Lakuna Pemimpin Versus Kristalisasi Politik Oleh Mochtar Pabottingi Abstract
For at least the last five year of the Reform Efforts in Indonesia there has been a loud clamor concerning the serious dearth of leadership precisely at the time when it is most needed a grim fact that has indeed affected the morale of the nation Indonesia has become a leaderless country Unfortunately no one tries to unravel the serious dearth At close examination we find layers of wrong political practices that has over time undermined the normal recruitment process This paper traces the layers from the very beginning of the New Order to the present stage of the Reform Efforts including negligence in political science theories The politics
of depoliticization the systemic nipping of the buds of leadership the absence of regime change in the true sense of the word the hampering of the initiative for a transitional constitution the insincerity of initiative toward truth and reconciliation commission the eruption of horizontal conflicts the practice of impunity and
introduction of anachronistic politics if in reverse manner along the New Order and in the current Era of Reform Efforts
all this blurs the distinction between what is right and what is wrong in politics and malignantly
compromising ethical standards These were eight roots that have made leadership doomed Above all however the leadership lacuna has a great deal to do with the trampling down ofthe concernfor nation andlor nationhood especially the severity of corruption among so called people s representative and with the flagrant abuse of regional autonomy The greater the political collectivity is slighted and confused withforces ofpetty irrationalities and or primordialism the more numerous the distortions of leadership become The author maintains that only
a conscious undertaking towards political crystallization could Indonesia recovers its leadership i e by the inculcation of the respectability of politics and of political profession by sharpening of the understanding of our nation s blue print and by heeding the imperative of nation in democracy by separating the business ofstate from that of religion and or primordial concern and by making room for transitional rulings in the next constitutional amendment in order to get rid of the numerous vicious circles brought about by the distortions of the transitional period as well as the anachronistic policies
Ifdemocracy is to survive it will have to employ and use every bit ofskill and knowledge and leadership it can get hold of This complicated interdependent world in which we are living cannot be run without knowledge and skill foresight and leadership A D Lindsay
Eksis boleh dikata tanpa kepemimpinan begitulah negara nasion kita ditakdirkan Era Upqya Reformasi
sepanjang 1998 200 EUR Segelintir figur yang di awal EUR
pendek dan dengan demikian mengikis sendiri
prospeknya Hingga saat ini sudah tak terhitung himbauan di media massa yang mencanangkan kerinduan bangsa kita akan kepemimpinan
prospektif menjadi pemimpin nasional ternyata
Sayang tak ada yang menyimak akar akar lakuna
mudah
atau ketiadaan pemimpin ini
tertekuk
menjadi
kehilangan elan reformasi
kompromistis berpikir jangka
lalam teori maupun
praksis sehingga kita pun tak kunjutig tahu jalan menuju
kondisi
yang
memungkinkan
kelahirannya Sengaja saya tidak menggunakan istilah
Era Reformasi
demi
obyektivitas dan kerendah hatian Menyebut masa transisi politik
seperti yang kita alami dalam periode 1998 2008 sebagai sudah Era Reformasi
secara implisit menafikan dua kemungkinan
pada kesempatan lain Sepanjang kata reformasi kita seartikan
Pertama bisa saja nanti dinyatakan secara terbuka bahwa upaya
dengan
reformasi yang telah dilakukan sepanjang periode ini sesungguhnya
langkah perubahan politik selama lebih sepuluh tahun terakhir
masih lancung dan tak mewakili reformasi dalam pengertian yang
untuk melaksanakannya barulah sampai pada apa yang bisa disebut
sesungguhnya Kedua jika kemungkinan pertama tadi benar kita
demokratisasi
mixed perfornrance
kita perlu mengakui bahwa langkah
kinerja yang belum menentu baik dalam
niscaya masih memerlukan upaya reformasi atau demokratisasi
hitungan kedaulatan rakyat maupun perbaikan dalam hal peri
baik sebagai koreksi parsial maupun sebagai koreksi komprehensif
kehidupan ekonomi rakyat pada umumnya
Pada hari hari ini tatkala kita memperingati Sepuluh Tahtin Upaya Reformasi
1998 2008
dan Seratus Tahun Kebangkitan Nasional 1908 2008
jika kita hanya mampu menunjukkan
posisi teoretis yang semestinya dan kemudian
Sartori mengutip serangkaian pemikir politik mulai dari zaman Yunani Kuno hingga ke zaman modern
seperti Thucyidides
Bryce Karl Mannheim
Lord J
S de Madariaga V O
tnenyimak faset faset evolusi politik nyata di
Key dan Daniel Bell Mereka semua bersaksi tentang pentingnya menekankan kepemimpinan
Tanah Air yang mengerdilkan peluang bagi
dalam demokrasi
keiahiran kepemilnpinan dalaln arti luas baru kita
semua kesaksian yang sungguh benar itu hingga
Akan tetapi
menurutnya
bisa memaknai kedua peringatan ini sebagaimana
kini tak memperoleh pengindahan dalarn korpus
mestinya Lebih penting lagi hanya dengan itu
teori politik modern
kita bisa membukakan jalan bagi solusi politik
If one looks into the theory of democracy in general it can hardly be said that the message conveyed by the above quotations has been incorporated in terms of theoretical status the praise of leadership
yang sehat dan rasional untuk mengatasi penderitaan yang masih terus beruntun mendera mayoritas bangsa kita
Tulisan ini bertujuan untuk menegakkan tesis bahwa minimnya kepemimpinan di
remains a sideline of little theoretical
sepanjang EUR berkaitan langsung dengan
consequence And this quite apartf om the
tiadanya kristalisasi politik terutama lantaran begitu miskinnya niat balk
ketercerahan
dalam
kejujuran
berpolitik
anti elitist attack 3
dan
dan atau
berdemokrasi Keadaan ini berkorelasi langsung dengan diterapkannya berturut turut dua
kebijakan politik anakronistis yang berbalikan satu sama lain yaitu pertama di sepanjang 1971 1998 Orde Baru di bawah Soeharto dan kedua di
sepanjang sepuluh tahun terakhir era pasca Soeharto
Kita dapat metnahami mengapa pengabaian tersebut demikian dirisaukan terutama oleh
Sartori sebab memang dialah pemikir politik yang mungkin paling kuat dan konsisten menekankan
teoretikus demokrasi modern menggeluti dimensi
Berta teori deskriptif
demokrasi
Kepernimpinan
tengah tengah opacity atau kekisruhan kondisi politik di EUR niscaya akan berhadapan dengan
kesulitan literatur dalam dua hitungan Pertama
Diamond
antara
demokrasi
energi
dimensi vertikal
dari dan atas demokrasi
mulai
menekankan
pentingnya
5 Secara eksplisit
Diamond mengakui pentingnya gagasan gagasan
kritis Sartori tentang demokrasi
On the more theoretical level of the definition of democracy and the debate surrounding its concepts relationships and forms a stream ofstimulating new work is
politik modern tak terdapat kajian tersendiri
kaitan
mengerahkan
demokrasi yang bermutu
Sartori dalam karya besarnya pada korpus teori
kepemimpinan Z Kedua
dari dan atas
Baru belakangan ini teoretikus seperti Larry
sebagaimana telah diungkap oleh Giovanni
mengenai
Sartori
intelektual terbaiknya pada Berta teori preskriptif
Mengaitkan lakuna kepemimpinan di
memperjuangkan
demokrasi yang berkualitas J1ka mayoritas horisontal
Korpus Teori Demokrasi Minus Kajian
pentingnya
dan
jauh melampaui
appearing of which the two recent two
kurangnya kajian mengenai kaitan antara
volume contribution of Giovanni Sartori
demokrasi dan kepetnimpinan adalah kajian
should
tentang perkembangan upaya demokratisasi dalam kondisi anomali dan atau kondisi politik
be
considered
an
essential
reference
darurat yang senantiasa sarat perangkap penyimpangan
kebingungan
dan atau
irasionalitas Ibid
2 Lihat Giovanni Sartori The Theory ofDemocracv Revisited Part One The Contemporary Debate Chatham New lersey Chatham House Publishers Inc Ibid
21
h1m
164
1987
