Lakuna Pemimpin Versus Kristalisasi Politik Masalah Kelembagaan Partai Politik di Indonesia Pasca Orde Baru

ISSN 1829 8001

Terakreditasi dengan predikat A

No

Vol 5

No 1

135 Akred LIPI P2MBI 06 2008

Mill

2008

Lakuna Pemimpin Versus Kristalisasi Politik Masalah Kelembagaan Partai Politik di Indonesia Pasca Orde Baru Reformasi Birokrasi Lokal Melalui Pelayanan Terpadu

Evaluasi Sepuluh Tahun Reformasi Polri Politik Luar Negeri Indonesia

Refleksi clan Precliksi 10 Tahun

Dinamika Peran Ulama dalam Perpolitikan Nasional Pasca Orde Baru Nasionalisme Demokratisasi clan Sentimen Primordialisme di Indonesia

Problematika Identitas Keetnisan

Versus Keinclonesiaan

Studi Kasus Aceh

Papua Bali clan Riau

Peran Elit Lokal dalam Reintegrasi Gerakan Aceh Merdeka Pasca MoU Helsinki Dinamika Kelembagaan Desa

Gampong Era Otonomi Daerah Khusus Aceh

gffip g daIam Dunia Politik

GAM

Jurnal Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indo

Jurnal

nesia

Penelitian Politik

P2P LIPI

merupakan media pertukaran pemikiran

mengenai masalah masalah strategis yang terkait dengan bidang bidang politik nasional lokal clan internasional khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi pemilihan umum

konflik

otonomi daerah pertahanan dan

keamanan politik luar negeri dan diplomasi dunia Islam serta

isu isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia

P2P LIPI sebagai pusat penelitian milik pemerintah dewasa ini

dihadapkan pada tuntutan dan tantangan baru baik yang bersifat akademik maupun praktis kebijakan khususnya yang berkaitan dengan persoalan otonomi daerah dan

posisi

Indonesia

dalam

internasional Secara akademik

demokrasi

percaturan

HAM

regional

dan

P2P LIPI dituntut menghasilkan

kajian kajian unggulan yang bisa bersaing dan menjadi rujukan ilmiah pada tingkat nasional maupun internasional secara moral

Sementara

P2P LIPI dituntut untuk memberikan arah

clan

pencerahan bagi masyarakat dalam rangka membangun

Indonesia baru yang rasional adil dan demokratis Karena itu kajian kajian yang dilakukan tidak semata mata berorientasi

ft L j P j

praksis kebijakan

tetapi juga pengembangan ilmu ilmu

pengetahuan sosial khususnya perambahan konsep dan teori teori baru ilmu politik

perbandingan politik

studi kawasan

dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial politik baik lokal nasional

regional

maupun internasional

Penanggung Jawab

Kepala P2P LIPI

Pemimpin Usaha

Agus R Rahman

Pemimpin Redaksi

Moch Nurhasim

Wakil Pemred

Heru Cahyono

DewanRedaksi

Ikrar Nusa Bhakti

Syamsuddin Haris

Tri Ratnawati

Dhuroruddin Mashad M Hamdan Basyar Awani Irewati

Redaksi Pelaksana

Ganewati Wuryandari Lili Romli Adriana Elisabeth Firman Noor Indriana Kartini Sri Yanuarti Riefgi Muna

Sekretaris Redaksi

Nanto Sriyanto Nyimas L Letty Aziz

Keuangan

Sarah Nuraini Eko Heryati Sutaningtyas

Produksi dan Sirkulasi

Abubakar Desrita Zubir Syamsuri

Editor Bahasa

Nanik Supriyanti

Layouter

Prapti Sasiwi

Alamat Redaksi

P2P LIPI Widya Graha LIPI Lantai XI

Jl Jend Gatot Subroto No 10 Jakarta 12710

Telp 021 525 1542 ext 757 763 Faks 021 520 7118 ISSN

1829 8001

Penerbit

LIPI Press anggota Ikapi

Jalan Gondangdia Lama RP Suroso 39

Menteng Jakarta 103 50 Telp 021 314 0228 314 6942 Faks 314 4591 E mail bmrlipi@centrin net id lipipress@centrin net id Distributor

Yayasan Obor Indonesia Jl Plaju No 10 Jakarta 10230

Telp 021 319 26978 392 0114 Faks

021 319 24488

E mail yayasan obor@cbn net id

Vol 5 No 1 2008

DAFTAR ISI

1

Catatan Redaksi Artikel

Lakuna Pemimpin Versus Kristalisasi Politik Mochtar Pabottingi

5

Masalah Kelembagaan Partai Politik di Indonesia Pasca Orde Baru 21

Lili Romli

Reformasi Birokrasi Lokal Melalui Pelayanan Terpadu 31

R Siti Zuhro

Evaluasi Sepuluh Tahun Reformasi Polri 47

Sarah Nuraini Siregar

Politik Luar Negeri Indonesia Refleksi dan Prediksi 10 Tahun 59

Ganewati Wuryandari

Dinamika Peran Ulama dalam Perpolitikan Nasional Pasca Orde Baru 73

M Hamdan Basyar

Resume Penelitian Nasionalisme Demokratisasi

dan Sentimen

Primordialisme di Indonesia

Problematika Identitas

Keetnisan Versus Keindonesiaan

Studi Kasus Aceh

Papua Bali dan Riau

87

Firman Noor

Peran Elit Lokal dalam Reintegrasi Gerakan Aceh Merdeka

GAM

Pasca MoU Helsinki

M Hamdan Basyar

95

Dinamika Kelembagaan Desa Gampong Era Otonomi Khusus Aceh Irine Hiraswari Gayatri

109

Review Buku

Peran Marketing dalam Dunia Politik Nyimas Latifah Letty Aziz

Tentang Penulis

127 139

W

MM

a

pt

Salam dari meja redaksi

Kemanakah bangsa ini akan melangkah

Sampai kapan kira kira transisi demokrasi ini dapat kita lewati

Teka teki transisi demokrasi Indonesia begitulah tema besar Jurnal Penelitian Politik kali ini Di tengah isu buruknya penyelenggaraan Pemilu 9 April 2009 Jurnal Penelitian Politik mengevaluasi

perjalanan transisi demokrasi di Indonesia sejak bergulir sepuluh tahun yang lalu Transisi

sebuah perubahan secara perlahan lahan namun drastis telah dijalani oleh Indonesia

Bangsa kita saat ini tercatat sebagai negara demokrasi terbesar ketiga setelah Amerika Serikat dan India

Selama ini transisi ditandai oleh perubahan demi perubahan yang seakan akan tanpa ujung berkesudahan

Transisi kita cenderung berpola dari change to change dari satu perubahan ke perubahan yang mirip lingkaran setan Sampai kapan kita akan berada pada masa transisi akankah kita terjebak pada laku transisi yang terus menerus Salah satu faktor penyebab masalah ini adalah perilaku para pemimpin kita Lakunya para pemimpin

negeri ini menurut Moclrtar Pabottingi ibarat orang melangkah tanpa tujuan Seakan akan bangsa ini

tetap eksis walaupun tidak memiliki pemimpin Ini merupakan dampak karena peletakan dasar bangsa ini masih lemah dan pemimpin yang masih cenderung gamang untuk berbuat bagi kebaj ikan negeri ini Kita seakan akan tidak sedang berada dalam kondisi normal tetapi kita terpuruk dan terjerembab dalam situasi krisis yang terus menerus

Pemimpin cenderung memikirkan kepentingannya sendiri dan bukan memikirkan kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia Segelintir figur yang di awal era upaya reformasi prospektif menjadi pemimpin nasional ternyata mudah tertekuk menjadi kompromistis kehilangan elan reformasi berpikir jangka pendek dan dengan demikian mengikis sendiri prospek kepemimpinannya Padahal demokrasi memerlukan

seorang pemimpin yang konsisten dan kuat bukan saja membumikan nilai nilai demokrasi tetapi menjadikan demokrasi sebagai guidance demi terciptanya kesejahteraan rakyat Kehadiran pemimpin

dan elit masih sangat penting agar kualitas demokrasi terjaga dan bermutu Akan tetapi apa yang terjadi di awal 2009 adalah getirnya pelaksanaan pemilu dengan banyak partai yang justru semakin jauh dari kualitas demokrasi

Sistem pol itik kitatidak mengarah pada pendewasaan politik mature ofpolitics tetapi cenderung terbelah pada fragmentasi politik yang semakin tajam Lahirnya partai partai politik yang cenderung kurang memiliki kemampuan dalam mengelola kelembagaan justru menyebabkan partai menjadi beban negara Ulasan mengenai ini disampaikan secara runut oleh Lili Romli Bahwa menjamurnya partai

partai politik sejak 1999 bukan berarti mempermudah sistem politik kita tetapi yang terjadi adalah partai justru menjadi kendaraan politik yang didasarkan pada kepentingan kepentingan kelompok primordial

Faktor lain adalah peran birokrasi yang tampaknya masih belum berubah Birokrasi di Indonesia masih mengalami hambatan struktural dan kultural Banyaknya tokoh tokoh lokal yang dipenjara akibat korupsi manajemen pemerintahan daerah yang cenderung kurang efisien format birokrasi pemerintahan

daerah yang masih belum berubah dan lain sebagainya merupakan sisi lain masalah transisi demokrasi yang masih kita hadapi Birokrasi telah terkontaminasi oleh kepentingan kepentingan politik kelompok dan partai politik menjadi salah satu aktor yang melakukan intervensi terhadap birokrasi Dampaknya reformasi birokrasi seperti mandeg di tengah jalan

Evaluasi lain atas perjalanan transisi demokrasi kita juga tampak dari amanat reformasi 98 khususnya

agar TNI POLRI keluar dari dunia politik Capaian atas reformasi bidang Security Sector Reform SSR tampaknya lebih bagus ketimbang reformasi birokrasi dan reformasi sistem politik kita Namun kelemahan

yang justru menonjol terjadi pada lembaga kepolisian semenjak ada pemisahan POLRI dari ABRI dan ABRI berubah menjadi TNI

polisi kita diharapkan secara lambat tetapi pasti akan menjadi polisi sipil

Akan tetapi langkah tersebut setelah 10 tahun reformasi berjalan tampaknya masih jauh panggang dari api

Secara um um kita sudah bergerak dari sistem otoritarian menuju sistem demokrasi Akan tetapi

transisi tersebut masih terlalu bertumpu pada demokrasi yang prosedural ketimbang demokrasi yang substansial Kualitas demokrasi kita tampaknya masih jauh belum menuju ke arah kedewasaan dalam berdemokrasi dan berpolitik

Akhirnya redaksi Jurnal Penelitian Politik Pusat Penelitian Politik LIPI berharap sejumlah artikel yang dimuat pada edisi kali ini memutar jarum jam ingatan kita atas perjalanan reformasi dan transisi demokrasi negeri ini Dari sanalah kita dapat merenungkan apa yang patut kita perbaiki dan bagaimana kita mendorong kualitas demokrasi yang lebih baik di nasa masa mendatang

REDAKSI

2

ARTIKEL

Lakuna Pemimpin Versus Kristalisasi Politik Oleh Mochtar Pabottingi Abstract

For at least the last five year of the Reform Efforts in Indonesia there has been a loud clamor concerning the serious dearth of leadership precisely at the time when it is most needed a grim fact that has indeed affected the morale of the nation Indonesia has become a leaderless country Unfortunately no one tries to unravel the serious dearth At close examination we find layers of wrong political practices that has over time undermined the normal recruitment process This paper traces the layers from the very beginning of the New Order to the present stage of the Reform Efforts including negligence in political science theories The politics

of depoliticization the systemic nipping of the buds of leadership the absence of regime change in the true sense of the word the hampering of the initiative for a transitional constitution the insincerity of initiative toward truth and reconciliation commission the eruption of horizontal conflicts the practice of impunity and

introduction of anachronistic politics if in reverse manner along the New Order and in the current Era of Reform Efforts

all this blurs the distinction between what is right and what is wrong in politics and malignantly

compromising ethical standards These were eight roots that have made leadership doomed Above all however the leadership lacuna has a great deal to do with the trampling down ofthe concernfor nation andlor nationhood especially the severity of corruption among so called people s representative and with the flagrant abuse of regional autonomy The greater the political collectivity is slighted and confused withforces ofpetty irrationalities and or primordialism the more numerous the distortions of leadership become The author maintains that only

a conscious undertaking towards political crystallization could Indonesia recovers its leadership i e by the inculcation of the respectability of politics and of political profession by sharpening of the understanding of our nation s blue print and by heeding the imperative of nation in democracy by separating the business ofstate from that of religion and or primordial concern and by making room for transitional rulings in the next constitutional amendment in order to get rid of the numerous vicious circles brought about by the distortions of the transitional period as well as the anachronistic policies

Ifdemocracy is to survive it will have to employ and use every bit ofskill and knowledge and leadership it can get hold of This complicated interdependent world in which we are living cannot be run without knowledge and skill foresight and leadership A D Lindsay

Eksis boleh dikata tanpa kepemimpinan begitulah negara nasion kita ditakdirkan Era Upqya Reformasi

sepanjang 1998 200 EUR Segelintir figur yang di awal EUR

pendek dan dengan demikian mengikis sendiri

prospeknya Hingga saat ini sudah tak terhitung himbauan di media massa yang mencanangkan kerinduan bangsa kita akan kepemimpinan

prospektif menjadi pemimpin nasional ternyata

Sayang tak ada yang menyimak akar akar lakuna

mudah

atau ketiadaan pemimpin ini

tertekuk

menjadi

kehilangan elan reformasi

kompromistis berpikir jangka

lalam teori maupun

praksis sehingga kita pun tak kunjutig tahu jalan menuju

kondisi

yang

memungkinkan

kelahirannya Sengaja saya tidak menggunakan istilah

Era Reformasi

demi

obyektivitas dan kerendah hatian Menyebut masa transisi politik

seperti yang kita alami dalam periode 1998 2008 sebagai sudah Era Reformasi

secara implisit menafikan dua kemungkinan

pada kesempatan lain Sepanjang kata reformasi kita seartikan

Pertama bisa saja nanti dinyatakan secara terbuka bahwa upaya

dengan

reformasi yang telah dilakukan sepanjang periode ini sesungguhnya

langkah perubahan politik selama lebih sepuluh tahun terakhir

masih lancung dan tak mewakili reformasi dalam pengertian yang

untuk melaksanakannya barulah sampai pada apa yang bisa disebut

sesungguhnya Kedua jika kemungkinan pertama tadi benar kita

demokratisasi

mixed perfornrance

kita perlu mengakui bahwa langkah

kinerja yang belum menentu baik dalam

niscaya masih memerlukan upaya reformasi atau demokratisasi

hitungan kedaulatan rakyat maupun perbaikan dalam hal peri

baik sebagai koreksi parsial maupun sebagai koreksi komprehensif

kehidupan ekonomi rakyat pada umumnya

Pada hari hari ini tatkala kita memperingati Sepuluh Tahtin Upaya Reformasi

1998 2008

dan Seratus Tahun Kebangkitan Nasional 1908 2008

jika kita hanya mampu menunjukkan

posisi teoretis yang semestinya dan kemudian

Sartori mengutip serangkaian pemikir politik mulai dari zaman Yunani Kuno hingga ke zaman modern

seperti Thucyidides

Bryce Karl Mannheim

Lord J

S de Madariaga V O

tnenyimak faset faset evolusi politik nyata di

Key dan Daniel Bell Mereka semua bersaksi tentang pentingnya menekankan kepemimpinan

Tanah Air yang mengerdilkan peluang bagi

dalam demokrasi

keiahiran kepemilnpinan dalaln arti luas baru kita

semua kesaksian yang sungguh benar itu hingga

Akan tetapi

menurutnya

bisa memaknai kedua peringatan ini sebagaimana

kini tak memperoleh pengindahan dalarn korpus

mestinya Lebih penting lagi hanya dengan itu

teori politik modern

kita bisa membukakan jalan bagi solusi politik

If one looks into the theory of democracy in general it can hardly be said that the message conveyed by the above quotations has been incorporated in terms of theoretical status the praise of leadership

yang sehat dan rasional untuk mengatasi penderitaan yang masih terus beruntun mendera mayoritas bangsa kita

Tulisan ini bertujuan untuk menegakkan tesis bahwa minimnya kepemimpinan di

remains a sideline of little theoretical

sepanjang EUR berkaitan langsung dengan

consequence And this quite apartf om the

tiadanya kristalisasi politik terutama lantaran begitu miskinnya niat balk

ketercerahan

dalam

kejujuran

berpolitik

anti elitist attack 3

dan

dan atau

berdemokrasi Keadaan ini berkorelasi langsung dengan diterapkannya berturut turut dua

kebijakan politik anakronistis yang berbalikan satu sama lain yaitu pertama di sepanjang 1971 1998 Orde Baru di bawah Soeharto dan kedua di

sepanjang sepuluh tahun terakhir era pasca Soeharto

Kita dapat metnahami mengapa pengabaian tersebut demikian dirisaukan terutama oleh

Sartori sebab memang dialah pemikir politik yang mungkin paling kuat dan konsisten menekankan

teoretikus demokrasi modern menggeluti dimensi

Berta teori deskriptif

demokrasi

Kepernimpinan

tengah tengah opacity atau kekisruhan kondisi politik di EUR niscaya akan berhadapan dengan

kesulitan literatur dalam dua hitungan Pertama

Diamond

antara

demokrasi

energi

dimensi vertikal

dari dan atas demokrasi

mulai

menekankan

pentingnya

5 Secara eksplisit

Diamond mengakui pentingnya gagasan gagasan

kritis Sartori tentang demokrasi

On the more theoretical level of the definition of democracy and the debate surrounding its concepts relationships and forms a stream ofstimulating new work is

politik modern tak terdapat kajian tersendiri

kaitan

mengerahkan

demokrasi yang bermutu

Sartori dalam karya besarnya pada korpus teori

kepemimpinan Z Kedua

dari dan atas

Baru belakangan ini teoretikus seperti Larry

sebagaimana telah diungkap oleh Giovanni

mengenai

Sartori

intelektual terbaiknya pada Berta teori preskriptif

Mengaitkan lakuna kepemimpinan di

memperjuangkan

demokrasi yang berkualitas J1ka mayoritas horisontal

Korpus Teori Demokrasi Minus Kajian

pentingnya

dan

jauh melampaui

appearing of which the two recent two

kurangnya kajian mengenai kaitan antara

volume contribution of Giovanni Sartori

demokrasi dan kepetnimpinan adalah kajian

should

tentang perkembangan upaya demokratisasi dalam kondisi anomali dan atau kondisi politik

be

considered

an

essential

reference

darurat yang senantiasa sarat perangkap penyimpangan

kebingungan

dan atau

irasionalitas Ibid

2 Lihat Giovanni Sartori The Theory ofDemocracv Revisited Part One The Contemporary Debate Chatham New lersey Chatham House Publishers Inc Ibid

21

h1m

164

1987

passim

Lihat Larry Diamond dan Leonardo Morlino The Quality of Democracy An Overview Journal ofDemocracy volume 15 number 4 October 2004

Lihat Larry Diamond Juan J Linz dan Seymour Martin Lipset Eds Democracy in Developing Countries Volume Two Africa Boulder Colorado Lynne Rienner Publishers 1988

hlm x

Miskinnya kajian mengenai keterkaitan

padanannya di kalangan bangsa kita Tiga hal

inheren antara demokrasi dan kepemimpinan

yang harus disebut dasar dasar teori politik

antara lain disebabkan oleh dominannya para

modern

lahir

dan

berkembang terns di Barat Hingga saat ini kita

seperti Joseph Schumpeter dan

di Indonesia seperti juga rekan rekan kita dari

pendukung dari apa yang saya sebut prosedural

terutama teori demokrasi

kubu

Samuel Huntington ketimbang kubu esensial

negara negara berkembang mantan koloni

di kalangan teoris demokrasi maupun pada

lainnya

sebagian besar studi lapangan yang dilakukan tentang demokrasi katakanlah hingga tahun

mereka s Celakanya

1970 an

ilmu pen getahuan

Dominannya

kubu prosedural

tnungkin

hanyalah konsumen dari karya karya pada umurnnya kita tak

menyadari bahwa berdasarkan diktum sosiologi pemahaman manusia atas

suatu masalah pada umumnya sangat ditentukan

sekali disebabkan oleh kenyataan bahwa memang lebih gampang melakukan penelitian mengenai indikator indikator demokrasi yang mudah

oleh lingkttngan sosio historis dan atau sosio

dikuantifikasikan dan diterjemahkan ke dalam

berani

angka angka statistik dibanding dengan indikator indikator bersifat kualitatif yang tak bisa

historisitas politik Icita bukan hanya berbeda dari

diperlakukan

demikian

Kubu

esensial

kultural tempatnya tumbuh dan berakar Dengan pemahaman demikian kita mestinya

menyatakan

bahwa

evolusi

evolusi dan historisitas politik Barat

atau

melainkan

cenderung bertentangan semata mata karena

memerlukan konsistensi ketajaman analisis secara

adanya

lintas ilmu iltnu sosial dari awal hingga akhir

sepanjang sejarah untuk menguasai sumber

penelitian

sumber daya ekonomi politik

Faktor kepemimpinan jelas termasuk dalam

global

antarbangsa

Dinamika

kolonialisme yang membandingkan rumpun

itu Seperti akan kami utarakan

negara penjajah ttrnurnnya di Barat dengan

Tocqueville sendiri dalam karya

rttmpun negara terjajah di Dunia Ketiga hampir

ranah esensial

di bawah

pertandingan

klasiknya Democracy in America boleh dikatakan tiada henti melecehkan peluang kepetnimpinan dalam alam demokrasi

selalu melahirkan keadaan Zero sum

Oleh karena itu harus ditekankan bahwa

bersamaan dengan timbulnya ketimpangan yang

Literatur politik modern yang didominasi oleh para pemikir dan atau teoretikus

Barat

besar antara negara negara maju di Barat dengan negara negara Dunia Ketiga dalam hal evolusi antara

keduanya juga

terjadi

lebih miskin lagi dalam hal analisis tentang upaya

ekonomi

demokratisasi dalam kondisi politik anomali dan

ketimpangan besar dalam hal evolusi politik

atau dalam keadaan de facto darurat yang juga

Konsisten dengan tesis zero sum di atas akan lebih

menyulitkan kelahiran pemimpin Kata anomali

jelas jika dikatakan bahwa sebagian besar

dipakai untuk menunjukkan kondisi politik yang umumnya resisten baik terhadap semangat

telak dengan stagnasi dan kekerdilan kemajuan

kemajuan ekonomi di negara negara maju dibayar

maupun terhadap kiat kiat atau lembaga lembaga

ekonomi di negara negara Dunia Ketiga

demokrasi sebagaimana itu semua dipahatni di

juga halnya dalam hitungan evolusi politik

Begitu

mula

Kesinambungan otoriterisme di negara negara

berkembang dan kemudian menjadi matang di

Dunia Ketiga sebagian besar merupakan hasil

Barat

Barat

demokrasi

Lantaran

mula

maka kaidah kaidah da n pemahaman

kerja sistemik tak patut yang terus dilakukan

demokrasi di dan dari Barat itulah yang kemudian dipandang sebagai yang normal atau yang

justru oleh negara negara demokrasi maju

standar

sum dan bersimpangannya kemajuan ekonomi

Kenyataan getir tentang keterkaitan zero

Lakuna teoretis ini diperburuk oleh praktik

politik antara kedua belahan peradaban umat

yang sama sama tak tercerahkan baik dari sisi

manusia ini pada umumnya didiamkan oleh

para pemikir demokrasi di Barat maupun dari

kalangan ilmuwan dan akademisi di Barat

Untuk tulisan yang mengkritisi kenyataan ini lihat misalnya Bhikhu Parekh The Cultural Particularity of Liberal Democracy

dalam David Held Ed

Prospects for Democracy

Stanford

California Stanford University Press 1993

Lihat Mochtar Pabottingi ditulis sebagai

Pengantar

Pengukur Demokrasi Kita

bagi Syamsuddin Haris Ed

Parlemen Lokal Era Transisi Demokrast di Indonesia LIPI Press 2007

yang

Partai dan Jakarta

Untuk tulisan yang mengkritisi kenyataan ini lihat misalnya Bhikhu Parekh The Cultural Particularity of Liberal Democracy dalam David Held Ed Prospects for DemoaraCY Stanford California Stanford University Press 1993 7

Mereka misalnya terus menggunakan kaidah

sendiri nikmati

Jelas tujuan utamanya adalah

kaidah politik modern yang tutnbtth dan

untuk tetap menguasai mengungguli dan

berkembang di Barat untuk mengukur evolusi

mengontrol mereka demi mempertahankan

politik di Dunia Ketiga dengan asulnsi bahwa

hegemoni politik dan ekonomi mereka secara

mereka pemilik otoritas tunggal untuk melahirkan

global

tesis tesis politik Sebagian besar dari keduapuluh

rekayasa partisi dan atau unifikasi ini adalah

tujuh indikator modal sosio politik yang

negara negara yang dulu merupakan bagian dari

Salah satu yang paling terpukul dengan

dikemukakan oleh Samuel Huntington misalnya

Kemaharajaan Turki Osmaniah yang umumnya

lahir dari pengalalnan sosio historis Barat

merupakan negeri negeri mayoritas Muslim di

butir

butir klaim yang dikukuhkan ketika Barat sudah maju 10 Dinafikan bahwa rangkaian kaidah tesis

Timur Tengah

Kata

de facto

sengaja kita tekankan atas

politik mereka sama sekali tak lepas dari

dasar kenyataan bahwa di negara negara

kenyataan sosio historis ilmu pengetahuan tadi

berkembang terutama di negara negara mantan

Para teoretikus ekonomi politik Baratlah

yang kemudian melahirkan istilah istilah seperti developing economies atau developing democracies seakan akan tak terdapat jurang

koloni kondisi anomali dan atau keadaan darurat itu pada umtlmnya tidak diakui atau tidak diumumkan secara eksplisit Kekaburan batas

batas antara

kondisi darurat

dengan

kondisi

ini merupakan salah satu penyebab

lebar dan tak ada rantai besi yang melilit kondisi developing economies maupun developing democracies tersebut Dengan kata

normal

lain

sengaja atau tidak menghindari

ketidak percayaan timbal bal ik antara pemerintah

keadaan zero sum yang mengikat kedua belah

dan parlemen Miriam Budiardjo mencatat bahwa

Seolah olah sengaja

pemerintah kurang memercayai kemampuan

pemilik

mereka

peradaban

tersebut

melupakan bahwa kecuali negara negara satelit developed economies

mereka

developed democracies

utama dari panjangnya kiprah irasionalitas politik di negeri kita Penyebabnya antara lain adalah

parlemen membuat UU Darurat

sedangkan

maupun

parlemen kerap mencurigai motif pemerintah

secara sistemik bekerja

dalam kehendak untuk menerapkannya Penyebab

untuk membuat kehidupan

ekonomi

dan

kehidupan politik pada rumpun negara Dunia

lain adalah sifat labilitas

dadakan dan ketak

terkontrolan dari rangkaian perkembangan politik

Ketiga pada umumnya senantiasa berada dalam

itu sendiri lantaran lemahnya lembaga lembaga

cekikan atau kontrol mereka

pemerintahan kita l sebagian besar

Semua itu jelas mempersulit bekerjanya

terjadi lantaran kolonialisme dan imperialisme

Kondisi politik anomali

kaidah kaidah atau norma norma politik yang

Barat

mantap

terutama Eropa Barat dan kemudian juga

Dan tanpa itu

negara dan atau

Amerika Serikat dengan neo kolonialisme dan

masyarakat tak akan melniliki tolok tolok ukur

neo imperialismenya

yang diperlukan untuk melihat menilai dan

mendistorsikan

serta

merampas peluang bagi berlangsungnya evolusi politik yang sehat normal di setnua negeri jajahan atau

protektorat

kondisi politik posisi posisi politik maupun arah

yang mereka

perkembangan politik Dunia Ketiga terutama

terapkan menjelang berakhirnya masa penjajahan

yang nlantan koloni sulit untuk dibaca Besar dan dalamnya distorsi politikyang dilakukan oleh

partisi

langsung

dan

Selain itu

Dalam kondisi resmi atau de facto darurat

dengan

model

mereka

mengakui kepemimpinan

unifikasi

negara negara kolonial itupun

menciptakan

bom waktu

yang hingga kini

negara negara kolonial atas negeri negeri jajahan

masih terns melahirkan kekisruhan politik di pelbagai bagian dunia

11 Untuk referensi mengenai kolonialisme Barat lihat antara lain

Model partisi dan unifikasi tersebut memang dirancang oleh para mantan negara kolonis Barat untuk lnerampas peluang mantan negara negara

koloni mereka untuk bisa tumbuh dalam evolusi

politik yang normal dan sehat seperti yang mereka Lihat Samuel Huntington The Third Mave Democratization

in the Late Tiventieth Century Oklahoma Press 1991

8

Oklahoma University of

him 37 38

Albert Memmi The Coloni er and the Colonised

Orion Press 1965 New York

New York The

K M Panikkar Asia and t esternDominance

Collier Books Edition

1969

Frantz Fanon

The

Wretched of the Earth New York Grove Press Inc 1968 Chimveizu The West and the Rest of Us New York Random House 1975

Untuk neo kolonialisme dan atau neo imperialisme

lihat misalnya

Chalmers Johnson

Consequences of American Empire Henry Holt and Company 2000

Blowback

The Costs and

New York An Owl Book

12 Lihat Miriam Budiardjo Demokrasi di Indonesia Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila Pustaka Utaka 1994

him 274 275

Jakarta P T Gramedia

mereka membuat rasionalitas politik sangat sulit

lahir dart Sill

tumbuh Contoh dari keadaan ini bertebaran di

pemimpin dan atau kepemimpinan tak mungkin

14 Seperti akan kita lihat di bawah

negara negara Asia ter nasuk di Timur Tengah

dilepaskan dari konteks nasion dan demokrasi

di Amerika Latin dan terutama di negara negara

terutama dengan moda kerja otosentrisitas tadi

Afrika Di sini kehidupan politik ditandai oleh divergensi dan fragmentasi sehingga mekanisme

Akar Akar Lakuna Pemimpin dalam

politik tidak sejalan dengan bangunan politik yang

Praksis di Indonesia

hendak dibangun Dalam hal ini penolakan Bung

Karno terhadap demokrasi Barat misalnya jelas mengandung sisi sisi kebenarannya juga Pada hakikatnya bangunan politik yang hendak

Lakuna pemimpin di Tanah Air dalam sepuluh tahun terakhir punya Sembilan sebab

preseden Pertama karena sepanjang 1971 1997

dibangun di negara negara mantan koloni ini pun

Presiden Soeharto terus membabati segenap

sudah rapuh sejak awal

pernimpin tandingan

Dalam pengamatan

Larry Diamond This

mengebiri partai partai

yang selama lebih dari empat dekade yaitu dari

includes

phenomena

the

whole

establishment

reequilibration

of

breakdown

and consolidation of

democratic government democratic

range

periods

crises

persistence

authoritarianism and renewal

of

and all of

1920 an hingga 1960 an menjadi motor dinamika

politik bangsa dan menghabisi ruang semai bagi tunas tunas pemimpin masa depart

Tindakan

demikian tnenunjukkan tiadanya kenegarawanan dan kecerdasan politik Saat lengser Soeharto

memang telah sempurna membuat Indonesia

the ambivalences and oscillations in

bangkrut pemimpin Dan tak terperikan dampak

between 13

negatif bagi negara maupun masyarakat yang diakibatkan oleh pembangkrutan tersebut

Kenyataan tentang divergensi evolusi politik

Kedua

stigmatisasi atas kegiatan politik

serta posisi zero sum dalam hal penguasaan

terbuka dalam sistem kekuasaan Orde Baru yang

sumber sumber daya politik dan ekonomi inilah

monolitik Depolitisasi ini dilancarkan dengan

yang hingga kini masih belum memperoleh

dalih bahwa kegiatan politik di luar kalangan

perhatian semestinya dari para ilmuwan politik

penguasa hanya menyuburkan pertikaian dan tak

baik di kalangan negara negara maju maupun di

memberikan kontribusi positif apapun

negara negara berkembang itu sendiri Pada

kita dibuat lupa pada pelajaran yang tak ternilai

umumnya kajian demokrasi di negara negara

yaitu bahwa justru melalui perjuangan politik

maju dan di negara negara berkembang dilakukan

yang luaslah kita bisa merebut menjaga serta

secara terpisah dan sendiri

mewujudkan cita cita kemerdekaan

dengan demikian

Bangsa

Sebagai

menafikan kenyataan divergensi atau zero sum

bentuk pembodohan politik tertinggi depolitisasi

tad i

menutup peluang bagi proses politik normal yang Sehubungan dengan keadaan anomali dan

kondisi de facto darurat di atas yang paling terpengaruh dan terpukul adalah peluang dan potensi yang sehat bagi nasion untuk tumbuh dan berkembang Lantaran banyaknya distorsi dan atau rekayasa penjajahan pelbagai perangkap politik distorsi irasionalitas dan kebingungan

melemahkan pertumbuhan dari apa yang saya sebut

otosentrisitas

pada

merumuskan nasion sebagai yang egaliter otosentris

nasion

Saya

kolektivitas politik

Tesis tentang adanya

simbiosis inheren antara nasion dan demokrasi

memungkinkan lahirnya pemimpin 15

Ketiga ialah karena sedari awal EUR tidak mengalami pergantian personalia Rezim Orde

Baru

Ikut berjubah reformasi

Jakarta 25 27 Januari 1994

sehingga para

Lima Palang Demokrasi Satu Solusi

Rasionalitas clan Otosentrisitas dari Sisi Historis Politik di Indonesia

Orasi Ilmiah Pengukuhan sebagai Ahli Peneliti Utama

PPW LIPI 22 luni 2000 dan

In the Absence ofAutocentricity

The Case of Historical Preclusion of Democracy in Indonesia dalam R William Liddle Ed Crafting Indonesian Democracy Jakarta Mizan Pustaka 2001

15

Seluruh sistem dan pranata sosial

politik

dan kenegaraan

sesungguhnya telah hancur saat Soeharto berpidato tentang ketaksediaannya meneruskan pemerintahannya Lihat Stanley

rimbunan Sampah Orde Baru Lihat Larry Diamond Juan J Linz and Seymour Martin Lipset Eds Democracy in Developing Countries Africa Volume Tiro Untuk telaah telaah teoretis awal mengenai kaitan antara nasion

Baru

dalam Stanley Ed

liarisan Orde

Snidi Fenomena dan Sistem Bublasan Rerlm Soeharto di Era

Reformasi

Jakarta

Institut Studi Arus Reformaisi

Melbourne Ausaid 2005

him xv Uhlin mcnulis bahwa

Universitas Menyusul

dan demokrasi dan sentralitas konsep otosentrisitas di dalamnya

naiknya Soeharto ke tampuk pemerintahan seluruh oposisi hancur

lihat Mochtar Pabottingi

Lthal Andeis Uhlin Oposisi Berserak

dan Otosentrisitas

Demokrasi Masalah Genealogi Distorsi

Seminar Nasional XI dan Kongres Ill AIPI

1997

him

Bandung Mizan Pustaka

89

9

komponen atau penerus Orde Baru tetap

Inenuju kristalisasi politik

Kiat itu lahir dari

memegang kendali bukan hanya atas jalannya

rasionalitas politik universal

pemerintahan

eksklusif pemerintahan Nelson Mandela yaitu

melainkan juga atas jalannya

bukan milik

reformasi 6 Di bawah dominasi dan diktasi

bahwa rangkaian kekejaman dan atau ketidak

mereka dalam pemerintahan serta kepartaian berlanjut pula penyebaran motif atau perilaku

adilan sistemik yang berlaku sebelumnya pada suatu negara itulah yang harus dikoreksi juga

buruk mereka seperti keserakahan

secara sistemik l

ketidak

pedulian pada balk bangsa maupun nasion dan di atas semuanya

terjadilah perampasan

ialah

Keenam

dibiarkannya

diperparallnya konflik horisontal

atau

politisasi

kedaulatan rakyat Semua praktik tersebut sudah

agama dan pembodohan politik secara serempak

berurat berakar di dalam jaringan kekuasaan

di sejumlah daerah pada tahun tahun awal EUR

Orde Baru

Di bawah dominasi dan diktasi itu

baik oleh pemerintah maupun oleh unsur unsur

pula terciptalak rekrutmen atau cetakan cetakan

Iniliter di daerah yang diperkirakan masih

baru ke dalam jajaran mereka

berkiprah dengan paradigma Orde Baru Di sini

Keempat

dijegalnya inisiatif Konstitusi

Transisional juga lantaran dominasi diktasi tadi

dalam situasi lapangan yang serba kaotik dan sarat kebengisan seperti yang berlaku di Sanggau

Tiap negara yang mengalami transisi politik dari

Ledo

otoriterisme ke detnokrasi perlu melakukan

berperanlah berbagai pelaku dengan motif motif

Sampit

Ambon

dan Poso

misalnya

periode sela di mana Pemerintahan Transisional

utamanya masing masing j9 Akan tetapi terlepas

dan Konstitusi Transisional diperkenalkan demi

dari keragaman motif tersebut rangkaian konflik

membuka selebar lebarnya peluang bagi kopreksi

horisontal itu turut menentukan terjegalnya dua

atas

agenda

beragam

bentuk

kerusakan

akibat

pokok

yaitu

reformasi

tuntutan

otoritarianisme sebelumnya dan sekaligus

pertanggungjawaban dari para pelaku mega

menutup peluangnya untuk terus mengangkangi kekuasaan atau membajak upaya reformasi

korupsi serta para pelanggar HAM sepanjang 1965

1998 Ketijuh

Akan tetapi seperti yang kita saksikan dalam

berkaitan dengan butir keenam

sepuluh tahun terakhir bagi para penerus Orde

adalah disistemikkannya kebijakan impunitas

Baru

Terlepas dari terhambatnya upaya upaya ke arah

mempertahankan kekttasaan jauh lebih

penting daripada menyelamatkan Indonesia Kelima

tiadanya

ketulusan

penuntutan

untuk

pertanggungjawaban

atas

para

pelanggar HAM serta para pelaku mega korupsi

menegakkan rekonsiliasi sejati sejak awal EUR

lantaran konflik konflik horisontal tadi memang

Rekonsiliasi sejati hanya mungkin jika didahului

sangat

oleh penegakan kebenaran

terselubung di kalangan lembaga lembaga

Pada hakikatnya

terbaca

adanya

persekongkolan

rumus yang menyatu paketkan kebenaran dan

peradilan

rekonsiliasi seperti dilakukan pada pertengahan

Kenyataan ini terutama terasa ketika tuntutan

untuk tidak inenjamah mereka

1990 an di Afrika Selatan merupakan kunci Pelajaran terbesar yang bisa kita timba dari pengalamanAfrika Pernyataan tentang rangkaian pemerintahan pasca Soeharto sebagat tak lebih dari bablasan Orde Baru pertama kah saya lontarkan dalam

wawancara dengan Harian Kompas yang dtmuat pada halaman 1 pada 14 Januari 2004 Pada beberapa kali kesempatan Vedi R Hadizjuga menyampaikan hal yang lama Konstitusi Transisional atau Interim Constitution dilaksanakan misalnya oleh Afrika Selatan dalam rangka menyusun suatu konstitusi

Selatan dan belum diutarakan di manapun adalah betapa eratnya

kaitan antara konstitusi transtormatif yang berhasil disusun oleh Mandela dan kawan kawannya di African National Congress dengan

kinerja positif Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang mereka bentuk

Telah telaah yang dihasilkan oleh P2P LIPI berhasil memaparkan himpunan faktor faktor kultural institusional dan struktural yang

yang benar benar progresif dengan memnggalkan segala bentuk

menyebabkan ledakan rangkaian konflik di daerah daerah

kebijakan pemerintahan aparthetdyang disknminatifdan monopolistic

Termasuk di dalam atau bertumpang tindih dengan ketiga faktor

serta sepenuh penuhnya menyantuni segenap warganegara Afrika

induk tersebut adalah persoalan

Selatan Keutamaan demokratisasi atau lebih tepat lagi konstitusi

ekonomi oportunisme aparat keamanan maupun aparat militer

Afrika Selatan terletak terutama pada koreksinya yang telak dan sekaligus progresif atas politik apartheid dengan segenap dampak buruknya Dengan penempatan dialektis demikian konstitusi Afrika Selatan tidak mengacu pada tradisionalisme konstitusi melainkan

sebaltknya

pada konstitusi dalam dimensi progresifnya

constitutions with a transformative dimension

For

tulis Sunstein

constitutional traditionalism seems positively perverse As I have

komersialisasi hutan

otonomi daerah

Lihat M

segregasi demografi

rasisme kelembagaan

Harridan Basyar Ed

dan

deprivasi euforia

Konfltk Poso

Pemetaan don Pencarian Pola Po1a llternatifPenvelesaiannya Jakarta

P2P LIPI 2003

Perbedaan Pen

Intensilas

Bayu Setiawan Konflik

dan

Ed

Konflik Poso

E eklivilas

Jakarta P2P LIPI 2004

Upaya

Sri Yanuarti et al

emphasized the South African constitution is not understood by reference to long standing practices instead its meaning is gathered

Problemaltka Capacity Building Kelembagaan Pemerintahan

from the effort to eliminate the apartheid legacy

2006 Heru Cahyono Ed Konflik Kalbar dan Kalteng Jalan Panjang Meretas Perdarnatan Jakarta P2P LIPI bekerjasama

Lihat Cass R

Sunstein Designing Democracy What Constitutions Do University Press 2001

911

hlm 78

Oxford

Lokal dalam Pengelolaan Konflik di Maluku

dengan PUS aka Pelajar 2008

Jakarta P2P LIPI

menyangkut diri mantan Presiden Soeharto

hingga kini para pcnguasa masih belum juga

beserta

menenulkan jalan keluar yang pasti Itu semua membentuk akar tunjang dari multiplikasi penderitaan bangsa kita sepanjang sepuluh tahun EUR Jasa jasa baik yang dihasilkan oleh

keluarganya

Logika

sederhana

menyatakan bahwa jika penanggung jawab utama praktis seluruh pelanggaran HAM besar

serta korupsi masif sepanjang Orde Baru tidak bisa diadili apalagi para bawahannya Dampak

Demokrasi Terpimpin maupun Orde Baru

terbesar dari tiadanya punitas adalah tiada ataar

rnenjadi lebur dan sia sia berhadapan dengan

lenyapnya greget krisis

mallabencana yang mereka ciptakan sendiri di

sense of crisis di

kalangan para penguasa betapapun dalamnya

penghujung masa pemerintahannya masing

keadaan multikrisi s yang menimpa Tidak adanya

masing

greget krisis adalah salah satu manifestasi utama

Realitas kondisi darurat sepanjang sepuluh

dari tiadanya kepemimpinan sebab di tengah

tahun terakhir terlihat nyata dalam bentuk

tengah keadaan multikrisis yang terus mendera

keadaan

kepemimpinan tak bisa lain haruslah bertolak dari

penyelewengan

greget krisis yang nyata

riuhnya provokasi konflik

Kedelapan dan meliputi keenam butir di atas

yaitu diterapkannya kebijakan politik

serba

wenangan

sarat

terpuruk

distorsi

korupsi

oportunisme

dan

kesewenang

pemancingan di air keruh

serta

bebasnya laku jarah atas aset aset masyarakat

anakronistis dalam dua periode berturut turut

negara

Kebijakan anakronistis terjadi lantaran adanya kesenjangan antara asumsi preskripsi politik

hukum dan yang sangat penting disadari terus berlakunya apa yang saya sebut perangkap

dengan realitas politik

perangkap simalakama

Soeharto menerapkan

format politik darrlrat dari 1966 hingga 1998

padahal sejak 1975 kondisi negara nasion kita

sudah tak lagi darurat Sebaliknya sepanjang periode 1998

2008 rangkaian pemerintahan

Kita juga menyaksikan pembusukan

Ini semua merupakan

tumpukan kesalahan yang berhulu pada kebijakan politik anakronistis sebelumnya

Para komponen Orde Baru yang terus mendominasi

rangkaian

pemerintahan

pasca

pasca Soeharto menerapkan format politik

Soeharto tentu sangat berkepentingan unhlk

normal padahal sejak Juli 1996 negara kita sudah

menganggap situasi dan format politik

kembali memasuki dan kemudian terjebak dalam

anakronistis itu tak ada

kondisi de facto darurat

Kentalnya kondisi

anakronisme menjungkir balikkan kaidah kaidah

perancang pelaku

sebab merekalall

dan sekaligus profiteer

utamanya Membuka kontradiksi antara asumsi

rasionalitas politik dan otomatis menyulitkan

preskripsi politik mereka dan realitas politik yang

pemimpin lahir 20

dihadapi berarti membongkar muslihat politik

Agak mencengangkan bahwa di Indonesia

mereka sendiri Maka apa yang disebut dengan

seolah olah tak ada yang menyadari betapa berbahayanya anakronisme politik itu Tiap rezim

penuh kebanggaan oleh mantan Presiden Habibie

atau

masa

pemerintahan

yang menerapkannya

sebagai detik detik yang menentukan di awal pemerintahannya

yang

singkat

merisikokan kesia siaan bagi seluruh kinerjanya

sesungguhnya lebih jujur jika disebut detik detik

Untuk Demokrasi Terpimpin misalnya Bung

yang ditentukan

Hatta sudah menyimpulkan sejak dini bahwa yang akhirnya akan dicapai Bung Karno tak lebih dari bangunan kertas Untuk Orde Baru yang dicapai Soeharto hanyalah timbunan hutang

bahwa balk para pengamat politik apalagi para

ratusan trilyun rupiah serta keterpurukan politik

Di sini patut disayangkan

pimpinan pemerintahan sepanjang Orde Baru dan selama sepuluh tahun EUR tak pernah secara terbuka

atau

mempersoalkan

jujur

mengakui

blunder asumsi

apalagi

ini

ekonomi hukum dan moral yang parah dan Imperatif Untuk anakronisme yang menerapkan ormctl polrrtk clanmat dalam keadaan yang tak lagi danirat 1966 1998 lihat antara lain thdisan kolom pengantar dan artikel penulis Anakronisme dalam Mochtar Pabottingi Gtara 6t aknr Jakarta Penerbit Erlangga 1999 hlm 10 13 Pengantar dan Dilema Legitimasi Orde Banc Bayangan hrisis Politik dan Arah Pemecahannya dalam Syamsuddin Haris dan Riza Sihbudi Eds Pollnk Orde Baru

Jakarta

Menelaah Kenhah hitrnat

Gramedta Pustaka Utama

1995

Untuk

anakronisme yang menerapkanJorrnat pohttk nonna dalam keadaan defacto darurat lihat Mochtar Pabottingi

di Tengah Irasionalitas Politik Mochtar Pabottingi

dan

Kedaulatan

Bagi Pemimpin

Di atas semuanya penyebab paling dasar dari lakuna pemimpin adalah kenyataan bahwa mesin politak Orde Baru maupun EUR tidak

UU No 22 Tahun 1999 Blunder ASllinsl

dalam Syamsuddin Haris Ed

r itrmat Bant Otonomr Uaerah

Rakyat

Nasion

Jakarta

LIPI Press

Dalam l utrikan Anakromsine

2006

Alemhangmv Lihat Juga

7empo I Agustns 2008

Lihat B J Habibie Detrk Deiik King A enenlukan Mandiri 2006

I 14C

berkiprah pada poros nasion

hcl mpok

rrtelainkan pada

eksklusivisme kekuasaan yang merampas kedaulatan

lamanya

Lantaran

rakyat

Islam

nzelalui

rekayasa

di bawah

demogrqfis dan ICILV isasi

peznerintaharz Orde Barzi merupakan bukti dari

bekerjanya

pembodohan politik berlangsung bangsa kita

nvata

umumnya lupa bahwa sejak Sumpah Pemuda clan

institu sioncrl melalui birokrasi pemerintah

Proklamasi 17 Agustus 1945 pemimpin ipso facto

dacrah

rasistne

hanya bisa tampil clan berkiprah dalam konteks Kenyataan ini diperkuat oleh Syamsuddin

kolektivitas politik tertinggi yang dimiliki oleh bangsa kita yang tentu saja tak lain dart nasion Sama halnya sejak kedua momen penting itu

terpenting di balik konflik konflik lokal tersebut

demokrasi atau upaya reformasi akan sia sia jtka

adalah persoalan ketidakadilan akibat eksploitast

kedaulatan rakyat dirampas

terbuka maupun

sumber daya alam lokal dan sentralisasi politik

terselubung Kolektivitas nasion kita dtinjak injak

secara berlebihan oleh Jakarta ketimbang masalah 3 loyalitas daerah terhadap ide persatuan

1965

sepanjang

dimulai

2008

Haris ketika dia menulis

dengan

bahkan lebih awal lagi

awal Orde Baru

Demokrasi Terpimpin

Sejak itu de facto Republik

melainkan milik kekuasaan otoriter di bawah Dari

situ

faktor

Kedaulatan rakyat kita sudah dirampas

pembantaian ratusan ribu saudara sebangsa di Indonesia bukan lagi milik kita bersama

bahwa

yaitu sejak periode

Meskipun Rezim Orde

Baru mengalihkan pemerintahan kita dari posisi sangat kiri

ke posisi

sangat kanan

monopoli

warganegara dan atau pembantaian atas rakyat

kepemitnpinan inilah yang diteruskan oleh Orde Baru dengan cara yang lebih ketat clan sistemik

terrnasuk untuk merampas lahan lahan hidup

terutama dengan mengangkat 60 persen anggota

mereka terus berlanjut

MPR clan

Presiden

Soeharto

persekusi

Konflik horisontal parah yang terjadi di Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Maluku

rnelitsus

selebihnya

Di era EUR

perampasan kedaulatan rakyat diteruskan dengan sistem nomor urut

peruakan politik uang dan

Utara dan Sulawesi Tengah juga harus dipahami

pelbagai muslihat yang memanfaatkan celah

sebagai akibat dari penginjak injakan terhadap

celah penyelewengan yang sengaja diadakan dalanf rangkaian undang undang politik maupun

nasion

terhadap prinsip kebersamaan kita

sebagat bangsa yaitu kettka proses pembangunan

peraturan pelaksanaannya

Sepanjang Rezim Soeharto semboyan

sepanjang Orde Baru hanya menguntungkan kelompok kelompok

masyarakat

yang

mempunyai hubungan organik dengan kelompok

pembangunan nastonal

terutama tunduk pada

atau tangan tangan kekuasaan dari pusat ke

kepentingan negara negara Barat yang menyeret Indonesia ke dalam timbunan hutang menggelembung dart 3 milyar dolar di bawah

daerah daerah dengan memarj inalkan masyarakat

kekuasaan Sukarno menjadi 155 milyar dolarAS

selebihnya

di bawah Soeharto Maka terjadilah apa yang paling dikuatirkan oleh Bung Karno Indonesia

para penguasa sebagai kepanjangan figur figur

Pada keempat kasus itu dapat

dikatakan bahwa terutama di daerah kelompok

kelompok masyarakat yang diuntungkan adalah mereka yang mempunyai kaitan dengan birokratisasi Islam politik

dimulat dart

kembali menjadi bangsa bangsa

bangsa kuli clan kuli di antara justru di alam kemerdekaan

Agenda pengkultan bangsa tak terpisahkan dari

lingkaran dalam kekuasaan Presiden Soeharto

agenda pembangunan nasional Orde Baru yang

terutama melalui Ikatan Cendektawan Muslim

memindahkan

Indonesia ICMI Agaknya intlah yang disebut

secara fnasif ke tangan keluarga clan para kroni

oleh Rosa Marieta

rasisme institusional

di

dalam

ekonomi

rakyat

Soeharto yang rata rata merupakan konglomerat

Dari kasus kasus yang ditenzukan tampak bahwa rasisme institusional memang bekerja

porsi potensi

hitam

kelembagaan

pemerintahan lokal di Maluku Tengah dan

Maluku Tenggara Hak hak istimewa yang diterima kelompok Kristen pada masa

zz Lthat Josephine Rosa Marieta

kolonial Belanda dan di awal nzasa kemerdekaan penganzbil

12

dan kemudian adanya

alihan

kekuasaan

oleh

Manajemen Konflik dan

Keberagaman dalam Konteks Kembali Negeri Ohor Ratschap dalam Sri Yanuarti et al Pro6lemattka Capacity Building op cit Lihat Syamsuddin Haris

Dtlema

Salah Urns

Pemerintahan bagi Proyek Keindonesiaan Ed

Negara dan

dalam Firman Noor

nlasionalisme Demokratisast dan Identitas Primordialisme

di Indonesia

Jakarta P2P 1 IPL 2007

him

100

Sepanjang 1998 2008 langkah langkall besar pengkulian dan pengkhianatan terhadap

diinjak injak denokrasi pun bagai kerakap tumbuh di bate

Dan kepemimpinan dalam

bangsa terus berlangsung misalnya dalam

pengertian yang sesungguhnya mustahil tumbuh

kebijakan pertanian dalam penggundulan hutan

di situ

lebih dari 100 juta hektar raib hanya dalam delapan tahun

dalam kebijakan pendidikan

Kaitan inheren antara kepemimpinan dengan

nasion inilah yang luput dari tangkapan ketika

dia

dengan

bias

dalam pengobralan Indosat serta pengontrakan

Tocqueville

tak wajar dari tambang tambang kaya raya kita dalam kebijakan impor yang mematikan

aristo krasinya

produktivitas rakyat termasuk impor kondom

berkiprah banyak dalam alaln demokrasi

bekas serta limbah perusak lingkungan dan di

only is confidence in the superior attainments of certain individuals weakened among democratic

atas semuanya itu dalam penghibahan ratusan

menyatakan

bahwa

kepemimpinan tak punya tempat atau tak bisa

tulis Tocqueville

Not

but the general

trilyun dana BLBI kepada bank bank yang

nations

umumnya dimiliki oleh para konglomerat hitam

notion of the intellectual superiority which any man whatsoever may acquire in relation to the

tadi Tak kt tratlg khianatnya adalah kasus kasus pembuatan undang undang oleh DPR yang menafikan kepentingan nasion 4

rest of the community is soon overshadowed Di sini Tocqueville memperluas kuasa prinsip

Pemimpin mustahil muncul di tengah tengah

kesamaan suara

equality of vote

hingga

meruaknya praktik yang melecehkan nasion

mencakup kesamaan pengaruh atau kesamaan

sebab secara ultimat kepemimpinan memang

daya persuasi yang takkan dibenarkan oleh nalar

diukur dari cttrahan pengabdian dan perkiblatan

sederhana sekalipun

kepada

nasion

Di

negar a

manapun

itu

Selain

argumen

Tocqueville

kepemimpinan senantiasa bekerja dalgn moda

bertentangan dengan fakta fakta dasar mengenai

otosentrisitas dan dalam konteks nasion Prinsip

betapa Amerika Serikat terbentuk dari proses

otosentrisitas pada hakikatnya sama dan

kontestasi dan seleksi kepemimpinan yang

sebangun dengan prinsip dari oleh dan untuk

kecemerlangan gagasan gagasannya

rakyat

terutama

Pemimpin berkiprah subur dalam ukuran

dalam The Federalist Papers masih terns bersinar

dan paradigma sistem politik serta kolektivitas

dan menjadi tolok ukur negara negara demokrasi

politik yang otosentris itu Sama seperti nasion

maju hingga saat in i 2

adalah kolektivitas politik yang otosentris demokrasi adalah sistem politik yang otosentris

menyatakan bahwa kepemimpinan dalam sistem

yaitu bertujuan membawakan kesejahteraan bagi

sangat rnengesankan

segenap warganya Dalam konteks politik saat

selama lima puluh tahun pertama negara federasi

kedaulatan rakyat baca demokrasi dirampas

tersebut sebab kian modern dan kian kompleks

kepemimpinan akan tersendat Hanya j ika rakyat

suatu peradaban yang harus dihadapi oleh tiap

berdaulat sistetn ganjaran bagi tingkat tingkat

negara ke depart

integritas dan kompetensi dari para aspiran

kecerdasan

pemimpin bisa diukur dan difungsikan dengan

menghadapinya

Dia keliru ketika

demokrasi di Amerika hanya berlaku dan memang saat proses pembentukan

maka kian dituntut pula

dan

kepeloporan

untuk

sebaik baiknya

Jika mekarlisme pengabdian dan perkiblatan kepada

nasion

mampet

pemimpin

Perangkap Perangkap Simalakama

akan

kehilangan arah wadah dan tempat bernafas

Arah wadah dan tetnpat bernafas itulah yang

Sebagai dampak negatif anakronisme politik bangsa kita secara beruntun terus saja

ditiadakan selama 32 tahun oleh Orde Baru

memasuki perangkap simalakama Itu misalnya

peniadaan yang diteruskan oleh jajaran

kita hadapi pada ketentuan konstitusional maupun

komponennya sepanjang sepuluh tahun terakhir

perundangan yang meluangkan dua kali masa

Antara nasion dan demokrasi terdapat simbiosis

alamiah yang sangat kuat Serat serat nasion menguat dalam demokrasi tumbuh sehat dalam nasion

dan demokrasi Apabila nasion

zs Lebih lagjut Toequeville menulis

As men grow more like each

other the doctrin of the equality of intellect infuses itself into their opinion and it becomes more difficult for any innovator to acquire or to exert much influence over the minds of

people

Lihat Alexis

24 Untuk ilustrasi yang komprehensif tentang ini lihat Mochtar

de Tocqueville Democracy in America vol 2 hlm 273

Pabottingi Risiko Potitik Divestasi hrdosat

2 Lihat Clinton Rossiter Ed

Printing 2007

Jakarta Guci Offset

Madison Jay

The Federalist Papers Hamilton

New York A Mentor Book 1961

13

jabatan eksekutiftertinggi di pusat dan di daerah

Perangkap simalakama juga berlaku luas

yang sebetulnya berlaku clan diterima sebagai sesuatu yang sehat clan rasional di negara negara

dalam ken iscayaan melaksanakan otonomi daerah

demokrasi pada umumnya Akan tetapi diakui

pemerintah wltuk menegakkan hukum dan

serta demokratisasi di tengah letnahnya kapasitas

atau tidak pada tahun tahun EUR ketentuan ini

akuntabilitas pemerintahan Tidak melaksanakan

diamalkan secara sangat merugikan

demokratisasi

Parahnya

politik uang membuat para calon legislator calon

tnemperparah

clan

otonomi

pembusukan

daerah

hukum

akan

dan

kepala daerah apalagi calon presiden menumpuk

pemerintahan serta menghambat aspirasi yang

hutang ratusan juta miliaran bahkan triliunan rupiah sesuai dengan jenjang kepangkatan yang

sudah puluhan tahun terkekang Akan tetapi

dituju Maka kuat diperkirakan bahwa pada masa

tumpukan hutang tersebut Di samping itu tentu

di tengah anakronisme clan patologi politik uang serta kepicikan tentang imperatif nasion juga menghasilkan dampak yang kurang lebih sama Politik uang yang patologis langsung membajak upaya demokratisasi secara berbanding lurus

saja mengumpulkan dana lagi untuk menghadapi

dengan kadar gairah demokratisasi

pemilihan berikutnya

daerah apalagi

awal jabatan mereka seorang legislator kepala daerah

clan presiden sibuk mencari dana atau

jalan dalam berbagai bentuk untuk membayar

Dan jika terpilih untuk

menegakkan demokratisasi dan otonomi daerah

Otonorni

pemekaran daerah

yang

masa jabatan kedua mereka tetap sibuk melakukan hat hal yang sama kali ini untuk

dilaksanakan secara picik terutama yang

memperkaya diri sendiri Singkatnya pada kedua

akan merusak serat serat nasion serta menafikan

masa jabatan

kriteria integritas pribadi nasional dan kompetensi

itu

mereka

hanya

sibuk

menggerogoti negara dan tak ada kontribusi apa

mengedepankan eksklusivisme agama daerah

profesional nasional 2

apa bagi kehidupan rakyat pada umumnya

Perangkap simalakama juga kita dapati

Kebajikan Kebajikan Kristalisasi Politik

dalam benturan antara keharusan mengacu pada kabinet presidensil menurut konstitusi

clan

keniscayaan praktik kabinet parlementer menurut

Tiap negara yang transisi politiknya berlangsung secara benar maka akan berusaha

realitas

Ini jelas sangat mengisruhkan proses

sedapat mungkin mewujudkan kristalisasi politik

politik kita Namun kehendak untuk memaksakan

Nalarnya sederhana personalia dan atau perilaku

konsistensi dalam pilihan kabinet presidensiil

rezim yang nyata telah melakukan kerusakan

mengandung bahaya tersendiri sebab kita tidak

parah atas bangsa clan negara tak boleh dibiarkan

berada pada kondisi normal

Kita bisa saja

terus berkuasa dan justru harus dimintai

terjebak pada pemberian privilese tak patut

pertanggungjawabannya Nalar itulah yang

kepada partai partai besar yang ada sekarang

dilaksanakan oleh pemerintahan Orde Baru di

partai partai yang mayoritas merupakan penerus

awal kebangkitannya yang celakanya justru ia hempang sejak 21 Mei 1998 Strategi yang menghendaki kebangkitan

atau sudah terkontaminasi oleh rangkaian motif

perilaku buruk Orde Baru

Tentu kita juga bisa salah mernbiarkan

tanpa

mengoreksi

deretan

blunder

atau

oportunisme partai partai kecil menjamur

pengkhianatan masa lalu jelas bersifat menipu

Namun perlu disadari bahwa pada mulanya multiplikasi jumlah partai terjadi terutama bukan

Menjalankan roda Republik kita dengan

karena oportunisme para pendirinya melainkan

karena kebijakan depolitisasi puluhan tahun oleh mesin otoritarianisme Orde Baru di bawah

Soeharto Lebih penting lagi mempersulit atau bahkan menutup kemungkinan munculnya partai

mengobral impunitas adalah kekeliruan fatal Itu mengaburkan

petnisahan

antara

perilaku

kekuasaan yang khianat nista clan perilaku kekuasaan yang bakti mulia serta membiarkan berlanjutnya dominasi para pelaku khianat nista itu di dalam pemerintahan

partai baru bisa berarti menghancurkan masa

depan nasion kita sendiri Siapa tahu masa depan

Z

Indonesia berada di tangan partai kecil yang barn

wilayah yang disebutnya pemisahan wilayah

akan lahir clan pada waktunya akan tumbuh

Dalam Laporan Utamanya khusus mengenai

sebagai berikut

pemekaran

Tempo menulis

Secara umum indeks pembangunan manusia

metode untuk mengukur kesejahteraan penduduk suatu kawasan

menjadi partai raksasa dengan integritas clan

di daerah baru masih di bawah daerah induknya Dibandingkan

kompetensi istimewa

dengan biaya yang dikeluarkan pembentukan daerah baru masih besar pasak daripada tiang Lihat Anarki Pemisahan Wilayah Tempo

El

15 Februari 2009 him 23

Mesti disadari bahwa pemimpin khususnya negarawan

han ya bisa lahir dart posisi posisi

Man Nlenuju Kristalisasi Politik

politik yang jelas Karakter bersinar di sepanjang proses kontestasi dan deliberasi

formal maupun

Mengharapkan kebangkitan figur figur

informal dari posisi posisi politik yang dikukuhi dan dipertanggwlg jawabkan secara terbuka

pemimpin tanpa melaksanakan kristalisasi politik

Begitu pula emansipasi

subur tanpa sinar matahari

pencerahan

atau

terobosan politik Pelembagaan oposisi yang kredibel pun ditnungkinkan hanya dengan berlakunya kejelasan dalam posisi posisi politik

makro maupun

dalam pelbagai

masalah

kenegaraan Di sini posisi David Hume yang

menyatakan bahwa Reason is and ought only to be the slave of the passions yang kurang lebih senada dengan penilaian Tocqueville tentang demokrasi Amerika setelah lewatnya masa para

adalah ibarat mengharapkan pepohonan tumbuh Di luar jalan

Kebenaran dan Rekonsiliasi yang masih terus dijegal kristalisasi politiktetap bisadilaksanakan secara berarti oleh segenap komponen bangsa kita lewat enam langkah tiga yang pertama menuntut internalisasi dan tiga lainnya menuntut praksis Pertama sekali ialah dengan kembali

menangkap diktum Aristoteles tentang politik sebagai bidang kegiatan termulia karena jika dilaksanakan secara benartak ada bidang lain

memperoleh sanggahan yang sangat

yang bisa lnengatasinya dalam tnenegakkan

kuat dari posisi Juergen Habermas maupun John

rangkaian kebajikan serta kemaslahatan publik

pendirinya

Rawls dan paling mutakhir Ian Shaspiro zS Tanpa kristalisasi politik tanpa kejelasan

public

virtues

and

public

goods

Bagi

Aristoteles politik bukanlah sesuatu yang

posisi posisi politik oposisi yang kredibel akan

deskriptif tnelainkan preskriptif Secara eksplisit

mati dengan sendirinya

dia mengaitkan pemahamannya tentang politik dengan risalahnya yang terkenal Ethica Nichomachea 9 Kita perlu menghimbau tiap warganegara yang memiliki integritas dan

digantikan oleh

merajalelanya korupsi dan oportunisme Karakter

dan prinsip prinsip politik luhur jadi lumer dan menguap di gelanggang Dan bersamanya tnenguap pulalah elan politik yang hendak menegakkan

transparansi

akuntabilitas

pemerintahan bersih dan pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat Ketiadaan kristalisasi politik ini membawa

akibat yang amat serius dan menyedihkan Seluruh tatanan politik hukum moralitas

kita

menjadi

ekonomi dan

rawan

distorsi

penyelewengan dan tidak ada pertanggung jawaban

kompetensi publik agar aktif dalam kerja politik

baik yang sifatnya mencerahkan maupun yang langsung terjun di lapangan Pada hakikatnya politik itu sendiri adalah ajang kepemimpinan Dan tak ada sistem pemerintahan yang memberikan ruang seluas luasnya bagi kiprah dan atau kontestasi politik seperti yang berlaku pada demokrasi

Kedua

dengan kembali menajamkan

Dalam konteks itulah nasion terus

pemahaman kita akan cetak biru atau rangkaian

dikhianati secaratelanjang bahkan bi arre justru oleh para petinggi yang berkewajiban menjaga

menelusuri sejarah proto nasion dan sejarah

dan

memuliakannya

di

ketiga

cabang

pemerintahan

ideal makro politik kita sebagai nasion Kita perlu pergerakan nasional kita agar bisa lebih jernih

menangkap akar akar historis dari jati diri kita sebagai bangsa Dalam hitungan ini menyimak

Dalam suatu terjemahan mutakhir dari Politics karyaAristoteles

Phillips Simpson kembali menandaskan bahwa Politics harus

ditempatkan dalam konteks Ethica Nichomachea Lihat Peter L The Rawlsian idea of reflective equilibrium presupposes the

