TRANSPARENCY, Jurnal Hukum Ekonomi, Juni 2013
Volume II Nomor 2
PENGECUALIAN PRAKTEK MONOPOLI YANG DILAKUKAN OLEH BUMN SESUAI PASAL 51 UU NO.5 TAHUN 1999 Marshias Mereapul Ginting1 Ningrum Natasya Sirait2 Windha3 ABSTRACT After the entry into force of Law no. 5 of 1999, the monopolistic practices in the Indonesian economic activity expressly prohibited by law, but there are exceptions to the state, which in the presence of Law No.5 of 1999 clause 51, have legal legitimacy to claim exemption in monopolistic practices in Indonesia. Which are expected to given to state-owned monopoly, it can help the implementation of the 1945 Constitution Clause 33 of the Indonesian economy. Issues raised in this paper are as follows: how the regulation of monopolies in the legislation in Indonesia, how the position of BUMN in the economy in Indonesia as businesses that are entitled to monopolistic practices in Indonesia economy and how the exemption against monopolistic practices by BUMN. This research was conducted with the juridical-normative, remember to be studied is the provision of an article and its application in practice. Data obtained from examining the legislation and literature associated with the formulation of the problem. Monopoly by the state under the provisions of Clause 51 of Law 5 of 1999 is that monopoly or concentration of activity that can be done only over the branches of production that dominate the lives of many people and that is important for the country. Because until now there is no certainty in legislation which imposes limits is "dominate the life of the people" and "important for the country", it is entirely left to the House of Representatives to decide. Monopoly and or concentration of activity should be regulated by law and held by the State-Owned Enterprises and or body or institution established or designated by the Government. In this paper will be given an example of a state agency that have a right to monopoly, namely PT PLN (Persero), which held a monopoly supply of electricity by the legitimacy of law no. 30 of 1999.
Keywords : BUMN, Pengecualian Monopoli
1
Mahasiswa Fakultas Hukum USU Dosen Pembimbing I 3 Dosen Pembimbing II 2
PENDAHULUAN Sebagai upaya menghindarkan eksploitasi
METODE PENELITIAN
ataupun bentu “monopoli oleh negara” yang tidak terkontrol maka dilakukan dengan memberikan
A. SPESIFIKASI PENELITIAN
penyelenggaraan monopoli dan atau pemusatan
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum
kegiatan produksi dan atau pemasaran barang
normatif
dan jasa yang menguasai hajat hidup orang
pendekatan
banyak dan cabang produksi yang penting bagi
mengacu
negara yang pelaksanaanya diatur oleh undang-
mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan
undang dan diselenggarakan oleh BUMN dan
akurat terhadap suatu keadaan yang menjadi
atau badan atau lembaga lain yang dibentuk dan
objek penelitian dengan mendasarkan penelitian
atau
pada ketentuan hukum normatif.
ditunjuk
ekonomi
oleh
pemerintah.
memperlihatkan
Perhitungan
bahwa
dan
bersifat
yuridis
deskriptif
normatif.
kepada
dengan
Penelitian
Undang-undang
ini dan
monopoli
alamiah yang dilakukan oleh suatu perusahaan
B. SUMBER DATA
jelas akan lebih menguntungkan apalagi bila hal
Data penelitian yang dipergunakan adalah data
tersebut berhubungan dengan hajat hidup orang
sekunder yang terdiri dari: Pertama, bahan hukum
banyak dan industri yang vital. Oleh sebab itu
primer antara lain Undang-Undang yang terkait;
pengecualian dalam hal ini harus diverifikasi
Kedua, bahan hukum sekunder adalah bacaan
melalui beberapa ukuran. Kejelasan mengenai
yang relevan dengan materi yang diteliti; Ketiga,
undang-undang ataupun peraturan pemerintah
bahan hukum tertier, yaitu dengan menggunakan
yang dikeluarkan untuk menunjuk kepada BUMN
kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia
manakah yang dapat dikecualikan sangatlah dibutuhkan untuk dapat menetapkan BUMN yang manakah yang dimaksud. belakang
masalah
permasalahan
yang
4
Berdasarkan latar
C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA Teknik pengumpulan data yang dipergunakan
diatas,
peneliti
memilih
penulis untuk mengumpulkan data penelitian ini
akan
dibahasas
adalah
adalah melalui studi pustaka (library research)
sebagai berikut:
yang berupa pengambilan data yang berasal dari
1. Bagaimana pengaturan mengenai monopoli
bahan literatur atau tulisan ilmiah berkaitan
dalam
peraturan
perundang-undangan
di
dengan objek yang diteliti.