passim
Lihat Larry Diamond dan Leonardo Morlino The Quality of Democracy An Overview Journal ofDemocracy volume 15 number 4 October 2004
Lihat Larry Diamond Juan J Linz dan Seymour Martin Lipset Eds Democracy in Developing Countries Volume Two Africa Boulder Colorado Lynne Rienner Publishers 1988
hlm x
Miskinnya kajian mengenai keterkaitan
padanannya di kalangan bangsa kita Tiga hal
inheren antara demokrasi dan kepemimpinan
yang harus disebut dasar dasar teori politik
antara lain disebabkan oleh dominannya para
modern
lahir
dan
berkembang terns di Barat Hingga saat ini kita
seperti Joseph Schumpeter dan
di Indonesia seperti juga rekan rekan kita dari
pendukung dari apa yang saya sebut prosedural
terutama teori demokrasi
kubu
Samuel Huntington ketimbang kubu esensial
negara negara berkembang mantan koloni
di kalangan teoris demokrasi maupun pada
lainnya
sebagian besar studi lapangan yang dilakukan tentang demokrasi katakanlah hingga tahun
mereka s Celakanya
1970 an
ilmu pen getahuan
Dominannya
kubu prosedural
tnungkin
hanyalah konsumen dari karya karya pada umurnnya kita tak
menyadari bahwa berdasarkan diktum sosiologi pemahaman manusia atas
suatu masalah pada umumnya sangat ditentukan
sekali disebabkan oleh kenyataan bahwa memang lebih gampang melakukan penelitian mengenai indikator indikator demokrasi yang mudah
oleh lingkttngan sosio historis dan atau sosio
dikuantifikasikan dan diterjemahkan ke dalam
berani
angka angka statistik dibanding dengan indikator indikator bersifat kualitatif yang tak bisa
historisitas politik Icita bukan hanya berbeda dari
diperlakukan
demikian
Kubu
esensial
kultural tempatnya tumbuh dan berakar Dengan pemahaman demikian kita mestinya
menyatakan
bahwa
evolusi
evolusi dan historisitas politik Barat
atau
melainkan
cenderung bertentangan semata mata karena
memerlukan konsistensi ketajaman analisis secara
adanya
lintas ilmu iltnu sosial dari awal hingga akhir
sepanjang sejarah untuk menguasai sumber
penelitian
sumber daya ekonomi politik
Faktor kepemimpinan jelas termasuk dalam
global
antarbangsa
Dinamika
kolonialisme yang membandingkan rumpun
itu Seperti akan kami utarakan
negara penjajah ttrnurnnya di Barat dengan
Tocqueville sendiri dalam karya
rttmpun negara terjajah di Dunia Ketiga hampir
ranah esensial
di bawah
pertandingan
klasiknya Democracy in America boleh dikatakan tiada henti melecehkan peluang kepetnimpinan dalam alam demokrasi
selalu melahirkan keadaan Zero sum
Oleh karena itu harus ditekankan bahwa
bersamaan dengan timbulnya ketimpangan yang
Literatur politik modern yang didominasi oleh para pemikir dan atau teoretikus
Barat
besar antara negara negara maju di Barat dengan negara negara Dunia Ketiga dalam hal evolusi antara
keduanya juga
terjadi
lebih miskin lagi dalam hal analisis tentang upaya
ekonomi
demokratisasi dalam kondisi politik anomali dan
ketimpangan besar dalam hal evolusi politik
atau dalam keadaan de facto darurat yang juga
Konsisten dengan tesis zero sum di atas akan lebih
menyulitkan kelahiran pemimpin Kata anomali
jelas jika dikatakan bahwa sebagian besar
dipakai untuk menunjukkan kondisi politik yang umumnya resisten baik terhadap semangat
kemajuan ekonomi di negara negara maju dibayar telak dengan stagnasi dan kekerdilan kemajuan
maupun terhadap kiat kiat atau lembaga lembaga
ekonomi di negara negara Dunia Ketiga
demokrasi sebagaimana itu semua dipahatni di
juga halnya dalam hitungan evolusi politik
Begitu
mula
Kesinambungan otoriterisme di negara negara
berkembang dan kemudian menjadi matang di
Dunia Ketiga sebagian besar merupakan hasil
Barat
Barat
demokrasi
Lantaran
mula
maka kaidah kaidah da n pemahaman
kerja sistemik tak patut yang terus dilakukan
demokrasi di dan dari Barat itulah yang kemudian dipandang sebagai yang normal atau yang
justru oleh negara negara demokrasi maju
standar
sum dan bersimpangannya kemajuan ekonomi
Kenyataan getir tentang keterkaitan zero
Lakuna teoretis ini diperburuk oleh praktik
politik antara kedua belahan peradaban umat
yang sama sama tak tercerahkan baik dari sisi
manusia ini pada umumnya didiamkan oleh
para pemikir demokrasi di Barat maupun dari
kalangan ilmuwan dan akademisi di Barat
Untuk tulisan yang mengkritisi kenyataan ini lihat misalnya Bhikhu Parekh The Cultural Particularity of Liberal Democracy
dalam David Held Ed
Prospects for Democracy
Stanford
California Stanford University Press 1993
Lihat Mochtar Pabottingi ditulis sebagai
Pengantar
Pengukur Demokrasi Kita
bagi Syamsuddin Haris Ed
Parlemen Lokal Era Transisi Demokrast di Indonesia LIPI Press 2007
yang
Partai dan Jakarta
Untuk tulisan yang mengkritisi kenyataan ini lihat misalnya Bhikhu Parekh The Cultural Particularity of Liberal Democracy dalam David Held Ed Prospects for DemoaraCY Stanford California Stanford University Press 1993 7
Mereka misalnya terus menggunakan kaidah
sendiri nikmati
Jelas tujuan utamanya adalah
kaidah politik modern yang tutnbtth dan
untuk tetap menguasai mengungguli dan
berkembang di Barat untuk mengukur evolusi
mengontrol mereka demi mempertahankan
politik di Dunia Ketiga dengan asulnsi bahwa
hegemoni politik dan ekonomi mereka secara
mereka pemilik otoritas tunggal untuk melahirkan
global
tesis tesis politik Sebagian besar dari keduapuluh
rekayasa partisi dan atau unifikasi ini adalah
tujuh indikator modal sosio politik yang
negara negara yang dulu merupakan bagian dari
Salah satu yang paling terpukul dengan
dikemukakan oleh Samuel Huntington misalnya
Kemaharajaan Turki Osmaniah yang umumnya
lahir dari pengalalnan sosio historis Barat
merupakan negeri negeri mayoritas Muslim di
butir
butir klaim yang dikukuhkan ketika Barat sudah maju 10 Dinafikan bahwa rangkaian kaidah tesis
Timur Tengah
Kata
de facto
sengaja kita tekankan atas
politik mereka sama sekali tak lepas dari
dasar kenyataan bahwa di negara negara
kenyataan sosio historis ilmu pengetahuan tadi
berkembang terutama di negara negara mantan
Para teoretikus ekonomi politik Baratlah
yang kemudian melahirkan istilah istilah seperti developing economies atau developing democracies seakan akan tak terdapat jurang
koloni kondisi anomali dan atau keadaan darurat itu pada umtlmnya tidak diakui atau tidak diumumkan secara eksplisit Kekaburan batas
batas antara
kondisi darurat
dengan
kondisi
ini merupakan salah satu penyebab
lebar dan tak ada rantai besi yang melilit kondisi developing economies maupun developing democracies tersebut Dengan kata
normal
lain
sengaja atau tidak menghindari
ketidak percayaan timbal bal ik antara pemerintah
keadaan zero sum yang mengikat kedua belah
dan parlemen Miriam Budiardjo mencatat bahwa
Seolah olah sengaja
pemerintah kurang memercayai kemampuan
pemilik
mereka
peradaban
tersebut
melupakan bahwa kecuali negara negara satelit developed economies
mereka
developed democracies
utama dari panjangnya kiprah irasionalitas politik di negeri kita Penyebabnya antara lain adalah
parlemen membuat UU Darurat
sedangkan
maupun
parlemen kerap mencurigai motif pemerintah
secara sistemik bekerja
dalam kehendak untuk menerapkannya Penyebab
untuk membuat kehidupan
ekonomi
dan
kehidupan politik pada rumpun negara Dunia
lain adalah sifat labilitas
dadakan dan ketak
terkontrolan dari rangkaian perkembangan politik
Ketiga pada umumnya senantiasa berada dalam
itu sendiri lantaran lemahnya lembaga lembaga
cekikan atau kontrol mereka
pemerintahan kita l sebagian besar
Semua itu jelas mempersulit bekerjanya
terjadi lantaran kolonialisme dan imperialisme
Kondisi politik anomali
kaidah kaidah atau norma norma politik yang
Barat
mantap
terutama Eropa Barat dan kemudian juga
Dan tanpa itu
negara dan atau
Amerika Serikat dengan neo kolonialisme dan
masyarakat tak akan melniliki tolok tolok ukur
neo imperialismenya
yang diperlukan untuk melihat menilai dan
mendistorsikan
serta
merampas peluang bagi berlangsungnya evolusi politik yang sehat normal di setnua negeri jajahan atau
protektorat
kondisi politik posisi posisi politik maupun arah
yang mereka
perkembangan politik Dunia Ketiga terutama