Phillips Simpson The Politics of Aristotle

Chapel Hill The

possibility of moral deliberation In Habermas the ideal speech

University of North Carolina Press

situation is intended to permit deliberations about ends as well as

menulis bahwa

about means Because each idea is embedded in a highly complex

are those which are prescribed from the point of view of virtue

theory one should should beware ofdiscussing them independently do seem to have a common core political choice to be legitimate

taken as a whole for the law bids us practise every virtue and forbids us to practice any vice Dan dia menambahkan bahwa This is why we do not allow a man to rule but rational principle because

must be the outcome of deliberations aboput ends among free

a man behaves thus in his own interests and becomes a tyrant

of the context Yet the arguments advanced by Habermas and Rawls

Aristoteles sendiri

the majority of the acts commanded by the law

Lihat Kata Pengantar dari Ann Elster

Lihat Richard McKeon Ed

Ed Deliberative Democracy Cambridge University Press hlm 5 dan Ian Shapiro The Moral Foundations ofPolitics New Haven Yale University Press 2003

The Modern Library 1947

equal and rational agents

1997

Introduction toArislotle

New York

111m 402 412 Dengan mudah kita

bisa melacak perindukan gagasan gagasan Rawls Sartori dan Shapiro pada gagasan gagasan Aristoteles

15

merupakan suatu keniscayaan sebab pada kedua

keduanya tidak saling merusak melainkan justru saling menunjang daiam independensi

korpus karya mereka kita dapat menangkap

Pencalnpur adukan urusan agama dengan urusan

genealogi nasion kita 30 Pancasila harus kita

negara

ulang korpus karya Bung Karno dan Bung Hatta

akan

merancukan

integritas

dan

pahami tidak melulu sebagai hasil adopsi dari

kolnpetensi masing masing dan akhirnya akan

khasanah pemikiran politik universal melainkan

merusak keduanya

juga sebagai hasil sublimasi dan kristalisasi

cukup banyak lnenyediakan rambu rambu atau

Peradaban politik modern

prinsip prinsip politik modern dari partikularitas

kiat kiat untuk membuat agama dan negara tidak

rangkaian pengalaman ideal kita sebagai bangsa

saling inerusak misalnya dengan mengangkat

Pancasila lahir dari alam pikiran Indonesia

pejabat negara semata rnata menurut kriteria

modern bukan dart khasanah leluhur kita ribuan

keutamaan jejak integritas dan kompetensi

tahun lampau

kenegaraannya

Adalah ilnperatif untuk tidak memahami

Kelima

metnanfaatkan

momentum

atau menggunakan Pancasila sepenggal

amandemen baru atas UUD 1945 serta perubahan

sepenggal di luar keutuhan kohesifnya apalagi

undang undang politik untuk memperkenalkan

mengoperasionalkan salah satu silanya dalam

bab aturan peralihan guna mengatasi dalamnya

politik praktis yang melecehkan sila sila lainnya

dampak negatif dari pilihan pilihan silnalakama

Dulu Orde Baru melakukan ini dengan sila ketiga

di bidang politik yang di awal EUR mestinya

Persatuan Indonesia

sedemikian rupa untuk

diatasi sekaligus lewat Konstitusi Transisional

menghabisi lawan lawan politiknya secara bengis

Dengan memaksimalkan pemanfaatan kecerdasan

sehingga praktis menginjak injak sila kedua

serta daya temu

keempat dan kelima Akibatnya ideal dan sendi

yang ada pada bangsa kita tidak mustahil kita

sendi persatuan itu sendiri jadi terancam dan

mampu memperkecil atau bahkan meniadakan

merapuh Kita harus tegas lnenolak laku reduksi

dampak negatif dari pilihan pilihan simalakama

atas Pancasila yang menjadikannya semata mata

tersebut

sebagai tongkat penggebuk sebab reduksi yang demikian juga merupakan suatu pengkhianatan tersendiri

Pancasila tetaplah rangkaian ideal

inventiveness

politik hukum

Untuk memperkecil peluang korupsi dan misalnya kita bisa uang mempertimbangkan kemungkinan menetapkan

politik

komprehensif yang harus terus dibina atau

dalam aturan peralihan agar para pejabat

diwujudkan

eksekutif tertinggi terutama presiden

Ketiga ialah dengan memahami adanya simbiosis antara nasion

dan

demokrasi

serta

dipilih

masing masing hanya untuk satu masa jabatan dalam pemilihan umum dan pilkada katakanlah

memahami imperatifotosentrisitas Ini berarti kita

hingga 2014

harus

sembari

moratorium bagi otonomi daerah serta mencegah

Persaudaraan dalam

munculnya partai partai oportunis dengan

akan diperkuat dengan

mensyaratkan basis massa dan atau basis

demokrasi

menegakkan

memuliakan nasion pluralitas

nasion

pelaksanaan demokrasi

sedangkan kerja

tnenyusun kontrak kontrak politik dalam

demokrasi dipermudah dengan mengindahkan persaudaraan

se

nasion

Pemahaman akan

Kita juga bisa lnemasukkan

ideologis yang belum diklaim oleh partai partai yang sudah ada

Terakhir

sedapat mungkin mengadopsi

strategi Pergerakan Kemerdekaan kita yaitu

simbiosis ini mutlak perlu bagi para penentu

menarik garis pisah antara pihak sini dan pihak

pelaksana

di ketiga cabang pemerintahan maupun di setiap bagian Tanah Air

sana Jika dulu kedua pihak ini dibedakan atas

dalam pelaksanaan otonomi daerah

keduanya harus dibedakan atas dasar perilaku

kebijakan

dasar bangsa penjajah atau bangsa terjajah kini

Keempat memasuki wilayah praksis yaitu

yang membina atau merusak nasion Di luar

dengan memisahkan urusan agama dengan urusan

wilayah abu abu tidaklah sulit mengidentifikasi

negara atau menjaga independensi keluhuran

para pelaku dan rangkaian perilaku khianat

kebajikan masing masing Ini bertujuan agar

nasion oleh individu maupun partai di sekitar kita

Tentang genealogi nasion Indonesia lihat misalnya Mochtar

mein band ingkannya dengan rangkaian perilaku

sebagai

bagian

dari

pihak

sana

dan

Pabottingi Nationalism and Egalitarianism in Indonesia 1908

bela nasion sebagai bagian dari pihak sini

1980 Doctoral dissertation University of Hawaii at Manoa 1991 dan R E Elson The Idea of Indonesia A History Cambridge

Selanjutnya pihak sini wajib menggalang dan

University Press 2008

a

meningkatkan kerjasama serta jaringamnya untuk

Kesimpulan

menghadapi pihak sana

Kristalisasi pihak sini pihak sana sulit dalam

kondisi

Nasion Republik dan Tanah Air kita adalah

keterpurukan

tiga serangkai rahmat dan sekaligus amanah yang

berkepanj angan yang sudah langsung mengancam

tiada ternilai harganya dari Yang Maha Pengasih

dielakkan

eksistensi Republik kita Ini perlu dilakukan mulai

kepada bangsa kita Oleh karena itu kita perlu

dari tingkat individu hingga ke tingkat partai

melakukan beberapa hal sebagai berikut

politik dan organisasi kemasyarakatan

Partai

I

organisasi dituntut untuk kembali menegaskan

paradigma ideologis masing masing dan mereka yang paradigmanya kurang lebih sama seyogianya melebur diri Partai yang semula

pengertiannya yang hakiki 2

memahami cetak biru Republik kita

3

memahami simbiosis antara nasion dan

demokrasi yang bineka dalam moda otosentrisitas atau yang membela dan

bertolak sebagai kekuatan reformis namun kemudian terkontaminasi menjadi cetakan Orde Baru

menghadapi

tugas

berat

memelihara segenap warganegara tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun

untuk

membersihkan diri

4

Partai atau organisasi pejuang dengan landasan ideologis serta sistem pengaderan yang balk bisa menerapkan kebijakan askese politik

Memahami berturut turut politik dalam

menghormati independensi serta saling tunjang negara dan agama terhadap dan bagi satu sama lain di dalam Republik

5

menyiasati secara cerdas perangkap

yaitu melarang tiap anggotanya hidup bermewah

perangkap

mewah di tengah kemelaratan rakyat sebab

simalakama yang merubung kita lantaran

bermewah mewah di tengah kemelaratan rakyat adalah imoral dan sekaligus suspicious Ia pun

atau

pilihan

anakronisme politik selama ini dan 6

menarik garis pisah antara

bisa secara sukarela mentradisikan asas

dan

pembuktian terbalik di lingkungannya atas setiap

dan reintegrasi nasional

bentuk

kekayaan

dipertanyakan

yang

Kedua

asal

langkah

pilihan

pihak sana

pihak sini

demi kebajikan publik

usulnya

ini

akan

berdampak sangat positif bagi kebangkitannya

sebagai partai organisasi pemimpin ke depan

Semua itu adalah jalan yang sah terpuji dan tak terelakkan j ika kita hendak menyediakan tanah yang gembur dan udara yang lapang bagi

baik untuk menjadi simpul simpul kebajikan dan

pertumbuhan pemimpin pemimpin bangsa kita di

solidaritas publik

Partai organisasi yang solider dengan

masa depan yang dekat Hanya pemimpin pemimpin sejati yang sanggup menyelamatkan bukan hanya rangkaian

kondisi rakyat dan konsisten mengamalkan

agenda reformasi melainkan juga dan terutama

maupun untuktumbuh menjadi

partai organisasi mayoritas

prinsip akuntabilitas serta transparansi akan

rangkaian cita cita luhur yang terangkum di

segara bersambung dengan lekat di hati dan

dalam Pancasila secara utuh

menjadi panutan rakyat

langkah di atas bisa kita hayati dan wujudkan

Di manapun dan

Jika keenam

kapanpun rakyat tak pernah terlalu bodoh untuk

akan tersarnbunglah kembali ikatan

menyambung dirinya dengan tiap partai

yang menyatukan eksistensi kita dengan para pendiri Republik beserta jutaan rantai pejuang dan atau syuhada yang sudah mendahului Alangkah indah dan bermakna hidup berjuang dan berkarya untuk menyediakan masa depan yang lebih maju lebih baik dan lebih

organisasi yang konsisten m embela dan mengangkat harkat hidupnya dengan kasih Makin bajik suatu partai

makin besar pulalah

peluangnya untuk memperkuat barisan dan memperluas pengaruhnya secara nasional Maka

tali pusar

sama seperti hasil dari strategi pihak sini pihak

bermartabat bagi anak cucu kita

sana di masa Pergerakan Nasional yang berujung

generasi bangsa kita hingga jauh ke masa depan

pada Republik Indonesia strategi pihak sini pihak

membawa Indonesia berdiri tegak dan sejajar

generasi

sana masa kini yang di permukaan tampak

dengan bangsa bangsa termaj u di dunia bahkan

konfrontatif sesungguhnya tak lain dari strategi

jika bisa melampaui mereka semua

menuju reintegrasi nasional di atas dasar dasar

perenungan dan pergumulan pemikiran kita pada

politik yang lebih bijak dan lebih kokoh

peringatan Satu Dekade Era Upaya Reformasi

Dalam

dan Satu Abad Pergerakan Kemerdekaan saat ini

17

inilah jalan untuk memancangkan sosok yang

Huntington

Samuel

1991

The

Third Wave

Democratisation in the Late Twentieth

lebih nyata dan lebih tegar bagi Kebangkitan

Century Oklahoma University of klahoma

Nasional kita seterusnya

Press

Johnson Chalmers 2000 Blowback

Consequences of American Empire New York An Owl Book Henry Holt and Company

Daftar Pustaka

Basyar

M

Harridan

2003

Ed

Pemetaan dan

The Costs and

Konflik Poso

Pencarian

Majalah Tempo

Pola Pola

15

Anarki Pemisahan Wilayah

Februari 2009

Alternatif Penyelesaiannya Jakarta P2P McKeon

LIPI

Pancasila Jakarta

P T Gramedia Pustaka

Utama

Cahyono

Memmi

2008

Ed

Kalteng

Konflik Kalbar dan

Jalan

Perdamaian

Panjang Jakarta

Meretas P2P LIPI

bekerjasama dengan Pustaka Pelajar

Albert

1965

Introduction to

The Colonizer and the

Mochtar

1991

Nationalism

Egalitarianism in Indonesia

and

1908 1980

Doctoral Dissertation Hawaii University of Hawaii at Manoa

Demokrasi

1994

Chinweizu 1975 The West and the Rest of Us New

1947

Colonized New York The Orion Press Pabottingi

Heru

Ed

Aristotle New York The Modern Library

Budiardjo Miriam 1994 Demokrasi di Indonesia Demokrasi Parlementer dan Demokrasi

Richard

Distorsi

Masalah Genealogi

dan Otosentrisitas

Seminar

Nasional XI dan Kongres III A1PI bertema

York Random House

Demokrasi dan Demokratisasi di Indonesia

de Tocqueville Alexis Democracy in America Vol 2

antara AIPI dan PPW LIPI

Diamond Larry dan Leonardo Morlino 2004 The Quality of Democracy An Overview Journal of Democracy Volume 15 No 4 Oktober 2004

Africa

Boulder Colorado Lynne Rienner

Publishers

Elson R E 2008 The Idea ofIndonesia A History Cambridge Cambridge University Press Jhon

Ed

2003 Deliberative Democracy Cambridge Cambridge University Press

Fanon Frantz 1968 The Wretched ofthe Earth New

2000

Solusi

Lima Palang Demokrasi Satu

Rasionalitas dan Otosentrisitas dari

llmiah

Utama PPW LIPI 22 Juni 2000 2001

In the Absence of Autocentricity

The Case of Historical Preclusion of Dalam R Democracy in Indonesia Ed Crafting Indonesian Democracy Jakarta Mizan Pustaka William Liddle

2006

UU No 22 Tahun 1999

THC Mandiri

Dalam

2007 Ditulis

Haris Syamsuddin dan Riza Sihbudi

Eds

1995

Syamsuddin Format

Haris Baru

Pengukur Demokrasi Kita sebagai

Syamsuddin Haris

Pengantar

Ed

Parlemen Lokal

di Indonesia Jakarta LIPI Press

2007

Dilema

Salah Urus

Keindonesiaan

Era Transisi Demokrasi

Risiko Politik Divestasi Indosat

Jakarta Guci Offset Printing

dalam Firman Noor Ed

Nasionalisme Demokratisasi dan Identitas

Primordialisme di Indonesia Jakarta P2P LIPI

2007

2008

Dalam Kutukan Anakronisme

Dalam Tempo

1 Agustus 2008

Panikkar K M 1969 Asia and Western Dominance New York Collier Books Edition

18

bagi

Partai dan

Baru Jakarta Gramedia Pustaka Utama

Negara dan Pemerintahan bagi Proyek

Ed Otonomi

LIPI Press

Menelaah Kembali Format Politik Orde

Syamsuddin

Blunder

Asumsi di Tengah Irasionalitas Politik

Daerah Jakarta

Habibie B J 2006 Detik Detik Yang Menentukan

Orasi

Pengukuhan sebagai Ahli Peneliti

Membangun

York Grove Press Inc

Haris

Jakarta 25 27

Januari 1994

Sisi Historis Politik di Indonesia

Diamond Larry Juan J Linz dan Seymour Martin Lipset Eds 1988 Demiocracy in Volume Two Developing Countries

Elster

yang diselenggarakan melalui kerjasama

Parekh

Bhikhu

1993 The Cultural Particularity of Liberal Democracy Dalam David Held

Ed Prospects for Democracy Stanford California Stanford University Press

Rossiter Clinton Ed

1961

The Federalist Papers

Hamilton Madison Jay New York A Mentor Book

House Publishers Inc Bayu

Efektivitas Jakarta

Timbunan Sampah Orde Baru Stanley 2005 Warisan Orde Baru Dalam Stanley Ed Studi Fenomena dan Sistem Bablasan

Intensitas

Upaya

Institut Studi Arus Reformasi

Konflik Poso Konflik

dan

Penyelesaiannya

P2P LIPI

Shapiro Ian 2003 The Moral Foundations of Politics New Haven Yale University Press

Universitas

Melbourne Ausaid

Sunstein Cass R 2001 Designing Democracy What Constitutions

2004

Ed

Perbedaan

North Carolina Press

Reim Soeharto di Era Reformasi Jakarta

Sartori Giovanni 1987 The Theory of Democracy Revisited Part One The Contemporary Debate Chatham New Jersey Chatham Setiawan

Simpson Peter L Phillips 1997 The Politics of Aristotle Chapel Hill The University of

Do

Oxford

Oxford

University Press

Uhlin Anders 1997 Oposisi Berserak Bandung Mizan Pustaka

Yanuarti Sri dkk 2006 Problematika Capacity Building Kelembagaan Pemerintahan Lokal dalam Pengelolaan Konflik di Maluku Jakarta

P2P LIPI

Ell

Masalah Kelen bagaan Partai Politik di Indonesia Pasca Orde Baru Oleh Lili Romli

Ahstrcrct

In contemporary reform era political parties in Indonesia facing mar v problems The public image of political party was not good due to their lack of capabilities to function well This functional problem derived

from the institutional problem of political parties In this paper there are three crucial institutional problems

that have to be solved by political party

1 ideology and platform 2 cohesivity and conflict management and

3 political recruitment and forming of cadres Pendahuluan

Keberadaan partai politik tidak bisa

dipisahkan dari prinsip prinsip kehidupan Dibandingkan dengan bentuk bentuk sistem

berdemokrasi Partai politik merupakan salah satu

pemerintahan yang lain demokrasi adalah suatu cara yang lebih baik untuk lnemerintah Menurut Robert Dahl demokrasi dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang balk karena paling tidak lebih

pilar dari demokrasi itu sendiri Dengan adanya

unggul dalam sepuluh hal yaitu tirani

2

menghindari

otonomi moral

memang keberadaan partai politik untuk maksud tersebut

Dalam konteks itu

parpol harus

3

melaksanakan sejumlah fungsi Di antara fungsi

fungsi yang harus dijalankan oleh partai politik

6 perkembangan manusia

yaitu fungsi sebagai mediasi antara pemerintah

8

dan rakyat pencalonan kandidat mengorganisasi

9 mencari perdamaian dan 10

pemerintahan mendorong akuntabilitas publik pendidikan politik dan pengatur konflik 3

7 menjaga kepentingan pribadi yang utama persamaan hak

dapat disalurkan dan diperjuangkan karena

4 menentukan nasib sendiri

menghormati hak hak asasi

kebebasan umum 5

1

partai politik aspirasi dan keinginan masyarakat

kemakmuran Bila kita telah memilih demokrasi sebagai

Pada era reformasi ini partai politik tampak

cara untuk mengelola kehidupan berbangsa dan

menghadapi krisis Partai politik dimata publik

bernegara mau tidak man salah satu instrumen

memiliki citra yang kurang bagus Ini terjadi

penting dalam delnokrasi adalah partai politik

karena partai partai politik tidak atau belum

Dalam demokrasi partai politik merupakan jiwa

mampu memainkan dan menjalankan fungsi

dan sernangat

fungsi yang dimiliki dengan optimal Partai partai

Tanpa partai politik

maka

demokrasi tidak bisa bekerja dan berjalan

politik tidak memiliki kemampuan dalam

Dengan demikian

mengerahkan dan mewakili kepentingan

bekerja dan berfungsinya

demokrasi salah satunya tergantung pada partai

warganegara maupun dalam menghubungkan

politik

warganegara dengan pemerintahan

Kondisi seperti itu ditambah pula dengan

Netherlands Institute for Multiparty Democracy NIMD rnengatakan paling tidak ada

persoalan pelembagaan partai Yang dimaksud

tiga alasan mengapa partai politik perlu agar

dengan pelembagaan partai politik

demokrasi berfungsi

Huntington

Pertama

partai politik

menurut

adalah proses pemantapan partai

adalah kendaraan utalna bagi perwakilan politik

politik baik dalam wujud perilaku yang memola

Kedua partai politik adalah mekanisme utama

maupun dalam sikap atau budaya Huntington

bagi penyelenggaraan pemerintahan dan Ketiga

menegaskan bahwa dalam konteks pembangunan

partai

politik yang terpenting bukanlah jumlah partai yang ada melainkan sejauh mana kekokohan dan adaptabilitas sistem kepartaian yang berlangsung

politik

adalah

saluran

utama

untuk

memelihara akuntabilitas demokrasi 2 Robert Dahl Periha Demokrasi 2001

him

Jakarta Yayasan Obor Indonesia

63

z Netherlands Institute for Multiparty Democracy NIMD

Suatu

Kerangka Kerja Pengembangan Partai Podhik Yang Demokratis Jakarta 2006

hIm 10

Tentang fungsi partai politik antara lain dapat dilihat Miriam Budiardjo Dasar Dasar Hum Politik Jakarta Gramedia 1985

21

Suatu sistem kepartaian disebut kokoh dan

pengor anisasian partai partai politik Pengaruh

ikatan ikatan primordial

seperti agama suku

adaptabel kalau ia mampu menyerap dan menyatukan semua kekuatan sosial baru yang

dan kedaerahan

muncul sebagai akibat modernisasi Dari sudut

memengaruhi pengorganisasian partai politik Hal

semakin kentara dalam

pandang ini jumlah partai hanya akan menjadi

ini dilakukan dalam rangka untuk mencari

penting bila ia memengaruhi kapasitas sistem

dukungan massa

Dukungan partai politik juga cenderung

untuk membentuk saluran saluran kelembagaan

yang diperlukan guna menampung partisipasi

mengikuti

politik

sebagaimana diulas oleh Clifford Geertz

perbedaan

sosial

keagamaan Ia

Bagi Huntington sebuah sistem kepartaian

melihat bahwa partai partai politik yang ada

yang kokoh harus memiliki sekurang kurangnya

mengikuti garis keagamaan antara kelompok

dua kapasitas Pertama melancarkan partisipasi

Islam abangan dan priyayi serta kelompok Islam

politik melalui jalur partai sehingga dapat

santri

mengalihkan segala bentuk aktivitas politik

merupakan pendukung partai partai politik

anomik dan kekerasan Kedua mencakup dan menyalurkan partisipasi sejumlah kelompokyang baru dimobilisasi yang dimaksudkan untuk mengurangi kadar tekanan kuat yang dihadapi

sekuler

oleh sistem politik Dengan demikian

mengikuti

sistem

Kelotnpok Islam abangan dan priyayi sedangkan kelompok Islam santri

pendukung partai partai politik yang bersifat keagatnaan terutama partai politik Islam Pengorganisasian partai politik juga garis

aliran

pemikiran

seperti

partai politik masih mengalami masalah serius

dinyatakan oleh Herbert Feith dan Lance Castle

dari sisi kelembagaan maupun pelaksanaan

Kedua Indosianist ini mengatakan bahwa partai

demokrasi internalnya

partai politik yang ada pasca kemerdekaan Indonesia merupakan perwujudan dari aliran

Perkembangan Partai Politik di Indonesia

aliran pernikiran yang ada dalam masyarakat politik Indonesia Masyulni dan NU merupakan

Tumbuh dan berkembangnya partai partai

perwujudan aliran pemikiran Islam

PNI

politik di Indonesia semenjak proklamasi

perwujudan dari aliran nasionalisme radikal PKI

kemerdekaan

perwujudan aliran komunis dan PSI perwujudan

dimulai

setelah

keluarnya

Maklumat Pemerintah tanggal 4 November 1945

Maklumat tersebut berisi bahwa

aliran sosialisme dernokrat Periode Demokrasi Terpimpin merupakan

Pemerintah

menyukai timbulnya partai partai politik karena

salah satu periode yang kelam bagi perjalanan

dengan adanya partai partai itulah dapat dipimpin

demokrasi di Indonesia

ke jalan yang teratur segala paham yang ada

menyebabkan kekuasaan terpusat di tangan

Selanjutnya maklumat itu

dalam masyarakat

presiden

yakni Soekarno

memuat bahwa pemerintah berharap supaya

berada digenggamannya

partai partai

tidak berfungsi

dilakukannya

itu telah tersusun sebelum pemilihan

anggota

Badan

Perwakilan Rakyat pada bulan Januari 1946 5 Sejak keluar maklumat itu maka berdirilah partai partai politik

Demokrasi terpimpin Semua kekuasaan Partai partai politik

bahkan jumlahnya dikurangi

Dan 28 partai politik hanya tinggal 10 partai yaitu PNI PKI NU PSII Perti Partai Katolik Parkindo IPKI Murba dan Partindo

Umumnya partai partai

Keberlangsungan Demokrasi Terpimpin

politik yang didirikan adalah kelanjutan dari

ternyata tidak berumur panjang Benar apa yang

organisasi organisasi sosial dan partai politik

dikatakan

yang sudah dibentuk pada masa kekuasaan kolonial Belanda dan kekuasaan pendudukan

Terpimpin bagaikan rumah kertas yang tidak akan berumur panjang 8 Akibat tragedi G 30 S

Jepang Di antara partai politik yang berdiri

PKI

adalah Masyumi

Meskipun MPRS telah mengangkat Soekarno

PNI

PKI

dan PSI

untuk

menyebut beberapa partai yang penting Dalam pembentukan partai partai politik

oleh

Hatta bahwa

Demokrasi

Soekarno jatuh dari kursi kepresidenan

menjadi Presiden seumur hidup tetapi MPRS kemudian

mencabutnya

dan

menolak

pengaruh ikatan primordial tampak jelas dalam Lihat Clifford Geertz Islam Santri dan Priyap Dalam

Lihat Samuel Huntington Political Order in Changing Societies New Haven Yel University Press 1968 Lihat M Rusli Karim Per alanan Partat Politik di Indonesia Sebuah PasangSarut Jakarta Rajawalipers 1983

22

Alas rm akat Jana Jakarta Pustaka Jaya Herbert Peith dan Lance Castle 1945 1965

Jakarta LP3GS

1988

1981

Pemikiran Politik Indonesia him Ivi

Lihat Moh Hatta Denrokrasi Kita Jakarta

Jambatan

1966

pertanggungjawaban yang diberikan Soekarno Dengan demikian rrlaka mandat MPRS terhadap Soekarno dicabut

Dengan diberhentikannya

Pada awal reformasi partai politik yang ada mencapai 184 partai Dari jumlah tersebut 148 mendaftarkan diri ke Departemen Kehakiman

Soekarno maka tamatlah Demokrasi Terpimpin

Periode Demokrasi Terpimpin kemudian digantikan dengan Demokrasi Pancasila oleh Pemerintah

dan

partai politik

Dari jumlah tersebut

setelah

sejumlah

melalui seleksi akhirnya yang memenuhi syarat ikut Pemilu 1999 hanya 48 partai politik

pemerintah Orde Baru

Banyaknya jumlah partai politik saat itu

Dalam

Orde Baru

kebijaksanaan politik

sekarang Departemen Hukum dan HAM

141 di antaranya melnperoleh pengesahan sebagai

terkubur bersama penggagasnya

melakukan reorganisasi dan refungsionalisasi baik pada tingkat suprastruktur politik maupun

mengulangi masa awal kemerdekaan sampai

ini

dengan tahun 1950 an di mana jumlah partai

dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan

politik begitu banyak Banyaknva partai politik

stabilitas politik sebagai landasan terlaksananya

tersebut merupakan cermin dari struktur

pembangunan ekonomi Dalam pandangan Orde

nlasyarakat

Baru

heterogen dalam segala hal termasuk ideologi dan

infrastruktur

politik

Kebijaksanaan

dapat dikatakan bahwa pada era reformasi ini

stabilitas politik merupakan prasyarat

terlaksananya

sehingga

pembangunan

aliran politik

Apabila masyarakat bersifat maka akan tercermin dalam

pembangunan bisa dilaksanakan apabila tercipta

pembentukan organisasi kekuatan politik

stabilitas politik

termasuk di dalamnya partai politik Oleh karena

Orde Baru melihat bahwa biang kekacauan yang mengganggu stabilitas politik antara lain adanya partai partai politik yang dianggap

heterogen atau plural yang memiliki banyak aliran

berperan mengganggu stabilitas

itu benarlah jika Indonesia adalah bangsa yang politik atau ideologi

Hal ini

Herbert Feith dan Lance Castle menganalisis

berdasarkan pengalaman Demokrasi Parlementer

masyarakat politik Indonesia pada pasca

di mana pemerintah selalu berganti ganti

kemerdekaan yaitu dari tahun 1945 sampai tahun

diakibatkan

ulah

partai

partai

politik

1965 Menurut kedua pakar politik Indonesia ini

Sehubungan dengan itu langkah yang dilakukan

dalam masyarakat politik Indonesia terdapat lima

Orde Baru adalah melakttkan penyederhanaan

aliran politik yaitu Islam Nasionalisme Radikal Komunisme

jumlah partai politik

Kesembilan partai politik yang ada Parmusi NU

PSII Perti

Sosialisme

Demokrat

dan

Tradisionalisme Jawa 10 Selnentara

PNI Partai Katolik

Daniel

Dhakidae

Parkindo IPKI dan Murba dikelompokan atas

mengelompokkan partai partai politik pasca Orde

dua kelompok yaitu pertama kelompok materiil

Baru atas dua jalur utama yaitu jalur kelas dan

spirituil yang terdiri atas PNI IPKI Partai

jalur aliran Partai yang mengambil jalur kelas

Katolik

dan kedua

membedakan dirinya berdasarkan pandangannya

kelompok spirituil materiil yang terdiri atas

terhadap modal yang pada akhirnya membagi

Parrrtusi NU PSII dan Perti 9

masyarakat atas kelas pemilik modal dan kaum

Parkindo dan Murba

Setelah Pemilu 197 1 tepatnya tahun 1973

buruh dengan segala kompleksitasnya

Partai

kedua kelompok tersebut diharuskan melakukan

yang mengambil aliran

fusi Kelompok pe rtama y ang terdiri atas partai partai Islam tergabung dalam wadah Partai

dirinya berdasarkan pandangar terhadap dunia

Persatuan Pembangunan

PPP

Kelompok

kedua yang terdiri atas partai partai nasionalis dan Kristen

dan

memecahkannya

Dengan adanya fusi ini partai

dan

bagailnana

cara

Agama dan kebudayaan

menjadi pilihannya

membentuk Partai Demokrasi

Indonesia PDI

persoalannya

akan membedakan

Selanjutnya Dhakidae menjelaskan bahwa

partai politik yang ada menjadi tiga yaitu PPP

partai partai politik yang ikut Pemilu 1999 ada dua sumbu yang memisahkannya yaitu sumbu

PDI dan Golkar Selain menyederhanakan jumlah

vertikal dan sumbu horizontal Sumbu vertikal

partai

politik

rezim

Orde

Baru

juga

memberlakukan asas tunggal Pancasila sebagai

melnisahkan dua kutub yaitu partai yang berdasarkan agama dan partai yang berdasarkan

satu satunya asas bagi semua partai politik termasuk juga Organisasi Massa

1

Herbert Feith dan Lance Castle Pemikiran Politik Indonesia

1945 1965

Jakarta LP3ES

1988

hinnAiii viii

Daniel Dhakidae Partai Politik Indotiesia Ideologi Strategi LihatAli Moetopo Strategi Politik Nasional Jakarta CS IS 1974

dan Program

Jakarta Kompas 1999

him 34

23

kebangsaan Sumbu horizontal j uga memisahkan dua kutub lainnya berdasarkan kelas

yaitu

developmental isme dan sosialisme radikal

Pemetaan yang dilakukan oleh Feith dan Castle

serta

tersebut

di

partai politik yang

poitik yang terdiri atas 7 partai politik yang lolos dan 9 partai politik yang mendapat kursi

ET 3

atas

di DPR Kemudian dari partai partai politik yang

menggambarkan bahwa partai partai politik di

berbadan hukum setelah dilakukan veriflkasi oleh

Indonesia merupakan wujud dari banyaknya

KPU ada 22 partai politik yang lolos verifikasi

aliran politik di Indonesia

administratif dan faktual

tersebut

Dhakidae

Dcngan demikian

otomatis menjadi peserta pemilu ada 16 partai

Banyaknya aliran

terwujud dalam pembentukan partai

politik yang tidak memunculkan konfliktual antara aliran politik parpol yang satu dengan

Dengan demikian

jumlah partai politik peserta PeIn11U 2009 menjadi

3 8 partai di tingkat nasional dan 6 partai lokal di Nanggroe Aceh Darussalam

NAD

Dengan

bagaimana aliran aliran politik tersebut bersatu

jumlah tersebut maka akan ada peningkatan jumlah peserta Pelrlilu 2009 sebanyak 14 partai

padu membangun kemajuan dan kesejahteraan

di tingkat nasional dan 6 partai lokal di NAD

aliran politik yang lainnya Akan tetapi

bagi masyarakat Indonesia

Namun banyaknya partai politik tersebut

Hasil Pemilu 1999 menunjukkan bahwa dari 48 partai politik tersebut tidak setnuanya

memicu munculnya kritikan dari publik

Keberadaan partai politik pada reformasi ini tidak

memperoleh dukungan suara atau kursi di DPR

berbanding

Ada 7 partai politik yang secara signifikan

diembannya Artinya keberadaan partai politik

memperoleh kursi di DPR

153

sebagai salah satu pilar demokrasi yang akan

PAN

memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat

kursi 34

Golkar PK

120

PPP

dan PBB

7

yaitu PDIP

58

13

PKB

51

12

lurus

dengan

fungsi

yang

berbandingterbalik Partai politik yang ada begitu

Meski banyak partai politik yang tidak

mengecewakan

rakyat

Mereka

tidak

memperoleh kursi di DPR pendirian partai politik

memperjuangkan aspirasi dan kepentingan

relatif tetap banyak Menghadapi Pemilu 2004 banyak partai politik yang didirikan Tercatat kurang lebih 200 partai yang berdiri yang

kelompok dan kepentingan pribadi

merupakan akumulasi dari jumlah partai politik

partai politik memperjuangkan kepentingan

yang didirikan semenjak awal reformasi Namun

rakyat tetapi sebaliknya memperjuangkan partai

Berdasarkan hal tersebut maka alih alih

politik yang memperoleh pengesahan sebagai

rakyat atau paling tidak konstituennya malah yang terjadi sebaliknya di mana partai politik cenderung sibuk memperebutkan kekuasaan

partai politik Dari jumlah tersebut yang lolos

jabatan dan uang Sementara persoalan yang

untuk ikut Pemilu 2004 hanya 24 partai politik

membelit rakyat dibiarkan begitu saja seperti

Dari 24 partai politik peserta pemilu itu

ketidakadilan kemiskinan ketidakamanan serta

dari partai sebanyak itu tercatat hanya 50 partai

hanya 7

yang lolos electoral threshold ET 3 partai politik yaitu Golkar 109

PPP

dan PKS

58

PKB

45

52

127 kursi PD

56

Sementara sisanya

PAN

PDIP 53

17 partai

ancaman rasa takut akan konflik horizontal maupun vertikal

Sekarang ini kepartaian di Indonesia baik

politik tidak lolos ET Berdasarkan peraturan

berdasarkan atas jumlah partai kompetisi di antara partai jarak ideologi maupun berdasarkan

yang ada ke l7 partai politik tersebut apabila

pendekatan

ingin ikut dalam pemilu berikutnya pengurusnya diharuskan mernbentuk partai baru Namun

jumlah partai politik terlihat bahwa sistem

aturan tersebut kemudian dianulir dalam UU No

multipartai yang berjalan bersifat ekstrim Hal

10 Tahun 2008 di mana partai politik yang

ini karena jumlah partai politik yang ada sangat sangat banyak Dengan jumlah yang sangat

Inemperoleh kursi meski tidak lolos ET bisa ikut

pelembagaan partai

talnpaknya

semua mengidap sejumlah persoalan Dalam hal

pemilu berikutnya Berdasarkan aturan ini maka

banyak tersebut tentu saja pada gilirannya

9 partai politik lainnya PBB PBR PDS PPDK

mengganggu jalannya stabilitas pemerintahan

PKPB

PKPI

Pelopor

dan PPDI

dan PNI

karena kekuatan kekuatan yang muncul relatif

Marhaenisme otomatis menjadi peserta Pemilu

sama Tambahan pula dilihat dari segi ideologi

2009 13

membuat partai partai politik terfragmentasi

Z Lihat Lili Romli Ed

Evalua ri Pemihu 2004 Analisis Proses

dan Hasrl Pemthu Legrslatrf Jakarta P2P LIP1 2004 hlm 4 Lihat Pasal 316 dalam UU No 10 Tahun 2004 tentang Pemilihan Umum anggota DPR DPD dan DPRD

24

sehingga agak sukar untuk bekerja sama dan

berkoalisi

Sementara dari sudut pelembagaan

partai

partai partai politik yang ada juga

politik diyakini sebagai instrumen yang strategis

mengidap persoalan Sejak kemerdekaan hingga kini Indonesia

bagi perkembangan demokrasi Indonesia di masa

telah

kepartaian

terhadap eksistensi partai politik kekinian semua

berdasarkan sistem multipartai meskipun dalam

pihak sepakat bahwa demokrasi akan semakin

derajat dan kualitas yang berbeda Pada masa

baik bila partai politik profesional dan akuntabel

Demokrasi Parlementer 1945

sistem multipartai dengan tingkat kompetisi yang

Tantangan inilah yang menjadi pekerjaan berat yang harus disikapi bersama oleh semua

sementara pada masa Demokrasi

komponen bangsa di mana kehadiran partai

mempraktikkan

tinggi

1959

Terpimpim

sistem

1959 diterapkan

1965

meskipun

mempraktikkan sistem multipartai

tetapi tidak

depan

Meskipun muncul beragam reaksi

politik yang profesional

demokratis

dan

akuntabel menjadi kebutuhan saat ini

ada kompetisi dan hanya sekedar jumlah saja

Keberadaan partai politik era reformasi ini

karena partai partai politik yang ada tidak

yang seharusnya memperjuangkan aspirasi dan

memiliki peran apa apa Begitu juga padamasa

kepentingan rakyat justru sangat mengecewakan

Orde Baru dengan jumlah parpol yang hanyatiga

Partai partai politik tidak memperjuangkan

masih disebut sebagai sistem multipartai

sederhana juga Namun sistem multipartai yang

aspirasi dan kepentingan rakyat tetapi sebaliknya memperjuangkan

partai

kelompok

dan

ada pada masa Orde Baru sama dengan saat masa

kepentingan pribadi Oleh karena itu kehadiran

Demokrasi Terpimpin Bedanya pada masa Orde

partai

Baru terdapat partai politik dominan

masyarakat

yakni

politik tidak

lagi

terasakan

Berbagai peran

oleh

seperti fungsi

Golkar yang terus menerus menang sepanjang

pendidikan politik dan penyelesai konflik yang

masa Orde Baru sehingga kerap orang

seharusnya dilakukan oleh partai politik

menyebutnya sebagai sistem partai hegemonik

terbengkalai Sementara menyangkut artikulasi

Kini pada masa reformasi Indonesia juga

dan memperjuangkan kepentingan rakyat partai

menerapkan sistem multipartai Akan tetapi

politik dalatn kapasitasnya sebagai institusi

seperti telah dikemukakan

ataupun melalui individu anggotanya belum

berjalan sangat ekstrim

sistem multipartai

hyper multyparties

karena saking banyaknya jumlah partai politik yang ada Meskipun sudah dua kali pemilu dilaksanakan

Pemilu 1999 dan 2004

menunjukkan performance yang memuaskan

Aktivitas yang dilakukan partai politik saat ini tampaknya lebih seputar urusan partai dan

ternyata

kelompoknya sendiri Partai politik pada saat ini

pelaksanaan pemilu ini tidak Inengurangi jumlah partai politik Bahkan sebaliknya partai partai

juga cenderung mengutamakan kepentingan parsial sesaat ketimbang kepentingan Inasyarakat

politik terus bertumbuhan dan didirikan Partai

dan bangsa Faktor faktor kepentingan golongan

partai politik yang didirikan itu antara lain dari partai partai yang tidak lolos electoral threshold

kelompok

karena konflik internal atau perpecahan partai

gerak partai hal ini terjadi tidak saja di tingkat

maupun dalam bentuk pendirian partai baru yang

pusat namun hingga ke daerah

tidak ada kaitannya dengan kedua hal tersebut di

dan pribadi menjadi variabel

determinan yang rnenentukan pandangan dan

Ada

beberapa

faktor

yang

harus

diperhatikan berkaitan dengan partai politik di

atas a

Persoalannya sistem multipartai yang

Indonesia saat ini Pertama partai politik belum

berjalan saat ini mengalami perluasan fragmentasi

menjadi institusi publik yang memiliki tanggung jawab atau akuntabilitas terhadap pemilihnya

sehingga

pada

gilirannya

akan

mempersulit

proses pengambilan keputusan di legislatif DPRD

Proses pengambilan keputusan akan

Pada masa Orde Baru mesin

partai politik menjadi

politik penguasa sehingga partai politik

diwarnai oleh negosiasi negosiasi politik jangka

lebih diarahkan pada kepentingan pelanggengan

pendek dan mengabaikan kepentingan publik

kekuasaan penguasa

Perlu ada agenda menuju penyederhanaan sistem

memasuki era reformasi

kepartaian

akan kaget dengan tuntutan masyarakat yang

Dalam era reformasi ini

status quo

Ketika

partai politik seakan

partai politik

besar namun tidak disertai dengan kelembagaan

menjadi salah satu institusi yang penting Partai

yang baik Partai politik dewasa ini belum memperiihatkan akuntabilitas kepada konstituen

Lihat Lili Romli

Indonesia

Mencari Format Sistem Kepartaian di

dalam Jurnal Pohttka Vol 2 Tahun 2006

Kedua partai politik terjebak dalam bentuk oligarkis dalatn proses pengambilan keputusan 25

strategis Kecenderungan selama ini menunjukkan

bentuk plutfortn partai politik Platform partai

pengambilan keputusan partai politik bersifat

berisikan panduan umum clan garis besar arah

tertutup dan hanya ditentukan oleh sekelompok

kebijakan partai dalam kontribusinya terhadap

kecil elit partai

permasalahan bangsa dan negara Platform partai

Persoalan mekanisme internal

dalam pembuatan keputusan dicirikan dengan

memuat hal hal penting dan mendasar yang

sentralisasi dalam pengambilan keputusan Peran

digunakan sebagi acuan dasar bagi penyusunan

pengurus pusat masih dominan dan terkadang

hai hal yang harus dilakukan seperti program

berbeda dengan aspirasi daerah

kerja dan isu politik Platform partai merupakan

Ketiga terkait dengan pelaksanaan fungsi

fungsi partai

Secara garis besar fungsi partai

cetak biru

di mana sistem nilai clan norma

ideologi diterjemahkan dan menjadi landasan

politik mencakup fungsi pendidikan politik

bagi penyusunan hal hal yang bersifat lebih

rekrutmen politik komunikasi politik artikulasi

konkret s

clan agregasi kepentingan serta fungsi penyelesai

Bagaimana tentang ideologi dan platform

konflik Terhadap fungsi fungsi yang dimiliki olell partai partai politik tersebut keluhan yang

partai partai politik di Indonesia Apabila merujuk

muncul adalah partai politik belum melaksanakan

masing partai politik maka secara garis besar

fungsinya secara maksimal

partai partai politik berdasarkan pada tiga

pada asas partai yang dimiliki oleh masing

ideologi Masalah Kelembagaan Partai Politik

yaitu Islam

Sosialisme Demokrat

Nasionalisme

clan

Dari ketiga ideologi

tersebut sebagian besar partai partai politikyang Partai politik masih mengalami masalah

serius dari sisi kelembagaan Dalam konteks ini

ada mendasarkan diri pada ideologi Islam clan Nasionalisme Pancasila

paling tidak ada tiga masalah terkait masalah kelembagaan partai politik

Ketiga masalah

tersebut yaitu ideologi clan platform kohesivitas clan manajemen konflik

serta rekrutmen dan

Aneka Asas fieberapa Parpol No

Asas Partai Politik

Nama Partai Politik

1

Pancasila

PDIP Golkar PD PDS PKB PAN PKPI PPDK PPDI PSI PPD Pelopor dan Patriot Pancasila

2

asil Panca dan UUD 1945

PBSD

3

Pancasila berasaskan

Partai Merdeka

kaderisasi partai politik 1 Ideologi dan Platform

kekeluar aan dan gotong ro on 4

Keadilan Demokrasi dan

PPIB

Pancasila

Setiap partai politik dibentuk dengan mendasarkan diri pada ideologi yang hendak diusungnya Idelogi ini yang kemudian menjadi

5

Islam

6

Marhaenisme Alaran Bung

PPP PKS PBB PBR PPNUI PMB PKNU

PNI Marhanenisme dan PNBK

Karno

identitas partai Untuk melnbedakan antara partai

yang satu dengan yang lain dapat dilihat dari ideologi yang dianut oleh partai yang bersangkutan Selain itu ideologi jugarnerupakan

basis perjuangan atau cita cita yang ingin dicapai suatu partai politik Ideologi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari suatu partai politik clan seharusnya melekat pada kehadiran suatu partai politik

Ideologi yang merupakan sistem nilai clan norma tentu masih bersifat abstrak

Perlu ada

penjabarannya lebih lanjut Ideologi yang dianut oleh suatu partai politik perlu diterjemahkan ke

dalam hal hal yang rill clan langsung dirasakan oleh masyarakat Dengan cara ini akan membantu

Sumber

Tomi

Le

owo

Pemilihan Presiden

Langsung Jakarta Ristek 2004 hlm 63

Islam sebagai ideologi yang dimiliki oleh partai partai Islam pada dasarnya tidak memiliki

perbedaan antara partai Islam yang satu dengan partai Islam yang lainnya Demikian juga nilai

nilai agama terutama konsep aanar ma rufnahi munkar clan rahmatan lil alamiin yang diambil dari ajaran Islam yang dianut oleh PAN maupun PKB pada dasarnya tidak berbeda dengan kedua partai Islam di atas Perbedaannya hanya terletak pada peietakan asas Pancasila

nasionalisme

pluralisme clan keterbukaan pada PAN clan PKB misalnya

masydkarat memahami clan mengerti tentang

ideologi yang dianut oleh suatu partai politik Cara untuk menerjemahkan ideologi yang dimiliki oleh suatu partai politik ke dalam hal

hal yang riil clan konkret dirumuskan dalam 26

Firmattzah

Alengelola Partai Politik

Pnsdroning deologi Politrk dr Era Denrokrasi Obor Indonesia 2003

hlm 119

tionnrnikasi dan

Jakarta Yayasan

Pada sisi yang berseberangan PDIP dan

yang sama nasionalisme Namun demikian

antara partai politik yang satu dengan yang lainnva Padahal titik utama untuk membedakan antara partai vang satu dengan yang lainnya

dalam menerjemahkan nasionalisme sebagai

terletak pada seperti dikemukan di atas ideologi

ideologi Partai Demokrat dan PDIP mempunyai

pandangan yang berbeda Semangat nasionalisme

dan platform partai politik Maka dari itu ideologi dan platform in menjadi ciri dan identitas suatu

menurut Partai Demokrat diinterpretasikan

partai politik yang membedakan antara yang satu

sebagai tidak membedakan ras

bangsa

dengan yang laimlya Sebagai contoh saat ini ada

jenis kelamin profesi agama dan kepercayaan

banyak partai Islam namun publik tidak dapat

kepada Tuhan Yang Maha Esa Sementara itu

memahami secara jelas apa yang membedakan

PDIP berpendirian bahwa nasionalisme berkaitan

antara satu partai dengan partai lainnya Hal ini

dengan wawasan kebangsaan

sebagai cetusan

diakui oleh Suryadharma Ali Ketua Umum DPP

rasa memiliki bangsa dan negara yang harus

PPP dalam sebuah pertemuan internal partai Menurutnya aktivis partainya harus prihatin

Partai Demokrat pada dasarnya lahir dari ideologi

suku

dipelihara kelanggengannya

Dasar nasionalisme yang melekat pada PDI

terkait dengan pertanyaan yang muncul di

dan kemudian diteruskan oleh PDIP diambil dari

masyarakat mengenai perbedaan signifikan antara

konsepsi Marhaenisme yang dianut oleh Kebangkitan PNI 1927 yang merupakan cikal

memilih asas Islam 16

PPP dengan parpol lain khususnya yang tidak

bakal ideologi nasionalisme PDIP Berdasarkan

Partai partai lain yang mengklaim diri lahir

ideologi nasionalisme marhaenisme ini pula

dari atau dilahirkan oleh kalangan nasionalis juga

kemudian PDIP mengambil jati diri

tidak mampu menunjukkan diferensiasi yang

identitas

sebagai partai kerakyatan

nyata

Persoalan yang muncul ideologi yang dimiliki oleh masing masing partai politik tersebut

ketidakmampuan untuk mengkompromikan

belum dirumuskan dan diterjemahkan ke dalam

perbedaan pandangan atau kepentingan di dalam

Munculnya banyak partai dari basis

ideologi yang sama lebih didorong oleh

keluarga besar

bentuk yang riil dan konkret Umumnya partai

masing masing khususnya

partai politik yang ada masih terpaku pada

dalam soal pemilihan pimpinan partai Kesulitan

ideologi abstrak yang mereka anut tersebut dan

yang sama juga ditemukan ketika publik

ideologi yang mereka miliki belum sampai

membandingkan kebijakan atau sikap partai partai terhadap isu yang berkembang dalam

dikonkretkan dalam bentuk cetak biru platform

berupa progratn dan kebijakan kebijakan yang riil Kalaupun ada program dan kebijakan yang mereka rumuskan itu masih tetap bersifat umum Platform partai dipandang penting untuk dua sasaran Pertama sebagai instrumen komunikasi

kepada massa konstituen tentang apa yang diperjuangkan partai

Selain mencerminkan

identitas partai platform juga menjadi panduan

arah partai ketika mempunyai akses terhadap kekuasaan

Dalam konte ks ini

platfrom dapat

dilihat sebagai proposal yang ditawarkan partai

kehidupan bernegara Dapat dikatakan bahwa

tidak ada perbedaan yang nyata di antara mereka

Dalam istilah Subangun jenis produk yang ditawarkan partai tidak jelas dan tidak dapat

dikenali serta tidak lebih dari aroma Oleh karena itu ikatan rasional pemilih dengan partai menjadi

kosong Memilih partai pada tiap pemilu ibarat memilih barang yang berganti terus menerus sesuai tren yang ada Pilihan terhadap partai baginya lebih tampak seperti window shopping semata

kepada konstituen dan masyarakat pemilih

Kedua platform adalah cara pandang partai tentang bagaimana seharusnya kehidupan

2 Kohesivitas dan Manajemen Konflik

berbangsa dan bernegara dalam mengelola

Sejarah kepartaian di Indonesia tidak pernah

berbagai bidang Platform adalah turunan dari ideologi partai yang memuat nilai harapan dan

lepas dari konflik Semenjak zaman pergerakan hingga era reformasi partai partai politik selalu

bench mark normatif partai Dengan demikian

dilanda oleh konflik

bagi anggota partai platform merupakan acuan

konflik melanda Partai Nasional Indonesia PNI

Pada masa pergerakan

sikap dan tindakan dalam kehidupan politik mereka sehari hari

Karena belum diterjemahkan secara riil

11

Masyarakat Tidak Tahu Nilai Lebih PPP

Republika 29 Maret

2008

maka tidak heran bila sulit menemukan perbedaan

Subangun

Pemasaran Partai Politik

hompas 15 April 2008

27

sehingga melabirkan Parinclra clan Partai

antarpi ngurus pada tingkatan yang sama atau

Pendidikan Nasional Begitu juga den an Sarekat

antarsayap partai horizontal

Islam SI yang pecab menjadi Sl Merah dan St Putih

Konflikpartai jugaterjadi padamasapasca kemerdekaan

Indonesia

Untuk menvebut

beberapa konflik juga melanda Partai Masyunni

Para pendukung Masyumi ke luar satu persatu mula mula PSII

kemudian disuSUl oleh NU

Konflik muncul sebagai konsekuensi logis

dari hukum pasar kekuasaan yang sedikit Untuk diperebutkan oleh orang banyak mendapatkarnnya pihak pilhak terkait harus

berkonnpetisi Di dalatYt partai yang memiliki pelembagaan yang balk kompetisi tersebut diatur

di dalam mekanisme yang sudah terlembaga dan

Konflik juga terjadi di kalangan nasionalis kita

disahkan menjadi statutapartai ataupun anggaran

catat ada dua PIR yaitu PIR Hazairin dan PIR

dasar anggaran rumah tangga Dengan adanya

Wongsonegoro

aturan main yang terlembaga siapa pun yang

Pada Jrde Baru dengan jumlah partai politik hanya dua yakni Partai PerS tuan Pembangunan PPP

dan Partai Demokrasi Indonesia

PDI

memenangkan

kompetisi

akan

mampu

mendapatkan kekuasaan itu dengan elegan tanpa

konflik tak berkesudalnan Konflik yang terjadi

memUmculkan keberatan yang berarti dari pihak yang kalah Konflik yang menjangkiti partai partai

di PPP umununya disebabkan karena perbedaan

politik ini terjadi karena tidak adanya tradisi

ternyata kedua partai hasil fusi ini selalu dilanda

antarunsur pendukung terutama antara NU dan

berpartai di kalangan elit elit kita Setiap

MI NU kemudian keluar dari PPP tahun 1984

perbedaan selalu diakhiri dengan perpecahan

Sementara di PDI akibat konflik yang terjadi

tidak dengan konsensus Tampaknya perpecahan

menyebabkan Megawati clan para pendukungnya

sudah menjadi bagian dari perilaku elit politik

keluar dari PDI

kemudian membentuk PDI

Padahal dalam politik yang dituju dari perbedaan perbedaan adalah untnik menuju konsensus bukan

Perjuangan

penyakit tarna itu

Pada masa reformasi

ternyata masih ada dalam partai partai politik

perpecahan karena yang mereka perjuangkan adalah kepentingan rakyat

kita Kita selalu disuguhi oleh suasana konflik

Apabila dalam partai politikterjadi konflik

partai politik Sebut saja misalnya konflik yang

maka pengelolaanya tidak melibatkan pengadilan

terjadi

pada

Golkar

sehingga

kemudian

Kader politikharus mengelolakonflik internalnya

misalnya Partai

dan penyelesaiannya melalui mekanisme rumah

Konflik di PPP

tangga internal partai politik Ini penting

melahirkan partai partai baru

MKGR

PKPI

dan PKPB

PP

melahirkan Partai Persatuan

dan PPP

dilakukan dalam rangka untuk memberikan

reformasi yang kemudian menjadi Partai Bintang

pendidikan politik pada partai politik agar bisa

Konflik di PDIP melahirkan

mewujudkan tradisi mengelola konfl ik internalnya

Reformasi

PBR

Partai Nasional Banteng Kemerdekaan PNBK Partai Indonesia Tanah Airku

PITA

Demokrasi Perjuangan Rakyat Partai Demokrasi Pembaharuan

Partai

PDPR

dan

Partai politik

dipaksa mengatasi konflik internalnya sebagai jalan untuk mendewasakan cara berdemokrasi

Konflik

Saatnya kader kadaer partai politik menghormati

di PBB melahirkan PAS dan PII Konflik di PKB

mekanisme internal partai politiknya Hal ini juga

malahirkan PKD clan PKNU

PDP

secara elegan dan dewasa

Konflik di PD

antara lain melahirkan Partai NKRI 18 Pada umununya

untuk mendidik para kader partai politik untuk menghormati aturan rumah tangganya sendiri

konflik di dalam tubuh

Mengapa konflik partai politik harus diselesaikan melalui mekanisme internal

partai politik disebabkan oleh nal yang relatif tidak jauh berbeda antara satu partai dengan yang lain Beberapa konflik yang pernah mencuat di

mekanisme internal akan membendung bentuk

media massa

bentuk intervensi dari luar Apabila penyelesaian

di antaranya adalah konflik

antarfaksi konflik pada kongres partai cabang daerah

dan

nasional

antarpengurus pengurusan

dan

konflik personal

konflik

vertikal

antartingkat

ataupun

konflik

Mekanisme penyelesaian konflik melalui

konflik melalui pengadilan kemungkinan akan terjadi manuver manuver kepentingan untuk

memengaruhi keputusan yang akan terjadi Selanjutnya

mekanisme penyelesaian konflik

dilakukan melalui mekanisme internal dalam Lihat Lilt Romli Islum Fes Pm ur Islam Pustaka Pclajar 2006

28

es Yoeyakarta

rangka menanamkan dan memunbuhkan tradisi

berpartai di kalangan elit elit politik

Dalam upaya melembagakan penyelesaian

konflik internal itu maka telah diatur melalui UU Partai Politik

memperoleh keanggotaan tanpa melalui seleksi

terlebilt dahulu 19 Selain rekrutmen anggota

Dalatn UU Partai Politik

partai politik

dicantumkan tentang mekanisme penyelesaian

yang melembaga dengan baik akan melakukan

konflik dengan membentuk semacam badan

kaderisasi dan pendidikan politik bagi anggota

penyelesaian konflik

anggotanya secara terus menerus Tujuan dari

atau apa pun namanya

yang berfungsi menyelesaikan setiap perbedaan atau konflik yang terjadi di dalam tubuh partai

kaderisasi dan pendidikan politik untuk

politik Badan ini tercantun dalam AD ART partai

mereka

politik

persoalan dan tantangan yang selalu berkembang

Berkaitan dengan mekanisme penyelesaian

konflik beberapa partai memiliki lembaga untuk

meningkatkan kualitas anggota sehingga nantinya

Partai

Lembaga

BAP

ini

menangani

penyelesaian sengketa di tingkat pusat

dan

anggota

mampu

menghadapi

dalam kehidupan politik masyarakat bangsa dan negara 20 Kaderisasi dan pendidikan politik dilakukan

menyelesaikan konflik internal tersebut Ada

partai politik yang memiliki Badan Arbitrase

para

oleh partai politik dalam rangka

mencetak

pemimpin Oleh karena itu partai politik yang terlembaga akan melakukan pendidikan politik

merupakan peradilan banding yang mengeluarkan

dan pelatihan kepemimpinan secara reguler

keputusan final dan mengikat

Pendidikan dan pelatihan ini dilakukan secara

dalam

itu

Sementara

yang

berjenjang sesuai dengan jenjang dan ruang lingkup tnasing masing tingkatan kepengurusan

tnenggunakan pendekatan kultural dan agama

Melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan

dalam penyelesaian konflik internal yang mekanisme kerjanya tergantung pada tokoh partai

ini diharapkan nanti akan lahir kader pemimpin

penyelesaian

konflik

ada

di segala tingkatannya

mekanisme

partai

Persoalannya adalah

penerapan mekanisme seperti itu tidak memiliki

partai yang berkualitas Persoalan yang umumnya muncul pada partai partai politik saat ini adalah kurang

jaminan secara kelembagaan seperti terlihat dari

melembaganya proses rekrutmen anggota Pola

adanya penyelesaian konflik yang berhasil tetapi tidak sedikit pula yang gagal Mekanisme

seleksi penjenjangan dan pendidikan bagi para

pendekatan kultural dan agama akan efektif

anggota kurang dilakukan secara lebih memadai Memang ada beberapa partai politik yang sudah

manakala di dalam partai tersebut ada figur

melakukan seperti itu

namun sebagian partai

sentral yang disegani dan didengar oleh sebagian

politik yang lain belum melakukan secara

besar anggota partai Bila tidak ada figur seperti

melembaga

itu maka kecenderungan berlanjutnya konflik

instan

akan semakin nyata

calon anggota legislatif atau eksekutif semua itu

kader

Fenomena munculnya

ketidaksiapan parpol dalam mengajukan

menunjukkan bahwa partai politik belum melakukan pola rekrutmen secara sistematik dan

3 Rekrutmen dan Kaderisasi

2

ajeg Dalam

anggota

Sementara itu dalam sistem keanggotaan

Dalam

setnua partai telah menggunakan Kartu Tanda

peran anggota signifikan

Anggota KTA bagi mereka yang telah tnenjadi

setiap

organisasi

merupakan sumber dukungan utama organisasi

politik

karena para anggota ini akan berperan sebagai juru

bicara

menyuarakan

untuk

dan

menyebarluaskan platform dan program partai kepada masyarakat

Selain

itu

anggota

merupakan sumber kaderisasi yang dapat melahirkan calon calon pemimpin partai politik

anggota partai

Namun

persoalannya adalah

belum semua partai politik memiliki data yang pasti dan akurat tentang jumlah anggota yang terdaftar di masing masing partai yang ada Yang ada baru berupa klaim yang dikemukakan oleh masing tnasing partai politik Selama ini yang

Untuk mengisi keanggotaan tersebut partai politik melakukan rekrutmen anggota

Partai

politik yang baik tentu memiliki sistem rekrutmen yang baik Sistem rekrutmen itu mencakup pola seleksi penjenjangan dan pendidikan bagi para anggotanya

Dengan

demikian

tidak

sembarangan seseorang dapat secara otomatis

Lihat IPCOS Partai dan Kita

Jakarta 2001

him 28

20 Tentang kaderisasi dan rekrutmen partai politik lihat Michael Rush dan Phillip Althoff Pengantar Sosiologi Politik Jakarta Rajawalipers 2002

him 183

21 Fenomena tentang munculnya

kader instan

ini banyak

diberilakan di berbagai media massa dengan beragam tanggapan

seperti di Kompas Media Indonesia dan Koran Tempo

29

Daftar Pustaka

terdata dengan balk baru sebatas j umlah pengurus partai

Serupa dengan proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik yang masih

Budiardjo Miriam 1985 Dasar Dasarllmu Politik

mengidap masalah maka begitu juga dalam soal

Dahl

2001

Dhakidae

Daniel

Ideologi

politik sudah melakukan proses kaderisasi secara

berjenjang Namun demikian proses kaderisasi masih terbatas pada pemahaman kader tentang visi misi partai politik yang bersangkutan belum

Gramedia

Robert

Perihal Demokrasi

Jakarta

Yayasan Obor Indonesia

kaderisasi dan pendidikan politik masih sangat

lemah Memang harus diakui ada beberapa partai

Jakarta

1999

Partai Politik Indonesia

Strategi

dan Program

Jakarta

Kompas

Feith

Herbert dan Lance Castle

1988

Pemikiran

Politik Indonesia 1945 1965 Jakarta LP3ES Firmanzah

2008

Mengelola Partai Politik

sampai pada promosi basil kaderiasasi dan

Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik

pendidikan politik untuk mengisi jabatan jabatan

di Era Demokrasi

publik Untuk mengisi jabatan jabatan tersebut

Indonesia

umumnya partai partai politik rnengambil dari

Geertz

loncat pagar

Hatta

Moh

Huntington

suatu partai belurn

IPCOS

berhasil terinternalisasi ke dalam diri parakader

Akhirnya kader dengan mudah

dan Priyayi

Jakarta

Pustaka

Demokrasi Kita

Jakarta

Samuel P

1968

2001

Political Order in

New Haven

Partai dan Kita

Jakarta

Yale

Friedrich

Ebert Stiftung FES Institute for Policy and Community Development Studies IPCOS

loncat pagar Karim

ke partai laimlya

1966

Changing Societies University Press

menanamkan loyalitas yang kuat Bisa jadi sistem ideologi

Santri

Djambatan

dilakukan oleh partai politik belum berhasil nilai dan norma

Islam

Yayasan Obor

Jaya

dari

partai yang satu ke partai politik yang lainnya menunjukkan bahwa proses kaderisasi yang

1981

Dalam Masyarakat Jativa

luar kader atau anggota partai yang bersangkutan Fenomena kader partai

Clifford

Jakarta

M

Rusli

1983

Perjalanan Partai Politik

di Indonesia Sebuah Pasang Surut Jakarta Rajawalipers

Catatan Penutup

Legowo Tomi 2005 Pemilihan Presiden Langsung 2004

Seperti disebutkan pada bagian sebelumnya dalam demokrasi perwakilan

partai politik

Moertopo

merupakan salah satu institusi penting untuk bekerjanya demokrasi

Agar demokrasi dapat

tersebut

upaya penguatan

keniscayaan yang mesti segara dilakukan oleh Penulis berpendapat platform

bila faktor faktor

kaderisasi

rekrutmen

dan

kohesivitas internal begitu kuat dan kokoh pada diri partai politik

maka pada gilirannya akan

terbentuklah partai politik yang kuat dan tangguh pula Hal ini karena faktor faktor tersebut adalah salah satu basis utama bagi kuat dan tangguhnya partai politik

30

2006

Suatu Kerangka Kerja Partai

Lili

Ed

2004

Politik

Evaluasi Pemilu 2004

Analisis Proses dan Hasil Pemilit Legislatif Jakarta Romli

Lili

P2P LIPI 2006

Mencari

Kepartaian di Indonesia

Format Sistem

Jurnal Politika Vol

2 Tahun 2006

Romli

Lili

2006

Islam Yes

Partai Islam Yes

Yogyakarta Pustaka Pelajar

Rush Michael dan Phillip Althoff 2002 Pengantar Sosiologi Politik

partai partai politik

tersebut

Romli

platform partai

kohesivitas internal partai merupakan suatu

Strategi Politik Nasional

Yang Demokratis Den Haag The Netherlands Institute For Multiply Democracy

Dalam konteks

kaderisasi rekrutmen politik dan menciptakan

1974 CSIS

NIMD

Upaya agar partai politik berfungsi dengan

dan berjalan dengan optimal

Ali

Pengembangan

balk pula

politik agar menjadi institusi demokrasi yang kuat

dan Kritik

Netherlands Institute for Multiparty Democracy

mesti melaksanakan fiingsi fungsinya dengan

adalah melalui penguatan kelembagaan partai

Analisis

Ristek

Jakarta

berjalan dengan baik maka partai politik juga

balk usaha yang perlu dilakukan antara lain

Dokumentasi

Jakarta

Subangun

Emmanuel

Politik

Kompas

Jakarta

Rajawalipers

2008

Pemasaran Partai

15 April 2008

Tim Kompas 2004 Partai Partai Politik Indonesia

Ideologi dan Program 2004 2009

Jakarta

Penerbit Kompas

Masyarakat Tidak

Tahu Nilai

Republika 29 Maret 2008

Lebih

PPP

Reformasi Birokrasi Lokal Melalui Pelayanan Terpadu Oleh R Siti Zuhro

Abstract

During the transition period societal forces participated much more in the formation of policy This suggests that the real and significant role of societal forces and the strengthening of the political participation

of the people has become crucial in contemporary Indonesia Decentralization and regional autonomy would be hard to realize without the local buraeucracy being reformed Thus the establishment of best practices in some regions in Indonesia shows clearly that as a mater offact although the benefit of decentralization has not been substantively felt by most regions some regions have been capable of making positive breakthroughs in the form of improvement of their public services either in the education sector or in healthcare like what has happened in Jembrana Regency Bali or services to attract investment like what the Sidoarjo Regency East Java Gianyar Bali

and Tarakan

East Kalimantan have shown

memiliki sistem dan standar kerja baku sebagai

Pendahuluan

syarat untuk bisa menjadi profesional Untuk itu

Isu reformasi birokrasi sangat krusial dan

perlu diciptakan sistem dan standar kerja

menjadi tolok ukur utama bagi aktivitas otonomi

birokrasi dari pusat sampai daerah

daerah

khususnya bila dikaitkan dengan

terhadap sistem dan standar kerja akan

pengelolaan kewenangan yang dilakukan oleh

menimbulkan distorsi hebat dalam efisiensi dan

pemerintah daerah Otonomi daerah tidak hanya

efektivitas sebuah pemerintahan

bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada

Gangguan

Tulisan ini akan membahas peran birokrasi

masyarakat dan menyejahterakan masyarakat

daerah dalam mendorong terwujudnya daya saing

tetapi juga untuk meningkatkan dinamika

ekonomi daerah dengan mengkaji birokrasi di

perekonomian daerah

empat daerah sebagai fokus bahasan Studi kasus

Dalam konteks ini

otonomi daerah merupakan proses pendelegasian

di keempat daerah tersebut akan diuraikan dengan

wewenang dari pemerintah pusat kepada

mengaitkan realisasi otonomi daerah yang berlangsung sejak 2001

pemerintah daerah

khususnya pemerintah

kabupaten dan kota Seiring dengan itu aparat birokrasi diharapkan dapat mendeteksi langsung