Indonesia? 2. Bagaimana
kedudukan
BUMN
dalam
D. ANALISIS DATA
perekonomian Indonesia sehingga mendapat
Jenis
hak untuk melakukan praktek monopoli dalam
penelitian ini adalah analisis normatif kualitatif
melakukan kegiatan usaha?
yang menjelaskan pembahasan yang dilakukan
Bagaimana
ketentuan
pengecualian
analisis
berdasarkan
terhadap praktek monopoli yang dilakukan oleh
seperti
BUMN?
diperoleh
4
2
Ibid.
dianalisis
yang
ketentuan
dipergunakan
hukum
perundang-undangan. dari dengan
menggambarkan
penelusuran deskriptif secara
yang Data
dalam
berlaku yang
kepustakaan, kualitatif
menyeluruh
yakni pokok
MARSHIAS, PENGECUALIAN PRAKTEK MONOPOLI YANG DILAKUKAN OLEH BUMN SESUAI PASAL 51 UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 .
TRANSPARENCY, Jurnal Hukum Ekonomi, Juni 2013
3
permasalahan dan menganalisis data tersebut
2011
menurut kualitas dan kebenarannya kemudian
Monopoli) Undang-Undang No.5 tahun 1999
dihubungkan dengan teori yang diperoleh dari
tentang
penelitian
Persaingan
kepustakaan
sehingga
diperoleh
jawaban atas permasalahan yang diajukan.
tentang
Pedoman
Larangan Usaha
Pasal
Praktik Tidak
17
(Praktek
Monopoli Sehat,
pada
dan 28
September 2011. Pedoman ini ditujukan untuk memberikan pemahaman pada semua pihak
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
tentang arti dan batasan Pasal 17 UndangUndang No.5 tahun 1999, terutama tentang dua
A. PENGATURAN MENGENAI MONOPOLI DALAM PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN DI INDONESIA Secara etimologi, monopoli berasal dari
konsep penting yaitu, penjabaran mengenai posisi
bahasa Yunani, yaitu “monos”, yang artinya satu
lampiran perkom, ini dijelaskan UU No.5 tahun
atau sendiri, dan “polein” yang artinya menjual
1999 membagi dalam dua pengaturan substansi
atau penjual. Berdasarkan
yaitu perjanjian yang dilarang dan kegiatan yang
etimologi monopoli
monopoli, dan praktik monopoli sebagai bentuk penyalahgunaan posisi monopoli. Pada bagian
tersebut dapat diartikan bahwa monopoli adalah
dilarang.
kondisi dimana hanya ada satu penjual yang
dilarang adalah kegiatan monopoli, monopsoni,
menawarkan satu barang dan jasa tertentu.
penguasan
Monopoli terbentuk jika hanya ada satu pelaku
Pedoman ini bertujuan untuk menjelaskan dua
mempunyai control eksklusif terhadap pasokan
konsep penting
barang dan jasa di suatu pasar, dan dengan
Undang-Undang No.5 tahun 1999. Mengenai
demikian juga terhadap penentuan harganya.5 Di
penjabaran
dalam
praktik monopoli sebagai bentuk penyalahgunaan
peraturan
perundang-undangan
di
Indonesia, pengertian monopoli diatur di dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1
yaitu
monopoli
adalah
penguasaan
Adapun
kegiatan
pasar dalam
mengenai
yang
serta
termasuk
persekongkolan.