terapkan menjelang berakhirnya masa penjajahan
yang nlantan koloni sulit untuk dibaca Besar dan dalamnya distorsi politikyang dilakukan oleh
partisi
langsung
dan
Selain itu
Dalam kondisi resmi atau de facto darurat
dengan
model
mereka
mengakui kepemimpinan
unifikasi
negara negara kolonial itupun
menciptakan
bom waktu
yang hingga kini
negara negara kolonial atas negeri negeri jajahan
masih terns melahirkan kekisruhan politik di pelbagai bagian dunia
11 Untuk referensi mengenai kolonialisme Barat lihat antara lain
Model partisi dan unifikasi tersebut memang dirancang oleh para mantan negara kolonis Barat untuk lnerampas peluang mantan negara negara
koloni mereka untuk bisa tumbuh dalam evolusi
politik yang normal dan sehat seperti yang mereka Lihat Samuel Huntington The Third Mave Democratization
in the Late Tiventieth Century Oklahoma Press 1991
8
Oklahoma University of
him 37 38
Albert Memmi The Coloni er and the Colonised
Orion Press 1965 New York
New York The
K M Panikkar Asia and t esternDominance
Collier Books Edition
1969
Frantz Fanon
The
Wretched of the Earth New York Grove Press Inc 1968 Chimveizu The West and the Rest of Us New York Random House 1975
Untuk neo kolonialisme dan atau neo imperialisme
lihat misalnya
Chalmers Johnson
Consequences of American Empire Henry Holt and Company 2000
Blowback
The Costs and
New York An Owl Book
12 Lihat Miriam Budiardjo Demokrasi di Indonesia Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila Pustaka Utaka 1994
him 274 275
Jakarta P T Gramedia
mereka membuat rasionalitas politik sangat sulit
lahir dart Sill
tumbuh Contoh dari keadaan ini bertebaran di
pemimpin dan atau kepemimpinan tak mungkin
14 Seperti akan kita lihat di bawah
negara negara Asia ter nasuk di Timur Tengah
dilepaskan dari konteks nasion dan demokrasi
di Amerika Latin dan terutama di negara negara
terutama dengan moda kerja otosentrisitas tadi
Afrika Di sini kehidupan politik ditandai oleh divergensi dan fragmentasi sehingga mekanisme
Akar Akar Lakuna Pemimpin dalam
politik tidak sejalan dengan bangunan politik yang
Praksis di Indonesia
hendak dibangun Dalam hal ini penolakan Bung
Karno terhadap demokrasi Barat misalnya jelas mengandung sisi sisi kebenarannya juga Pada hakikatnya bangunan politik yang hendak
Lakuna pemimpin di Tanah Air dalam sepuluh tahun terakhir punya Sembilan sebab
preseden Pertama karena sepanjang 1971 1997
dibangun di negara negara mantan koloni ini pun
Presiden Soeharto terus membabati segenap
sudah rapuh sejak awal
pernimpin tandingan
Dalam pengamatan
Larry Diamond This
mengebiri partai partai
yang selama lebih dari empat dekade yaitu dari
includes
phenomena
the
whole
establishment
reequilibration
of
breakdown
and consolidation of
democratic government democratic
range
periods
crises
persistence
authoritarianism and renewal
of
and all of
1920 an hingga 1960 an menjadi motor dinamika
politik bangsa dan menghabisi ruang semai bagi tunas tunas pemimpin masa depart
Tindakan
demikian tnenunjukkan tiadanya kenegarawanan dan kecerdasan politik Saat lengser Soeharto
memang telah sempurna membuat Indonesia
the ambivalences and oscillations in
bangkrut pemimpin Dan tak terperikan dampak
between 13
negatif bagi negara maupun masyarakat yang diakibatkan oleh pembangkrutan tersebut
Kenyataan tentang divergensi evolusi politik
Kedua
stigmatisasi atas kegiatan politik
serta posisi zero sum dalam hal penguasaan
terbuka dalam sistem kekuasaan Orde Baru yang
sumber sumber daya politik dan ekonomi inilah
monolitik Depolitisasi ini dilancarkan dengan
yang hingga kini masih belum memperoleh
dalih bahwa kegiatan politik di luar kalangan
perhatian semestinya dari para ilmuwan politik
penguasa hanya menyuburkan pertikaian dan tak
baik di kalangan negara negara maju maupun di
memberikan kontribusi positif apapun
negara negara berkembang itu sendiri Pada
kita dibuat lupa pada pelajaran yang tak ternilai
umumnya kajian demokrasi di negara negara
yaitu bahwa justru melalui perjuangan politik
maju dan di negara negara berkembang dilakukan
yang luaslah kita bisa merebut menjaga serta
secara terpisah dan sendiri
mewujudkan cita cita kemerdekaan
dengan demikian
Bangsa
Sebagai
menafikan kenyataan divergensi atau zero sum
bentuk pembodohan politik tertinggi depolitisasi
tad i
menutup peluang bagi proses politik normal yang Sehubungan dengan keadaan anomali dan
kondisi de facto darurat di atas yang paling terpengaruh dan terpukul adalah peluang dan potensi yang sehat bagi nasion untuk tumbuh dan berkembang Lantaran banyaknya distorsi dan atau rekayasa penjajahan pelbagai perangkap politik distorsi irasionalitas dan kebingungan
melemahkan pertumbuhan dari apa yang saya sebut
otosentrisitas
pada
merumuskan nasion sebagai yang egaliter otosentris
nasion
Saya
kolektivitas politik
Tesis tentang adanya
simbiosis inheren antara nasion dan demokrasi
memungkinkan lahirnya pemimpin 15
Ketiga ialah karena sedari awal EUR tidak mengalami pergantian personalia Rezim Orde
Baru
Ikut berjubah reformasi
Jakarta 25 27 Januari 1994
sehingga para
Lima Palang Demokrasi Satu Solusi
Rasionalitas clan Otosentrisitas dari Sisi Historis Politik di Indonesia
Orasi Ilmiah Pengukuhan sebagai Ahli Peneliti Utama
PPW LIPI 22 luni 2000 dan
In the Absence ofAutocentricity
The Case of Historical Preclusion of Democracy in Indonesia dalam R William Liddle Ed Crafting Indonesian Democracy Jakarta Mizan Pustaka 2001
15
Seluruh sistem dan pranata sosial
politik
dan kenegaraan
sesungguhnya telah hancur saat Soeharto berpidato tentang ketaksediaannya meneruskan pemerintahannya Lihat Stanley
rimbunan Sampah Orde Baru Lihat Larry Diamond Juan J Linz and Seymour Martin Lipset Eds Democracy in Developing Countries Africa Volume Tiro Untuk telaah telaah teoretis awal mengenai kaitan antara nasion
Baru
dalam Stanley Ed
liarisan Orde
Snidi Fenomena dan Sistem Bublasan Rerlm Soeharto di Era
Reformasi
Jakarta
Institut Studi Arus Reformaisi
Melbourne Ausaid 2005
him xv Uhlin mcnulis bahwa
Universitas Menyusul
dan demokrasi dan sentralitas konsep otosentrisitas di dalamnya
naiknya Soeharto ke tampuk pemerintahan seluruh oposisi hancur
lihat Mochtar Pabottingi
Lthal Andeis Uhlin Oposisi Berserak
dan Otosentrisitas
Demokrasi Masalah Genealogi Distorsi
Seminar Nasional XI dan Kongres Ill AIPI
1997
him
Bandung Mizan Pustaka
89
9
komponen atau penerus Orde Baru tetap
Inenuju kristalisasi politik
Kiat itu lahir dari
memegang kendali bukan hanya atas jalannya
rasionalitas politik universal
pemerintahan
eksklusif pemerintahan Nelson Mandela yaitu
melainkan juga atas jalannya
bukan milik
reformasi 6 Di bawah dominasi dan diktasi
bahwa rangkaian kekejaman dan atau ketidak
mereka dalam pemerintahan serta kepartaian berlanjut pula penyebaran motif atau perilaku
adilan sistemik yang berlaku sebelumnya pada suatu negara itulah yang harus dikoreksi juga
buruk mereka seperti keserakahan
secara sistemik l
ketidak
pedulian pada balk bangsa maupun nasion dan di atas semuanya
terjadilah perampasan
ialah
Keenam
dibiarkannya
diperparallnya konflik horisontal
atau
politisasi
kedaulatan rakyat Semua praktik tersebut sudah
agama dan pembodohan politik secara serempak
berurat berakar di dalam jaringan kekuasaan
di sejumlah daerah pada tahun tahun awal EUR
Orde Baru
Di bawah dominasi dan diktasi itu
baik oleh pemerintah maupun oleh unsur unsur
pula terciptalak rekrutmen atau cetakan cetakan
Iniliter di daerah yang diperkirakan masih
baru ke dalam jajaran mereka
berkiprah dengan paradigma Orde Baru Di sini
Keempat
dijegalnya inisiatif Konstitusi
Transisional juga lantaran dominasi diktasi tadi
dalam situasi lapangan yang serba kaotik dan sarat kebengisan seperti yang berlaku di Sanggau
Tiap negara yang mengalami transisi politik dari
Ledo
otoriterisme ke detnokrasi perlu melakukan
berperanlah berbagai pelaku dengan motif motif
Sampit
Ambon
dan Poso
misalnya
periode sela di mana Pemerintahan Transisional
utamanya masing masing j9 Akan tetapi terlepas
dan Konstitusi Transisional diperkenalkan demi
dari keragaman motif tersebut rangkaian konflik