Tantangan Birokrasi

persoalan persoalan di inasyarakat dan dapat

melayani langsung kebutuhan masyarakat tanpa harus menunggu rantai birokrasi yang panjang dari

Jakarta

Pemerintah

daerah

diberi

Hambatan pembangunan sistem dan standar

kerja birokrasi yang profesional berasal dari lingkungan internal dan eksternal birokrasi

kewenangan yang luas untuk langsung melayani

Dilihat dari lingkungan internalnya terdapat dua

dan memenuhi kebutuhan masyarakat

hambatan utama

Hal tersebut menunjukkan adanya hubungan

Pertama

budaya birokrasi

Budaya itu terwujud dalam perilaku yang korup

yang saling terkait antara birokrasi dan otonomi

dan tidak berorientasi pada pelayanan

daerah Birokrasi yang profesional netral dan

kalangan internal birokrasi masih kuat dianut

Di

akuntabel akan mendorong pelaksanaan otonomi

etos kerja yang bertentangan dengan kebutuhan

daerah dan peningkatan perekonomian daerah

memfungsikan birokrasi untuk meningkatkan

Roda pembangunan ekonomi daerah

daya saing ekonomi Bagi sebagian besar elit dan

digerakkan oleh sebuah mesin birokrasi Sebagai

pegawai birokrasi yang dipandang sebagai

mesin yang sangat vital birokrasi biasanya

perilaku menyimpang di dalam kehidupan 31

birokrasi sehari hari adalah tnereka yang tidak mau ikut korupsi balk korupsi uang maupun

menjahat

balk sebagai gubernur bupati atau

walikota

Dalam pelaksanaan pilkada kedudukan

waktu

birokrasi lokal menjadi sangat rentan karena

Sementara dalam urusan pelayanan

orientasi memberikan pelayanan optimal atau

sering dijadikan ajang tarik menarik kepentingan

memuaskan kepada penggtma jasa pemerintahan

para calon kepala daerah dalam pilkada

masih dirasakan asing oleh kalangan birokrat Padahal budaya korup dan tidak berorientasi

khususnya dari calon yang berstatus incumbent Banyak kalangan yang menyebutkan bahwa

melayani jelas sangat bertentangan dengan

kesulitan utama birokrasi Indonesia untuk

tuntutan saat ini yang tnensyaratkan keharusan

menjadi netral dan profesional adalah karena

birokrasi mengadopsi sebagian besar nilai nilai

sejarallnya yang selalu dipolitisasi oleh rezim

organisasi korporasi

yang memerintah Balk di era Soekarno maupun

seperti berorientasi

rnelayani clan meningkatkan hasil

efisien

Kedua

Soeharto birokrasi tidak pernah absen dari tarik menarik kepentingan partai politik

akuntabel transparan dan efektif

di Indonesia kelompok birokrat

dijadikan ajang perebutan kepentingan politik

sudah lama menjadi kelompok kepentingan

Sebagai akibatnya

ekonomi

cita cita birokrasi sebagai

Elit birokrat berusaha membangun

solidaritas seluruh pegawai untuk mengamankan

kepentingan material lnasing masing Sebagai

upaya untuk rriewujudkan

abdi masyarakat

menjadi sulit Di satu sisi pegawai negeri sipil PNS

condong mengedepankan posisinya

atau penguasa dan

konsekuensi dari eksisnya birokrat sebagai

sebagai

kelompok

bukannya sebagai abdi negara

kepentingan

mereka

sangat

Birokrasi

abdi

pemerintah

berkepentingan dengan bentuk organisasi yang

Di sisi lain UU dan peraturan tentang

besar dan memiliki rentang yang panjang Oleh karena itu resistensi terhadap upaya rasionalisasi

kepegawaian belum cukup mujarab menjadikan

birokrasi selalu muncul dari kalangan dalam

netral karena UU dan peraturan tersebut tidak

birokrat sendiri

memiliki kekuatan mengikat

baik secara terbuka maupun

diam diam Alasan mereka jelas

yakni untuk

birokrasi sebagai institusi yang profesional dan Sebagai contoh

diterapkannya UU No 43 1999 tentang Pokok

mempertahankan bentuk rumah yang telah

Pokok Kepegawaian dan PP No 5 1999 serta PP

memberikan kenyamanan bagi mereka sebagai

No 12 1999 tentang PNS yang Menjadi Anggota

kelompok kepentingan

Partai Politik

Akan tetapi upaya untuk membangun clan

menjalankan sistem dan standar kerja birokrasi

belum memberikan pengaruh

signifikan terhadap realisasi netralitas birokrasi Hal ini makin mencolok dan kasat mata ketika

yang profesional tersebut tidaklah tnudah

pemilihan kepala daerah pilkada

Apalagi ditambah dengan hambatan eksternal dan

dilaksanakan sejak Juli 2005 Birokrasi lokal sulit

langsung

internal

Adanya hambatan tersebut membuat

menjaga netralitasnya dan sebagai akibatnya

birokrasi menjadi lamban dalam melaksanakan

soliditas birokrasi terancam dan terkotak kotak

tugas pembangunan dan kurang mampu menjalankan sistem clan standar kerja yang

oleh kepentingan incumbent dan calon lain

profesional

Dari sisi eksternal

hambatan tersebut

Birokrasi belum dianggap sebagai masalah yang serius untuk dibenahi Agenda reformasi birokrasi juga belum mempunyai landasan hukum

terutama berasal dari politisi dan partai politik

yang kuat sehingga cetak biru birokrasi juga

Bagi mereka birokrasi dipandang sebagai sarana

belum disusun secara komprehensif Keadaan ini

untuk

perlu perhatian khusus karena untuk mengatasi

memperoleh

clan

melanggengkan

kekuasaan Di era Orde Baru misalnya pegawai

negeri sipil

PNS

dan birokrasi telah dijadikan

sebagai mesin politik Birokrasi yang mestinya bekerja secara efisien clan efektif dalam melayani

dan mewujudkan kesejahteraan rakyat berubah

menjadi semacam kekuatan politik yang mengejar target partai clan rezim yang berkuasa Sorotan terhadap birokrasi mencuat kembali

Sudah meiijadi rahasia umum bahwa gubernur bupati dan walikota

yang memenangkan pemilihan kepala daerah langsung termasuk menteri yang mewakili partai dalam kabinet membawa orang orangnya ke dalam buokrasi selama mereka menjabat Umumnya

mereka adalah yang berjasa selama pertartrngan pilkada baik sebagai pemikir maupun sebagai cukong yang tergabung dalam tim sukses Celakanya mereka ini cenderung mengotak atik agar diisi dengan orang orangnya Bahkan mereka bisa menjadi mesin yang menentukan penyingkiran pegawai atau pejabat yang selama proses

akhir akhir ini ketika Menteri Dalam Negeri M

pilkada bertentangan atau tidak mendukung pejabat bersangkutan

Ma ruf 2006

Kecenderungan serupajuga terjadi dalam seleksi dan pemihakan

mengingatkan para pejabat untuk

di bidang proyek proyek pemerintah Media Indonesia 6 September

tidak membawa gerbong politik mereka selama a

2006

dalarn

permasalahan

semua

birokrasi

membutuhkan kemauan politik dari para

daerah Akan tetapi dalam praktiknya tak banyak

daerah yang mempunyai kebijakan seperti itu

Setiap pemerintahan seharusnya

Contoh best practices dalam menarik

mempunyai keinginan yang kuat untuk

investasi untuk level kabupaten kota adalah yang

melaksanakan program reformasi birokrasi

diperlihatkan kabupaten Sidoarjo kotaTarakan

Pemerintah perlu mendesain regulasi birokrasi

dan kabupaten Gianyar Kabupaten Sidoarjo

yang komprehensif dengan mencabut merevisi

tampak berbeda dengan kota kota lain di Jawa

mensinkronkan dan menyusun regulasi baru Dalam kaitan tersebut perlu diwujudkan

Timur karena terobosan yang dibuat bupati mengedepankan pelayanan di bidang perizinan

program pembaruan tata kelola pemerintahan

Kota Tarakan relatif berhasil dalam menarik

pemimpin

PTKP

untuk

menjadi

salah

satu

agenda

reformasi birok rasi Meskipun beberapa instansi dan daerah telah mengambil inisiatif untuk

investasi

Inisiatif walikota Tarakan dalam

memaj ukan daerahnya memegang peran penting Kota ini memiliki PLN sendiri yang menjamin

menyusun tata kelola pemerintahan yang baik dampak yang ditimbulkannya masih terbatas

ketersediaan listrik bagi masyarakatnya

Melalui program tersebut diharapkan adanya

dalam memberikan kemudahan pada dunia usaha

peningkatan efisiensi efektivitas dan kemampuan

Sebagai daerah yang memiliki keindahan alam dan pusat keraj inan pemerintah daerah Gianyar

beradaptasi serta kapasitas berinovasi oleh birokrasi

berkepentingan untuk memberikan fasilitas dan

Yang menjadi penentu dalam melakukan reformasi birokrasi di tingkat lokal tentunya adalah

sedangkan kabupaten Gianyar relatif berhasil

bupati

kepala daerah

gubernur

walikota

Selama ini kepala daerah cenderung

lebih memfokuskan diri pada APBD baik dari

kemudahan

berusaha

untuk

memajukan

perekonoinian daerahnya Menurut temuan Komite Pemantauan

Pelaksanaan Otonomi Daerah

KPPOD

dan

rata rata APBD hanya berkontribusi 20

lembaga asing Bank Dunia dan Doing Business salah satu komponen yang paling berpengaruh dalam daya saing adalah kualitas

terhadap perekonomian daerah sedangkan yang

institusi lokal atau birokrasi Dari survei tersebut

segi penerimaan maupun pengeluaran Padahal

80

adalah konsumsi

investasi daerah

urutan pertama

urutan kedua

2007

dan

diketahui bahwa sebagian besar birokrat lokal

Pemerintah

tidak bersahabat kepada investor lokal dan luar

daerah tidak mungkin mendorong masyarakat untuk terus berkonsumsi Oleh karena itu yang

negeri

Hal ini menjadi permasalahan karena

harus difokuskan juga adalah bagaimana

Indonesia belum memberikan kontribusi

menciptakan daya saing agar investor tertarik untuk datang ke daerahnya Hal inilah yang

signifikan terhadap perekonomian nasional Jika

semestinya menjadi kerangka pemikiran seorang

perekonomian nasional

setelah enam tahun pelaksanaan desentralisasi

dibiarkan

hal ini akan menjadi beban bagi

kepala daerah

Untuk menciptakan daya saing daerah harus memiliki hal hal berikut Pertama insentif

Situasi Problematik dalam Birokrasi Negara

UU No 33 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah hampir tidak memberikan insentif fiskal kepada pemerintah daerah karena

Kesejahteraan pelayanan dan kemakmuran rakyat adalah produk sistem administrasi negara

ruang untuk melakukan hal itu tidak ada Kedua

secara keseluruhan

menghapus ekonomi biaya tinggi

administrasi negara sangat dipengaruhi oleh

baik berupa

Sebagai sebuah sistem

pungutan pungutan legal maupun ilegal yang

subsistem lainnya seperti subsistem ekonomi

memberatkan

hukum politik sosial dan budaya Keseluruhan

investor

Oleh

karena itu

persaingan daerah ke depan lebih terfokus pada upaya peminimalan biaya ekonomi Untuk bisa

subsistem tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan memengaruhi tugas negara dalam

memenangkan persaingan diperlukan kebijakan

memberikan pelayanan publik dan pemenuhan

ekonomi lokal

hak hak sipil warga

Salah satu contoh kebijakan

ekonomi lokal yang dianggap sebagai best practices adalah kebijakan yang mendorong suatu komoditas untuk menjadi komoditas unggulan di

Di Indonesia sistem administrasi negara yang menjadi pilar pelayanan publik menghadapi

masalah yang sangat fundamental Pertama

33

sebagai fakta sejarah bangsa sistein administrasi

sogokan dalam pelayanan publik telah diterima

yang sekarang adalah peninggalan pemerintah

sebagai budaya yang sangat sulit dihapuskan

kolonial yang juga rneiniliki dasar dasar hukuin

Kesulitan

untuk

atau

mengurangi

dan kepentingan kolonial Struktur birokrasi

menghilangkan pungutan liar dan sogokan dalam

norma

dan regulasi yang ada masih

pelayanan publik di Indonesia diperburuk dengan

berorientasi pada pemenuhan kepentingan penguasa daripada pemenuhan hak sipil warga

yang telah berakar Proses pelayanan publik dari

negara z Tidak mengherankan jika struktur dan

hulu sampai ke hilir sarat dipenuhi dengan

proses yang dibangun merupakan instrumen

hubungan pertemanan

untuk mengatur dan mengawasi perilaku

afiliasi politik Sudah bukan rahasia lagi bahwa

masyarakat sebagai pelayan bukan sebaliknya untuk men gatur pemerintah dalam inemberikan

proses pengadaan barang dan jasa pernberian izin

pelayanan kepada masyarakat

lainnya

nilai

Misi utama

administrasi negara dengan paham kolonial tersebut

adalah

untuk

mempertahankan

kekuasaan dan mengontrol perilaku individu Ketidakmampuan

pemerintah

untuk

budaya afiliasi dan patron cliey7t relationship

dan lisensi

etnisitas

agama

dan

dan pemberian pelayanan publik

sangat

dipengaruhi

oleh

siapa

mendapatkan apa dan dalain hubungan apa

Gejala yang mengarah pada moral hazard tersebut merupakan faktor terpenting penyebab sulitnya reformasi pelayanan publik di Indonesia

melakukan perubahan struktur norma nilai dan

DaIam era otonomi daerah budaya afiliasi dan

regulasi yang berorientasi kolonial tersebut telah

patron client relationship semakin subur di mana

inenyebabkan gagalnya upaya untuk memenuhi

hubungan hubungan birokrasi sangat diwarnai

aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kualitas dan

oleh etnisitas budaya dan politik

kinerja birokrasi dalam meinberikan pelayanan

Faktor lain yang menjadi situasi probleinatik

publik masih jauh dari harapan Masih belum

pelayanan publik di Indonesia adaiah masalah

tercipta

kualitas dan kompetensi aparat birokrasi

budaya

pelayanan

publik yang

lack

Ketidaksesuaian antara

berorientasi kepada kebutuhan pelanggan service

of competencies

Sebaliknya yang terbentuk adalah obsesi para birokrat dan politisi untuk

kebutuhan dan kompetensi yang dimiliki oleh

delivery culture

aparat birokrasi telah menyebabkan rendahnya

menjadikan birokrasi sebagai lahan pemenuhan

kualitas pelayanan publik Hal ini bermula dari

Oleh

karena itulah kekecewaan masyarakat terhadap

proses rekrutmen yang tidak berbasis job analysis di mana syarat syarat kompetensi yang

birokrasi terus terjadi dalam kurun waktu yang

dibutuhkan tertulis dan berlanjut dengan proses

lama sejak kemerdekaan

dan isi pendidikan dan latihan yang tidak

hasrat dan kekuasaan

power culture

Pola pikir birokrat sebagai penguasa dan bukan sebagai pelayan publik telah inenyebabkan

menunjang penciptaan profesionalisme aparat Sistem rekrutmen dan promosi masih tidak

sulitnya melakukan perubahan kualitas pelayanan

didasarkan pada meritokrasi

tetapi pada

Tidak

hubungan hubungan pertemanan keluarga dan

mengherankan jika kompetensi birokrat masih

politik Sistem perekrutan yang demikian telah

belum memadai prosedur pelayanan berbelit

menyebabkan tumbuhnya budaya korupsi kolusi

belit

dan nepotisme KKN

publik

lihat

Dwiyanto

dan harga pelayanan

2004

publik tidak

transparan Sebagai konsekuensinya rnasyarakat membayar mahal pelayanan yang seharusnya

Di sisi lain Indonesia

gagalnya pembangunan di

khususnya belum optimalnya

menjadi tanggung jawab konstitusional negara

pemberantasan korupsi kolusi dan nepotisme

dan pemerintah

dalam birokrasi

Pungutan ilegal tersebut

merupakan biaya ketidakpastian

cost of

uncertainty yang harus dikeluarkan oleh masyarakat setiap kali berhadapan dengan birokrasi untuk mendapatkan pelayanan publik

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa pungutan liar dalam pelayanan publik dianggap sebagai hal biasa dan normal Pungutan liar dan

kleptokrasi

juga disebabkan

oleh ketiadaan grand design reformasi dan reposisi peran administrasi negara

birokrasi

Hal ini pula yang inenyebabkan birokrasi belum dipandang sebagai faktor terpenting penggerak pembangunan Dalam konteks ini ada yang selalu terlupakan oleh elit pemimpin bangsa Indonesia

tentang pentingnya birokrasi negara dalam menata strategi pembangunan

Bahkan

peran

administrasi pembangunan dan pembangunan 2 Miftah Thoha Birokrasi dan Politik di Indonesia Rajawali Pers 2004

34

Jakarta administrasi

dapat

dikatakan

sangat

termarjinalisasi

oleh

prioritas

pembangunan

1

Faktor Budaya

ekonomi hukum sosial dan politik Penataan sistem penggajian PNS adalah salah satu agenda

Dart sisi para pejabat pungutan ilegal

besar dan harus menjadi bagtan revitalisasi

dipandang sebagat uang administrasi atau uang rokok dari warga masyarakat yang memerlukan pelayanan Perilaku tersebut yang dianggap

administrasi negara Sulit dipungkiri bahwa salah satu penyebab tidak optimal

atau

mungkin

pembangunan bangsa ini adalah

sebagat tindakan korupsi dalam perspektif

pengabaian peran birokrasi negara untuk

hukum tetapi diterima masyarakat sebagai suatu

pembangunan termasuk pembangunan birokrasi

hal yang normal dan wajar karena gaji pegawat

negara

negeri yang tidak mencukupi Korupsi sudah

Faktor faktor yang Saling Mempengaruhi

publik di Indonesia Bahkan

gagalnya

menjadi bagian dari praktik sehari hari pelayanan perilaku korupsi

bukan hanya merupakan tindakan pribadi

Kualitas birokrasi negara merupakan fungsi

melainkan sudah terlembaga dan melibatkan

dari berbagai faktor yang saling memengaruhi

semua pihak terkait yang saling menjaga rahasia

Faktor faktor tersebut dapat diklasifikasikan ke

dan melindungi

dalam tiga level

yaitu level kebijakan

institusional dan operasional Praktik korupsi

Dalam taraf tertentu aparat

pengawas yang seharusnya mencegah terjadinya korupsi juga menjadi bagian dari sistem tersebut

dalam birokrasi telah menimbulkan ekonomi

Secara hukum

biaya tinggi karena tidak terkait dengan kegiatan produkst penciptaan nilai Secara individual

diperiksa karena hal tersebut umumnya dilakukan

budaya korupsi tersebut sulit

perilaku korupsi dtanggap sangat fungsional

Budaya korupsi tersebut akan menjadi jadi

tanpa bukti dan transaksi tertulis

untuk mengatasi problem rendahnya gaji pegawat

ketika syarat syarat administratif yang diminta

negeri

semakin berat peluangnya sangat terbatas dan

Perilaku tersebut merugtkan rakyat

banyak karena pada akhirnya mereka menerapkan

nilai bisnis yang akan diterima tinggi Sudah

prinsip zero sum game di mana apabila ada pthak yang diuntungkan selalu ada pihak yang dirugikan Biaya yang harus ditanggung akibat

bukan rahasia lagi bila kick back dalam proses

perilaku korupsi merupakan beban masyarakat

persen

Sebagai pengguna pelayanan publik masyarakat

informal dan menjadi bagian budaya tahu sama

menanggung biaya ganda yaitu pembayaran legal

tahu antara swasta dan pemerintah

dalam bentuk pajak dan pembayaran ilegal dalam

instansi pemerintah umumnya memiliki tata cara

bentuk pungutan liar dan sogokan yang

atau mekanisme informal yang profesional untuk

merupakan bagian dari perilaku korupsi

mengelola kick back sebagai pembenarnya dan

Kompleksitas permasalahan korupst dalam

birokrasi merupakan lingkaran setan yang sangat

pengadaan barang dan jasa untuk pelayanan publik berkisar antara 10 sampai dengan 50 Transaksi tersebut dilakukan secara

Setiap

sebagai bagian laporan pertanggungjawaban kepada atasan

dipengaruhi faktor budaya individu organisasi

dan kelembagaan Kasim 2004

Budaya korupsi

2 Faktor Individu

seakan akan sudah diterima sebagai sebuah dalam

birokrasi

Budaya yang terinternalisasi dalam waktu yang lama diterima menjadi bagian dari birokrasi Misalnya sering kali pemberian uang suap kepada aparat atau pejabat disebabkan orang tersebut merasa perlu membert sejumlah uang sebagai imbalan atas pelayanan yang diterimanya meskipun hal itu

tradisi

Perilaku individu meriapakan faktor yang juga memengaruhi kualitas birokrasi

Perilaku

individu adalah perilaku aparat dan politisi yang terkait dengan pelayanan publik dalam birokrasi

Perilaku individu bersifat unik dan sangat

tergantung pada mentalitas dan moralitas yang diyakini sebagai kebenaran

kejujuran

dan

prosedur

keadilan Perilaku moral ini sangat terkait dengan

administrasi Inilah yang disebut sebagai budaya sungkan atau budaya tidak enak dari masyarakat

kesempatan yang dimiliki oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai pemegang otoritas dan

Indonesia

jabatan Individu individu yang tidak memiliki

bukan

merupakan

bagian

dari

moralitas terhadap tanggung jawab sering kali berupaya memanfaatkan otoritas jabatan untuk kepentingan dirinya sendiri Dalam sistem yang 35

korup perilaku oportunistik individual tersebut akan semakin hidup ketika manfaat yang diterima dan penyalahgunaan kekuasaan lebih besar daripada sanksi hukumnya

hldividu individu

memilil i daya tawar tcrhadap prosedur tersebut masyarakat yang ingin mendapat pelayanan secara lebih cepat harus rnembayar harga yang lebil7 mahal

Praktik semaeam ini jelas sangat

yang memiliki moralitas balk sering kali dianggap

kontraproduktif dengan upaya untuk menciptakan

menyimpang dan tidak mendapatkan tempat

pelayanan publik yang efisien

dalam sistem pelayanan publik yang ada

maupun biaya

3 Faktor Organisasi dan Manajemen

memandana i elas dan ekonominya setiap warga negara sehariusnya memiliki kesempatan yang

baik waktu

efektif dan berkeadilan Tanpa

sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang

Faktor penting lainnya dalam birokrasi adalah keleinbagaan dan manajemen Faktor ini

balk dan cepat Upaya untuk mengurangi hal tersebut dilakukan

dengan

secara umum dapat dibagi menjadi empat

sebenarnya

subfaktor yaitu strukhn

memperkenalkan konsep one stop services dan

proses

kepegawaian

sudah

dan hubungan antara pemerintah dan masyarakat

electronic public services

Birokrasi di Indonesia pada urnumnya belum

tersebut masilr belum dilaksanakan secara optimal

Akan tetapi

hal

melaksanakan prinsip prinsip tata pemerintahan

karena tidak disertai dengan pendistribusian

yang baik good governance dalam empat hal

otaritas

tersebut Organisasi instansi pemerintah sering

maupun secara eksternal kepada instansi instansi

kali tidak memiliki keseimbangan antara tugas

wewenang dan tanggrrng jawab bagi anggota

lain yang terkait dalam pelayanan publik Kepala instansi pemerintah yang telibat dalam one stop

organisasi

services masih

Dalam hal struktur

misalnya

baik secara internal kepada bawahan

menyadari

pentingnya otoritas

organisasi pelayanan publik masih bersifat

untuk kepentingan diri sendiri

hierarkis sentralistis Struktur organisasi masih

sehingga pendelegasian otoritas kepada bawahan

gemirk besar dan tidak memungkinkan tanggung

atau instansi lain tidak terjadi

Dengan

Aspek organisasi pelayanan publik di

struktur organisasi tersebut tidak

Indonesia bertambah parah karena kepemimpinan

jawab terdesentralisasi pada individu kata lain

rent seeking

mengedepankan potensi lurmun capital untuk

yang tidal kredibel tidak memiliki integritas

bermanuver dan membuat keputusan atas inisiatif

pribadi dan tidak memiliki visi organisasi Oleh

dan pertirnbangan sendiri

karena itu

mencari

contoh dalam

Tidak sulit Lmtuk

hal

Mi

Otoritas

penandatanganan dokumen pelayanan KTP atau paspor masih dilakukan oleh pejabat atasan

sebuah kantor dan bukan oleh petugas yang berada di depan loket yang bertanggung jawab atas hal tersebut Akibatnya

waktu pelayanan

semakin lama jabatan dan tanggung jawab cenderung termonopoli dan aparat birokrasi tidak memiliki inisiatif dan kreativitas

umumnyatidak memiliki prinsip prinsip efrsiensi transparansi efektivitas dan keadilan Proses pelayanan publik tidak memiliki transparansi

dalam hal waktu biaya dan prosedur yang harus Kalaupun ada

standar

Indonesia sangat tergantung pada peran pemimpin instansi pemerintahan top down approach Organisasi organisasi yang memiliki pemimpin yang kredibel berintegritas tinggi dan memiliki visi masa depan dapat menjadi panutan dan inovator bagi reformasi pelayanan publik

Sebaliknya organisasi yang tidak memiliki pernimpin yang baik pada akhirnya akan menwnbuhkan budaya organisasi yang permisif

Dalam hal proses pelayanan birokrasi

dilalui

perbaikan pelayanan publik di

prosedur

yang tidak berorientasi pada pelanggan dan menganggap perilaku perilaku korupsi dalam pelayanan publik sebagai sesuatu yang normal

dan wajar

Aspek organisasi yang lain adalah masalah kepegawaian

Rendahnya kualitas pelayanan

pelayanan publik sering kali hanya menjadi

publik di Indonesia umumnya disebabkan oleh

pajangan

rendahnya

dan

standar

transparanan prosedur

formal

Ketidak

waktu

dan biaya

kapabilitas

kornpetensi

dan

pelayailan sengaja diciptakan untuk membuat

pengetahuan yang mernadai dari aparat birokrasi Hal tersebut yang dimaknai sebagai lack of

ketergantungan masyarakat pada aparat pemberi

competencies

pelayanan Prosedur dibuat secara berbelit belit

tersebut adalah kualitas pelayanan publik yang

agar biaya yang dikenakan kepada masyarakat

tidak responsif berempati

menjadi lebih mahal

memiliki jaminan

36

Karelia masyarakat tidak

Wujud lack of competencies reliable

dan tidak

Seperti telah dijelaskan

sebelumnya hal itu juga dise abkan oleh proses

adalah komitmeii dan visi dari political

rekrutmen yang tidak berbasis pada kompetensi

leadership negara untuk mengagendakan hal

dan pendidikan latihan yang tidak memadai Perlu

tersebut menjadi gerakan nasional pembaharuan

dicatat juga masalah sumber daya ini terkait

administrasi negara Hal ini harus bisa diresapi

dengan gaji yang diperoleh pegawai negeri sipil

oleh setiap pemimpin politik dan penyelenggara

Hal penting lainnya adalah hubungan antara

negara

Ketiadaan komitmen dan paradigma tentang

masyarakat dan instansi pemerintah yang masih belum setara Masyarakat masih belum dianggap

peran kedudukan dan fungsi administrasi negara

sebagai partner pemerintah daiam birokrasi

dalam pembangunan negara telah menyebabkan

sehingga pelayanan publik yang dilakukan birokrasi sering kali merupakan upaya untuk

visi kehilangan roh dan berjalan sangat sporadis

reformasi birokrasi di Indonesia tidak memiliki

mendapatkan keuntungan ekonomi sosial dan

Sampai sekarang tidak terlihat bentuk atau grand design yang diinginkan dalam rangka reformasi

politik Belum adanya perubahan paradigma dan

birokrasi dan tidak adanya kemauan politik dari

mekanisme partisipasi masyarakat dalam

pemerintah Semua bentuk reformasi yang

mengontrol

perilaku

guna

masyarakat

birokrasi telah menyebabkan pelayanan publik

dijalankan di negara lain diadopsi tanpa satu

jauh dari harapan masyarakat

tujuan

terkait dan terintegrasi yang Ketidakpahaman ini bukan saja menyebabkan

gagalnya program pembangunan melainkan juga

Menuju Reformasi 1Sirokrasi

termarjinalisasinya peningkatan kapasitas Apa

yang

harus

dilakukan

untuk

administrasi negara sebagai agen pembangunan

Dalam kaitan

Ada dua arah yang harus dituju oleh komitmen dan national leadership dalam

ini ada beberapa hal penting yang harus dimiliki

reformasi birokrasi Pertama komitmen untuk

dan dilakukan sebagai prasyarat reformasi

melakukan modernisasi birokrasi

meningkatkan kualitas birokrasi dalam rangka menciptakan Good Governance

dan kedua

birokrasi Beberapa hal tersebut akan diuraikan

komitmen untukmenegakkan hukum bagi setiap

di bawah in

pelanggaran birokratis mulai dari penyimpangan administrasi

1

Komitmen dan Kepemimpinan Nasional

korupsi

dan nepotisme

Kedua komitmen tersebut harus diberikan tidak saja oleh pemerintah

Reformasi birokrasi negara harus bermula

kolusi

dan terutama presiden

sebagai kepala negara tetapi juga oleh lembaga

dari visi dan komitmen orang nomor satu di negeri

lembaga tinggi lainnya seperti DPR BPK dan

ini Ia harus menjadi kekuatan gerakan nasional

MA

national movement

tentang pentingnya

melakukan reposisi dan revitalisasi administrasi

2

negara Sebagai perbandingan misalnya Korea

Parpol

De kooptasi dan Netralisasi Birokrasi oleh

Selatan telah melakukan reposisi dan revitalisasi peran administrasi negara sejak tahun 1980 an

Beberapa reformasi yang dilakukannya adalah

Grand

design

reformasi

birokrasi

semestinya mengacu pada masalah utama yang

melalui civil servant ethics actpada tahun 1981

sedang dihadapi Birokrasi pemerintah semakin

civil servant property registration civil servant

terkooptasi dan terintervensi oleh partai politik

gifts control

movement

civil servant consciousness reform

dan social purification movement

yang mempersiapkan kemenangan pemilu bagi partainya Sebagaimana diketahui sejak zaman

Pada masa pemerintahan Rho Tae Woo tahun

Orde Baru kedudukan birokrasi tidak netral Pada

1988 reformasi administrasi negara diperkuat

masa itu

melalui deregulasi dan simplifikasi prosedur

birokrasi dikuasai oleh dan dalam kerangka

restrukturisasi pemerintah pusat dan penguatan

kepentingan single majority Golkar Tidak ada

peran komisi reformasi administrasi

Semua

perbedaan antara pejabat karir dan pejabat

usaha Korea Selatan untuk merevitalisasi

politik Keadaan itu berlarut larut dan membentuk

administrasi negara tidaklah sia sia Administrasi

negara menjadi efisien profesional bersih dan

sikap perilaku nilai kultur sistem kerja dan cara pandang birokrat dan budaya interaksi rakyat

berwibawa

kunci

terhadap birokrasi Itulah sebabnya cara berpikir

terjadinya reposisi dan revitalisasi administrasi

birokrat lebih berorientasi pada kekuasaan

Berdasarkan hal tersebut

struktur dan kultur kelembagaan

37

daripada pelayanan Sebaliknya dari sisi rakyat

kinerja

tidak ada yang gratis yang diperoleh dari

administrasi publik

penguasa birokrasi sekalipun hal tersebut menjadi

penggajian peruballan struktur dan proses kerja

haknya

sampai pengawasan disiplin pegawai negeri sipil

Oleh karena itu reformasi birokrasi bukan

perubahan paradigma dan spirit sistem dan besarnya

Mengingat banyaknya hal yang perlu dilakukan

sekadar perubahan struktur dan reposisi birokrasi

dalam reformasi birokrasi perlu dibuat rencana

tetapi juga meliputi perubahan sistem politik

proritas Untuk itu diperlukan penataan kembali

hukum sikap mental budaya birokrat dan

proses rekrutmen dan sistem penggajian PNS

masyarakat

pengawasan dan pencgakan hukum terhadap

mindset serta komitmen pemerintah

dan partai politik

Harus ada kejelasan batas

kekayaan pegawai negeri sipil termasuk hadiah

antara pejabat karir dan politik baik birokrasi

yang diterimanya restrukturisasi pemerintah

pusat maupun daerah Hal ini juga dimaksudkan

pusat dalam konteks desentralisasi

untuk membatasi pejabat politik dalam birokrasi

dan simplikasi prosedtur administrasi

Sebagaimana di negara maju

penguatan peran masyarakat dalam mengontrol

pejabat politik

hanya dimungkinkan j ika dipilih secara langsung

deregulasi serta

pelaksanaan pemerintahan

oleh rakyat atau mendapatkan persetujuan dari pejabat terpilih Oleh karena itu profesionalitas

4 Pengaturan ProsedurAdministrasi

dan netralitas birokrasi harus menjadi sasaran

Pemerintahan Administrative Procediire

utama reformasi birokrasi

Act

3 Profesionalitas Birokrasi

Hal lain yang harus dilakukan untuk meningkatkan daya saing ekonomi adalah

Berdasarkan pengalaman negara negara

penyusunan

prosedur

undang undang

berkembang yang telah berllasil menjadi negara

administrasi pemerintahan Di beberapa negara

maju

awal dan prioritas dalam pembangunan Birokrasi

undang undang tersebut menjadi dasar dalam pembuatan keputusan administrasi yang

menjadi sektor pembangunan

Administrative

transparan akuntabel dan partisipatif Dengan

Development

sekaligus instrumen penting

pembangunan

Development Administration

proses administrasi pemerintahan yang semakin balk dan akuntabel kepercayaan pelaku bisnis

reformasi birokrasi merupakan langkah

Reformasi birokrasi di negara negara tersebut

juga semakin meningkat Hal ini tentu saja akan

pada umumnya dilakukan melalui dua strategi

semakin kondusif bagi iklim investasi Rancangan

yaitu

undang undang administrasi pemerintahan yang

1

merevitalisasi kedudukan peran dan

fungsi kelembagaan yang menjadi motor

disiapkan Kementerian PendayagunaanAparatur

penggerak reformasi administrasi dan 2 menata

Negara sedang dalam proses legislasi

kembali sistem administrasi negara dalam hal struktur proses

sumber daya manusia

PNS

5 Pakta Integritas dan Komitmen Semua Pihak

serta relasi antara negara dan masyarakat Strategi pertama dapat dilakukan melalui

Reformasi birokrasi tidak akan berjalan

penguatan peran dan fungsi Kementerian

tanpa adanya komitmen semua pillak

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Lembaga

pemerintah masyarakat maupun pelaku bisnis

Administrasi Negara sebagai motor reformasi

Oleh karena itu salah satu instrumen penting

administrasi

dalam reformasi birokrasi adalah pakta integritas

Maka dari itu

kedua lembaga

Ketiga pihak tersebut perha membuat komitmen

tersebut harus diberi kewenangan yang bersifat policy policv agency dan j uga kewenangan yang

bersama untuk menekankan asas

bersifat eksekusi executing agency

memikirkan diri sendiri

Adapun menyangkut penataan sistem

birokrasi negara harus dilakukan program yang terintegrasi dari hulu sampai hilir dalam bidang bidang pembangunan administrasi Strategi tersebut dapat dimulai dari proses rekrutmen pegawai sistem promosi pegawai berdasarkan

38

baik

obyektif akuntabel

seperti tidak

berintegritas tinggi

terbuka jujiur

mengabdi

pada kepentingan publik dan tidak melakukan

praktik KKN Hanya dengan komitmen tersebut

akan tercipta birokrasi yang bersih dan berwibawa yang mampu menciptakan iklim investasi berdaya saing tinggi

provinst

tersebu

belum

cukup

besar

6 Pelayanan Terpadu dalatn Konteks Dava

dibandingkan dengan daerah daerah lain yang

Saing di Beberapa Daerah

diteliti DI bawall adalah tabel pelayanan terpadu

Harapan agar realisasi desentraltsasi dapat

di beberapa daerah yang diteliti Jawa Timur

menumbuhkembangkan ekonomt daerah tampak

relatif berhasil mengimplementasikan institust

sangat besar Tidak sedikit daerah yang sangat

birokrasi yang profesional dan netral tneskipun masill dtwarnat oleh individu PNS birokrat yang partisan Sementara itu Bali masih berjuang mewujudkan birokrasi yang profesional dan netral dan keluar dart ntodel birokrasi patrimonial yang

bersemangat untuk memajukan daerahnya dan membuat terobosan terobosan penting untuk memecahkan kebekuan birokrasi lokal seperti melalui pelayanan terpadu

Data empirts juga

menunjukkan adanya berbagat undang undang UU dan peraturan yang diberlakukan bagi perbatkan birokrasi dan daya saing ekonomi

sarat dengan sistem patron klien Demikian juga dengan Kalimantan Timur dan Sumatera Barat

daerah Studi di delapan kabupaten kota di ernpat

yang sedang berbenah diri dan memperbatki kualitas birokrasinya Tantangan yang dihadapt

provinsi menunjukkan bahwa desentralisasi

adalah bagaimana daerah daerah itu mampu

belum berkorelasi positif terhadap daya saing Dart keempat provinst vang diteliti hanya provinsi Jawa Timur yang

menunjukkan respons relatifpositif Lebill dari 5

mengatasi kebekuan birokrasi yang tidak kontributifterhadap pembangunan ekonomt dan daya saing ekonomi daerah Meskipun tantangan yang dthadapi tidaklah kecil tarikan untuk

kota kabupaten di Jawa Timur memiliki unit

menjadikan institusi tersebut profesional dan

pelayanan terpadu U PT atau one stop services

netral

ekonomi daerah

cukup

besar

Fenomena

ini

Ball dan Kalimantan Timur masih dalam

mengindikasikan bahwa tidak hanya state

proses mewujudkan OSS yang ditandat dengan terbentuknya sekitar dua OSS di masing masing

capacity di level pusat saja yang dipertaruhkan untuk mewujudkan daya saing ekonomi tapi juga

provinsi tersebut Sementara ttu Sumatera Barat

di level daerah

OSS

sedang membenahi birokrasinya khususnya di

Peran kepemtmpinan leadership kepala

kabupaten kota Solok Kebutuhan akan OSS di

daerah ikut menentukan dalam mendorong daya saing ekonomi daerah Dalam konteks desentraltsasi dan otonomi daerah kenyamanan

Pelayanan terpadu merupakan sebuah satuan kerja di tingkat

investast membutullkan keberantan pemimpin

kabupatcn kota yang memberikan pelayanan pemrosesan berbagai

dalam mengambil keputusan untuk merevisi

dokumen publik khususnya perizinan usaha dan investasi Unit

semua peraturan yang menghambat investor Terobosan kebijakan yang dilakukan kepala

pelayanan terpadu

UPT yang didirikan di beberapa daerah

dimaksudkan untuk merespons permasalahan yang muncul berkaitan dengan urusan perizinan usaha dan investasi selama ini Dengan berdirinya UPT di daerah

masalah masalah tersebut

diharapkan bisa diatasi karena pelayanan diberikan dalam satu atap atau satu pintu Dengan kata lain UP r menjadi Ujung tombak

daerah acapkalt membuahkan hasil positif bagi

daerah berupa best practices

menciptakan kepastian hukum

pelayanan perizinan

Studi ini membahas kcterkaitan antara regulasi dan daya saing

Terobosan

kebijakan atatJ regulasi daerah bisa jadi keamanan dan

lokal di Jawa Timur Kalimantan Timur Sumatera Barat dan Bali

mengeliminasi pungutan liar yang acapkalt

dengan mengambil sampel daerah daerah

dikeluhkan para investor

seperti Sidoarjo

Surabaya Gianyar Denpasar Samarinda Tarakan Payakumbuh

Di level nasional

kebijakan investasi guna mengatasi kelesuan

dan Padang Lihat antara lain R Siti Zuhro Ed Profesionahtas dan Rletrahtas L3irokrasi untuk Aleirzyudkan Data Saing Ekonornt

investasi merupakan terobosan positif dan

Lokal

menjanjikan

Jakarta THC dan HSF 2007

Bcrdasarkan pengamatan

di daerah penelitian beberapa daerah yang telah memiliki UPT cenderung mcmberikan kemudahan dan menciptakan iklim yang

Di level lokal

pimpinan daerah

diharapkan dapat mendukunghya dengan

kondusif bagi dunia usaha Selain melayani perizinan UPT dapat

penerapan peraturan daerah yang probisnis

dijadikan sebagai sarana bagi pmenntah daerah untuk mcmberikan

sehingga aktivitas dunia usaha tidak terhambat

semua informasi yang diperlukan masyarakat

Dengan

menmgkatnya kompetisi bisnis baik di level nasional maupun lokal

UPT cukup relevan untuk megjawab kebutuhan daerah Di bebcrapa daerah yang diteliti seperti Sidoarjo Gianyar dan Tarakan misalnya UPT terbukti berkorelasi positif terhadap perbaikan pelayanan publik investor

baik PMA maupun PMDN dan pebisnis

lokal Sebagai salah satu pusat industri di Jatim Sidoarjo tampak makin maju setelah dibentuknya Dinas Perizinan dan Penanaman

Modal pelayanan satu pintu yang prima tahun 2001 khususnya sebelum musibah lumpur panas Lapindo

Temuan lapangan di delapan daerah penelitian menunjukkan upa va pemerintah pusat

dan daerah dalam memperbaiki iklim investasi

Meskipun demikian tak jarang pemerintah pusat

tampak kurang konsisten pula dengan UU dan PP yang dike luarkannya Sementara itu pemda juga acapkali menciptakan peraturan daerah 39

Tabel 1

Pelayanan Terpadu di Beberapa Daerah

Jenis

Tarakan

Samarinda

Padang

Payakumbuh

Unit

Kantor

Unit

Gedung

Unit

Unit

Perizinan

Pelayanan

Pelayanan

Pelayanan

Gabungan

Pelayanan

Pelayanan

dan

Terpadu

Terpadu

Terpadu

Dinas

Terpadu

Umum Sistem

UPT

Kembar

UPT

Bidang

U PT

Satu Pintu

Perizinan Non

Modal

Perizinan can

pelayanan

Pelayanan

satu pintu

yang prima

Pengaduan

Jelas clan

Jelas dan

informatif di OD clan brosur

Jelas clan informatif di brosur

Waktu

informatif

di buku clan

di buku clan

brosur

brosur

Teriampir di

Terlampir

buku dan brosur

dalam buku peraturan

15 hari

sejak

3 14 had

Jelas dan

informatif

1

perizinan

Denpasar

Dinas

Penanaman

Persyaratan

Gianyar

Surabaya

Sumatera Barat

Kalimantan Timur

B a I i

Jawa Timur Sidoarjo

3 40 hari

Hitunganjam

persyaratan

7 15 hari kerja

ter enuhi Biaya

Rp100 000 Rp500 000

Tergantung ukuran

bangunan

Persentase

Persentase

0 5 1 5 Nominal

Nominal

0 6 10

Maks Rp 300 000

maks Rp

max Rp 1 000 000

5 000 000

Tanda

Sesuai

Sesuai per

Sesuai

Sesuai

Sesuai

Sesuai

Sesuai

terima

permohonan

mohonan

permohonan

permohonan

permohonan

permohonan

permohonan

Pengharga

Best ofthe

Piagam

an clan

Best e

Penghargaa

sertifikat

Government

ISO

2003

Acknowledg e dari

n Umum

2003

General

ISO 9001

n dari Dirjen Pemerintaha

Menteri PAN

ASEAN

2004

2005

Kota Terbaik Otonomi Award 2005 Survei

Dilakukan

Melalui radio

Dilakukan

kepuasan

secara

setiap hari

secara

konsumen

reguler

Rabu jam

reguler

melalui

12 00

dengan

penyebaran

kuesioner dan

kuesioner

siaran radio

FGD dan indept

inteview Mekanisme

Sudah

Melalui radio

Dilakukan

Pengaduan

komplain

dilembaga

setiap hari

secara

langsung

atas

kan

Rabu jam

regular

12 00

dengan

setiap saat ke walikota

kuesioner clan

melalui HP

lembaga

penyim

komplain

pangan

ela

anan

siaran radio

I

Sumber Diolah dari data primer dan sekunder penelitian lapangan di Jatim Bali Kaltim dan Sumbar 2007

perda yang justru tidak probisnis clan bahkan mengancam aktivitas investasi

Masalahnya

karena daerah daerah berupaya mencari atau mengais ngais

tambahan pendapatan daerah

menunjukkan hal itu Sebagian perda yang berkaitan dengan perizinan cenderung membebani rakyat

Semangat

untuk

Pendapatan Ash Daerah

PAD

memperbesar

telah membuat

meskipun dengan cara yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku Celakanya banyak yang

peraturan yang dikeluarkan pemprov clan

tidak mengetahui karena ketidakjelasan peraturan

di atasnya Sebagai contoh perda tentang pajak clan retribusi yang dikeluarkan daerah daerah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan

di atasnya Sebagaimana disebutkan di atas masalah

perda juga dinilai ikut tnenghatnbat pasang surutnya investasi Delapan daerah yang diteliti W

pemkab pemkot bertentangan dengan peraturan

ekonomi karena menurunkan minat investasi Dengan kata lain

perda clan investasi tidak

berkorelasi positif Dampaknya sangat negatif

multiparta exist dan pemilu pilkada dilaksanakan

karena tidak membuat dunia usaha menjadi

secara independen

kondusif

birokrasi hldonesia cenderung merealisasikan

Lebih dari itu pluralisme

Dar perspektif investor rumitnya perizinan

bentuk demokrasi yang partisipatoris di mana

investasi di Indonesia dinilai sebagai penghambat

partai politik mampu mengontrol birokrasi dan

utama Ketika dipersoalkan Pusat dan Daerah

memengaruh kebijakan kebijakan publik yang

saling lempar tanggung jawab Sementara itu

dibuat oleh eksekutif Selama era transisi atau

tarik menarik kepentingan dan kewenangan untuk

desentralisasi

menguasa

politik dan kekuatan sosial secara konsisten

sumber sumber

pendapatan

sulit

kelompok kepentingan

parta

dihindarkan Namun persoalan penting sepert

mampu memengaruhi kebijakan penting yang

pemberian pelayanan terbaik kepada investor

menentukan kebijakan publik

penciptaan

rasa

aman

dan

penyediaan

infrastruktur kurang mendapat perhatian Oleh karena itu peluang untuk menata kelembagaan yang lebih jelas sangat diperlukan

Secara umum

dapat dikatakan bahwa

birokras di era transisi cenderung menciptakan

agar fungs kelembagaan lebih berguna dalam

birokras yang plural yang ditanda dengan sistem politik yang makin plural pula dan terbuka terhadap pengaruh kekuatan sos al societal

menarik investasi Melalui UU Penanarnan Modal

forces dalam masyarakat Salah satu indikator

yang disahkan pemerintah 2007 nasib investasi

penting ciri pluralisme birokrasi adalah tidak satu pun kebijakan publik yang ditetapkan pemerintah pusat ataupun daerah yang tidak mendapatkan

diharapkan akan lebih pasti

UU ini juga

menganut prinsip persamaan dalam pelayanan

terhadap semua investor Investor wajib dilayani

sorotan atau kritikan masyarakat Meskipun tidak

secara efisien oleh birokrasi diberikan pelayanan

semua keberatan

standar dan fasilitas yang baik Pemberian

kebijakan pemerintah pusat daerah atau sebagian

fasilitas in penting mengingat Indonesia harus

kebijakan

bersaing dengan negara negara lain balk di

resistensi yang besar dari masyarakat Hal ini

tingkat regional maupun global

tentunya tidak pernah terjadi di era Orde Baru

publik dapat menggagalkan

tu mengalami penundaan karena

Pengalaman

Jawa

di

Timur

dan

Timur

Bali

Sumatera Barat

Dari Local Bureaucratic Authoritarian ke

Kalimantan

Local Bureaucratic Pluralism

menunjukkan bahwa daerah daerah tersebut cenderung mempraktikkan model pluralisme

Pergeseran dari sentralisasi ke desentralisasi

birokrasi dengan kadar yang berbeda dari satu

memberikan pengaruh yang relatif signifikan bagi

daerah ke daerah lain

Jawa Timur dengan

perkembangan politik lokal Sulit dibantah telah

semangat arek nya memberikan pengaruh positif

terjadi kebangkitan politik lokal dengan

terhadap berkembang dan berperannya kekuatan

berkembangnya jumlah aktor yang ikut berperan

sosial dalam masyarakat Hampir semua daerah

dalam menentukan kebijakan publik baik di level

di Jawa Timur berhasil melakukan peran yang

pusat maupun daerah Tak sedikit pakar asing

signifikan Demikian juga dengan kota Surabaya

tentang Indonesia yang mencatat bahwa dalam

dan kabupaten Sidoarjo Kedua daerah tersebut

beberapa hal pernerintah pusat telah kehilangan kekuasaannya karena tekanan berbagai kekuatan

tergolong dalam daerah yang memiliki LSM

sosial balk dari dalam maupun luar negeri Pada

cukup vokal dan senantiasa mengkritisi kinerja

saat yang sama aktor aktor politik lokal

pemerintah daerah Hubungan antara local state

aktivis pers intelektual dan mahasiswa yang

dan society relatif berimbang Local state tidak

memperkuat posisinya

Fenomena tersebut memperkuat argumen

mendominasi dan relatif mau mendengar aspirasi

bahwa politik Indonesia saat ini dapat dipaharni

dan kepentingan society Sementara itu era pemilihan langsung sekarang in memberikan

dalam kor dor

bureaucratic pluralism yang

dicirikan oleh peranan dan pengaruh besar

peluang kepada masyarakat untuk ikut berperan

kekuatan nonbirokrasi atau kekuatan sosial

serta dalam proses pembuatan kebijakan publik Sementara itu di Bali Kalimantan Timur

societal forces keputusan

dalam proses pembuatan

Sistem ini disebut

bureaucratic

dan Sumatera Barat relatif tidak memiliki

karena pergantian rezim merupakan

perbedaan yang mencolok dalam hal peran dan

hasil pengelolaan kekuasaan yang diputuskan

kekuatan sosial dalam memengaruhi kebijakan

melalui kompetisi dalam pemilu pilkada Sistem

publik Meskipun peran mereka tidak sevokal

pluralism

41

atau sesignifikan kekuatan sosial di Jawa Timur

mencabut

namun secara perlahan posisi dan peran kekuatan sosial di ketiga daerah tersebut inula diperlukan

menyusun regulasi baru

merevisi

menyinkronkan

dan

untuk mengimbangi local state Hubungan antara

daerah harus netral dari politik berpihak pada

local state dan society secara perlahan mula cair

kepentingan masyarakat

Kekuatan sosial mulai memberikan pengaruh dan

kepentingan ekonomi lokal Pemerintah daerah

mendapatkan tempat dalam dinarnika politik lokal

perlu mengapresiasi pelaku dunia usaha dengan

meskipun tidak dalam bentuk yang komplit Ke

cara mendorong pengusaha untuk berkompetisi

depan hal tersebut cukup menjanjikan karena

membangun daerahnya Diperlukan pemerintahan

akan berdampak positif terhadap realisasi

daerah yang adil dalam membuat kebijakan

pluralisme birokrasi pada kllususnya dan

berkaitan

Di era multipartai sekarang ini birokrasi

dengan

dunia

dan melindungi

usaha

Bahkan

pemerintah daerah juga perlu melakukan

reformasi birokrasi pada umumnya

Saat ini gerakan nasional reformasi dan

perbandingan dengan negara negara lain yang

netralitas birokrasi telah menjadi suatu hal yang

berhasil meningkatkan daya saingnya

niscaya guna menerobos kebekuan birokrasi

misalnya

Gaungnya sangat diperlukan bagi Indonesia

memberikan kemudahan bagi pengusaha di awal

khususnya daerah

usahanya

agar segera bangkit dan

China

merupakan negara yang telah Sebal knya

Indonesia justru

membenahi masalah yang dihadapi birokrasi lokal terutama dalam mendukung daya saing

mempersulit langkah awal pengusaha dalam

ekonomi daerah

pengendalian dan pengawasan juga tidak

melakukan aktivitas usahanya Lebih dari itu dilakukan pemerintah dengan baik

Model Birokrasi Profesional dan Netral

Potensi investasi tidak hanya terdapat di satu

untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi

daerah tetap juga hampir di setiap provinsi atau kabupaten dan kota Penyebaran kekayaan alam

Daerah Model birokrasi profesional dan netral

ditandai dengan penataan birokrasi yang

mendukung secara luas terciptanya ruang partisipasi

dan

pemberdayaan

publik

peningkatan kreativitas masyarakat Dengan kata

lain model birokrasi tersebut adalah yang kompetitif di dalam dan antarbagiannya karena

ada institusi pesaing participant autonomous pemberdayaan

outsourcing

publik

demokratisasi membuat inisiatif dan peringatan

dini untuk publik standar pelayanan publik yang profesional

transparan dalam hal biaya dan

waktu

public accountability merit system keahlian berdasarkan pengangkatan

pengawasan kolektif obyektif

kompetisi

yang relatif merata mensyaratkan setiap daerah harus saling bersaing menjaring investor Dengan kata lain perlu diciptakan berbagai kemudahan agar investor bersedia menanamkan modalnya

Pemerintah daerah perlu melakukan langkah

penting seperti pendataan potensi investasi yang akurat dan komprehensif Data yang disuguhkan untuk publik

khususnya kepada investor

seharusnya merupakan data yang senantiasa diperbarui up date Strategi jitu yang perlu dilakukan pemda saat ini adalah melakukan aksi

promosi dan penjaringan investasi yang lebih terfokus

Era desentralisasi belum mampu mengatasi

pengangguran dan kemiskinan yang jumlahnya semakin besar Untuk itu diperlukan peningkatan

institusi dalam memberikan pelayanan publik dan

pembangunan daerah yang didukung investasi

netral secara politik

swasta Kebijakan pelayanan satu pintu yang

Reformasi birokrasi bisa dilakukan

baik

secara internal maupun eksternal Faktor faktor

internal meliputi reorientasi kekuasaan yang prorakyat

memiliki

menciptakan

new

komitmen

image

mampu

rasionalisasi

peningkatan kualitas SDM dan payung hukum

yang jelas tegas serta mengikat Sebaliknya faktor faktor eksternal meliputi komitmen atas keteladanan elit dan pengawasan oleh rakyat Dengan kata lain pemerintah perlu mendesain

regulasi birokrasi yang komprehensif dengan 42

menjamin informasi dan biaya yang transparan menjadi kebutuhan mendesak daerah untuk

mendukung aktivitas dunia usaha Ketika potensi daerah bukan merupakan satu satunya faktor penarik investor

kual tas pelayanan melalu

pelayanan satu atap dan satu pintu OSS menjadi daya tarik tersendiri bag pelaku usaha Ke depan

perlu ada transparansi antara

pemerintah pusat dan daerah dalam menata investasi Hal ini diperlukan supaya tidak ada rasa

saling menyalahkan dan membenarkan baik oleh

pemerintah pusat maupun daerah Selain harus

sekarang ini mempertahankan eksisnya suatu

mampu meyakinkan investor tentang potensi yang

institusi tanpa mempertimbangkan secara

dimiliki daerah pemerintah juga harus mampu

sungguh sungguh peran fungsi kompetensi dan

membangun kepercayaan investor tentang

kewenangan executingpower yang dimilikinya

prospek penanaman modalnya di daerah

akan berakibat buruk pada institusi itu sendiri

Untuk mereformasi birokrasi perlu dibentuk

Civil Service Commission CSC Hal ini penting karena lembaga tersebut memiliki ciri ciri yang

terlanjur sudah akut

dan

Kerusakan moral itu juga dipicu oleh

Pembentukan CSC ini juga diatur

ketiadaan payung hukum yang mengatur etika

meliputi independence unification

Hal yang sulit pula dielakkan adalah memperbaiki kerusakan moral aparat PNS birokrat yang

dalam pasal 13

3

selection

merit

UU No 43 1999 tentang

pemerintahan

Krisis legitimasi pemerintahan

Pokok Pokok Kepegawaian dengan tugas

a

muncul akibat adanya kevakuman etika Oleh

merumuskan kebijakan umum kepegawaian

b

karena itu

merumuskan

kebijakan

kesejahteraan PNS

dan

dan

mampu membangun konsensus konsensus etik

memberikan

secara konsisten sebagaimana terjadi di Amerika

penggajian c

bisa dipahami bila pemerintah tak

dan pemberhentian dalam dan dari jabatan

Serikat bill of government ethics Absennya peraturan atau UU semacam bill ofgovernment

struktural tertentu yang menjadi wewenang

ethics tersebut telah menyuburkan KKN dan

presiden

menghasilkan pemerintahan yang tidak efektif dan

pertimbangan dalam pengangkatan pemindahan

Anggota tetap CSC diangkat dari PNS senior dari instansi perguruan tinggi dan staf senior Badan Kepegawaian Negara

BKN

efisien Bahkan good governance semakin sulit

diwujudkan di negeri ini Untuk

jangka

pendek

yang harus

sedangkan anggota tidak tetap diangkat dari PNS

dilaksanakan kepala daerah adalah membuat

senior dari departemen terkait wakil organisasi

terobosan terobosan kebijakan yang inovatif dan

pegawai negeri dan tokoh masyarakat yang

kondusif Sambil menunggu ditetapkannya UU

mempunyai keahlian

Pelayanan

CSC dibentuk melalui

Publik

dan

UU Administrasi

keputusan presiden dan bertugas membantu

Pemerintahan

presiden dalam merumuskan kebijakan dan

gebrakan gebrakan yang signifikan bagi daerah mereka Untuk mendobrak kelesuan daya saing

pertimbangan tertentu CSC terdiri atas kepala

dan wakil kepala 3 anggota tidak tetap dan 2 anggota tetap ketua dan sekretaris Semua

ekonomi

daerah daerah bisa melakukan

daerah

mereka perlu membuat

kebijakan daerah atau perda yang memberi rasa

anggota diangkat dan diberhentikan oleh Presiden

aman dan nyaman pada dunia usaha Perlu juga

dan bersidang sekali dalam setahun

digarisbawalli bahwa untuk 2 3 tahun ke depan

Kiranya jelas bahwa sudah waktunya

amanat pasal

13 UU No

33 1999 untuk

fokus yang perlu digarap secara serius adalah pelayanan publik dengan penekanan pada kualitas

diwujudkan agar reformasi birokrasi yang riil

pelayanan

dapat terwujud Tujuannya agar ada pemisahan

Seiring dengan itu pemerintah pusat semestinya ikut mendukung dan bersikap lebili

service quality

yang tegas antara institusi yang tnerutnuskan mengawasi dan yang melaksanakan Tidak

tegas dalatn menerapkan reward and punishment

seperti sekarang ini di mana semua tugas dan tanggung jawab seolah olah dipusatkan di kantor

kepada para birokrat baik yang berprestasi maupun yang melakukan penyelewengan dan

Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara

tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya

Untuk jangka menengah pembentukan CSC tersebut tidak hanya menjadi solusi reformasi

dengan baik Selain itu setiap institusi terkait seperti kantor MenPAN BKN LAN diwajibkan

melainkan juga menjadi mekanisme

untuk melaksanakan programnya dengan sistem

penting untuk menata kembali keberadaan kantor

target Hal ini dimaksudkan agar institusi yang

Di era efisiensi

berkenaan langsung dengan reformasi birokrasi

birokrasi MenPAN

BKN

dan LAN

bisa melaksanakan tugasnya secara serius

s Penataan kembali ketiga institusi itu bisa jadi dilakukan dengan mengubah nama kantornya misalnya menjadi

Kantor Kementerian

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Penamaan ini menjadi penting untuk memberikan pengaruh positif terhadap PNS birokrat sebagai aparat pemerintah

43

selain harus mengatasi permasalahannya sendiri

Penutup dan Rekomendasi

balk melalui kerja satna antardaerah maupun

Pada dasarnya kebijakan desentralisasi dan

reformasi birokrasi memiliki kaitan yang erat dalam meningkatkan perekonomian daerah Dengan kata lain

keberhasilan realisasi

dengan membentuk hubungan yang bersinergi dengan stakeholders lokal

Ada beberapa agenda ke depan yang perlu djprioritaskan dalam pelayanan terpadu di daerah

desentralisasi dan otonomi daerah mensyaratkan

Pertama perlunya konsistensi kebijakan atau

adanya pembenahan birokrasi Hal ini meliputi

peraturan dan penegakannya sehingga tercipta

pula perbaikan kualitas PNS sebagai pelaksana

iklim yang kondusif bagi realisasi kebijakan atau

pembangunan daerah Oleh karena itu sebagai

peraturan

pelayan publik PNS dituntut untuk memberikan

infrastruktur dasar

Kedua

tersebut

penyediaan

seperti jalan

jembatan

pelabuhan air telepon dan listrik Dalam hal ini

pelayanan yang prima

Temuan lapangan di empat provinsi yang

pemerintah daerah bisa bersinergi dengan

diteliti menunjukkan bahwa pemerintah daerah

pemerintah

kurang memperhatikan standar minimum

peningkatan kualitas pelayanan birokrasi agar

pelayanan publik

tercipta birokrasi yang profesional dan efisien

Secara umum

kualitas

pusat

dan

swasta

Ketiga

pelayanan publik masih buruk Sebanyak 45 50

Dalarn kaitan ini diperlukan penyusunan kriteria

persen narasumber lokal mengatakan bahwa

khusus dalam rekrutmen pegawai baru atau

pelayanan publik tidak mengalami banyak

pelatihan ulang pegawai lama dengan menerapkan

perubahan dan

asas meritokrasi berdasarkan kompetensi

sekitar

70

narasumber

mengungkapkan bahwa sistem perizinan di

Keberhasilan daerah seperti Gorontalo dalam hal

daerah belum transparan

public services reform disebabkan oleh ketegasan

Oleh karena itu masalah pelayanan publik

menjadi sangat krusial

khususnya berkaitan

dengan perbaikan sistem perizinan yang dapat

mendukung aktivitas dunia usaha b Masalah ini

daerah dalam melakukan rasionalisasi pegawai

dan ketegasan penegakan sistem pelayanan yang ditetapkan Keempat penggunaan modul modul khusus

sangat relevan melihat lemahnya daya

promosi potensi daerah bagi kalangan investor

saing ekonomi daerah sekarang ini Idealnya era

dengan cara menonjolkan keunggulan komparatif

bahkan

desentralisasi dan otonomi daerah memberikan

daerah

dampak positif terhadap daya saing ekonomi

penggunaan teknologi multimedia

Pemprov dan pemkab pemkot diharapkan dapat

perlunya manajemen pelayanan publik satu atap

membuat gebrakan kebijakan yang bisa

misalnya melalui website

VCD

dan

Kelima

one stop services baik per daerah per bidang

tnemajukan daerahnya Masalahnya kebanyakan

maupun per kawasan pembangunan

ntereka terbentur pada political commitment dan

Kawasan Pengembangan Ekonotni Terpadu

konsistensi daerah untuk selalu merealisasikan

KAPET

Keenam

seperti

pembentukan pusat pusat

secara

latihan studi sampai analisis mengenai pelayanan

Yang diperlukan daerah ke depan adalah

local wisdom dan local genius baik di tingkat

perbaikan sistem dan peningkatan peran

universitas civil society maupun rubrik rubrik

leadership pimpinan daerah dalam memajukan

khusus media massa lokal Ketujuh pembuatan

kebijakan

dan

programnya

publik yang mempertimbangkan local values

berkesinambungan

perekonomian melalui investasi

Hal tersebut

sistem data base pelayanan publik yang mudah

dipandang penting karena petnerintah pusat tak

diakses

bisa

anggaran

diharapkan

berbuat

banyak

dalam

baik dari segi sumber daya manusia maupun jangka waktu pelayanan

mendukung kemajuan daerah Apalagi dewasa ini

Kedelapan pembuatan akta pelayanan publik di

pemerintah pusat masih didera oleh banyaknya

kantor kantor

permasalahan yang harus dipecahkan baik di

merumuskan dan menetapkan visi pelayanan

tingkat nasional maupun internasional

publik 10 atau 20 tahun

Dalam

kondisi seperti ini tak ada pilihan bagi daerah

Faktor negatif Mini usaha meliputi pajak dan retribusi pungutan

liar minimnya infrastruktur hambatan nontariff dan kurangnya keamanan

44

pemerintah

Kesenzbilan

Zeithaml Valerie Parasuraman A Berry Leonard L 1990 Delivering Quality Service

Daftar Kepustakaan Dwiyanto

Agus

2004

What should be done

How

Jakarta

Indonesia

Balancing Customer Perception and

Administrative Reforms

Expectation New York The Free Press

The case of

Makalah

dalam

Makka

seminar

Kettle

Donald

F

2005

The

Management Revolution

Global Puhlic A Report on the

Transference of Governance Washington DC

Thoha

Brookings Institution Press

Miftah

A

Makmur

Ed

2006

Re formasi

Birokrasi Jakarta The Habibie Center

2004

Birokrasi dan Politik di

Indonesia Jakarta

Zuhro

R

Siti

dkk

2007

Profesionalitas dan

Netralitas Birokrasi Meinju Daya Saing Ekonomi Daerah Stud di Empal Provinsi Jakarta

The Habibie Center dan Hanns

Seidel Foundation

Rajawali Pers

45

Evaluasi Sepuluh Tahun Reformasi Polri Oleh Sarah Nw aini Siregur

Abstract

The reform of the Indonesian Police Institution Polri was one of the Indonesian reformasi deniand that began in 1998 This aspect was the reason behind the emergence of nnanv policies related with efforts to reform Polri in structural instrumental and cultural aspects These efforts were part of internal refornn of Polri and admittedly it showed that there has been significant changes in Polri in terms ofits organisation system However these efforts have not been able to create maximum results due to some constraints not only from internal Polri but also from government regulation assumed to be normative As a consequence there were still barriers for