penerapan Pasal posisi
monopoli,
17 dan
posisi monopoli. Didalam perkom ini, KPPU akan berusaha
atas
menjelaskan perbedaan antara Posisi monopoli
produksi dan atau pemasaran barang dan atau
dan Praktek Monopoli, Pasal 17 Undang-Undang
atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku
No.5 tahun 1999 terdiri dari 2 ayat tentang
usaha atau satu kelompok pelaku usaha.
pengaturan monopoli, yaitu mengenai posisi
Untuk mengawasi persaingan usaha di
monopoli dan praktek monopoli yang merupakan
Indonesia termasuk monopoli, Komisi Pengawas
bentuk dari penyalahgunaan posisi monopoli
Persaingan Usaha (KPPU), yang dibentuk oleh
(abuse of monopoly). Menurut definisi KPPU
pemerintah sebagai komisi independen untuk
posisi monopoli yang dimaksudkan dalam Pasal
mengawasi
17 terdapat dalam ayat (2) yang mendefinisikan 3
pedoman
persaingan monopoli
usaha
dalam
mengeluarkan
Peraturan
Komisi
bentuk dari posisi monopoli, yaitu:6
(selanjutnya disebut Perkom) Nomor 11 Tahun
Suyud Margono, Hukum Anti Monopoli (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal 6
Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11 Bab I
5
6
1. Barang dan atau jasa yang bersangkutan
apabila
perusahaan
tersebut
merupakan
belum ada substitusinya.
perusahaan yang dominan di pasar. Dengan
Pendefinisian posisi monopoli demikian sesuai
demikian berdasarkan cara ketiga ini, Posisi
dengan definisi teoritis sebelumnya bahwa
Monopoli dapat diterjemahkan sebagai posisi
monopoli
dominan.
adalah
suatu
kondisi
dimana
perusahaan memproduksi dan atau menjual produk yang tidak memiliki barang pengganti terdekat. Tidak adanya barang pengganti
B. KEDUDUKAN
DALAM
PEREKONOMIAN INDONESIA
terdekat menunjukkan bahwa produk tersebut belum memiliki barang substitusi.
BUMN
Pemerintah melalui DPR RI mengesahkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang
2. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat
Badan Usaha Milik Negara. Produk Undang-
masuk ke dalam persaingan barang dan atau
Undang tersebut mengatur dasar-dasar yang
jasa yang sama.
penting dari konsep, tujuan dan pengelolaan
Seperti
telah
disebutkan
sebelumnya,
BUMN. berdasarkan undang-undang tersebut
perusahaan yang memiliki Posisi Monopoli
dijelaskan
akan memiliki kekuatan monopoli. Kekuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU
monopoli
BUMN, terdiri atas:7
ini
tidak
hanya
terbatas
pada
kemampuannya menentukan harga, tetapi juga
bahwa
di
Indonesia
BUMN
1. Persero
memiliki kemampuan untuk mengurangi atau
Persero
adalah
BUMN
yang
bentuk
meniadakan tekanan persaingan. Kemampuan
usahanya adalah perseoran terbatas atau PT.
ini diperoleh karena perusahaan monopoli
Bentuk persero semacam itu tentu saja tidak
dilindungi oleh sebuah hambatan yang dapat
jauh
mencegah
barriers)
terbatas atau PT swasta yakni sama-sama
perusahaan baru ke dalam pasar. Dengan
mengejar keuntungan yang setinggi-tingginya
adanya hambatan masuk ini, perusahaan
atau sebesar-besarnya. Saham kepemilikan
monopoli tidak memiliki pesaing nyata dan
Persero sebagaian besar atau setara 51%
pesaing potensial.
harus
masuknya
(entry
berbeda
sifatnya
dikuasai
oleh
dengan
perseroan
pemerintah.
