Lakuna Pemimpin Versus Kristalisasi Politik

Lakuna Pemimpin Versus Kristalisasi Politik Oleh Mochtar Pabottingi Abstract

For at least the last five year of the Reform Efforts in Indonesia there has been a loud clamor concerning the serious dearth of leadership precisely at the time when it is most needed a grim fact that has indeed affected the morale of the nation Indonesia has become a leaderless country Unfortunately no one tries to unravel the serious dearth At close examination we find layers of wrong political practices that has over time undermined the normal recruitment process This paper traces the layers from the very beginning of the New Order to the present stage of the Reform Efforts including negligence in political science theories The politics

of depoliticization the systemic nipping of the buds of leadership the absence of regime change in the true sense of the word the hampering of the initiative for a transitional constitution the insincerity of initiative toward truth and reconciliation commission the eruption of horizontal conflicts the practice of impunity and

introduction of anachronistic politics if in reverse manner along the New Order and in the current Era of Reform Efforts

all this blurs the distinction between what is right and what is wrong in politics and malignantly

compromising ethical standards These were eight roots that have made leadership doomed Above all however the leadership lacuna has a great deal to do with the trampling down ofthe concernfor nation andlor nationhood especially the severity of corruption among so called people s representative and with the flagrant abuse of regional autonomy The greater the political collectivity is slighted and confused withforces ofpetty irrationalities and or primordialism the more numerous the distortions of leadership become The author maintains that only

a conscious undertaking towards political crystallization could Indonesia recovers its leadership i e by the inculcation of the respectability of politics and of political profession by sharpening of the understanding of our nation s blue print and by heeding the imperative of nation in democracy by separating the business ofstate from that of religion and or primordial concern and by making room for transitional rulings in the next constitutional amendment in order to get rid of the numerous vicious circles brought about by the distortions of the transitional period as well as the anachronistic policies

Ifdemocracy is to survive it will have to employ and use every bit ofskill and knowledge and leadership it can get hold of This complicated interdependent world in which we are living cannot be run without knowledge and skill foresight and leadership A D Lindsay

Eksis boleh dikata tanpa kepemimpinan begitulah negara nasion kita ditakdirkan Era Upqya Reformasi

sepanjang 1998 200 EUR Segelintir figur yang di awal EUR

pendek dan dengan demikian mengikis sendiri

prospeknya Hingga saat ini sudah tak terhitung himbauan di media massa yang mencanangkan kerinduan bangsa kita akan kepemimpinan

prospektif menjadi pemimpin nasional ternyata

Sayang tak ada yang menyimak akar akar lakuna

mudah

atau ketiadaan pemimpin ini

tertekuk

menjadi

kehilangan elan reformasi

kompromistis berpikir jangka

lalam teori maupun

praksis sehingga kita pun tak kunjutig tahu jalan menuju

kondisi

yang

memungkinkan

kelahirannya Sengaja saya tidak menggunakan istilah

Era Reformasi

demi

obyektivitas dan kerendah hatian Menyebut masa transisi politik

seperti yang kita alami dalam periode 1998 2008 sebagai sudah Era Reformasi

secara implisit menafikan dua kemungkinan

pada kesempatan lain Sepanjang kata reformasi kita seartikan

Pertama bisa saja nanti dinyatakan secara terbuka bahwa upaya

dengan

reformasi yang telah dilakukan sepanjang periode ini sesungguhnya

langkah perubahan politik selama lebih sepuluh tahun terakhir

masih lancung dan tak mewakili reformasi dalam pengertian yang

untuk melaksanakannya barulah sampai pada apa yang bisa disebut

sesungguhnya Kedua jika kemungkinan pertama tadi benar kita

demokratisasi

mixed perfornrance

kita perlu mengakui bahwa langkah

kinerja yang belum menentu baik dalam

niscaya masih memerlukan upaya reformasi atau demokratisasi

hitungan kedaulatan rakyat maupun perbaikan dalam hal peri

baik sebagai koreksi parsial maupun sebagai koreksi komprehensif

kehidupan ekonomi rakyat pada umumnya

Pada hari hari ini tatkala kita memperingati Sepuluh Tahtin Upaya Reformasi

1998 2008

dan Seratus Tahun Kebangkitan Nasional 1908 2008

jika kita hanya mampu menunjukkan

posisi teoretis yang semestinya dan kemudian

Sartori mengutip serangkaian pemikir politik mulai dari zaman Yunani Kuno hingga ke zaman modern

seperti Thucyidides

Bryce Karl Mannheim

Lord J

S de Madariaga V O

tnenyimak faset faset evolusi politik nyata di

Key dan Daniel Bell Mereka semua bersaksi tentang pentingnya menekankan kepemimpinan

Tanah Air yang mengerdilkan peluang bagi

dalam demokrasi

keiahiran kepemilnpinan dalaln arti luas baru kita

semua kesaksian yang sungguh benar itu hingga

Akan tetapi

menurutnya

bisa memaknai kedua peringatan ini sebagaimana

kini tak memperoleh pengindahan dalarn korpus

mestinya Lebih penting lagi hanya dengan itu

teori politik modern

kita bisa membukakan jalan bagi solusi politik

If one looks into the theory of democracy in general it can hardly be said that the message conveyed by the above quotations has been incorporated in terms of theoretical status the praise of leadership

yang sehat dan rasional untuk mengatasi penderitaan yang masih terus beruntun mendera mayoritas bangsa kita

Tulisan ini bertujuan untuk menegakkan tesis bahwa minimnya kepemimpinan di

remains a sideline of little theoretical

sepanjang EUR berkaitan langsung dengan

consequence And this quite apartf om the

tiadanya kristalisasi politik terutama lantaran begitu miskinnya niat balk

ketercerahan

dalam

kejujuran

berpolitik

anti elitist attack 3

dan

dan atau

berdemokrasi Keadaan ini berkorelasi langsung dengan diterapkannya berturut turut dua

kebijakan politik anakronistis yang berbalikan satu sama lain yaitu pertama di sepanjang 1971 1998 Orde Baru di bawah Soeharto dan kedua di

sepanjang sepuluh tahun terakhir era pasca Soeharto

Kita dapat metnahami mengapa pengabaian tersebut demikian dirisaukan terutama oleh

Sartori sebab memang dialah pemikir politik yang mungkin paling kuat dan konsisten menekankan

teoretikus demokrasi modern menggeluti dimensi

Berta teori deskriptif

demokrasi

Kepernimpinan

tengah tengah opacity atau kekisruhan kondisi politik di EUR niscaya akan berhadapan dengan

kesulitan literatur dalam dua hitungan Pertama

Diamond

antara

demokrasi

energi

dimensi vertikal

dari dan atas demokrasi

mulai

menekankan

pentingnya

5 Secara eksplisit

Diamond mengakui pentingnya gagasan gagasan

kritis Sartori tentang demokrasi

On the more theoretical level of the definition of democracy and the debate surrounding its concepts relationships and forms a stream ofstimulating new work is

politik modern tak terdapat kajian tersendiri

kaitan

mengerahkan

demokrasi yang bermutu

Sartori dalam karya besarnya pada korpus teori

kepemimpinan Z Kedua

dari dan atas

Baru belakangan ini teoretikus seperti Larry

sebagaimana telah diungkap oleh Giovanni

mengenai

Sartori

intelektual terbaiknya pada Berta teori preskriptif

Mengaitkan lakuna kepemimpinan di

memperjuangkan

demokrasi yang berkualitas J1ka mayoritas horisontal

Korpus Teori Demokrasi Minus Kajian

pentingnya

dan

jauh melampaui

appearing of which the two recent two

kurangnya kajian mengenai kaitan antara

volume contribution of Giovanni Sartori

demokrasi dan kepetnimpinan adalah kajian

should

tentang perkembangan upaya demokratisasi dalam kondisi anomali dan atau kondisi politik

be

considered

an

essential

reference

darurat yang senantiasa sarat perangkap penyimpangan

kebingungan

dan atau

irasionalitas Ibid

2 Lihat Giovanni Sartori The Theory ofDemocracv Revisited Part One The Contemporary Debate Chatham New lersey Chatham House Publishers Inc Ibid

21

h1m

164

1987

passim

Lihat Larry Diamond dan Leonardo Morlino The Quality of Democracy An Overview Journal ofDemocracy volume 15 number 4 October 2004