Polri to fulfill the reformasi demand and to act in proportional and professional way

Selain itu keamanan dalam negeri saat ini

Latar Belakang

juga terkait dengan banyak faktor terutama faktor

Salah satu tuntutan reformasi di Indonesia

perkembangan teknologi

Perkembangan ilmu

yang dimulai pada tahun 1998 adalah refo masi

pengetahuan dan teknologi memiliki konsekuensi

di bidang pertahanan dan keamanan Dalam aspek

logis

ini

permasalahan kehidupan sosial yang semakin

selain reformasi TNI

reformasi Polri juga

bagi

tumbuh

dan

berkembangnya

menjadi agenda utama refromasi agar dapat

kompleks Aspek negatif dari perkembangan iptek

segera dilaksanakan Tuntutan ini bertujuan agar

tersebut adalah terjadinya peningkatan kualitas

institusi institusi keamanan di Indonesia TNI dan

kejahatan dan pelanggaran dan ini berhubungan

Polri

dapat berfungsi secara profesional

bermartabat negara

dan sesuai dengan kebutuhan

Dari

sinilah

mulai

dilakukan

pembenahan pembenahan yang menuju pada arah reformasi baik oleh TNI maupun Polri

Seiring dengan pelaksanaan reformasi Polri

langsung dengan pekerjaan kepolisian Kejahatan konvensional semakin tinggi dan munculnya modus operandi baru dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi

Hal ini membuktikan

bahwa kejahatan dan pelanggaran telah semakin

terorganisir dengan solidaritas sosial yang besar

perkembangan lainnya nenunjukkan bahwa

di antara anggota kelompoknya terutama dalam

persoalan keamanan dalam negeri juga menjadi

upaya saling melindungi dan mengamankan masing nasing kelompoknya

sorotan penting di banyak negara termasuk

Oleh karena itu

Indonesia Hal ini terkait dengan asumsi bahwa

reformasi kepolisian di

keamanan dalam negeri merupakan salah satu

Indonesia saat ini tidak hanya dilihat dari

indikator dari kemajuan suatu negara Ini menjadi

perspektiftuntutan atau amanat reformasi tahun

aspek yang harus diperhatikan oleh banyak pihak Apalagi tantangan globalisasi yang se nakin berkembang juga diikuti dengan tantangan

1998 serta sekedar

Reformasi Polri menjadi kebutuhan yang

permasalahan kejahatan seperti organized crime

mendesak karena faktor keamanan merupakan

religious fanaticism

bagian integral dari tujuan nasional

korupsi dan sebagainya

nelakukan perubahan

institusional peran dan wewenang kepolisian

yaitu

Oleh karena itu keamanan dalam negeri akan

kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Oleh

berdampak krusial apabila tidak dapat berjalan

karena itu

maka reformasi dalam tubuh Polri

secara optimal Di sinilah refor nasi Polri bukan

hanya sekedar n elakukan perubahan tetapi juga

harus dapat mengarahkan reformasi tersebut pada kebutuhan mendasar keamanan dalam negeri di Indonesia

dalam

rangka

permasalahan kejahatan di atas

menghadapi

Penulis adalah peneliti bidang Perkembangan Politik Nasional pada Pusat Penclitian Politik LIPI Jakarta

Irjen Pol Basyir A Bannawi

Kebijakan Keamanan Sebagai

Penopang Terlaksananya Pemilu 2004 tieamanan 2004

Demokrasi

dalam Stanley Ed

Ian Pemilu 2004

Jakarta

Proptaria

hhn 71

AFM

yakni

Hal ini menyebabkan prioritas untuk melakukan

dan kultural

pembenahan Polri menjadi terpecah clan terbagi

terkait dengan perubahan tiga elemen elemen struktural

instrumental

sebagai Jung tombak keamanan dalatn negeri

oleh berbagai kepentingan b Persoalan lain juga bertambah ketikaABRI juga terkait dengan peran

Dinamika Polri di Masa Orde Lama dan

sosial politik melalui konsepsi DwifungsiABRI

Orde Baru

sehingga peran militer menjadi dominan

Kepolisian Republik Indonesia lahir sebagai

Peran sosial politikABRI yang dominan dan keduclukan Polri yang menjadi satu dalam

bagian dari institusi pemerintah pada tanggal 1

naungan institusi ABRI menyebabkan kepolisian

Juli 1946 Pada masa tersebut fungsi kepolisian

tidak dapat

belum terfokus pada masalah ketertiban

terhadap oknum ABRI yang melakukan

masyarakat karena kondisi negara saat itu belutn

pelanggaran

stabil pascakemerdekaan

kekerasan militer yang dilakukan oleh ABRI terhadap masyarakat dengan alasan atas nama

banyak

melakukan

Tugas Polri lebih penanggulangan

penyelundupan atau penggelapan yang terkait

bergerak

bahkan berbuat banyak

hukum

Beberapa

tinclakan

negara dan melegalkan kekerasan menjadi tidak

tersentuh oleh hukum yang semestinya menjadi

dengan perkembangan ekonomi rakyat 4 Namun demikian di masa ini sebenarnya

fungsi kepolisian saat itu Tidak ada perbedaan

sudah mulai terlihat pergulatan kepolisian pada

fungsi yang jelas di lapangan antara kepolisian

tingkat parlemen clan kabinet pemerintahan

dan ABRI Selain itu dampak kultur militeristik

Misalnya

juga tertanam dalam kepolisian khususnya di

di tingkat parlemen

Polri meminta

jumlah wakil yang sama dengan militer TNI

tingkat para anggotanya sehingga kultur

dengan asumsi bahwa kepolisian juga berperan

keduanya baik kepolisian maupun ABRI tidak

dalam menghadapi tekanan pemberontakan dan kabinet juga terlihat ketika Menteri Kehakiman

dapat dibedakan yakni militeristik yang sarat dengan kekerasan terhadap tnasyarakat Kondisi di atas mendorong beberapa ahli

saat itu menolak untuk mengikutsertakan

kepolisian termasuk mantan Kapolri Jenderal

kepolisian di dalam organisasinya s Pergulatan

Awaluddin Djamin untuk segera melakukan

tersebut

pembenahan organisasi

ancaman imperialisme

Pergulatan di tingkat

ditambah dengan instabilitas situasi

mengingat betapa

politik pada masa itu menclorong para pemikir

banyak tugas dan fungsi Polri yang tidak beres

kepolisian menganjurkan agar kedudukan Polri

di lapangan

langsung berada di bawah Presiden Kedudukan

kepolisian sangat terlihat seperti army look memperlihatkan fenomena kepolisian yang tidak

tersebut bukan berarti tnenjadi akhir dari

Pernyataan beliau bahwa uniform

melainkan

sewajarnya Oleh karena itu Awaluddin Djamin

justru sebagai titik awal agar kepolisian terus

menyatakan perlu dilakukan pembenahan

mengkaji Undang unclang Kepolisian termasuk

kepolisian agar sesuai dengan fungsi dan tugas

penyelesaian akibat situasi di atas

melakukan pembenahan pembenahan organisasi

kepolisian yang sebenarnya Dari aspek ini

Tetapi sayangnya keberaclaan kepolisian justru

terlihat bahwa kebutuhan untuk melakukan

dilebur dalam satu organisasi militer oleh

perubahan di dalam kepolisian sudah mulai

pemerintah melalui UU No 13 Tahun 1961 Dari

tnuncul di masa tersebut

sinilah Polri menjadi bagian dari militer ABRI Ketika masuk masa Orde Baru

Orba

kedudukan Polri masih tetap digabung dalatn institusi tunggal

Kebijakan

UU

di

Institusi

Kepolisian di Indonesia Pasca Orde Baru

yakni Angkatan Bersenjata

Republik Indonesia ABRI dengan berlandaskan pada

Pengaturan

atas

Pengintegrasian

ini

Sebeltnn mengkaji berbagai regulasi yang mengatur kepolisian di Indonesia pascaOrba

menyebabkan peran dan fungsi Polri menjadi

perlu dilihat kembali pengertian dari

tidak maksimal karena berbagai persoalan

sendiri Ini untuk memberikan gambaran normatif

keamanan dalam negeri diselesaikan oleh ABRI

polisi

itu

secara singkat tentang makna clan arti dari konsep polisi baik dari segi operasional tugas kepolisian

Polisi Sipil Profesional Edisi VIUIO 2008 Muh

Nasir

Demokrasi Ibrd

48

dalam IDSPS AJI dan FES Newsletter

Konf7ik Presiden versus Polri di Era Transisi

Jakarta Pusat Studi Madani Institute 2004

hIm 41

maupun fungsinya secara institusional

hlm I

hlm 40

Ibid

hlm 42

Ibid

hlm 43

Secara definitif polls

adalah lembaga

zciain kewa

n petugas kepolisian juga

negara yang melakukan operasi di bawah otoritas

memiliki hak hak yang selayaknya patut

nasional atau idealnya di bawah kendali otoritas

dihormati oleh selnua pihak Hak hak petugas kepolisian secara umum clan berlaku di hampir

sipil

politik

negara tersebut

Secara umum

polisi merupakan perwakilan negara yang paling jelas terlihat dalam masyarakat Oleh karena itu

seluruh negara adalah 10

terdapat berbagai macam badan kepolisian yang

1

Hak dalam bertugas hak untuk hidup

2

Hak di tempat kerja

dapat berbeda beda di tiap negara Karakteristik institusi sebuah kepolisian akan selalu tergantung pada negara clan penduduknya

bebas dari

diskriminasi

Mereka akan

selalu mencerminkan bangsa

hak privasi

kebebasan berekspresi

3

atau wilayah

Hak Inendapat kondisi kerja yang pantas Hak hak dalam proses disipliner Mau

4

dalam budaya politiknya sejarah perkembangan

proses pidana

masyarakat serta perekonomian negara tersebut

Dari pengertian ini dapat dilihat bahwa karakter

polisi di sebuah negara akan selalu tergantung dari sejarah perkembangan institusi polisi itu

sendiri termasuk kepolisian di Indonesia Polisi dan masyarakat juga merupakan dua

Semua kewaj Than clan hak hak tersebut pada dasarnya adalah tanggung jawab negara sebagai pembuat kebijakan regulasi Kebijakan yang dibuat oleh negara peinerintah yang mengatur institusi

kepolisian

semestinya

juga

subyek sekaligus obyek yang tidak terpisahkan

memperhatikan clan mempertimbangkan aspek

satu dengan lainnya Polisi lahir karena adanya

kewajiban clan hak kepolisian

kebutuhan masyarakat guna menjaga ketertiban

Indonesia Terkait dengan hal ini maka berikut

keamanan clan ketentraman masyarakat sendiri

beberapa kebijakan pemerintah Indonesia yang

Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Charles

mengatur institusi kepolisian Polri

Reith

setelah tahun 1998

bahwa dalam kehidupan bennasyarakat

setelah

kebutuhan

pertama akan adanya

khususn va di

khususnya

Kebijakan yang mengatur institusi Polri

peraturan maka akan twnbuh kebutuhan kedua

dimulai

yaitu dibentuknya institusi yang mengawasi dan

dipisal3kannya Polri secara kelembagaan dari TNI

menjamin tegaknya hukum dalam rangka mewujudkan ketertiban clan keamanan umwn

pada

tahun

ABRI pada waktu itu

1998

dimulai

dari

pada bulan April 1999

melalui Instruksi Presiden

Inpres No 2 Tahun

sehingga menjamin kelangsungan lestarinya

1999 tentang Langkah Langkah Kebijakan dalam

masyarakat

RangkaPemisahan Polri clan ABRI

baik secara individu maupun

kelompok

Kebijakan

berikutnya adalah dikeluarkannya Ketetapan

Karakter institusi kepolisian suatu negara

Majelis Permusyawaratan Rakyat No VI MPR

juga ditentukan dari perilaku dan sikap para

RI 2000 tentang Pemisahan TNI clan Polri yang

anggotanya

diikuti dengan dikeluarkannya TAP No

inulai dari tingkatan prajurit

VII

tamtama bintara maupun perwira polisi Apabila

MPR RI 2000 tentang Peran TNI clan Polri

karakter tersebut mencerminkan citra yang

Amanat TAP MPR ini menyebutkan bahwa peran

positif Inaka dapat dipastikan bahwa kinerja

TNI adalah di bidang pertahanan clan Polri di bidang keamanan Tindak lanjut dari amanat TAP

institusi kepolisian tersebut juga balk Hal yang sama juga berlaku sebali knya jika citra yang

MPR di atas adalah dikeluarkannya UU No 2

terbangun di mata publik negatif maka ada

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

persoalan dengan kinerjanya yang biasanya juga cenderung negatif Dengan demikian dalam

Indonesia clan UU TNI No 34 Tahun 2004

konteks ini anggota atau petugas kepolisian di semua tingkatan memiliki kewajiban untuk

berperilaku profesional sesuai dengan t mtutan

bid

him 47

IDSPS Reformasi Kepohsian Republik Indonesia Seri 6 No 6 2008

him

Edisi

I

Namun sayangnya walaupun telah ada dua produk UU tersebut

organisasi clan kebutuhan negara

pengaturan teknis yang menerjemahkan filosofi dart pemisahan antara tugas keamanan clan tugas pertahanan tidak segera disusun

Anneke Osse Afemahanu Peniolisian 2007 him 43

Jakarta Rinam Antartnka CV

Charles Reith dalam karyanya The Blind Eye of History

TNI Pori di Afaso Perubahan Pohok

him xxix

Hal ini menyebabkan pengaturan tataran

kewenangan clan koordinasi antara Polri dan TNI dalam menangani

dalam

Irjen Poi Purn Prof Koesparmono Irsan S I K S H M M M B A Polri Mandnrn dan Budayanya dalam Al Araf Anton Aliabbas

Ed

oleh pemerintah

Bandung ITB 2007

masalah keamanan dalam negeri kerap kalt mengalami persepst yang berbeda bahkan benturan kepentingan Lihat M Nurhasim pada bagian

Pendahuluan

dalam Ikrar N B

Ed

Relasi TA7

dan Polri dalam Penanganan Keamanan Dalain A egeri 2000 2004

Jakarta P21

LIPI 2004

him 4

49

Undang Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara

Republik

Indonesia

2006 dibentuklah Komisi Kepolisian Nasional Pembentukan ini merupakan

Kompolnas

menyebutkan bahwa peran utama polisi adalah

bagian dari amanat UU No 2 Tahun 2002 dengan

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat menegakkan hukum serta memberikan pelayanan

tujuan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja Polri agar sesuai dengan kapasitas fungsi

kepada masyarakat Sebagaimana yang diatur

dan wewenangnya

Selain

dalam UU Kepolisian RI No 2 Tahun 2002 dapat

upaya

reformasi

fungsi

dan

disimpulkan bahwa fungsi utama kepolisian

kelembagaan di atas reformasi Polri khususnya

meliputi tiga hal yaitu fungsi preemptif preventif

di level Brimob Brigade Mobil juga dilakukan

dan represif

melalui beberapa kebijakan Reformasi di tubuh

Fungsi preemptif merupakan tugas

pembinaan masyarakat yang hanya meliputi 205

Brimob dianggap perlu dilaksanakan mengingat

dart tugas pokok Polri Dalam konteks ini dikenal

tugas pokoknya adalah menanggulangi gangguan

Perpolisian

istilah Community Policing

dan

keamanan

ketertiban

masyarakat

Fungsi preventif merupakan fungsi

Kamtibmas berkadar tinggi seperti kerusuhan

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

massa kejahatan terorganisir yang menggunakan

memberikan perlindungan

senjata api

Masyarakat

dan mencegah

born dan sebagainya Fungsi ini

terjadinya pelanggaran hukum sedangkan fungsi

dianggap sebagai satuan pamungkas Polri yang

represif adalah fungsi penyelidikan dan

memiliki kemampuan spesifik dalam hal

penyidikan atas sebuah kejahatan

penanggulangan keamanan dalam negeri dengan

Selanjutnya

pengaturan

untuk

operasionalisasi fungsi preemptif Polri dikeluarkanlah

beberapa

maka

regulasi

daya gerak daya tembak dan daya sergap yang cukup tinggi

Kebijakan kebijakan yang dikeluarkan

untuk

merealisasikan program Perpolisian Masyarakat

dalam upaya reformasi Brimob

Dasar hukum Perpolisian Masyarakat adalah

dengan dikeluarkannya SK Kapolri No

UUD 1945 perubahan kedua Bab XII Pasal 30

Skep 1320 VIII 1998 pada tanggal 31 Agustus

UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri pada Pertimbangan huruf b tentang Pemeliharaan

Peningkatan

Keamanan Dalam Negeri dan Pasal 3 serta Surat Keputusan

SK

Kapolri No

Pol

737 X 2005

tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi

Model

Penerapan

Perpolisian

Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas

Era

Pol Skep 27 IX 2002 tentang Reformasi Brimob Polri meliputi 15 Aspek Struktural a

Kekuatan Brimob tidak terpusat

tetapi lebih terdesentralisasi di

dapat

tingkat Polda

diterapkan dalam konteks membangun kemitraan b

dengan masyarakat Program ini bertujuan agar

Struktur organisasi tidak harus sama dengan struktur organisasi militer

polisi dapat melakukan kemitraan dengan

Aspek Instrumental

2

masyarakat dalam rangka mengurangi kejahatan dan meningkatkan keamanan

dalam

Tata Kerja Korps Brimob dan SK Kapolri No

1

Polmas

Pelayanan Polri

Reformasi SK Kapolri No Pol Kep 53 X 2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan

Regulasi di atas diharapkan agar program Masyarakat

Pol

1998 mengenai Buku Petunjuk Lapangan tentang

Polri 14

Perpolisian

antara lain

Dengan adanya

a

Penyempurnaan piranti lunak yang

program ini diharapkan dapat tumbuh kesadaran

berlaku di Brimob Polri mengacu

dan kepercayaan masyarakat dalam membantu

pada paradigma Polri UU Polri dan

kepolisian

untuk

menanggulangi

dan

ttmtutan masyarakat

b

menyelesaikan masalah masalah keamanan

Pengkajian terhadap sistem dan

Kebijakan lainnya yang terkait dengan

metode oleh lingkungan Brimob

upaya reformasi Polri adalah dengan dibentuknya

dengan tujuan menjadikan anggota

Komisi Kepolisian Nasional di Indonesia Melalui

Brimob Polri sebagai pelayan

Keputusan Presiden

masyarakat dan penegak hukum

Keppres

No

50 Tahun

yang profesional Jend Pol

Pum Prof Dr Awaloedin DJamm M P A

Kepolisian RI dalarn Sistem Ketatanegaraan Esok

Jakarta PTIK Press 2007

Relasi Polisi Masyarakat Newsletter Edisi VIU10 2008

50

Kedudukan

Duht Ktni dan

dalam IDSPS AJI him 2

Muradi

Reformasi Brimob Polri

Kultur Polisi Sipil

him 54 55 dan FES

Sektor Iieamanan di Indonesia 2007

him 7 9

Antara Tradisi Militer dan

dalam Beni Sukadis Ed

AlmanakReformast

Jakarta LESPERSSI

DCAI

Hal di atas dapat menjadi tnasalah bagi

Aspek Kultural

3

a

Perlunya perubahan dari perilaku anggota

Polri

Brimob

yang

militeristik menjadi anggota Brimob

b

Beberapa kasus konflik di daerah yang terjadi menunjukkan pengelolaan keamanan yang balk oleh Polri maupun TNI

yang berstatus sipil

dilakukan

Menghindari dan menghilangkan

terlihat adanya rivalitas di antara keduanya

sifat

kebanggaan

berlebihan

c

penanganan keamanan dalam negeri Indonesia

dan

korps yang

arogan dalam

masih

Rivalitas tersebut berdampak pada konflik yang sifatnya sangat politis dan taktis operasional ketidakjelasan

ini

kehidupan sehari hari di masyarakat

Akibat

maupun saat menjalankan tugas

menyebabkan jumlah korban sipil bertambah

Mengimplementasikan penggunaan

dalam beberapa kasus konflik di daerah

pengaturan

Capaian lainnya yang memperlihatkan

program yang komprehensif dan

Polri

dengan

tepat dalam rangka membangun

upaya

loyalitas setiap personil Brimob Polri

dilakukannya langkah langkah reformasi internal

reformasi

adalah

kepada misi organisasi bttkan pada

Polri Langkah langkah reformasi internal Polri

pribadi atau pimpinan

meliputi aspek struktural

instrumental

dan

kultural Aspek struktural terdiri atas peruballan

Capaian dan Kendala Upaya Reformasi

institusional kepolisian dalam ketatanegaraan

Polri

organisasi

susunan

dan kedudukan

instrumental meliputi filosofi

Dari sisi kebijakan capaian regulasi dan

paparan kebijakan di atas yang dikeluarkan untuk mengatur institusionalisasi Polri memang sudah

visi

Aspek

misi

dan

tujuan di level regulasi kemampuan fungsi dan perencanaan Aspek kultural terdiri atas doktrin

sistem rekrutmen dan pendidikan serta sistem

kebijakan

operasional Berbagai langkah tersebut yang

tersebut masih terkesan belum optimal dan hanya

sudah dilakukan oleh Polri dapat dilihat dalam

mengatur di level internal kepolisian saja Padahal

tabel di bawah ini

di sisi lain institusi keamanan di suatu negara

Tabel I memang memperlihatkan beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh Polri dalam

dilakukan

Namun di lain pihak

pada dasarnya bertanggung jawab atas keamanan negara tersebut baik keamanan dalam negeri

rangka melakukan reformasi internal iristitusinya

maupun keamanan nasional

Namun demikian

Dalam konteks

inilah kebijakan yang dikeluarkan seharusnya juga komprehensif tidak hanya mengatur masing

masing institusi keamanan saja melainkan juga

upaya upaya tersebut masih

perlu dikaji lagi secara kritis

karena masih

membuka area persoalan di masa mendatang Dari aspek struktural misalnya memang

tindakan komprehensif yang mengatur kerja sama

sudah terjadi perubahan strukturalisasi dalam

dan koordinasi dengan institusi lainnya terutama

tubuh

yang terkait dengan pengelolaan keamanan dalam

mekanisme pertanggungjawaban

Polri

Namun

demikian

dari

sisi

kedudukan

negeri Sebagai contoh dalam fungsi perbantuan

Polri di bawah Presiden menyebabkan Polri

kepolisian kepada TNI maka diperlukan aturan

memosisikan sebagai lembaga yang membuat

aturan telalis dan operasional yang mengatur

kebijakan

kedua institusiini

Beberapa kalangan mengkhawatirkan aspek ini

bagaimana pola tugas

karena

perbantuan dan sebagainya Dengan demikian level kebijakan ini masih

dan operas ionalisasinya sekaligus

akan

terbuka

kesempatan

untuk

mempolitisasi fungsi kepolisian itu sendiri Selain

berada pada tahap garis besarnya saja sedangkan

itu

pada level operasionalnya masih belum terlihat

menciptakan persoalan birokrasi yang tidak

Contoh lainnya mengenai masalah yang muncul

efektif karena pemenullan segala kebutulian dan

dalam pembuatan kebijakan untuk mengatur

operasional Polri ditanggung oleh pemerintah pusat sehingga birokrasi yang harus dllalUl

institusi keamanan juga terlihat pada pembahasan RUU Keamanan Nasional

Kamnas

muncul anggapan bahwa posisi ini juga

Berbagai

silang kepentingan saling beradu dalam pembahasan RUU tersebut hingga akhirnya menjadi deadlock

Lihat M Nurhasim pada bagian

Ed

Relasr Tr1 7dan Polrr

Pendahuluan

dalam Ikrar N B

Op Crt hhn 5 Contoh yang paling

nyata dari dampak pemisah masalah pertahanan dan keamanan

tersebut adalah iatrihm a korban iiwa yang sangat besar dalam proses penanganan konflik di Sampit antara Suku Dayak dengan Madura

51

Tabel 1

Lan kah langkah Reformasi Internal Polri

2

3 4

5

Perubahan Polri menjadi lembaga

1

Dikeluarkannya TAP MPR No

1

ek Kultural

Perubahan doktrin dan

nondepartemen dengan

VI dan VII Tahun 2000 tentang

pedoman induk dari Doktrin

kedudukan setingkat menteri

Pemisahan TNI Polri dan

Penempatan Polri sebagai mitra kerja DPR RI dalam urusan keamanan melalui Komisi III DPR

Peran TNI Polri

Catur Darma Eka Karma sebagai pedoman induk di

Amandemen Pasal 30 UUD

masa Orba dan Doktrin

2

1945 ayat 2 yang memisahkan

Sad Daya Dwi Bhakti

Bidang Hukum

peran TNI dan Polri dalam

sebagai doktrin pelaksanaan menjadi

Pemisahan Struktur kepegawaian

usaha di bidang pertahanan

dari manajamen TNI

dan keamanan sebagai

Doktin Tri Brata sebagai

Pembenahan penampilan polisi

kekuatan utama dalam upaya

doktrin induk dan Doktrin

berseragam tidak berseragam

pertahanan dan keamanan

Catur Prasetya sebagai

dan peralatan tugas

negara yang dilaksanakan

pedoman hidup anggota

Penetapan Polda sebagai induk penuh kesatuan

6

As

Aspek Instrumental

Aspek Struktural

1

tidak sentralistik

3

2

melalui sistem Hankamrata Revisi 300 Petunjuk

perilaku polisi dalam

ke Mabes Polri

Pelaksanaan

Penetapan titik pelayanan pada

Petunjuk Teknis Juknis Polri

yaitu postur Polri yang

Penyusunan Grand Strategy 25 tahun Polri yang terdiri atas

profesional bermoral dan

dalam pasal 18 UU No 2 Tahun 2002

jangka pendek untuk trust

pengayom

melaksanakan tugas dan

building jangka menengah

wewenangnya

pengemban diskresi yang diatur Dalam hal ini dalam

4

Juklak

Perumusan pedoman

dan

melaksanakan tugasnya

modern sebagai pelindung dan pelayan

untuk membangun kemitraan

masyarakat yang terpercaya dalam

dapat bertindak menurut

dan jangka panjang untuk

melindungi masyarakat dan

penilaiannya sendiri

membangun strive for

7

Pelembagaan Komisi Kepolisian

excellence

8

Likuidasi satuan Brimob dalam

tamtama Polri dalam upaya

arti mereposisi Brimob Polri

community policing Dalam

sebagai satuan khusus polisi

hal ini

profesional dengan daya tangkal

menempatkan diri secara

tinggi yang berbeda fungsinya

vertikal tetapi horizontal di

dengan militer

dalam mas arakat

Sumber

pejabat Polri

Langkah langkah Reformasi Internal Polri

menegakkan hukum 3

dalam IDSPS

AJI

Pemberdayaan bintara dan

dan FES

polisi tidak lagi

Newsletter

Edisi VII 10

2008

menjadi panjang Akan tetapi di lain pihak

menganggu konsolidasi internal Polri

anggapan tersebut juga perlu dikritisi lebih lanjut

tetapi di lain pihak

Akan

kepemilikan departemen

Perlu diingat bahwa kepolisian merupakan

tersendiri juga bukan merupakan solusi yang tepat

institusi keamanan dan alat negara yang diberikan kewenangan kewenangan tertentu yang sifatnya perlu pengaturan dan kontrol yang kuat secara

bagi pembenahan struktural organisasi dalam

struktural dan tersentralisir oleh negara

Polri bergabung atau menjadi bagian dari satu departemen tertentu tergantung dari tugas dan

Pengontrolan tersebut memang berdampak secara birokratis tetapi hal itu memang menjadi

kepolisian Pengalaman di beberapa negara maju seperti Inggris memperlihatkan bahwa idealnya

kebutuhan keamanan masyarakat Apabila tugas

konsekuensi logis dari sebuah pengontrolan dan

Polri lebih diprioritaskan untuk menangani

pengawasan alat negara yang dapat melakukan

persoalan keamanan dalam negeri maka posisi

kekerasan secara legal dalam konteks pengelolaan

Polri dapat di bawah Departemen Dalam Negeri Depdagri

keamanan masyarakat Terkait dengan posisi di atas

Polri juga

Jika prioritasnya lebih banyak terkait

dengan penindakan hukum

posisinya dapat

harus mengkaji secara serius dan kritis karena

bergabung atau di bawah Departemen Hukum dan

akan berpengaruh di masa mendatang Ada anggapan yang muncul bahwa posisi yang ideal

dicermati lebih lanjut

HAM Aspek aspek inilah yang juga seharusnya

semestinya adalah Polri memiliki departemen

Selanjutnya dalam hal kewenangan Polri

tersendiri yang mengatur institusi Polri secara

juga sebaiknya mempertimbangkan pendelegasian

terarah dan fungsional Selain itu dengan adanya departemen tersebut intervensi secara politis juga dapat diminimalisir sehingga tidak akan

Ali Usman

Saatma Polri Profesional dan Independen

it it u bcrlrpos conl diakses tangga130 Des ember 2008

52

dalam

wewenang ke daerah dalam bentuk desentralisasi bertujuan

ini

Hal

manajemen

3

Menerima saran dan keluhan dari nasyarakat nengenai kinerja kepolisian

untuk

dan menyampaikannya kepada Presiden

mengefektifkan komando manajemen operasional

serta dukungan anggaran dari Poiri sendiri Dengan adanya desentralisasi manajemen

Namun sayangnya fungsi clan kehadiran

tersebut maka keberadaan Polri di tingkat Polda

Kompolnas masih terkesan samar di mata

Polwil sampai dengan Polres bisa nendapatkan

masyarakat

nasyarakat juga tidak

Bahkan

semua aspek tersebut dapat direalisasikan maka

mengetahui siapa saja pihak yang berwenang yang duduk dalam institusi ini Dengan demikian

mekanisme pertanggungjawaban Polri bisa lebih

keberadaan Kompolnas belum memilki makna

efektif clan relatif tidak birokratis

yang berarti di nata masyarakat

anggaran resmi dari APBD setempat

Apabila

Padahal di negara lain

Namun sayangnya dalam UU No 2 Tahun

2002 tentang Kepolisian Negara RI juga tidak memuat aturan hukum yang secara spesifik mengatur

legiti nasi

clan

mekanisme

kepolisian

nasional

lembaga komisi

merupakan

lembaga

pengawas yang memiliki wewenang investigasi bahkan penangkapan

Sayangnya di Indonesia

pertanggungjawaban polisi secara berkala dan

Kompolnas masih belum menjadi lembaga

kelembagaan Pasal 11 ayat 1 dalam UU tersebut

pengawasan yang efektif karena tidak memiliki

memang menjelaskan tentang pengangkatan dan pemberhentian Kapolri yang dilakukan oleh

fungsi pengawasan

Presiden dengan persetujuan DPR

Namun

Kompolnas di Indonesia

hanya dapat menan pung keluhan masyarakat yang terkait dengan pelayanan kepolisian dan

aturan ini tidak mengatur pertanggungjawaban

meneruskan laporan tersebut ke Mabes Polri

secara institusional

tanpa

hanya merupakan aturan

tentang pengangkatan clan pemberhentian juga

menyatakan

bahwa

Kapolri

menindaklanjutinya

secara

Di sisi lain memang telah tercapai beberapa

Kapolri 19 Berikutnya pasal 10 dalam UU yang sama

dapat

independen kemajuan internal Polri

terutama dart aspek

bertanggung jawab secara hierarkis Konsep ini

pengadaan sarana operasional dan pengembangan

memiliki kesan bahwa Polri tidak diharapkan

jaringan kerja sama dengan negara lain Secara

memberikan tanggung jawab institusional pada

fisik internal kemajuan berarti yang telah

tingkat lokal Oleh karena itu di masa mendatang

dilakukan oleh Polri adalah peningkatan sarana

pemerintah

dan prasarana institusi ini

perlu

nenciptakan

pertanggungjawaban

mekanisme

kepolisian

secara

sampai dengan tahun 2004

Sejak tahun 1999 sarana mobilitas

institusional clan reguler kepada publik clan

operasional kepolisian mengalami peningkatan

lembaga perwakilan baik pada tingkat nasional

Misalnya kendaraan umu n kepolisian sebesar

clan lokal 20

52 5

Aspek berikutnya yang bisa menjadi kendala di masa mendatang adalah keberadaan

alat gabung 12 5

Kompolnas itu sendiri

Polri dengan pihak internasional juga mulai

Dalam aturan yang

dikeluarkan wewenang Kompolnas antara lain 1

2

kendaraan khusus 169

kapal 365

clan pesawat terbang 189

Begitu juga secara eksternal kerja sama antara neluas terutama dalam hal penanganan ancaman

Mengu npulkan dan menganalisis data

terorisme

sebagai bahan pemberian saran kepada

Amerika Serikat Jepang Iraggris Belanda

Presiden yang terkait dengan anggaran

Jerman Selandia Baru Malaysia dan Australia

pengembangan sumber daya manusia

turut memberikan bantuan kepada Polri untuk

clan pengembangan

mendukung kinerja clan reformasi Polri itu

sarana prasarana

Beberapa negara donor

Selain itu

seperti

dari aspek penanganan

Polri

sendiri

Memberikan saran profesional clan

gangguan keamanan beberapa capaian berhasil

mandiri

diraih seperti mengungkap kasus terorisme

clan

menekan angka kriminalitas pengamanan hari hari besar tertentu di Indonesia

membongkar

ibid

Dr Makmur Keliat

Anton Aliabbas Ed

Reformasi Kepolisian

7Ni Polri

22 ibid

23 Jend

20 ibid

21 IDSPS Reformasi

dalam Al Araf

Op Cit hlm 43

Op Cit him 4

Pol

Kedudukan

Purn

Prof Dr Awaloedin Djamin

M PA

Op Cit him 36 37 53

jaringan narkotika

menekan kasus illegal

pelaksanaan program ini justru datang dari internal Polri sendiri

logging dan sebagainya Namun sayangnya

walaupun telah ada

tersebut

antara lain

Hambatan hambatan

ketiadaan perimbangan

kemajuan dari sisi operasional di atas dari segi

percepatan

rasio

belutn

ketidakpedulian dan kurangnya pemahaman

menunjukkan perubahan berarti Saat ini rasio

pimpinan satuan kewilayahan dari mulai

jumlah

keanggotan

tnasih

pada

tingkat

pelaksanaan

Polri dengan masyarakat tnasih berkisar 1 750

Kapolda Kapolwil Kapolwiltabes Kapoltabes

sampai dengan 1 1000 Padahal rasio yang ideal

Kapolres Kapolresta Kapolres Metro dan atau

adalah 1 350 dan disesuaikan dengan kondisi

Kapolsek tentang konsep pelaksanaan Polmas

geografis wilayah yang menjadi pengawasan

tujuan sasaran filosofi grand strategy

sumber

keamanannya Rasio perbandingan yang tidak

dan pengelolaan anggaran mekanisme evaluasi

merata ini menyulitkan Polri dalam menjalankan

pengawasan

tugasnya 24

eksternal dan internal serta kultur kinerja anggota

Oleh karena itu

rasio keanggotaan Polri

layak dikaji dan dibangun kembali agar polisi

mampu mengantisipasi ancaman terhadap

dan komplain yang bersifat

Polri yang belum sepenuhnya berubah dari pola pola Polri di masa Orba

Hingga saat ini

belum ada data pasti

gangguan keamanan dalam negeri Jumlah polisi

mengenai

semestinya berada pada posisi yang ideal

Padahal untuk menciptakan peran polisi yang

Penerapan

ini

ideal sebagai pengayom masyarakat dibutuhkan

diperlukan agar Polri mampu mengatasi ancaman

sinergi yang baik antara polisi dan masyarakat

keamanan dalam negeri Apabila hal ini memang

sendiri

masih menyulitkan terutama dari segi anggaran

anggotanya dengan rakyat dapat menjadi

maka

rasionalitas

perlu

keanggotaan

dilakukan

implementasi program tersebut

Kedekatan institusi Polri melalui

langkah langkah

landasan sinergi agar tercipta polisi yang

mengefektifkan Babinkamtibnas dan Perpolisian

merakyat dan dihormati oleh masyarakat Oleh

Masyarakat

konseptualisasi Babinkamtibnas dan Perpolisian

karena itu pada tahap implementasi program ini partisipasi aktif yang datang tidak hanya dari

Masyarakat idealnya setiap satu kelurahan di

masyarakat

wilayah Indonesia terdapat satu anggota Polri

Misalnya

serta terbentuknya Kelompok Sadar Kamtibmas

Polres setempat mau

Selain itu

apabila mengacu pada

Pokdarkamtibnas di tiap kelurahan dan desa 2s Berikutnya mengenai program Polisi Masyarakat Polmas

1 Sejalan dengan definisi

ini pengertian Polmas mengacu pada kedudukan ketertiban dalam masyarakat

pelayanan dan bantuan kepada masyarakat dan

berpartisipasi

dan

membangun komunikasi dengan masyarakat dalam rangka memetakan permasalahan

permasalahan keamanan yang dihadapi oleh masyarakat di wilayah tersebut Berikutnya adalah reformasi Brimob Polri

polisi yang bertujuan menciptakan keamanan dalam negeri

tetapi juga dari anggota Polri

dari tingkat Polda sampai dengan

Dalam hal ini

Brimob juga masih belum

menunjukkan perubahan kultural Secara kasat

penegakan hukum Sebagai suatu strategi Polmas

mata

berarti model perpolisian yang menekankan kemitraan yang sejajar antara petugas polisi

militeristiknya daripada satuan satuan lainnya

Brimob masih memperlihatkan sifat

dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan

masyarakat oleh salah satu oknum Brimob

dan melakukan tindak kekerasan terhadap

dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang

tertentu Dengan demikian penanggalan kultur

mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat

Brimob yang masih militeristik masih sulit

setempat dengan tujuan mengurangi kejahatan

terwujud

serta meningkatkan kualitas hidup warga

keterampilan dan keahlian personel Brimob masih

setempat

terbatas pada keahlian profesional

Dengan adanya program ini

memang

Selain itu

upaya pengembangan

belum

menekankan pada keahlian untuk membangun

muncul apresiasi positif dari rnasyarakat Tetapi

interpersonal sebagai salah satu prasyarat dari

sayangnya

polisi sipil dalam era demokratisasi 8

hantbatan

irnplementasi atau

Selain itu kendala anggaran dalam Polri za 1DSPS Reformasi Ali Usman

juga masih perlu diperhatikan

Op Cit hlm 5

Saatnya Polri Profesional dan Independen

dalam

ivlvw batiposl com diakses tanggal 30 Desember2008

Istilah lainnya yang juga kerap digunakan adalah Polisi Sipil dan atau Communrll Policing 54

Lihat hnp potmas u ordpress coin s Muradi Op Cil hlm 12

Kendala dalam

F

anggaran ini meliputi mekanisme anggaran clan dukungan anggaran Pada tnekansilne anggaran

akan selalu terkait dengan kedudukan polisi

diberikan baru memenuhi sekitar 30 dari total kebutuhan Polri 0 Sementara itu di lain pihak persoalan kesejahteraan prajurit Polri masih luput

sebagai kepolisian nasional Hal ini berdampak

dari perhatian pemerintah Jika mengacu yang

juga pada mekanisme pemenuhan anggaran untuk

terjadi di lapangan persoalan ekonomi selalu

segala kebutuhan clan operasional Polri yang

melanda para anggota Polri di tingkat prajurit kesulitan

memenuhi

kebutuhan

ditanggung oleh pemerintah pusat Hal ini

seperti

menyebabkan ketergantungan anggaran pada

kehidupannyasehari hari Bukan rahasia lagi jika

pemerintah pusat sehingga birokrasi clan tali

ada beberapa di antara mereka yang mencari

komando yang harus dilalui juga menjadi panjang 29 Kemudian dalam hal dukungan anggaran Dukungan anggaran yang memadai untuk membangun Polri yang mandiri clan

penghasilan tambahan seperti menjadi tukang ojek membuka warung clan sebagainya Di sisi

profesional

seperti

semestinya

dipikirkan

oleh

lain dengan alasan keterbatasan tersebut kinerja

polisi di lapangan juga menjadi cenderung negatif liar

pungutan

oleh oknum tertentu

pemerintah Saat ini anggaran dari APBN Polri

sampai

pada tahun 2008 adalah Rp 23 trilyun yang terbagi dalam tiga tahap yaitu untuk belanja pegawai belanja barang clan belanja modal

kriminalitas narkoba perjudian clan lain lain

dengan

keterlibatannya

dalam

Memang semestinya keterbatasan anggaran

Polri bukan menjadi alasan utama terhadap

Anggaran tersebut dirasakan belum mencukupi

kinerja kepolisian

untuk memenuhi kebutuhan tersebut

mengakibatkan Polri harus mencari anggarannya

Namun demikian

perlu dicermati pula

Namun

realitas tersebut

sendiri clan hal ini didukung oleh UU Polri itu

bahwa anggaran tersebut relatif cukup besar j ika dibandingkan dengan anggaran TNI yang masih

sendiri

harus terbagi menjadi tiga bagian yaitu anggaran untuk TNI Angkatan Darat Angkatan Laut clan

dari APBN kecuali anggaran untuk Kompolnas Dengan demikian dapat dipastikan bahwa

Angkatan Udara

sumber anggaran off budget dari pos masyarakat

Polri memiliki besaran

Secara eksplisit

dalam UU ini tidak

ditegaskan bahwa anggaran Polri hanya berasal

anggaran yang utuh untuk satu institusinya saja

menjadi titik lemah dalam akuntabilitas clan

Selain itu

transparansi Polri

Polri juga mendapatkan dana dana

bantuan dari negara negara lain yang terkait dengan kerjasama institusi clan pembangunan

Evaluasi Langkah langkah Reformasi

sarana prasarana kepolisian Tetapi ironisnya

Polri

proses akuntabilitas anggaran clan dana tersebut masih dirasakan lemah clan belum terkontrol

secara ketat

baik oleh pemerintah maupun

Paparan di atas telah memperlihatkan bahwa reformasi Polri sudah sebagian besar dilakukan

internal kepolisian sendiri

terutama di aspek instrumental clan struktural

Selanjutnya persoalan paling klasik mengenai anggaran kepolisian adalah gaj i anggota

Namun demikian walaupun telah ada perubahan

Polri

implementasi

Walaupun pasca reformasi ini anggaran

polisi mengalami peningkatan

namun tidak

instrumental dan struktural kultural

namun secara polisi

belum

memperlihatkan seluruh karakter sipilnya sebagai

diiringi dengan anggaran untuk kesejahteraan

cermin jati diri Polri

prajurit polisi Kenaikan anggaran saat ini hanya

menghormati hak hak sipil serta mengedepankan

yaitu

polisi yang

dapat digunakan untuk menambah jumlah

pendekatan kemanusiaan Hal ini memang terkait

personel kepolisian

dengan paradigma lama Polri yang dulunya masih

walaupun ironisnya

penambahan tersebut masih jauh memadai Polri hanya mampu merekrut 13 000 personel per tahun

Dengan jumlah ini

maka rasio ideal

menjadi bagian dari kekuatan militer sehingga

budaya tersebut masih belum terkikis dari institusi Polri

Harus diakui bahwa tindakan beberapa

perbandingan Polri dengan penduduk Indonesia

anggota Polri di lapangan masih mencerminkan

baru tercapai

1 750 di tahun 2004 clan

kekerasan

clan

kemungkinan berlanjut di tahun tahun berikutnya

masyarakat

Beberapa kasus memperlihatkan

ketidakadilan

terhadap

Hal ini memperlihatkan bahwa anggaran yang i0 Budi Gunawan

Quo Vadis Anggaran Polri

dalam Kompas

Senin 4 Agustus 2003

Ali Usman Op Cit

IDSPS Rejormasi

Op Cit hlm 5 55

demonstrasi penanganan keamanan di daerah

permasalahan yang dihadapi oleh mereka menjadi sangat kompleks Dilema inilah yang membuat

konflik seperti Ambon Aceh

pekerjaan polisi berbeda dengan pekerjaan militer

fenomena

tersebut

seperti

penanganan

Papua Poso

Kalimantan dan sebagainya Bahkan sejak masa

Orba hingga pasca Orba rumor bahwa musuh

adalah

demonstran

polisi

TNI

tetapi pada saat tertentu polisi harus

bertindak sebagai militer

Dari aspek regulasi juga perlu dievaluasi

khususnya

Masalah ini patut dikaji kembali oleh Polri secara

kembali terutalna yang terkait dengan masalah masalah keamanan dan politik yang dihadapi oleh

internal

institusi Polri itu sendiri Misalnya diperlukan

mahasiswa

Hal

masih saja melekat salnpai sekarang

di

atas

mempengaruhi

stigma

regulasi yang jelas dalam hal penataan bantuan

masyarakat terhadap Polri itu sendiri Di mata masyarakat yang menjadi stigmatisasi kinerja

TNI kepada Polri clan sebaliknya

Polri adalah kekerasan polisi pembelaan terhadap

keamanan dalam negeri Dalam UU No 2 Tahun

kepentingan penguasa

2000 tentang Kepolisian Negara Republik

maupun akuntabilitas dalam lembaga ini

tidak ada transparansi

dan masalah korupsi di

Dalam masalah kekerasan

melalui

prosedur clan kriteria yang jelas untuk tugas

Indonesia disebutkan bahwa dalam menjalankan tugas keamanan dalam negeri

Polri dapat

misalnya jugamasih mewarnai tugas kepolisian

meminta bantuan kepada TNI yang akan diatur

sehari hari

dalaln Peraturan Pemerintah

Sebagai contoh

laporan Kontras

PP

Selain itu

Sumatera Utara memaparkan pada periode

dalam UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan

Januari sampai dengan Oktober tahun 2007

Negara disebutkan bahwa bantuan TNI kepada

terdapat 80 kasus kekerasan yang melibatkan

Polri akan diatur dalam UU Adanya perbedaan

aparat kepolisian Angka ini naik 48 dibandingkan pada tahun sebelumnya

jika

2006

penjabaran kerja sama antara Polri clan TNI

dalam menangani masalah keamanan dalam

bahwa tindakan polisi dalam posisi mereka

negeri menyebabkan perbedaan konsep yang akan diterapkan oleh masing masing institusi di mana Polri membuat Peraturan Pemerintah tentang

sebagai pengatur keamanan publik terkadang juga

Perbantuan sementara TNI menghendaki adanya

tidak sederhana atau tidak dapat dilihat secara

UU Perbantuan S Hal ini mengakibatkan pola

yang hanya terjadi 61 kasus 32 Sementara itu perlu disadari clan diakui juga

hitam putih Setiap kali polisi harus berhitung

relasi perbantuan TNI kepada Polri maupun

dengan minimal 10 variabel saat bertindak

sebaliknya selalu berbeda pandangan dalam

khususnya yang terkait dengan kegiatan kepolisian yang memiliki unsur ketertiban umum Kesepuluh variabel itu adalah kewenangan yang

mengamankan suatu wilayah khususnya daerah dalam negeri Muncul persepsi dari kelompok

dimiliki

TNI

anggaran

ketersediaan sumber daya manusia

peralatan

siapa kalangan yang

konflik atau bila terjadi gangguan keamanan militer jika tidak diminta maka mereka

tidak akan bertindak

diam saja

karena tugas

dihadapi isu yang diusung opini publik tingkat

mereka hanya sebagai penjaga bangsa dari

keberingasan massa kemungkinan eskalasi jika

serangan luar

terjadi benturan

domestik dianggap sebagai tugas polisi se

serta persoalan kesesuaian

Dengan

dengan politik pemerintah s3 Kesepuluh variabel ini dapat saja bertambah

sedangkan tugas keamanan

demikian

regulasi

tersebut

dibutuhkan balk oleh Polri maupun TNI agar saat

jika polisi sedang melakukan penanganan

penerapan

keamanan di daerah konflik seperti Aceh atau

menyebabkan kerancuan fungsi clan wewenang

Ambon Hal yang sama juga berlaku di daerah dengan penduduk yang memiliki temperamen

menata fungsi

tinggi atau memiliki sejarah kekerasan kepolisian

koordinasi antara Polri clan TNI sehingga dapat

seperti di Makassar 34 Hal ini menjadi semacam

lnenjadikan polisi semakin profesional di masa

dilema tugas bagi kepolisian clan membuat

mendatang Di samping itu juga dibutuhkan regulasi yang mengatur ketentuan netralitas Polri

Z

Dorongan Masyarakat Sipil Atas Reformasi Polri

IDSPS AJI dan FES Newsletter Adrianus Meliala Kompas a Ibid

56

di

lapangan

tidak

regulasi ini diharapkan juga dapat

wewenang

clan terutama

dalam

Op Cit hlm 4

Polisi BBM dan Situasi Dilematis

28 Mei 2008

Selain itu

tindakan

dalam

Lihat lkrar N B pada bagian Penutup dalam Ikrar N B Relasi Op Cit hlm 172 Ibid

Ed

dalam pemilu maupun pilkada agar tidak terulang

permasalahan

lagi kasus Polwil di Banjarnegara

keamanan di tiap claerah selalu berbeda beda sehingga koordinasi

Berikutnya dari aspek pengawasan terhadap Polri

Selama ini

serta pola gangguan

antara

pengawasan Polri dilakukan

pembuatan pola konsep keamanan

secara internal yang dilaksanakan olell

dengan kondisi riil di lapangan perlu

Inspektorat Pengawasan Umum

disinergikan clan saling mendukungl

Irwasum

Pengawasan yang dilakukan oleh mereka adalah mengontrol kesesuaian dan kebenaran terhadap

melengkapi

3

Tumpang

kendali

tindih

pelaksanaan

seluruh jajaran Polri

pelaksanaan amanat reformasi Polri itu

Akan tetapi

Irwasum

tugas

rutin

dalam

pelaksanaan tugas clan penggunaan anggaran

dengan

sendiri juga diragukan keefektifannya mengingat

sendiri Akibatnya anggota Polri lebih

anggota di dalam jajaran ini adalah anggota Polri

terseret untuk memenuhi tugas rutin

juga sehingga akan kesulitan menindak sesama

ketimbang tuntutan reformasi 4

rekan mereka sendiri

Oleh karena itu

Belum jelasnya teknik implementasi

diperlukan tnekanistne

program reformasi dengan sasaran yang akan dicapai Hal inilah yang menjadi

pengawasan eksternal di level regulasi clan politik

oleh DPR dan Presiden untuk menghindari

kelemahan bagi Polri karena selama ini

pimpinan kepolisian mengelak dari investigasi

yang sering diusung adalah program

Secara teoritik bentuk pengawasan ini diperlukan

reformasi itu sendiri Namun demikian

agar dapat memberikan kesetaraan yang lebih

indikator capaian sasaran waktu serta

besar dalam investigasi penyalahgunaan

implementasi masih belum terlihat

wewenang tnaupun tindak kejahatan yang

dengan jelas

dilakukan oleh polisi z

5

Tidak adanya reward dan punishment

Dengan demikian secara fisik memang telah

bagi pelaksana upaya reformasi yang berhasil maupun yang tidak berhasil

ada upaya upaya untuk melakukan reformasi

dalam tubuh Polri clan harus diakui bahwa kondisi

Tambahan lagi juga tidak ada indikator

Polri saat ini lebih baik dibandingkan pada masa

yang jelas mengenai keberhasilan

Orba Akan tetapi dari segi perilaku dan mental

maupun

anggota masih cenderung belum banyak berubah

refortmasi Polri itu sendiri

Hal ini terjadi karena reformasi Polri masih

6

hambatan

dalam

upaya

Belum aclanya ruang dan landasan bagi

berjalan secara konvensional yang terlihat

pelaksana

melalui indikasi indikasi berikut ini 39

program yang tidak sesuai dengan

1

Belum adanya sinkronisasi antara kebijakan

dengan

implementasi

Polri

untuk

mengubah

tuntutan masyarakat di daerah 7

Ticlak

Kebijakan yang clikeluarkan masih

kontrol

melibatkan

dari

masyarakat

dirasakan normatif clan belum terlihat

implementasinya di lapangan Hal yang paling terlihat adalah kultur kepolisian yang belum banyak berubah sehingga 2

Penutup Hasil kajian di atas memperlihatkan bahwa

menjacli sorotan negatif dari masyarakat

reformasi Polri Inemang suclah dijalankan namun

Penerapan kebijakan masih bersifat top

masih memerlukan perbaikan di berbagai sisi

down Mabes Polri hanya merumuskan

Beberapa upaya yang harus dilakukan Polri untuk menghadapi permasalahan keamanan yang

konseptual secara sepihak sedangkan polisi

di

wilayah

menjalankannya saja

diingat

bahwa

hanya

sekedar

Padahal perlu

kondisi

wilayah

semakin

kompleks

adalah

penyusunan

perencanaan untuk Inengembangkan keberadaan

Polri yang semestinya mampu memahami permasalahan secara konsepsional komprehensif

dan strategis Dr Bambang Widodo Umar Dampak dari Atnran Legal dan Kebijakan Domeslik Terhadap Reformasi Polri Disampaikan

mampu

memberikan

upaya

pemecahan masalah yang ada a0

pada Simposium 10 Tahun Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia Jakarta

Dorongan Masyarakat Sipil Atas Reformasi Polri

IDSPS AJI clan FES Newsletter

Op Cit him 4

Dr Bambang Widodo Umar Dampak dari Op Cit

dalam

i Irjen Pol

Basyir A

Barmawi

Kebijakan Kamnad Sebagai

Penopang Terlaksananya Pemilu 2004 Keanranan

dalam Stanley Ed

Op Cit hlm 72 57

A

Selain itu upaya menggeser citra Polri yang

Djamin Awaloedin 2007 Kedudukan Kepolisian RI dalani Sistem Ketatanegaraan

dulunya militeristik ke arah polisi sipil yang detnokratik

akuntabel

profesional

clan

independen masih menjadi tantangan Polri di

masa mendatang Oleh karena itu rumah

dan Esok Jakarta Nasir Muh

Dttht Kini

PTIK Press

2004 Konflik Presiden versus Polri di

Era Transisi Dentokrasi Jakarta Pusat Stud

pekerjaan

Madani Institute

utama Polri dalam membangun citra

Osse Anneke 2007 Memahanii Petnolisian Jakarta

positif dan dukungan masyarakat adalah dengan kembali pada kemampuan mewujudkan polisi

CV Rinam Antartika

Stanley

yang profesional Beberapa indikatornya antara lain Polri yang ahli dan memiliki pengetahuan

Ed

2004

Pemilu 2004

Sukadis

Beni

Keamanan Jakarta

Ed

Demokrasi

2007

Alntanak Reformasi

tentang kepolisian tunduk pada ketentuan hukurn

Sektor Keamanan di Indonesia

clan sumpah jabatan independen tidak berpolitik

LESPERSSI

clan berbisnis serta akuntabel

Upaya upaya ini

dan

Proptaria

Jakarta

DCAI

Umar Bambang Widodo

2008

Dampak dari

Aturan Legal dan Kebijakan Domestik

tentu saja membutuhkan waktu serta kebijakan

Terhadap Reformasi Polri

clan program yang jelas dari pemerintah DPR

Jakarta Makalah

Seminar Disampaikan pada Simposium 10

internal Polri clan dukungan masyarakat

Tahun Reformasi

Sektor Keamanan di

Indonesia IDSPS AJI dan FES Newsletter Edisi VII 10 2008

Daftar Pustaka

IDSPS

Reformasi Kepolisian Republik Indonesia Seri 6

Araf Al dan Anton Aliabbas

Ed

2007 TNI Polri

di Masa Perubahan Politik Bandung ITB Bhakti Ikrar Nusa Ed

2004 Relasi TNI dan Polri

dalam Penanganan Keamanan Dalam

Negeri 2000 2004

41

Dorongan Masyarakat Sipil Atas Reformasi Polri

IDSPS AJI dan FES Newsletter 58

Jakarta P21 LIPI

Op C it hlm 2

dalam

Kompas

Senin

Edisi No 6 2008 4 Agustus 2003

Kotnpas 28 Mei 2008

Politik Luar Negeri Indonesia Refleksi dan Prediksi 10 Tahun Oleh

Ganewati Wuryandari

ABSTRACT

In the last ten years Indonesia has seen some principal changes in international and domestic affairs As

a result Indonesian foreign policy need to be harmonized with these changes for contemporary and fixture interests Ideally this harmonization need to be addressed in conceptual fr ainework and foreign policy strategy which refers to national interests projection based on priority scale and national capabilities reality In a

reflective way this paper was looking back to the way Indonesian foreign policy in the reform era 1998 2008 responded to some international and domestic changes and how Indonesian foreign policy direction in the nest ten years might be that is based on fixture issues problems and global challenges which potentially influence Indonesian foreign policy

setiap negara dan bangsa serta hubungan internasional yang semakin kompleks Dalam

Pendahuluan

Memasuki awal abad ke 21 ini konstelasi

konteks demikian politik luar negeri Indonesia

politik internasional mengalami perubahan yang

juga mengalami perubahan yang mendasar yaitu bukan lagi sekedar mendayung antara dua karang seperti yang dinyatakan oleh Wakil

sangat signifikan Berbagai perubahan besar yang dimulai sejak awal tahun 1990 an dengan

berakhirnya Perang Dingin telah memicu

Presiden Perdana Menteri Mohammad Hatta

berbagai perubahan yang meliputi tidak hanya

dalam pidatonya di depan Badan Pekerja Komite

struktur dan tatanan hubungan antarnegara yang terbentuk sejak berakhirnya Perang Dunia 11

Nasional Indonesia Pusat

2 September 1948

KNIP

pada tanggal

tetapi senyatanya politik luar

namun juga berbagai agenda dan isu politik

negeri hldonesia harts

global Sistem dunia saat ini tidak lagi didominasi

tanpa kepastian

mengarungi samudra luas

oleh dua polar yaitu Uni Soviet dan Amerika

Sosok dunia yang cenderung semakin

dengan hegemoni ideologi

terintegrasi secara global pada kenyataannnya

Serikat

AS

tetapi semakin

telah menimbulkan dilema dalam memaknai

mengarah pada multipolar dengan tarikan kuat

kedaulatan sedangkan gerakan menuju integrasi

dari pusat pusat kekuatan baru untuk membentuk

regional dalam bidang politik dan ekonomi

komunisme dan liberalisme

seperti tnisalnya Uni Eropa

tatanan internasional yang baru Dalam realitasnya

perubahan perubahan

Economic Cooperation

Asia Pacific

APEC

tersebut juga dibarengi dengan semakin derasnya

America Free Trade Area NAFTA

arus globalisasi yang dicirikan dengan

Multi National Companies

dan North dan peran

MNCs

yang

dan

semakin besar dalam hubungan internasional

ketergantungan antarbangsa dan antarmanusia di

telah melahirkan identitas barn yang tid ak lagi

peningkatan

saling

keterkaitan

seluruh dunia melalui peningkatan perdagangan

sepenuhnya menempatkan negara sebagai aktor

Perubahan lain yang tak kalah

investasi dan berbagai bentuk interaksi lainnya

tunggal

Berbagai perubahan dalam tataran politik global

pentingnya adalah menguatnya kecenderungan

tersebut telah rnendorong terjadinya transformasi

penekanan terhadap prinsip prinsip demokrasi

yang menyentuh hampir setnua aspek kehidupan

hak asasi manusia

Universalisasi Lihat Haridadi Sudjono

Globalisasi

hlm 9

dan lingkungan tersebut

semakin

Perkembangan serta

Kemungkinan Bencananya bagi Indonesia Humaniora 2008

HAM

isu isu

Jakarta

Lembaga

Mohammad Hatta htendapung Antara Dua Karang Jakarta Bulan Bintang 1976

hlm 17

59

u

mengurangi kesakralan

keamanan negara

meninokatnya investasi perusahaan

5

sebagai rujukan utama dalam hubungan antarnegara

insani

clan

menempatkan

perusahaan Indonesia di luar negeri

keamanan

Terkait dengan sasaran pokok tersebut

sebagai suatu isu yang tidak dapat

diabaikan dalam politik global

Tak dapat

dalam RPJPN 2005 2025 dirumuskan pula

dipungkiri pula bahwa persoalan yang terkait

bahwa salah satu arah pembangunan nasional

dengan keamanan pangan keamanan energi dan

adalah

krisis keuangan global juga menjacli semakin

aktif dalam pergaulan internasional

memperoleh perhatian dalam konteks hubungan

diharapkan bisa dicapai melalui berbagai upaya

antarnegara clan diplomasi ekonomi

Sebagai

konsekuensi

dari

mewujudkan Indonesia yang berperan yang

antara lain melalui optimalisasi diplomasi berbagai

penguatan kapasitas clan kredibilitas politik luar

perttbahan di atas politik internasional dewasa

negeri

ini telah menjadi semakin kompleks yang tentu

peningkatan efektivitas clan perluasan fungsi

memunculkan banyak tantangan clan sekaligus

jaringan kerja sama untuk membangun kembali

peluang Walaupun clunia belum sepenuhnya

soliclaritas Asociation ofSoirtheastAsian Nations

berubah

sebagaimana dapat dilihat dari

peningkatan

ASEAN

kualitas

diplomasi

dan membentiuk komunitas ASEAN

kenyataan bahwa berbagai konflik militer

Selain

antarnegara terus berlangsung di berbagai belahan dunia tetapi pada sisi lain clunia yang

pengertian politik dan budaya clan penguatan

bercirikan ketergantungan ekonomi juga telah

jaringan hubungan dan kerja sama yang produktif

menjacli realitas baru yang tidak terbantahkan

antaraktor negara clan aktor non negara dalam

Atas dasar pemahaman tersebut Indonesia

sebagai negara berkembang membutuhkan instrumen politik luar negeri yang efektif clan

itu

mengupayakan

pemeliharaan

perdamaian dunia melalui peningkatan saling

menyelenggarakan hubungan luar negeri TUIISan ini bermaksud menguraikan politik

luar negeri Indonesia dalam merespon berbagai

efisien agar mampu berkiprah untuk memenuhi

perubahan situasi clan kondisi internasional yang

kepentingan nasional dalam kancah internasional

sangat dinamis dalam kurun waktu sepuluh tahun

Tuntutan ini sejalan dengan Undang Unclang

terakhir khususnya pada era reformasi

Nomor 17 Tahun 2007 mengenai Rencana

2008

Pembangunan Jangka Panjang Nasional RPJPN

permasalahan

2005 2025 yang menyatakan bahwa salah sate

dimilikinya clan kecenderungannya Untuk itu

1998

yaitu dengan melihat secara jeli tantangan

potensi

yang

sasaran pokok pembangunan nasional Indonesia

ada tiga hal pokok yang perlu dipertanyakan

dalam kurun waktu 20 tahun mendatang adalah

yaitu

terwujudnya peranan Indonesia yang meningkat

1

bagaimanakah kinerja pemerintah

Republik hldonesia

RI

di dalam politik luar

dalam pergaulan clunia internasional 3 Sasaran pokok ini ditandai dengan diperkuat clan

negeri untuk menyikapi berbagai perubahan

dipromosikannya hal hal berikut

masalah dan tantangan global internasional apa

1

2

identitas

nasional

sebagai

negara

2

isu

yang masih akan mengemuka dan akan

demokratis dalarn tatanan internasional

memengaruhi kepentingan Indonesia di masa

pulihnya posisi Indonesia sebagai negara

mendatang

demokratis besar yang ditandai oleh

negeri Indonesia dalam kurun waktu sepuluh

keberhasilan diplomasi di berbagai forum internasional 3

lingkungan strategis internasional

3

bagaimanakah arah politik luar

tallun ke depan clan agenda apa yang seharusnya

clan

menjadi prioritas utama serta strategi apa yang akan diambil agar kebijakan clan implementasi

kontribusi Indonesia dalam kerja sama

politik luar negeri mampu membuahkan hasil

internasional dalam rangka mewujuclkan

yang diharapkan

Ineningkatnya

kepemirnpinan

tatanan dunia yang lebih adil clan damai 4

terwujudnya kemandirian nasional dalam

Politik Luar Negeri Indonesia

konstelasi global clan

Refleksi Di Era Reformasi Meski Indonesia belum sepenuhnya mampu

Lihat Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 1 ahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Paqjang Nasional Tabun 2005 2005

I

keluar dari imbas krisis ekonomi 1997 dengan dampak multiclimensinya namun rekam jejak politik luar negeri Indonesia dalam sepuluh tahun

terakhir menunjukkan bahwa sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah I

RPJMN I

2005 2009 yang salah satunya difokuskan unttik memperkuat dan memperluas identitas nasional sebagai negara demokratis dalam tatanan masyarakat internasional

telah memperoleh

Mei 1998 telah menyebabkan perubalian mendasar dalalrt kehidupan sosial politik hldonesia dari suatu sistem otoriter menuju sistem demokrasi Indonesia menjelma menjadi negara demokrasi terbesar di dunia setelah India dan AS

Sebagai sebuah negara yang mengusung nilai

capaian capaian cukup penting khususnya di

nilai demokrasi pemerintahan baru Indonesia pun

bidang pemantapan politik luar negeri dan

kemudian semakin menunjukkan komitmen

optimalisasi diplomasi Indonesia

nasional mereka terhadap masalah perlindungan

peningkatan

kerja sama internasional dan penegasan komitmen Indonesia atas perdamaian dunia 4

dan penghormatan HAM Pada masa Habibie misalnya Pemerintah

Transisi sistem politik dari negara otoriter ke demokrasi pada tahun 1998 telah menjadi salah

Indonesia telah menerbitkan dua Undang undang yang mengesahkan dua konvensi yang berkaitan

satu modalitas penting yang memulihkan

dengan hak asasi manusia yaitu UU No 5 Tahun

kepercayaan diri Indonesia yang sempat terpuruk setelah dihantam krisis finansial Asia 1997 dalam

1998 tentang pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading

interaksinya dengan negara negara lain untuk

Treatment or Punishment dan UU No 29 Tahun

meraih kepentingan nasionalnya

Capaian

1999 tentang pengesahan Convention on

capaian yang diraih oleh empat kepemimpinan

Elimination

nasional sejak 1998 hingga 2008 dimulai dari B J

Discrimination 1969 Pemerintahan Habibie juga

Habibie

Megawati

telah meratifikasi empat konvensi internasional

Sukarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono

tentang Organisasi Perburuhan Internasional Konvensi No 87 Tahun 1948 tentang Kebebasan

SBY

Abdurrahman Wahid

tentu tidak sama dalam kadar dan

of All forms

dan

jenisnya Namun satu hal yang tidak dapat diperdebatkan adalah realitas kesamaan yang

Berserikat

mereka miliki dalam upaya tnelakukan adaptasi

tentang Penghapusan Kerja Paksa Konvensi No 138 Tahun 1983 tentang Usia Minimum dan Konvensi No 111 Tahun 1958 tentang

atas perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia guna ntemenuhi tuntutan