Karena
3. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku
Persero diharapakan dapat memperoleh laba
usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh
yang besar, maka otomatis persero dituntut
persen) pangsa pasar satu jenis barang atau
untuk
jasa tertentu.
maupun jasa yang terbaik agar produk output
memberikan
produk
barang
Pendefinisian cara ketiga ini sering disebut
yang dihasilkan tetap laku dan terus-menerus
dengan istilah pendekatan struktur, dimana
mencetak keuntungan. Organ Persero yaitu
posisi
direksi, komisaris dan RUPS (Rapat Umum
pangsa
monopoli pasar
didefinisikan yang
berdasarkan
dimiliki
sebuah
perusahaan. Kekuatan monopoli yang dimiliki oleh sebuah perusahaan tidak harus muncul karena perusahaan merupakan satu-satunya penjual di pasar, melainkan dapat muncul
dapat
4
Pemegang Saham). Contoh persero yaitu : PT. Bank BNI, PT. PLN, dan lain sebagainya. 7
Syamsul Rizal, ”Analisis Juridis dari Badan Usaha Milik Negara”; http://digilib.usu.ac.id/ diakses pada tanggal 15 Juli 2011.
MARSHIAS, PENGECUALIAN PRAKTEK MONOPOLI YANG DILAKUKAN OLEH BUMN SESUAI PASAL 51 UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 .
TRANSPARENCY, Jurnal Hukum Ekonomi, Juni 2013 2. Perum (Perusahaan Umum)
5
ekonomi menjadi landasanya. Namun demikian
Perusahaan umum atau disingkat perum
monopoli negara memiliki syarat di antaranya ada
adalah perusahaan unit bisnis negara yang
batas
seluruh modal dan kepemilikan dikuasai oleh
dievaluasi, ada lembaga yang mengawasi, dan
pemerintah dengan tujuan untuk memberikan
ada
penyediaan barang dan jasa publik yang baik
ekonomi yang menjadi hajat hidup orang banyak.
demi
melayani
masyarakat
umum
waktu
agar
rumusan
kebijakan
yang
jelas
monopoli
tentang
bisa
kegiatan
serta
dewan pengawas, menteri dan direksi. Contoh
C. KETENTUAN PENGECUALIAN TERHADAP PRAKTEK MONOPOLI YANG DILAKUKAN OLEH BUMN Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
Perum yakni : Perum Peruri atau PNRI
memuat
ketentuan
(Percetakan Negara RI), Perum Perhutani,
kegiatan
usaha
Perum Damri.
praktek monopoli dan persaingan usaha tidak
mengejar
keuntungan
berdasarkan
prinsip
pengolahan perusahaan. Organ Perum yaitu
Secara wujud
filosofis,
implementasi
BUMN
dari
mempersembahkan
lahir
sebagai
kewajiban
negara
yang
kepada
penyalahgunaan
kesejahteraan
yang
yang
melarang
dapat
berbagai
mengakibatkan
sehat. Ketentuan tersebut mencakup perjanjian dilarang,
kegiatan posisi
yang
dilarang
dominan,
selain
dan itu
rakyatnya. Membangun struktur perekenomian
Undang-Undang No.5 Tahun 1999 juga mengatur
yang kuat, melalui bisnis yang sehat dan beretika,
beberapa
merupakan salah satu jalan meraih kesejahteraan
didalamnya adalah ketentuan Pasal 51 yang
itu.
menetapkan
Karena
negara
tidak
mungkin
secara
pengecualian mengenai
yang Badan
termasuk Usaha
Milik
langsung menjalankan aktivitas bisnis, maka
Negara dan atau badan atau lembaga yang diberi
BUMN adalah pilihan dengan cara menempatkan
wewenang atau hak khusus dalam kegiatan
modal
usahanya.
negara
di
dalamnya.