Lihat Larry Diamond Juan J Linz dan Seymour Martin Lipset Eds Democracy in Developing Countries Volume Two Africa Boulder Colorado Lynne Rienner Publishers 1988

hlm x

Miskinnya kajian mengenai keterkaitan

padanannya di kalangan bangsa kita Tiga hal

inheren antara demokrasi dan kepemimpinan

yang harus disebut dasar dasar teori politik

antara lain disebabkan oleh dominannya para

modern

lahir

dan

berkembang terns di Barat Hingga saat ini kita

seperti Joseph Schumpeter dan

di Indonesia seperti juga rekan rekan kita dari

pendukung dari apa yang saya sebut prosedural

terutama teori demokrasi

kubu

Samuel Huntington ketimbang kubu esensial

negara negara berkembang mantan koloni

di kalangan teoris demokrasi maupun pada

lainnya

sebagian besar studi lapangan yang dilakukan tentang demokrasi katakanlah hingga tahun

mereka s Celakanya

1970 an

ilmu pen getahuan

Dominannya

kubu prosedural

tnungkin

hanyalah konsumen dari karya karya pada umurnnya kita tak

menyadari bahwa berdasarkan diktum sosiologi pemahaman manusia atas

suatu masalah pada umumnya sangat ditentukan

sekali disebabkan oleh kenyataan bahwa memang lebih gampang melakukan penelitian mengenai indikator indikator demokrasi yang mudah

oleh lingkttngan sosio historis dan atau sosio

dikuantifikasikan dan diterjemahkan ke dalam

berani

angka angka statistik dibanding dengan indikator indikator bersifat kualitatif yang tak bisa

historisitas politik Icita bukan hanya berbeda dari

diperlakukan

demikian

Kubu

esensial

kultural tempatnya tumbuh dan berakar Dengan pemahaman demikian kita mestinya

menyatakan

bahwa

evolusi

evolusi dan historisitas politik Barat

atau

melainkan

cenderung bertentangan semata mata karena

memerlukan konsistensi ketajaman analisis secara

adanya

lintas ilmu iltnu sosial dari awal hingga akhir

sepanjang sejarah untuk menguasai sumber

penelitian

sumber daya ekonomi politik

Faktor kepemimpinan jelas termasuk dalam

global

antarbangsa

Dinamika

kolonialisme yang membandingkan rumpun

itu Seperti akan kami utarakan

negara penjajah ttrnurnnya di Barat dengan

Tocqueville sendiri dalam karya

rttmpun negara terjajah di Dunia Ketiga hampir

ranah esensial

di bawah

pertandingan

klasiknya Democracy in America boleh dikatakan tiada henti melecehkan peluang kepetnimpinan dalam alam demokrasi

selalu melahirkan keadaan Zero sum

Oleh karena itu harus ditekankan bahwa

bersamaan dengan timbulnya ketimpangan yang

Literatur politik modern yang didominasi oleh para pemikir dan atau teoretikus

Barat

besar antara negara negara maju di Barat dengan negara negara Dunia Ketiga dalam hal evolusi antara

keduanya juga

terjadi

lebih miskin lagi dalam hal analisis tentang upaya

ekonomi

demokratisasi dalam kondisi politik anomali dan

ketimpangan besar dalam hal evolusi politik

atau dalam keadaan de facto darurat yang juga

Konsisten dengan tesis zero sum di atas akan lebih

menyulitkan kelahiran pemimpin Kata anomali

jelas jika dikatakan bahwa sebagian besar

dipakai untuk menunjukkan kondisi politik yang umumnya resisten baik terhadap semangat

kemajuan ekonomi di negara negara maju dibayar telak dengan stagnasi dan kekerdilan kemajuan

maupun terhadap kiat kiat atau lembaga lembaga

ekonomi di negara negara Dunia Ketiga

demokrasi sebagaimana itu semua dipahatni di

juga halnya dalam hitungan evolusi politik

Begitu

mula

Kesinambungan otoriterisme di negara negara

berkembang dan kemudian menjadi matang di

Dunia Ketiga sebagian besar merupakan hasil

Barat

Barat

demokrasi

Lantaran

mula

maka kaidah kaidah da n pemahaman

kerja sistemik tak patut yang terus dilakukan

demokrasi di dan dari Barat itulah yang kemudian dipandang sebagai yang normal atau yang

justru oleh negara negara demokrasi maju

standar

sum dan bersimpangannya kemajuan ekonomi

Kenyataan getir tentang keterkaitan zero

Lakuna teoretis ini diperburuk oleh praktik

politik antara kedua belahan peradaban umat

yang sama sama tak tercerahkan baik dari sisi

manusia ini pada umumnya didiamkan oleh

para pemikir demokrasi di Barat maupun dari

kalangan ilmuwan dan akademisi di Barat

Untuk tulisan yang mengkritisi kenyataan ini lihat misalnya Bhikhu Parekh The Cultural Particularity of Liberal Democracy

dalam David Held Ed

Prospects for Democracy

Stanford

California Stanford University Press 1993

Lihat Mochtar Pabottingi ditulis sebagai

Pengantar

Pengukur Demokrasi Kita

bagi Syamsuddin Haris Ed

Parlemen Lokal Era Transisi Demokrast di Indonesia LIPI Press 2007

yang

Partai dan Jakarta

Untuk tulisan yang mengkritisi kenyataan ini lihat misalnya Bhikhu Parekh The Cultural Particularity of Liberal Democracy dalam David Held Ed Prospects for DemoaraCY Stanford California Stanford University Press 1993 7

Mereka misalnya terus menggunakan kaidah

sendiri nikmati

Jelas tujuan utamanya adalah

kaidah politik modern yang tutnbtth dan

untuk tetap menguasai mengungguli dan

berkembang di Barat untuk mengukur evolusi

mengontrol mereka demi mempertahankan

politik di Dunia Ketiga dengan asulnsi bahwa

hegemoni politik dan ekonomi mereka secara

mereka pemilik otoritas tunggal untuk melahirkan

global

tesis tesis politik Sebagian besar dari keduapuluh

rekayasa partisi dan atau unifikasi ini adalah

tujuh indikator modal sosio politik yang

negara negara yang dulu merupakan bagian dari

Salah satu yang paling terpukul dengan

dikemukakan oleh Samuel Huntington misalnya

Kemaharajaan Turki Osmaniah yang umumnya

lahir dari pengalalnan sosio historis Barat

merupakan negeri negeri mayoritas Muslim di

butir

butir klaim yang dikukuhkan ketika Barat sudah maju 10 Dinafikan bahwa rangkaian kaidah tesis

Timur Tengah

Kata

de facto

sengaja kita tekankan atas

politik mereka sama sekali tak lepas dari

dasar kenyataan bahwa di negara negara

kenyataan sosio historis ilmu pengetahuan tadi

berkembang terutama di negara negara mantan

Para teoretikus ekonomi politik Baratlah

yang kemudian melahirkan istilah istilah seperti developing economies atau developing democracies seakan akan tak terdapat jurang

koloni kondisi anomali dan atau keadaan darurat itu pada umtlmnya tidak diakui atau tidak diumumkan secara eksplisit Kekaburan batas

batas antara

kondisi darurat

dengan

kondisi

ini merupakan salah satu penyebab

lebar dan tak ada rantai besi yang melilit kondisi developing economies maupun developing democracies tersebut Dengan kata

normal

lain

sengaja atau tidak menghindari

ketidak percayaan timbal bal ik antara pemerintah

keadaan zero sum yang mengikat kedua belah

dan parlemen Miriam Budiardjo mencatat bahwa

Seolah olah sengaja

pemerintah kurang memercayai kemampuan

pemilik

mereka

peradaban

tersebut

melupakan bahwa kecuali negara negara satelit developed economies

mereka

developed democracies

utama dari panjangnya kiprah irasionalitas politik di negeri kita Penyebabnya antara lain adalah

parlemen membuat UU Darurat

sedangkan

maupun

parlemen kerap mencurigai motif pemerintah

secara sistemik bekerja

dalam kehendak untuk menerapkannya Penyebab

untuk membuat kehidupan

ekonomi

dan

kehidupan politik pada rumpun negara Dunia

lain adalah sifat labilitas

dadakan dan ketak

terkontrolan dari rangkaian perkembangan politik

Ketiga pada umumnya senantiasa berada dalam

itu sendiri lantaran lemahnya lembaga lembaga

cekikan atau kontrol mereka

pemerintahan kita l sebagian besar

Semua itu jelas mempersulit bekerjanya

terjadi lantaran kolonialisme dan imperialisme

Kondisi politik anomali

kaidah kaidah atau norma norma politik yang

Barat

mantap

terutama Eropa Barat dan kemudian juga

Dan tanpa itu

negara dan atau

Amerika Serikat dengan neo kolonialisme dan

masyarakat tak akan melniliki tolok tolok ukur

neo imperialismenya

yang diperlukan untuk melihat menilai dan

mendistorsikan

serta

merampas peluang bagi berlangsungnya evolusi politik yang sehat normal di setnua negeri jajahan atau

protektorat

kondisi politik posisi posisi politik maupun arah

yang mereka

perkembangan politik Dunia Ketiga terutama

terapkan menjelang berakhirnya masa penjajahan

yang nlantan koloni sulit untuk dibaca Besar dan dalamnya distorsi politikyang dilakukan oleh

partisi

langsung

dan

Selain itu

Dalam kondisi resmi atau de facto darurat

dengan

model

mereka

mengakui kepemimpinan

unifikasi

negara negara kolonial itupun

menciptakan

bom waktu

yang hingga kini

negara negara kolonial atas negeri negeri jajahan

masih terns melahirkan kekisruhan politik di pelbagai bagian dunia

11 Untuk referensi mengenai kolonialisme Barat lihat antara lain

Model partisi dan unifikasi tersebut memang dirancang oleh para mantan negara kolonis Barat untuk lnerampas peluang mantan negara negara

koloni mereka untuk bisa tumbuh dalam evolusi

politik yang normal dan sehat seperti yang mereka Lihat Samuel Huntington The Third Mave Democratization

in the Late Tiventieth Century Oklahoma Press 1991

8

Oklahoma University of

him 37 38

Albert Memmi The Coloni er and the Colonised

Orion Press 1965 New York

New York The

K M Panikkar Asia and t esternDominance

Collier Books Edition

1969

Frantz Fanon

The

Wretched of the Earth New York Grove Press Inc 1968 Chimveizu The West and the Rest of Us New York Random House 1975