Berorganisasi

Perlindungan

of Racial

Konvensi No

Hak hak

105 Tahun 1957

perubahan lingkungan strategis Dalam konteks

Diskriminasi dalam Ketenagakerjaan dan

adaptasi inilah

Jabatan

Indonesia telah memprakarsai

sejumlah inisiasi dalam kebijakan luar negeri yang

Selain itu

pada bulan Oktober 1998

berorientasi pada pemenuhan kepentingan

dibentuklah Komisi Nasional Anti Kekerasan

nasional

pemahaman bahwa politik luar negeri merupakan

Terhadap Perempuan Sementara itu pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono juga

bagian dari keseluruhan petnbangunan nasional

berhasil mencapai penyelesaian secara damai atas

Hal ini dilakukan sebagai wujud

Berbeda dengan era pemerintahan Soekarno

konflikAceh melalui sebuah Nota Kesepahaman

dan Soeharto sebelumnya pada masa Orde Lama

atau Memorandum of Understanding MoU yang ditandatangani antara pemerintah RI dan

dan Orde Baru yang memiliki prioritas dasar dan orientasi politik luar negeri yang saling berbeda Pada era reformasi yang di mulai pada tahun 1998 sejak masa pemerintahan B J

Habibie

GAM pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki Penyelesaian konflik tidak melalui cara cara kekerasan

secara

militer

tersebut

juga

hingga Susilo Bambang Yudhoyono dewasa ini

ntenggarisbawahi komitmen baru Indonesia atas

dapat dikatakan bahwa politik luar negeri

perlindungan HAM

Indonesia telah memasuki suatu era baru Suatu

Beranjak dari realitas di atas

tidak

era Indonesia baru yang telah memunculkan

berlebihan apabila dikatakan bahwa Indonesia

banyak harapan dan sekaligus tantangan

telah masuk dalam

Lengsernya Presiden RI

pengakuan nilai nilai universal HAM

Soeharto pada bulan

arus

globalisasi dan sesuatu

yang sangat bertolak belakang dengan situasi selama Orde Baru Indonesia saat ini tidak lagi Lihat paparan Direktorat Politik dan Komunikasi

Bappenas

Identifikasi dan Inventarisasi Masalah Tantangan

dan Isu Isu

Strategis Pembangunan Bidang Politik Luar Negeri dan Kerja sama Internasional Focus Group Discussion Jakarta Bappenas 28 Juli 2008

dalam posisi terpojok sebagaimana halnya pada masa Orde Baru

khususnya dalam pergaulan

internasional yang berkaitan dengan persoalan HAM Komitmen yang diperlihatkan pemerintah 3

I AM

terhadap

HAM

masalah

sebagaimana

direfleksikan di atas pada akhirnya memperoleh

2004

kondisi di atas sekaligus menempatkan

pengakuan internasional yang tampak dari

Indonesia pada peringkat bawah untuk ranking indeks daya saing pertumbuhan ke 72 dari 102

terpilihnya kembali Indonesia sebagai anggota

negara atau jatuh dari tangga ke 66 2002 2003

Dewan HakAsasi Manusia HAM

dan ranking indeks daya saing bisnis berada pada ranking 60 atau turun dari tahun sebelumnya di posisi 62 Kedudukan Indonesia paling rendah di

Perserikatan

Bangsa Bangsa PBB untuk periode 2007 2010 setelah

sebelumnya

selama

satu

tahun

semua negara ASEAN

memperoleh posisi yang sama

Namun demikian

Beberapa kondisi di atas

pada sisi lain berbagai

yang tidak menguntungkan untuk pengembangan

krisis multi dimensional yang dialami sebagai

usaha di Indonesia dapat menjadi faktor

akibat lanjutan dari krisis ekonomi Asia 1997

pendorong investor untuk menyurutkan minatnya

telah menempatkan Indonesia dalam posisi yang

melakukan usaha di negara ini Padahal seperti

sangat sulit Meskipun kondisi ekonomi secara

diketahui

bertahap relatif inembaik Indonesia hingga saat

pertumbuhannya sangat tergantung pada

ini belum mampu sepenuhnya keluar dari krisis

mengalirnya investasi asing yang merupakan

pemulihan kehidupan ekonomi dan

ekonomi yang mulai mendera sejak pertengahan

lokomotif utama

Juli 1997 Hal ini dapat dilillat antara lain dari

Indonesia

indikator perekonomian Indonesia yang sebagian besar masih tergantung pada pinjaman maupun bantuan asing kesulitan rakyat untuk memperoleh bahan pangan maupun bahan bakar

pertumbuhan

ekonomi

Rekaman sejarah hubungan luar negeri

Indonesia yang dilakukan dengan negara negara lain atau aktor hubungan internasional lainnya Habibie

sejak

hinggga

SBY

juga

minyak dan gas serta pengangguran dan

memperlihatkan bahwa selalu ada kecenderungan

kemiskinan yang meluas

dari pembuat kebijakan luar negeri untuk

Krisis ekonomi dan politik juga pada

menentukan sikap dan posisi Indonesia vis a vis

gilirannya telah melnicu tnunculnya berbagai

perubahan lingkungan internal dan eksternalnya

konflik horizontal dan vertikal berupa gelombang

Politik luar negeri Indonesia senantiasa perlu

kerusuhan sosial

kekerasan bernuansa SARA

memperhitungkan dinamika kondisi internal dan

dan

eksternalnya Indonesia tetap menjadi bagian penting dalam kerja sama internasional untuk

suku

ras

agama

antargolongan

meningkatnya tuntutan tuntutan daerah untuk

melepaskan diri khususnya di Aceh Papua dan

mengatasi berbagai masalah global

Maluku

pemerintah juga harus sadar bahwa hubungan

Kondisi ini semakin meningkatkan

namun

konflik dan insiden kekerasan di daerah Berbagai

internasional tidak bisa terpisah dari kebutuhan

konflik komunal yang terjadi dan ketidakstabilan keamanan secara langsung dan tidak langsung

kebutuhan dalam negeri Pelaksanaan politik luar

telah menjatuhkan citra dan kredibilitas Indonesia

pada iingkat nasional serta turut memberikan

di mata internasional

solusi terhadap berbagai permasalahan tersebut

Faktor instabilitas

negeri harus dapat menjawab berbagai tantangan

keamanan dan meluasnya korupsi di dalam negeri

Sebagaimana dikatakan oleh Chris Brown dalam

pada gilirannya telah menurunkan daya saing

bukunya Understanding International Relations

Indonesia

2001

Menurut World Economic Forum

WEF

yang dipublikasikan di Washington tahun 2003 misalnya birokrasi yang tidak efisien dan ketidakstabilan politik menjadi faktor yang

cara

politik luar negeri tidak lain merupakan untuk

mengartikulasikan

dan

memperjuangkan kepentingan nasional terhadap dunia luar b Dari definisi ini tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa politik luar negeri

merintangi kegiatan bisnis di Indonesia Masalah

sangat erat kaitannya dengan kepentingan

korupsi mendudukkan Indonesia pada peringkat

nasional suatu negara

ke 88 dari 102 negara yang disurvei Negara Asia

Dalam kaitan tersebut setidaknya ada empat

lainnya pada kenyataannya masih jauh lebih balk

fungsi yang secara esensial telah diperankan

peringkatnya dibandingkan Indonesia

politik luar negeri di era reformasi

China

50

Thailand 45

Malaysia

39

dan Vietnam 61

seperti

Singapura

Posisi Indonesia

dibandingkan negara ASEAN hanya lebih baik

s Lihat Sinar Harapan

dari Filipina

11 Mei 2003

92

Dalam laporannya yang

bertajuk Global Competitiveness Report 2003 62

Pertama

5

Daya Saing Indonesia Semakin Merosot

Chris Brown Understanding International Relations 2nd Edition London Palgrave 2001

him 68

86

politik luar negeri ditujukan untuk membantu

memulihkan citra Indonesia yang terpuruk

sebagai akibat imbas krisis multi dimensi yang

ditandai dengan menguatnya konflik vertikal gerakan separatis Papua Maluku dan Aceh

dan konflik horizontal

di antaranya

Poso

mendera sejak tahun 1997 Kedua politik luar

Diplomasi di era Gus Dur

negeri ditujukan untuk rnembantu prograrn

kepentingan nasional selain mencari dukungan

stabilisasi ekonomi

pemulihan ekonomi juga diarahkan pula untuk

terutama untuk menarik

dalam konteks

investasi dari luar negeri clan mendapatkan

menarik dukungan mengatasi konflik domestik

peluang pasar untuk ekspor produk Indonesia

yaitu untuk mempertahankan wilayah kedaulatan

Ketiga

memainkan peran penting untuk mencegah

Indonesia Ancarnan terhadap integrasi nasional menjadi kepentingan nasional yang mendesak

meluasnya internasionalisasi masalah politik

pada masa pemerintahannya

politik luar negeri ditujukan untuk

domestik Indonesia yang berkaitan dengan

Menyadari pentingnya memperbaiki citra

ancaman separatisme Aceh Papua dan Maluku

Indonesia clan perlunya dukungan internasional

serta untuk menegaskan dukungan internasional

tersebut Gus Dur memberikan prioritas yang

terhadap integritas kedaulatan wilayah Indonesia

sangat tinggi unttrk melakukan kunjungan ke

Keempat

politik luar negeri harus mampu

berbagai negara guna memberikan informasi lebih

mendorong terciptanya keamanan dan stabilitas

Yang seimbang Gus Dur juga menggagas

regional serta terpeliharanya perdamaian dunia

perlunya dibuka hubungan dagang dengan Israel

Pada masa transisi Presiden B J Habibie

dengan masa pemerintahan yang cukup singkat tidak banyak inisatif politik luar negeri yang dilakukannya

Meski

demikian

Habibie

selain juga mempromosikan aliansi strategis dengan China clan India serta gagasan Forum Pasifik Barat Gagasan tersebut tidak terealisasi

tampaknya menyadari betul kepentingan nasional

Tidak saja karena mendapatkan tentangan keras di dalarn negeri khususnya soal Israel namun

dalam dunia diplomasi yang lebih merujuk kepada

Yang lebih penting lagi karena Gus Dur

upaya pemulihan citra

clan

diberhentikan sebagai Presiden melalui proses

keamanan Indonesia Salah satu upayanya untuk

irnpeachment oleh Majelis Permusyawaratan

meraih simpati dan dukungan internasional

Rakyat MPR

stabilitas ekonomi

antara lain dengan memperlihatkan komitmennya

pada dernokrasi yang berjalan di Indonesia Berkaitan

dengan

mempersiapkan

hal

proses

tersebut

Habibie

penyelenggaraan

pada bulan Juni 2001

Hal yang sama dalam derajat tertentu

dilanjutkan oleh Megawati Soekarnoputri Yang mernbedakannya dengan pemimpin yang terdahulu

pemerintahan

Megawati juga

pemilihan umum sebagai perwujudan dari

mernfokuskan pada kepentingan pokok lain yang

reformasi politik yang sedang berjalan di

terkait dengan upaya mengatasi terorisrne Isu ini

Indonesia menuju negara dernokrasi memberikan

menjadi perhatian serius pemerintahan baru

secara luas kepada masyarakat akan adanya

apalagi didorong dengan tragedi World Trade Centre WTC 9 11 yang berimbas pada semakin

kebebasan berekspresi berkumpul clan berserikat serta

memberikan

perlindungan HAM

komitrnen

terhadap

rnenguatnya isu terorisme di Indonesia Berbagai

termasuk dalam hal ini

pernboman yang terjadi di beberapa wilayah di

meratifikasi beberapa konvensi internasional

Indonesia telah rnengakibatkan terorisme menjadi

mengenai HAM dan rrrembe rikan kesempatan

rnasalah yang serius

jajak pendapat kepada Timor Timur pada tahun

internasional

1999 yang membawa wilayah tersebut menjadi negara

merdeka

pemerintahannya

saat

ini

Pada

masa

Habibie juga berhasil

melakukan

baik domestik dan

Pemerintahan Megawati juga perubahan

internal

yaitu

merestrukturisasi Departemen LuarNegeri RI

Restrukturisasi berdasarkan Keputusan

Presiden Nornor

109 Tahun 2001

dapat

menetapkan UU No 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang menjadi pegangan

dipersepsikan sebagai langkah konkret yang

yuridis formal Departemen Luar Negeri dalam

dilakukan oleh Deplu untuk menjawab tantangan

mengatur kebijakan luar negeri RI

Ketika Presiden Abdurahman Wahid

perubahan politik global yaitu dengan merombak Gus

secara kelembagaan agar birokrasi di dalam

Dur berkuasa pada bulan Oktober 1999 keadaan domestik Indonesia masih dalam kondisi tidak menentu yaitu kondisi ekonomi belum membaik

dan situasi keamanan juga masih buruk yang

Renne L Patti radjawane

Prioritas Politik Luar Negeri Rr

Kompas 13 November 2003 hlm 3

63

efektif dan komprehensif Salah satunya adalah

oleh SBY sebagai politik luar ne geri yang bukan lagi sekedar mendayung di antara dua karang

merombak struktur organisasi di dalam institusi

tetapi

tersebut yang pada masa sebelumnya disusun berdasarkan bidang seperti Direktorat Jenderal

kepastian

Sosial Budaya Direktorat Jenderal Politik dan

terpilihnya Indonesia dalam sembilan organ

Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi Luar

penting berbagai organ isasi internasional seperti anggota tida k tetap Dewan Keamanan PBB HAM PBB dan penunjukkan Duta Besar Marty

Deplu dapat menjalankan tugas dengan cepat

Negeri Restrukturisasi tersebut mengubah strttktur

mengarungi

samudra

luas tanpa

Dalam konteks internasional gerak

dinamis diplomasi Indonesia tercermin pada

organisasi Deplu menjadi dibangun atas dasar

Natalegawa

kebijakan satu atap melalui konsep kewilayahan

Dekolonisasi PBB

sebagai Kettta ke 24 Dewan

Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa Direktur

Selain itu Indonesia juga berperan sebagai

fungsi kerja

penggagas ASEAN Community tuan rumah

Jenderal Asia Pasifik dart Afrika

sama Direktorat Jenderal Kerja sama ASEAN Direktorat Jenderal Multilateral diplomasi

dart fungsi

Direktorat Jenderal Informasi dan

Diplomasi Publik

Direktorat Jenderal Hukum

berbagai pertemuan internasional

antara lain

United Nations Framework Convention on Climate Change

UNFCCC

atau Konferensi

PBB tentang Perubahan Iklim di Bali pada

dan Perjanjian Internasional Direktorat Jenderal

tanggal 3

Protokol dan Konsuler

Di samping itu untuk mendukung perumusan kebijakan kebijakan yang

Convention Against Corruption

Conference atau Konferensi Akbar Antikorupsi

akan dibuat oleh Deplu Badan Penelitian dan

PPB di Bali pada tanggal 28 Januari 1 Februari

Pengembangan Balitbang diganti dengan Badan

2008

Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan 8

14 Desember 2007

United Nations UNCAC

dan Konferensi Asia Afrika pada bulan

April 2005 AsiaAfr ican Cooperation dan New

Kepentingan nasional yang diperjuangkan

Asia African Patnership serta ikut aktif dalam

dalam politik luar negeri Indonesia di era

penyelesaian berbagai persoalan dunia antara

kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono

lain masalah Darfour Palestina Korea Utara dan

SBY

tidak lebih merupakan kelanjutan dart

pemerintahan sebelumnya

Pada tahun awal

Selatan Bosnia dan Irak Berdasarkan paparan di atas

dapatlah

pemerintahannya politik liar negeri diupayakan

dikatakan bahwa politik luar negeri Indonesia era

untuk membantu memulihkan ekonomi dart

reformasi tidak memiliki arah tidak seperti pada

mempertahankan kedaulatan wilayah Indonesia

dua era pemerintahan sebelumnya yaitu high

memiliki modalitas dalam politik luar negeri

profile

terutama karena SBY dipilih melalui suatu

Soeharto tetapi lebih cenderung ke no profile

era Soekarno

dan low profile

era

Rekam perjalanan sejarah hubungan luar

pemilihan umum langsung Pada masa pemerintahan SBY kehidupan

negeri Indonesia memperlihatkan bahwa bangsa

ekonomi meski belum membaik tetapi juga relatif

ini sesungguhnya tidak pernah secara serius

tidak menjadi lebih buruk secara makro dan

membangun basis kekuatan internal sebagai

kondisi politik keamanan relatif stabil Indonesia

landasan untuk mampu berinteraksi secara

juga berhasil mencapai solusi damai untuk

produktif dan efektif di dalam hubungan

masalah Aceh dan konfl ik kon fl i k horizontal juga

internasional Sikap dan preferensi dart masing

relatif mereda Kondisi dalam negeri yang relatif membaik dan tnodalitas yang dimiliki SBY sebagai pemimpin negara demokrasi yang dipilih langsung telah memberikan kepercayaan yang

masing pribadi pemimpin

sebagaimana yang

disampaikan oleh Alexius Jemadu masih menjadi

faktor yang dominan dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia Akibatnya tidak ada fokus

semakin besar bagi Indonesia ttntuk kemudian

semakin aktif dan asertif melalui total diplomacy dalam

berbagai

persoalan

regional

dan

Lihat Aleksius Jemadu Politik Global dalam Teori Yogyakarta Graha llmu 2008

Praktek

hlm 84

internasional Aktivism Politik Luar Negeri ini

10 Salah satu ilustrasi adanya kesinambungan dalam kebijakan luar

dijalankan di tengah situasi yang digambarkan

negeri meski zaman dan rezim berganti dapat dilihatjelas misalnya dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat Pada awal abad 20 Presiden AS Woodrow Wilson menyatakan doktrinnya bahwa hanya

perluasan demokrasi di banyak negara yang dapat menjamin Disampaikan oleh Direktur Jenderal Multilateral Deplu Rezlan

terciptanya perdamaian dunia AS hingga dewasa ini nampaknya

1 Jenie pada Focus Group Discussion FGD yang diselenggarakan

secara konsisten menjalankan doktrin Wilson sebagai tema utama

oleh Tim Polugri P2P LIPI di Jakarta tanggal 20 Agustus 2008

yang diusung dalam kebijakan luar negerinya bid

64

dan kesinambungan dalam kebijakan luar Pada masa pemerintahan SBY misalnya

Oleh karena itu tanpa mengecilkan arti berbagai pencapaian diplomasi internasional di forum multilateral oleh pemerintah SBY

berbagai inisiatif politik luar negeri di atas tentu

sesungguhnya situasi dan kondisi domestik

negerinya Ind ones ia 10

dapat membantu meraih tujuan politik luar negeri

Indonesia menunjukkan bahwa lebih bermanfaat

yang salah satunya ditujukan untuk memulihkan citra Indonesia di panggung internasional Namun

bagi

pada sisi lain tendensi pemerintahan SBY untuk

kekuatan tersebut Indonesia diharapkan mampu

secara komprehensif meraup semua persoalan

mewujudkan politik luar negeri bebas aktif

persoalan di dunia tanpa diikuti oleh implementasi

daripada mulai dengan berbagai inisiatif politik

Indonesia

untuk

mengutamakan

pembangunan kekuatan internal

Dengan

yang konkret sehingga hanya memberikan kesan

luar negeri tanpa memperhitungkan kapabilitas

sekedar tebar pesona

nasional untuk rnelaksanakannya

saja Hal ini karena tidak

diimbangi dengan kapabilitas domestik untuk mewujudkannya

Ini dapat dilihat

Laporan dari Bank Dunia

misalnya

misalnya

menyatakan bahwa sampai dengan September

dalam inisiatif Indonesia untuk penyelesaian

2006 terjadi peningkatan penduduk miskin

masalah konflik di Timur Tengah khususnya di

sebesar 17 5 persen dari total penduduk Indonesia

Palestina Indonesia menyatakan kesediaannya

atau sebesar 39 j uta dan penduduk di bawah garis

sebagai mediator namun tidak jelas bagaimana

kemiskinan juga meningkat hingga pada bulan

mewujudkan tercapainya perdamaian di sana Ini

Maret 2006 sebesar 39 05 persen dibandingkan

karena Indonesia hanya bersedia berhubungan

17 75 persen pada bulan Februari 2005

dengan pihak Palestina sementara pada saat yang

laporan tersebut tidak jauh berbeda dengan

sama tidak mengakui keberadaan Israel karena

Human Development Report 2007 2008 yang

adanya resistansi domestik yang sangat kuat

dikeluarkan oleh UNDP yaitu bahwa Indeks

khususnya dari beberapa kelompok masyarakat

Pembangunan Manusia

Islam di dalam Indonesia sendiri

Index HDI Indonesia menempati urutan ke 107

Hasil

Human Development

Gagasan lain yang dikemukakan SBY yang

dari 170 negara yang disurvei Ini artinya

berkaitan dengan kesepakatan ekstradiksi

Indonesia jauh berada di bawah negara negara

Indonesia Singapura tahun 2007 yang dikaitkan

sesama ASEAN lainnya seperti Singapura 25

dengan Defence Cooperation Agreement DCA

Malaysia 63

yang secara hakikat tidak ada kepentingan nasional yang diraih maksimal darinya

Yang lebih mengejutkan lagi Indonesia juga

Kesepakatan ini tidak populer bukan saja karena

Territories

dilakukan secara diam diam lebih dari itu realitas kesepakatan tersebut juga

lebih

berada

di

Thailand 78 dan Vietnam 105

bawah

Occupied Palestinian

105

Oleh karena itu menjadi suatu keniscayaan

banyak

pentingnya Indonesia membangun kondisi

menguntungkan pihak Singapura Negara ini

domestik yang kuat sebagai basis diplomasi yang

memang cerdik memanfaatkan Indonesia yang

efektif di dunia internasional Sehebat apa pun

butuh kesepakatan ekstradiksi yang telah dinanti

kemampuan berdiplomasi

selatna tiga puluh tahun

Indonesia di luar negeri jika tidak didukung oleh

Singapura yang

para diplomat

membutuhkan tempat untuk latihan militernya

perbaikan ekonomi

akhirnya menggaburigkannya

domestik usaha mereka akamsia sia belaka dan

politik

dan keamanan

Pada sisi lain Indonesia yang memiliki

cita cita Indonesia untuk secara aktif berperan

identitas nasional baru dalam politik luar

dalam percaturan politik internasional akan

negerinya

yaitu sebagai negara dernokratis

menemukan hambatan serius Sebagaimana juga

sebagaimana disebutkan dalam Undang Undang

diakui oleh Hasan Wirajuda dalam wawancaranya

Nomor 17 Tahun 2007 mengenai RPJPN 2005

di The Jakarta Post bahwa every domestic issue has a foreign policy aspect 13

2025 belum sepenuhnya mencapai sasaran pokok

ini

Ketidaktegasan sikap Indonesia atas

pelanggaran HAM di Myanmar menjadi bukti

Sikap demikian sangat berbeda dengan Filipina

Menjadikan Indonesia Negara Adikuasa

lihat di http

misalnya yang secara tegas menyatakan tidak

hisnispolilik irorldpress com 2007 ll 21 menjadikan indonesia

akan meratifikasi ASEAN Charter apabila tidak

negara adikuasa diakses 15 Oktober 2008

ada perubahan dalam hal perlindungan HAM di Myanmar

Z UNDP Human Development Report 200712008 Palgrave Macmillan 2007

New York

hlm 262 263

The Jakarta Post 8 November 2004

65

u Beberapa Isu Penting dan I antangan Mendatang Hubungan luar negeri Indonesia di masa

mendatang akan diwarnai dengan berbagai

suatu fenomena abad ke 19 ketimbang fenomena tahun 1990 an tatkala AS menjadi pemenang Perang Dingin setelah runtuhnya Uni Soviet Namun ketika Perang Dingin terjadi pengelompokan struktur internasional itu terbagi

perkembangan dan tantangan baru bukan saja

dalam dua polar

karena dunia akan semakin terglobalisasi dan

Soviet

yaitu pro AS dan pro Uni

terliberalisasi namun juga karena Indonesia akan

Tidak ada seorang pun yang membantah

dihadapkan dengan perkembangan bartt ekonomi

bahwa ketika arogansi dan dominasi ekonomi

politik internasional Dalam konteks demikian

politikAS di berbagai belahan dunia hampir tidak

politik luar negeri Indonesia tidak bisa diabaikan

tertandingi

begitu saja karena ia merupakan bagian dari

muncullah kekuatan kekuatan negara baru yang

kebijakan nasional secara menyeluruh Artinya

mencoba melawan Fenomena ini tampak semakin

pemerintah penting mengupayakan hubungan

kuat setelah datangnya krisis ekonomi global

internasional yang sedemikian rupa untuk

mendukung kesejahteraan dan keamanan

karena ancaman AS semakin kehilangan daya Maka dari itu

sejumlah negara kuat di Eropa

Amerika Latin

masyarakatnya

Pada

maka setelah Uni Soviet runtuh

tataran

global

satu

salah

perkembangan yang patut dicermati setidaknya pada masa sekarang dan mendatang adalah struktur politik internasional yang berada dalam transisi pasca Perang Dingin yaitu adanya tarik menarik antara kelompok negara yang tetap ingin mempertahankan kekuatan bersandar kepada kekuatan AS sebagai

poros

utama

atau

berhadapan dengan pusat pusat kekuatan baru

yang berjuang untuk membentuk tatanan sistem internasional yang baru FenomQna perlawanan terhadap dominasi AS itu tampak semakin kuat

Timur Tengah

dan Asia

membentuk keseimbangan keseimbangan baru dalam tatanan dunia Kekuatan dunia semakin

tersebar dan AS akan semakin kesulitan memainkan peran lama sebagai polisi dunia

Di Eropa misalnya di samping Uni Eropa

yang tidak lagi selalu mengikuti kebijakan luar negeri

AS

Rusia

mulai

tnenunjukkan

kekuatannya Di bawah kepemimpinan Putin dan Medvedev Rusia berhasil membangun kembali ekonomi dan politiknya sehingga mampu

menghadang hegemoni senjata nuklir di Eropa Sementara itu Presiden Ahmadinajed dari Iran

lagi terutama setelah datangnya krisis ekonomi

Presiden Hugo Chavez dari Venezuela Presiden

global akhir September 2008 yang dipicu oleh

Lula dari Brazil misalnya adalah tiga negara

bangkrutnya sejumlah institusi keuangan AS

berkembang yang semakin berani menantang

sebagai akibat kegagalan kredit perumahan

dominasi AS

standar rendah

subprime mortgage

sebesar

Di pihak lain kebangkitan China dan India

US 6 triliun Krisis ekonomi tersebut tidak saja

sebagai dua kekuatan raksasa ekonomi politik

menyebabkan kesulitan besar bagi ekonomiAS

dan pertahanan baru di Asia makin menumbuhkan

tetapi juga telah memunculkan kegamangan atas

kepercayaan bahwa AS bukan satu satunya

kebenaran klaim kemenangan kapitalisme dan

negara adidaya China dan India merupakan dua

demokrasi liberal AS atas ideologi ideologi

negara yang dalam beberapa tahun terakhir

lainnya di dunia pasca Perang Dingin

berhasil membukukan pertumbuhan ekonomi

Kegamangan ini menemukan petnbenarannya

mereka yang sangat luar biasa Sejak kebijakan

pada tesis Francis Fukuyatna dalatn bukunya The

reformasi ekonomi diluncurkan pada akhir tahun

End of History and The Last Man

1992

14

Setelah krisis ekonomi global ini tampaknya akan

semakin sulit bagi AS untuk tetap mengklaim

1970 an

keberhasilan pembangunan ekonomi

China menjadi fakta tak terbantahkan ekonomi negara tirai bambu ini

Sukses

antara lain

dirinya sebagai negara terbesar Menurut Robert

ditandai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi

Kagan dalam bukunya The Return ofHistory and

yang sangat tinggi yaittt mengalami peningkatan

dunia akan kembali

sebesar empat kali sejak pertama kali program

The End of Dream 2008

memperebutkan berbagai kepentingan nasional

reformasi ekonomi diluncurkan dan akan

meningkat dua kali lagi dalam jangka waktu dua

Lihat Francis Fukuyama The End of History and The Last Man London Hamish Hamilton

NO

1992

Lihat Svaefudin Simon

Fukuyama dan Akhir Dominasi AS

Koran Tempo 31 Oktober 2008 hlm A 10

dekade mendatang Selain itu China juga merupakan pusat manufaktur terbesar di dunia

dan memiliki cadangan devisa yang sangat besar 1 milyar pada akhir tahun

sekitar lebih dari US

China juga membentuk kekuatan laut samudra

blue ocean navy dan kekuatan udara sebagai pendukungnya

Kekuatan

daratnya

pun

ditingkatkan dalam daya tempurnya

Dengan demikian China akan menjadi salah

2006 16

Sebagaimana halnya China India juga telah

berhasil muncul sebagai salah satu bintang baru dalam ekonomi global Negara yang berada di

satu kekuatan politik yang lebih ampuh lagi di masa masa mendatang Sebagaimana halnya China di samping membangun ekonominya India

kawasan Asia Selatan ini telah membakukan

juga membangun kekuatan militernya khususnya

pertumbuhan ekonofni yang luar biasa Selama

kekuatan laut

hampir satu dekade ekonomi India tumbuh lebih

tidak mustahil kelak India membangun kekuatan

dari 7 persen dan bahkan dalam tiga tahun

senjata nuklir Sebab India tidak termasuk dalam

berturut turut sejak tahun 2005 berada pada level

di atas 9 persen yaitu 9 6 persen tahun 2006 dan

rezim yang menandatangani Non Proliferation Nuclear Treaty NPT Jika ini terjadi akan

9 2 persen tahun 2007

menimbulkan masalah kelak apabila kemudian

Pertumbuhan pesat

ekonomi negara ini ditopang oleh reformasi besar

arus

ekonomi

investasi

asing

meningkatnya cadangan devisa negara

dan

berkembangnya pasar modal

Keberhasilan China dan India tersebut

Dengan kekuatan ekonominya

Pakistan yang merasa terancam juga tergoda untuk mengembangkan

senjata nuklir

untuk

mengimbangi India China dan Pakistan yang berbatasan langsung dengan India kemungkinan juga bisa melakukan aliansi

untuk bersama

ditanggapi secara berbeda oleh masyarakat

menghadapi India atau setidaknya mengurangi

internasional karena munculnya dua negara

dominasi negara ini

tersebut sebagai kekuatan ekonomi baru telah

kepentingan nasional yang lain untuk aliansi kuat

China juga memiliki

memunculkan harapan dan sekaligus ancaman

dengan Pakistan yakni untuk menjamin pasokan

baru Pada satu sisi melalui keberhasilan yang

minyaknya dari kawasan Timur Tengah dan

diraihnya China dan India akan bertindak sebagai

Afrika yaitu melalui rangkaian armada lautnya

lokomotif yang memberikan keuntungan bagi pertumbuhan ekonomi kawasan Pada sisi lain

yang besar mulai dari pusat pangkalan lautnya di China hingga pangkalan lautnya yang dibangun

munculnya China dan India sebagai kekuatan

di Pakistan 21 Perkembangan di atas tentu akan berdampak

baru juga memunculkan persepsi sebagai ancaman terbesar bagi stabilitas global

Hasil

pada Asia Tenggara

dan juga Indonesia

survei Haris Poll misalnya menunjukkan bahwa

Kebangkitan China dan India sebagai dua

31 persen responden di AS memandang China

kekuatan raksasa baru di kawasan terasa lebih

sebagai ancaman terbesar dunia melebihi Iran

problematis bagi Indonesia khususnya di bidang

dan Korea Utara yang dicap oleh Presiden Bush

ekonomi

sebagai Axis ofEvil

krusial yang patut diajukan apakah Indonesia

Dalam hal ini

ada satu pertanyaan

Kekhawatiran ini nampaknya didasarkan

akan Inasuk dalam pusaran konstelasi baru di

pada realitas bahwa dengan ekonomi mereka yang

kawasan melalui poros China dan India dengan

semakin kuat telah memungkinkan China dan

meninggalkan sekutu lamanya yaitu ASEAN dan

India untuk membangun kekuatarnmiliter yang

Jepang Dalam konteks ini kebijakan luar negeri

lebih handal dan modern Melalui diplomasi yang

Indonesia perlu diarahkan pada strategi

sangat aktif kedua negara juga tampak memiliki

constructive engangement dalam hubungannya

ambisi untuk tampil sebagai aktor yang

dengan negara negara tersebut

berpengaruh di kawasan dan juga di tingkat

strategi lain tidak akan efektif dan bahkan dapat

global 19 Selain telah memiliki senjata nuklir

memukul kepentingan nasional Indonesia Hingga

Lihat G John Ikenberry

The Rise of China dan the Future of the

West Can the Liberal System SurvtveT

Foreign Affairs January

February 2008 hlm 2 Lihat

Indian

Economy

Overview

di

overview html diakses pada tanggal 3 September 2008 Menyikapi Kebangkitan China

misalnya

Indonesia masih sangat

tergantung pada kegiatan pembangunan ekonomi

bangsa Jepang Selain itu Indonesia tetap

http

www economywatch com tndtaneconomy tndtan economy

Lihat Syamsul Hadi

saat ini

mengingat

Kaanpas 2

memerlukan keberadaan ASEAN sebagai

instrumen yang diharapkan mampu secara

September 2008

Peter Coates

China could well be a problem for Australia

Online Opinion 4 Agustus 2008

print asp article

htip

di

wwx onlineopinton con au

7724 dtunduh 20 Agustus 2008

Ibid

67

bersama sama mendampingi kekuatan besar baru tersebut di kawasan

Dalam kerangka ini pula pemerintah RI

juga perlu menanggapi secara positif dan bahkan

anggota namun keberadaan ASEAN masih tetap diperlukan sebagai power balancer terhadap kekuatan kekuatan besar di kawasan

mendorong inisiasi Perdana Menteri Australia

Sejalan dengan globalisasi yang berlangsung dewasa ini dan yang masih akan terus berlanjut

Kevin Rudd untuk pembentukan Asia Pacific

di masa depan isu isu dalam politik global pun

Community yang dikemukakannya di depan The Asia SocietyAustralAsia Centre di Sydney pada tanggal 4 Juni 2008 Di samping menggunakan

aktor dengan masinb masing kepentingannya

dua kerangka multilateral tersebut kebijakan luar

balk dari sisi dampak maupun dari sudut pandang

negeri Indonesia juga perlu dilaksanakan

penyelesaian masalah masalah atau konflik

sedemikian rupa untuk mendukung kemitraan

kepentingan yang terjadi Isu isu yang dimaksud

strategis strategic partnerships

antara lain dalam persoalan HAM demokrasi

tersebut

negara

Ini

dengan kedua dari

tecermin

penandatanganan Strategic

Partnership

Agreement Indonesia China

akan semakin beragam dan melibatkan banyak Isu isu tersebut akan bersifat lintas batas negara

lingkungan hidup energy security food security perburuhan perbatasan dan sistem keuangan dan

2005 yang diimplementasikan dalam berbagai kerja sama

perdagangan global

termasuk capacity building di bidang militer

oleh aktor negara tetapi dalam globalisasi dewasa

Dengan

ini para aktor non negara juga semakin terlibat

demikian

multilateral isme

dan

Politik luar negeri tidak hanya didominasi

bilateralisme masih akan tetap akan menjadi instrumen penting dari politik luar negeri

di dalamnya

Indonesia di masa depan

men ghasilkan

Berkaitan dengan keberadaan ASEAN Indonesia masih perlu menempatkan organisasi

antarnegara negara Asia Tenggara tersebut dalam

Keterlibatan aktor non negara

melalui berbagai jejaring global tidak jarang juga perilaku

internas ion al

international action yang cenderLmg berpotensi memperbesar pengaruh terhadap kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah

lingkaran utama konsentrik kebijakan luar negeri

Keterlibatan mereka dalam berbagai isu global

Indonesia Prioritas lingkaran konsentrik ini tidak

tersebut di atas akan menambah kompleksitas

didasarkan pada pertimbangan geografis semata

politik global kontemporer Oleh karenanya

tetapi lebih pada penekanan kesamaan ide dan

pemerintah dituntut untuk menyikapi tindakan

nilai serta aspek fungsionalnya Pertama tujuan

aktor non negara ini secara bijaksana agar

dasar pembentukan ASEAN adalah untuk

kepentingan nasional tidak dirugikan

menciptakan perdamaian dan kestabilan di Asia

Untuk memahami betapa pentingnya

Tenggara dan tampaknya masih akan tetap

memperhatikan peranan aktor non negara dalam

relevan untuk kepentingan jangka pendek

politik luar negeri kasus lepasnya Timor Leste

menengah dan panjang pembangunan ekonomi

dan pembunuhan Munir dapat dipakai sebagai

Indonesia

Terciptanya stabilitas kawasan

menjadi sesuatu hal yang amat penting terutama

ilustrasi

Para aktivis dan berbagai organisasi

potensi konflik antarnegara di dalam keanggotaan

yang bergerak di bidang hak asasi manusia seperti misalnya ETAN yang tidak puas dengan

ASEAN sendiri juga masih cukup tinggi Realitas

berbagai pelanggaran HAM di bekas wilayah

ini terlihat antara lain dari sengketa antarnegara

Indonesia tersebut telah mendorong mereka

anggota yang bersumber pada persoalan perbatasan seperti yang tengah terjadi saat ini

selama bertahun tahun untuk melakukan lobi ke

antara Thailand dan Kamboja

lembaga

Kedua

ASEAN

yang

sedang

penguasa negara masing masing dan forum internasional

berbagai Tujuannya

tidak lain agar masyarakat internasional dan

mentransformasikan diri menuju Masyarakat

lembaga donor asing mau menekan pemerintah

ASEAN 2015 akan menjadikan Indonesia

untuk menyelesaikan tuntas kasus tersebut

semakin terintegrasi ke dalam wadah organisasi

Tekanan yang berlangsung terus menerus selama

regional baik secara ekonomi politik keamanan

hampir dua puluh empat tahun menjadi salah satu

dan sosial budaya Meskipun ide pembentukan

faktor yang mendorong pemerintah Indonesia

ASEAN Community in

sebagaimana telah

pada akhirnya memberikan opsi referendum di

diputuskan dalam ASEAN Concord II di Bali

Timor Leste tahun 1999 yang menghasilkan

2003

hingga dewasa ini masih menghadapi

berbagai hambatan institusional dan internal 68

lepasnya wilayah ini dari Indonesia

Hal serupa mungkin juga akan terjadi dalam

proses peradilan pembunuhan Munir yang

mendukung Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 yang menjatuhkan sanksi atas Iran

berlangsung dewasa ini Mereka yang tidak puas

yang

dengan proses pengadilan di Indonesia atas kasus

uraniumnya atas dugaan akan digunakan untuk

tersebut telah mendorong mereka untuk

pembuatan senjata nuklir Kebijakan yang diambil

menolak

menghentikan

pengayaan

melakukan berbagai lobi internasional seperti ke

oleh pemerintah di atas pada akhirnya menuai

Kongres AS dan Perserikatan Bangsa Bangsa

protes keras dari beberapa kalangan di dalam

PBB

Mereka menginginkan masyarakat

negeri

termasuk DPR

Dewan Perwakilan

internasional menekan pemerintah Indonesia

Rakyat Sikap pemerintah dalam soal nuklir Iran

untuk secara serius menyelesaikan kasus tersebut

pun kemudian melunak dengan abstain ketika

secara tuntas Dengan adanya berbagai tekanan

Resolusi berikutnya tentang nuklir Iran

internasional tersebut terbukti bahwa pemerintah

dikeluarkan oleh PBB

kemudian memberikan respon untuk membuka

kembali kasus tersebut

Tantangan berat lain yang akan dihadapi oleh Indonesia di masa depan adalah terkait

Tantangan lain pada politik luar negeri ke

dengan masalah perbatasan

Sebagai negara

kepulauan Indonesia memiliki daerah perbatasan

depan yang diperkirakan akan sangat berat adalah isu yang berkaitan dengan persoalan nuklir Kecenderungan yang tampak saat ini

yang sangat luas baik perbatasan darat maupun

adalah adanya nuclear revival yang antara lain

yang memiliki daerah perbatasan langsung

terefleksi dari munculnya tuntutan dari berbagai

dengan negara lain

negara untuk mengembangkan nuklir dengan

Timur Kalimantan Barat Sulawesi Utara Papua

berbagai alasannya 21 Salah satunya adalah

dan Nusa Tenggara Timur Kawasan perbatasan

godaan yang sangat kuat untuk memiliki senjata

darat tersebar di tiga pulau empat provinsi dan

nuklir demi alasan keamanan karena negara tetangganya

memilikinya

dan

untuk

perbatasan laut Setidaknya ada enam provinsi yaitu Riau

Kalimantan

15 kabu pate n kota meliputi perbatasan dengan Malaysia Papua New Guinea dan Timor Leste

meningkatkan pengaruhnya dalam politik

sedangkan wilayah laut berbatasan dengan 10

internasional

negara

Alasan yang lainnya adalah godaan yang sangat kuat untuk mengembangkannya sebagai

Dengan adanya persoalan

Filipina

India

Malaysia

Thailand Vietnam dan Timor Leste

sumber energi alternatif demi mengantisipasi isu pemanasan global

Australia

Papua New Guinea Republik Palau Singapura

Wilayah perbatasan yang memiliki arti strategis baik dari sisi pertahanan dan keamanan

pasokan dan harga minyak dunia yang

politik

melambung

kenyataannya ke depan memendam potensi

pengembangan energi alternatif

ekonomi dan sosial budaya tersebut

tenaga nuklir tentu merupakan suatu keniscayaan

konflik yang cukup besar Ini terkait dengan

meskipun tidak ada jaminan bahwa negara negara

persoalan belum tuntasnya pemerintah Indonesia

yang mengembangkan energi nuklir tidak

menyelesaikan

persoalan wilayah perbatasan

mengulangi kesalahan yang fatal seperti halnya

darat dan lautnya dengan beberapa negara

di Chernobyl

tetangganya Indonesia dan Malaysia misalnya

Selain itu pengembangan energi

nuklir yang tidak terkendali juga dikhawatirkan

belum sepakat mengenai batas wilayah laut

dapat memicu proliferasi nuklir untuk tujuan

mereka di sekitar Blok Ambalat Indonesia juga belum sependapat dengan Republik Palau

militer

Persoalan yang akan dihadapi oleh Indonesia

rnengenai batas Zona Eksklusif Ekonomi ZEE

sebagai salah satu penanda tangan rezim Non

kedua negara terutama di Pulau Asia dan Pulau

Proliferation Treaty NPT adalah bagaimana

Mapia wilayah RI yang terdapat di Utara

Indonesia mempertahankan komitmennya dalam

Papua

perjanjian tersebut namun di sisi lain tidak akan

mengganggu situasi domestik dan hubungan

Sementara itu

Indonesia dan India juga

menyimpan potensi konflik perbatasan perairan

bilateralnya dengan negara negara yang

teritorial di sekitar Pulau Andaman dan Nicobar

berkeinginan mengembangkan nuklir baik dalarn

yang secara tradisional didatangi oleh nelayan

kerangka NPT atau tidak Dilema ini dapat dilihat

dari

Aceh

untuk

menangkap

ikan 2

dari kasus konkret kebijakan Indonesia untuk z Markas Besar TNI

KebiJakan Kerjasama Sub Regional KK 1KK

Sosek Mahndo dan Arti Pentmgnya Peran Karantina Pertanian 21 LihatJemadu Politik Global

him 162

kerja tanpa tahun dan tempat pubhkasi

hthn

9

kertas

10

E

Ketidakjelasan batas wilayah laut Indonesia dan

regional clan internasional dengan lebih aktif a

Australia di Laut Timor juga telah menyebabkan

Namun seberapa besar modalitas tersebut dapat

berulangnya penangkapan kapal kapal nelayan

dimanfaatkan

asal Indonesia oleh patroli laut Australia karena

kepentingan nasional di forum internasional di

dianggap melanggar batas laut kontinen negara

masa rnendatang tentu akan sangat tergantung

Kanguru

pada kemampuan kelihaian diplomat Indonesia

Meski Indonesia sudah berhasil

menyepakati 907 titik koordinat atau 96 persen

memperjuangkan

untuk

memanfaatkannya secara optimal

juga

Namun

batas darat dengan Timor Leste melalui

perlu

disadar

bahwa

kedua negara pada tanggal 8 April 2005 namun potensi konflik juga masih nyata terutama karena

kep awaian berdiplomasi send r juga tidak akan cukup untuk efektivitas pelaksanaan politik luar negeri Yang jauh lebih penting adalah bagaimana

kedua negara belum berhasil menyepakati

memperkuat pelaksanaan politik luar negeri

beberapa segmen yang hingga saat ini belum

Indonesia

diselesa kan yaitu antara lain di Memo Malibaka

pelaksanaan kebijakan luar negeri tidak terlepas

Noelbesi Manusasi dan Subina

dari

Provisional Agreement yang ditandatangani oleh

Ini perlu dipaham

kemampuan nasional

bersangkutan

Artinya

mengingat

negara yang

kemampuan nasional

Proyeksi Indonesia Di Bidang Politik Luar

suatu negara tentu memengaruhi pencapaian

Negeri

tujuan nasional negara tersebut

termasuk

Indonesia

Suatu negara yang memiliki kemampuan

Berbeda dengan keadaan sepuluh tahun lalu

yaitu saat awal era reformas

lnaka dalam kurun

nasional terbatas tentu tidak akan memiliki

waktu sepuluh taliun mendatang Indonesia akan

banyak pilihan dan ruang gerak yang relatif bebas

memasuki kancah percaturan politik internasional

untuk mencapa

dengan kepercayaan yang sangat tinggi

tujuan atau

memaksakan

kehendaknya kepada aktor aktor lain dalam

Walaupun Indonesia masih menghadapi sejumlah

politik internasional

permasalahan sangat berat dewasa ini

sebal knya apabila negaramemiliki kemampuan

bangsa

Kenyataannya akan

kita pada kenyataamnya memiliki cukup banyak faktor positif yang dapat dijadikan modal untuk

nasional yang besar Dalam konteks ini

meningkatkan efektivitas politik luar negeri Salah

akhir akhir ini bermasalah

satu modalitas yang dimiliki Indonesia adalah realitas adanya hubungan yang relatif baik dengan

dari kualitas diplomat diplomat Departemen Luar Negeri

sebagian besar negara di dun a Peranan Indonesia

secara keseluruhan mengalami penurunan baik

di dalam berbagai organisasi regional dan

dalam bidang ekonom politik dan pertahanan

internasional selama in juga cukup menonjol

keamanan

kemampuan nasional yang dimiliki oleh Indonesia

Gerakan Non Blok

G 33

clan Organisasi

tetapi karena kew bawaan Indonesia

Oleh sebab itu tidak mengherankan apabila

terutama dalam PBB ASEAN APEC ARF Negara negara Islam

Problemnya bukan

kemudian Lee Kuan Yew menteri senior dan mantan Perdana Menteri Singapura misalnya

OIC

Lebill penting lagi proses demokratisasi yang sekarang berlangsung di Indonesia mengundang banyak simpati internasional terutama dari negara negara maju yang selama ini aktifinemajukan agenda demokrasi Tentu saja

hal tersebut merupakan modalitas yang sangat

b sa berani membuat pernyataan pernyataan

tajam yang belum tentu menguntungkan Indonesia atau Malaysia yang begitu progresif mengganggu berbagai kepentingan nasional Indonesia Dalam melakukan tindakan mereka

dua negara kecil tetangga Indonesia tentu sudah

penting dalam diplomasi internasional Indonesia

memperhitungkan kemungkinan konsekuensi

Sebagaimana d aku oleh Menter Luar Negeri

konsekuensi atau reaksi dari Indonesia yang dalam realitasnya mengambil respon soft yang

RI Hasan Wirajuda bahwa proses dernokrasi di

Indonesia memberikan kontribusi penting bag

mengurangi kredibilitas Indonesia sebagai negara

politik luar neger

besar yang disegani sebagaimana ketika era

Indonesia

Indonesia clan diplomasi

dalam arti bahwa faktor tersebut

Soekarno dan Soeharto

Maka dari itu

untuk

mendorong Indonesia untuk memainkan peran Ganewati Wuryandari Ed

Lihat Ganewati Wuryandari

Ed

Timor Leste Jakarta LIPI Press 2007

70

Isn Keamanan Indonesia

htencermati Eemhali Enam Dekade

Po1Nik L rar iVegeri Indonesia 158

Jakarta

1 1131 Pres 2007

h1m

masamendatang Indonesia harus berani bersikap tegas terhadap tindakan tindakan negara lain yang

saja disebabkan oleh imbas krisis ekonomi global saat ini tetapi lebih dart itu adalah kenyataan

mencoba mengintervensi urusan domestik

bahwa perekonomian Indonesia saat ini tnetnang

Indonesia

Ini hanya bisa terwujud apabila

telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari

Indonesia memiliki kemampuan nasional yang

komunitas ekonomi regional dan terintegrasi ke

kuat

yaitu adanya kekuatan dan ketahanan

internal di semua aspek

baik sosial budaya

dalam sistem ekonomi global yang mau tidak mau telah tnengurangi sebagian kebebasan

Indonesia untuk bertindak secara otonom clan

ekonomi politik dan pertahanan keamanan Karena tantangan politik luar negeri

Indonesia akan semakin keras di masa depan

politik luar negeri Indonesia harus dirancang

independen

Di samping harus memperhatikan sistem politik Indonesia yang semakin kompetitif serta

sedemikian rupa sehingga mampu merefleksikan

pluralisme masyarakat yang sangat tinggi prinsip

kebutuhan kebutuhan Indonesia saat ini clan di

politik luar negeri juga harus dibangun pada

masa depan Mengingat keterbatasan kemampuan

maka perlu disusun

identitas yang sifatnya permanen Hal ini tidak saja penting untuk mendapatkan legitimasi

nasional yang ada saat in

mengoptimalkan

dukungan dalam negeri tetapi lebili dari itu untuk

penggunaannya Dari sekian banyak kebutuhan

memelihara kesinambungan kebijakan luar negeri

nasional dan komitmen dalarrt berbagai forum

dari satu pemerintahan ke pemerintahan

internasional

berikutnya

skala

prioritas

untuk

maka yang perlu mendapat

perhatian utama dalam politik luar negeri

Perjalanan Indonesia menuju sebuah negara

Indonesia di masa mendatang adalah kegiatan Fungsi fungsi tersebut seperti telah

demokrasi modern tampaknya sudah pilihan yang tidak mungkin surut ke belakang clan identitas inilah yang idealnya ditampilkan dalam setiap

diuraikan pada bagian awal tulisan ini terutama

perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri

yang mendukung fungsi fungsi utama politik luar negeri

yang berkaitan dengan upaya pemenuhan

Indonesia di masa depan

kesejahteraan masyarakat

pemeliharaan lingkungan regional yang stabil

sebagai negara demokrasi tidak saja cukup tetapi juga perlu ditonjolkan keunikan detnokrasi yang

Dalam konteks ini Deplu tidak mungkin bekerja

dimiliki Indonesia sebagai negara demokrasi

keamanan

dan

Penonjolan identitas

sendiri dalam mencapai tujuan nasional

terbesar ketiga di dunia dan terbesar di kalangan

koordinasi dan sinergi antarlembaga pemerintah

dunia Muslim

dan kekuatan non negara yang sekarang semakin

Islam yang moderat perlu dipromosikan secara

berperan dalam proses globalisasi

seperti

lebih

luas

dengan masyarakat plural clan

Indonesia

menurut Yuwono

kalangan usaha media massa cendekiawan dan

Sudarsono

LSM Lembaga Swadaya Masyarakat

kompatibilitas antara ideologi agama Islam clan

sehingga

adalah bukti nyata terciptanya

diperlukan kerja sama menyeluruh untuk

ideologi sekuler demokrasi

mewujudkannya

penting untuk menetralisir citra buruk yang

Hubungan internasional pasca Perang Dingin dengan

basis multipolaritas dan

Kenyataan ini

cenderung mendominasi pemberitaan tentang Indonesia

globalisasi ekonomi yang bercirikan pada saling ketergantungan akan menjadi gambaran masa

depan hubungan antarnegara

Penutup

Oleh karena itu

sudah waktunya Indonesia perlu mengkaji ulang

Politik luar negeri tidak lain merupakan

prinsip bebas aktif politik luar negerinya ls Pendekatan yang ideologis clan kaku terhadap

kebijakan negara untuk memperjuangkan

doktrin bebas aktif ini hanya akan menjadi beban

kepentingan nasional terhadap dunia luar Berbagai perubahan yang terjadi dalam konstelasi

clan melahirkan rasa frustrasi yang mendalam

politik global dan transformasi sosial politik

karena dalam realitasnya ketergantungan

dalam negeri telah memberi dampak

Indonesia terhadap dunia luar sangat besar Tidak

baik

langsung maupun tidak langsung terhadap perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri

zs Lihat Dewi Fortuna Anwar Afenggagas Poiiak Luar Negeri

Indonesia Baru Orasi Ilmiah yang disampaikan dalam pengukuhan sebagai Ahli Peneliti Utama Pus itbang Politik dan Kewilayahan LIPI Jakarta 22 Juni 2000

Juwono Sudarsono

Indonesia

Tiga Sorotan Luar Negeri terhadap

L ompas 29 Oktober 2003

71

Indonesia Oleh karena itu pemerintah Indonesia

Anwar

Dewi Fortllna

2008

merasa perlu untuk tetap peka dan tanggap

Ilmiah

terhadap berbagai perubahan tersebut dan terus

yang

Pus litbang Politik dan Kewilayahan LIPI Jakarta

politik luar negeri Indonesia ditujukan untuk memenuhi berbagai tuntutan eksternal dan internal tersebut antara lain dengan melakukan

Brown Chris 2001

Understanding International

Relations 2 d Edition London Coates Peter 2008

for Australia

bangsa Indonesia yang pernah terpuruk

www

ini Indonesia dituntut untuk terus berperan dan

catatan

keberhasilan

capaian

The

Last

Man

Hadi

Syamsul

Kompas 2 September 2008

The Rise of China dan

Ikenberry G John 2008

diplomasi

the Future of the West

Jemadu Aleksius 2008 Politik Global dalam Teori Praktik Yogyakarta

dipahami adalah modalitas ini tanpa makna untuk

kepentingan nasional Indonesia apabila kondisi

Markas Besar TNI Tanpa Tahun

Malindo dan Arti Pentingnya Peran

negeri sendiri tidak mendukung Oleh karena itu

Pattiradjawane

Renne L

sinergi antara Deplu dan lembaga lembaga

Luar Negeri RI

pemerintah yang terkait serta kekuatan kekuatan

2003

non negara menjadi sesuatu hal yang penting dalam era globalisasi yang diwarnai dengan kompleksitas saling ketergantungan dan ketatnya untuk

Kertas Kerja

Karantina Pertanian

penguatan total diplomasi melalui koordinasi dan

memajukan

Simon

Syaefudin

Prioritas Politik

2003

Kompas

13 November

Fukuyama dan Akhir

2008

DominasiAS

Koran Tempo 31 Oktober

2008

Sudarsono Juwono 2003

terhadap

kepentingan nasional mereka masing masing

Graha Ilmu

Kebijakan Kerja

sama Sub Regional KK JKK Sosek

sosial ekonomi politik dan keamanan di dalam

negara

Can the Liberal

Foreign Affairs

System Survive

January Februari 2008

satu hal yang penting untuk

antara

Hamish

Menyikapi Kebangkitan

2008

China

demokratisasi yang sedang berjalan di Indonesia

persaingan

London

Hamilton

internasional Indonesia akhir akhir ini dan

Namun

au

Fukuyama Francis 1992 The End of History and

memiliki hal hal positif yang mampu mendukung seperti realitas

com

20 Agustus 2008

baik dalam tingkat

regional dan internasional Dewasa ini Indonesia

Online Opinion http

onIineopinion

print asp article 7724 diunduh tanggal

Sejalan dengan konstelasi politik global

yang terus mengalami perubahan cepat dewasa

Palgrave

China could well be a problem

fungsinya untuk memulihkan harkat dan martabat

efektivitas politik luar negeri

Orasi dalam

disampaikan

pengukuhan sebagai Ahli Peneliti Utama

menerus melakukan adaptasi Maka dari itu dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir ini

melakukan kerja sama

Menggagas Politik

Luar Negeri Indonesia Baru

Tiga Sorotan Luar Negeri 29

Kompas

Indonesia

Oktober 2003

The Jakarta Post 2004 8 November 2004

Daftar Pustaka

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun

Daya Saing Indonesia Semakin Merosot Sinar Harapan Indian

Economy www

2003

I 1 Mei 2003

http

economywatch

UNDP 2007

com

tanggal

Wuryandari

3

September 2008

http

bisnispolitik x orldpress com 2007

I1

indonesia negara

adikuasa diunduh 15 Oktober 2008

72

Ganewati

Ed

Palgrave Macmillan

2007

Isu Keamanan

Indonesia Timor Leste

Jakarta

LIPI

Press

Menjadikan Indonesia Negara Adikuasa

21 menjadikan

Rencana

Human Development Report 20071

2008 New York

indianeconomy indian economy diunduh

Tentang

Tahun 2005 2005

Overview

overview html

2007

Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Wuryandari

Ganewati

Ed

2007

Mencermati

Kembali Enam Dekade Politik Luar Negeri Indonesia Jakarta

LIPI Press

Dinarnika Peran Ularna

dalarn Perpolitikan Nasional Pasca

rde Baru

Oleh M Hanulan Basyctr

Abstract

In Indonesian national politics the ulenta clerics can be categorized in three groups First are those who

percieved that religious and social Life cannot be separated There is no such separation in Islam Therefore they think that the involvement of ulema in a daily political matters is an obligation This group of ulerna play significant role and actively involved in political party Second those who also think that religious and social life including politics cannot be separated But they think it is not necessary for them to involve in political practice This group of ulenta even they concern with political and statehood problem they do not play as opponents of one of political party openly In the election this group of ulema participate to vote one of contestant but they do not participate in one of political party campaign Third those who do not care with

political life They think that political life is not their significant concern This group limit their role only in moral religious matters They avoid political life as then think that it is

too material world

menghendaki berkembangnya

Pendah uluan

Islam Politik

dalam kehidupan kepolitikan Indonesia Reformasi di Indonesia telah mengubah konstelasi perpolitikan nasional Dengan adanya

karena itu

Oleh

penguasa Orde Baru melakukan

inarjinalisasi peranan agama dalam politik

kebebasan dan keterbukaan dalam masyarakat

formal

mereka dapat menyuarakan aspirasinya dengan

peranannya

berbagai cara tanpa mengganggu masyarakat

keagamaan Akibatnya ulama yang sebelumnya

lainnya

aktif dalam politik merasa kecewa dan mereka

Dalam dunia politik

para ulama juga

hanya untuk mengurusi soal soal

kembali ke pesantren atau hanya menjadi

dapat berkiprah dengan lebih terbuka

Sebelumnya

Ulama sebagai tokoh Islam dibatasi

pada masa Orde Baru

mubaligh juru dakwah Tampaknya pada waktu itu Islam sebagai

kebijakan pemerintah banyak terpengaruh oleh

peran militer Indonesia Presiden Soeharto yang

ideologi kelolnpok ataupun partai tidak dapat

berasal dari elit militer tidak lepas dari masalah

diakomodir oleh elit politik Alasan yang sering

itu Kebijakan mereka cenderung dipengaruhi oleh Pada masa itu

budaya politik abangan

balk dari segi agama maupun

ketakutan terhadap

etnisitas Untuk itu Bhinneka Tunggal Ika harus

Perasaan sepertiitu banyak menjangkiti

tetap dikedepankan Walaupun di Indonesia

semacam

Islam

ada

dikemukakan adalah Indonesia menganut sistem pluralisme

Islamic Phobia

kalangan elit politik Indonesia

Mereka tidak

penganut Islam adalah mayoritas tetapi mereka tidak dapat dan tidak boleh mengedepankan ideologi Islatn untuk kepentingan bernegara

Tulisan ini merupakan perbaikan dari bahan untuk Seminar Nasional

Revitalisasi Peran Politik Ulama dan Kiai dalam Kancah

Perpolitikan

Nasional

Darussalam Martapura

Selatan

yang diselenggarakan oleh STAI Kabupaten

Banjar

Kalimantan

Ini bagian dari

pada 31 Oktober 2007

Dalam masyarakat 1awa

pemeluk agama Islam yang

penjinakan radikalisme dalam politik melalui

proses depolrtisasi massa

Lihat Abdul Azis Thaba Islam dan

mengamalkan ajaran Islam bercampur dengan animisme dan Hindu

Negara dalam Politik Orde Baru

Budha sinkretis disebut abangan Sedangkan pemeluk Islam yang

1996

tidak mencampurkan ajaran Islam dengan kepercayaan lama disebut

dimaksudkan untuk memotong gigi politik Islam karena Islam

him

188

Jakarta

Gema Insani Press

Cara penguasa Orde Baru tersebut juga

santri Pengertian seperti ini dipopulerkan oleh Clifford Geertz

lah yang selama ini dianggap sebagai pesaing politik utama

dalam karyanya The Religion of lava 1961

pemernntahan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto

Buku ini kemudian

Lihat

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia denganjudul Abangan

Bahtiar Effendv Teologi Baru Politik Islam Pertautan Agama

Santri

Negara dan Demokrasi

Priyari dalam Afasyarakat Jai a

Dhakidae

Jakarta Pustaka laya

1989

terjemahan Daniel

144

Yogyakarta Galang Press 2001

hlm

14

73

Dalam perkembangan berikutnya kalangan

Pengertian IJlama

santri modern mendirikan organisasi yang diberi nama Ikatan Cendekiawan Muslim se Indonesia Desember 1990

ICMI

ICMI lahir setelah

simposium 3 hari di Universitas Brawijaya

Malang yang dibuka oleh Presiden Soeharto Kehadiran Presiden itu dianggap sebagai restu

Siapa yang disebut ulama Arab kata

ulalna

Dalam bahasa

merupakan bentuk jamak

plural dari kata alim yang berarti orang yang Secara umum kata

mengetahui

diartikan

para

ulama dapat

cendekiawan

atau

para

berdirinya organisasi yang menampung para

ilmuwan

cendekiawan Muslim

kata llama menjadi bentuk tunggal yang berarti

Kelhadiran ini juga

dikomentarj sekelompok orang sebagai bahwa ICMI adalah

alat pemerintah

label Apalagi

Ketua ICMI adalah seorang menteri dalam kabinet yang tengah menjabat yaitu Menteri Riset

orang yang ahli ilmu agama IslaM

Sementara

itu menurut Kamlts Besar Bahasa Indonesia

yang dimaksud dengan ulama adalah orang yang ahli dalam pengetahuan agama Islam

dan Teknologi B J Habibie

Di Indonesia terutama di Jawa Tengah dan

Setelah ICMI berdiri berbagai kiprah Islaman

Akan tetapi dalaM bahasa Indonesia

ke

muncul dalam bentuk yang lebih

Jawa Timur sebutan ulama dikaitkan dengan kiai

Dalam tradisi Jawa sendiri sebutan kiai

Kiprah ini bergerak di

tidak hanya ditujukan bagi alim ulama atau kaum

berbagai bidang Di bidang pers misalnya ada harian Republika Di bidang pengkaj ian dan think

cerdik pandai dalaM agama Islam tetapi juga

tank

dianggap bertuah keramat seperti keris gamelan

konkret dan formal

ada Cides

Center for Inforfnation and

Development Studies

Di Bidang ekonomi ada

Untuk menyebut nama benda benda yang dan sebagainya

Bank Muamalat BMT Bait al Mal wat Tamwil asuransi Takaful

DD

dan

Dompet Dhuafa

Studi tentang kiai atau ulama pernah diteliti oleh beberapa peneliti

sebagainya Mereka berkiprah dalam usaha untuk

Clifford Geertz

memberdayakan umat Islam Indonesia

Hiroko Horikoshi

Sebelum ICMI dan

anak anaknya

lahir

Karel

A

Mereka antara lain

Leonard Binder

Deliar Noer

Zamakhsyari Dhofier

Steenbrink

dan

Mohammad

pemerintah Indonesia Mengajukan rancangan

Iskandar

Undang undang Peradilan Agama

Geertz menjelaskan bahwa yang membuat seorang kiai menjadi karismatik adalah karena

kepada DPR

UUPA

Setelah mengalami perribahasan

yang cukup alot akhirnya DPR menyetujui UUPA

perannya sebagai

tersebut pada 1989

UUPA ini intinya untuk

broker Karena perannya itu seorang kiai dapat

meneguhkan eksistensi pengadilan agama dalam

berfungsi sebagai pemersatu dalaM masyarakat

mengadili perkara nikah

talak

rujuk

perantara budaya

cultural

hibah

lingkungannya Akan tetapi menurut Geertz kiai

sedekah dan kewarisan menurut hukum Islam

dan ulama tradisional tidak mempunyai

Munculnya UUPA Jul dipandang oleh sebagian

kemampuan dan pengalaman apapun dalam dunia

orang sebagai itikad balk pemerintah untuk menjalin hubungan dengan kalangan Islam Pada waktu itu

dalam

dunia politik dan

perpolitikan

J S Badudu dan Sutan Muhammad Zain Kamus Umum Bahasa

kaum santri mulai masuk

nasional

ikut mewarnai

walaupun

mainstream

politik Indonesia masih menganut arus kaum

Indonesia

Jakarta Pustaka Sinar Harapan

1994

him

1579

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta Balai Pustaka 1988 him 985 W J S

Poerwadarminta

Kamus Umum Bahasa Indonesia

Jakarta Balai Pustaka 1976

him 505

abangan dan sekuler Keterlibatan kaum santri

Clifford Geertz The Javanese Kijaji The Changing Roles of Cultural Broker dalam Comparative Studies in Society and

dalam perpolitikan Indonesia selnakin mendalaln

History Vol 2 1960 him 220 249

pada masa reforrnasi ini Dalam tulisan ini akan

dibahas

bagaimana

peran

ulama

dalam

perpolitikan nasional Sebelumnya akan ditulis siapa itu ulama serta sejarah peran ulama di Indonesia

Leonard Binder

and The Alim Vol 2

The Islamic Tradition and Politics The Kijaji

dalam Comparative Studies in Societrand History

1960 him 250 255

Del iar Noer Gerakan Aloderen Islam di Indonesia 1900 1942 Jakarta LP3ES

1980

1 Hiroko Horikoshi Kyai dan Perirbahan Sosial

Jakarta P3M

1987

Zamakhsyari Dhofier Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan flidup Kyai Jakarta LP3ES 1982 Karel A Steenbrink Pesaniren Ahladrasah Sekolah Pendidikan dalam Kurun Aloderen Jakarta LNES 1986 A

Makmur Makka dan Dhurorudin Mashad ICAII Dinamika

Politik Islam di Indonesia him

74

15

Jakarta Pustaka Cidesindo

1997

Mohammad Iskandar Para Pengemban Anranah Pergulatan Pentikiran Kiai dan Ulama di Jawa Barat Yogyakarta Matabangsa 2001