Dalam
sistem
perekonomian nasional, BUMN ikut berperan menghasilkan
barang
dan
atau
jasa
Pasal 51 UU No.5 Tahun 1999 membahas
yang
tentang masalah hubungan kompleks antara
diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-
hukum persaingan usaha dengan badan usaha
besarnya kemakmuran rakyat atau masyarakat.
8
Negara memberikan hak monopoli kepada
milik Negara, yang secara internasional masih dipertentangkan.
Ketentuan
ini
terutama
BUMN melalui Undang-Undang No. 5 Tahun
menangani perlakuan terhadap monopoli negara
1999
oleh hukum persaingan usaha. pihak Dewan
kepada
BUMN.
Monopoli
negara
di
Indonesia merupakan perintah UUD 1945 dengan
Perwakilan
tujuan
kesejahteraan
kecenderungan yang ada pada saat ini di negara-
masyarakat. Monopoli negara dalam Undang-
negara maju yang melarang pendirian monopoli
Undang No. 5 Tahun 1999 berada di dalam
negara yang baru, sedangkan monopoli negara
kebijakan
yang sudah ada secara terbatas dikontrol oleh
untuk
meningkatkan
persaingan
di
mana
liberalisasi
8
Anne Ahira, “Menyimak Sejarah BUMN, Ladang Bisnis Negara”, http://anneahira.com/bumn.htm/ diakses pada tanggal 15 Agustus 2012.
Rakyat
tidak
mengikuti
hukum
persaingan
usaha.9
berisi
orang banyak, maka tenaga listrik haruslah
negara
dimonopoli oleh negara dan diatur dalam Undang-
melalui undang-undang untuk dapat dibenarkan,
Undang, yang akan menentukan bahwa listrik
monopoli negara memerlukan suatu undang-
harus dikuasai oleh negara dan pengusahaanya
undang yang disahkan oleh Dewan Perwakilan
(yang
Rakyat.
distribusi) diselenggarakan oleh BUMN yang
kewajiban
untuk
mengatur
Pasal
51
monopoli
meliputi
eksploitasi,
eksplorasi,
dan
Ketentuan-ketentuan hukum yang hingga
dalam pengusahaannya haruslah selaras dan
saat ini merupakan landasan pemberian monopoli
tidak berbenturan dengan apa yang dimaksud
sesuai dengan Pasal 51, masih tetap berlaku
dengan pedoman Pasal 51 UU No.5 Tahun 1999,
selama tidak bertentangan dengan persyaratan
dan
yang ditetapkan oleh Pasal 51 bagi penciptaan
Peraturan
dan pelestarian monopoli negara.
10
selanjutnya
pemerintah
Pemerintah
menerbitkan
sebagai
pelaksana
Pasal 51 dan
Undang-Undang ketenagalistrikan yang menunjuk
Pasal 52 memberikan dasar hukum bagi monopoli
BUMN PT PLN sebagai penyelenggara monopoli
negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51.
penguasaan listrik di seluruh wilayah Indonesia.