membuka selebar lebarnya peluang bagi kopreksi
horisontal itu turut menentukan terjegalnya dua
atas
agenda
beragam
bentuk
kerusakan
akibat
pokok
yaitu
reformasi
tuntutan
otoritarianisme sebelumnya dan sekaligus
pertanggungjawaban dari para pelaku mega
menutup peluangnya untuk terus mengangkangi kekuasaan atau membajak upaya reformasi
korupsi serta para pelanggar HAM sepanjang 1965
1998 Ketijuh
Akan tetapi seperti yang kita saksikan dalam
berkaitan dengan butir keenam
sepuluh tahun terakhir bagi para penerus Orde
adalah disistemikkannya kebijakan impunitas
Baru
Terlepas dari terhambatnya upaya upaya ke arah
mempertahankan kekttasaan jauh lebih
penting daripada menyelamatkan Indonesia Kelima
tiadanya
ketulusan
penuntutan
untuk
pertanggungjawaban
atas
para
pelanggar HAM serta para pelaku mega korupsi
menegakkan rekonsiliasi sejati sejak awal EUR
lantaran konflik konflik horisontal tadi memang
Rekonsiliasi sejati hanya mungkin jika didahului
sangat
oleh penegakan kebenaran
terselubung di kalangan lembaga lembaga
Pada hakikatnya
terbaca
adanya
persekongkolan
rumus yang menyatu paketkan kebenaran dan
peradilan
rekonsiliasi seperti dilakukan pada pertengahan
Kenyataan ini terutama terasa ketika tuntutan
untuk tidak inenjamah mereka
1990 an di Afrika Selatan merupakan kunci Pelajaran terbesar yang bisa kita timba dari pengalamanAfrika Pernyataan tentang rangkaian pemerintahan pasca Soeharto sebagat tak lebih dari bablasan Orde Baru pertama kah saya lontarkan dalam
Selatan dan belum diutarakan di manapun adalah betapa eratnya
kaitan antara konstitusi transtormatif yang berhasil disusun oleh
wawancara dengan Harian Kompas yang dtmuat pada halaman 1 pada
Mandela dan kawan kawannya di African National Congress dengan
14 Januari 2004 Pada beberapa kali kesempatan Vedi R Hadizjuga menyampaikan hal yang lama Konstitusi Transisional atau Interim Constitution dilaksanakan misalnya oleh Afrika Selatan dalam rangka menyusun suatu konstitusi
kinerja positif Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang mereka bentuk
Telah telaah yang dihasilkan oleh P2P LIPI berhasil memaparkan himpunan faktor faktor kultural institusional dan struktural yang
yang benar benar progresif dengan memnggalkan segala bentuk
menyebabkan ledakan rangkaian konflik di daerah daerah
kebijakan pemerintahan aparthetdyang disknminatifdan monopolistic
Termasuk di dalam atau bertumpang tindih dengan ketiga faktor
serta sepenuh penuhnya menyantuni segenap warganegara Afrika
induk tersebut adalah persoalan
Selatan Keutamaan demokratisasi atau lebih tepat lagi konstitusi
ekonomi oportunisme aparat keamanan maupun aparat militer
Afrika Selatan terletak terutama pada koreksinya yang telak dan sekaligus progresif atas politik apartheid dengan segenap dampak buruknya Dengan penempatan dialektis demikian konstitusi Afrika Selatan tidak mengacu pada tradisionalisme konstitusi melainkan
sebaltknya
pada konstitusi dalam dimensi progresifnya
constitutions with a transformative dimension
For
tulis Sunstein
constitutional traditionalism seems positively perverse As I have
komersialisasi hutan
otonomi daerah
Lihat M
segregasi demografi
rasisme kelembagaan
Harridan Basyar Ed
dan
deprivasi euforia
Konfltk Poso
Pemetaan don Pencarian Pola Po1a llternatifPenvelesaiannya Jakarta
P2P LIPI 2003
Perbedaan Pen
Intensilas
Bayu Setiawan Konflik
dan
Ed
Konflik Poso
E eklivilas
Jakarta P2P LIPI 2004
Upaya
Sri Yanuarti et al
emphasized the South African constitution is not understood by reference to long standing practices instead its meaning is gathered
Problemaltka Capacity Building Kelembagaan Pemerintahan
from the effort to eliminate the apartheid legacy
2006 Heru Cahyono Ed Konflik Kalbar dan Kalteng Jalan Panjang Meretas Perdarnatan Jakarta P2P LIPI bekerjasama
Lihat Cass R
Sunstein Designing Democracy What Constitutions Do University Press 2001
911
hlm 78
Oxford
Lokal dalam Pengelolaan Konflik di Maluku
dengan PUS aka Pelajar 2008
Jakarta P2P LIPI
menyangkut diri mantan Presiden Soeharto
hingga kini para pcnguasa masih belum juga
beserta
menenulkan jalan keluar yang pasti Itu semua membentuk akar tunjang dari multiplikasi penderitaan bangsa kita sepanjang sepuluh tahun EUR Jasa jasa baik yang dihasilkan oleh
keluarganya
Logika
sederhana
menyatakan bahwa jika penanggung jawab utama praktis seluruh pelanggaran HAM besar
serta korupsi masif sepanjang Orde Baru tidak bisa diadili apalagi para bawahannya Dampak
Demokrasi Terpimpin maupun Orde Baru
terbesar dari tiadanya punitas adalah tiada ataar
rnenjadi lebur dan sia sia berhadapan dengan
lenyapnya greget krisis
mallabencana yang mereka ciptakan sendiri di
sense of crisis di
kalangan para penguasa betapapun dalamnya
penghujung masa pemerintahannya masing
keadaan multikrisi s yang menimpa Tidak adanya
masing
greget krisis adalah salah satu manifestasi utama
Realitas kondisi darurat sepanjang sepuluh
dari tiadanya kepemimpinan sebab di tengah
tahun terakhir terlihat nyata dalam bentuk
tengah keadaan multikrisis yang terus mendera
keadaan
kepemimpinan tak bisa lain haruslah bertolak dari
penyelewengan
greget krisis yang nyata
riuhnya provokasi konflik
Kedelapan dan meliputi keenam butir di atas
yaitu diterapkannya kebijakan politik
serba
wenangan
sarat
terpuruk
distorsi
korupsi
oportunisme
dan
kesewenang
pemancingan di air keruh
serta
bebasnya laku jarah atas aset aset masyarakat
anakronistis dalam dua periode berturut turut
negara
Kebijakan anakronistis terjadi lantaran adanya kesenjangan antara asumsi preskripsi politik
hukum dan yang sangat penting disadari terus berlakunya apa yang saya sebut perangkap
dengan realitas politik
perangkap simalakama
Soeharto menerapkan
format politik darrlrat dari 1966 hingga 1998
padahal sejak 1975 kondisi negara nasion kita
sudah tak lagi darurat Sebaliknya sepanjang periode 1998
2008 rangkaian pemerintahan
Kita juga menyaksikan pembusukan
Ini semua merupakan
tumpukan kesalahan yang berhulu pada kebijakan politik anakronistis sebelumnya
Para komponen Orde Baru yang terus mendominasi
rangkaian
pemerintahan
pasca
pasca Soeharto menerapkan format politik
Soeharto tentu sangat berkepentingan unhlk
normal padahal sejak Juli 1996 negara kita sudah
menganggap situasi dan format politik
kembali memasuki dan kemudian terjebak dalam
anakronistis itu tak ada
kondisi de facto darurat
Kentalnya kondisi
perancang pelaku
sebab merekalall
dan sekaligus profiteer
anakronisme menjungkir balikkan kaidah kaidah
utamanya Membuka kontradiksi antara asumsi
rasionalitas politik dan otomatis menyulitkan
preskripsi politik mereka dan realitas politik yang
pemimpin lahir 20
dihadapi berarti membongkar muslihat politik
Agak mencengangkan bahwa di Indonesia
mereka sendiri Maka apa yang disebut dengan
seolah olah tak ada yang menyadari betapa berbahayanya anakronisme politik itu Tiap rezim
penuh kebanggaan oleh mantan Presiden Habibie
atau
masa
pemerintahan
yang menerapkannya
sebagai detik detik yang menentukan di awal pemerintahannya
yang
singkat
merisikokan kesia siaan bagi seluruh kinerjanya
sesungguhnya lebih jujur jika disebut detik detik
Untuk Demokrasi Terpimpin misalnya Bung
yang ditentukan
Hatta sudah menyimpulkan sejak dini bahwa yang akhirnya akan dicapai Bung Karno tak lebih dari bangunan kertas Untuk Orde Baru yang dicapai Soeharto hanyalah timbunan hutang
bahwa balk para pengamat politik apalagi para
ratusan trilyun rupiah serta keterpurukan politik
Di sini patut disayangkan
pimpinan pemerintahan sepanjang Orde Baru dan selama sepuluh tahun EUR tak pernah secara terbuka
atau
mempersoalkan
jujur
mengakui
blunder asumsi
apalagi
ini
ekonomi hukum dan moral yang parah dan Imperatif Untuk anakronisme yang menerapkan ormctl polrrtk clanmat dalam keadaan yang tak lagi danirat 1966 1998 lihat antara lain thdisan kolom pengantar dan artikel penulis Anakronisme dalam Mochtar Pabottingi Gtara 6t aknr Jakarta Penerbit Erlangga 1999 hlm 10 13 Pengantar dan Dilema Legitimasi Orde Banc Bayangan hrisis Politik dan Arah Pemecahannya dalam Syamsuddin Haris dan Riza Sihbudi Eds Pollnk Orde Baru