1900

1950

politik Para elite agama itu menjadi besar clan

bahwa kiai mempunyai pengaruh besar dalam

mempunyai karislna yang tinggi hanya karena

masyaral at pedesaan bukan karena perannya

perannya sebagai

sebagai

perantara budaya

Penclapat

Geertz tersebut dibantah oleh Binder

perantara budaya

seperti yang

Dia

clikatakan Geertz Kedudukan kiai yang demikian

menjelaskan bahwa salah satu kekeliruan yang

tinggi justru karena adanya kemampuan kiai

dibuat oleh Geertz dalam menggambarkan sosok

dalam bidang lain misalnya sebagai motivator

seorang kiai adalah karena ia menyamakan

dalam perubahan sosial clan politik Horikoshi

kedudukan kiai dengan para ulama di Timur

membedakan kiai clan ulama Kiai adalah seorang ahli agama clan mempunyai kemampuan yang

Tengah

Padahal basis kiai di Jawa berbeda

dengan basis ulama di Timur Tengah Di Jawa

cermat dalam membaca pikiran para pengikutnya

para kiai mempunyai basis di pedesaan sedangkan para ulama Timur Tengah mempunyai

Seorang kiai dipandang sebagai lambang kewahyuan yang mampu tnenjelaskan masalah

basis di perkotaan

teologi yang sulit kepada lnasyarakat kalangan

Sementara itu

Deliar Noer sepenclapat

dengan Geertz bahwa pada umumnya para kiai tradisional tidak turut dalam masalah politik

bawah sesuai dengan pandangan clan suara hati mereka

Sebaliknya

Horikoshi menyebut ulama

Bidang itu diserahkan urusannya kepada

sebagai pejabat keagamaan fungsionaris agama

kalangan adat dan priyayi Para kiai lebih asyik

Dia menjabat urusan keagamaan pada pranata

tenggelam dalam dunia ibadah clan kegiatan

keulamaan Islam yang secara tradisional telah

pesantren Mereka kurang aktifdalam menentang

dilestarikan oleh keluarga kalangan menengah

penjajah 14 Pendapat Noer tersebut dapat

pedesaan yang kuat Horikoshi menganggap keberadaan ulama berkaitan erat dengan

diperdebatkan karena ada di antara ulama yang justru menggalang kekuatan untuk menentang

keberaclaan pesantren Artinya tanpa adanya

penj aj ahan

pesantren ulama tidak mempunyai arti Hal ini

Selanjutnya

Dhofier yang melakukan

penelitiannya di beberapa pesantren di Jawa

berbecla dengan Dhofier yang berpendapat bahwa justru ulama yang merupakan elemen terpenting

Tengah dan Jawa Timur menunjukkan kepada

dalam

Geertz bahwa pesantren bukanlah sekedar

menduduki peran sentral dalam keberadaan

lembaga tempat mempelajari masalah agama saja

pesantren

yang terlepas dari masalah sosial clan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat lingkungannya Dhofier juga menganggap Deliar Noer kurang

suatu

lembaga pesantren

Ulama

Sementara itu berdasarkan penelitiannya di Jawa Barat Iskandar berpenclapat bahwa sebutan

memahami kalangan Islam tradisional Hal ini

kiai clan ulama hampir ticlak ada pe bedaannya Akan tetapi bila diamati lebih mendalam maka

clikarenakan Noer lebih banyak bertumpu pada

akan didapati suatu perbedaan Dikatakannya

sumber sumber yang berasal dari kaum modernis

sering kali seorang kiai disebut sebagai ulama tetapi jarang seorang ulama disebut sebagai kiai Iskandar juga menemukan sebutan lain yang sering dipakai untuk menyebut kiai yaitu ajengan Akhirnya Iskandar membuat suatu definisi yang membeclakan seorang kiai dan ulama Kiai atau ajengan adalah para ahli agama yang keilmuan

Dhofier juga menunjukkan adanya keterlibatan

kaum tradisional dalam dunia politik Bukti yang dia soclorkan adalah perolehan Nahdhatul Ulama

NU dalam pernilihan umum tahun 1971 yang mencapai

18 67

menurutnya

Angka perole han ini

jauh di atas perolehan Partai

Muslimin Indonesia Parmusi yang dianggap

serta pemahamannya mengenai agama Islam

sebagai wakil Islam modern Walaupun demikian

cukup tinggi sudah naik haji serta mempunyai

Dhofier membenarkan apa yang ditulis Deliar Noer bahwa di clunia pesantren yang terjadi adalah proses satu arah Seorang kiai

pesantren dengan puluhan ratusan atau tiahkan ribuan santri

sedangkan ulama adalah para ahli

agatna yang tidak mempunyai pesantren baik itu

digambarkan sebagai guru yang ticlak dapat

guru agama di sekolah swasta atau negeri

dibantah oleh para santrinya clan akan ada sanksi

maupun para mu allim atau penghulu clan lainnya

yang berat bagi para pelanggarnya

yang dikenal keilmuan clan pengaruhnya di

Horikoshi yang mengadakan penelitian di

kalangan masyarakat 15

pesantren Cipari Garut Jawa Barat berpenclapat

Lihat Noer

Gerakan Moderen slam

hlm

10

19

15 Lihat Iskandar

Para Pengemban Amanah

film 24 25

NI

2

Untuk kepentingan tulisan ini pengertian ulama adalah para ahli agama Islam

Menjadi pengambil keputusan dalam

baik itu

masalah masalah yang dihadapi oleh

mempunyai pesantren Inaupun tidak yang

umat dan masyarakat lingkungannya

tokoh

menjadi

masyarakatnya

panutan

lingkungan

Di sini termasuk juga juru

Sejarah Singkat Ulama

dakwah atau khalib yang berceramah keliling ke berbagai pelosokwilayah Pengertian ulama yang agak luas tersebut berdasarkan hadis Nabi Al

Muhammad SAW yang mengatakan ulama u waratsatul anbiya

yang artinya para

ulama adalah pewaris para nabi

Gelar ulatna dengan sebutan Kiai Haji

K H merupakan identitas yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang yang dianggap

Sejarah ulama di Indonesia terutama di pulau Jawa

selama abad ke 19 sangat erat hubungannya dengan munculnya berbagai gejala

sosial politik yang menghiasi kehidupan wilayah kolonial Belanda itu Gejala gejala itu meliputi antara lain mengalirnya kebangkitan kehidupan agama Islam di kalangan berbagai bentuk

masyarakat Jawa baik yang tinggal di pedesaan

berkualitas dan memenuhi syarat atau kriteria

maupun di perkotaan

tertentu untuk diberi status ulama

keagamaan meningkat dari waktu ke waktu Hal

meskipun

Berbagai kegiatan

sebenarnya tidak ada patokan baku atau formal

ini dapat dilihat dari meningkatnya ketaatan

Ummat memberinya gelar ustadz atau kiai

beribadah salat puasa di kalangan rakyat dan

sebagai penghormatan kepada seseorang ulama yang mengandung makna keikhlasan dan keutamaan Yang Inemberikan status ulama

penguasa pribumi meningkatnya jumlah orang yang pergi haji ke Mekkah menjamurnya

Secara

umum

Islam

masyarakat

memberikan gelar ulama dengan sebutan Kiai Haji

K H

didasarkan pada kriteria sebagai

generasi muda berdirinya cabang cabang tarikat di berbagai pelosok pedesaan

masjid masjid penyelenggaraan pengajian hingga

Berbagai keadaan di atas tidak terlepas dari

Unsur Kapabilitas 1

2

3

Menguasai ilmu agama Islam yang

faktor yang melingkupinya Dari faktor ekonomi

cukup mendalam

pada waktu itu antara lain munculnya lembaga

Mempunyai tingkat kesalehan yang

pajak

tinggi

politik pada waktu itu Belanda tengah gencar

taklim atau lembaga pendidikan yang disebttt madrasah

sering kali disebut sebagai usaha westernisasi sehingga tatanan tradisional yang sudah mapan

Mempunyai akhlakul karimah

5

Telah melaksanakan ibadah haji ke

menjadi ambruk t9 Di pihak lain

kebangkitan

agama Islam berkaitan dengan muncul dan berkembangnya aliran Wahabisrne 0 dan Pan Islamisme

UnsurAkseptabilitas

Sering diundang oleh masyarakat

Kedua model gerakan tersebut

untuk memberikan ceramah pengajian

Lebih lanjut keterangan mi antara lain dapat dilihat pada Sartono Kartodirdio Pemberantakan Pelanr Bumen 188S Jakarta Pustaka Java

secara luas

1984

2

Dikenal masyarakat secara luas

3

Diikuti banyak orang santri

him 207 255 Dhofier

Yradni 1 esumren

hlm 33 34

Kartodirdjo Ibid

Wahabisme semula merupakan gerakan pemurnian ajaran agama Islam

yang dipelopori oieh Muhammad ibn Abdul Wahhab

1703 1787

Gerakan ini kemudian berkembang di Jazirah Arab bahkan akhirnya

Unsur Sosial 1

Di sisi

melaksanakan transformasi politik dart struktur

Mekkah

c

dan tanarrt paksa

tradisional rnenjadi struktur politik modern yang

4

1

kerja paksa

Mempunyai pondok pesantren majelis

perilaku yang terpuj i

b

pembangunan

khotbah secara meluas t8

berikut a

pendidikan Islam dengan pendirian beberapa pondok pesantren clan madrasah untuk mendidik

adalah masyarakat

Memimpin kegiatan sosial keagamaan

berhasil mendirikan negara yaitu Arab Saudi 1932 oieh Abdul Aziz ibn Abdurrahman al Fayzal as Saud 1880 1953 Keterangan mengenai pengaruh gerakan wahabisme di Indonesia antara lain dapat dilihat pada

Karel A Steenbrink Beberapu Aspekleiaang Islam di Indonesia Abad Ke 19 Lihat Ramlan Mardjoned Kff Hasan Basrr 70 Tah m Fungsi

dan Peranan Ulama dan Peranan A9asjid Dakwah

1995

Lihat Rojikin

Perdata

Media

Peranan Ulama dalam Penyelesaian Sengketa

Suatu Kajian Sosiologi F ukum dengan Pendekatan

Ketahanan Nasional

36

Jakarta

hltn 143

Jakarta Tesis S2 PKN UI 1999

hlm 35

Jakarta Bulan Bintang 1984

berkembang pada abad ke 19 Gerakan ini dipelopori oleh Jamaludm AI Afghani

1839

1897

clan Muhammad Abduh

berduamenerbitkanmajalahAl

1849 1905

Mereka

rwatal Wnsiyadi Paris 1884 Publikasi

mi mengguncangkan dunia Islam dan Barat sehingga para penguasa kolonial

di negara negara Islam melarang peredaran majalah itu Untuk mehhat pengaruh Pan Islamisnte di Indonesia antara lain dapat dilihat padalloer ierakan Alndern L lrnn

l

him 33 37 101 116

2 Pan Islamisme adalah suatu gerakan pemikiran Islam vang tumbuh clan

Itn 37

113

sedikit banyak telah menclorong kalangan ulama

Majapahit

di Jawa untuk mempelajarinya secara lebih jelas

perang sauclara 1478 clan pusat kerajaan Hindu itu berpindah ke Keling clan akhirnya ke Daha

Dengan pengetahuan yang telah bertambah para ulama dapat memegang kendali dan berperan dalam usaha menentang penguasa kolonial

Kediri

Sete

Demak bangkit berdiri menjadi kerajaan

Islam pertama di Jawa Raja

Belanda

Ketika di Jawa terjadi huru hara kerusuhan

ii V ajapahit runtuh akibat

Sultan

1481

pertama Kerajaan Demak

adalah Raden Fatah Dia mernimpin Demak dari

kekacauan

clan pemberontakan rakyat

tahun 1481 sampai dengan 1518

pada abad ke 19

berbagai laporan Belanda

sendiri adalah salah seorang putra Brawijaya

sosial

Raden Fatah

menyebutkan bahwa pemimpin clan pemuka

Raja Majapahit Pada waktu mucla Raden Fatah

belajar agama Islam nyantri di Ampel

gerakan itu adalah kalangan ulama para haj i dan guru ngaji Bahkan dalam menentang

pernah

guru

Denta Berkat pelajaran tersebut

kekuasaan Belanda tersebut para ulama menjalin

ingin mengembangkan agama Islam secara lebih

kerja sama yang baik dengan kalangan

luas Berdirinya Kerajaan Demak tidak terlepas

seperti Kiai Mojo dan

bangsawan Jawa

Raden Fatah

dari keinginan Raden Fatah itu

Pada masa

pemerintahannya Kerajaan Demak mendirikan

Pangeran Diponegoro Kejadian tersebut tidaklah mengherankan

Bayangkare Islam

yang berarti Angkatan

karena antara ulama dan umat Islam ada ikatan

Pelopor Perbaikan Islam Bayangkare Islam itu

yang sangat kuat Ulama dalam lingkungan kehidupan masyarakat dianggap sebagai figur terpandang Apabila ditarik lebih ke belakang

merupakan suatu lembaga penclidikan Islam

maka ulama dalam kehiclupan kemasyarakatan

pencliclikan Islam pertama di Indonesia 21

formal di Kerajaan Demak Yunus

Menurut Mahmud

Bayangkare Islatn adalah lembaga

merupakan institusi atau pranata sosial yang telah

Dalam memintpin Kerajaan Demak Raden

ada sebelum penguasa kolonial datang ke

Fatah dibantu oleh pemimpin tingkat daerah yang

Indonesia

disebut

Perkembangan Islam di Jawa tidak terlepas

wali

penguasa

Mereka dipilih dari

dari tersebarnya Islam oleh para pedagang di

oranb orang yang All agama clan memiliki akhlak yang baik Wall suatu daerah diberi gelar resmi

daerah pesisir utara Jawa yaitu di Sunda Kelapa

oleh Raden Fatah dengan sebutan

Jakarta Cirebon Tegal Pekalongan Semarang Jepara

Tuban

Gresik

clan

Surabaya 24

kata

sesuhunan

Sunan

dari

yang berarti pemimpin

ditambah nama claerah kekuasaannya

Oleh

Perkembangan Islam itu berkat peranan para wall

karena itu kemudian clikenal nama Sunan Klldus

yang disebut Wali Songo yakni wall yang berjurrilah sembilan orang Para wali itu adalah

yang menguasai wilayah Kudus yang menguasai wilayah Gresik yang menguasai wilayah Bonang Jati yang menguasai wilayah

Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim

Ampel Raden Rahmat

Sunan Bonang Raden Sunan Drajat

Maulana Makhdum Ibrahim Raden Kosim Syarifuddin

Sunan Girl Raden Sunan Kudus

Paku atau Raden Ainul Yakin

Raden Ja far Sadig Mas Syahid

Sunan

Sunan Kalijogo

Sunan Muria

Raden

Raden Said

dan

Sunan Gunung Jati Fatahillah atau Syarif

SLman Gresik Sunan Bonang Sunan Gunung Gunung Jati

Cirebon clan sebagainya Para wali itu dibantu oleh

badal

kerajaan

yang mendapat gelar resmi dari Kiai Ageng ditambah nama

yaitu

daerahnya

Maka kemudian dikenal ada Kiai

Ageng Tarub

Kiai Ageng Selo dan yang

lainnya 6 Setelah Kerajaan Demak jatuh

Hidayatullah

Membicarakan perkembangan Islam di

pusat

kerajaan pindah ke Pajang clan kemudian

Jawa juga berkaitan dengan Kerajaan Demak

Mataram Pada masa Kcrajaan Mataram inilah

kerajaan Islam pertama di Jawa Semula Demak

institusi ulama mulai terstruktur secara hierarkis

merupakan salah satu wilayah dalam Kerajaan

Ketika menjadi Raja Mataram Sultan Agung memerintahkan kepada penguasa penguasa daerah di bawahnya untuk membangun masjid

Lihat Kartodirdio

Penrberontakan

Sutninto Polaik Islam Hindia Belanda him

lihat juga Husnul Aqib Jakarta LP3ES

1980

17 31

21 Lihat Steenbrink

Beberapa 4spek tentang Islam

Di kabupaten kawedanan kecamatan sampai ke desa desa dibangLm sebuah masjid Masjid di ibu

hint 20

30 2

Mahmud Yunus

Selarah Pendidikan Islam di Indonesia

Jakarta HidakaryaAgung 1984

him 216

21 Yunus Ibid

Z Lihat Rojikin

Peranan Ulama

hlm

0

77

kota kabupaten disebut Masjid Agung yang dikepalai oleh seorang penghulu Dalam

menjalankan

tugasnya

Peran Ulama Sejarah peran ulama akan bersinggungan

para

penghulu dibagi ke dalam beberapa tingkatan

dengan peran penghulu

Hierarki jabatan penghulu di Jawa dapat

kedua kelompok itu pernah

digambarkan sebagai berikut 2s

dalam kenyataan tugas clan peran mereka sedikit

Walaupun di antara berpisah

tetapi

Tingkat Pusat

Penghulu Ageng

banyak akan bersamaan

Tingkat Kabupaten

Penghulu Kepala

pejabat formal yang mengurusi masalah agama Islam sementara ulama yang oleh Pijper disebut

Hoofd penghulu Hooge Priester

Penghulu adalah

Penghulu Landraad Khalifah clan

guru

wakilnya adalah Ajung Penghulu Ajung

keagamaan secara informal

Khalifah

hal

Tingkat Kawedanaan

Penghulu Naib dan

wakilnya adalah Aj Ling Penghulu

agama

swasta

mengurusi

masalah

Dalam beberapa

ulama dan penghulu dapat dipersamakan

karena keduanya mengurusi masalah umat Islam

dan mereka dianggap ahli di bidang keagamaan

Tingkat Kecamatan

Penghulu Naib

Menurut Pijper

Tingkat Desa

Modin Kaum Kayin

peran penghulu dalam masyarakat

Lebe Amil

Pertama

Selain penghulu sebenarnya ada pihak lain

yang juga dibebani untuk mengurus masalah agama G F Pijper mencatat bahwa di pulau Jawa

ada tiga golongan masyarakat yang mendapat

paling tidak ada lima tugas dan mengadili soal soal agama

menurut hukum Islam Dalam hal ini seorang penghulu bisa disebut

gadhi

Meskipun ia

hanya mempunyai keahlian sedikit dibandingkan

seorang gadhi penghulu menjabat sebagai ketua

tugas mengurus agama Islam Pertama pegawai

pengadilan agama Kedua seorang penghulu

tinggi dalam soal agama yang disebut penghulu Kedua guru agama swasta yang disebut dengan

adalah mufti

berbagai nama yakni ulama kiai atau guru

Ketiga pegawai agama rendahan di desa yang disebut dengan berbagai nama yakni lebe amil

yaitu orang yang memberi

penerangan dan nasihat tentang hukum agama Islam Dalam masyarakat sering kali timbul persoalan clan pertanyaan yang menyangkut masalah agama Untuk membantu mengatasi hal

itu pemerintah kolonial mengangkat penghulu

modin kaum atau kayin 2

Lebih lanjut Pijper menjelaskan bahwa di

antara ketiga kelompok di atas yang mempunyai kedudukan tinggi adalah guru agama Mereka itu adalah orang orang yang terpelajar clan

berpengalaman dalam soal soal agama

Di

kalangan orang yang kuat menjalankan agama guru agama dianggap mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan penghulu meskipun di antara penghulu penghulu itu terdapat

orang yang pandai Pada masa dahulu

ada

persaingan antara guru agama clan penghulu yang menjadi pegawai tetapi kemudian persaingan itu

yang salah satu tugasnya adalah sebagai mufti

Tugas penghulu ketiga adalah memimpin dan mengepalai pegawai masj id Sebagai kepala seorang penghulu mengatur tugas imam pada waktu salat khatib pada hari Jumat muazin dan marbot pembantu kebersihan masjid Keempat penghulu mengurus dan mencatat pernikahan

perceraian

dan rujuk menurut hukum agama

Islam Dan kelima seorang penghulu bertugas mengawasi pendidikan agama

Pemerintah Belanda pernah membuat peraturan untuk mengawasi pendidikan agama

Penyebab utama pisahnya kedua

pada tahun 1905 clan 1925 Peraturan tahun 1905

kelompok tersebut karena guru agama menuduh

menyebutkan siapa yang akan mengajarkan agama harus mendapatkan izin tertulis dari

mencair

dan menyalahkan penghulu yang mau bekerja untuk pemerintah kafir kolonial so 2

Kata

penghulu

Sunda pangulu

Jawa pengulu

Madura

pangoloh Melayu penghulu berasal dari kata hulu yang artinya kepala Semula kata itu menunluk pada orang yang mengepalai atau orang yang terpennng Kemudian kata penghulu berarti seorang ahli dalam coal agama Islam yang diakui dan diangkat oleh yang berwa jib Lihat GF Pijper rer Beberapa Srudi reniang Sejarah Islam di Indonesia 1900 1950

Jakarta UI Press 1984

him 67

pemerintah setempat Untuk itu dibentuklah suatu

panitia dan seorang penghulu adalah salah seorang yang terlibat di dalamnya Pada peraturan tahun 1925

tidak lagi disebutkan

keharusan memperoleh izin tertulis dari

pemerintah Namun yang diperlukan adalah pemberitahuan tertulis dari guru agama yang

Z Lihat Ibnu Qoyim Ismail Kiai Penghulu Jawa Peranannya di IvIasa Kolonial Pijper Ibid

78

Jakarta Gema Insani Press

Beberapa Studi

him

1997

him 67

72

Pijper

Beberapa Sludi

him

72

83

bersangkutan kepada pejabat yang ditentukan

di Indonesia lebih inengedepankan figur tokoh

Pengawasan terhadap pengajaran agama masih

daripada program partai dalam katnpanye

terus dilakukan dan penghulu adalah salah satu

pemilihan umum

petugasnya

masyarakat yang masih bersifat paternalistik

Tugas penghulu sebagai pengawas pengajaran

Hal ini mengingat keadaan

sehingga pemanfaatan figur tokoh partai lebih

agama tersebut akan berbenturan dengan tugas dan

mttdah clan efektif daripada program kerja partai

peran seorang ulama Karena sebagai seorang

Seorang ulama yang biasa

ulama

hadapan

ia berperan untuk menyebarkan agama

masyarakat

manggung

akan

di

lebih mudah

Islam Akan tetapi sering kali benturan tersebut

mengomunikasikan keinginan partai politik Hal

dapat diselesaikan dengan baik

ini karena dia dianggap sebagai tokoh yang

Selain berperan sebagai pendidik seorang ulama juga berperan sebagai masyarakat

secara

pemimpin

Seperti

umum

telah

biasanya dianut oleh masyarakat lingkungannya

Seorang tokoh panutan yang telah memilih salah satu partai politik akan diikuti oleh para pengikut

disinggung di atas dalam sejarah pergerakan

tokoh tersebut Dengan demikian

melawan penjajah kolonial ulama berdiri di depan

memiliki banyak pemilih

untuk ikut tnembebaskan rakyat dari belenggu penjajahan

Ketika Indonesia telah merdeka

peran ulama masih tetap penting Dia dapat ikut mendorong berlakunya perubahan yang dan

terencana

dalam

terarah

men

transforrnasikan berbagai masalah baik di bidang

Menurut

Ketua

a

Menjadi panutan clan penuntun akhlak

b

Meningkatkan metode pendidikan agama Islam

c

MUI

K H

mencegah timbulnya suatu yang tidak balk

mengatakan

menyuarakan hati nurani masyarakat clan ketiga

menjadi kekuatan moral 33 Memang telah ada beberapa ulama yang berpolitik praktis contohnya

K H

Syansuri Badawi

Tidak bosan dalam alnanah sebagai pewaris Nabi yakni amar al ma ruf nahytt ani al mankar memerintah berbuat baik dan

Hasan Basri

Karena ulama hidup di tengah tengah masyarakat maka ulama tetap layak berpolitik praktis yang meliputi tiga hal pertama terlibat langsung politik praktis kedua

dalam

tugas tersebut antara lain ss

Dalam hal peran politik seorang ulama mantan

Taher

kehidupannya seorang ulama mempunyai beberapa tugas yang mesti dijalankannya Tugas

sosial ekonomi budaya politik pendidikan clan lain sebagainya

Tarmizi

partai akan

d

Tidak bosan dalam mengingatkan masyarakat

yang sering hanyut dan lupa sehingga mereka menyimpang dari ajaran moral dan etika e

Selalu arif dan bijaksana dalam menggunakan

semua jalur clan jenjang komunikasi baik modern maupun tradisional

ulama asal

Tebuireng Jombang yang kemudian menjadi anggota DPR fraksi PPP atau K H Alawy Muhatnmad ulama karismatik asal Sampang Madura yang menjadi tokoh PPP dan yang lainnya

Tampak jelas bahwa seorang ulama adalah pemimpin umat yang akan diikuti tindak tanduk perilakunya Dia juga dituntut untuk menuntun umat clan masyarakat sekelilingnya agar terhindar

karena ajakan politikus daiam partai politik 4 Para

dari berbagai hal yang tidak baik dalam kehidupan mereka Memang ulama bukanlah pemimpin formal yang diangkat atau Bitentukan oleh

politikus ingin memanfaatkan figur utama

organisasi tertentu

karismatik yang mempunyai banyak pengikut Simbol keagatnaan yang melekat pada diri ulama

swasta

dijadikan

masyarakat bukan karena diangkat oleh suatu

Sering kali keterlibatan seorang ulatna hanya

alat

penarik

magnet

untuk

informal

baik pemerintah maupun

Ulama adalah seorang pemimpin Dia menjadi pemimpin agama clan

mengumpulkan massa sebanyak mungkin sebagai

lembaga formal pemerintah ataupun swasta

pendukung partainya Kebanyakan partai politik

tetapi dia diangkat oleh lingkungan masyarakat

sekelilingnya Bahkan dia kadang dianggap Wakhudin

Umara

Tarmi 7i Taher Jembatan Umat

Bandung Ganesa

il Lihat Mardjoned

K H

1998

hlm

Hasan Basri

Ulama

dan

55 70 Tahun

sebagai pemimpin oleh masyarakat yang lebih luas lagi di luar masyarakat lingkungannya sendiri

him

145

4 Walaupun ada juga kalangan ulama sendiri yang berinisiatif untuk ikut berkiprah dalam dunia politik seperti yang dilakukan oleh beberapa ulama dalam NU yang terlibat aktif

i5 Lihat Wakhudin

dalam politik

53 54

7armi i 7aher Jembatan Untat

hlm

79

Dalam perkembangannya ada juga ulama yang diangkat menducluki jabatan

formal

Menurut

kelebihan

Ruslan

Kelebihan dalam menggunakan pikiran clan yakni

balik dengan yang dipimpinnya obvektifterhadap permasalahan yang timbul d

Kemampuan memberikan motivasi terhadap diinginkannya

Keempat kematnpuan pemimpin itu akan

dipimpinnya itu clan pengetahuan tentang

dilihat sebagai dasar penilaian terhadap ulama Seorang ulama yang mempunyai pengetahuan yang luas diharapkan

cara cara untuk memutar roda

dapat berkiprah dengan baik dalam masyarakat

tentang apa yang menclasari organisasi yang organisasi

ketokohan

secara lebih efisien

Kemampuan in akan semakin menguat dengan

Kelebihan dalam rohaniah yakni mempunyai

adanya kemampuan seorang ulama untuk

kelebihan dalam sifat sifat kewajiban yang

berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat

tnemancarkan keluhuran budi pekerti

yang dipimpinnya Komunikasi ini akan membantu penyampaian pengetahuan yang baik

ketinggian moralitas dan kesaclaran watak c

Kemampuan mengambil keputusan dengan

kelebihan

mempunyai

pengetahuan tentang hakikat tujuan organisasi yang dipimpinnya pengetahuan

b

c

utnat dalam rangka tnencapai tujuan yang

hal berikut ini

rasio

Kemampuan mengadakan komunikasi timbal

Abdulgani

keunggulan pemimpin dalam dilihat dari beberapa

a

b

seorang ulatna

semestinya melnpunyai berbagai keunggulan clan

Kematnpuan menggunakan pengetahuan

dalam rangka memenuhi tugas tugasnya

seperti

menjadi Ketua MUI Majelis Ulama Indonesia

Sebagai tokoh pemimpin

a

Kelebihan dalam badaniah yakni mempunyai

kepada masyarakat dan diterima dengan baik

kesehatan baclan yang memungkinkan dia

pula

memberikan contoh contoh dalarn prestasi kerja sehari hari

Dua

kemampuan

itu

akan

semakin

memperkuat posisi tawar seorang ulama bila dia mampu mengambil keputusan secara cepat

Ketiga Lmggulan kelebihan tersebut akan

tepat tanggap obyektif efektif dan efisien Suatu

semakin mantap dalam diri seorang pemimpin

keputusan yang keliru dari seorang pemimpin

bila dia mempunyai

Kemampuan

akan rnenyebabkan rusaknya masyarakat yang

satu

unsur

dipimpin Oleh karena itu ketokohan ulama juga

kematangan berkaitan dengan pengetahuan clan

diperkuat oleh cara dia mengambil suatu

keterampilan yang diperoleh dari pendidikan latihan dan pengalaman Kemampuan memimpin

keputusan Ada satu kemampuan lagi yang ikut memperkuat ketokohan seorang ulama yaitu

meliputi beberapa unsur antara lain 37

kemampuan dia untuk memberikan motivasi

itu

sendiri

kemampuan

merupakan

salah

Mengetahui biclang tugasnya Peka clan tanggap terhadap lingkungannya Melakukan hubungan yang baik antarmanusia

a

b c

human relations

kepada masyarakatnya Memang memberikan motivasi ini sering kali berhubungan dengan kemampuan kedua yakni berkomunikasi dengan masyarakatnya

d

Melakukan hubungan kerja atau komunikasi

e

Mampu mengambil keputusan secara cepat

f

Mampu mengadakan hubungan masyarakat

yang balk di dalam maupun luar organisasi dan tepat

Ulama pada Masa Reformasi Dalam masyarakat Indonesia

Dengan demikian sebenarnya esensi dari kepetnimpinan adalah tneliputi keunggulan keunggulan sebagai berikut ini 38

ulama

dianggap sebagai panutan Maka mungkin ada benarnya kalau ada yang mengatakan bahwa ulalna yang dapat berperan sesuai dengan ajaran Islatn akan dapat mengarahkan ntasyarakatnya

menuju kehidupan yang balk Memang hal itu berkaitan

dengan

kemampuan

ulama

sebagaimana clijelaskan sebelumnya

Lihat Arifin Abdulrachman Filosofr Kepemimpinan Kerju

Teort Pengembangan dan Jakarta

Bharata

1971

hlm

zz

Lihat Soewarno IIandayaningrat

hlanajemen

Jakarta Gunung Agung

Lihat Rolikin

80

Ilmu Admrnistradi dan

Pcranan Mama

1987 him

him 65 43

44

Peranan ulama dalam masyarakat cukup beragam Kedudukan sosial ekonomi clan politik

seorang ulama yang baik

akan semakin

menambah peran mereka dalam membina

masyarakat lingkungannya Memang awalnya

eksistensi ulama dikenal di dunia ponclok

kegiatan ulama melalui MUI yaitu penyiar

pesantren

agama pemberi nasihat kepada pemerintah clan

madrasah

maupun musala

majelis taklim

masjid

sebagai pendidik clan pengajar

agama Islam Namun peran mereka kemudian

berkembang ke berbagai bidang kehiclupan

sebagai jembatan antara penguasa dan umat masyarakat

Pada masa reformasi yang mengedepankan keterbukaan dan kebebasan

masyarakat

maka hubungan

Dengan meluasnya kiprah ulama di berbagai

agama Islam dan negara juga mengalami

bidang kehidupan masyarakat maka mereka bisa

perubahan Para ulama yang pada masa Orde

Mereka menjadi

Baru mungkin hanya sebagai penonton dalam

tempat curahan hati umatnya yang memerlukan bantuan berupa nasihat apa saja yang

clunia politik kemudian turun ke gelanggang untuk

menyangkut masalah pribadi keluarga maupun

kaitannya kiprah ulama dalam dunia politik ini

masyarakat

maka mereka dapat digolongkan menjacli tiga

clikatakan

berperan ganda

Masalah pribadi yang disampaikan kepada

ikut main dalam perpolitikan nasional Dalam

kelompok Pertama mereka yang berpendapat

ulama itu misalnya minta doa agar usahanya

bahwa

lancar ingin sukses dalam pemilihan pemimpin

kemasyarakatan tidak dapat dipisahkan

setempat Kepala Desa anggota DPRD maupun

tidak mengenal pemisahan itu Oleh karena itu

Bupati Walikota

menurut mereka keterlibatan ulama dalam

ingin sukses dalam pendidikan

kehidupan

keagamaan

clan

Islam

yang ditempuhnya atau ingin agar tanaman di

masalah

sawah terhinclar dari hama clan bencana Mereka

keharusan Kelompok ulama inilah yang kemudian berperang langsung dalam kehiclupan

datang kepada seorang ulama clan menceritakan apa yang dikehendakinya Kemudian mereka meminta nasihat clan jalan keluar yang mesti mereka kerjakan

Dan tidak lupa

mereka

meminta doa dari sang ulama itu agar apa yang

politik sehari hari adalah suatu

politik praktis

partai

Mereka misalnya

politik clan

memenangkan

mendirikan

ikut kampanye

untuk

partai mereka

Ulama kelompok ini berusaha meraih

mereka harapkan dapat terwujud

kekuasaan politik formal Ada yang terlibat dalam

Masalah lain yang disampaikan kepada ulama adalah hal hal yang bersifat gaib seperti apabila ada orang yang dianggap ticlak waras

kepengurusan partai politik Mereka kemudian

disebabkan gangguan jin maka kiai itu diminta

Perwakilan Rakyat Daerah

untuk mengusir jin itu clan mengobati sang

yang ikut memperebutkan jabatan Bupati

penderita

Ada

menganggap

lagi

bahwa

masyarakat

kiai

juga

yang bisa

ikut berkompetisi untuk masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat

Walikota

DPR

maupun Dewan DPRD

bahkan Presiden

Ada juga

Misalnya

K H

Abdurahman Wahid yang mendirikan Partai

menyernbuhkan penyakit yang ticlak jelas asal

Kebangkitan Bangsa PKB dan pernah menjadi

usulnya Seorang penderita penyakit yang suclah

Presiden Indonesia

diusahakan berobat ke dokter tetapi tidak juga

Kelebihan kelompok ini adalah dapat

sembuh maka dia akan dibawa kepada seorang

menunjukkan bahwa antara agama clan politik

kiai Cara pengobatan biasanya dilakukan dengan

ticlak perlu dipisahkan Keduanya dapat disatukan

memberikan air putih yang sudah diberi doa oleh

oleh ulama yang berpolitik praktis Dengan

kiai Seorang kiai yang melakukan eara seperti itu tidak mau disebut sebagai dukun Memang

perannya ini diharapkan ulama dapat memberikan

ada anggapan dari sebagian masyarakat bahwa

warna yang baik bagi kehidupan politik dan dapat mengubah citra politik yang sering kali

praktik perclukunan dibantu melalui

diidentikkan dengan

cara setan

kotor

Akan tetapi

setan Sementara yang dilakukan oleh kiai adalah

kelemahannya adalah mereka sering kali dicurigai oleh pihak lain yang berbecla aliran politiknya

penyembuhan dengan melalui doa kepada Allah

Akibatnya peran mereka sebagai ulama menjadi

Doa yang digunakan oleh kiai diyakini sebagai doa doa yang diajarkan oleh AI Qur an Selain itu ada peran lain dari ulama yang

tidak aktif lagi terhadap pihak di luar

lebih formal

kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan

yakni perantara penyembuhan penyakit adalah

Majelis Ulama Indonesia

MUI

kelompoknya

Kedua mereka yang berpendapat bahwa

adalah salah satu tempat peran formal ulama

termasuk politik ticlak dapat dipisahkan Hanya

dalam masyarakat baik secara vertikal maupun

saja mereka merasa tidak perlu melibatkan diri dalam politik praktis Kelornpok ulama ini

horizontal Setidaknya ada tiga hal yang menjadi

81

walaupun peduli pada masalah politik dan

Daftar Pustaka

kenegaraan tetapi tidak mau berperan sebagai

pendukung salah satu partai politik secara terbuka Dalam pemilu kelompok ulama ini ikut

Abdulrachman Arifin

memilih salah satu kontestan pemilu tetapi mereka

Bharata

tidak ikut kampanye ttntuk kepentingan

Umum Bahasa Indonesia

Dengan demikian peran ulama kelompok

Binder Leonard Politics

kehidupan politik secara baik tetapi tidak mau

secara

luhur

mereka tidak mau berperan Alasannya

Zamakhsyari Dhofier

Tradisi

Effendy Bahtiar 2001 Teologi Baru Politik Islam Pertautan Agama Negara

dan Demokrasi

Yogyakarta Galang Press Geertz

Clifford

The Javanese Kijaji

1960

Changing Roles ofACultural Broker

Dalam

Vol 2

Geertz Clifford 1989 Abangan Santri Priyavi dalam

Kelompok ini membatasi kiprahnya hanya dalam

Terjemahan

Handayaningrat Soewarno

Jakarta

1987 IlmuAdministradi

dan Manajemen Jakarta Gunung Agung Horikoshi Hiroko 1987 Kyai don Perubahan Sosial

dianggap terlalu dunia

Jakarta P3M Iskandar

Penutup

Mohammad

Iskandar

Pengemban Arnanah

2001

Yogyakarta

Tentu tidak mudah menentukan mana yang terbaik di antara tiga kelompok ulama tersebut

Ismail

mudah Apabila seorang ulama memilih dan

Kartodirdjo

mereka jadi rahmatan lil

alamin

1984

Fungsi dan Peranan Ulama dan Peranan Masjid Jakarta Media Dakwah

Noer

Deliar

1980

Gerakan Moderen Islam di

Indonesia 1900

1942 Jakarta LNES

Pijper G F 1984 Beberapa Studi tentang Sejarah Islam di Indonesia 1900 1950 Terjemahan Jakarta UI Press

Poerwadarminta W J S 1976 Kamus Umum Bahasa Indonesia Jakarta Balai Pustaka Peranan Ulama Dalam Penyelesaian

Sengketa Perdata

Lihat antara lain Bahtiar Effendy

82

1997

Jakarta Pustaka Cidesindo

Rojikin 1999

Islam

Pemberontakan Petani

Mardjoned Ramlan KH 1995 Hasan Basri 70 Tahun

dunia politik Oleh karena itu sebaiknya ulama

Dengan demikian

Sartono

ICMI Dinamika Politik Islam di Indonesia

diharapkan dapat berperan dengan baik dalam

berkehidupan politik secara santun dan Islami

Kiai Penghulu Jawa

Makka A Makmur dan Dhurorudin Mashad

dia sulit untuk berperan dalam kelompok lain

memainkan peran politik yang lebih luhur ketimbang sedekar politik praktis sehingga mereka dapat lebih membimbing umat dalatn

1997

Banten 1888 Jakarta Pustaka Jaya

memihak suatu kelompok politik tertentu maka

Sebaliknya ulama yang a politis tidak dapat

lbnu Qoyim Insani Press

Selanjutnya

merevitalisasi peran politik ulama Hal itu tidak

1950

Matabangsa

Peranannya di Masa Kolonial Jakarta Gema

Masing masing mempunyai kelebihan dan tersendiri

Para

Pergulatan Pemikiran

Kiai dan Ulama di Jawa Barat 1900

kekurangannya

The

Comparative Studies in Society and History

Pustaka Jaya

menghindari kehidupan politik karena hal itu

1982

Kyai Jakarta LP3ES

Masyarakat Jawa

Mereka sengaja

1988

Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup

kehidupan berpolitik bukan urusan ulama masalah moral keagamaan

Dalam

Pustaka

Dhofier

konflik yang merugikan persatuan umat Islam Ketiga mereka yang tidak mau tahu dengan Mereka merasa

The Islamic Tradition and

Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta Balai

mereka tidak man terlibat dalam

urusan kehidupan politik

1960

The Kijaji and The Alim

Vol 2

aktif untuk

bereksperimen dalam dunia politik nyata

Pustaka

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Mereka

beranggapan Islam hanya tnemberikan prinsip prinsip kehidupan politik Paling tidak ada tiga prinsip etis yang digariskan yaitu prinsip keadilan al adl prinsip kesamaan al musawah dan prinsip musyawarah as syura 39 Namun

Jakarta

Comparative Studies in Society and History

ambil resiko dengan terlibat secara langsung dalam dunia politik praktis Mereka ingin menjaga

Jakarta

Sinar Harapan

kedua ini hanyalah mendorong berlangsungnya

berpolitik

Teori Pengembangan

Badudu J S dan Sutan Muhammad Zain 1994 Kamus

pemenangan partai itu

cara

1971

dan Filosofi Kepemimpinan Kerja

hlm

151

Teologi Baru Politik

Suatu Kajian Sosiologi

Hukum dengan Pendekatan Ketahanan Nasional

Jakarta Tesis S2 PKN UI

Steenbrink Karel A 1984 Beberapa Aspek tentang Islam di IndonesiaAbad Ke 19 Jakarta Bulan

B intang Steenbrink

Karel A

1986

Pesantren

A4adrasah

Sekolah Pendidikan dalam Kuria Moderen Jakarta LP3ES Suminto

Husnul Aqib

Thaba Abdul Azis 1996 Islam dan Negara dalain Politik Orde Baru Jakarta Gema Insani Press Wakhudin 1998 Tarmi i Taher Jembatan Umat

Ulama dan Umara Bandung Ganesa Yunus Mahmud 1984 Sejarah Pendidikan Islam di

Indonesia Jakarta Hidakarya Agung 1980 Politik Islam Hindia

Belanda Jakarta LP3ES

83

RESUME PENELITIAN

Nasionalisme Demokratisasi dan Sentimen Primordialisme di Indonesia Problematika Identitas Keetnisan Versus Keindonesiaan Studi Kasus Aceh Papua Bali dan Riau Oleh Firman Noorl

Abstract

This research explores theoretically the reasons behind the emergence ofprimordial sentiment in Indonesia

in the era of democratization The research indicates six factors that determine this phenomenon namely the continuation of incorrect interpretation about the true meaning of Indonesia the existence of formalistic

understanding on the role ofreligion in the state economical disparity political injustice and state domination in interpreting national symbols In this regards the research finds that mismanage in governing people and the repressive tendency ofprevious government as the trigger of the emergence ofprimordial sentiment in reformasi era

Fenomena nasionalisme di Indonesia dengan

untuk mempersatukan keragaman masyarakat

segenap problematikanya saat in merupakan

dan seluruh teritorial bangsa dapat goyah ketika

sebuah bahan kajian yang menarik untuk diteliti secara mendalam Salah satu aspek yang cukup penting adalah menyangkut hubungan antara

sentimen primordial

nasionalisme dengan fenomena kebangkitan sentimen primordial di era dernokratisasi Karena

tidak dapat dipungkiri bahwa semangat kembali kepada nilai nilai primordial dirasakan makin tumbuh

dan

menguat

setelah

reformasi

berlangsung Berbagai fenomena yang terjadi di

baik dalam ekspresi

keetnisan maupun keagamaan

menguat dan

menunjukkan ekspresi perlawanannya

Selain itu

nasionalisme

sebagai sebuah

cita cita dan kesepakatan kolektif yang bersifat imajiner tentang masa depan yang lahir dari refleksi atas masa lalu dan masa kini tnemang perlu dikelola

dirawat dan diperbaharui agar

hampir berbagai wi iayah baik di Aceh Papua

tetap relevan pada setiap zaman Bagi negara bangsa seperti Indonesia yang dernikian besar dan

Timor Timur dan berbagai daerah lainnya

multikultural

termasuk

Riau

Manado

hingga

Bali

kebutuhan akan pengelolaan

perawatan dan pembaharuan terus menerus atas

memperlihatkan bagaimana nilai nilai partikular

imaji nasionalisme itu jelas menjadi penting

dan identitas primordial serta nilai nilai lokal

adanya Dalam konteks Indonesia hal ini berarti

makin memuncak dengan segenap ekspresinya

mempertahankan sebuah falsafah dasar mengenai

baik dalam bentuk sentimen etnis maupun Fenomena ini patut diperhatikan sebab eksistensi nasionalisme

sebagai sumber semangat

Resume penelitian ini merupakan ringkasan dari laporan penelitian

yang dikerjakan oleh Tim Peneliti yang terdiri dari Mochtar Pabottingi

Muridan S Widjojo

Gayatri dan Firman Noor

kemauan untuk rela bersatu atas dasar dialektika sejarah dan kesamaan visi serta

keagamaan

Syafuan Rozi

Irine Hiraswari

kepentingan masa depan di mana semangat

kemanusiaan menjadi landasannya Secara lebih spesifik dalam makna keindonesiaan hal itu dikaitkan dengan nilai nilai persamaan

keadilan dan demokrasi yang didampingkan dengan nilai nilai ketuhanan dan persatuan 87

Persoalannya

bukan

hanya

karena

lama setelah Indonesia memasuki era reformasi

Dalam format keetnisan

sentimen primordial

pertumbuhan ide tentang nasionalisme itu pada mulanya memang cenderung bersifat elitist

tercermin mulai dari upaya memasukan nilai nilai

melainkan juga karena dasar dasar bagi

primordial

nasionalitas itu sendiri relatif longgar terutama

memisahkan wilayah administrasi pernerintahan

karena dia harus dikonfirmasikan dengan segenap unsur unsur bangsa yang berbeda secara etnik

keinginan rnendapatkan otonomi khusus sampai

agama

dalam

daerah

dan ideologis

Sementara

persoalan kesejarahan dan faktor faktor kekinian

ke

dalarn

peraturan

daerah

dengan inunculnya gerakan separatis Sementara konteks

keagamaan

primordialisme terefleksikan

sentimen

misalnya dari

meski di satu sisi turut membentuk di sisi lain

beragam upaya untuk memasukkan nilai nilai

berpotensi

keagamaan dalarn proses pembuatan kebijakan

pula

mengaburkan

makna

nasionalisme itu sendiri

termasuk menggejalanya

Terkait dengan fenomena kebangkitan gejala primordialisme dalam kehidupan berbangsa dan

Perda Syariah

di

beberapa daerah maupun upaya menjadi sebuah kota identik dengan agama tertentu

bernegara di era demokratisasi saat ini tanpa

Dengan tumbuhnya gejala gejala tersebut

mengecilkan arti faktor eksternal penelitian ini

fenomena kebangkitan sentimen primordialisme

akan terfokus pada persoalan hubungan antara

telah

pertumbuhan demokratisasi dan nasionalisme

demokratisasi

serta berkembangnya semangat primordialisme

Ghosal menyatakan bahwa demokratisasi di

di Indonesia saat ini

Secara lebih spesifik

menjadi

warna

tersendiri

di

era

Terkait dengan hal itu Baladas

Indonesia tampak seperti fenomena terbukanya

penelitian ini berupaya menjawab dua persoalan

kotak Pandora Ghosal mengatakan

yakni

of the lid on politics has opened up a Pandora

pertama

nasionalisme

melihat hubungan antara

dengan

demokratisasi dan

the removal

box fomented ethnic and religious conflicts and

kebangkitan sentimen primordial di Indonesia saat

even encouraged separatism thereby creating

ini Dalam hal ini akan dikaji secara teoritis pola

political and economi

hubungan antara ketiganya terutama keterkaitan

demikian

antara

mengingat situasi sejenis menggejala pula di

nasionalisme

dan

demokratisasi

uncertainties

Namun

situasi ini bukanlah khas Indonesia

demokratisasi dan kebangkitan primordial dan

banyak negara terutama pada negara negara

persoalan pengelolaan negara d engan keutuhan

multi etnis Dalam studi mengenai kebangkitan

bangsa di mana kesemuanya akan dikaitkan

primordial di negara negara pecahan Uni Soviet

dengan kondisi nasion atau keindonesiaan saat

Kumar Rupesinghe sampai

mi Kedua mengidentifikasi dan menganalisis

kesimpulan bahwa demokratisasi merupakan

faktor faktor yang memunculkan selnangat untuk

sebuah paradoks di mana di satu sisi memberikan

menonjolkan identitas primordial

konteks etnis maupun agama

pada sebuah

baik dalam

peluang bagi terlaksananya hak hak politik

dalam alam

rakyat namun di sisi lain turut memicu kesadaran

detnokrasi saat ini

primordial baik dalam bentuk kebangkitan etnis

maupun fundamentalisme agama

Perkembangan

Antara Demokratisasi dan Kebangkitan

yang ada tersebut seolah sejalan dengan prediksi

Sentimen Primordial

beberapa pemerhati dan ahli politik termasuk

Dalam konteks Indonesia sentimen primordial

penguatan

yang kernudian memicu

sentimen kedaerahan dan kesadaran politik baru di era demokratisasi telah dimulai bahkan tak

Mark Juergensmeyers Karen Armstrong dan Samuel Huntington yang mengindikasikan bahwa fenomena kebangkitan primordial baik Baladas Ghosal

Democratic Transition and Political

Development in Post Soeharto Indonesia dalam Contemporary Southeast Asia 26 no 3

Kumar Rupesinghe

2 Smita G Sabhlok

Nationalism and Ethnicity and the Nation

State in South Asia in Nationalism and Ethic Politics Vol 8 No 3 Autumn 2002 him 27 Sejarah bangsa ini memperlihatkan bahwa rasa berbangsa tumbuh setelah terbentuknya negara Sehingga

perasaan kebangsaan sejatinya merupakan suatu hal yang dimulai dan disokong oleh negara dan elit bangsa untuk ditularkan ke seluruh penjuru nusantara

Sesungguhnya

hal ini tnerupakan

2004

Multi Ethnic Societies dalam Kumar Rupesinghe and Valery A Tishkov Ethntcttyy and Power in Contemporary Morld Tokyo United Nations University Press 1996

him 23

5 Karen Amstrong The Battele For God New York Alfred Knopf 2000 Mark Juergensmeyer The New Cold Mar

Confronts the Secular State

fenomena yang wajar di berbagai negara dunia ketiga atau negara bekas jajahan di mana gerakan nasionalisme itu tumbuh sejalan

Press 1993

dengan proyek pcmunculan negara negara barn

Vol 72 No 3 Summer 1993

88

him 506

Governance and Conflict Resolusion in

Samuel P Huntington

Rehgroits Nationalism

Berkeley University of California

Clash of Civilization

ForeignAffairs

Faktor faktor tersebut adalah pertarna

dalam wajah keetnisan maupun keagamaan

merupakan hal yang tidak terelakan dewasa ini Dalam konteks transisi menuju demokrasi

masih berlangsungnya interpretasi yang kurang tepat akan hakikat keindonesiaan

Bab III

secara teoritis terdapat beberapa sudut pandang

penelitian ini menjelaskan bahwa kesalahan

yang menjelaskan fenomena bangkitnya identitas

memahami makna keindonesiaan yang bercirikan

primordial

antara lain pluralisme demokrasi clan karakter

Pada umurnnya

kebangkitan

sentimen primordial dilihat sebagai gejala yang

republikan vang seharusnya menjadi sendi

terkait dengan persoalan tidak terakomodirnya

pemerintahan Indonesia

keterwakilan kepentingan kelompok masyarakat

saja

tertentu baik dalam bidang ekonomi politik

mempertahankan

sosial maupun budaya Di sisi lain fenomena ini juga dipicu oleh menguatnya rasa ketidakpastian

sebagaimana yang diisyaratkan oleh para pendiri bangsa namun juga dalam konteks yang lebih

akibat perubahan rezim yang berkuasa

konkret

Sementara itu faktor global isasi juga tidak dapat

pemerintahan berlarut larut Berbagai eksperimen

memicu

pada gilirannya tidak

kegagalan

bangsa

dalam

makna kebangsaannya

yaitu menyebabkan salah urusan

sebagai

penyelenggaraan negara dan pemerintahan

komponen yang memberikan kesadaran baru akan

diinspirasikan oleh penafsiran yang subjektif dan

diabaikan

Perannya relatif paradoks keadilan

makna

diskriminasi

clan

keliru mengenai hakikat republik

hingga sebagaimana yang diyakini

Tampaknya penafsi ran subjektif dan keliru

oleh Rankin dan Goonawerdena yaitu turut

atas hakikat republik inilah yang kemudian

bertanggung jawab atas meluasnya kesenjangan

melatarbelakangi munculnya berbagai kebijakan

ekonomi dan praktik diskrirninasi politik dan

distortif negara dan pemerintahan di berbagai

kekhasan

bidang pada era Soekarno clan Soeharto serta

budaya

Dengan demikian dapat dikatakan di sini bahwa terdapat

variabel

antara

di antara

sebagian relatif masih berlanjut pada era pasca

Soeharto dewasa ini

Cara pandang para

hubungan demokratisasi dan kebangkitan

penyelenggara negara clan pemerintahan yang

sentimen primordial

cenderung sentralistik mind set penyeragaman

di mana demokratisasi

sejatinya merupakan pemicu yang mengondisikan

bagi bangsa yang amat beragam

terjadinya penguatan sentimen primordial yang

pendangkalan ide persatuan menjadi sekadar

sebelumnya telah dimatangkan oleh persoalan

kesatuan teritori

serta

melalui konsep NKRI

ketidaksiapan

adalah sebagian realitas salah urusan negara yang

mengantisipasi perubahan institusonal yang

berdampak pada tetap termarj inalisasinya daerah

berjalan cepat clan dampak dari represi politik

clan rakyat dalam proyek keindonesiaan

kesenjangan

ekonomi

Kedua hadirnya formalisasi agama yang

dari rezim sebelumnya

terekspresikan dalam bentuk aktivitas clan

pemikiran religius yang tidak diarahkan pada penguatan keindonesiaan Sebagaimana yang

Faktor Faktor Penyebab Beberapa fenomena tersebut sejatinya

dijelaskan pada Bab V meski faktor keagamaan

menunjukkan adanya sebuah tantangan internal

adalah elemen bagi keindonesiaan namun upaya

bagi kehidupan berbangsa dan bernegara

beberapa kalangan dewasa ini untuk menjadikan

Penelitian ini melihat beberapa faktor penyebab

agama sebagai payung yang membawahi

yang menjadi penting untuk dipahami Hal ini tidak saja menjadi bagian dari upaya penyelesaian

keindonesiaan kerap memicu perbenturan balk dalam tingkat konsep maupun gerakan

persoalan namun juga menjadi sebuah pijakan

Akibatnya

awal

kontraproduktif bagi proyek keindonesiaan yang

bagi

pembangunan

sebuah

sistem

situasi

ini

justr u

menjadi

kebangsaan clan pemerintahan di kemudian hari

menyaratkan pluralisme dan toleransi

Masih

Pembahasan di atas memperlihatkan bahwa

maraknya aksi clan pemikiran keagamaan yang

kemunculan semangat primordial dalam konteks

berkarakter formalistik dan keras saat ini yang

keindonesiaan pasca Soeharto merupakan

melingkupi hampir seluruh agama yang ada di

fenomena yang disebabkan oleh banyak faktor Dengan kata lain tidak ada satu faktor yang dapat

hldonesia

kuatnya kesadaran beragama secara formalistik

menjawab situasi itu secara memuaskan

di tanah air

pada dasarnya menunjukkan masih

89

Ketiga hadirnya sebuah negara yang

kemudian biasanya d1sUSUl dengan tumbuhnya

memonopoli simbol simbol kebangsaan atas

kesadaran primordial kelompok yang mengalami

nama kesatuan geografis

marginalisasi

modernitas

clan

Dalam

kondisi

itulah

industrialisasi Hal ini di satu sisi memang

demokratisasi yang kemudian terjadi di Indonesia

merupakan salah satu konsekuensi dari perilaku

merupakan jembatan yang memberikan peluang

negara dalam mempertahankan entitas negara

bagi

bangsa

primordial untuk memahami kembali hakikat

namun manakala cara penguatannya

banyak

pihak

terutama komunitas

penghormatan

keberadaan mereka sebagai sebuah komunitas

terhadap beragam elemen etnis pendukung

yang khas sekaligus mendefinisikan kembali

bangun kebangsaan

kedudukan mereka dalam entitas keindonesiaan

menafikan

egaliterianisme

clan

hasilnya justru adalah

kondisi menyesakkan bagi sebagian kelompok

Dari pembahasan di atas penelitian ini

primordial Kondisi seperti inilah seperti yang tergambarkan pada Bab IV yang justru memicu

secara umum menemukan bahwa faktor faktor

penyebab itu membentang dari mulai persoalan

problematika bagi eksistensi negara bangsa itu

kognitif intepretatif

baik dalam konteks

sendiri Keempat berlangsungnya disparitas dan

memaknai hakikat kebangsaan dan keagamaan

ketidakadilan ekonomi Kesenjangan ekonomi in

persoalan

menjadi landasan pembenaran bagi kelompok

kelembagaan

struktural

ekonomi

perubahan

peran negara hingga pada

primordial tertentu yang terus mengalami proses

persoalan keterwakilan politik clan budaya

pemiskinan kepada upaya mencari kembali

Namun demikian beberapa faktor yang telah

kearifan lokal dalam menghadapi himpitan

diangkat oleh penelitian ini merupakan temuan

kehidupan

Upaya ini kerap kali justru memperkuat identitas primodial yang bersifat

teoritis yang patut untuk diuj i dan dikembangkan

eksklusif dan lokal yang pada gilirannya kerap berhadapan dengan eksistensi kebangsaan yang

berikutnya

lebih besar

Beberapa Keeenderungan

Kelima

perubahan

pada penelitian lapangan di tahun tahun

institusional

pemerintahan Perubahan institusional yang

Meskipun faktor faktor tersebut dalam

berimplikasi pada berubahnya tatanan sosial

batas batas tertentu masih melekat kuat namun

konstelasi kekuasaan

dan pola distribusi

sebagaimana yang dijelaskan dalam Bab II

kesejahteraan memicu kekhawatiran sekaligus

penelitian ini melihat adanya potensi bagi bangsa

pelatang bagi kelompok kelompok primordial

untuk

mempertahankan

itu

dari

dua

Kekhawatirkan itu muncul terutama terkait

kecenderungan

dengan potensi berubahnya status kedudukan

fenomena kebangkitan sentimen primordial di

kelompok primordial tertentu Dalam konteks

beberapa daerah

yang dapat teramati dari

inilah kebangkitan sentimen primordial hadir

Kecenderungan pertama adalah fakta

sebagai upaya rnempertahankan kedudukan

bahwa ekspresi kebangkitan primordial terjadi

politik status sosial dan juga ekonomi yang mulai

lebih sebagai upaya

pemulihan keterwakilan

terancam Sementara dalam konteks terciptanya

ketimbang upaya serius melepaskan diri dari

terutama terkait dengan relaksasi

NKRI Hingga saat ini dapat dikatakan hanya

pemerintahan pusat Dalam hal inilah perubahan

Aceh clan Papua saja yang terlihat serius memiliki tujuan konkret yang jelas yakni kemerdekaan Upaya disintegrasi yang dilakukan oleh kelompok

peluang

institusional memberikan peluang bagi bangkitnya sebuah kesadaran primordial sebagai respon makin terbukanya kesempatan nilai nilai

separatis di kedua wilayah itu tidak saja sekadar

primordial dalam memengaruhi kebijakan di

wacana namun telah sampai pada detail konkret

daerah

implementasinya Sementara di daerah lain meski

Keenam ketimpangan keterwakilan politik

telah masuk dalam wilayah yang lebih kuat dari

dan budaya Ketidakproporsionalan politik dan

sekadar pemulihan keterwakilan

budaya turut memainkan peran penting dalam

sentimen primordial dapat dikatakan belum

kebangkitan

menciptakan sebuah frustasi politik pengabaian

mengarah ke arah merdeka secara serius Baik di

keterwakilan budaya

Riau

dan secara konkret

memperlambat perbaikan kehidupan

Hal hal

inilah yang kemudian memicu munculnya fragmentasi politik atas dasar primordial yang all

Bali maupun Minahasa hal itu masih

bersifat wacana dan dalam praktiknya tidak

mendapat dukungan yang meluas Di samping itu ketiadaan sebuah kelompok elit clan organisasi

yang solid menyebabkan wacana yang dikembangkan termasuk dalam konteks RMS

beriringan dengan kebutuhan praktis daerah tersebut untuk membersihkan

wilayahnya dari

kebodohan atau pun diskriminasi

kemaksiatan clan penurunan nilai nilai moral Meski dalam konteks keagamaan ini juga terlihat langkah langkah radikal clan kecenderungan kekerasan dalam mengupayakan kepentingannya

Kecenderungan kedtta adalah bahwa

namun hal itu tidak menutupi kenyataan yang lebih besar di mana sikap menahan diri

bersifat terbatas

Dalam perkembangannya

wacana merdeka terutama di Riau dan Minahasa lebih ditafsirkan sebagai kemerdekaan dari kemiskinan agama

ekspresi kebangkitan sentimen primordial itu

mengutamakan dialog clan menggunakan jalur

secara umum masih disalurkan dengan cara cara

jalur legal

legal formal atau masih dalam batas aturan main

Islam dalam memperjuangkan kepentingannya

bernegara ketimbang melalui jalur jalur inkonstitusional menunjukkan

clan

Dengan melihat kecenderungan model

ini

pengekspresian kebangkitan primordial di atas

penggiat

dapat disimpulkan bahwa cara cara institusional

masih dominan digunakan untuk mencapai tujuan

mengakui institusi politik clan eksistensi

yang diinginkan Hal ini memperlihatkan dua

pemerintah yang sah Dalam beberapa kasus kebangkitan primordial yang muncul di era

kemwngkinan

demokratisasi praktis hanyaAceh clan Papua saja

dalarn makna yang komprehensif atas nama

relatif

sebagian

Hal

kebangkitan sentimen primordial itu masih

yang

bahwa

kekerasan

lebih meluas digunakan oleh umat

inenggunakan

cara

cara

yakni di satu sisi kemampuan

untuk melakukan perlawanan clan

separatisme

primordialisme masih demikian rendah Di sisi

inkonstitusional clan kekerasan di mana kasus

lain juga adanya oleh kenyataan bahwa upaya

penggunaan cara cara kekerasan di Aceh terlihat

melakukan sebuah perubahan secara radikal tidak

lebih kolosal dengan skala pembunuhan yang lebih luas Ketidakpercayaan terhadap sistem yang ada baik karena praktik politik masa lampau yang bersifat opresif maupun tawaran ideologi dan kepentingan yang dipandang sulit untuk disalurkan pada sistem yang ada

mendapat dukungan penuh dari rakyat setempat

kebangkitan primordial yang ada di Indonesia dapat dikatakan masih dalam situasi yang wajar

rnenyebabkan kelompok kelompok primordial hal

menunjukkan bahwa fondasi kebangsaan

ini lebih memilih jalurjalur ekstra parlementer

Indonesia tidak seutuhnya lemah Di samping itu

bahkan bersenjata

kondisi ini juga menunjukkan bahwa kebijakan

Dalam situasi seperti ini

maka fenomena

sebagai sebuah aspek dinamis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Kenyataan ini

Sementara itu di sisi lain pilihan bersenjata

pemerintah pusat yang bersifat diskriminatif

tampaknya bukan sebuah pilihan yang masuk akal

sebagai pemicu gerakan separatis mulai tereduksi

bagi penggerak

dalam konteks politik saat ini

kemerdekaan

di Riau Maluku

atau pun Minahasa mengingat sangat rendahnya

kemampuan kelompok ini untuk memobilisir

Penutup

massa apalagi menciptakan kelompok bersenjata

Sebaliknya para penggerak Ajeg Bali meyakini

Meskipun

kecenderungan

di

atas

bahwa cara cara damai melalui perubahan

memperlihatkan sebuah optimisme namun hal ini

bertahap clan masuk ke dalam sistem merupakan pilihan yang terbaik bagi mereka Dengan

tidak berarti bahwa Indonesia telah sampai pada

kesadaran pragmatis masyarakat Bali bahwa

eksistensi kebangsaannya Karena kebangsaan itu

kehidupannya ditentukan oleh pariwisata yang

sejatinya tidak saja merupakan sebuah produk

menyaratkan kedamaian

clan

zaman yang perlu terns dibina keabsahannya di

maka pilihan untuk menggunakan

setiap masa namun juga karena beberapa potensi disintegrasi yang dapat menyebabkan runtuhnya bangsa tidak seutuhnya hilang Oleh karena itu

ketertiban

keamanan

cara cara kekerasan akan sulit mendapat

dukungan yang meluas Di sisi lain

tahap aman dalam konteks mempertahankan

dalam konteks bangkitnya

perlu dikembangkan sebuah upaya institusional

sentimen keagamaan dapat dilihat bahwa ekpresi

dan upaya kultural dalam bentuk kesadaran untuk

primordial itu diwujudkan dalam bentuk Perda

menjawab situasi tersebut di era reformasi ini

setelah melalui sebuah proses yang legal

Penelitian ini menawarkan beberapa

konstitusional Cara cara parlementariat menjadi

alternatif penyelesaian

ajang diejawantahkannya sentimen primordial itu

adanya peluang bagi tegaknya keindonesiaan di

terkait dengan masih

91

era ketika kebangkitan primordial deras

dan tidaic selrsitifdapat sent akin dihindari Dalam

terasakan Meskipun disadari bukan inerupakan

situasi politik seperti inilah

sebuah tawaran yang final namun penelitian ini

demokrasi yang diliputi oleh semangat penghargaan terhadap seluruh elemen bangsa

maka kehidupan

melihat bahwa penyelesaian yang ditawarkan merupakan bentuk minimal yang harus ada

termasuk kelompok minoritas

dalam wadah

manakala upaya mempertahankan keindonesiaan

keindonesiaan diharapkan dapat tumbuh dart

dalam semangat keragaman primordial ingin

berkembang serta menjadi jembatan emas bagi

dirajut

perbaikan kelhidupan masyarakat

Penelitian ini menyodorkan model

deliberative democracy sebagai salah satu jawaban Salah satu keunggulan dart demokrasi

Di sisi lain

penelitian ini melihat bahwa

deliberatif adalah bahwa konsep demokrasi ini

makna kebangsaan yang genuine merupakan syarat mutlak yang harus dibangun manakala

menempatkan masyarakat benar benar sebagai

bangsa ini menginginkan keberadaannya terus

subjek bagi pemerintahannya sendiri Oleh karena

berlangsung Secara spesifik hat ini berarti

itu balk masyarakat dan pemerintah memiliki hak

mengembalikan tatanan kebangsaan pada

untuk

pandangan

semangat persatuan yang dilandasi ketulusan

yang mendasari pilihan politik secara utuh clan di sisi lain memiliki hak untuk didengar oleh

untuk hidup bersama dalam keragaman dan pemulihan model pemerintahan yang bersifat

pemerintah dan kelompok lain

demokratis dan non sentralistis

mengemukakan

Situasi

ini

pandangan

pada

gilirannya

akan

mengembangkan sebuah budaya politik yang mengedepankan dialog atau musyawarah meski tidak

berarti

harus

mencapai

mufakat

Sebagaimana yang dikatakan oleh Gutmann clan Thompson

bahwa

target

minimal

dari

Salah satunya

adalah terkait dengan peranan dan kemampuan dan

negara

atau

pemerintah

dalam

merasionalisasikan ide tentang nasionalisme Hal ini menjadi kebutuhan yang begitu penting untuk mempertahankan komitmen kolektif atas Republik

selain keperluan akan pengelolaan

pengembangan demokrasi deliberatif adalah

perawatan

hadirnya semangat kebersamaan dengan semua

atasnya Masalahnya pemerintah yang berkuasa di negeri ini cenderung melestarikan salah urus atas negara ketimbang mengondisikan

elemen yang ada berada dalam sebuah komunitas politik yang sama schingga dapat memahami aspirasi dan alasan di balik pilihan pilihan politik kelompok lain