Untuk neo kolonialisme dan atau neo imperialisme

lihat misalnya

Chalmers Johnson

Consequences of American Empire Henry Holt and Company 2000

Blowback

The Costs and

New York An Owl Book

12 Lihat Miriam Budiardjo Demokrasi di Indonesia Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila Pustaka Utaka 1994

him 274 275

Jakarta P T Gramedia

mereka membuat rasionalitas politik sangat sulit

lahir dart Sill

tumbuh Contoh dari keadaan ini bertebaran di

pemimpin dan atau kepemimpinan tak mungkin

14 Seperti akan kita lihat di bawah

negara negara Asia ter nasuk di Timur Tengah

dilepaskan dari konteks nasion dan demokrasi

di Amerika Latin dan terutama di negara negara

terutama dengan moda kerja otosentrisitas tadi

Afrika Di sini kehidupan politik ditandai oleh divergensi dan fragmentasi sehingga mekanisme

Akar Akar Lakuna Pemimpin dalam

politik tidak sejalan dengan bangunan politik yang

Praksis di Indonesia

hendak dibangun Dalam hal ini penolakan Bung

Karno terhadap demokrasi Barat misalnya jelas mengandung sisi sisi kebenarannya juga Pada hakikatnya bangunan politik yang hendak

Lakuna pemimpin di Tanah Air dalam sepuluh tahun terakhir punya Sembilan sebab

preseden Pertama karena sepanjang 1971 1997

dibangun di negara negara mantan koloni ini pun

Presiden Soeharto terus membabati segenap

sudah rapuh sejak awal

pernimpin tandingan

Dalam pengamatan

Larry Diamond This

mengebiri partai partai

yang selama lebih dari empat dekade yaitu dari

includes

phenomena

the

whole

establishment

reequilibration

of

breakdown

and consolidation of

democratic government democratic

range

periods

crises

persistence

authoritarianism and renewal

of

and all of

1920 an hingga 1960 an menjadi motor dinamika

politik bangsa dan menghabisi ruang semai bagi tunas tunas pemimpin masa depart

Tindakan

demikian tnenunjukkan tiadanya kenegarawanan dan kecerdasan politik Saat lengser Soeharto

memang telah sempurna membuat Indonesia

the ambivalences and oscillations in

bangkrut pemimpin Dan tak terperikan dampak

between 13

negatif bagi negara maupun masyarakat yang diakibatkan oleh pembangkrutan tersebut

Kenyataan tentang divergensi evolusi politik

Kedua

stigmatisasi atas kegiatan politik

serta posisi zero sum dalam hal penguasaan

terbuka dalam sistem kekuasaan Orde Baru yang

sumber sumber daya politik dan ekonomi inilah

monolitik Depolitisasi ini dilancarkan dengan

yang hingga kini masih belum memperoleh

dalih bahwa kegiatan politik di luar kalangan

perhatian semestinya dari para ilmuwan politik

penguasa hanya menyuburkan pertikaian dan tak

baik di kalangan negara negara maju maupun di

memberikan kontribusi positif apapun

negara negara berkembang itu sendiri Pada

kita dibuat lupa pada pelajaran yang tak ternilai

umumnya kajian demokrasi di negara negara

yaitu bahwa justru melalui perjuangan politik

maju dan di negara negara berkembang dilakukan

yang luaslah kita bisa merebut menjaga serta

secara terpisah dan sendiri

mewujudkan cita cita kemerdekaan

dengan demikian

Bangsa

Sebagai

menafikan kenyataan divergensi atau zero sum

bentuk pembodohan politik tertinggi depolitisasi

tad i

menutup peluang bagi proses politik normal yang Sehubungan dengan keadaan anomali dan

kondisi de facto darurat di atas yang paling terpengaruh dan terpukul adalah peluang dan potensi yang sehat bagi nasion untuk tumbuh dan berkembang Lantaran banyaknya distorsi dan atau rekayasa penjajahan pelbagai perangkap politik distorsi irasionalitas dan kebingungan

melemahkan pertumbuhan dari apa yang saya sebut

otosentrisitas

pada

merumuskan nasion sebagai yang egaliter otosentris

nasion

Saya

kolektivitas politik

Tesis tentang adanya

simbiosis inheren antara nasion dan demokrasi

memungkinkan lahirnya pemimpin 15

Ketiga ialah karena sedari awal EUR tidak mengalami pergantian personalia Rezim Orde

Baru

Ikut berjubah reformasi

Jakarta 25 27 Januari 1994

sehingga para

Lima Palang Demokrasi Satu Solusi

Rasionalitas clan Otosentrisitas dari Sisi Historis Politik di Indonesia

Orasi Ilmiah Pengukuhan sebagai Ahli Peneliti Utama

PPW LIPI 22 luni 2000 dan

In the Absence ofAutocentricity

The Case of Historical Preclusion of Democracy in Indonesia dalam R William Liddle Ed Crafting Indonesian Democracy Jakarta Mizan Pustaka 2001

15

Seluruh sistem dan pranata sosial

politik

dan kenegaraan

sesungguhnya telah hancur saat Soeharto berpidato tentang ketaksediaannya meneruskan pemerintahannya Lihat Stanley

rimbunan Sampah Orde Baru Lihat Larry Diamond Juan J Linz and Seymour Martin Lipset Eds Democracy in Developing Countries Africa Volume Tiro Untuk telaah telaah teoretis awal mengenai kaitan antara nasion

Baru

dalam Stanley Ed

liarisan Orde

Snidi Fenomena dan Sistem Bublasan Rerlm Soeharto di Era

Reformasi

Jakarta

Institut Studi Arus Reformaisi

Melbourne Ausaid 2005

him xv Uhlin mcnulis bahwa

Universitas Menyusul

dan demokrasi dan sentralitas konsep otosentrisitas di dalamnya

naiknya Soeharto ke tampuk pemerintahan seluruh oposisi hancur

lihat Mochtar Pabottingi

Lthal Andeis Uhlin Oposisi Berserak

dan Otosentrisitas

Demokrasi Masalah Genealogi Distorsi

Seminar Nasional XI dan Kongres Ill AIPI

1997

him

Bandung Mizan Pustaka

89

9

komponen atau penerus Orde Baru tetap

Inenuju kristalisasi politik

Kiat itu lahir dari

memegang kendali bukan hanya atas jalannya

rasionalitas politik universal

pemerintahan

eksklusif pemerintahan Nelson Mandela yaitu

melainkan juga atas jalannya

bukan milik

reformasi 6 Di bawah dominasi dan diktasi

bahwa rangkaian kekejaman dan atau ketidak

mereka dalam pemerintahan serta kepartaian berlanjut pula penyebaran motif atau perilaku

adilan sistemik yang berlaku sebelumnya pada suatu negara itulah yang harus dikoreksi juga

buruk mereka seperti keserakahan

secara sistemik l

ketidak

pedulian pada balk bangsa maupun nasion dan di atas semuanya

terjadilah perampasan

ialah

Keenam

dibiarkannya

diperparallnya konflik horisontal

atau

politisasi

kedaulatan rakyat Semua praktik tersebut sudah

agama dan pembodohan politik secara serempak

berurat berakar di dalam jaringan kekuasaan

di sejumlah daerah pada tahun tahun awal EUR

Orde Baru

Di bawah dominasi dan diktasi itu

baik oleh pemerintah maupun oleh unsur unsur

pula terciptalak rekrutmen atau cetakan cetakan

Iniliter di daerah yang diperkirakan masih

baru ke dalam jajaran mereka

berkiprah dengan paradigma Orde Baru Di sini

Keempat

dijegalnya inisiatif Konstitusi

Transisional juga lantaran dominasi diktasi tadi

dalam situasi lapangan yang serba kaotik dan sarat kebengisan seperti yang berlaku di Sanggau

Tiap negara yang mengalami transisi politik dari

Ledo

otoriterisme ke detnokrasi perlu melakukan

berperanlah berbagai pelaku dengan motif motif

Sampit

Ambon

dan Poso

misalnya

periode sela di mana Pemerintahan Transisional

utamanya masing masing j9 Akan tetapi terlepas

dan Konstitusi Transisional diperkenalkan demi

dari keragaman motif tersebut rangkaian konflik

membuka selebar lebarnya peluang bagi kopreksi

horisontal itu turut menentukan terjegalnya dua

atas

agenda

beragam

bentuk

kerusakan

akibat

pokok

yaitu

reformasi

tuntutan

otoritarianisme sebelumnya dan sekaligus

pertanggungjawaban dari para pelaku mega

menutup peluangnya untuk terus mengangkangi kekuasaan atau membajak upaya reformasi

korupsi serta para pelanggar HAM sepanjang 1965

1998 Ketijuh

Akan tetapi seperti yang kita saksikan dalam

berkaitan dengan butir keenam

sepuluh tahun terakhir bagi para penerus Orde

adalah disistemikkannya kebijakan impunitas

Baru

Terlepas dari terhambatnya upaya upaya ke arah

mempertahankan kekttasaan jauh lebih

penting daripada menyelamatkan Indonesia Kelima

tiadanya

ketulusan

penuntutan

untuk

pertanggungjawaban

atas

para

pelanggar HAM serta para pelaku mega korupsi

menegakkan rekonsiliasi sejati sejak awal EUR

lantaran konflik konflik horisontal tadi memang

Rekonsiliasi sejati hanya mungkin jika didahului

sangat

oleh penegakan kebenaran

terselubung di kalangan lembaga lembaga

Pada hakikatnya

terbaca

adanya

persekongkolan

rumus yang menyatu paketkan kebenaran dan

peradilan

rekonsiliasi seperti dilakukan pada pertengahan

Kenyataan ini terutama terasa ketika tuntutan

untuk tidak inenjamah mereka

1990 an di Afrika Selatan merupakan kunci Pelajaran terbesar yang bisa kita timba dari pengalamanAfrika Pernyataan tentang rangkaian pemerintahan pasca Soeharto sebagat tak lebih dari bablasan Orde Baru pertama kah saya lontarkan dalam