Jakarta
Menelaah Kenhah hitrnat
Gramedta Pustaka Utama
1995
Untuk
anakronisme yang menerapkanJorrnat pohttk nonna dalam keadaan defacto darurat lihat Mochtar Pabottingi
di Tengah Irasionalitas Politik Mochtar Pabottingi
dan
Kedaulatan
Bagi Pemimpin
Di atas semuanya penyebab paling dasar dari lakuna pemimpin adalah kenyataan bahwa mesin politak Orde Baru maupun EUR tidak
UU No 22 Tahun 1999 Blunder ASllinsl
dalam Syamsuddin Haris Ed
r itrmat Bant Otonomr Uaerah
Rakyat
Nasion
Jakarta
LIPI Press
Dalam l utrikan Anakromsine
2006
Alemhangmv Lihat Juga
7empo I Agustns 2008
Lihat B J Habibie Detrk Deiik King A enenlukan Mandiri 2006
I 14C
berkiprah pada poros nasion
hcl mpok
rrtelainkan pada
eksklusivisme kekuasaan yang merampas kedaulatan
lamanya
Lantaran
rakyat
Islam
nzelalui
rekayasa
di bawah
demogrqfis dan ICILV isasi
peznerintaharz Orde Barzi merupakan bukti dari
bekerjanya
pembodohan politik berlangsung bangsa kita
nvata
umumnya lupa bahwa sejak Sumpah Pemuda clan
institu sioncrl melalui birokrasi pemerintah
Proklamasi 17 Agustus 1945 pemimpin ipso facto
dacrah
rasistne
hanya bisa tampil clan berkiprah dalam konteks Kenyataan ini diperkuat oleh Syamsuddin
kolektivitas politik tertinggi yang dimiliki oleh bangsa kita yang tentu saja tak lain dart nasion Sama halnya sejak kedua momen penting itu
Haris ketika dia menulis
demokrasi atau upaya reformasi akan sia sia jtka
adalah persoalan ketidakadilan akibat eksploitast
kedaulatan rakyat dirampas
terbuka maupun
sumber daya alam lokal dan sentralisasi politik
terselubung Kolektivitas nasion kita dtinjak injak
secara berlebihan oleh Jakarta ketimbang masalah 3 loyalitas daerah terhadap ide persatuan
1965
sepanjang
dimulai
2008
dengan
Kedaulatan rakyat kita sudah dirampas
bahkan lebih awal lagi
awal Orde Baru
Demokrasi Terpimpin
Sejak itu de facto Republik
melainkan milik kekuasaan otoriter di bawah Dari
situ
faktor
terpenting di balik konflik konflik lokal tersebut
pembantaian ratusan ribu saudara sebangsa di Indonesia bukan lagi milik kita bersama
bahwa
yaitu sejak periode
Meskipun Rezim Orde
Baru mengalihkan pemerintahan kita dari posisi sangat kiri
ke posisi
sangat kanan
monopoli
warganegara dan atau pembantaian atas rakyat
kepemitnpinan inilah yang diteruskan oleh Orde Baru dengan cara yang lebih ketat clan sistemik
terrnasuk untuk merampas lahan lahan hidup
terutama dengan mengangkat 60 persen anggota
mereka terus berlanjut
MPR clan
Presiden
Soeharto
persekusi
Konflik horisontal parah yang terjadi di Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Maluku
rnelitsus
selebihnya
Di era EUR
perampasan kedaulatan rakyat diteruskan dengan sistem nomor urut
peruakan politik uang dan
Utara dan Sulawesi Tengah juga harus dipahami
pelbagai muslihat yang memanfaatkan celah
sebagai akibat dari penginjak injakan terhadap
celah penyelewengan yang sengaja diadakan dalanf rangkaian undang undang politik maupun
nasion
terhadap prinsip kebersamaan kita
sebagat bangsa yaitu kettka proses pembangunan
peraturan pelaksanaannya
Sepanjang Rezim Soeharto semboyan
sepanjang Orde Baru hanya menguntungkan kelompok kelompok
masyarakat
yang
mempunyai hubungan organik dengan kelompok
pembangunan nastonal
terutama tunduk pada
atau tangan tangan kekuasaan dari pusat ke
kepentingan negara negara Barat yang menyeret Indonesia ke dalam timbunan hutang menggelembung dart 3 milyar dolar di bawah
daerah daerah dengan memarj inalkan masyarakat
kekuasaan Sukarno menjadi 155 milyar dolarAS
selebihnya
di bawah Soeharto Maka terjadilah apa yang paling dikuatirkan oleh Bung Karno Indonesia
para penguasa sebagai kepanjangan figur figur
Pada keempat kasus itu dapat
dikatakan bahwa terutama di daerah kelompok
kelompok masyarakat yang diuntungkan adalah mereka yang mempunyai kaitan dengan birokratisasi Islam politik
dimulat dart
kembali menjadi bangsa bangsa
bangsa kuli clan kuli di antara justru di alam kemerdekaan
Agenda pengkultan bangsa tak terpisahkan dari
lingkaran dalam kekuasaan Presiden Soeharto
agenda pembangunan nasional Orde Baru yang
terutama melalui Ikatan Cendektawan Muslim
memindahkan
Indonesia ICMI Agaknya intlah yang disebut
secara fnasif ke tangan keluarga clan para kroni
oleh Rosa Marieta
rasisme institusional
di
dalam
ekonomi
rakyat
Soeharto yang rata rata merupakan konglomerat
Dari kasus kasus yang ditenzukan tampak bahwa rasisme institusional memang bekerja
porsi potensi
hitam
kelembagaan
pemerintahan lokal di Maluku Tengah dan
Maluku Tenggara Hak hak istimewa yang diterima kelompok Kristen pada masa
zz Lthat Josephine Rosa Marieta
kolonial Belanda dan di awal nzasa kemerdekaan penganzbil
12
dan kemudian adanya
alihan
kekuasaan
oleh
Manajemen Konflik dan
Keberagaman dalam Konteks Kembali Negeri Ohor Ratschap dalam Sri Yanuarti et al Pro6lemattka Capacity Building op cit Lihat Syamsuddin Haris
Dtlema
Salah Urns
Pemerintahan bagi Proyek Keindonesiaan Ed
Negara dan
dalam Firman Noor
nlasionalisme Demokratisast dan Identitas Primordialisme
di Indonesia
Jakarta P2P 1 IPL 2007
him
100
Sepanjang 1998 2008 langkah langkall
diinjak injak denokrasi pun bagai kerakap
besar pengkulian dan pengkhianatan terhadap
tumbuh di bate
bangsa terus berlangsung misalnya dalam
pengertian yang sesungguhnya mustahil tumbuh
kebijakan pertanian dalam penggundulan hutan
di situ
lebih dari 100 juta hektar raib hanya dalam delapan tahun
dalam kebijakan pendidikan
Dan kepemimpinan dalam
Kaitan inheren antara kepemimpinan dengan
nasion inilah yang luput dari tangkapan ketika
dia
dengan
bias
dalam pengobralan Indosat serta pengontrakan
Tocqueville
tak wajar dari tambang tambang kaya raya kita dalam kebijakan impor yang mematikan
aristo krasinya
produktivitas rakyat termasuk impor kondom
berkiprah banyak dalam alaln demokrasi
bekas serta limbah perusak lingkungan dan di
only is confidence in the superior attainments of certain individuals weakened among democratic
atas semuanya itu dalam penghibahan ratusan
menyatakan
bahwa
kepemimpinan tak punya tempat atau tak bisa
tulis Tocqueville
Not
but the general
trilyun dana BLBI kepada bank bank yang
nations
umumnya dimiliki oleh para konglomerat hitam
notion of the intellectual superiority which any man whatsoever may acquire in relation to the
tadi Tak kt tratlg khianatnya adalah kasus kasus pembuatan undang undang oleh DPR yang menafikan kepentingan nasion 4
rest of the community is soon overshadowed Di sini Tocqueville memperluas kuasa prinsip
Pemimpin mustahil muncul di tengah tengah
kesamaan suara
equality of vote
hingga
meruaknya praktik yang melecehkan nasion
mencakup kesamaan pengaruh atau kesamaan
sebab secara ultimat kepemimpinan memang
daya persuasi yang takkan dibenarkan oleh nalar
diukur dari cttrahan pengabdian dan perkiblatan
sederhana sekalipun
kepada
nasion
Di
negar a
manapun
itu
Selain
argumen
Tocqueville
kepemimpinan senantiasa bekerja dalgn moda
bertentangan dengan fakta fakta dasar mengenai
otosentrisitas dan dalam konteks nasion Prinsip
betapa Amerika Serikat terbentuk dari proses
otosentrisitas pada hakikatnya sama dan
kontestasi dan seleksi kepemimpinan yang
sebangun dengan prinsip dari oleh dan untuk
kecemerlangan gagasan gagasannya
rakyat
terutama
Pemimpin berkiprah subur dalam ukuran
dalam The Federalist Papers masih terns bersinar
dan paradigma sistem politik serta kolektivitas
dan menjadi tolok ukur negara negara demokrasi
politik yang otosentris itu Sama seperti nasion
maju hingga saat in i 2
adalah kolektivitas politik yang otosentris demokrasi adalah sistem politik yang otosentris
menyatakan bahwa kepemimpinan dalam sistem
yaitu bertujuan membawakan kesejahteraan bagi
sangat rnengesankan
segenap warganya Dalam konteks politik saat
selama lima puluh tahun pertama negara federasi
kedaulatan rakyat baca demokrasi dirampas
tersebut sebab kian modern dan kian kompleks
kepemimpinan akan tersendat Hanya j ika rakyat
suatu peradaban yang harus dihadapi oleh tiap
berdaulat sistetn ganjaran bagi tingkat tingkat
negara ke depart