Hingga mungkin saja sebuah

dan pembaharuan terus menerus

penyelenggaraan negara yang memungkinkan nasionalistne clan semangat keindonesiaan

perbedaan pandangan yang mengkristal saat ini

terkelola sebagai aset clan kekuatan kolektifdalam

dapat lebih melunak dan terakomodir di kemudian

menghadapi persaingan global

hari mengingat elemen elemen yang turut dalam proses pembuatan kebijakan dapat memahami

hakikat pemikiran kelompok lainnya

Sementara itu menawarkan

Dalam konteks Indonesia saat ini demokrasi

terkait dengan masalah

keagamaan dalam keindonesiaan penelitian ini upaya

membangun

gerakan

spiritualitas multikultural dan penciptaan ruang

deliberatifberpotensi membuka dialog dan saling

publik yang adil bagi seluruh kelompok agama

pengertian antara elemen elemen anak bangsa dan

Untuk itu diperlukan itikad baik dart seluruh

juga antara masyarakat dan pernerintah Kondisi

golongan agama untuk membina dialog dan

ini pada gilirannya secara normatif tidak saja

membangun jembatan pengertian untuk mencari

dapat menutupi rasa teralienasi dan berbeda

titik temu

antara satu kelompok etnis dengan kelompok etnis

saling bertoleransi yang termanifestasikan baik

lainnya namun juga akan mendorong seluruh

dalam

elemen bangsa untuk dapat lebih bekerja sama

pendidikan

Di samping itu situasi ini akan turut menopang

multikultural

upaya pembentukan

dipinggirkan peran seniman

pemerintahan

yang

transparan dan peduli terhadap kepentingan dan

Secara konkret hat itu dapat berarti

bentuk

kebijakan

ekspresi seni

publik

materi

dan jurnalisme

Dalam hat ini tidak dapat

guru jurnalis di

samping kaum rohaniwan dan aktivis LSM

eksistensi seluruh elemen bangsa Hingga pada

untuk mengangkat tema tema perdamaian

akhirnya kebijakan yang dirasakan diskriminatif

toleransi

serta pluralisme dalam wadah

kebangsaan

agar elemen keagamaan dapat

memainkan peran sebagai salah satu soko guru

Amy Gutmann dan Dennis Thompson Whig Deliberative Democracy New Jersey Princeton University Press 2004 hlm 3

7

92

penguat keindonesiaan

Terlepas dari sebuah usulan hipotetik di atas

Daftar Pustaka

satu hal yang tampaknya patut dikedepankan adalah bahwa makna keindonesiaan saat ini di

Sabhlok Smita G 2002

Nationalism and Ethnicity

masa datang adalah keindonesiaan yang

and the Nation State in South Asia

menghargai nilai nilai kemanusiaan

Nationalism and Ethic Politics Vol

Hal ini

berarti segenap aspek aspek yang dibutuhkan oleh manusia Indonesia sebagai warga negara haruslah terpenuhi

termasuk

kebutuhan

untuk

mempertahankan kekhasan yang positif dan kondusif bagi tegaknya rasa kebersamaan dalam naungan keindonesiaan

Dengan ini

maka

sentimen primordialisme diharapkan dapat berjalan koeksisten dengan keindonesiaan

3

8

In

No

Autumn

Ghosal Baladas 2004

Democratic Transition and

Political Development in Post Soeharto

Indonesia No

Contemporary Southeast Asia 26

3

Gutmann Amy dan Dennis Thompson 2004 Why Deliberative Democracy

New Jersey

Princeton University Press Rupesinghe

Kumar

sehingga mampu mempertahankan denyut

Conflict

pluralisme sebagai nadi bagi kebangsaan

Societies

1996

Governance and

Resolusion

in

Multi Ethnic

Dalam Kumar Rupesinghe and

Valery A Tishkov Ethnicity and Power in Contemporary World Tokyo United Nations University Press Horowitz Donald L 1994 Democracy in Divided Societies Dalam Larry Diamond dan Marc F Plattner Nastionalism Ethnic Conflict and

Democracy Maryland The Johns Hopkins University Press Amstrong Karen 2000 The Battele For God New York Alfred Knopf Juergensmeyer

Mark

1993

The New Cold War

Religious Nationalism Confronts the Secular

State Berkeley University of California Press

Huntington Samuel P 1993 Foreign Affairs

Clash of Civilization

Vol 72

No 3

Summer

93

Peran Elit Lokal dalarn Reintegrasi

Gerakan Aceh Merdeka

GAM

Pasca MoU Helsinki Oleh M Hamdan Basyar

Abstract

Reintegration is not an easy task There are economics politics social and psychological problems from ex combatants when they have to reintegrate with its societies Due to the complexities of reintegration problems it needs comprehensive continued and synergy cooperation among them From field research there are some conditions that need to be addressed in order to create a good reintegration program Firsth

it needs to create

conditions that could build integrative behaviour from some groups towards implementation of Helsinki MoU

Secondly it needs to build democracy infrastructure at local level as instrument of transfunction conflict Thirdly it needs central government consistency towards integration implementation with economic basis through some programs that could transform conflict from armed conflict into political struggle Fourthly it needs to strengthen the infrastructure ofreintegration implementer institution and also to prepare transfer ofresponsibilities from central to local government Fifthly all of stakeholders in Aceh need to be endorsed to actively participate in the reintegration program in order to create a permanent conflict resolution Sixthly the reintegration program

need to be built continously not only limited to compensation find In this sense the program do not act as charity but as for strengthening the economic of ex combatants and other conflict vitims The program was hoped to overcome poverty and can be implemented continously Therefore it would need an independent controller institution in order to have an appropriate reintegration program

Konflik Aceh muncul kembali pada akhir

Latar Belakang Masalah 1976

ketika Hasan Tiro rnetnproklamirkan

Di wilayah Aceh konflik telah terjadi sejak

kemerdekaan Aceh 4 Desember 1976 Mereka

lama Pada tahun 1953 Teungku Daud Beureueh

menganggap Pemerintah Jakarta tidak adil dalam

memproklamirkan gerakan Darul Islam Tentara

mengeksploitasi kekayaan alam Aceh

Islam Indonesia DI TII

Hasil

Munculnya gerakan itu

tambang minyak dan gas yang cukup besar itu

akibat adanya kebijakan Pemerintah Pusat

tidak memberikan kesejahteraan bagi sebagian

Jakarta yang ingin melebur Provinsi Aceh ke dalam Provinsi Sumatera Utara Penggabungan

besar rakyat Aceh Memang pemerintah Orde Baru yang mengejar pertumbuhan ekonomi itu

dua provinsi ini membawa konsekuensi

lebih mementingkan

kue besar

tanpa melihat

dihapusnya hak istimewa bagi masyarakat Aceh

aspek keadilan dan kurang memperhatikan aspek

untuk menjalankan syariat Islam dalam kehidupan

keberlanjutan Akibatnya

masyarakat dan pemerintahan

akhirnya dapat reda dengan diberikannya status

daya alam yang terjadi secara besar besaran itu kurang Inemperhatikan kepentingan masyarakat

istimewa bagi Aceh dengan otonomi luas dalam

lokal

Konflik ini

bidang agama adat dan pendidikan pada tahun

eksploitasi sumber

Sebagian masyarakat Aceh menentang ketidakadilan itu dengan mengibarkan bendera

1959

Gerakan Aceh Merdeka

GAM

Jakarta

menganggap GAM sebagai sebuah gerakan Tim Peneliti adalah M

Hamdan Basyar Koordinator

dengan

para anggotaAsvi Warwan Adam R Siti Luhro Moch Nurhasim

separatis yang hendak memisahkan diri dari wilayah RI

Gerakan itu berusaha ditumpas

dan Wawan Ichwanuddin

95

dengan berbagai cara

seperti pemberlakukan

dapat netral clan proaktif sehingga perundingan

Operasi Jaring Merah OJM yang menjadikan

tidak berjalan dengan mulus

sebagian wilayah Aceh sebagai Daerah Operasi

Megawati pada awalnya mengadakan semacam

Pemerintahan

Meskipun demikian perlawanan

dialog tetapi kemudian melakukan kebijakan

GAM tidak pernah sepenuhnya berhasil

represif dengan penerapan darurat militer yang

ditumpas

kenyataannya tidak dapat menyelesaikan masalah

Militer DOM

Setelah Pemerintahan Orde Baru tumbang

konfiikAceh

momentum penting untuk perdamaian Aceh

Pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono SBY menerapkan kebijakan yang berbeda Mereka melakukan dialog dengan posisi yang setara dengan dibantu mediator yang cukup

Pertama pada Mei 2000 ketika Pemerintah RI

netral

clan GAM menandatangani Kesepahaman

Momerandum of Understanding MoU Helsinki

masalah konflik Aceh berusaha diselesaikan dengan berbagai cara

Pada masa Presiden

Abdurrahman Wahid clan Presiden Megawati ada

Bersama Jeda Kemanusiaan

Tujuan Jeda

clan

Hasilnya

proaktif

adalah

MoU tersebut telah mengantarkan adanya proses

Kemanusiaan ini adalah untuk mengurangi

perdamaian di Aceh

kekerasan di Aceh

menyalurkan bantuan

berdamai dengan pemerintah Indonesia Selama

clan sekaligus meningkatkan

30 tahun GAM melakukan pemberontakan untuk

kemanusiaan

Kelompok GAM mau

kepercayaan masyarakat clan dunia internasional

memisahkan diri dari pemerintah Indonesia

kepada RI clan GAM

Untuk kepentingan

Banyak korban berjatuhan akibat pemberontakan

tersebut dibentuklah Tim Pemantau dari kedua

ini baik di kalangan Tentara Nasional Indonesia

belah pihak Namun suasana Jeda Kemanusiaan

TNI

GAM

maupun

rakyat

sipil

Sulit

yang difasilitasi oleh HDC itu tidak berlangsung

mendapatkan data yang akurat tentang jumlah

lama Kedua pada Desember 2002 Pemerintah

korban tersebut karena pihak pillak yang terkait

RI clan GAM kembali membuat kesepakatan yang biasa disebut Cessation of Hostility Agreement

berkepentingan

CoHA

Dalam CoHA disebutkan pembentukan

untuk

melebihkan

dijumpai untuk menemukan data yang lengkap

Tim Pemantau dari negara negara ASEAN yang

mengenai kerugian material

tergabung dalam Joint Security Committee JSC Di samping itu disepakati juga zona damai

dibakar atau dirusak

Namun

atau

mengurangi jumlah korban jiwa Kesulitan juga seperti

harta dijarah

rumah

perusakan

ladang atau kebun dan lain sebagainya Aceh menderita

lagi lagi CoHA juga tidak berumur

pantas dikemukakan

adalah ucapan yang

selama masa konflik

panjang Kantor JSC di Aceh Tengah dihancurkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab

tersebut Kemudian pada tanggal 26 Desember

Akibatnya tentara RI bentrok kembali dengan

2004 gempa bwni clan tsunami melanda Aceh

GAM

Peristiwa itu telah menambah penderitaan

Kegagalan CoHA telah mengubah kebijakan

masyarakatAceh Ratusan ribu orang men inggal

yang diambil oleh Pemerintah RI dari pendekatan

dunia Kerugian material tidak dapat dihitung

dialogis menjadi represif Jakarta kemudian

lagi

menerapkan keadaan darurat militer di Aceh Mei

keprihatian bersama Sukarelawan dari berbagai

2003

Mei 2004

clan dilanjutkan dengan

pemberlakuan darurat sipil

Mei 2004 Mei

Peristiwa tersebut telah menimbulkan

daerah berdatangan untuk membantu Aceh

Masyarakat dunia juga berusaha meringankan

penderitaan Aceh sehingga bantuan kemanusiaan

2005 Berbagai bentuk penyelesaian tersebut tidak

berdatangan dari seluruh penjuru dunia Hikmah dari peristiwa tsunami adalah

berhasil karena kurang adanya kesetaraan di antara pihak pihak yang bertikai Selain itu mediator kurang berfungsi sebagaimana

menyelesaikan masalah Aceh

mestinya Sikap netral clan proaktif dibutuhkan

Indonesia clan GAM juga tampaknya menyadari

bagi mediator agar para pihak yang bertikai

perlu ada suasana damai untuk melakukan

rnemberikan kepercayaan penuh

Pada masa

rehabilitasi clan rekonstruksi Aceh pascatsunami

Pemerintahan Orde Baru tidak ada

kesetaraan

Mereka kemudian mengadakan perundingan yang

antara pihak yang bertikai Dengan sikap seperti itu maka dialog tidak pernah ada Pada masa Abdurahman

diperlakukan we

Wahid

setara

para

pihak

sudah

tetapi mediator kurang

adanya kebersamaan untuk membantu clan Pemerintah

dimediasi oleh mantan Presiden Finlandia Martti

Ahtisaari

Hasilnya adalah ditandatanganinya

Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia clan Gerakan Aceh Merdeka

yang

secara umum clikenal sebagai MoU Helsinki pada

pemberdayaan di i abupaten kota kota agar

15 Agustus 2005

realisasi

Helsinki

MoU

mengatur

berbagai

program

sejalan

pemenuhan kesepakatan MoU

dengan

upaya

memonitor clan

kesepakatan Pada poin pertartta diatur tentang

mengevaluasi pelaksanaan program clan kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan di Aceh Hal ini

yang telah disepakati dan mengompilasi clan

menyangkut

undang undang

mendistribusikan laporan atas realisasi program

Pemerintahan Aceh partisipasi politik yang di dalamnyaterclapat klausul pendirian partai politik

yang dilakukan oleh masing masing lembaga pelaksana kepada institusi terkait Jelas misi yang

lokal Aceh masalah ekonomi yang antara lain

diemban BRA sangat kompleks dan pastinyaticlak

hasil

muclah Apalagi dalam beberapa bulan pertama

dari semua cadangan hidrokarbon clan sumber

sejak pembentukamlya BRA sudah dihadapkan

pembuatan

menyebutkan Aceh berhak menguasai 70 daya alam lainnya

undangan

dan pengaturan perundang

Dalam poin kedzta disebutkan hak

pada persoalan persoalan serius mulai dari

keterlambatan pencairan dana keticlakakuratan

asasi manusia yang di dalatnnya menerangkan

data

pembentukan pengadilan HAM dan Komisi

NGOs

Kebenaran clan Rekonsiliasi KKR

BRA pada Juni 2006

Poin ketiga

MoU tersebut mengatur

hingga keluarnya perwakilan GAM clan

Non Governrnent Organi ations

Akan tetapi

dari

berkaca dari transformasi

pemberian amnesti clan upaya reintegrasi mantan

konflik dari kekerasan ke jalan damai di berbagai

anggota GAM dan tahanan politik ke dalam

negara lain

masyarakat Upaya reintegrasi ini merupakan

sebenarnya ticlak hanya ditentukan oleh sebuah

bagian integral dari penyelesaian konflik yang

lembaga koordinasi semacam BRA Salah satu

menyeluruh di samping proses disarrrtarnent

faktor penting lain yang turut menentukan

pelucutan

senjata

clan

denaobili ation

keberhasilan proses reintegrasi

keberhasilan proses reintegrasi adalah adanya

keterlibatan dan dukungan dari stakeholder di

penarikan pasukan

Proses reintegrasi membutuhkan kontribusi

semua level

tak terkecuali di tingkat lokal

timbal balik dari pihak yang diintegrasikan dan dari pihak yang hendak dituju oleh proses

terhadap proses tersebut Oleh karena itu selain

tersebut Mantan anggota GAM sebagai subjek

lembaga yang mengoordinir proses reintegrasi

yang diintegrasikan perlu didorong untuk mampu mengambil kesempatan kesempatan di bidang

stakeholder lokal dalam mereintegrasi mantan

pendidikan

ekonomi

politik

sosial

dan

merumuskan struktur clan mekanisme kerja

maka upaya untuk mendorong peran aktif

anggota GAM politik menjadi kebutuhan yang

sebagainya sedangkan masyarakat luas didorong

tak terhindarkan Keterlibatan peran elit lokal ini

untuk membangun sikap sikap tertentu sehingga

khususnya pemerintah daerah dan pihak GAM

sepenuhnya dapat menerima mantan anggota

mutlak diperlukan Inpres Nomor 15 Tahun 2005

GAM dan para tahanan politik lainnya kembali

secara eksplisit memberikan tanggung jawab yang

menjadi bagian dari mereka

besar kepada Pemerintah Provinsi dalam

Mengingat proses yang ticlak mudah maka

mengimplementasikan isi MoU antara lain untuk

pada tanggal 11 Maret 2006 dibentuk Badan

merencanakan dan melaksanakan reintegrasi clan

Reintegrasi Aceh BRA yang kemudian berubah

pemberclayaan setiap orang yang terlibat dalam

nama menjadi Badan Reintegrasi Damai Aceh

GAM

BRDA

BRA mengemban misi

antara lain

mengakomodasi perencanaan clan pelaksanaan

antarlembaga pemerintah dan non pemerintah

ke

dalam

penerimaan

masyarakat mulai

pembekalan

dari

pemulangan ke

kampung halaman clan penyiapan pekerjaan Di sisi lain MoU Helsinki pada dasarnya

baik domestik maupun asing untuk melaksanakan

adalah kesepakatan antara Pemerirxtah RI dengan

program pemberdayaan ekonomi dalam rangka

GAM sehingga implementasi pun juga ikut

reintegrasi di Aceh sesuai dengan MoU Helsinki

clitentukan oleh peran GAM pasca MoU Peran

melaksanakan program dan kegiatan yang

GAM dalam proses reintegrasi ini menjadi

berkaitan dengan reintegrasi Aceh menuju

penting untuk diperhatikan terutama dengan

perdamaian yang berkelanjutan di Aceh

masuknya kalangan GAM ke dalam pemerintahan

mengakomodasi dan memantau pelaksanaan

lokal pascapilkada langsung pada Desember 2006 lalu Kemenangan tersebut telah membuka jalan

Dalam MoU Helsinki ticlak digunakan istilah disarmament

melainkan decommissioning

bagi kalangan GAM yang sebelumnya bukan hanya berada di luar tnelainkan juga berhadapan 97

5c

den an pemerintaii untuk terlibat langsung dalam proses kebijakan pub Ilk di Aceh Seperti telah diketahui

lah wakil GAiy1

sebagian

intelektual

clan

dari NGO mengundurkan diri

dalam pilkada

Penerintah RI mengeluarkan Keputusan Presiden

langsung yang lalu bahwa calon kepala daerah

Nomor 15 2005 tentang pembentukan berbagai

dari kalangan GAM berhasil meraih kemenangan

lembaga yang bertuivan untuk melaksanakan

di beberapa daerah

Aceh yang diraih oleh pasangan Irwandi Jusuf

butir butir perundingan Helsinki yang telah disepakati Keppres tersebut berisi tentang

clan Muhammad Nazar GAM juga berhasil

instruksi

menempatkan orang orangnya sebagai orang nomor satu di beberapa daerah yaitu di Kota

merencanakan clan melaksanakan reintegrasi dan

Sabang

Selain jabatan Gubernur

pasangan Munawarliza Zein clan

Islamuddin

Kabupaten Pidie Mirza Ismail dan

Nazir Adma

Kabupaten Aceh Jaya

Abdurrahman dan Zamzami A Rani

Azhar

agar Gubernnr Provinsi NAD

pemberdayaan setiap orang yang terlibat dalam GAM

ke dalam masyarakat mulai dari

penerimaan

pembekalan

pemulangan ke

kampung halaman clan penyiapan pekerjaan

Kabupaten

Atas dasar Inpres tersebut pemerintah daerah

Aceh Timur

Muslim Hasballah clan Nasrudin

membuat beberapa langkah untuk rnenyiapkan

Abu Bakar

Kabupaten Aceh Utara

Hamid clan Syarifuddin

Ilyas A

clan Kota Lhokseumawe

Munir Usman clan T Suadi Yahya

infrastruktur implementasi

Langkah langkah

tersebut adalah a

Pada 28 Nopember 2005

dibentuk Tim

Sosialisasi Nota Kesepahaman Damai Temuan Lapangan

antara Pemerintah RI dengan GAM di Helsinki SK Guubernur Prov NAD No 330 255 2005

Proses integrasi politik di Aceh dilakukan melalui perundingan antara RI GAM di Helsinki

b

Bersama Pendukung Perdamaian Aceh SK

dalam lima putaran Proses tersebut mengandung

Gubernur Prov NAD No 330 406 2005

tujuan menghentikan konflik secara permanen menghentikan perang sebagian

besar

memberontok

clan mengembalikan

kelompok

GAM

c

Pada 11 Februari 2006

dibentuk Badan

Reintegrasi Mantan Anggota GAM ke

yang

Dalam Masyarakat

sebagai Warga Negara Republik

SK Gubernur Prov

NAD No 330 032 2006

Indonesia Untuk itu MoU Helsinki adalah pintu

awal bagi integrasi politik di Aceh Disebut proses

Padal 24 Desember 2005 dibentuk Forum

d

Pada 13 April 2006

dibentuk Badan

awal karena integrasi sendiri memerlukan waktu

Reintegrasi Damai Aceh

yang cukup panjang clan lama apalagi tujuan

NAD No

330 106 2006

SK Gubernur terdiri atas

akhirnya adalah membentuk masyarakat baru

Forum Bersama Pendukung Perdamaian

Aceh

Aceh Badan Pelaksana Reintegrasi Damai

Aceh

Untuk mencapai tujuan tersebut Pemerintah

clan Badan Pengawas Reintegrasi

Damai Aceh

RI yang didukung oleh berbagai lembaga internasional Aceh Monitoring Mission AMM

Badan badan tersebut diberi tugas untuk

selaku pihak yang mengawasi telah melakukan

tahap tahap decomissioning clan disarmament

mewujudkan hal itu sebagaimana disebut di atas

sebagai langkah awal agar tidak lagi terjadi

Tim

perang clan tindak kekerasan di Aceh Setelah

mensosialisasikan butir butir MoU dengan cara

proses ini dilakukan

melakukan pertemuan dengan pihak GAM

pihak Pemerintah RI

membentuk badan pelaksana reintegrasi yang

Sosialisasi

Demikian

MoU

Helsinki

pula dengan

Forum

Tim

ini

Bersama

disebut sebagai Badan Reintegrasi Aceh BRA

Pendukung Perdamaian yang cakupannya terdiri

pada April 2006

atas tokoh tokoh perwakilan dari RI GAM dan

Namun

kehadiran lembaga

tersebut justru menimbulkan masalah karena

tokoh masyarakat Namun kesan yang muncul

unsur unsur yang mewakili

kedua badan ini masih tampak didominasi oleh

pihak GAM RI

intelektual clan NGO sepertinya tidak memiliki

birokrasi Walaupun demikian mereka beberapa

kesamaan visi

kali berhasil melakukan upacara peusejuk untuk

misi

clan tujuan

Perbedaan

kepentingan di antara unsur GAM

TNI

menyebabkan lembaga ini hanya seumur jagung

menyambut kehadiran GAM yang kembali lagi lagi pendekatan budaya semacam ini masih

kurang maksimal

BRDA ini kemudian menetapkan empat 4

program yang merupakan lingkup kegiatan yang akan mereka wujudkan sebagai berikut 1

BidangEkonomi

Pengembalian hak meliputi empat hal

a

Memberi kemudahan ekonomi

pokok

b

Memberi kesempatan kerja

yaitu

Alokasi lahan pertanian dan

Sementara kemudahan ekonomi meliputi tanah

sebagainya

pertanian yang pantas jaminan sosial dan

c

2 Bidang Politik Hukum Keamanan dan HAM a

Melanjutkan sosialisasi MoU

b

Mendorong penyusunan RUU PA Mendorong Pilkada 2006 tepat waktu Mendorong pendirian partai lokal Mendorong pembentukan Komisi

c

d e

Kebenaran dan Rekonsiliasi KKR f

g h

i

j k

politik

ekonomi

sosial

clan

partisipasi

pekerjaan

Pelaksana dari program program yang telah dirancang tersebut adalah dinas dinas pemerintah daerah

baik di tingkat provinsi maupun

kabupaten Dilihat dari strukturnya Pemerintah

Pusat adalah pengarah

dalam hal ini adalah

Menko Polhukam dan Menko Kesra Mendagri

Mendorong Pembentukan Komisi

Menkominfo

Bersama Penyelesaian Klaim

Menkeu dan Ka Bappenas

Memberi dukungan kepadaAMM

menjabat sebagai ketua dan selanjutnya untuk

MenHukum

HAM

Mensos

Sementara Gubernur

Mendorong rehabilitasi PNS yang

bidang bidang operasional dari BRDA adalah

terlibat GAM

dinas dinas hingga ke tingkat kabupaten Sebagaimana telah disebut dalam cakupan

Mendorong mantan GAM menjadi TNI POLRI

program BRDA di atas bahwa untuk bidang

Mendorong pemulihan

politik hukum keamanan dan HAM merupakan

kewarganegaraan

cakupan yang mendasar bagi upaya untuk

Mendorong pembentukan Pengadilan

reintegrasi mendorong Persoalannya apakah

HAM di NAD

3

yang meninggal niang rumah yang dibakar hancur harta yang rusak hancur hilang mengungsi cacat hilang anggota tubuh sakit mental sakit fisik dan hilang mata pencaharian

Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat a Memberi jaminan sosial yang layak b Merehab harta publik personal yang

secara

politik

butir butir

yang

direncanakan terirnplementasi secara maksimal dan

dapat

dipandang

efektif

untuk

mengembalikan GAM ke dalam RI Dari program

c

Mernberi bantuan pendidikan

reintegrasi di bidang politik dapat dianalisis bahwa program program integrasi bidang politik

d

Memberi bantuan kesehatan

clan pengembalian hak relatif sulit dilakukan

rusak

e

Melanjutkan bantuan jadup

ketimbang program program yang bersifat

f

Melanjutkan bantuan diyat

kompensasi ekonomi

g

Mendorong kegiatan tradisional ke arah

sekurang kurangnya menggambarkan tingkat kesulitan implementasi integrasi bidang politik

islah

4 Bidang Data clan Monev Monitoring dan

Tabel di bawah ini

seperti pada Tabel 1

Ada kesan bahwa sosialisasi MoU masih

Evaluasi a

Mengumpulkan clan mengolah data

kurang dilakukan sehingga muncul persepsi lain

b

Monitoring dan Evaluasi implementasi

Sebagian mantan Tentara Neugara Aceh TNA

program Reintegrasi

masih rnenganggap bahwaAceh melangsungkan pemerintahannya sendiri self government Hal ini juga tampak ketika salah seorang anggota KPA yang diwawancarai di Aceh Utara menyebutkan tentang pemerintahan tersebut Padahal untuk

BRDA merancang program reintegrasi melalui Jangka Pendek Menengah clan Panjang Diestimasikan bahwa pada 2009 program reintegrasi ini akan selesai Sementara dari skema

keberhasilan integrasi politik clan pencapaian

pelaksanaannya

tujuan integrasi itu sendiri sosialisasi menjadi

reintegrasi mencakup tiga

kegiatan yaitu pengembalian hak kemudahan ekonomi

clan dana reintegrasi

Target atau

salah satu kuncinya

Pada masa masa awal

implementasi MoU Helsinki adanyaAMM Aceh selain berfungsi sebagai

sasarannya adalah mantan pasukan GAM GAM

Monitoring Mission

nonmantan pasukan

clan masyarakat korban konflik

pemantauan di dalamnya juga terdapat forum forum konsultasi antara RI GAM dalam bentuk

meninggal dunia hilang ahli waris dari korban

CoHA yang sebagian besar unsurnya juga

amnesti

Tapol yang mendapat

Tabel 1

Program Integrasi Politik dan Implementasinya Implementasi

Problematik

Sosialisasi MoU Helsinki masih

Survei yang dilakukan oleh Bank Dunia 2005 menjelaskan

Program

Melanjutkan sosialisasi MoU

bahwa hampir sebagian besar mantan kombatan GAM

dilakukan secara parsial

kurang memahami langkah langkah kompensasi politik clan ekonomi

Mendorong penyusunan RUU

Munculnya

Sudah dilakukan

kekecewaan

tertentu

sejumlah pasal dalam UU No

PA

dari

pihak

GAM

atas

11 2006 yang dipandang

tidak se alan dengan butir butir MoU Helsinki

Mendorong Pilkada 2006 tepat

Pilkada telah dilakukan tepat waktu 11 Desember 2006 namun di beberapa lokasi seperti di Aceh Tengah Aceh

Masih dalam proses

waktu

Barat

clan

Banda

Aceh

menimbulkan

ketidakpuasan

karena sebaglan besar pemilih tidak terdaftar

Pilkada 2006 di Aceh menimbulkan dan

potensi

rivalitas

politik

antara

Fenomena

kekecewaan politik calon

independen

den an partai partai politik

Mendorong

pendirian

partai

Upaya untuk mengalihkan GAM sebagai sebuah kekuatan

Belum dilakukan

ideologis belum sepenuhnya berhasil dilakukan

lokal

Peralihan Aceh

KPA

Komite

yang semula dianggap sebagai

tranformasi GAM tampakn a masih belum maksimal

Mendorong

pembentukan

Komisi

Kebenaran

Rekonsiliasi

Belum dilakukan

Dengan dihapusnya UU tentang KKR oleh Mahkamah Konstitusi

clan

institusi

KKR

di

Aceh

tidak

maksimal untuk mendorong rekonsiliasi

KKR

akan

bekerja

apalagi KKR di

Aceh tidak menganut asas retroaktif Pembentukan

Mendorong

Potensial tidak mungkin dapat diwujudkan karena UU KKR

Belum dilakukan

dicabut oleh Mahkamah Konstitusi

Komisi Bersama Penyelesaian

Klaim Memberi

dukungan

kepada

AMM secara fungsional berhasil menjadi katalisator bagi

Sudah dilakukan

AMM

kedua belah pihak yang bertikai Pascabubarnya AMM dikhawatirkan tidak ada lembaga yang dapat dipercaya oleh

Mendorong rehabilitasi yang terlibat GAM

PNS

Sudah

dilakukan

pemberian

termasuk

amnesti

terhadap

kedua belah pihak untuk menyelesaikan

sengketa

yang terjadi Masalah di lapangan yang terjadi berkaitan dengan tingkat pendidikan mantan GAM yang rata rata di bawah SLTA

2 100 mantan anggota GAM

Mendorong

mantan

GAM

menjadi TNI POLRI

Belum

dilakukan

terganjal

untuk

oleh

akan

aturan

menjadi

anggota

teknis

Masalah di lapangan yang terjadi berkaitan dengan tingkat pendidikan mantan GAM yang rata rata di bawah SLTA

TNI

POLRI karena sebagian besar mantan

anggota

GAM

relatif

tidak berpendidikan pemulihan

Sudah dilakukan

pembententukan

Belum dilakukan

Mendorong

Dilakukan melalui penertiban KTP Merah Putih yang berlaku pada Operasi Terpadu dengan KTP yang sifatnya

kewarganegaraan

nasional

Mendorong

Masih belum dapat diwujudkan

Pengadilan HAM di NAD

melibatkan masyarakat dalam rangka sosialisasi damai clan integrasi

Kesan lain pada bidang politik yang paling penting dan mendasar untuk instrumen integrasi

Setelah AMM bubar secara resmi pada

politik adalah partai lokal Salah satu tujuan dari

Desember 2006 dibentuklah Forum Koordinasi

integrasi politik GAM adalah bagaimana

clan Komunikasi Damai Aceh

mentransformasi GAM sebagai kekuatan

FKK Aceh

di

bawah Menkopolkam sebagai penggantinya

kombatan bersenjata menjadi kekuatan politik

Namun sebagaimana dijelaskan oleh Ketua FKK

Untuk menjadi kekuatan politik

bahwa fungsi sosialisasi FKK ini masih sangat

kombatan

terbatas sehingga belum dapat menjangkau

AGAM

masyarakat secara luas

ada

dibubarkan di depan AMM pada akhir Desember

persepsi lain bahwa perundingan di Helsinki

2005 Namun setelah mereka membentuk KPA

masih dipandang sebagai jalan bagi referendum

sebagai wadah baru bagi mantan anggota GAM

clan kemerdekaan di Aceh

tampaknya upaya pemerintah masih terlalu minim

Dampaknya

Tentu saja hal ini

terjadi di beberapa wi layah pedalaman gampong gampong karena proses sosialisasi yang salah 2 Wawancara dengan Ketua FKK di Banda Aceh 30 Juni 2007

11

kekuatan

Tentara NeugaraAceh TNA dulu

Angkatan Gerakan Aceh Merdeka

untuk tnendorong transformasi kekuatan

kombatan menjadi kekuatan politik yang dapat dikontrol oleh Undang undang Metamorfosis

Tabel 2 Analisis atas Program Bidang Lkonomi BRA BRDA Pro

Problematik

Implementasi

ram

Memberi kemudahan ekonomi

Sulit dilakukan karena pada

Program program BRA

praktiknya

hanya terfokus pada program program yang berkaitan

program program

BRDA

sejak awal berdirinya

lebih bersifat sesaat berupa

dengan

kompensasi

program ekonomi yang sifat pemberdayaan ternyata bukan

peran

kompensasi ekonomi

clari

BRA

BRDA

Untuk desain sebuah cakupannya untuk menjadi tugas clan

paclahal

ini

yang

paling

penting untuk di ikirkan Memberi kesempatan kerja

BRA BRDA ticlak menyentuh

Program ini hanya sebatas untuk memberikan peluang

program program ini

bagi mantan kombatan cliberi tempat pada beberapa lembaga

seperti BRA

lainnya

tetapi

kategori

mantan

kombatan

BRDA

mernberi

clan BRR atau lembaga

kesempatan

kombatan clan

GAM

GAM

kerja

untuk

mantan

masyarakat

korban

non

konflik

tern ata masih belum ada perencanaann a Alokasi

lahan

pertanian

clan

sebagainya

Tidak berjalan sesuai dengan

Sejumlah

rencana bahkan ticlak ada

mengganti

implementasi mengenai butir ini

dengan

praktik

sejumlah

dijanjikan

BRA

program

kompensasi

untuk

ticlak

gagasan

itu

dapat

lahan

dalam

untuk kombatan agar menanggalkan

ini

yang

butir MoU Padahal

diimplementasikan

adalah

justru

pertanian

akibatnya

uang

sebagaimana tercantum

Helsinki

BRDA

Iahan

menclorong mantan sifat diri mereka clan

orientasin a untuk tidak la i men an kat sen ata

menjadi KPA dan bukan sebagai partai

TNA

Mantan TNA Tapol Napol masyarakat korban

politik menyebabkan lembaga ini tidak dapat

konflik clan kelompok lainnya GAM non TNA

diatur dan tunduk pada kerangka perundang

GAM menyerah praMoU

undangan Akan sangat berbeda apabila KPA

Tanah Air

langsung menjadi partaj politik maka segala

budaya bentuk programnya adalah diyat rumah

tingkah lakunya akan diatur menurut UU Partaj

dibakar rusak

Politik

medis

Pembela

clan Peta

Sementara itu untuk bjdang sosial korban cacat

clan pelayanan

Hal inj berkajtan dengan salah satu tujuan

Dari tabel di atas tampak sekali baliwa sifat

dari upaya reintegrasi adalah terciptanya

dari program pro gram reintegrasi ini masih

pembauran secara sosial dan politik

Karena

berjangka pendek jbarat memberi kue di tengah

prosesnya cenderung eksklusif KPA menjadi sebuah organisasi yang hanya diperuntukkan

orang yang sedang lapar Meskipun dalam judul disebut sebagai dana pemberdayaan ekonomi

untuk mantan TNA GAM Gejala semacam ini

dalam praktjknya program program tersebut

tidak bagus bagi upaya upaya untuk menciptakan

bukan dalam pengertian pemberdayaan yang

pembauran politik dan sosial di Aceh Ada gejala

semestinya karena sifat penggunaan dana

pembiaran dalam proses ini karena Pemerintah

sebagian

RI gagal melakukan pengawalan bagi upaya

menyambung

upaya pembauran sosial clan politik sebagai salah

menciptakan pekerjaan atau lapangan kerja clan

satu cara mereduksi gagasan gagasan masa lalu

bidang usaha Bahkan ada yang memperoleh

besar adalah

hidup

untuk clan

konsumsi

bukan

untuk

dan untuk membangun Aceh baru sebagai tujuan

dana bantuan rumah terbakar rusak

dari munculnya konsep reintegrasi sebagaimana

tidak digunakan untuk membangun rumah tetapi

disebut dalam MoU Helsinki

untuk membeli Motor Honda

Lemahnya

pengawalan

ini

Tidaklah heran ada yang mengatakan balhwa

karena

integrasi sangat identik dengan program bagi

ternyata

dalam praktiknya

BRA

BRDA

terkesan

bagi uang dari pemerintah RI kepada beberapa

dibonsai sehingga kurang dapat melakukan

kelompok Charity integrasi atau integrasi berbasis ekonomi yang sesaat ini tampak sekali

inovasi inovasi sebagai pengembangan dari desain reintegrasi itu sendiri Betapapun dalam

dari konsep yang dikembangkan oleh Pemerintah

BRA

Pusat sebagai implementasi dari MoU Helsinki

desain programnya cenderung hanyalah program

Konsentrasi program prograrn reintegrasi

BRDA

program

telah menyusun program

penyaluran

dana

tetapi

Inilah yang BRDA ibarat

BRDA sejak dibentuk hingga saat ini lebih pada

menyebabkan kehadiran BRA

masalah kompensasi dana di bidang ekonomi clan pemberdayaan program bidang sosial budaya

bonsai

memerlukan fungsi clan peran yang jauh lebih

Untuk pemberdayaan ekonomi diberikan kepada

besar Gambaran itu tampak dari hadirnya BRA

di

tengah

hutan

belantara yang

ME

BRDA

di kabupaten sebagai

BRDA

kaki dari BRA

provinsi hanya sebatas fungsi

penyaluran semata mata

maupun belum

Hingga saat ini ada beberapa

kendala yang menghambat tercapainya perdamaian yang berkelanjutan di Aceh

Dari segi desain reintegrasi sendiri tidak ada

Pertama tidak solidnya desain program

platform yang jelas bagaimana sesungguhnya

yang dijalankan BRA Jika reintegrasi politik

upaya pembauran dapat dilakukan

apabila

relatif berjalan lancar pelaksanaan program di

reintegrasi memang dimaknai seperti itu Ciri ciri konseptual reintegrasi yang dikembangkan oleh BRA BRDA lebih condong pada ciri ciri fisik

bidang sosial ekonomi ini dihadapkan pada

padahal reintegrasi tidak hanya berkaitan dengan

berbagai persoalan mulai dari definisi yang kurang jelas mengenai kelompok target dan indikator masing masing kelompok target jenis

fisik

dan

kompensasi hingga mekanisme penyaluran dana

pemaknaan orang atas sikap dan tindakan dirinya yang dapat dikatakan sebagai suatu tindakan yang

kepada kelompok target dan proses sosialisasinya

terintegrasi sebagaimana disebutkan oleh Weiner

program tersebut adalah penyaluran dana bantuan

Di mana integrasi berkaitan dengan nilai nilai

yang tidak mencerminkan tingkat kebutuhan atau

suatu nilai bagaimana ada semacam konsensus

kerugian rill yang diderita Untuk dana diyat

bersama untuk menjadi suatu nilai sebagai suatu

tidak semua dana tersebut utuh sampai ke tangan

target yang harus dituju oleh semua pihak Siapa

kelompok target karena ada pihak pihak tertentu

yang membangun arah tersebut

yang memanfaatkan ketidaktahuan para warga dengan memotong dana yang disalurkan BRA Selain itu berbagai program di bidang pemberdayaan ekonomi yang ada masih kental dengan pendekatan charity di mana dana pemberdayaan ekonomi yang diterima oleh masing masing individu tidak dapat dipastikan

tetapi psikologis

pemahaman

Dari gambaran di atas tampaknya kurang ada pihak yang mencoba membawa Aceh ke dalam suatu rumusan bersama tentang cita cita Aceh Baru ke depan Di sisi yang lain reintegrasi justru lebih parah karena sekedar sebagai

pemberian uang kompensasi ekonomi terhadap mantan GAM TNA rnantan GAM yang menyerah sebelum MoU

para korban konflik

Salah satu dampak dari berbagai persoalan desain

penggunaannya

Kedua

keterbatasan

dana

Untuk

dan unsur unsur masyarakat lainnya Tidaklah

membiayai program BRA

heran reintegrasi sebagai sebuah konsep

mengucurkan dana sebesar Rp200 miliar pada

sebagaimana tercantum dalam butir 3

tahun 2005 dan Rp600 miliar pada tahun 2006

3 1

3 7

Pemerintah telah

diartikan oleh Nur Dzuli secara kasar sebagai

sedangkan pada tahun 2007 dari dana sebesar

menukar senjata dengan uang dan sejumlah kompensasi lainnya Pemaknaan seperti itu juga

Rp700 miliar yang direncanakan hingga pertengahan tahun hanya Rp250 miliar yang telah

ditemukan dari aparat pemerintah di Kabupaten

diterima BRA

Aceh Utara Bahwa reintegrasi cenderung sebagai

dana tersebut dapat dipastikan bahwa ada banyak

upaya

untuk

perbaikan

ekonomi

namun

Dengan berkurangnya alokasi

target program yang tidak dapat terpenuhi pada

sepertinya hanya sebatas persoalan kompensasi

tahun anggaran 2007 Hal ini juga menyebabkan

Seakan akan

BRA berada pada posisi terjepit di antara

setelah

ada BRA

BRDA

pemerintah daerah pun melepaskan tanggtung jawab dan perannya pada lembaga yang dibentuk

permohonan dana bantuan yang demikian banyak dan terbatasnya dana yang tersedia untuk

tersebut

disalurkan

Memang keberhasilan reintegrasi sangat

Terkait dengan berakhirnya tugas BRA pada

tergantung pada peran para pihak yang terkait

tahun 2009 timbul pertanyaan mengenai jumlah

Secara sederhana peran stakeholders tersebut

dana yang akan dialokasikan untuk menuntaskan proses reintegrasi di Aceh di masa yang akan datang Hal ini patut mendapatkan perhatian mengingat pada saat yang bersamaan lembaga lembaga donor asing pun mulai mengurangi

dapat dilihat pada tabel 3 MoU Helsinki ditandatangani pada tahun 2005

Artinya sudah dua tahun waktu berlalu

dan perdamaian di Aceh masih dapat bertahan

Dalam rentang waktu tersebut kedua belah pihak telah berhasil menuntaskan beberapa poin penting dalam MoU

sementara sebagian kesepakatan

lainnya masih dalam proses baik yang telah berjalan sesuai dengan arah yang diharapkan 102

jumlah bantuannya Bahkan saat ini beberapa lembagasudah meninggalkanAceh Ketiga lemahnya sinergi antarlembaga

Ada dua lembaga khusus yang dibentuk dalam tiga tahun terakhir yaitu BRR dan BRA Sejauh

Tabei 3 Peran Stakeholders dalam Proses Reintegrasi Fun si dan Peran di Tataran Praksis

InstitusilTokoh

Pemerintah Pusat

1 Memberikan bantuan dana melalui BRA 2 Memantau proses reinte rasi antara lain melalui FKK

Forum Komunikasi can Koordinasi FKK

1 Mendorong realisasi proses reintegrasi can sekaligus menjembatani kepentingan pusat daerah

2 Lebih berfungsi sebagai koordinator dan komunikator ketimbang bertindak nil dalam proses reintegrasi

3 Kurang konkret cenderung hanya memonitorjalannya reintegrasi sebagai mata can telin a pemerintah pusat Pemerintah NAD

1 Kurang mengambil peran aktif dalam proses reintegrasi 2 Cenderung menyerahkan sepenuhnya aktivitas reintegrasi kepada BRA 3 Sukses tidaknya proses reintegrasi menjadi tanggung jawab BRA ketimbang pemeeintah

Badan Reintegrasi Aceh BRA

Tupoksi

daerah

1 Membuat strategi kebijakan program can prosedur pemberdayaan ekonomi clan bantuan sosial untuk korban konflik sebagai pedoman bagi BRA KabupatenlKota 2 Pelaksana pemberdayaan ekonomi untuk mantan TNA mantan TapollNapol GAM non TNA can Relawan PETA 3 Memonitor clan mengevaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi clan Bantuan Sosial untuk

korban konflik yang dilakukan oleh BRA KablKota 4 Membuat laporan kepada pihak terkait Peran Rill

1 Sebagai koordinator program pasca konflik

2 Mendata dan mengklasifikasikan mantan kombatan can korban konflik serta menyalurkan dana ke mereka

3 Program awal BRA lebih mengutamakan bantuan penguatan ekonomi kepada GAM yang kembali clan kompensasi dalam bentuk diyat bagi korban konflik 4 Memantau proses verifikasi kelayakan can memastikan bahwa bantuan digunakan secara produktif

Komite Peralihan Aceh KPA

1 Sebagai kekuatan politik setengah militer dalam kehidupan politik ekonomi can masyarakat

2 Menjadi rujukan sumber data khusus mengenai mantan GAM atau personil kombatan

3 Sebagai organisasi yang hanya diperuntukkan bagi mantan TNA GAM 4 Di Aceh Utara fungsi dan peran KPA cenderung menggantikan posisi ulama tokoh adat keuchik can mukim Artinya ada perluasan peran clan fun si Pers

1 Mengubah wajah pers menjadi lebih damai yang mendukung sosialisasi proses reintegrasi dengan mengedepankan terwujudnya Aceh yang damai 2 Mengubah opini masyarakat lokal dengan menonjolkan pentingnya membangun perekonomian Aceh

3 Media massa cenderung memuat berita berita yang menyejukkan ketimbang konflik untuk lebih men e ukkan iklim politik di Aceh LSMIFORBES

1 Forbes berfungsi sebagai penasehat

2 Forbes juga sebagai komite pemantau yang melibatkan GAM kelompok sipil perwakilan mas arakat

Tokoh Adat

1 Ikut menyosialisasikan proses integrasi meskipun belum maksimal

Tokoh Agama

2 Lemba a adat ikut berperan serta dalam menciptakan Aceh yang damai 1 Pemuka agama Islam menyerukan pentingnya menciptakan Aceh yang damai clan menjauhkan konflik

2 Perannya lebih bersifat himbauan anjuran dan ajakan kepada masyarakat agar ikut

menunjang proses r integrasi Intelektual

1 Cukup banyak intelektual yang bergabung dalam kegiatan perbaikan Aceh termasuk untuk menciptakan Aceh yang damai clan demokratis Sebagai contoh Rektor Institut Agama Islam Negeri Ar Raniry Prof Yusni Saby pernah menjadi Ketua BRA 2 Melalui tulisan tulisannya para intelektual juga menyuarakan pentingnya menciptakan damai Aceh

3 Ikut mengkritisi kebijakan Pemerintah bila itu dinilai bertentangan dan tiqak konsisten den an tekad mewu udkan reinte rasi

ini kerja sama antara BRA clan BRR serta

Baik BRR maupun BRA dibentuk sebagai

lembaga lembaga lain yang terlibat dalam proses

lembaga yang bersifat sementara clan diberikan

reintegrasi rekonstruksi clan rehabilitasi di Aceh

kewenangan clan tugas untuk menjalankan

dirasakan belum optimal BRR clan BRA masih

program dalam jangka waktu yang terbatas

berjalan send iri sendiri

meskipun keduanya

Hingga saat ini belum jelas benar siapa yang akan

bekerja pada wilayah clan subjek bantuan yang

melanjutkan berbagai pekerjaan yang belum

sama

diselesaikan keduanya Jika tanggung jawab itu 103

nanti diserahkan kepada pemerintah daerah maka

terkait dengan hak ekonomi Aceh atas kekayaan

kesiapan aparat sangat mungkin akan menjadi

alam mereka

kendala

Keenam

perilaku disintegratif mantan

Keempat kesalingpercayaan yang masih rentan Sejarah konflik yang demikian panjang dan mendalam memang sulit untuk dilupakan begitu saja sehingga penanaman rasa saling

yang menarik yang diraih calon independen Selain jabatan Gubernur Aceh yang diraih oleh

percaya memerlukan waktu yang tidak singkat

pasangan Irwandi Jusuf dan Muhammad Nazar

GAM PilkadaAceh yang diselenggarakan secara serentak pada Desember 2006 memunculkan hasil

Persoalan mutual trust ini barangkali terkait

calon independen juga berhasil menjadi pemenang

dengan satu hal yang masih tersisa dari MoU

di beberapa pilkada di Aceh Namun terpilihnya

Helsinki yakni tidak adanya pembubaran GAM

calon independen dari kalangan GAM ini bisa

dan pernyataan resmi bahwa GAM men inggalkan

saja tidak nemberikan manfaat bagi proses

tuntutan kemerdekaan nereka Hal inilah yang

reintegrasi jika kepala daerah terpilih tidak

membuat sebagian kalangan masih memiliki

mampu melewati beberapa tantangan mendasar

kekhawatiran bahwa GAM akan kembali menyuarakan aspirasi merdeka

Ada tiga tantangan utama yang dihadapi

Kemenangan

oleh mantan anggota GAM yang menduduki

calon independen dalam Pilkada 2006 dan

jabatan eksekutif Pertama mereka harus mampu

peresmian Partai GAM menambah kekhawatiran

mengubah mindset mereka selama ini

tersebut

sebagai pihak yang melawan pemerintah menjadi

Pendapat lain yang menjelaskan

mengapa pembubaran GAM

belum juga

yakni

bagian dari pemerintah Sebagai konsekuensinya

dilakukan adalah sikap GAM yang juga masih

mereka harus berada pada posisi yang melayani

menaruh curiga terhadap pemerintah terutama

semua pihak dan tidak memberikan priviledge

terhadap isi UUPA yang dianggap tidak

kepada kelompok pendukungnya

sepenuhnya mengakomodasi isi MoU

kalangan melihat bahwa KPA sebagai aktor yang

Tidak adanya pembubaran GAM memang sempat mengundang kritik keras sebagian

proyek pemerintahan

kalangan kepada Pemerintah

Namun

jika

Beberapa

mulai mengambil peran penting dalam pembagian Meskipun masih perlu

dibuktikan lebih lanjut namun sinyalemen ini

memerhatikan konteks pembicaraan damai yang

patut

terjadi saat itu dapat dipastikan kesepakatan akan

dihadapkan pada tantangan untuk mengubah

sulit tercapai jika isu tersebut dipaksakan untuk

mantan anggota GAM menjadi warga sipil yang

diatur dalam MoU Pimpinan GAM yang terlibat

sepenuhnya melakukan kegiatan ekonomi secara

dalam pembicaraan akan mendapat penentangan

legal dan meninggalkan potensi kekerasan yang

yang lebih besar dari internal GAM sehingga

mereka miliki

pembicaraan damai mungkin akan berakhir deadlock

mendapatkan

perhatian

Mereka

Kedua mereka harus mampu menunjukkan

kinerja yang baik tert tama terkait dengan

Kelima lambatnya implementasi UUPA

kesempatan untuk mengelola keuangan yang jauh

Hal lain yang perlu mendapat perhatian serius adalah akar konflik di Aceh yang demikian

adalah salah satu persoalan yang ikut membuat

kompleks Penyebab konflik yang tidak hanya

Aceh demikian menderita dan masih menjadi

struktural tetapi j uga kultural tentu saja menuntut penyelesaian yang komperehensif sehingga semua kebijakan yang terkait dengan persoalan

ancaman bagi pemerintahan baru Ketiga terkait dengan kebutuhan untuk membuat berbagai terobosan guna menyejahterakan rakyat Aceh

Aceh harus memperhatikan seluruh aspek yang

mereka dituntut untuk dapat bekerja sama dengan

menjadi penyebab konflik di Aceh Dalam konteks

kekuatan politik lain khususnya partai politik

ini implementasi kekhususan Aceh yang diatur UU No 11 tahun 2006 tentang

yang berada di DPRD

Pemerintahan Aceh harus mendapatkan perhatian

menjadi kendala bagi reintegrasi mantan anggota

dalam

lebih besar sejak disahkannya UUPA Korupsi

Selain ekslusivitas KPA hal lain yang masih

serius Hingga saat ini implementasi kekhususan

GAM adalah overlapping peran KPA dalam

Aceh tersebut banyak terkendala oleh belum

urusan ketertiban dan keamanan di masyarakat

adanya pengaturan lebih lanjut dalam bentuk

Di samping berbagai kendala di atas ada dua modal utama yang menjadi peluang bagi

peraturan pelaksanaan

maupun

pengaturan

hubungan antara UUPA dengan berbagai undang

keberhasilan proses reintegrasi yaitu dukungan

undang lainnya khususnya yang bersifat sektoral

dari berbagai pillak terhadap proses damai dan

1A

desain MoU yang memberikan fondasi memadai bagi perdamaian yang berkelanjutan Pertama besarnya dukungan terhadap proses perdamaian

damai seperti isu keberadaan GAM dan tuntutan

kemerdekaan yang mereka ajukan Berikut ini setidaknya tiga alasan mengapa

Apresiasi positif clan penerimaan masyarakat

MoU Helsinki dapat dikatakan komprehensif

Aceh clan hndonesia umumnya terhadap MoU

Pertama jika Jeda Kemanusiaan clan Perjanjian

Helsinki merupakan modal penting bagi terpeliharanya perdamaian di Aceh Survei yang

Penghentian Permusuhan atau CoHA fokus pada

dilakukan LSI pada tahun 2006 menunjukkan

merupakan

bahwa sekitar 67 persen masyarakat Aceh puas

mengusahakan solusi politik Kedua MoU adalah

gencatan senjata di tingkat bawah

MoU

yang

juga

usaha

pertama

dengan kondisi Aceh pasca MoU dan 56 7 persen

kesepakatan pertama antara Pemerintah Indonesia

optimistis dengan masa depan perdamaian di

clan GAM yang menjadikan perlucutan senjata

Aceh Sementara di tingkat nasional 47 1 persen

demobilisasi

masyarakat merasa puas dengan kondisi Aceh

kerangka kerja integral bagi penyelesaian konflik

setahun sejak penandatanganan MoU clan 43 9

Ketiga MoU mengatur sejumlah isu penting

persen yakin kondisi yang ada akan membawa

menyangkut masa lalu dan masa depan Aceh

perdamaian Sementara itu 84 8 persen mantan

mulai

anggota GAM yang menjadi responden survei yang dilakukan oleh Bank Dunia menyatakan

penyelesaian pelanggaran HAM insentif ekonomi

yakin clan sangat yakin terhadap proses

susunan kelembagaan clan mekanisme jikaterjadi

perdamaian

perselisihan

dari

clan reintegrasi sebagai sebuah

soal

hukum

pemerintahan

hingga mekanisme pelaksanaannya

termasuk

Dukungan terhadap perdamaian juga datang

Butir butir kesepakatan yang ada dalam

dari komunitas internasional yang memandang

MoU Helsinki menunjukkan adanya keinginan

MoU Helsinki sebagai penyelesaian terbaik bagi

yang sangat kuat dari kedua belah pihak untuk

konflik di Aceh dan seharusnya merupakan penyelesaian

final

Besarnya

dukungan

internasional juga dirasakan dalam proses implementasi kesepakatan damai

dengan

mengkompromikan tuntutan awal masing

masing antara lain menyangkut status final Aceh sebagai bagian dari negara Republik Indonesia

Hak hak yang diberikan kepada pemerintahan

dibentuknyaAceh Monitoring Mission AMM

Aceh dalam MoU merupakan jalan tengah antara

yang melibatkan pemantau dari beberapa negara di Uni Eropa clan ASEAN AMM diakui telah

status merdeka yang dituntut pihak GAM clan otonomi khusus yang ditawarkan Pemerintah

bekerja maksimal

Indonesia

sehingga proses

awal

implementasi khususnya pelucutan senjata dan demobilisasi dapat berjalan lancar Sementara itu lembaga lembaga internasional

seperti Bank

Kemajuan paling penting yang dicapai pada awal implementasi MoU adalah decommisioning dan demobilisasi pasukan GAM dan TNI Polri Desember

Dunia clan The International Organisation of

Hingga

Migration

mendemobilisasi 3 000 anggota TNA clan

IOM juga telah banyak membantu

pemerintah

untuk

menjalankan

program

2005

GAM

menyerahkan 840 pucuk senjata

telah

sedangkan

reintegrasi khususnya melalui berbagai program

Pemerintah Indonesia telah menarik pasukan TNI

fasilitasi ekonomi

clan Polri non organik dari Aceh sehingga pasukan

Kedila MoU Helsinki menyediakan fondasi

yang kokoh bagi perdamaian jangka panjang Ada

TNI dan Polri yang bertugas di Aceh masing masing tinggal berjumlah 14 700 clan 9 100

beberapa alasan mengapa MoU Helsinki

personel

dianggap sebagai sebuah terobosan baru dalam penyelesaian konflik di Aceh

MoU mengatur

Pemerintah Indonesia pun ynemberikan amnesti kepada 3 000 kombatan GAM dan sekitar

beberapa isu pokok dengan cara yang relatif

1 900 orang tahanan politik Pada saat yang

komprehensif serta merefleksikan keinginan

bersamaan dengan program reintegrasi juga

kedua belah pihak untuk berkompromi clan

mulai dilakukan pemberian insentif ekonomi

menghindari posisi menang kalah dalam

kepada mantan kombatan GAM

menyelesaikan konflik di Aceh Selain itu MoU

kemajuan

juga menyediakan formula yang kreatif dalam menyelesaikan isu isu paling sulit yang tidak

peningkatan kepercayaan antara kedua belah

pernah terselesaikan dalam berbagai pembicaraan

sebagai proses yang tidak dapat dibatalkan

ini

sangat

Berbagai

berpengaruh

pada

pihak clan sekaligus menjadikan proses damai

105

Kedua diperlukan infrastruktur demokrasi

Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah fragrnentasi antara mantan GAM dan

di tingkat lokal sebagai instrumen transfimgsi

dinamika politik tingkat nasional yang demikian

konflik perlu segera diwujudkan dan diperkuat

mudah berubah Kesempatan mobilitas vertikal

Ketiga perlu konsistensi Pemerintah Pusat

bagi yang terbuka balk secara politik maupun

atas implementasi integrasi berbasis ekonomi

tidak dinikmati secara merata oleh

melalui berbagai program yang mampu

semua mantan anggota GAM Beberapa insiden

mentransformasikan konflik bersenjata menjadi

kecil di kampung kampung di Aceh Utara

perjuangan politik

ekonomi

misalnya

disinyalir merupakan upaya mantan

anggota

GAM

atasannya

yang

dianggap

diperlukan kejelasan peralihan

dari

dari BRA kepada Pemda untuk memperkuat

kurang

infrastuktur lembaga pelaksana reintegrasi dan

perhatian

mencari

Keempat

sekaligus mempersiapkan peralihan tanggung

memperhatikan nasib mereka

Keberhasilan pembicaraan damai yang

jawab kepada Pemerintah Daerah

dituangkan dalam MoU Helsinki tidak terlepas

Kelima seluruh stakeholder di Acell perlu

dari adanya komitmen politik dari pemerintahan

didorong untuk ikut aktif dalarn program

baru pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla yang terpilih melalui pemilihan langsung untuk mengusahakan penyelesaian konflik melalui dialog dibandingkan

reintegrasi tersebut

penggunaan cara militer Selama menjadi anggota

dalam reintegrasi

ini

kabinet pada masa pemerinahan Megawati dan

kesenjangan antara

tokoh lama

pemerintahan Gus Dur SBY sudah menunjukkan

baru

keberpihakannya atas resolusi konflik secara

akan sangat membantu pemulihan kepercayaan

damai Saat terpilih menjadi presiden pada tahun

di antara masyarakat

2004 SBY menempatkan penyelesaian konflik

agar tercipta penyelesaian

konflik yang permanen Untuk itu tokoh tokoh informal

seperti ulama

keuchik

dan sebagainya perlu diberdayakan

tokoh adat

agar

tahapeut

tidak

timbul

dan

tokoh

Peran mereka yang sudah cukup mengakar

Keenam program reintegrasi perlu dibuat

di Aceh sebagai salah satu prioritas kerja

berkesinambungan

pemerintahannya Dinamika politik nasional ke

dana kompensasi Untuk tahap awal boleh saja

depan khususnya setelah Pemilu 2009 mungkin

hanya berkaitan dengan dana kompensasi tetapi

akan berubah secara signifikan

pada tahap lanjutan program yang jelas dan

Perubahan ini

tidak hanya terbatas pada

dapat saja mengubah dukungan politik atas proses

menyeluruh komprehensif diperlukan

agar

yang tengah berjalan di Aceh

tercipta kondisi yang memungkinkan para mantan

kombatan hidup layak dalam komunitas sipil lainnya Dengan demikian program tidak hanya

Rekomendasi

bersifat charity tetapi lebih bertumpu pada pemberdayaan dan penguatan ekonomi para

Reintegrasi adalah suatu pekerjaan yang tidak ringan Saking kompleksnya masalah

mantan kombatan dan korban konflik lainnya

reintegrasi maka dibutuhkan suatu kerja sama

Program juga diharapkan dapat mengentaskan

yang komprehensif berkesinambungan dan

kemiskinan

sinergis

kesinambungan

Dari hasil temuan di lapangan

ada

dan

berjalan

secara

ber

Oleh karena itu perlu adanya

beberapa kondisi yang perlu diperhatikan agar

lembaga pengawas independen agar berbagai

tercipta suatu keadaan yang rnemungkinkan

program pemberdayaan tersebut tepat sasaran

terjadinya reintegrasi dengan baik

Pertama perlu diciptakan kondisi yang dapat mendorong adanya perilaku perilaku integratif dari berbagai pihak terhadap

Daftar Pustaka

implementasi MoU

Buku

dengan mengurangi dan

menghindari perilaku yang dapat menghancurkan perdamaian di Aceh

Untuk organisasi GAM

perlu segera ditransformasikan rnenjadi partai politik lokal

harus

Sebaliknya

legowo

unsur unsur NKRI

menerima kehadiran mereka

dengan segala hak politis sosial ekonomi dan budaya mereka 1

Ake Claude 1967 A Theory ofPolitical Integration Illionis The Dorsey Press Bahar Safroedin dan A B Tangdililing Eds 1996 Integrasi Nasional Strategi

Jakarta

Teori

Masalah

Ghalia Indonesia

clan

BRA Provinsi Aceh

2008

Petunjuk Operasional

Artikel Jurnal Situs Internet dan lain lain

Kerja Program Bantuan Kesejahteraan Sosial

dan Budaya BRA Tahun Anggaran 2008 Banda Aceh

El Ibrahimy M Nur 2001 Jakarta

Peranan Tgk Daud

2001

Transformational Conflict

Dalam International Journal on World Peace

Edisi

Media Da wah

No XVIII No 2 June 2001 Conversion from War to

Gormally Brian 2001

Forbes 2007 Laporan Forbes Damai Aceh 22 Mei

Peace

2007 Hamid

Sean

Resolution and the Northern Ireland Conflict

Beureueh dalam Pergolakan Aceh Revisi

Byrne

BRA Provinsi Aceh

Reintegration of Ex Prisoners in

Northern Ireland

Ahmad

Farhan

2006

Jalan

Damai

http

Bonn

BICC

www iss co za static tet nplates

Nanggroe Endatu Catatan Seorang Wakil

tmpl html php node id 42

Rakyat Aceh Jakarta

diakses pada tanggal 2 Februari 2007

Penerbit Suara Bebas

Kingsbury Damien 2006 Peace in Aceh A Personal Account of the Helsinki Peace

Process Jakarta Equinox Publishing Nurhasim Moch

dkk 2003 Konflik Aceh Analisis

Atas Sebab sebab Konflik Kepentingan Jakarta Patji

dan

Aktor Konflik

Upaya Penyelesaian

Riset Kompetitif LIPI

Abdul Rachman

dkk

International Crisis Group 2005 Aceh So Far So Good Dalam Asia Briefing No 44 Jakarta Brussels

Negara

ICG 13 December 2005 Priorities for a GAM Led

Jones Sidney 2006

Government in Aceh

Dalam The Jakarta

Post 29 December 2006 Kamaruddin

2004

link id 25

2007

Merindukan Reintegrasi

Sepenuh Hati

makalah dalam diskusi P2P

Masyarakat dalam Penyelesaian Konflik

LIPI Pei an Elit Lokal dalam Proses Re

Aceh Studi tentang Peran Pemerintah dan

Integrasi Politik Pasca MoU pada tanggal

Masyarakat dalarn Penyelesaian Konflik Aceh Jakarta

Riset Kompetitif LIPI

Jabbar Hamid dan Ramadhan K H

Gaharu

1995 Sjamaun

Cuplikan Perjuangan di Daerah

Modal Jakarta

Reid Anthony Ed

Pustaka Sinar Harapan

2006 Veranda of Violence The

Background to the Aceh Problem

Singapore

Seattle Singapore University Press University of Washington Press Sillars Barbara Harvey 1989 Perrnesta Pemberontakan Setengah Hati

Jakarta

Pustaka Utama Grafiti

Sukma

Rizal

2005

27 Januari 2007

LSI 2007

Persepsi Publik Aceh dan Nasional Atas

Kondisi Aceh Aceh Menjelang Setahun MOU Helsinki

Republika

Resolving the Aceh Conflict Background

diakses

10 Oktober 2005 Menyikapi Pembentukan

Sitanggang Hisar 2007 Partai GAM

www antara co id arc Diakses

tanggal 30 Juli 2007 The World Bank 2007

The Aceh Peace Agreement

How Far Have We Come

http

The Helsinki Peace Agreement

www lsi co id

tanggal 10 Mei 2007

Diakses dari

web worldbank org tanggal 13 Mei

2007

Waspada

I Oktober 2005

paper A4 Jakarta CSIS Sulaiman

M

lsa

2000

Aceh Merdeka

Kepemimpinan

dan

Gerakan

Ideologi Jakarta

Pustaka Al Kautsar World Bank

2006

GAM Reintegration Needs

Assessment Enhancing Peace through Community level Development Programming The World Bank