Selatan dan belum diutarakan di manapun adalah betapa eratnya

kaitan antara konstitusi transtormatif yang berhasil disusun oleh

wawancara dengan Harian Kompas yang dtmuat pada halaman 1 pada

Mandela dan kawan kawannya di African National Congress dengan

14 Januari 2004 Pada beberapa kali kesempatan Vedi R Hadizjuga menyampaikan hal yang lama Konstitusi Transisional atau Interim Constitution dilaksanakan misalnya oleh Afrika Selatan dalam rangka menyusun suatu konstitusi

kinerja positif Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang mereka bentuk

Telah telaah yang dihasilkan oleh P2P LIPI berhasil memaparkan himpunan faktor faktor kultural institusional dan struktural yang

yang benar benar progresif dengan memnggalkan segala bentuk

menyebabkan ledakan rangkaian konflik di daerah daerah

kebijakan pemerintahan aparthetdyang disknminatifdan monopolistic

Termasuk di dalam atau bertumpang tindih dengan ketiga faktor

serta sepenuh penuhnya menyantuni segenap warganegara Afrika

induk tersebut adalah persoalan

Selatan Keutamaan demokratisasi atau lebih tepat lagi konstitusi

ekonomi oportunisme aparat keamanan maupun aparat militer

Afrika Selatan terletak terutama pada koreksinya yang telak dan sekaligus progresif atas politik apartheid dengan segenap dampak buruknya Dengan penempatan dialektis demikian konstitusi Afrika Selatan tidak mengacu pada tradisionalisme konstitusi melainkan

sebaltknya

pada konstitusi dalam dimensi progresifnya

constitutions with a transformative dimension

For

tulis Sunstein

constitutional traditionalism seems positively perverse As I have

komersialisasi hutan

otonomi daerah

Lihat M

segregasi demografi

rasisme kelembagaan

Harridan Basyar Ed

dan

deprivasi euforia

Konfltk Poso

Pemetaan don Pencarian Pola Po1a llternatifPenvelesaiannya Jakarta

P2P LIPI 2003

Perbedaan Pen

Intensilas

Bayu Setiawan Konflik

dan

Ed

Konflik Poso

E eklivilas

Jakarta P2P LIPI 2004

Upaya

Sri Yanuarti et al

emphasized the South African constitution is not understood by reference to long standing practices instead its meaning is gathered

Problemaltka Capacity Building Kelembagaan Pemerintahan

from the effort to eliminate the apartheid legacy

2006 Heru Cahyono Ed Konflik Kalbar dan Kalteng Jalan Panjang Meretas Perdarnatan Jakarta P2P LIPI bekerjasama

Lihat Cass R

Sunstein Designing Democracy What Constitutions Do University Press 2001

911

hlm 78

Oxford

Lokal dalam Pengelolaan Konflik di Maluku

dengan PUS aka Pelajar 2008

Jakarta P2P LIPI

menyangkut diri mantan Presiden Soeharto

hingga kini para pcnguasa masih belum juga

beserta

menenulkan jalan keluar yang pasti Itu semua membentuk akar tunjang dari multiplikasi penderitaan bangsa kita sepanjang sepuluh tahun EUR Jasa jasa baik yang dihasilkan oleh

keluarganya

Logika

sederhana

menyatakan bahwa jika penanggung jawab utama praktis seluruh pelanggaran HAM besar

serta korupsi masif sepanjang Orde Baru tidak bisa diadili apalagi para bawahannya Dampak

Demokrasi Terpimpin maupun Orde Baru

terbesar dari tiadanya punitas adalah tiada ataar

rnenjadi lebur dan sia sia berhadapan dengan

lenyapnya greget krisis

mallabencana yang mereka ciptakan sendiri di

sense of crisis di

kalangan para penguasa betapapun dalamnya

penghujung masa pemerintahannya masing

keadaan multikrisi s yang menimpa Tidak adanya

masing

greget krisis adalah salah satu manifestasi utama

Realitas kondisi darurat sepanjang sepuluh

dari tiadanya kepemimpinan sebab di tengah

tahun terakhir terlihat nyata dalam bentuk

tengah keadaan multikrisis yang terus mendera

keadaan

kepemimpinan tak bisa lain haruslah bertolak dari

penyelewengan

greget krisis yang nyata

riuhnya provokasi konflik

Kedelapan dan meliputi keenam butir di atas

yaitu diterapkannya kebijakan politik

serba

wenangan

sarat

terpuruk

distorsi

korupsi

oportunisme

dan

kesewenang

pemancingan di air keruh

serta

bebasnya laku jarah atas aset aset masyarakat

anakronistis dalam dua periode berturut turut

negara

Kebijakan anakronistis terjadi lantaran adanya kesenjangan antara asumsi preskripsi politik

hukum dan yang sangat penting disadari terus berlakunya apa yang saya sebut perangkap

dengan realitas politik

perangkap simalakama

Soeharto menerapkan

format politik darrlrat dari 1966 hingga 1998

padahal sejak 1975 kondisi negara nasion kita

sudah tak lagi darurat Sebaliknya sepanjang periode 1998

2008 rangkaian pemerintahan

Kita juga menyaksikan pembusukan

Ini semua merupakan

tumpukan kesalahan yang berhulu pada kebijakan politik anakronistis sebelumnya

Para komponen Orde Baru yang terus mendominasi

rangkaian

pemerintahan

pasca

pasca Soeharto menerapkan format politik

Soeharto tentu sangat berkepentingan unhlk

normal padahal sejak Juli 1996 negara kita sudah

menganggap situasi dan format politik

kembali memasuki dan kemudian terjebak dalam

anakronistis itu tak ada

kondisi de facto darurat

Kentalnya kondisi

perancang pelaku

sebab merekalall

dan sekaligus profiteer

anakronisme menjungkir balikkan kaidah kaidah

utamanya Membuka kontradiksi antara asumsi

rasionalitas politik dan otomatis menyulitkan

preskripsi politik mereka dan realitas politik yang

pemimpin lahir 20

dihadapi berarti membongkar muslihat politik

Agak mencengangkan bahwa di Indonesia

mereka sendiri Maka apa yang disebut dengan

seolah olah tak ada yang menyadari betapa berbahayanya anakronisme politik itu Tiap rezim

penuh kebanggaan oleh mantan Presiden Habibie

atau

masa

pemerintahan

yang menerapkannya

sebagai detik detik yang menentukan di awal pemerintahannya

yang

singkat

merisikokan kesia siaan bagi seluruh kinerjanya

sesungguhnya lebih jujur jika disebut detik detik

Untuk Demokrasi Terpimpin misalnya Bung

yang ditentukan

Hatta sudah menyimpulkan sejak dini bahwa yang akhirnya akan dicapai Bung Karno tak lebih dari bangunan kertas Untuk Orde Baru yang dicapai Soeharto hanyalah timbunan hutang

bahwa balk para pengamat politik apalagi para

ratusan trilyun rupiah serta keterpurukan politik

Di sini patut disayangkan

pimpinan pemerintahan sepanjang Orde Baru dan selama sepuluh tahun EUR tak pernah secara terbuka

atau

mempersoalkan

jujur

mengakui

blunder asumsi

apalagi

ini

ekonomi hukum dan moral yang parah dan Imperatif Untuk anakronisme yang menerapkan ormctl polrrtk clanmat dalam keadaan yang tak lagi danirat 1966 1998 lihat antara lain thdisan kolom pengantar dan artikel penulis Anakronisme dalam Mochtar Pabottingi Gtara 6t aknr Jakarta Penerbit Erlangga 1999 hlm 10 13 Pengantar dan Dilema Legitimasi Orde Banc Bayangan hrisis Politik dan Arah Pemecahannya dalam Syamsuddin Haris dan Riza Sihbudi Eds Pollnk Orde Baru

Jakarta

Menelaah Kenhah hitrnat

Gramedta Pustaka Utama

1995

Untuk

anakronisme yang menerapkanJorrnat pohttk nonna dalam keadaan defacto darurat lihat Mochtar Pabottingi

di Tengah Irasionalitas Politik Mochtar Pabottingi

dan

Kedaulatan

Bagi Pemimpin

Di atas semuanya penyebab paling dasar dari lakuna pemimpin adalah kenyataan bahwa mesin politak Orde Baru maupun EUR tidak