Tidak ada maksud untuk menghapus monopoli
Tentunya
diharapkan
dengan
adanya
sama sekali, tetapi tujuan utama pasal-pasal ini
Undang-Undang ketenagalistrikan dan Perkom
adalah untuk melakukan pengawasan demokratis
KPPU
terhadap monopoli. Hukum persaingan usaha
membatasi atau menjelaskan monopoli yang
menurut UU No.5 Tahun 1999 berpengaruh
bagaimana
terhadap monopoli hanya dapat terlaksana sejauh
PT.PLN. PT.PLN mendapat wewenang monopoli
kriteria-kriteria yang termuat dalam Pasal 51, yag
untuk logistik kelistrikan, baik produksi maupun
merupakan ukuran bagi legitimasi ekonomi yaitu:
distribusi tapi tidak berhak memonopoli bisnis
Hanya
memuaskan
listrik, seperti melakukan pengaturan penggunaan
permintaan mayoritas masyarakat dengan barang
lampu hemat energy, ataupun pelanggaran dalam
atau jasa atau mewakili cabang produksi yang
proses tender. Monopoli dimungkinkan dalam
penting bagi kepentingan negara yang sah. 11
hukum persaingan kita, asalkan kegiatannya
monopoli
negara
yang
Walaupun diberi hak untuk melakukan
tentang yang
pedoman dapat
pasal
51
dilaksanakan
oleh
termasuk
atau
monopoli, PT PLN tidak bebas dari jangkauan
produksi
yang
hukum persaingan usaha, kewenangan monopoli
menguasai hajat hidup orang banyak, selain itu
oleh PT PLN tetap dibatasi dan diatur oleh
tindakan monopoli ini mampu berakibat positif
Undang-Undang. Secara singkat pemberian hak
bagi rakyat banyak dan dengan monopoli itu
monopoli
dapat tercapai keadaan yang lebih efisien, seperti
sebagai
kepada berikut,
persetujuan
DPR
PT.PLN setelah
dapat
dijelaskan
pemerintah
menentukan
dengan
tenaga
listrik
menyangkut
dapat
penting
bagi
cabang-cabang negara
dan
yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
merupakan barang yang menguasai hajat hidup PENUTUP 9
Knud Hansen, Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Jakarta:PT Tema Baru 2002), 10 Ibid. 11 Ibid.
6
A. KESIMPULAN
MARSHIAS, PENGECUALIAN PRAKTEK MONOPOLI YANG DILAKUKAN OLEH BUMN SESUAI PASAL 51 UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 .
TRANSPARENCY, Jurnal Hukum Ekonomi, Juni 2013 Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Pengaturan
7 monopoli
sebagai
bentuk
penyalahgunaan
posisi monopoli. 2. Kedudukan BUMN yang terdiri dari persero
mengenai
dalam
dan perum dalam perekonomian Indonesia
peraturan perundang-undangan di Indonesia
sehingga mendapat hak untuk melakukan
adalah sesungguhnya dalam Undang-Undang
praktek monopoli dalam melakukan kegiatan
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
usaha adalah pertama, sebagai badan usaha,
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam
Sehat, monopoli tidak dilarang, yang dilarang
sistem perekonomian nasional, di samping
adalah praktek monopoli atau penyalahgunaan
usaha
kekuatan monopoli. Monopoli di Indonesia
mendukung berdasarkan demokrasi ekonomi;
dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5
kedua, sebagai agen pembangunan, BUMN
Tahun
dituntut untuk menjalankan misi pemerintah
1999
tentang
monopoli
Larangan
Praktek
swasta
dan
koperasi
yang
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
dengan
sebaik-baiknya;
merupakan bentuk dari kegiatan yang dilarang
barang
dan/atau
ketika kegiatan penguasaan atas produksi dan
mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran
atau
masyarakat;
pemasaran
mengakibatkan
terjadinya
ketiga,
saling
jasa
keempat,
penghasil
dalam
rangka
sebagai
pelopor
praktek monopoli dan atau persaingan usaha
dan/atau perintis dalam sektor-sektor usaha
tidak sehat dan dikatakan demikian jika barang
yang belum diminati usaha swasta; kelima,
dan atau jasa yang bersangkutan belum ada
sebagai
substitusinya;
penyeimbang
atau
mengakibatkan
pelaku
pelaksana
pelayanan
publik,
kekuatan-kekuatan
swasta
usaha lain tidak dapat masuk ke dalam
besar, dan turut membantu pengembangan
persaingan usaha barang dan atau jasa yang
perkonomian.