integritas dan kompetensi dari para aspiran
kecerdasan
pemimpin bisa diukur dan difungsikan dengan
menghadapinya
Dia keliru ketika
demokrasi di Amerika hanya berlaku dan memang saat proses pembentukan
maka kian dituntut pula
dan
kepeloporan
untuk
sebaik baiknya
Jika mekarlisme pengabdian dan perkiblatan kepada
nasion
mampet
pemimpin
Perangkap Perangkap Simalakama
akan
kehilangan arah wadah dan tempat bernafas
Sebagai dampak negatif anakronisme
Arah wadah dan tetnpat bernafas itulah yang
politik bangsa kita secara beruntun terus saja
ditiadakan selama 32 tahun oleh Orde Baru
memasuki perangkap simalakama Itu misalnya
peniadaan yang diteruskan oleh jajaran
kita hadapi pada ketentuan konstitusional maupun
komponennya sepanjang sepuluh tahun terakhir
perundangan yang meluangkan dua kali masa
Antara nasion dan demokrasi terdapat simbiosis
alamiah yang sangat kuat Serat serat nasion menguat dalam demokrasi tumbuh sehat dalam nasion
dan demokrasi Apabila nasion
zs Lebih lagjut Toequeville menulis
As men grow more like each
other the doctrin of the equality of intellect infuses itself into their opinion and it becomes more difficult for any innovator to acquire or to exert much influence over the minds of
people
Lihat Alexis
24 Untuk ilustrasi yang komprehensif tentang ini lihat Mochtar
de Tocqueville Democracy in America vol 2 hlm 273
Pabottingi Risiko Potitik Divestasi hrdosat
2 Lihat Clinton Rossiter Ed
Printing 2007
Jakarta Guci Offset
Madison Jay
The Federalist Papers Hamilton
New York A Mentor Book 1961
13
jabatan eksekutiftertinggi di pusat dan di daerah
Perangkap simalakama juga berlaku luas
yang sebetulnya berlaku clan diterima sebagai sesuatu yang sehat clan rasional di negara negara
dalam ken iscayaan melaksanakan otonomi daerah
demokrasi pada umumnya Akan tetapi diakui
pemerintah wltuk menegakkan hukum dan
serta demokratisasi di tengah letnahnya kapasitas
atau tidak pada tahun tahun EUR ketentuan ini
akuntabilitas pemerintahan Tidak melaksanakan
diamalkan secara sangat merugikan
demokratisasi
Parahnya
politik uang membuat para calon legislator calon
tnemperparah
clan
otonomi
pembusukan
daerah
hukum
akan
dan
kepala daerah apalagi calon presiden menumpuk
pemerintahan serta menghambat aspirasi yang
hutang ratusan juta miliaran bahkan triliunan rupiah sesuai dengan jenjang kepangkatan yang
sudah puluhan tahun terkekang Akan tetapi
dituju Maka kuat diperkirakan bahwa pada masa
tumpukan hutang tersebut Di samping itu tentu
di tengah anakronisme clan patologi politik uang serta kepicikan tentang imperatif nasion juga menghasilkan dampak yang kurang lebih sama Politik uang yang patologis langsung membajak upaya demokratisasi secara berbanding lurus
saja mengumpulkan dana lagi untuk menghadapi
dengan kadar gairah demokratisasi
pemilihan berikutnya
daerah apalagi
awal jabatan mereka seorang legislator kepala daerah
clan presiden sibuk mencari dana atau
jalan dalam berbagai bentuk untuk membayar
Dan jika terpilih untuk
menegakkan demokratisasi dan otonomi daerah
Otonorni
pemekaran daerah
yang
masa jabatan kedua mereka tetap sibuk melakukan hat hal yang sama kali ini untuk
dilaksanakan secara picik terutama yang
memperkaya diri sendiri Singkatnya pada kedua
akan merusak serat serat nasion serta menafikan
masa jabatan
kriteria integritas pribadi nasional dan kompetensi
itu
mereka
hanya
sibuk
menggerogoti negara dan tak ada kontribusi apa
mengedepankan eksklusivisme agama daerah
profesional nasional 2
apa bagi kehidupan rakyat pada umumnya
Perangkap simalakama juga kita dapati
Kebajikan Kebajikan Kristalisasi Politik
dalam benturan antara keharusan mengacu pada kabinet presidensil menurut konstitusi
clan
keniscayaan praktik kabinet parlementer menurut
Tiap negara yang transisi politiknya berlangsung secara benar maka akan berusaha
realitas
Ini jelas sangat mengisruhkan proses
sedapat mungkin mewujudkan kristalisasi politik
politik kita Namun kehendak untuk memaksakan
Nalarnya sederhana personalia dan atau perilaku
konsistensi dalam pilihan kabinet presidensiil
rezim yang nyata telah melakukan kerusakan
mengandung bahaya tersendiri sebab kita tidak
parah atas bangsa clan negara tak boleh dibiarkan
berada pada kondisi normal
Kita bisa saja
terus berkuasa dan justru harus dimintai
terjebak pada pemberian privilese tak patut
pertanggungjawabannya Nalar itulah yang
kepada partai partai besar yang ada sekarang
dilaksanakan oleh pemerintahan Orde Baru di
partai partai yang mayoritas merupakan penerus
awal kebangkitannya yang celakanya justru ia hempang sejak 21 Mei 1998 Strategi yang menghendaki kebangkitan
atau sudah terkontaminasi oleh rangkaian motif
perilaku buruk Orde Baru
Tentu kita juga bisa salah mernbiarkan
tanpa
mengoreksi
deretan
blunder
atau
oportunisme partai partai kecil menjamur
pengkhianatan masa lalu jelas bersifat menipu
Namun perlu disadari bahwa pada mulanya multiplikasi jumlah partai terjadi terutama bukan
Menjalankan roda Republik kita dengan
karena oportunisme para pendirinya melainkan
karena kebijakan depolitisasi puluhan tahun oleh mesin otoritarianisme Orde Baru di bawah
Soeharto Lebih penting lagi mempersulit atau bahkan menutup kemungkinan munculnya partai
mengobral impunitas adalah kekeliruan fatal Itu mengaburkan
petnisahan
antara
perilaku
kekuasaan yang khianat nista clan perilaku kekuasaan yang bakti mulia serta membiarkan berlanjutnya dominasi para pelaku khianat nista itu di dalam pemerintahan
partai baru bisa berarti menghancurkan masa
depan nasion kita sendiri Siapa tahu masa depan
Z
Indonesia berada di tangan partai kecil yang barn
wilayah yang disebutnya pemisahan wilayah
akan lahir clan pada waktunya akan tumbuh
Dalam Laporan Utamanya khusus mengenai
sebagai berikut
pemekaran
Tempo menulis
Secara umum indeks pembangunan manusia
metode untuk mengukur kesejahteraan penduduk suatu kawasan
menjadi partai raksasa dengan integritas clan
di daerah baru masih di bawah daerah induknya Dibandingkan
kompetensi istimewa
dengan biaya yang dikeluarkan pembentukan daerah baru masih besar pasak daripada tiang Lihat Anarki Pemisahan Wilayah Tempo
El
15 Februari 2009 him 23
Mesti disadari bahwa pemimpin khususnya negarawan
han ya bisa lahir dart posisi posisi
Man Nlenuju Kristalisasi Politik
politik yang jelas Karakter bersinar di sepanjang proses kontestasi dan deliberasi
formal maupun
Mengharapkan kebangkitan figur figur
informal dari posisi posisi politik yang dikukuhi dan dipertanggwlg jawabkan secara terbuka
pemimpin tanpa melaksanakan kristalisasi politik
Begitu pula emansipasi
subur tanpa sinar matahari
pencerahan
atau
terobosan politik Pelembagaan oposisi yang kredibel pun ditnungkinkan hanya dengan berlakunya kejelasan dalam posisi posisi politik
makro maupun
dalam pelbagai
masalah
kenegaraan Di sini posisi David Hume yang
menyatakan bahwa Reason is and ought only to be the slave of the passions yang kurang lebih senada dengan penilaian Tocqueville tentang demokrasi Amerika setelah lewatnya masa para
adalah ibarat mengharapkan pepohonan tumbuh Di luar jalan
Kebenaran dan Rekonsiliasi yang masih terus dijegal kristalisasi politiktetap bisadilaksanakan secara berarti oleh segenap komponen bangsa kita lewat enam langkah tiga yang pertama menuntut internalisasi dan tiga lainnya menuntut praksis Pertama sekali ialah dengan kembali
menangkap diktum Aristoteles tentang politik sebagai bidang kegiatan termulia karena jika dilaksanakan secara benartak ada bidang lain
memperoleh sanggahan yang sangat
yang bisa lnengatasinya dalam tnenegakkan
kuat dari posisi Juergen Habermas maupun John
rangkaian kebajikan serta kemaslahatan publik
pendirinya
Rawls dan paling mutakhir Ian Shaspiro zS Tanpa kristalisasi politik tanpa kejelasan
public
virtues
and
public
goods
Bagi
Aristoteles politik bukanlah sesuatu yang
posisi posisi politik oposisi yang kredibel akan
deskriptif tnelainkan preskriptif Secara eksplisit
mati dengan sendirinya
dia mengaitkan pemahamannya tentang politik dengan risalahnya yang terkenal Ethica Nichomachea 9 Kita perlu menghimbau tiap warganegara yang memiliki integritas dan