UU No 22 Tahun 1999 Blunder ASllinsl

dalam Syamsuddin Haris Ed

r itrmat Bant Otonomr Uaerah

Rakyat

Nasion

Jakarta

LIPI Press

Dalam l utrikan Anakromsine

2006

Alemhangmv Lihat Juga

7empo I Agustns 2008

Lihat B J Habibie Detrk Deiik King A enenlukan Mandiri 2006

I 14C

berkiprah pada poros nasion

hcl mpok

rrtelainkan pada

eksklusivisme kekuasaan yang merampas kedaulatan

lamanya

Lantaran

rakyat

Islam

nzelalui

rekayasa

di bawah

demogrqfis dan ICILV isasi

peznerintaharz Orde Barzi merupakan bukti dari

bekerjanya

pembodohan politik berlangsung bangsa kita

nvata

umumnya lupa bahwa sejak Sumpah Pemuda clan

institu sioncrl melalui birokrasi pemerintah

Proklamasi 17 Agustus 1945 pemimpin ipso facto

dacrah

rasistne

hanya bisa tampil clan berkiprah dalam konteks Kenyataan ini diperkuat oleh Syamsuddin

kolektivitas politik tertinggi yang dimiliki oleh bangsa kita yang tentu saja tak lain dart nasion Sama halnya sejak kedua momen penting itu

Haris ketika dia menulis

demokrasi atau upaya reformasi akan sia sia jtka

adalah persoalan ketidakadilan akibat eksploitast

kedaulatan rakyat dirampas

terbuka maupun

sumber daya alam lokal dan sentralisasi politik

terselubung Kolektivitas nasion kita dtinjak injak

secara berlebihan oleh Jakarta ketimbang masalah 3 loyalitas daerah terhadap ide persatuan

1965

sepanjang

dimulai

2008

dengan

Kedaulatan rakyat kita sudah dirampas

bahkan lebih awal lagi

awal Orde Baru

Demokrasi Terpimpin

Sejak itu de facto Republik

melainkan milik kekuasaan otoriter di bawah Dari

situ

faktor

terpenting di balik konflik konflik lokal tersebut

pembantaian ratusan ribu saudara sebangsa di Indonesia bukan lagi milik kita bersama

bahwa

yaitu sejak periode

Meskipun Rezim Orde

Baru mengalihkan pemerintahan kita dari posisi sangat kiri

ke posisi

sangat kanan

monopoli

warganegara dan atau pembantaian atas rakyat

kepemitnpinan inilah yang diteruskan oleh Orde Baru dengan cara yang lebih ketat clan sistemik

terrnasuk untuk merampas lahan lahan hidup

terutama dengan mengangkat 60 persen anggota

mereka terus berlanjut

MPR clan

Presiden

Soeharto

persekusi

Konflik horisontal parah yang terjadi di Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Maluku

rnelitsus

selebihnya

Di era EUR

perampasan kedaulatan rakyat diteruskan dengan sistem nomor urut

peruakan politik uang dan

Utara dan Sulawesi Tengah juga harus dipahami

pelbagai muslihat yang memanfaatkan celah

sebagai akibat dari penginjak injakan terhadap

celah penyelewengan yang sengaja diadakan dalanf rangkaian undang undang politik maupun

nasion

terhadap prinsip kebersamaan kita

sebagat bangsa yaitu kettka proses pembangunan

peraturan pelaksanaannya

Sepanjang Rezim Soeharto semboyan

sepanjang Orde Baru hanya menguntungkan kelompok kelompok

masyarakat

yang

mempunyai hubungan organik dengan kelompok

pembangunan nastonal

terutama tunduk pada

atau tangan tangan kekuasaan dari pusat ke

kepentingan negara negara Barat yang menyeret Indonesia ke dalam timbunan hutang menggelembung dart 3 milyar dolar di bawah

daerah daerah dengan memarj inalkan masyarakat

kekuasaan Sukarno menjadi 155 milyar dolarAS

selebihnya

di bawah Soeharto Maka terjadilah apa yang paling dikuatirkan oleh Bung Karno Indonesia

para penguasa sebagai kepanjangan figur figur

Pada keempat kasus itu dapat

dikatakan bahwa terutama di daerah kelompok

kelompok masyarakat yang diuntungkan adalah mereka yang mempunyai kaitan dengan birokratisasi Islam politik

dimulat dart

kembali menjadi bangsa bangsa

bangsa kuli clan kuli di antara justru di alam kemerdekaan

Agenda pengkultan bangsa tak terpisahkan dari

lingkaran dalam kekuasaan Presiden Soeharto

agenda pembangunan nasional Orde Baru yang

terutama melalui Ikatan Cendektawan Muslim

memindahkan

Indonesia ICMI Agaknya intlah yang disebut

secara fnasif ke tangan keluarga clan para kroni

oleh Rosa Marieta

rasisme institusional

di

dalam

ekonomi

rakyat

Soeharto yang rata rata merupakan konglomerat

Dari kasus kasus yang ditenzukan tampak bahwa rasisme institusional memang bekerja

porsi potensi

hitam

kelembagaan

pemerintahan lokal di Maluku Tengah dan

Maluku Tenggara Hak hak istimewa yang diterima kelompok Kristen pada masa

zz Lthat Josephine Rosa Marieta

kolonial Belanda dan di awal nzasa kemerdekaan penganzbil

12

dan kemudian adanya

alihan

kekuasaan

oleh

Manajemen Konflik dan

Keberagaman dalam Konteks Kembali Negeri Ohor Ratschap dalam Sri Yanuarti et al Pro6lemattka Capacity Building op cit Lihat Syamsuddin Haris

Dtlema

Salah Urns

Pemerintahan bagi Proyek Keindonesiaan Ed

Negara dan

dalam Firman Noor

nlasionalisme Demokratisast dan Identitas Primordialisme

di Indonesia

Jakarta P2P 1 IPL 2007

him

100

Sepanjang 1998 2008 langkah langkall

diinjak injak denokrasi pun bagai kerakap

besar pengkulian dan pengkhianatan terhadap

tumbuh di bate

bangsa terus berlangsung misalnya dalam

pengertian yang sesungguhnya mustahil tumbuh

kebijakan pertanian dalam penggundulan hutan

di situ

lebih dari 100 juta hektar raib hanya dalam delapan tahun

dalam kebijakan pendidikan

Dan kepemimpinan dalam

Kaitan inheren antara kepemimpinan dengan

nasion inilah yang luput dari tangkapan ketika

dia

dengan

bias

dalam pengobralan Indosat serta pengontrakan

Tocqueville

tak wajar dari tambang tambang kaya raya kita dalam kebijakan impor yang mematikan

aristo krasinya

produktivitas rakyat termasuk impor kondom

berkiprah banyak dalam alaln demokrasi

bekas serta limbah perusak lingkungan dan di

only is confidence in the superior attainments of certain individuals weakened among democratic

atas semuanya itu dalam penghibahan ratusan

menyatakan

bahwa

kepemimpinan tak punya tempat atau tak bisa

tulis Tocqueville

Not

but the general

trilyun dana BLBI kepada bank bank yang

nations

umumnya dimiliki oleh para konglomerat hitam

notion of the intellectual superiority which any man whatsoever may acquire in relation to the

tadi Tak kt tratlg khianatnya adalah kasus kasus pembuatan undang undang oleh DPR yang menafikan kepentingan nasion 4

rest of the community is soon overshadowed Di sini Tocqueville memperluas kuasa prinsip

Pemimpin mustahil muncul di tengah tengah

kesamaan suara

equality of vote

hingga

meruaknya praktik yang melecehkan nasion

mencakup kesamaan pengaruh atau kesamaan

sebab secara ultimat kepemimpinan memang

daya persuasi yang takkan dibenarkan oleh nalar

diukur dari cttrahan pengabdian dan perkiblatan

sederhana sekalipun

kepada

nasion

Di

negar a

manapun

itu

Selain

argumen

Tocqueville

kepemimpinan senantiasa bekerja dalgn moda

bertentangan dengan fakta fakta dasar mengenai

otosentrisitas dan dalam konteks nasion Prinsip

betapa Amerika Serikat terbentuk dari proses

otosentrisitas pada hakikatnya sama dan

kontestasi dan seleksi kepemimpinan yang

sebangun dengan prinsip dari oleh dan untuk

kecemerlangan gagasan gagasannya

rakyat

terutama

Pemimpin berkiprah subur dalam ukuran

dalam The Federalist Papers masih terns bersinar

dan paradigma sistem politik serta kolektivitas

dan menjadi tolok ukur negara negara demokrasi

politik yang otosentris itu Sama seperti nasion

maju hingga saat in i 2

adalah kolektivitas politik yang otosentris demokrasi adalah sistem politik yang otosentris