sama; atau satu pelaku usaha atau satu
3. Ketentuan
pengecualian
monopoli
50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu
sebagaimana
jenis barang atau jasa tertentu. Peraturan
Undang-Undang
Komisi
memberikan batasan bahwa monopoli dan
11
Tahun
2011
tentang
dilakukan
praktek
kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari
Nomor
yang
terhadap
dimaksud
dalam
No.5
Pasal
Tahun
1999
tahun
Praktik
dengan produksi dan atau pemasaran barang
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,
dan atau jasa yang menguasai hajat hidup
Perkom
memberikan
orang banyak serta cabang-cabang produksi
pemahaman dan batasan Pasal 17 Undang-
yang penting bagi negara yang dilakukan oleh
Undang No.5 tahun 1999, terutama tentang
BUMN hanya dapat dilakukan setelah diatur
dua
terlebih dahulu dalam bentuk undang-undang
ini
ditujukan
konsep
mengenai
penting
posisi
Larangan untuk
yaitu,
monopoli
penjabaran dan
praktik
yang
mencantumkan
yang
51
atau
Tentang
kegiatan
BUMN
Pedoman Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 1999
pemusatan
oleh
secara
berkaitan
jelas
tujuan
monopoli dan atau pemusatan kegiatan serta
mekanisme
pengendalian
dan
pegawasan
negara dalam penyelenggaraan monopoli dan
diberikan hak untuk memonopoli penyaluran listrik ke masyarakat umum.
atau persaingan usaha tidak sehat dan BUMN tetap akan menjadi objek dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 sehingga jika dalam
B. SARAN Saran
yang
dapat diberikan
implementasi hak monopolinya BUMN terbukti
setelah kesimpulan di atas adalah :
menyalahgunakan kekuatan monopolinya yang
1. Undang-Undang No.5 Tahun 1999
merugikan
masyarakat,
maka
Pengawas
Persaingan
Usaha
Komisi
penulis,
diharapkan dapat lebih disempurnakan lagi,
akan
agar batasan tentang monopoli dapat lebih
menindaknya. Peraturan Komisi No.3 Tahun
jelas dalam persaingan usaha di Indonesia.
2010 tentang Pedoman Pasal 51 UU Nomor 5
2. Sebaiknya Undang-Undang No. 19 Tahun 2003
Tahun
1999
Tentang
Larangan
Praktik
dapat lebih disempurnakan agar BUMN dapat
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,
berkerja lebih efektif sesuai dengan tujuan
sebagai petunjuk pelaksanaan dan pedoman,
awalnya sebagai perusahaan negara. Badan
untuk
Usaha Milik Negara sebaiknya diawasi lebih
menghindari
penyalahgunaan
posisi
monopoli oleh BUMN untuk mengarah pada
ketat oleh pemerintah, supaya tidak terjadi
praktik monopoli dan persaingan usaha tidak
penyalahgunaan posisi monopoli oleh BUMN.
sehat, seperti pada PT.PLN (Persero) yang DAFTAR PUSTAKA BUKU Abdulkadir, Muhammad. Hukum Perusahaan Indonesia. Bandung: PT Aditya Bakti, 2006. Hansen, Knud. Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jakarta: PT Tema Baru, 2002. Margono, Suyud. Hukum Anti Monopoli. Jakarta :Sinar Grafika, 2009. Soekanto, Soerjono. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta :UI Press 1986. Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao. Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia, 2008. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Republik Indonesia, Peraturan Komisi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 17 UndangUndang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. WEBSITE KPPU. ”Perkembangan Sektor Migas Dari Sudut Persaingan Usaha.” http://www.kppu.go.id (diakses pada tanggal 20 Juni 2012). Rizal, Syamsul. ”Analisis Juridis dari Badan Usaha Milik Negara.” http://digilib.usu.ac.id/ (diakses pada tanggal 15 Juli 2012). Ahira, Anne. “Menyimak Sejarah BUMN, Lading Bisnis Negara.” http://anneahira.com/bumn.htm/ (diakses pada tanggal 15 Agustus 2012.
8
MARSHIAS, PENGECUALIAN PRAKTEK MONOPOLI YANG DILAKUKAN OLEH BUMN SESUAI PASAL 51 UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 .