digantikan oleh
merajalelanya korupsi dan oportunisme Karakter
dan prinsip prinsip politik luhur jadi lumer dan menguap di gelanggang Dan bersamanya tnenguap pulalah elan politik yang hendak menegakkan
transparansi
akuntabilitas
pemerintahan bersih dan pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat Ketiadaan kristalisasi politik ini membawa
akibat yang amat serius dan menyedihkan Seluruh tatanan politik hukum moralitas
kita
menjadi
ekonomi dan
rawan
distorsi
penyelewengan dan tidak ada pertanggung jawaban
kompetensi publik agar aktif dalam kerja politik
baik yang sifatnya mencerahkan maupun yang langsung terjun di lapangan Pada hakikatnya politik itu sendiri adalah ajang kepemimpinan Dan tak ada sistem pemerintahan yang memberikan ruang seluas luasnya bagi kiprah dan atau kontestasi politik seperti yang berlaku pada demokrasi
Kedua
dengan kembali menajamkan
Dalam konteks itulah nasion terus
pemahaman kita akan cetak biru atau rangkaian
dikhianati secaratelanjang bahkan bi arre justru oleh para petinggi yang berkewajiban menjaga
menelusuri sejarah proto nasion dan sejarah
dan
memuliakannya
di
ketiga
cabang
pemerintahan
ideal makro politik kita sebagai nasion Kita perlu pergerakan nasional kita agar bisa lebih jernih
menangkap akar akar historis dari jati diri kita sebagai bangsa Dalam hitungan ini menyimak
Dalam suatu terjemahan mutakhir dari Politics karyaAristoteles
Phillips Simpson kembali menandaskan bahwa Politics harus
ditempatkan dalam konteks Ethica Nichomachea Lihat Peter L The Rawlsian idea of reflective equilibrium presupposes the
Phillips Simpson The Politics of Aristotle
Chapel Hill The
possibility of moral deliberation In Habermas the ideal speech
University of North Carolina Press
situation is intended to permit deliberations about ends as well as
menulis bahwa
about means Because each idea is embedded in a highly complex
are those which are prescribed from the point of view of virtue
theory one should should beware ofdiscussing them independently do seem to have a common core political choice to be legitimate
taken as a whole for the law bids us practise every virtue and forbids us to practice any vice Dan dia menambahkan bahwa This is why we do not allow a man to rule but rational principle because
must be the outcome of deliberations aboput ends among free
a man behaves thus in his own interests and becomes a tyrant
of the context Yet the arguments advanced by Habermas and Rawls
Aristoteles sendiri
the majority of the acts commanded by the law
Lihat Kata Pengantar dari Ann Elster
Lihat Richard McKeon Ed
Ed Deliberative Democracy Cambridge University Press hlm 5 dan Ian Shapiro The Moral Foundations ofPolitics New Haven Yale University Press 2003
The Modern Library 1947
equal and rational agents
1997
Introduction toArislotle
New York
111m 402 412 Dengan mudah kita
bisa melacak perindukan gagasan gagasan Rawls Sartori dan Shapiro pada gagasan gagasan Aristoteles
15
merupakan suatu keniscayaan sebab pada kedua
keduanya tidak saling merusak melainkan justru saling menunjang daiam independensi
korpus karya mereka kita dapat menangkap
Pencalnpur adukan urusan agama dengan urusan
genealogi nasion kita 30 Pancasila harus kita
negara
ulang korpus karya Bung Karno dan Bung Hatta
akan
merancukan
integritas
dan
pahami tidak melulu sebagai hasil adopsi dari
kolnpetensi masing masing dan akhirnya akan
khasanah pemikiran politik universal melainkan
merusak keduanya
juga sebagai hasil sublimasi dan kristalisasi
cukup banyak lnenyediakan rambu rambu atau
prinsip prinsip politik modern dari partikularitas
kiat kiat untuk membuat agama dan negara tidak
rangkaian pengalaman ideal kita sebagai bangsa
saling inerusak misalnya dengan mengangkat
Pancasila lahir dari alam pikiran Indonesia
pejabat negara semata rnata menurut kriteria
modern bukan dart khasanah leluhur kita ribuan
keutamaan jejak integritas dan kompetensi
tahun lampau
kenegaraannya
Adalah ilnperatif untuk tidak memahami
Kelima
Peradaban politik modern
metnanfaatkan
momentum
atau menggunakan Pancasila sepenggal
amandemen baru atas UUD 1945 serta perubahan
sepenggal di luar keutuhan kohesifnya apalagi
undang undang politik untuk memperkenalkan
mengoperasionalkan salah satu silanya dalam
bab aturan peralihan guna mengatasi dalamnya
politik praktis yang melecehkan sila sila lainnya
dampak negatif dari pilihan pilihan silnalakama
Dulu Orde Baru melakukan ini dengan sila ketiga
di bidang politik yang di awal EUR mestinya
Persatuan Indonesia
sedemikian rupa untuk
menghabisi lawan lawan politiknya secara bengis
diatasi sekaligus lewat Konstitusi Transisional
Dengan memaksimalkan pemanfaatan kecerdasan
sehingga praktis menginjak injak sila kedua
serta daya temu
keempat dan kelima Akibatnya ideal dan sendi
yang ada pada bangsa kita tidak mustahil kita
sendi persatuan itu sendiri jadi terancam dan
mampu memperkecil atau bahkan meniadakan
merapuh Kita harus tegas lnenolak laku reduksi
dampak negatif dari pilihan pilihan simalakama
atas Pancasila yang menjadikannya semata mata
tersebut
sebagai tongkat penggebuk sebab reduksi yang demikian juga merupakan suatu pengkhianatan tersendiri
Pancasila tetaplah rangkaian ideal
inventiveness
politik hukum
Untuk memperkecil peluang korupsi dan misalnya kita bisa uang mempertimbangkan kemungkinan menetapkan
politik
komprehensif yang harus terus dibina atau
dalam aturan peralihan agar para pejabat
diwujudkan
eksekutif tertinggi terutama presiden
Ketiga ialah dengan memahami adanya simbiosis antara nasion
dan
demokrasi
serta
dipilih
masing masing hanya untuk satu masa jabatan dalam pemilihan umum dan pilkada katakanlah
memahami imperatifotosentrisitas Ini berarti kita
hingga 2014
harus
sembari
moratorium bagi otonomi daerah serta mencegah
Persaudaraan dalam
munculnya partai partai oportunis dengan
akan diperkuat dengan
mensyaratkan basis massa dan atau basis
demokrasi
menegakkan
memuliakan nasion pluralitas
nasion
pelaksanaan demokrasi
sedangkan kerja
tnenyusun kontrak kontrak politik dalam
demokrasi dipermudah dengan mengindahkan persaudaraan
se
nasion
Pemahaman akan
Kita juga bisa lnemasukkan
ideologis yang belum diklaim oleh partai partai yang sudah ada
Terakhir
sedapat mungkin mengadopsi
strategi Pergerakan Kemerdekaan kita yaitu
simbiosis ini mutlak perlu bagi para penentu
menarik garis pisah antara pihak sini dan pihak
pelaksana
di ketiga cabang pemerintahan maupun di setiap bagian Tanah Air
sana Jika dulu kedua pihak ini dibedakan atas
dalam pelaksanaan otonomi daerah
keduanya harus dibedakan atas dasar perilaku
kebijakan
dasar bangsa penjajah atau bangsa terjajah kini
Keempat memasuki wilayah praksis yaitu
yang membina atau merusak nasion Di luar
dengan memisahkan urusan agama dengan urusan
wilayah abu abu tidaklah sulit mengidentifikasi
negara atau menjaga independensi keluhuran
para pelaku dan rangkaian perilaku khianat
kebajikan masing masing Ini bertujuan agar
nasion oleh individu maupun partai di sekitar kita
Tentang genealogi nasion Indonesia lihat misalnya Mochtar
mein band ingkannya dengan rangkaian perilaku
sebagai
bagian
dari
pihak
sana
dan
Pabottingi Nationalism and Egalitarianism in Indonesia 1908
bela nasion sebagai bagian dari pihak sini
1980 Doctoral dissertation University of Hawaii at Manoa 1991 dan R E Elson The Idea of Indonesia A History Cambridge
Selanjutnya pihak sini wajib menggalang dan
University Press 2008
a
meningkatkan kerjasama serta jaringamnya untuk
Kesimpulan
menghadapi pihak sana
Kristalisasi pihak sini pihak sana sulit dalam
kondisi
Nasion Republik dan Tanah Air kita adalah
keterpurukan
tiga serangkai rahmat dan sekaligus amanah yang
berkepanj angan yang sudah langsung mengancam
tiada ternilai harganya dari Yang Maha Pengasih
dielakkan
eksistensi Republik kita Ini perlu dilakukan mulai
kepada bangsa kita Oleh karena itu kita perlu
dari tingkat individu hingga ke tingkat partai
melakukan beberapa hal sebagai berikut
politik dan organisasi kemasyarakatan