menyatakan bahwa kepemimpinan dalam sistem

yaitu bertujuan membawakan kesejahteraan bagi

sangat rnengesankan

segenap warganya Dalam konteks politik saat

selama lima puluh tahun pertama negara federasi

kedaulatan rakyat baca demokrasi dirampas

tersebut sebab kian modern dan kian kompleks

kepemimpinan akan tersendat Hanya j ika rakyat

suatu peradaban yang harus dihadapi oleh tiap

berdaulat sistetn ganjaran bagi tingkat tingkat

negara ke depart

integritas dan kompetensi dari para aspiran

kecerdasan

pemimpin bisa diukur dan difungsikan dengan

menghadapinya

Dia keliru ketika

demokrasi di Amerika hanya berlaku dan memang saat proses pembentukan

maka kian dituntut pula

dan

kepeloporan

untuk

sebaik baiknya

Jika mekarlisme pengabdian dan perkiblatan kepada

nasion

mampet

pemimpin

Perangkap Perangkap Simalakama

akan

kehilangan arah wadah dan tempat bernafas

Sebagai dampak negatif anakronisme

Arah wadah dan tetnpat bernafas itulah yang

politik bangsa kita secara beruntun terus saja

ditiadakan selama 32 tahun oleh Orde Baru

memasuki perangkap simalakama Itu misalnya

peniadaan yang diteruskan oleh jajaran

kita hadapi pada ketentuan konstitusional maupun

komponennya sepanjang sepuluh tahun terakhir

perundangan yang meluangkan dua kali masa

Antara nasion dan demokrasi terdapat simbiosis

alamiah yang sangat kuat Serat serat nasion menguat dalam demokrasi tumbuh sehat dalam nasion

dan demokrasi Apabila nasion

zs Lebih lagjut Toequeville menulis

As men grow more like each

other the doctrin of the equality of intellect infuses itself into their opinion and it becomes more difficult for any innovator to acquire or to exert much influence over the minds of

people

Lihat Alexis

24 Untuk ilustrasi yang komprehensif tentang ini lihat Mochtar

de Tocqueville Democracy in America vol 2 hlm 273

Pabottingi Risiko Potitik Divestasi hrdosat

2 Lihat Clinton Rossiter Ed

Printing 2007

Jakarta Guci Offset

Madison Jay

The Federalist Papers Hamilton

New York A Mentor Book 1961

13

jabatan eksekutiftertinggi di pusat dan di daerah

Perangkap simalakama juga berlaku luas

yang sebetulnya berlaku clan diterima sebagai sesuatu yang sehat clan rasional di negara negara

dalam ken iscayaan melaksanakan otonomi daerah

demokrasi pada umumnya Akan tetapi diakui

pemerintah wltuk menegakkan hukum dan

serta demokratisasi di tengah letnahnya kapasitas

atau tidak pada tahun tahun EUR ketentuan ini

akuntabilitas pemerintahan Tidak melaksanakan

diamalkan secara sangat merugikan

demokratisasi

Parahnya

politik uang membuat para calon legislator calon

tnemperparah

clan

otonomi

pembusukan

daerah

hukum

akan

dan

kepala daerah apalagi calon presiden menumpuk

pemerintahan serta menghambat aspirasi yang

hutang ratusan juta miliaran bahkan triliunan rupiah sesuai dengan jenjang kepangkatan yang

sudah puluhan tahun terkekang Akan tetapi

dituju Maka kuat diperkirakan bahwa pada masa

tumpukan hutang tersebut Di samping itu tentu

di tengah anakronisme clan patologi politik uang serta kepicikan tentang imperatif nasion juga menghasilkan dampak yang kurang lebih sama Politik uang yang patologis langsung membajak upaya demokratisasi secara berbanding lurus

saja mengumpulkan dana lagi untuk menghadapi

dengan kadar gairah demokratisasi

pemilihan berikutnya

daerah apalagi

awal jabatan mereka seorang legislator kepala daerah

clan presiden sibuk mencari dana atau

jalan dalam berbagai bentuk untuk membayar

Dan jika terpilih untuk

menegakkan demokratisasi dan otonomi daerah

Otonorni

pemekaran daerah

yang

masa jabatan kedua mereka tetap sibuk melakukan hat hal yang sama kali ini untuk

dilaksanakan secara picik terutama yang

memperkaya diri sendiri Singkatnya pada kedua

akan merusak serat serat nasion serta menafikan

masa jabatan

kriteria integritas pribadi nasional dan kompetensi

itu

mereka

hanya

sibuk

menggerogoti negara dan tak ada kontribusi apa

mengedepankan eksklusivisme agama daerah

profesional nasional 2

apa bagi kehidupan rakyat pada umumnya

Perangkap simalakama juga kita dapati

Kebajikan Kebajikan Kristalisasi Politik

dalam benturan antara keharusan mengacu pada kabinet presidensil menurut konstitusi

clan

keniscayaan praktik kabinet parlementer menurut

Tiap negara yang transisi politiknya berlangsung secara benar maka akan berusaha

realitas

Ini jelas sangat mengisruhkan proses

sedapat mungkin mewujudkan kristalisasi politik

politik kita Namun kehendak untuk memaksakan

Nalarnya sederhana personalia dan atau perilaku

konsistensi dalam pilihan kabinet presidensiil

rezim yang nyata telah melakukan kerusakan

mengandung bahaya tersendiri sebab kita tidak

parah atas bangsa clan negara tak boleh dibiarkan

berada pada kondisi normal

Kita bisa saja

terus berkuasa dan justru harus dimintai

terjebak pada pemberian privilese tak patut

pertanggungjawabannya Nalar itulah yang

kepada partai partai besar yang ada sekarang

dilaksanakan oleh pemerintahan Orde Baru di

partai partai yang mayoritas merupakan penerus

awal kebangkitannya yang celakanya justru ia hempang sejak 21 Mei 1998 Strategi yang menghendaki kebangkitan

atau sudah terkontaminasi oleh rangkaian motif

perilaku buruk Orde Baru

Tentu kita juga bisa salah mernbiarkan

tanpa

mengoreksi

deretan

blunder

atau

oportunisme partai partai kecil menjamur

pengkhianatan masa lalu jelas bersifat menipu

Namun perlu disadari bahwa pada mulanya multiplikasi jumlah partai terjadi terutama bukan

Menjalankan roda Republik kita dengan

karena oportunisme para pendirinya melainkan

karena kebijakan depolitisasi puluhan tahun oleh mesin otoritarianisme Orde Baru di bawah

Soeharto Lebih penting lagi mempersulit atau bahkan menutup kemungkinan munculnya partai

mengobral impunitas adalah kekeliruan fatal Itu mengaburkan

petnisahan

antara

perilaku

kekuasaan yang khianat nista clan perilaku kekuasaan yang bakti mulia serta membiarkan berlanjutnya dominasi para pelaku khianat nista itu di dalam pemerintahan

partai baru bisa berarti menghancurkan masa

depan nasion kita sendiri Siapa tahu masa depan

Z

Indonesia berada di tangan partai kecil yang barn

wilayah yang disebutnya pemisahan wilayah

akan lahir clan pada waktunya akan tumbuh

Dalam Laporan Utamanya khusus mengenai

sebagai berikut

pemekaran

Tempo menulis

Secara umum indeks pembangunan manusia

metode untuk mengukur kesejahteraan penduduk suatu kawasan

menjadi partai raksasa dengan integritas clan

di daerah baru masih di bawah daerah induknya Dibandingkan

kompetensi istimewa

dengan biaya yang dikeluarkan pembentukan daerah baru masih besar pasak daripada tiang Lihat Anarki Pemisahan Wilayah Tempo

El

15 Februari 2009 him 23

Mesti disadari bahwa pemimpin khususnya negarawan

han ya bisa lahir dart posisi posisi

Man Nlenuju Kristalisasi Politik

politik yang jelas Karakter bersinar di sepanjang proses kontestasi dan deliberasi

formal maupun

Mengharapkan kebangkitan figur figur

informal dari posisi posisi politik yang dikukuhi dan dipertanggwlg jawabkan secara terbuka

pemimpin tanpa melaksanakan kristalisasi politik

Begitu pula emansipasi

subur tanpa sinar matahari

pencerahan

atau

terobosan politik Pelembagaan oposisi yang kredibel pun ditnungkinkan hanya dengan berlakunya kejelasan dalam posisi posisi politik

makro maupun

dalam pelbagai

masalah

kenegaraan Di sini posisi David Hume yang

menyatakan bahwa Reason is and ought only to be the slave of the passions yang kurang lebih senada dengan penilaian Tocqueville tentang demokrasi Amerika setelah lewatnya masa para

adalah ibarat mengharapkan pepohonan tumbuh Di luar jalan

Kebenaran dan Rekonsiliasi yang masih terus dijegal kristalisasi politiktetap bisadilaksanakan secara berarti oleh segenap komponen bangsa kita lewat enam langkah tiga yang pertama menuntut internalisasi dan tiga lainnya menuntut praksis Pertama sekali ialah dengan kembali

menangkap diktum Aristoteles tentang politik sebagai bidang kegiatan termulia karena jika dilaksanakan secara benartak ada bidang lain

memperoleh sanggahan yang sangat

yang bisa lnengatasinya dalam tnenegakkan

kuat dari posisi Juergen Habermas maupun John

rangkaian kebajikan serta kemaslahatan publik

pendirinya

Rawls dan paling mutakhir Ian Shaspiro zS Tanpa kristalisasi politik tanpa kejelasan

public

virtues

and

public

goods

Bagi

Aristoteles politik bukanlah sesuatu yang

posisi posisi politik oposisi yang kredibel akan

deskriptif tnelainkan preskriptif Secara eksplisit

mati dengan sendirinya

dia mengaitkan pemahamannya tentang politik dengan risalahnya yang terkenal Ethica Nichomachea 9 Kita perlu menghimbau tiap warganegara yang memiliki integritas dan

digantikan oleh

merajalelanya korupsi dan oportunisme Karakter

dan prinsip prinsip politik luhur jadi lumer dan menguap di gelanggang Dan bersamanya tnenguap pulalah elan politik yang hendak menegakkan

transparansi

akuntabilitas

pemerintahan bersih dan pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat Ketiadaan kristalisasi politik ini membawa

akibat yang amat serius dan menyedihkan Seluruh tatanan politik hukum moralitas

kita

menjadi

ekonomi dan

rawan

distorsi

penyelewengan dan tidak ada pertanggung jawaban

kompetensi publik agar aktif dalam kerja politik

baik yang sifatnya mencerahkan maupun yang langsung terjun di lapangan Pada hakikatnya politik itu sendiri adalah ajang kepemimpinan Dan tak ada sistem pemerintahan yang memberikan ruang seluas luasnya bagi kiprah dan atau kontestasi politik seperti yang berlaku pada demokrasi

