting Beliung/Topan 4. Kekeringan 5. Tanah Longsor 6. Gempa Bumi 7. Tsunami 8. Kejadian Antariksa/Benda-benda angkasa B. Bencana Non-Alam : 1. Dampak Industri 2. Pencemaran Lingkungan 3. Kegagalan Konstruksi/Teknologi 4. Kecelakaan Transportasi 5. KLB hama penyakit tanaman, epidemik dan wabah C. Bencana Sosial : 1. Kerusuhan Sosial 2. Konflik Sosial antar Kelompok/antar komunitas masyarakat 3. Teror
29
STRUKTUR ORGANISASI BPBD BPBD Kabupaten Bekasi ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, dan sedangkan Struktur Organisasi BPBD mengacu pada Permendagri Nomor 46/2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD sebagai Berikut : a. Kepala Pelaksana; b. Sekretariat Unsur Pelaksana, membawahkan : 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan; 1. Seksi Pencegahan 2. Seksi Kesiapsiagaan d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan : 1. Seksi Kedaruratan 2. Seksi Logistik e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 1. Seksi Rehabilitasi 2. Seksi Rekonstruksi f. Kelompok Jabatan Fungsional c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Membawahkan; 1. Seksi Pencegahan 2. Seksi Kesiapsiagaan d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan : 1. Seksi Kedaruratan 2. Seksi Logistik e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 1. Seksi Rehabilitasi 30
2. Seksi Rekonstruksi f. Kelompok Jabatan Fungsional
31
DATA KEJADIAN/ BENCANA TAHUN KABUPATEN BEKASI •
•
•
•
2012-2013 DI WIL.
Kejadian Kekeringan/ krisis air bersih: Cibarusah, Bojongmangu, Babelan, Cikarang Timur, Cikarang Pusat Kejadian Rob: 1. Tarumajaya, 2. Muara gembong Kejadian Banjir: 1. Cibitung, 2. Tambun Utara Kejadian puting beliung: 1. Tambelang, 2. Muaragembong, 3. Bojongmangu
32
PERNYATAAN DARURAT BENCANA
• • • • •
•
DASAR HUKUM: UU no 24 th 2007 ttg Penanggulangan Bencana Surat pernyataan Gubernur Jabar No. 360/01/BPBD ttg Siaga Darurat Bencana Surat Pernyataan Bupati tentang Siaga Darurat Bencana Surat Pernyataan Bupati tentang Keadaan Darurat Bencana Kesepakatan RAKOR dan FASILITASI PB antara BPBD Kab/Kota dan BPBD Provinsi dalam Upaya penanganan Penanggulangan Bencana Hasil Kajian Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD
33
PROGRES PEMBANGUNAN FISIK TAHUN ANTARA TAHUN 2012-2014 1. Pembangunan Gudang Logistik PB di 4 lokasi 1. Kec. Pebayuran 2. Kec. Babelan 3. Kec. Cabang Bungin 4. Kec. Muara Gembong 2. Pembangunan 6 buah Sumur Artesis : - 3 buah Artesis Dalam - 3 bua Artesis Dangkal 3. Perbaikan Tanggul di 2 lokasi - Kecamatan Tambun Utara - Kecamatan Babelan 4. Pembangunan Gedung BPBD (DED dan RAB) 5. Pembuatan Bak Penampungan air 30 buah
34
KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN PADA TAHUN 2014 • •
• • • •
Sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penangulangan Bencana di 23 Kecamatan Sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penangulangan Bencana di Kawasan Industri/Dunia Usaha Pelatihan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat Pengembangan Informasi Berbasis Website BPBD Pengiriman Air Bersih ke 5 Kecamatan Penyusunan Perbub tentang : Bantuan Langsung Korban Bencana
KEJADIAN BENCANA TAHUN 2011 1. Bencana banjir di 5 Kecamatan - Kec. Cabang Bungin - Kec. Muara Gembong - Kec. Cikarang Timur - Kec. Cikarang Pusat - Kec. Pebayuran 2. Bencana Angin Putting Beliung di Kecamatan Tambeleng dan Pebayuran 3. Bencana Longsor di kecamatan Cibarusah
35
KEJADIAN BENCANA TAHUN 2012 1.
Bencana banjir di 10 Kecamatan - Kec. Cabang Bungin - Kec. Muara Gembong - Kec. Cikarang Timur - Kec. Cikarang Pusat - Kec. Pebayuran - Kec. Tambun Utara - Kec. Taruma Jaya - Kec. Kedung Waringin - Kec. Cibitung - Kec. Babelan
2. Bencana Putiing Beliung di 3 Kecamatan - Kec. Tambelang - Kec. Muara gembong - Kec. Pebayuran KEJADIAN BENCANA TAHUN 2013 1. Bencana banjir di 15 Kecamatan - Kec. Cabang Bungin - Kec. Sukatani - Kec. Muara Gembong - Kec. Sukakarya - Kec. Cikarang Timur - Kec. Sukawangi - Kec. Cikarang Pusat - Kec. Setu - Kec. Pebayuran - Kec. Karang Bahagia - Kec. Tambun Utara - Kec. Taruma Jaya - Kec. Kedung Waringin - Kec. Cibitung 36
- Kec. Babelan 2. Bencana Putting Beliung di 3 Kecamatan - Kec. Sukakarya - Kec. Cabang Bungin - Kec. Pebayuran 3. Bencana Longsor di 2 Kecamatan - Kec. Cibarusah - Kec. Serang Baru KEJADIAN BENCANA TAHUN 2014 1. Bencana banjir di 19 Kecamatan - Kec. Cabang Bungin - Kec. Sukatani - Kec. Muara Gembong - Kec. Sukakarya - Kec. Cikarang Timur - Kec. Sukawangi - Kec. Cikarang Pusat - Kec. Setu - Kec. Pebayuran - Kec. Karang Bahagia - Kec. Tambun Utara - Kec. Cikarang Barat - Kec. Taruma Jaya - Kec. Tambun Selatan - Kec. Kedung Waringin - Kec. Tambelang - Kec. Cibitung - Kec. Cikarang Utara - Kec. Babelan 2. Bencana Putting Beliung di 3 Kecamatan - Kec. Babelan - Kec. Tarumajaya - Kec. Cikarang Pusat 3. Bencana Longsor di 2 Kecamatan - Kec. Cikarang Selatan 37
- Kec. Cibarusah 4. Bencana Kekeringan di 9 Kecamatan - Kec. Bojong Mangu - Kec. Cikarang Selatan - Kec. Cibarusah - Kec. Babelan - Kec. Serang Baru - Kec. Tarumajaya - Kec. Cikarang Pusat - Kec. Tambun Utara - Kec. Cikarang Timur
38