Partai
I
organisasi dituntut untuk kembali menegaskan
paradigma ideologis masing masing dan mereka yang paradigmanya kurang lebih sama seyogianya melebur diri Partai yang semula
pengertiannya yang hakiki 2
memahami cetak biru Republik kita
3
memahami simbiosis antara nasion dan
demokrasi yang bineka dalam moda otosentrisitas atau yang membela dan
bertolak sebagai kekuatan reformis namun kemudian terkontaminasi menjadi cetakan Orde Baru
menghadapi
tugas
berat
memelihara segenap warganegara tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun
untuk
membersihkan diri
4
Partai atau organisasi pejuang dengan landasan ideologis serta sistem pengaderan yang balk bisa menerapkan kebijakan askese politik
Memahami berturut turut politik dalam
menghormati independensi serta saling tunjang negara dan agama terhadap dan bagi satu sama lain di dalam Republik
5
menyiasati secara cerdas perangkap
yaitu melarang tiap anggotanya hidup bermewah
perangkap
mewah di tengah kemelaratan rakyat sebab
simalakama yang merubung kita lantaran
bermewah mewah di tengah kemelaratan rakyat adalah imoral dan sekaligus suspicious Ia pun
atau
pilihan
anakronisme politik selama ini dan 6
menarik garis pisah antara
bisa secara sukarela mentradisikan asas
dan
pembuktian terbalik di lingkungannya atas setiap
dan reintegrasi nasional
bentuk
kekayaan
dipertanyakan
yang
Kedua
asal
langkah
pilihan
pihak sana
pihak sini
demi kebajikan publik
usulnya
ini
akan
berdampak sangat positif bagi kebangkitannya
sebagai partai organisasi pemimpin ke depan
Semua itu adalah jalan yang sah terpuji dan tak terelakkan j ika kita hendak menyediakan tanah yang gembur dan udara yang lapang bagi
baik untuk menjadi simpul simpul kebajikan dan
pertumbuhan pemimpin pemimpin bangsa kita di
solidaritas publik
maupun untuktumbuh menjadi
Partai organisasi yang solider dengan
masa depan yang dekat Hanya pemimpin pemimpin sejati yang sanggup menyelamatkan bukan hanya rangkaian
kondisi rakyat dan konsisten mengamalkan
agenda reformasi melainkan juga dan terutama
prinsip akuntabilitas serta transparansi akan
rangkaian cita cita luhur yang terangkum di
segara bersambung dengan lekat di hati dan
dalam Pancasila secara utuh
menjadi panutan rakyat
langkah di atas bisa kita hayati dan wujudkan
partai organisasi mayoritas
Di manapun dan
Jika keenam
kapanpun rakyat tak pernah terlalu bodoh untuk
akan tersarnbunglah kembali ikatan
menyambung dirinya dengan tiap partai
yang menyatukan eksistensi kita dengan para pendiri Republik beserta jutaan rantai pejuang dan atau syuhada yang sudah mendahului Alangkah indah dan bermakna hidup berjuang dan berkarya untuk menyediakan masa depan yang lebih maju lebih baik dan lebih
organisasi yang konsisten m embela dan mengangkat harkat hidupnya dengan kasih Makin bajik suatu partai
makin besar pulalah
peluangnya untuk memperkuat barisan dan memperluas pengaruhnya secara nasional Maka
tali pusar
sama seperti hasil dari strategi pihak sini pihak
bermartabat bagi anak cucu kita
sana di masa Pergerakan Nasional yang berujung
generasi bangsa kita hingga jauh ke masa depan
pada Republik Indonesia strategi pihak sini pihak
membawa Indonesia berdiri tegak dan sejajar
generasi
sana masa kini yang di permukaan tampak
dengan bangsa bangsa termaj u di dunia bahkan
konfrontatif sesungguhnya tak lain dari strategi
jika bisa melampaui mereka semua
menuju reintegrasi nasional di atas dasar dasar
perenungan dan pergumulan pemikiran kita pada
politik yang lebih bijak dan lebih kokoh
peringatan Satu Dekade Era Upaya Reformasi
Dalam
dan Satu Abad Pergerakan Kemerdekaan saat ini
17
inilah jalan untuk memancangkan sosok yang
Huntington
Samuel
1991
The
Third Wave
lebih nyata dan lebih tegar bagi Kebangkitan
Democratisation in the Late Twentieth
Nasional kita seterusnya
Century Oklahoma University of klahoma Press
Johnson Chalmers 2000 Blowback
Consequences of American Empire New York An Owl Book Henry Holt and Company
Daftar Pustaka
Basyar
M
Harridan
2003
Ed
Pemetaan dan
The Costs and
Konflik Poso
Pencarian
Majalah Tempo
Pola Pola
15
Anarki Pemisahan Wilayah
Februari 2009
Alternatif Penyelesaiannya Jakarta P2P McKeon
LIPI
Pancasila Jakarta
P T Gramedia Pustaka
Utama
Cahyono
Memmi
2008
Ed
Kalteng
Konflik Kalbar dan
Jalan
Perdamaian
Panjang Jakarta
Meretas P2P LIPI
bekerjasama dengan Pustaka Pelajar
Albert
1965
Introduction to
The Colonizer and the
Mochtar
1991
Nationalism
Egalitarianism in Indonesia
and
1908 1980
Doctoral Dissertation Hawaii University of Hawaii at Manoa
Demokrasi
1994
Chinweizu 1975 The West and the Rest of Us New
1947
Colonized New York The Orion Press Pabottingi
Heru
Ed
Aristotle New York The Modern Library
Budiardjo Miriam 1994 Demokrasi di Indonesia Demokrasi Parlementer dan Demokrasi
Richard
Distorsi
Masalah Genealogi
dan Otosentrisitas
Seminar
Nasional XI dan Kongres III A1PI bertema
York Random House
Demokrasi dan Demokratisasi di Indonesia
de Tocqueville Alexis Democracy in America Vol 2
antara AIPI dan PPW LIPI
Diamond Larry dan Leonardo Morlino 2004 The Quality of Democracy An Overview Journal of Democracy Volume 15 No 4 Oktober 2004
Africa
Boulder Colorado Lynne Rienner
Publishers
Elson R E 2008 The Idea ofIndonesia A History Cambridge Cambridge University Press Jhon
Ed
2003 Deliberative Democracy Cambridge Cambridge University Press
Fanon Frantz 1968 The Wretched ofthe Earth New
2000
Solusi
Lima Palang Demokrasi Satu
Rasionalitas dan Otosentrisitas dari
llmiah
Utama PPW LIPI 22 Juni 2000 2001
In the Absence of Autocentricity
The Case of Historical Preclusion of Dalam R Democracy in Indonesia William Liddle Ed Crafting Indonesian Democracy Jakarta Mizan Pustaka 2006
UU No 22 Tahun 1999
THC Mandiri
Dalam
2007 Ditulis
Haris Syamsuddin dan Riza Sihbudi
Eds
1995
Syamsuddin Format
Haris Baru
Pengukur Demokrasi Kita sebagai
Syamsuddin Haris
Pengantar
Ed
Parlemen Lokal
di Indonesia Jakarta LIPI Press
2007
Dilema
Salah Urus
Keindonesiaan
Era Transisi Demokrasi
Risiko Politik Divestasi Indosat
Jakarta Guci Offset Printing
dalam Firman Noor Ed
Nasionalisme Demokratisasi dan Identitas
Primordialisme di Indonesia Jakarta P2P LIPI
2007
2008
Dalam Kutukan Anakronisme
Dalam Tempo
1 Agustus 2008
Panikkar K M 1969 Asia and Western Dominance New York Collier Books Edition
18
bagi
Partai dan
Baru Jakarta Gramedia Pustaka Utama
Negara dan Pemerintahan bagi Proyek
Ed Otonomi
LIPI Press
Menelaah Kembali Format Politik Orde
Syamsuddin
Blunder
Asumsi di Tengah Irasionalitas Politik
Daerah Jakarta
Habibie B J 2006 Detik Detik Yang Menentukan
Orasi
Pengukuhan sebagai Ahli Peneliti
Membangun
York Grove Press Inc
Haris
Jakarta 25 27
Januari 1994
Sisi Historis Politik di Indonesia
Diamond Larry Juan J Linz dan Seymour Martin Lipset Eds 1988 Demiocracy in Volume Two Developing Countries
Elster
yang diselenggarakan melalui kerjasama
Parekh
Bhikhu
1993 The Cultural Particularity of Liberal Democracy Dalam David Held Ed Prospects for Democracy Stanford California Stanford University Press
Rossiter Clinton Ed
1961
The Federalist Papers
Simpson Peter L Phillips 1997 The Politics of Aristotle Chapel Hill The University of North Carolina Press
Timbunan Sampah Orde Baru Stanley 2005 Warisan Orde Baru Dalam Stanley Ed
Hamilton Madison Jay New York A
Studi Fenomena dan Sistem Bablasan
Mentor Book
Reim Soeharto di Era Reformasi Jakarta
Sartori Giovanni 1987 The Theory of Democracy Revisited Part One The Contemporary Debate Chatham New Jersey Chatham House Publishers Inc Setiawan
Bayu
Perbedaan
Efektivitas Jakarta
Intensitas
Upaya
Konflik Poso Konflik
dan
Penyelesaiannya
P2P LIPI
Shapiro Ian 2003 The Moral Foundations of Politics New Haven Yale University Press
Universitas
Melbourne Ausaid
Sunstein Cass R 2001 Designing Democracy What Constitutions
2004
Ed
Institut Studi Arus Reformasi
Do
Oxford
Oxford
University Press
Uhlin Anders 1997 Oposisi Berserak Bandung Mizan Pustaka
Yanuarti Sri dkk 2006 Problematika Capacity Building Kelembagaan Pemerintahan Lokal dalam Pengelolaan Konflik di Maluku Jakarta
P2P LIPI
Ell