Kedua

dengan kembali menajamkan

Dalam konteks itulah nasion terus

pemahaman kita akan cetak biru atau rangkaian

dikhianati secaratelanjang bahkan bi arre justru oleh para petinggi yang berkewajiban menjaga

menelusuri sejarah proto nasion dan sejarah

dan

memuliakannya

di

ketiga

cabang

pemerintahan

ideal makro politik kita sebagai nasion Kita perlu pergerakan nasional kita agar bisa lebih jernih

menangkap akar akar historis dari jati diri kita sebagai bangsa Dalam hitungan ini menyimak

Dalam suatu terjemahan mutakhir dari Politics karyaAristoteles

Phillips Simpson kembali menandaskan bahwa Politics harus

ditempatkan dalam konteks Ethica Nichomachea Lihat Peter L The Rawlsian idea of reflective equilibrium presupposes the

Phillips Simpson The Politics of Aristotle

Chapel Hill The

possibility of moral deliberation In Habermas the ideal speech

University of North Carolina Press

situation is intended to permit deliberations about ends as well as

menulis bahwa

about means Because each idea is embedded in a highly complex

are those which are prescribed from the point of view of virtue

theory one should should beware ofdiscussing them independently do seem to have a common core political choice to be legitimate

taken as a whole for the law bids us practise every virtue and forbids us to practice any vice Dan dia menambahkan bahwa This is why we do not allow a man to rule but rational principle because

must be the outcome of deliberations aboput ends among free

a man behaves thus in his own interests and becomes a tyrant

of the context Yet the arguments advanced by Habermas and Rawls

Aristoteles sendiri

the majority of the acts commanded by the law

Lihat Kata Pengantar dari Ann Elster

Lihat Richard McKeon Ed

Ed Deliberative Democracy Cambridge University Press hlm 5 dan Ian Shapiro The Moral Foundations ofPolitics New Haven Yale University Press 2003

The Modern Library 1947

equal and rational agents

1997

Introduction toArislotle

New York

111m 402 412 Dengan mudah kita

bisa melacak perindukan gagasan gagasan Rawls Sartori dan Shapiro pada gagasan gagasan Aristoteles

15

merupakan suatu keniscayaan sebab pada kedua

keduanya tidak saling merusak melainkan justru saling menunjang daiam independensi

korpus karya mereka kita dapat menangkap

Pencalnpur adukan urusan agama dengan urusan

genealogi nasion kita 30 Pancasila harus kita

negara

ulang korpus karya Bung Karno dan Bung Hatta

akan

merancukan

integritas

dan

pahami tidak melulu sebagai hasil adopsi dari

kolnpetensi masing masing dan akhirnya akan

khasanah pemikiran politik universal melainkan

merusak keduanya

juga sebagai hasil sublimasi dan kristalisasi

cukup banyak lnenyediakan rambu rambu atau

prinsip prinsip politik modern dari partikularitas

kiat kiat untuk membuat agama dan negara tidak

rangkaian pengalaman ideal kita sebagai bangsa

saling inerusak misalnya dengan mengangkat

Pancasila lahir dari alam pikiran Indonesia

pejabat negara semata rnata menurut kriteria

modern bukan dart khasanah leluhur kita ribuan

keutamaan jejak integritas dan kompetensi

tahun lampau

kenegaraannya

Adalah ilnperatif untuk tidak memahami

Kelima

Peradaban politik modern

metnanfaatkan

momentum

atau menggunakan Pancasila sepenggal

amandemen baru atas UUD 1945 serta perubahan

sepenggal di luar keutuhan kohesifnya apalagi

undang undang politik untuk memperkenalkan

mengoperasionalkan salah satu silanya dalam

bab aturan peralihan guna mengatasi dalamnya

politik praktis yang melecehkan sila sila lainnya

dampak negatif dari pilihan pilihan silnalakama

Dulu Orde Baru melakukan ini dengan sila ketiga

di bidang politik yang di awal EUR mestinya

Persatuan Indonesia

sedemikian rupa untuk

menghabisi lawan lawan politiknya secara bengis

diatasi sekaligus lewat Konstitusi Transisional

Dengan memaksimalkan pemanfaatan kecerdasan

sehingga praktis menginjak injak sila kedua

serta daya temu

keempat dan kelima Akibatnya ideal dan sendi

yang ada pada bangsa kita tidak mustahil kita

sendi persatuan itu sendiri jadi terancam dan

mampu memperkecil atau bahkan meniadakan

merapuh Kita harus tegas lnenolak laku reduksi

dampak negatif dari pilihan pilihan simalakama

atas Pancasila yang menjadikannya semata mata

tersebut

sebagai tongkat penggebuk sebab reduksi yang demikian juga merupakan suatu pengkhianatan tersendiri

Pancasila tetaplah rangkaian ideal

inventiveness

politik hukum

Untuk memperkecil peluang korupsi dan misalnya kita bisa uang mempertimbangkan kemungkinan menetapkan

politik

komprehensif yang harus terus dibina atau

dalam aturan peralihan agar para pejabat

diwujudkan

eksekutif tertinggi terutama presiden

Ketiga ialah dengan memahami adanya simbiosis antara nasion

dan

demokrasi

serta

dipilih

masing masing hanya untuk satu masa jabatan dalam pemilihan umum dan pilkada katakanlah

memahami imperatifotosentrisitas Ini berarti kita

hingga 2014

harus

sembari

moratorium bagi otonomi daerah serta mencegah

Persaudaraan dalam

munculnya partai partai oportunis dengan

akan diperkuat dengan

mensyaratkan basis massa dan atau basis

demokrasi

menegakkan

memuliakan nasion pluralitas

nasion

pelaksanaan demokrasi

sedangkan kerja

tnenyusun kontrak kontrak politik dalam

demokrasi dipermudah dengan mengindahkan persaudaraan

se

nasion

Pemahaman akan

Kita juga bisa lnemasukkan

ideologis yang belum diklaim oleh partai partai yang sudah ada

Terakhir

sedapat mungkin mengadopsi

strategi Pergerakan Kemerdekaan kita yaitu

simbiosis ini mutlak perlu bagi para penentu

menarik garis pisah antara pihak sini dan pihak

pelaksana

di ketiga cabang pemerintahan maupun di setiap bagian Tanah Air

sana Jika dulu kedua pihak ini dibedakan atas

dalam pelaksanaan otonomi daerah

keduanya harus dibedakan atas dasar perilaku

kebijakan

dasar bangsa penjajah atau bangsa terjajah kini

Keempat memasuki wilayah praksis yaitu

yang membina atau merusak nasion Di luar

dengan memisahkan urusan agama dengan urusan

wilayah abu abu tidaklah sulit mengidentifikasi

negara atau menjaga independensi keluhuran

para pelaku dan rangkaian perilaku khianat

kebajikan masing masing Ini bertujuan agar

nasion oleh individu maupun partai di sekitar kita

Tentang genealogi nasion Indonesia lihat misalnya Mochtar

mein band ingkannya dengan rangkaian perilaku

sebagai

bagian

dari

pihak

sana

dan

Pabottingi Nationalism and Egalitarianism in Indonesia 1908

bela nasion sebagai bagian dari pihak sini

1980 Doctoral dissertation University of Hawaii at Manoa 1991 dan R E Elson The Idea of Indonesia A History Cambridge

Selanjutnya pihak sini wajib menggalang dan

University Press 2008

a

meningkatkan kerjasama serta jaringamnya untuk

Kesimpulan

menghadapi pihak sana

Kristalisasi pihak sini pihak sana sulit dalam

kondisi

Nasion Republik dan Tanah Air kita adalah

keterpurukan

tiga serangkai rahmat dan sekaligus amanah yang

berkepanj angan yang sudah langsung mengancam

tiada ternilai harganya dari Yang Maha Pengasih

dielakkan

eksistensi Republik kita Ini perlu dilakukan mulai

kepada bangsa kita Oleh karena itu kita perlu

dari tingkat individu hingga ke tingkat partai

melakukan beberapa hal sebagai berikut

politik dan organisasi kemasyarakatan

Partai

I

organisasi dituntut untuk kembali menegaskan

paradigma ideologis masing masing dan mereka yang paradigmanya kurang lebih sama seyogianya melebur diri Partai yang semula

pengertiannya yang hakiki 2

memahami cetak biru Republik kita

3

memahami simbiosis antara nasion dan

demokrasi yang bineka dalam moda otosentrisitas atau yang membela dan

bertolak sebagai kekuatan reformis namun kemudian terkontaminasi menjadi cetakan Orde Baru

menghadapi

tugas

berat

memelihara segenap warganegara tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun

untuk

membersihkan diri

4

Partai atau organisasi pejuang dengan landasan ideologis serta sistem pengaderan yang balk bisa menerapkan kebijakan askese politik

Memahami berturut turut politik dalam

menghormati independensi serta saling tunjang negara dan agama terhadap dan bagi satu sama lain di dalam Republik

5

menyiasati secara cerdas perangkap

yaitu melarang tiap anggotanya hidup bermewah

perangkap

mewah di tengah kemelaratan rakyat sebab

simalakama yang merubung kita lantaran

bermewah mewah di tengah kemelaratan rakyat adalah imoral dan sekaligus suspicious Ia pun

atau

pilihan

anakronisme politik selama ini dan 6

menarik garis pisah antara

bisa secara sukarela mentradisikan asas

dan

pembuktian terbalik di lingkungannya atas setiap

dan reintegrasi nasional

bentuk

kekayaan

dipertanyakan

yang

Kedua

asal

langkah

pilihan

pihak sana

pihak sini

demi kebajikan publik

usulnya

ini

akan

berdampak sangat positif bagi kebangkitannya

sebagai partai organisasi pemimpin ke depan

Semua itu adalah jalan yang sah terpuji dan tak terelakkan j ika kita hendak menyediakan tanah yang gembur dan udara yang lapang bagi

baik untuk menjadi simpul simpul kebajikan dan

pertumbuhan pemimpin pemimpin bangsa kita di

solidaritas publik

maupun untuktumbuh menjadi

Partai organisasi yang solider dengan

masa depan yang dekat Hanya pemimpin pemimpin sejati yang sanggup menyelamatkan bukan hanya rangkaian

kondisi rakyat dan konsisten mengamalkan

agenda reformasi melainkan juga dan terutama

prinsip akuntabilitas serta transparansi akan

rangkaian cita cita luhur yang terangkum di

segara bersambung dengan lekat di hati dan

dalam Pancasila secara utuh

menjadi panutan rakyat

langkah di atas bisa kita hayati dan wujudkan

partai organisasi mayoritas

Di manapun dan

Jika keenam

kapanpun rakyat tak pernah terlalu bodoh untuk

akan tersarnbunglah kembali ikatan

menyambung dirinya dengan tiap partai

yang menyatukan eksistensi kita dengan para pendiri Republik beserta jutaan rantai pejuang dan atau syuhada yang sudah mendahului Alangkah indah dan bermakna hidup berjuang dan berkarya untuk menyediakan masa depan yang lebih maju lebih baik dan lebih

organisasi yang konsisten m embela dan mengangkat harkat hidupnya dengan kasih Makin bajik suatu partai

makin besar pulalah

peluangnya untuk memperkuat barisan dan memperluas pengaruhnya secara nasional Maka

tali pusar

sama seperti hasil dari strategi pihak sini pihak

bermartabat bagi anak cucu kita

sana di masa Pergerakan Nasional yang berujung

generasi bangsa kita hingga jauh ke masa depan

pada Republik Indonesia strategi pihak sini pihak

membawa Indonesia berdiri tegak dan sejajar

generasi

sana masa kini yang di permukaan tampak

dengan bangsa bangsa termaj u di dunia bahkan

konfrontatif sesungguhnya tak lain dari strategi

jika bisa melampaui mereka semua

menuju reintegrasi nasional di atas dasar dasar

perenungan dan pergumulan pemikiran kita pada

politik yang lebih bijak dan lebih kokoh

peringatan Satu Dekade Era Upaya Reformasi

Dalam

dan Satu Abad Pergerakan Kemerdekaan saat ini

17

inilah jalan untuk memancangkan sosok yang

Huntington

Samuel

1991

The

Third Wave

lebih nyata dan lebih tegar bagi Kebangkitan

Democratisation in the Late Twentieth

Nasional kita seterusnya

Century Oklahoma University of klahoma Press

Johnson Chalmers 2000 Blowback

Consequences of American Empire New York An Owl Book Henry Holt and Company

Daftar Pustaka

Basyar

M

Harridan

2003

Ed

Pemetaan dan

The Costs and

Konflik Poso

Pencarian

Majalah Tempo

Pola Pola

15

Anarki Pemisahan Wilayah

Februari 2009

Alternatif Penyelesaiannya Jakarta P2P McKeon

LIPI

Pancasila Jakarta

P T Gramedia Pustaka

Utama

Cahyono

Memmi

2008

Ed

Kalteng

Konflik Kalbar dan

Jalan

Perdamaian

Panjang Jakarta

Meretas P2P LIPI

bekerjasama dengan Pustaka Pelajar

Albert

1965

Introduction to

The Colonizer and the

Mochtar

1991

Nationalism

Egalitarianism in Indonesia

and

1908 1980

Doctoral Dissertation Hawaii University of Hawaii at Manoa

Demokrasi

1994

Chinweizu 1975 The West and the Rest of Us New

1947

Colonized New York The Orion Press Pabottingi

Heru

Ed

Aristotle New York The Modern Library

Budiardjo Miriam 1994 Demokrasi di Indonesia Demokrasi Parlementer dan Demokrasi

Richard

Distorsi

Masalah Genealogi

dan Otosentrisitas

Seminar

Nasional XI dan Kongres III A1PI bertema

York Random House

Demokrasi dan Demokratisasi di Indonesia

de Tocqueville Alexis Democracy in America Vol 2

antara AIPI dan PPW LIPI

Diamond Larry dan Leonardo Morlino 2004 The Quality of Democracy An Overview Journal of Democracy Volume 15 No 4 Oktober 2004

Africa

Boulder Colorado Lynne Rienner

Publishers

Elson R E 2008 The Idea ofIndonesia A History Cambridge Cambridge University Press Jhon

Ed

2003 Deliberative Democracy Cambridge Cambridge University Press

Fanon Frantz 1968 The Wretched ofthe Earth New

2000

Solusi

Lima Palang Demokrasi Satu

Rasionalitas dan Otosentrisitas dari

llmiah

Utama PPW LIPI 22 Juni 2000 2001

In the Absence of Autocentricity

The Case of Historical Preclusion of Dalam R Democracy in Indonesia William Liddle Ed Crafting Indonesian Democracy Jakarta Mizan Pustaka 2006

UU No 22 Tahun 1999

THC Mandiri

Dalam

2007 Ditulis

Haris Syamsuddin dan Riza Sihbudi

Eds

1995

Syamsuddin Format

Haris Baru

Pengukur Demokrasi Kita sebagai

Syamsuddin Haris

Pengantar

Ed

Parlemen Lokal

di Indonesia Jakarta LIPI Press

2007

Dilema

Salah Urus

Keindonesiaan

Era Transisi Demokrasi

Risiko Politik Divestasi Indosat

Jakarta Guci Offset Printing

dalam Firman Noor Ed

Nasionalisme Demokratisasi dan Identitas

Primordialisme di Indonesia Jakarta P2P LIPI

2007

2008

Dalam Kutukan Anakronisme

Dalam Tempo

1 Agustus 2008

Panikkar K M 1969 Asia and Western Dominance New York Collier Books Edition

18

bagi

Partai dan

Baru Jakarta Gramedia Pustaka Utama

Negara dan Pemerintahan bagi Proyek

Ed Otonomi

LIPI Press

Menelaah Kembali Format Politik Orde

Syamsuddin

Blunder

Asumsi di Tengah Irasionalitas Politik

Daerah Jakarta

Habibie B J 2006 Detik Detik Yang Menentukan

Orasi

Pengukuhan sebagai Ahli Peneliti

Membangun

York Grove Press Inc

Haris

Jakarta 25 27

Januari 1994

Sisi Historis Politik di Indonesia

Diamond Larry Juan J Linz dan Seymour Martin Lipset Eds 1988 Demiocracy in Volume Two Developing Countries

Elster

yang diselenggarakan melalui kerjasama

Parekh

Bhikhu

1993 The Cultural Particularity of Liberal Democracy Dalam David Held Ed Prospects for Democracy Stanford California Stanford University Press

Rossiter Clinton Ed

1961

The Federalist Papers

Simpson Peter L Phillips 1997 The Politics of Aristotle Chapel Hill The University of North Carolina Press

Timbunan Sampah Orde Baru Stanley 2005 Warisan Orde Baru Dalam Stanley Ed

Hamilton Madison Jay New York A

Studi Fenomena dan Sistem Bablasan

Mentor Book

Reim Soeharto di Era Reformasi Jakarta

Sartori Giovanni 1987 The Theory of Democracy Revisited Part One The Contemporary Debate Chatham New Jersey Chatham House Publishers Inc Setiawan

Bayu

Perbedaan

Efektivitas Jakarta

Intensitas

Upaya

Konflik Poso Konflik

dan

Penyelesaiannya

P2P LIPI

Shapiro Ian 2003 The Moral Foundations of Politics New Haven Yale University Press

Universitas

Melbourne Ausaid

Sunstein Cass R 2001 Designing Democracy What Constitutions

2004

Ed

Institut Studi Arus Reformasi

Do

Oxford

Oxford

University Press

Uhlin Anders 1997 Oposisi Berserak Bandung Mizan Pustaka

Yanuarti Sri dkk 2006 Problematika Capacity Building Kelembagaan Pemerintahan Lokal dalam Pengelolaan Konflik di Maluku Jakarta

P2P LIPI

Ell