March 2006

Thung Ju Lan dkk 2005 Penyelesaian Konflik di Aceh

Aceh dalam Proses Rekonstruksi

Rekonsiliasi

Usman

A

Rani

Jakarta Riset Kompetitif LIPI

2003

Sejarah Peradaban Aceh

Jakarta Yayasan Obor Indonesia Welch

Jr

Cloude

Modernization Political

Ed

E

1969

Political

A Reader in Comparative

Change

Belmon

Wadswarth

Publishing Company Zamzami

Amran

2001

Tragedi Anak Bangsa

Pembantaian Teungku Bantaqiah dan Santri santrinya Jakarta

Bina Reksa Pariwara

107

a

Dinamika Kelembagaan Desa

Gampong Era Otonomi Khusus Aceh Oleh Irine Hiraswari Gccyatri

Abstract

Study on the evolution of local traditional village governance in Aceh called gampong which conducted in Aceh Utara and Bener Meriah districts of Nanggroe Aceh Darussalam province explores the transformation

of roles functions its meanings as well as efforts to revitalise them The findings show such transformation has been heavily influenced by changing political economy and social contexts that occur in Aceh and or through central government regulations

Pendahuluan Tulisan ini merupakan rangkuman hasil

studi tentang dinamika kelembagaan gampong di era otonomi khusus Aceh Gampong adalah unit pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan di NAD dan disebut juga sebagai suatu

persekutuan masyarakat hukum adat

terkecil di Aceh

Kelembagaan gampong dalam studi ini ditelaah dari sudut pandang aspek ideal normatif serta dari realitas politik yang berkembang untuk mengidentifikasi persoalan

dal am gampong dalam mendukung berft ngsinya gampong di era otonomi khusus Aceh Bagaimana persepsi masyarakat Aceh terhadap kebijakan penataan kelembagaan gampong era otonomi khusus Aceh

Persoalan demokratisasi

dan otonomi seperti apa yang muncul dala n kelembagaan gampong era otonomi khusus Aceh Secara keseluruhan

proses penelitian

dilakukan dengan rnetode kualitatif sebagai any social science research thatproduces results that

are not obtained by statistical procedures or other methods of quantification

Atkinson

kelembagaannya

digunakan untuk memahai persepsi dan

Penelitian dipandu oleh

beberapa pertanyaan lembaga lembaga

yaitu

bagaimana peran

adat dan pemerintahan

di

1995

206

Bouma and

demokratisasi dan otonomi dalam dinamika

Metode kualitatif ini

perubahan sosial Oleh karena itu peneliti tinggal

di dua daerah penelitian Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bener Meriah untuk memahami

Tim peneliti DIPA2007 2008 terdiri atas Irine Hiraswari Gayatri S Sos

M A

koordinator

dengan anggota

yaitu Drs

Heru

Cahyono Drs Afadlal M A Kurniawati Hastuti Dewi S Ip M A

dan Septi Satriani S 1p Mardiyanto Wahyu Triatmojo S Ip memberikan kontribusi pada tahap awal penelitian z Dalam UUPA No 1 I Th 2006 Pasal 1 point 20 disebutkan bahwa

gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hokum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain

yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri Dalam Pasal 7 3 juga disebutkan bahwa

Pemerintah menugaskan

setting sosial ekonomi dan politik setempat mengenal para narasumber dan mengetahui latar

belakang persepsi dan keterlibatan mereka dalam gampong serta dapat memperoleh data lapangan yang diperlukan Orientasi metodologis ini juga memungkinkan peneliti untuk dapat mengamati dan menelaah organisasi hubungan antarkelompok atau individu

ddn perubahan

sebagian urusan kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah

kabupaten kota dan gampong berdasarkan asas tugas pembantuan Namun karena UUPA ini belum berlangsung hingga 2008 maka ganun gampong pun belum ada Sebagai rujukan untuk studi ini

sosial yang terjadi Harrison et al

2001

74

menerangkan

empat elemen utama dalam pendekatan kualitatif

digunakan konteks Otsus NAD setelah berlakunya UU No 44 th

1999 UU No 18 2001 dan Qanun No 51 th 2003 tentang Ter Haar Bzn

yaitu wawancara observasi partisipatif analisis

dokumen dan sumber sumber dari literatur yang

Pemerintahan Gampong 4sas asas dan Susunan Huktem Adat

Jambatan 1960 hlm 46 dikutip dalam T Djuned

Jakarta

Partisipasi

relevan serta media massa juga diskusi terbatas

makalah dalam

dengan narasumber Wawancara semi terstruktur

Seminar U1ang Tahun Agraria di Aula Dayan Dawood Universitas

dalam penelitian lapangan ini dilakukan dengan

Masyarakat dalam Mengelola Sumber Daya Alam Syiah Kuala Banda Aceh 20 September 2006

nelibatkan 30 orang narasumber sebagai sumber 1

data utama yang kemudian di cross check melalui

nilai kultural atau identitas lokal karena hal itu

analisis referensi

bersifat dinamis

Penelitian lapangan dilakukan se lama satu

Pertanyaannya

adalah

bagaimana mengakomodasi identitas nilai kultur

yaitu

tersebut ke dalam administrasi pemerintahan

Gampong Meria Kecamatan Matang Kull

formal Kondisi tersebut merupakan gambaran

Kabupaten Aceh Utara dan Kampung Ramung

yang sering kali muncul di desa desa di Indonesia

Jaya

Kabupaten Bener

termasuk garnpong atau kampung di Aceh Untuk

Selama kurun waktu tersebut peneliti

mengetahui bagaimana praktik otonomi asli dari

bulan

Me

Juni 2007

di dua lokasi

Kecamatan Permata

Meriah

tinggal di rumah penduduk

tlntuk dapat

unit politik terendah dalam struktur pemerintahan

memperoleh gatnbaran dan pandangan dari

gampong perlu dicermati terlebih dahulu

narasumber terhadap topik yang diteliti Metode

perkembangan kelembagaan gampong dalam

ini juga memungkinkan peneliti membangun

beberapa periode sejarah Aceh

komunikasi secara personal

penjelasan adalah posisi garnpong dalam struktur

tidak sebatas

Fokus dalam

pengajuan pertanyaan antara interviewer dan

ekonomi politik kerajaan struktur kelenlbagaan

narasumber Tinggal di kampung atau gampong

serta

juga memberikan kesempatan pada peneliti untuk

kelembagaan gampong Gampong sudah dikenal sejak masa

secara langsung merasakan dan terlibat dengan isu isu sehari hari yang membelit para perangkat pemerintah gampong atau kampung selain melihat dari dekat bagaimana hubungan di antara

peran

dan

fungsi

dari

komponen

Kerajaan Aceh Darussalam yang didirikan oleh Sultan All Mughayat Syah pada tahun 1514 5

dan kabupaten induk di Aceh

Masa itu gampong adalah kesatuan wilayah hukum terendah yang asli lahir dari masyarakat6 karena konsep mukim yang merupakan kumpulan beberapa gampong barn yang lahir pada masa kesultanan di abad XVI dan XII Konsep

Tengah untuk rnelakukan wawancara dan akuisisi

kekuasaan Aceh dibangun di atas dua pilar yaitu

dokumen dari kantor pemerintah di gampong dan

agama dan adat yang mencerminkan pemahaman

kecamatan

orangAceh akan keseimbangan hidup dunia dan

pemerintah kampung dengan komunitas di wilayahnya Peneliti juga datang ke wilayah ibukota Kabupaten di Aceh Utara Bener Meriah

termasuk BRR

BRA

Kabupaten

BAPPEDA

MPU sekaligus nlelakukan wawancara dengan

akhirat Penggunaan dua pilar ini juga tidak lepas

LSM

dari sejarah panjang berdirinya kerajaan Aceh

internasional ataupun

lokal yang

berkedudukan di kabupaten

Penggunaan adat dalam segala sendi kehidupan merupakan cerminan pengaruh ajaran Hindu dan

Perspektif Sejarah Sosial dan Budaya

Gampong

Buddha dalam kehidupan orang Aceh Agama Islam yang datang belakangan mampu dipadukan menjadi tonggak kehidupan Aceh

Pada dasarnya desa memiliki otonomi khas asli 4

termasuk

dalam

balk dalam

bermasyarakat maupun bernegara

mengatur

Konsep kekuasaan yang tidak memisahkan

pemerintahannya sendiri yang terbentuk dari

antara urusan negara dan agama ini diwujudkan

kebutuhan dan interaksi masyarakat setempat

melalui lembaga lembaga kekuasaan dan sosial

Dalam praktiknya otonomi yang mengandung prinsip desentralisasi politik dan administrasi

dari tingkat pusat kesultanan hingga tingkat

strttktur pemerintahan tertinggi hingga ke struktur

garnpong Golongan ulama dan imam agama sebagai pemangku bidang kerohanian berperan sebagai penyeimbang kekuasaan dalam kehidupan orang orang Aceh Jika tingkat

pemerintahan terendah belum dapat diterapkan

kesultanan dijabarkan lewat sultan sebagai

di level desa Persoalan demokrasi dan otonomi

pemangku adat dan ulama sebagai pemangku

dalam penataan kelembagaan desa pun akhirnya

dan harapan internal desa sering kali saling

agama di dalam bidang pemerintahan tingkat bawahnya ada ttileebalang maka di tingkat gampong ada kenchik dan imam meunasah

berbenturan Persoalan otonomi desa tidak akan

Adanya hirarkhi kekuasaan dalam struktur

yang

sangat

penting

untuk

mengatur

pendelegasian hak wewenang dan kebijakan dari

lnenjadi rumit karena keinginan eksternal desa

terselesaikan jika hanya melakukan penguatan Bambang SUWOndo et a1 Terdapat dua pandangan mengenai terbentuknya suatu desa yaitu

yang dibentuk oleh negara dan yang terbentuk dengan sendirinya akibatikatan geneologis

Sejarah Daerah Prorinsi Daerah

stnmeivaAceh Jakarta Departemen P dan Budaya 1977 1978

bid

hlm 43

hlm 65

K Pusat Penelitian Sejarah

kekuasaan kerajaan Acell menggambarkan juga kepatuhan

hirarkhi

adanya

pertanggungjawaban

dan

dalam menjalankan

kekuasaan dan roda pemerintahan

dalam setiap gatatpong sebagai tempat menjalankan ibadah

tempat anak anak belajar

mengaji juga tempat tinggal bagi anak laki laki

Unsur kepemimpinan di dalam kelembagaan

dewasa yang belum berkeluarga Gampong biasanya didiami oleh penduduk yang berada

gampong dapat dikelompokkan ke dalam tiga

dalam satu ikatan genealogis berdasarkan garis

bentuk

1

pemimpin formil

yaitu pemimpin

administrasi pusat yang ditempatkan di desa dengan legitimasi dari atas dan bersifat modern 2 pemimpir7 fot n7il tr adisionil yaitu pemimpin

keturunan ibu10 karena menurut adat yang berkembang dalam masyarakat Aceh pola menetap anak yang sudah menikah adalah dekat dengan ibu mereka matrilocal

Dahulll dalam

yang dilahirkan dari tradisi masyarakat pedesaan

setiap rumoh aceh selalu disediakan ruangan

tetapi kemudian disahkan oleh administrasi pusat

khusus bagi anak perempuan yang sudah

sebagai jalur terbawah dari kekuasaannya dan

menikah tetapi anak tersebut belum memiliki

3 pemimpin informil yaitu kepemimpinan yang dilahirkan masyarakat di luar jaringan kekuasaan

rumah Seandainya orang tua mereka mendirikan rumah untuk anak perempuan mereka kadang

Dengan demikian dapat dikatakan

letak rumah tersebut tidak jauh atau masih dalam

efektivitas pembangunan gampong dalam aspek

satu pekarangan sedangkan laki laki yang sudah

ekonomi

menikah akan tinggal dan tersebar ke dalam

tradisinya

sosial

dan politik tidak hanya

ditentukan oleh lembaga lembaga pemerintahan

berbagai desa

gampong tetapi juga dipengaruhi oleh lembaga lembaga pemerintahan supra gampong dan

menganut po la teritorial berdasarkan kekerabatan

lembaga lembaga non pemerintahan di dalam

belah yang terbentuk dari beberapa sukutt Belah

Sementara itu masyarakat Gayo tradisional

ini telah memiliki komponen utama dalam

garnpong

Pada masa Kerajaan Aceh

gampong

sebagai wilayah terendah dalam struktur pemerintahan dijalankan oleh tiga pilar yaitu

pemerintahan

rakyat l

yaitu reje peutue

imeum

dan

Pola kekerabatan ini membentuk pola

pemukiman yang disebut sebagai kampung Posisi reje adalah pemangku adat yang

keuchik imamgteungku meunasah dan ureueng

asal

tuha Keuchik atau father ofgampong8 bersama

bertugas menjalankan dan memelihara berlakunya

wakilnya yang dikenal dengan istilah menjalankan tugas uleebalang di tingkat

hukum adat dan menjalankan pemerintahan

waki

gampong untuk mengawasi dan mengurusi kampung yang menjadi tanggung jawabnya Teungku meunasah atau mother of gampong menjalankan seluruh urusan yang berkaitan dengan bidang keagamaan yaitu mengajar anak anak dan masyarakat mengaj i Al Quran maupun

Dengan masuknya agama Islam prinsip prinsip dalam menjalankan pemerintahan kampung adalah adat yang bersendikan agama Islam menjaga agar raja tidak bertindak sewenang wenang Sebaliknya Imeum memiliki otoritas untu k mengawasi dan menentukan sesuai tidaknya hukum adat dengan hukum Islam sesuai

memimpin masyarakat salat di meunasah

norma hukum ikanatng edet edet ikanung

Ureueng Tuha atau orang tua adalah representasi dari masyarakat gampong sebagai

agama

berkelakuan baik dan berpengetahuan luas dalam

setiap hukum mengandung adat dan setiap adat mengandung agama hukum adat adalah anak kandung da i hukum agama Pembatasan terhadap kekuasaan kewajiban dan wewenang raja serta komponen lainnya diatur dalam pranata Sarak Opat di mana masing masing memiliki sifat keramat dan peranan

masalah adat dalam gampong Meunasah ada

khusus

lembaga pertimbangan dan penasihat keuchik dalam menjalankan kekuasaannya

Biasanya

orang orang yang duduk dalam kepengurusan ini adalah orang orang yang berpengalaman

serta dapat dikenai sanksi berkaitan

dengan pelanggaran terhadap penyimpangan atas Machdar Somadisastra

Kepemimpinan dalam Masyarakat

Pedesaan Montasik Aceh Besar

dalam Alfian

ed

Segi segi

Sosial Budaya tilasyarakatAceh Hasil hasal Penelitian dengan Aletode Grounded Research Dr

Snouck Hurgronje

Jakarta Leknas

1977

Indonesian Netherlands Cooperation in Islamic Studies

1996 Ibid

h1m 46

h1m 78

Aceh Rakyat dan Adat Istiadatnra Jakarta

Ibid him 35

M J Mclalatoa I ebudayaan Gapo 1982 12 Ibid

him 45

Jakarta Balai Pustaka

sifat keramatnya itu

Tugas tugas untuk

mengatur ekonomi tnasyarakat dilakukan

di tangan raja yang diwariskan secara turun temurun

Mekanisme tradisional di Aceh clan Gayo

kejurun yang fungsinya sama penting dengan reje Kekuasaan kejitrun dan hubungan antar kejurun dilakukan secara otonom

seperti di atas berubah secara radikal seiring dengan masuknya ideologi liberal yang dibawa

Dalam konteks sejarah di bawah periode

Pemerintah Kolonial Belanda dan sistem tanam

kerajaan Aceh dinamika konflik kekuasaan di

paksa yang mentranformasi sistem feodal

antara elite elite lokal yaitu zdeebalang dengan sultan yang dilanjutkan dengan ekspansi

pemilikan

kekuatan kolonial

Di sinilah terjadi perubahan sosial

akhirnya memengaruhi

tanah

berbasis

kebersamaan

komunalisme menjadi berbasis individualisme S yang

dinamika sosial dan ekonomi gampong Meskipun demikian kekuatan adat di garnpong termasuk

mengakibatkan transforrnasi masyarakat dari

dalam inenjalankan flingsi fungsi sosial clan

berbasis individualisme demokrasi liberal 21

ekonomi

bercorak feodal ke masyarakat semi demokratis

masih kuat karena peran pranata

Modal sosial orang Gayo clan orang Aceh

pranata sosial clan bersinergi satu dengan lainnya

semakin memudar sejak ekspansi kapital di bawah

Pada masa ini kepemilikan tanah dimiki secara

kekuasaan kolonial Belanda clan Jepang juga

komunal berdasarkan kawom yang membenttlk gampong dan dijalankan oleh pranatagampong yaitu blang keujurun clan peutue seunebok Sementara itu di Gayo reje reje Gayo yang

Orde Lama clan Orde Baru

Kolonial Belanda

tahun 1904 masuk ke Gayo dan menghadapi perlawanan walaupun akhirnya bisa dihentikan Belanda menjadikan wilayah Alas dan Gayo

awalnya animis setelah masuk Islam dan menjadi

dalam onderafdeling Gajo en Alcrslanden vang

vassal Kesultanan Aceh adalah sekutu strategis

terdiri dari landsclzap22 Bukit

dari sudut pandang politik dalam aliansi melawan

Utama clan Cik

Linge

Syiah

Perubahan status administratif

Belanda dan ekonomi yaittt penyedia hasil bumi

ini tjdak mengubah fungsi fungsi kelembagaan

Faktor jarak

berdasarkan adat clan agama Islam karena

yang dijual ke wilayah pesisirAceh geografis yang jauh dari pusat kesultanan Aceh juga memengaruhi otonomi reje reje Gayo15 yang

kepentingan ekonomi

Selain itu

berkaca dari

pengalaman sejarah dukungan Gayo pada

wilayah kekuasaannya juga meliputi Bener

Kesultanan Aceh saat memerangi Belanda

Meriah sekarang clan menyebabkan sisterrl

sehingga kolonial membiarkan fungsi fungsi

pemerintahan Gayo menjadi

pemerintahan

kecil

republik republik

di mana Reje merupakan presiden dari

adat

clan

ekonomi tumbuh

setiap republik itu 16 Struktur kekuasaan terpusat

Pemerintahan kelima landschap di atas dipimpin masing masing oleh seorang Kejttrun orang Gayo dengan basis teritorial belah Dalam setiap

Salman Yoga S Ag Adat Budara Ciayo dalani Lintasan Selarah

belah itu struktur kepemimpinannya terdiri atas

Takengon ST AI Umversrtas Gajah Putih 2003

Sarak opat terdiri

raja Nvajib menimbang

pengulu peutue imem rayat yang merupakan

dengan adil akibat suatu perkara pelanggaran adat sehingga bisa

kesatuan pranata sarak opat 1 Jika suatu belah

atas empat komponen diambil keputusan

reje musuket ripel Sifat keramat

reje

nnusuket sipet artinya

memiliki sifat adil bijak suci benar serta kasih sayang peuthre musidiksasat peutuelorang bijak berkewajiban menyelidiki atau

menghadapi masalah maka pengulu yang akan

membuktikan kebenaran atau penyebab suatu perkara untuk disampaikan kepada raja

cepat tanggap

sifat keramat nnrsidiksasat

imeum muperlu sunet

teliti peka

irneum berkewajiban

melihat kesesuaian fardhu atau sunat nya suatu perkara termasuk

melihat halal dan haramnya sesuai dengan hukum Islam untuk disampaikan pada Raja sebelum diambil keputusan

muperlu sunet bagi masyarakat

sifat keramat

berwibawa dengan contoh perilaku yang Islami rrz vat mugenap mt fukat

rakyat berkewajiban

bermusyawarah clan bermufakat dalam suatu perkara juga dalam menilai penyelenggaran pemerintahan serta mendengar keluhan

untuk disampaikan pada raja yang akan mempertimbangkannya sebelum diputuskan Melalatoa ibid

him 28

Salman Yoga Ibid

him 15

16 Otonomi kekuasaan reje tampak

dari aspek pelaksanaan hukum pidana ataupun perdata yang tidak perlu menunggu persetujuan Sultan Aceh Karena wilayah para reje

di Gayo termasuk dalam vassal Sultan Iskandar Muda mereka

cukup memberikan upeti melalui utusan kepada Sultan Aceh C Snouck Hurgronje Gayo R asyaralcat dan Kebudavaaannya Areal Abad ke 20

judul asli

Het Gajoland en Zijne Beironers

penerj Hatta Hasan Aman Asnah

112

Jakarta Balai Pustaka 1996

him XIiI 47 SnOUCk menyebut sistem pemerintahan Gayo sebagai republik patriarchaal

karena pemusatan kekuasaan pada reje ini

Ibid

Suhartono

et al

Politik Lokcil Parlemen Desci

Kenrerdekaan Sanipcii Zaman Otononii Daerah Lapera Pustaka Utama 2001

Aieal

Yogyakarta

h1m 43

Lihat definisi perubahan sosial menurut Rogers et al

1988

sebagaimana dikutip oleh Bahrem T Sugihen Sosvologi Pedesaan Suatu Pengantar

Jakarta Rajawali Pers tanpa tahun

Lihat juga pendapat Suhartono

e1 al

ibid

him 55

Poluik Lokcrl

Parlemen Desa hhn 44

Perang gerilya Tange Besi terjadi dalam konteks meahvan kaum kafir yang berlangsung cukup lama Landschap adalah kesatuan wilayah yang lebih luas sedikit dari kampmrg pada tahun 1970 an berubah menjadi kecamatan z Melalatoa ibid him 45

Seperti telah digambarkan di muka pranata ini mencerminkan kesatuan fungsi penyelenggaraan tradisional dengan pemimpin

pemerin tali an ke7urun

pengawasan pengulu legislatif peutue

dengan partisipasi rakyat

namun

mengakomodir ulecbctlang dan ulama untuk

jika tidak selesai juga baru diserahkan kepada

melawan sekutu 0 Namun ulama lebih disukai

menyelesaikannya melalui musyawarah

Kejurun

S Di Gayo

kecenderungan

Belanda

konfliktual

masyarakat tradisional Gayo

memelihara

rakyat daripada uleebalang karena ulama

kalangan

memperoleh legitimasi institusional untuk dekat

seperti konflik

dengan rakyat melalui Mahkamah Agama atau

di

moiety yang menjadikan masyarakat Gayo bisa

membantu perbaikan masjid dan Meunasah

dipecah belah menurut kepentingan politik luar b

Sementara itu warga gampong mengalami

Proses kapitalisasi berlangsung dengan

kesengsaraan ekonomi dengan menjadi tenaga

pembukaan perkebunan kopi besar di Aceh

paksa untuk kepentingan ekonomi dan militer

Tengah

Jepang Z Di Gayo terjadi pemiskinan rakyat

Selain mengalami transformasi sosial

menyusul pembangunan jalan dengan kerja paksa

dan ikatan tradisional antara uleebalang ulama

dari daerah Takengon ke Blangkejeren Orang kampung ikut kerja rodi sehingga sawah dan

dan warga gampong Tanam paksa menyebabkan

kebun terlantar mereka juga memakai baju dari

ikatan tradisional antara wargagampong dan elite

karung goni Lagi lagi kesengsaraan warga gampong ini

wargagampongjuga mengalami pergeseran nilai

berubah menjadi

ikatan kontrak karena

uleebalang kini menjadi kaki tangan Belanda

mempersulit

untuk mengontrol komoditas pertanian

partisipatif karena mereka larut dalam tekanan

sedangkan ulama disingkirkan

untuk bertahan hidup Puncak konflik antara uleebalang dan ulama terjadi pada Perang

Di sisi lain

pendudukan Belanda juga

tulnbuhnya

Cumbok

gampong akan pentingnya pendidikan di luar

dimenangkan ulama PUSA

agama sehingga metnunculkan elite elite baru

Seluruh Aceh

yang berbasis tidak saja pada kekayaan dan tanah

pengaruh dan posisi pemimpin formil dari

tetapi melalui pendidikan hal ini terjadi baik di

uleebalang ke ulama PUSA Perubahan peta

wilayah pesisir maupun dataran tinggi Gayo Balk

kekuasaan ini diikuti dengan kecenderunga 1

pada masa kesultanan maupun Pemerintahan

kekerabatan yang tinggi dan turun temurun dalam penunjukan uleebalang maupun keuchik 9

koalisi ulama dengan keuchik yang mengubah peta hubungan kekuasaan tradisional gampong antara uleebalang dan keuchik Pergeseran ukuran kepemimpinan yang terjadi pada masa revolusi yang bergerak dari arah masyarakat ini

Akibatnya

feodalisme menjadi keniscayaan

menandakan mulai terbukanya pintu partisipasi

dalam gampong akibat terpusatnya kekuasaan pada segelintir elite sedangkan warga gampong

warga gampong dan memudarnya patri monialisme uleebalang Hal ini juga dapat

Pada titik ini

dimaknai sebagai awal dari terbukanya pintu ke

Kolonial Belanda kepemimpinan gampong

powerless

tidak berdaya

demokrasi partisipatiftampaknya sulit terwujud

Maret

politik

melahirkan kesadaran baru di dalam masyarakat

bercorak patrimonial2s karena diwarnai dengan

Februari

budaya

sekaligus

1946

yang

Persatuan Ulama

menandai pergantian

arah demokratisasi partisipatif gampong Pada periode pascakemerdekaan

Kondisi di atas diperparah oleh konflik

konteks

antarelite gampong yang meruncing pada masa Jepang pendudukan Jepang 1942 1945

politik nasional

yaitu pergantian rezim dan

menerapkan politik keseimbangan dengan

tentang otonomi dan desentralisasi yang berkaitan langsung dengan gejolak politik di Aceh juga

keluarnya berbagai keputusan politik terutama

ze Melalatoa ibid hlm 45 lbid him 46

z Suhartono ibid

Ibid

him 44

Tentang patrimonialisme di pedesaan Jawa lihat Sartono Kartodirdjo Jawa

Perkembangan dan RuntuhnyaAristokrasi Tradisional

dalam Kepemimpinan Jarva

Perintah Halus Perintah

Otoriter Ed Hans Antlov and Sven Cederroth Obor Indonesia 2001

Besar

Sejarah Sosial Masyarakat Pedesaan Sibreh Aceh

dalam Segi Segi Sosial Budaya Afasrarakat Aceh Hasil

Hasil Penelitian dengan Aletode

Ed

Pengendalian Sosial di Aceh

dalam Segi Segi Sosial Budaya iLlasyarakat 9ceh Hasil

Hasil Penelitian dengan iLletode

Grounded Research

ed

Grounded Research

Jakarta Lembaga Penelitian Pendidikan

Ekonomi dan Sosial 1977

him 31

21 T Bachtiar Effendi Panglima Polem Besar

Jakarta Yayasan

35

Soeyatno

Melalatoa

ibid

Alfian

dan Penerangan

him 58

him 46 48

Bentuk pemerintahan di Aceh

Tengah setelah lepang menyerah diawali oieh pembentukan lembaga lembaga

DPR Laskar Rakyat

Pesindo Penvari

dan

Alfian Jakarta Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial 1977 him 87

BAGURA dan susunan pemerintahan baru yang terdiri atas Kepala

3o M Mansyur Amin

dan kepala kampung keucik

Perspektif Sejarah

Kedudukan Kelompok Elite Aceh dalam

dalam Kelompok Elite dan Hubungan Sosial

di Pedesaan pengantar Alfian 1988

him 33

Jakarta Pustaka Grafika Kita

Luhak

Bupati

beberapa kepala negeri camat

kepala mukim

kemudian berubah menjadi geucik

Aceh Tengah yang baru mendengar kabar proklamasi bulan September 1945 lalu mengirim pernyataan ke Jakarta mendukung proklamasi

113

berimbas pada kehidupan gampong Masa

kawasan industri

revolusi 1945

Saban

1950 mengakibatkan merosotnya

komoditi pertanian yang mengarah pada stagnasi ekonomi gampong Kondisi ini menyebabkan urbanisasi warga gampong ke kota kota yang mengikis identitas tradisional sebuah gampong

Gampong yang awalnya merupakan tanah tempat tinggal tanah kebun dan bercocok tanam yang didiami oleh sekelompok penduduk34 kini semakin ditinggalkan karena memudarnya ikatan sosial

dan

ikatan

Otoritas

teritorial

pemerintahan gampong

pranata

seperti uleebalang

keztchik dan ulama tidak lagi sekuat pada masa

Aceh Besar

Acch Utara

Banda Aceh

dan perkebunan

Aceh

Tengah

Pada masa pasca Orde Baru

UU No

18

Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nangroe Aceh Darusslam NAD yang ditindaklajuti dengan terbitnya Qanun No 4 2003

tentang Mukim dan Qanun No 5 2003 tentang Gampong merevitalisasi gampong dan mukim serta membuka peluang untuk kembali ke adat dan agama Islatn

Namun

pengamatan awal

menyimpulkan bahwa menurunnya penghargaan

terhadap adat memudarnya pranata gampong

lampau karena transformasi sosial dari pola

dan letnahnya sumber daya manusia di gampong

kehidupan

merupakan tantangan terbesar untuk

agragis

ke

pola

semi urban

kembali

mengakibatkan reduksi identitas kultural warga

ke gampong Jika cikal bakal demokrasi ideal

gampong Sebaliknya reduksi kultural tni ternyata berubah menjadi solidaritas kolektif yang

normatif yang berbasis pemilikan tanah secara

memperteguh identitas politik ke Aceh an

komunal dan penghargaan terhadap otoritas tradisional mulai luntur maka warga gampong

berbarengan dengan munculnya sentimen lokal

memiliki peluang untuk menciptakan sumber

akibat kekecawaan ulama PUSA dengan

kebersamaan baru dengan melakukan kontrak

pemberontakan DI di tahun 1953

tahun setelah merdeka petani kopi orang Gayo

sosial baru misalnya melalui pemilihan langstmg keatchik atau imam mukim yang dulunya

dan Jawa mengambil alih perkebunan perkebunan

dilakukan secara turun temurun tnerevitalisasi

Belanda dan merawatnya dengan cara tradisional

peran dan posisi ulama yang selama Orde Baru

hingga kini Ketika terjadi perang Cumbok

dikooptasi oleh pemerintah

menyusul ketrludian peristiwa Dl TII

warga

pendampingan terhadap warga gampong dalam

kampung di dataran tinggi Gayo terjebak dalam

penyusunan musrenbang37 untuk menumbuhkan

pertarungan kekuatan politik pemerintah pusat

budaya politik partisipatii Jika pernilihan keuchik

dan

lawan lawannya

1958

Tiga

S

secara langsung merupakan upaya mewujudan

Realitas politik yang berkembang kemudian cenderung paradoksal

atau melakukan

demokrasi prosedural maka keterlibatan dalam

sebab menguatnya

musrenbang menjadi sarana untuk memfasilitasi

identitas politik etnis tidak dapat mencegah

terwujudnya demokrasi desa substansial yang

lunturnya penghargaan terhadap adat dan memudarnya pranata gampong Hal ini terjadi

bersumber dari

manakala Orde Baru

1966

1998

secara

untuk

kehendak rakyat dengan tujuan

kebaikan bersama

Bagian

berikutnya

dari

tulisan

ini

sistematis melakukan delegitimasi struktural

menyajikan illustrasi hasil penelitian dari dua

gampong dengan UU No

5 1979 yang

lokasi untuk melihat kondisi terkini kelembagaan

menyeragamkan satuan pemerintah terkecil

gampong dan kanipung istilah untuk desa bagi

sebagai desa

masyarakat di dataran tinggi Gayo Aceh

Selain itu

Orde Baru juga

elite elite baru untuk

Keduanya mempunyai landscape teritorial yang

menguasai pemerintahan daerah Aceh dan

berbeda yaitu di daerah pesisir Kabupaten Aceh

mengontrol gampong melalui teknokrat lokal

Utara

birokrat militer pengusaha dan ulama yang telah

Matangkuli dan di daerah pegunungan Dataran

mengembangbiakkan

ditundukkan

melalui MUL3 Kooptasi politik

Tinggi

Gampong Gayo

Meuria

Kecamatan

Kampung Rainung Jaya

dan ekonomi tak terelakkan terutama pada

Kecamatan Perinata Kabupaten Bener Meriah

gampong yang lokasinya berdekatan dengan

serta dipengaruhi oleh derajat konteks politik

4 Suyatno Melalatoa

bid bid

him 53 him 49

konflik yang berbeda dan memiliki modal ekonomi yang jauh berbeda pula Ketiga faktor

Rodd McGibbon Local Leadership and the Aceh Conflict dalam Anthony Reid Ed T randah of G iolence the Background to the Aceh Problem Singapore Singapore University Press in association with University of Washington Press 2006 him 321

bhisrenbang Musyawarah perencanaan pembangunan seperti yang dilakukan oleh NGO internasional dari Jerman GTZ dan

23

SLGSR

114

tersebut ternyata tidak dapat diabaikan dalanl menganalisis

dinamika

kapasitas

dan

praktiknya masih menjalankan

desa

praktik praktik

masa Orde Baru Salah satu penyebabnya

kelembagaan garnpong

adalah ketiadaan perangkat undang undang atau

Temuan Lapangan

ganun yang mengatur tentang gampong yang semestinya dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Utara Akibatnya

1 Dinamika Kelembagaan di Gampong Meria Kec Matangkuli Kab Aceh Utara

sebagai

contoh keuchik maupun perangkat garnpong masih sering menggunakan aturan aturan yang

lama Mum ada yang membedakan dengan jelas

Kentbali ke Gampong Sekadar Gartti Baju

antara kepala desa dan kezichik kecuali hanya

Gampong Meria adalah satu gampong di Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara

pada sebutannya saja

Orientasi

dari

fungsi

perangkat

agak di luar kota Lhokseumawe bersebelahan

kelembagaan di gampong telah mengalami banyak perubahan Perangkat adat yang telah terakomodasi dalam struktur gampong seperti

dengan kompleks pabrik LNG Exxon Daerah ini

tuha peut ataupun imam mezrnasah tidak lagi

yang terdiri atas 72 gampong 2 mukim clan berpenduduk 21 814 jiwa

Lokasinya terletak

konflik bersenjata39

bekerja berdasarkan semangat komunalisme

yang menyebabkan aktivitas sosial dan ekonomi

gampong yang mengedepankan nilai nilai sosial dan kesukarelaan sebaliknya mereka bersedia

arena

dulu merupakan

masyarakat menjadi lumpuh Sekarang ruang perdamaian

yang

terbuka

setelah

duduk di

posisinya

bila disertai dengan

penandatanganan MOU di Helsinki bulan

keuntungan ekonomis yang jelas Dalam hal ini

Agustus 2005 dirasakan telah memberikan rasa

kaSUS mundurnya ketua dan wakil tuha peut

aman kepada masyarakat gampong sekaligus

merupakan bukti nyata Imam rneunasah juga

membuka kesempatan bagi berlangsungnya

mempersoalkan rendahnya gaj i yang ia terima

program bantuan pascakonflik40

meskipun

Padahal berbeda dengan imam meunasah tempo

hubungan sosial di antara anggota masyarakat

dulu imam mezlnasah pada gampong masa kini

masih sesekali diwarnai oleh kecurigaan terhadap orang luar karena kerap muncul rumor yang

fungsinya telah menyempit sebatas tugas

tidak jelas kebenarannya

shalat magrib atau bersanla sama kepala dusLm

Dari aspek penlerintahan

fungsi clan

struktur kelembagaan pemerintah desa desa di Aceh Utara kini telah berubah nama menjadi gampong

sebagai suatu unit pemerintahan

memimpin salat jamaah di meunasah khususnya

atau keuchik mengurusi j ika ada warga gampong yang meninggal dunia Peran kepemimpinan gampong juga memperlihatkan kecenderungan sentralisasi

pada

hampir

semua

urusan

terendah yang diakomodasi dalam UU Otsus Aceh

pemerintahan di tangan keuchik

No 18 2001 clan Qanun No 5 2003 tentang

seperangkat aparat desa yang bisa membantunva Namun hal ini dianggap sebagai sesuatu yang

Pemerintahan Gampong Namun fungsi dan Baju

strukturnya hanya sebatas formalitas berganti menjadi

gampong

nya

tetapi dalam

lumrah

meskipun

kendati ada

mengakibatkan

tidak

berfungsinya struktur pemerintahan desa

Keberadaan perangkat gampong kini juga telah N

Sosialisasi Rehabilitasi dan RekonstPaksi

makalah Bupati

Aceh Utara di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara Lhokseumawe 9 April 2006 tidak dipublikasikan Data rekapitulasi bantuan untuk masyarakat miskin dan korban

tereduksi

hanya

sekadar

sebagai

alat

pemerintahan formal yang tugasnya mengurusi pembuatan dan penggantian KTP pengurusan

konflik di Kab Aceh Utara tahun 2005 menunjukkan dari 57

jual beli tanah

gampong yang berada di Kecamatan Matang Kuli tercatat 505

tugas tugas sosial mereka sebenarnya telah dapat

clan semacamnya

Sementara

warga sipil berhak mendapat bantuan denganjumlah korban sipd

terbanyak kedua setelah Gampong Parang IX 42 warga sipil berasal dari Gampong Meria di mana 30 warga sipil mengalami beragam kekerasan selama konflik berupa penculikan

trauma

akibat disiksa perusakan dan pembakaran rumah serta kedai Data

diambil alih oleh masyarakat balk itu ketika ada kematian maupun pernikahan

Selama 30 tahun gampong ibarat matisuri

tersebut juga menunjukkan di Gampong Meria tercatat 4 eks kombatan GAM vang berstatus tapol mengalami beragam

karena tidak difungsikan akibatnya masyarakat

perlakuan selama di penjara

d1 Kecuali keuchik tuhapeut luha lapan dan imam meunasah

Matrix

Tim Pemberdayaan

Masyarakat Miskm clan Korban Kontlik KabupatenAceh Utara

sebenarnya dalam strukturgampong juga dikenal dengan apa yang

2005 tidak dipublikasikan

disebut dengan panglin a laot membawahi nelayan

40 Pemberian bantuan untuk korban konflik pada tahap identifikasi bantuan oleh tim pendataan kabupaten dilakukan dengan koordinasi

blang membawah i urusan menyangkut air haria peukan yang berwenang mengambil pajak di akhir akhir pekan ke masyarakat

bersama kecamatan dan perangkat desa gampong

dan lain lain

keujreun

115

gampong dewasa ini umutnnya hanya mengenal sebatas nama terhadap lembaga lembaga adat yang terclapat di gampong a namun belum

berbagai unsur masyarakat dalam membuat

memahami apa clan bagaimana tugas tugasnya

perencanaan pembangunan yang partisipatif

Bahkan masyarakat merasa asing terhadap lembaga adat semisal keujreun blang Keujreun blang ialah lembaga adat yang membawahi masalah air untuk urusan irigasi Tugas keujreun

bottorrt up Proses penyusunan musrenbang di gampong merupakan salah satu potret tentang bagaimana demokrasi dilaksanakan di level gampong Dalam

blang termasuk menentukan kapan waktu untuk

penyusunan niusrenbctng

pertama kali turun bibit

permintaan kabupaten mengundang seluruh

penanaman

clan

seterusnya Selama 30 tahun masa Orde Baru

perencanaan pembangunan ia tidak memahami bagaimana

sebenarnya

dari

penerapan

kecamatan atas

keuchik clan mukim berkumpul di kantor

pranata pranata ini tidak digunakan lagi

kecamatan Keuchik kemudian mengumpulkan

Kenyataan mengenai perubahan yang sifatnya artifisial pada lembaga gampong

kaur kaur dan tzthapeut untuk membicarakan

dipengaruhi pula oleh telah runtuhnya sebagian

diusulkan ke tingkat kecamatan Namun para

besar nilai nilai dan norma norma adat kecuali

petinggi gampong mengakui bahwa mereka tidak

beberapa tradisi yang terkait dengan acara acara

mungkin

yang sifatnya ritual seperti acara Maulud Nabi

musrenbang gampong dengan banyak pihak

mengenai penentuan satu proyek yang akan

memusyawarahkan

penyusunan

clan tradisi pernikahan Adat istiadat lainnya di

karena bila clemikian diyakini malah akan

luar itu praktis sudah ditinggalkan orang

menimbulkan keributan sebab

Contohnya

orang akan semakin banyak maunya

bila ada pertengkaran antarwarga

semakin banyak Secara

saat ini lebih diselesaikan menurut tatacara

umum terlihat bahwa pak keuchik secara sadar

hukum formal clan bukan secara adat di mana

ticlak henclak menerapkan kaidah kaidah

imam

demokrasi secara seutuhnya

meunasah

yang

mendamaikan

pertengkaran kemudian dilakukan acara potong kambing clan peseujeuk dengan maksud agar

pertimbangan praktis

baik karena

waktu yang sempit atau

justru menilai bahwa dengan demokrasi akan

mendinginkan hati kedua pillak yang bertengkar

menimbulkan potensi konf7ik di masyarakat Pola

Tradisi lain seperti gotong royong telah

yang ticlak clemokratis ini juga tampaknya

clan dalatn beberapa situasi bahkan

disebabkan oleh pemikiran pragmatis untuk

tidak dikenal lagi Menurut adat asli Aceh bila

rnelemah

memanfaatkan jabatan demi keuntungan pribadi

seseorang ingin membangun rumah maka ia

karena dengan hanya mengundang segelintir

berhak meminta bantuan dari para kerabat dekat

orang dalam rapat pengusulan proyek akan

untuk bekerja menyingsingkan lengan clan tenaga

menguntungkan para petinggi gampong yang

untuk membangun rumah sedangkan pihak tuan

memiliki aset di suatu wilayah yang akan

rumah cukup menyediakan makanan Namun

diusulkan menjadi proyek az

dewasa ini hat tersebut sulit ditemui lagi

Hal lain yang penting dikemukakan ialah mengenai kapasitas gampong gampong di Aceh

mengingat setiap keringat yang clikeluarkan dan tenaga yang dikeluarkan senantiasa dihitung

Utara yang sungguh memprihatinkan Hampir 90

dengan uang Dengan kata lain tiada bantuan

persen keuchik ticlak memiliki kantor sehingga

yang sifatnya cuma cuma lagi

yang dinamakan kantor keuchik itu biasanya akan merujuk pada

Rendahnya Kapasitas Gamporng Dilema

a

rumah keuchik itu sendiri

yang paling banyak ditemui

b sebuah rttangan

Demokrasi dan Otonomi

yang

Kapasitas perangkat gampong sangat memengaruhi terhadap berjalannya demokrasi clan otonomi gampong Di gampong keuchik

meunasah artinya meunasah sekaligus berfungsi

biasanya ticlak mengandalkan pendidikan

a Pihak kecamatan sendiri tidak merasa perlu untuk memfasilitasi

menempel

dengan rumah keuchik

c

kantor gampong sekaligus menumpang di

melainkan pada faktor kepopuleran kharismanya

di gampong Rendahnya rata rata pendidikan keuchik di Aceh Utara menjadi penyebab utama buruknya perencanaan pembangunan di desa Selain itu keuchik tidak pernah menyertakan fi 9

sebagai kantor gampong Lantaran umurnnya

perencanaan pembangunan dari gampong Pihak kecamatan umumnya hanya menginstruksikan kepada keuchik agar menyiapkan musrenbang tanpa pernah berusaha melihat bagaimana

proses musrembang itu berjalan dan dilaksanakan di tingkat

gampong Kecamatan tidak pernah berusaha mendorong gampong agar bisa menyusun rencana pembangunan secara bottom up

gampong di Aceh tidak memiliki kantor sulit

2

i inamika Kelembagaan di Kampung

untuk membayangkan pemerintahan gampong

Ramung Jaya Keeamatan Permata Kabupaten

dapat berfungsi sebagaimana layaknya kantor

Bener Meriah

resmi Di kantor yang serba darurat itu tidak tampak standar minimal sebuah kantor dan keuchik hampir dapat dikatakan tidak punya data

yang paling standar sekalipun Semua data penting tentang sebuah gampong hanya tersitnpan di kepala Pak Keuchik

Termasuk bila kita

berbicara tentang data BPS Biro pusat Statistik Aceh Utara yang umumnya menempatkan sukarelawan di setiap kecamatan untuk menginput data data Sayangnya data data yang

Kapitalisasi

Sosial Ekononri dan Budaya

Tanoh Gayo

Mendiskusikan wilayah Kabupaten Bener

Meriah artinyaj uga membicarakan sistem budaya serta ekonomi masyarakat Gayol

sebagai

dikumpulkan itu berasal dari sumber utama yaitu

mayoritas etnis yang mendiami daerah dataran tinggi tersebut Penduduk Bener Meriah sekarang sangat heterogen termasuk migran dari Padang clan Jawa yang datang karena pembukaan

Pak Keuchik yang mendasarkan datanya secara

perkebunan besar oleh Belanda tahun 1920 di

kira kira saja

Aceh Tengah serta melalui program transmigrasi

Terhadap bawahannya keuchik biasanya

di awal tahun

1980 an

Daerah ini telah

sungkan untuk menerapkan manajemen rasional

mengalami beberapa kali perubahan status

dan justru memilih untuk banyak menenggang

administratif setelah masa kemerdekaan sewaktu

rasa Keuchik tidak akan begitu saja mencopot

masih menjadi Kabupaten Aceh Tengah yang

kepala dusun kadus yang sudah tua usianya clan mengganti dengan personalia yang lebih

dibentuk pada 14 April 1948 berdasarkan UU No

muda kendatipun kadus tidak lagi bisa bertugas

sebuah kabupaten pada 14 November 1956

dengan baik

melalui UU No

Mengganti kadus semacam itu

10 Tahun 1948 clan dikukuhkan kembali sebagai

7

Drt

Tahun 1956

Saat itu

bahkan dianggap sebagai suatu kecerobohan

wilayahnya mencakup tiga kewedanan yaitu

karena kadus yang sudah tidak efektif itu di masa

Takengon Gayo Lues dan Tanah Alas Di bawah

lalu juga memiliki jasa yang banyak Keuchik

Orde Baru kampung di tanah Gayo diatur

merasa tidak enak hati sehingga ia lebih

berdasarkan UU 5 1974 kemudian UU 5 1979

mendasarkan pertimbangan pada sikap dan perilaku sosial kadus sehari hari yang dikenal sebagai orang baik Desentralisasi kurang terlihat karena desa

Struktur pemerintahan kampung disamakan dengan desa a Pada tahun 1974 Kabupaten Aceh Tengah

dimekarkan menjadi Kabupaten Aceh Tengah dan

cukup

Aceh Tenggara karena kondisi jalan yang buruk

didelegasikan dari kabupaten Se nentara dari segi

dan desakan masyarakat Pola pemukiman tidak

keuangan saja

lagi berdasarkan kampung asal yang berisi beberapa belah yang kelompok kelompok rumah clan dipisahkan oleh jalan kampung dengan batas batas alam yang disebut dewal batas alam bisa berupa pohon di antara persawahan atau ladang Di ka npung asal tadinya terdapat masjid mesegit joyah lumbung dan rumah sementara jamur ketika musim berladang atau panen Pertumbuhan penduduk clan migrasi yang

tidak

memiliki

wewenang

yang

desa tidak menerima bantuan

untuk pengeluaran rutin

kecuali untuk gaji

perangkat desa Otonomi desa juga lemah karena

desa tidak memiliki sumber daya yang cukup sebagai pendapatan asli desa Otonomi gampong di sisi lain juga semakin lemah bila melihat para

perangkat gampong bekerja lebih atas dasar tugas yang diberikan oleh negara karena mereka mendapat gaji dari pemerintah kabupaten sekaligus memunculkan perasaan yang cukup

kuat bahwa mereka adalah bagian dari sistem administrasi kenegaraan pada level terbawah

Dal am penelitian ini jika di set utkan orang Gayo adalah orang Gayo Deret dan Gayo Lut yang sekarang mendiami daerah Kabupaten Bener Meriah clan Aceh Tengah

Ibid him

74 Sekwilda DI Aceh tahun 1976 menyebut desa

desa di seluruh Aceh sebagai gampong padahal yang dikenal di daerah dataran tinggi Gavo adalah kampung Saat itu di Aceh Tengah terdapat 164 kegeciken atau kampung yang secara administratif adalah bagian dari 27 kemukiman yang masing

masing dipimpin oleh kepala mukim dan berada di bawah 7 kecamatan

117

Inengubah pola ekonomi masyarakat kemudian

mengubah pola pemukiman kampung menjadi

pemerintahan Gubernur Aceh Ibrahim Hasan 1986

rnengeluarkan kebijakan

1993

zona

lebih tersebar meskipun pembentukan kampung

pertanian

di daerah baru ini masih melibatkan anggota

yang mengundang minat investor kelapa sawit Namun hasil industrialisasi yang masif itu hanya

belah asal

Migrasi juga membuat munculnya

untuk menggunakan lahan bekas HPH

kampung kampung baru seperti kampung Cina di Takengon yang bersebelahan dengan

dirasakan oleh segelintir pengusaha dan politisi

pertokoan 45

sementara masyarakat yang tinggal di daerah yang jauh dari pusat kota semakin miskin Di

Pemerintah

kampung

menjadi

alat

mobilisasi kekuatan politik melalui pemilu

dari Jawa sejumlah elite Gayo pembesar militer

Aceh Tengah muncul konflik antara suatu

birokrasi dikuasai partai politik dan mayoritas

perusahaan HPH besar PT Alas Helau dengan

wilayah di Aceh Tengah saat itu menjadi kantung pemenarigan Partai Golkar Seiring dengan

masyarakat karena pola penetapan areal

pembangunan Orde Baru tahun 1970 an wilayah

pertanian masyarakat 48

Aceh Tengah dieksploitasi sebagai basis ekonomi

Kooptasi politik dan ekonomi yang menimpa orang Gayo tidak cukup untuk membuat masyarakat Gayo yang plural identitas etnisnya itu memobilisasi perlawanan terhadap pemerintah pusat sebagaimana yang terjadi di wilayah pesisir

dengan keberadaan perkebunan kopi dan

perusahaan HPH

yang menjadi pemasok utama

industri kertas semen di Lhokseumawe Kertas

Kraft

Jalan

Aceh

besar

pabrik

untuk

penebangan memotong begitu saja lahan

mengangkut kayu dibuka dari kawasan di atas

Aceh

Laut Tawar di Takengon ke daerah Linge

konflik setelah periode rekrutmen anggota

hingga

kelompok gerakan perlawanan bersenjata meluas

Lhokseumawe Masa itu utnumnya seorang tokoh politik sekaligus menjadi patron di bidang

pusat menjadikan daerah ini tempat konsentrasi

kecamatan

menembus

Permata

olahraga dan kesenian di tingkat lokal mungkin sebagai

strategi

penguasa

untuk melakukan

penjinakan politik

Wilayah Aceh Tengah menjadi arena

di antara tahun 1998 2000 sehingga pemerintah

operasi militer yang diikuti oleh pembentukan pasukan sipil bersenjata yang dipimpin oleh elite elite pengusaha dan politisi lokal yang kepentingan ekonominya besar sehingga haruS

Dalam buku tentang kesenian Gayo47 sebuah foto yang diambil oleh seniman L K Ara

dilindungi untuk melawan GAM

menunjukkan Presiden Soeharto dalam pakaian

Bener Meriah sekarang merupakan pemekaran

kebesaran adat Gayo meresmikan Pabrik Gula

Mini di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh

dart Kabupaten Aceh Tengah yang disahkan melalui UU No 41 Tahun 2003 tentang

Tengah

pembentukan Kabupaten Bener Meriah di

Hal itu menggambarkan orisinalitas

Kabupaten

tradisi adat penghargaan orang Gayo terhadap pemimpin dan keterbukaan Gayo terhadap suku

Provinsi NAD Pada kurun waktu 2000 2005

luar Jawa

polarisasi

Di sisi lain foto itu Inenggambarkan

penaklukkan ekonomi

adat di bawah kepentingan

politik

negara

Tahun

konflik bersenjata di daerah ini menyebabkan sosial

berdasarkan

etnis

dan

memunculkan gelombang pengungsi 49

1987

Terjepit dan Bertahan di Tengah Konflik 15

bid hlm 77

Peta wilayah HPH di Kec Syiah Utama tt anonim

Saat ini proses damai50 tengah berlangsung

Wawancara

dengan mantan karyawan PT KKA di Pondok Baru Kec Syiah

meskipun jejak jejak konflik masih ditemui di

Utama terisolasi karena jembatan utama yang menghubungkan dengan Pondok Baru di pusat kabupaten Bener Menah putus karena

banjir bandang bulan Januari 2007 lalu Pada periode 1980 1999 daerah itu dieksploitasi oleh pengusaha HPH dari Jakarta clan lokal PTAPPI PT Gruti PT Olmdo PTAIas Helau

Perusahaan HPH

menutup operastnya ketika konflik karena tidak berani menebang di hutan selain itu jalan jalan pengangkutan kayu diblokade oleh

salah satu pihak Peralatan mereka sekarang masih berserakan menjadi besi tua di daerah ttu Pemkab Bener Meriah sekarang tampaknya cendentng tetap mengonversi lahan eks HPH itu menjadi

M Isa Sulaiman

From Anronomy to Penphei

dalam Anthom

Reid ibrd hlm 128 Lihat juga Eye on Aceh Aceh Logging in A ConJlrct Zone

Oktober 2004

49 Kirsten Schulze Reid

ibid

hlm

Strategy and The Aceh Conflict 235

dalam Anthom

236

5 Di Bener Meriah proses damai ditandai oleh A hisara Pakat Redelong yaitu kesepakatan damai antarpihak TNI GAM dan kelompok sipil

bersenjata yang berlangsung di masjid besar Babussalam Redelong pada 28 Juli 2006 Kesepakatan damai mencakup dukungan dan

selain ittt Gubernur Irwandi menyatakan stop loggingpada pemkab

penghormatan terhadap MOU RI GAM yang dttandatangam di Helsinki menghindari sikap sailing curiga dan selalu mengutamakan kerja sama Kesepakatan itujuga mengisvaratkan bahwa siapapun yang

Bener Meriah

menyalahi perjanjian akan dikenai sanksi adat dan hukum nasional

perkebunan kelapa sawit karena 9ahannya cocok untuk sawit

17 Drs M Affan Hassan Drs Thantawy R dan Drs Kamaluddin

Semua pihak tennasuk pemerintah daerah dalam kesepakatan itu

M

merencanakan monitoring langsung proses perdamaian sebulan sekah

anggota Sanggar Seni Buntul Kuhn

Perkernbangannya

Uij

Kesenian Cayo dan

Jakarta Balai Pustaka 1980

hlm 2

di Bener Meriah

Kampung Ramung Jaya Kecamatan Pennatas Kabupaten Bener Meriah s Kampung ini awalnya adalah dusun dalaln wilayah Kampung Darul Aman Ramung Kecamatan Bandar Sejak

Kampung ini seluruh warganya beragama Islam dengan pengaruh Muhammadiyah yang cukup besar dan menurut narasumber

tahun 2005 menjadi bagian dari kecamatan

sebagian besar warganya s Aliran aliran agama

Permata yang terletak kurang lebih 16 kilometer dari Redelong ibukota kabupaten Berpenduduk

Ahmadiyah keduanya baru memasuki wilayah

172 KK 796 jiwa Gayo

80

dengan mayoritas beretnis

Gayo Laut Lut

Gayo Lues 10

yang sebagian besar berasal dari beberapa belah di wilayah Aceh Tengah

Takengon

dan

Blangkejeren di Kabupaten Gayo Lues Mereka

memengaruhi etos pendidikan dan ekonomi

Islam lainnya adalah Jamaah Tabligh dan

kampong Ramung Jaya dalam kurun waktu 3 4 tahun terakhir Tidak ditemui konflik terbuka di

antara para penganut aliran yang hidup berdampingan secara damai

salah satunya

disebabkan keberadaan lembaga adat

sarak

bermigrasi pada pertengahan tahun 1970 untuk

Opat 56 yang menjadi forum pertemuan warga

membuka lahan petnukiman dan perkebunan kopi

untuk mendiskusikan masalah masalah yang

rakyat Etnis Aceh berjumlah kurang lebih 10 dari total 796 j iwa 53 Kampung yang terdiri atas dua dusun Dusun Ramung clan Dusun Jaya ini terletak di

dianggap sensitif clan penting untuk kehidupan

daerah ketinggian sekitar 1600 dpl

di atas

sehari hari termasuk masalah penyelenggaraan ibadah dan penentuan nominal kontribusi

masyarakat terhadap praktik praktik sosial clan ekonomi kampong Suasana kekerabatan itu

permukaan laut dengan luas wilayah 800 hektare

memotivasi kerelaan warga untuk menjalankan

memiliki sumber daya alam kopi dan palawija

iuran Rp100 000 00 per KK per tahun untuk

serta sudah mengenal ekonomi pasar karena ada

macam

akses jalan aspal yang menghubungkan sekitar

kebutuhan

macam

memperbaiki

meunasah

atau

kampung masjid

atau

30 desa di wilayah Kecamatan Permata dengan

kegiatan sosial lainnya

pusat perekonomian kota di daerah Pondok Baru

dan peruntukannya serta siapa yang melakukan

Pemukiman di kantpung ini umumnya rumah rutnah kayu setengah tembok yang mayoritas berupa ruko rumah toko Umumnya setiap KK

pungutan biasanya dilakukan dengan membentuk

baik suami maupun istri selain memiliki profesi

Rencana pemungutan

panitia kecil melalui pertemuan warga atau sarak opat s Organisasi kepemudaan aktif dengan

lain PNS guru pemilik bengkel tukang jahit warung makanan kecil atau warung stok

kegiatan rutin kepemudaan

sembako

penanggulangan bencana serta sesekali panitia

juga petani kopi dan atau palawija

olahraga menjadi

panitia pemilihan kepala katnpung clan relawan

dengan kepemilikan tanah per keluarga rata rata

dan penyedia fasilitas pesta perkawinan

minimal 1 hingga 2 ha

kelompok pengajian yang terdiri atas bapak dan

clan

ibu ibu aktif menyelenggarakan aktivitas Jumat bersih

membersihkan rumah

fasilitas desa

51 Kecamatan Permata daerah berbukit bukit yang terdiri atas 27

kampung 4 mukim berpenduduk 12 754jiwadengan komposisi

masjid clan mersah

penduduk beretnis Gayo Aceh

beras jimpitan yang hasilnya digunakan untuk membiayai anak yatim di kampung itu Beberapa ibu anggota pengajian menganggap mengaji bisa membantu mengobati trauma konflik yang

Jawa

dan Batak

Daerah ini

mengalami dampak konflik berupa trauma psikologis yang parah

Sekarang kegiatan reintegrasi dipusatkan di beberapa kampung termasuk Ramung Jaya PPK B RA clan IOM Kondisi geografisnya yang tinggi dan jauh mempersulit pengiriman emergency relief

banjir bandang pada bulan Desember Januari 2007 Diolah dari

serta mengadakan pungutan

catatan lapangan pribadi dan IOM relief report Januari 2007 iz Llhat

Monografi Kabupaten Bener Meriah

2004

Pusat

akhvitas pemerintahan Bener Meriah saat ini terletak di ibukota

Redelong Kecamatan Bandar Dalam UU N0 41 Th 2003 Pasal 5 BAB lI tentang Pembentukan Batas Wilayah dan Ibu Kota

Wawancara

Ibu Murni

pendiri sekolah TK

pemilik kios jahit Murni Tex

istri dari peutue Sarak Opat

guru

Organisasi

sebelah barat berbatasan dengan Kee Ketol Kab Aceh Tengah

Muhammadiyah berkembang di Gayo pertama kali tahun 1920 an di Aceh Tengah sekarang Bener Meriah pertama kali masuk di daerah Simpang Teritit 56 Sarak opat ini merupakan pranata lokal yang dibentuk berdasarkan sistem nilai budaya Gayo yang mengutamakan kesatuan peran dari pemimpin yang bijak serta mampu mengetahui

51 Keterangan Iskandar Muda Kepala Kampung Ramung Jaya

persoalan persoalan di kalangan masyarakat peutue musidiksasat

Kabupaten Bener Meriah mempunyai batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kee Juli Kee Peusangan dan Kee Makmurdari

Kab Bireuen serta Kee Sawang Kee Nisam Kee Simpang Keramat Kee Meurah Mulia Kee Paya Bakong dan Kee Cot Girek di Kab Aceh Utara sebelah timur berbatasan dengan Kab Aceh Timur dan

Lihat

Bener Meriah Dalam Angka 2005

Bener Meriah BPS

diakui oleh masyarakat sehingga keputusannya juga disetujui oleh

2005 dan Penduduk Kabupaten Bener Meriah Paska Gempa Bumi

khalayak rayat genap nttipakat

danTsunami 2005

57 Wawancara dengan Bpk Bashiruddin dan Bpk Yahya anggota

Jakarta BPS 2005

5 Wawancara dengan Iskandar Kepala Kampung Ramung Jaya

sarak opat Kamung Ramung Jaya 119

diderita warga sebab orang menjadi ikhlas dan bisa lebih memikirkan masa depan

Kegiatan

pengajian clan pertemuan warga sering kali diadakan di meunasah yang dibangun sebagian dari dana bantuan pemerintah

dan sebagian

secara swadaya oleh peutue edet kampung dengan bantuan warga

Pemerintahan kampung Ramung Jaya selama lima periode lumpuh di masa konflik

kampung terdiri atas satu orang kepala kampung 3 kaur kepala urusan

yaitu kaur pemerintahan

kesra clan umum satu orang sekretaris desa clan 1 orang atau 3 5 7 anggota BPK Badan Perwakilan Kampung Kepala Kampung saat ini merupakan hasil pemilihan lan sung pertama kalinya tahun 2005 setelah proses perdamaian

Proses pilkasung ini berlangsung secara cukup

satu mantan kepala

demokratis di mana warga ikut memilih dan

kampung ADj pernah merelakan 60 juta rupiah

merasa puas karena pemimpin mereka cukup

1999

Salah

dengan UU Keistimewaan Aceh Pemerintahan

2005

untuk memenuhi

pajak

serta harus

nangroe

dikenal oleh masyarakat

sebab dia berlatar

menyulap rumahnya sebagai pos pemantauan

belakang aktivis organisasi pemuda karang

TN 1 51 Pada masa darurat militer kampung ini

taruna

diwajibkan untuk melakukan realitasnya

dilakukan

mengantisipasi

keamanan

pergerakan

24

jaga malam jam

gerakan

untuk pengacau

Kealpaan melakukan jaga malam

menyebabkan penduduk diinterogasi

dipukul

direndam di sungai

Menurut

dan sebagainya

sekretaris kampung tugas administrasi rutinnya

Kapasitas prasarana kantor pemerintah

kampung sangat minim sebab sudah lebih dari satu tahun perangkat kampung Ramung Jaya masih berkantor di rumah kepala kampung Sesekali rapat kampung dilakukan di rumah kepala kampung atau di rumah Sekretaris kampung pernah merangkap sebagai tim sukses

di masa konflik adalah mendaftar nama petugas

salah satu kandidat dalam pilkada Bupati Bener

jaga malam

Meriah di tahun 2007 bahkan di meunasah yang masih berfungsi sebagai ruang pertemuan publik Oleh karenanya kepala kampung clan

membuat KTP Merah Putih clan

menulis Surat jalan 5 Warga katnpong yang hendak keluar dari desa untuk pergi ke tujuan

manapun harus membuat surat jalan yang

perangkatnya mengusulkan pengadaan kantor

ditandatangani oleh kepala kampung sekretaris desa clan dicap oleh setiap petugas di pos TNI di kampung setempat untuk kemudian dicek oleh

sebagai salah satu isu utama di kecamatan

petugas TNI di daerah yang dilewatinya GO Di masa damai sekarang salah satu tugas tambahannya bersama kepala kampung adalah

honorarium yang diterima kecil atau tidak

mencatat kepulangan kembali mantan kombatan

menyekolahkan

GAM dan bantuan untuk korban konflik sebagai

perguruan tinggi di Padang Medan atau Banda

bagian dari program reintegrasi pascakonflik b

Aceh

Kepemimpinan kampung ini sekarang secara formal berada di tangan Kepala Kampung

pemilihnya melalui mekanisme rapat tahunan clan

Iskandar Muda 35 tahun lulusan SMU petani

kontrol terhadapnya menurut aturan dijalankan

kopi mantan tokoh pemuda guru SD

oleh BPK BPK ini sekarang tidak berfungsi Pemerintahan kampung sehari hari dikerjakan

pemerintahan

kampung

Lembaga

tampak

masih

Perangkat

kampung

sekarang

berpendidikan minimum SUP menentu

rata rata Meskipun

beberapa dari pejabat pemerintah

kampung ini juga petani kopi sukses yang mampu anak anaknya hingga ke

Kepala Kampung bertanggttng jawab pada

tnengadopsi struktur ala desa Orde Baru

Iskandar bersama para kaur serta sekretarisnya

meskipun mengakomodasi lembaga adat sesuai

berpedoman pada peraturan lama yang ada sejak masa kepengurusan kampung terdahulu Karena Pemkab Bener Meriah belum mengeluarkan

51 Wawancara dengan Bpk A Jalil mantan kepala kampung Darul Aman Ramung

51 Wawancara dengan sekretaris kampung Buntul Peteri dan Bpk Yh peutue edet Ramung Jaya Wawancara dengan Tanwir Syahputra 33 th

tokoh pemuda

alumni universitas di Padang clan aktivis NGO lokal Batai Syura

Perda atau Qanun mengenai pemerintahan

kampung sesuai dengan UUPA No 11 2006 maka peraturan pemerintahan di tingkat kampung masih merujuk pada peraturan pemerintahan desa

yang dibuat oleh kabupaten induk seperti

nongAceh 23 Mei 2007 Hal ini juga ditegaskan oleh Sekretaris

Desa Buntul Peteri Kecamatan Permata yang berjarak kurang lebih 7 km dari Kampung Ramung Jaya

Wawancara dengan Sekretaris Kampung Ramung Jaya Jamaludin A

120

62 Wawancara dengan Iskandar Muda

ditunjukkan oleh Kepala Bidang Pemerintahan di

Kesimpulan

Kecamatan Permata 63

Penyelenggaraan pemerintahan kampung dilakukan kepala kampung melalui konsultasi dengan sarak opat yang terdiri atas para tetua desa dan imam dusun Di kampung sarak opat berperan penting untuk menjaga harmoni terutama

manakala

muncul

perselisihan

Temuan lapangan mengenai dinamika kelembagaan pemerintahan di unit terendah di

wilayah provinsi NAD baik gampong di kabupaten Aceh Utara dan kampung di Kabupaten Bener Meriah

memperlihatkan

beberapa perbedaan yang cukup kontras terutama

antarindividu dalam satu dusun atau antardusttn

sebagai implikasi dari perkembangan proses

Ada anggapan bahwa masyarakat lebih

politik di tingkat nasional dan lokal

familiar

dengan mekanisme musyawarah dan pengambilan

Gambaran

sejarah

memperlihatkan

keputusan oleh sarak opat daripada BPK 61 Pada

bagaimana perangkat kelembagaan gampong

masa konflik rumah salah satu peutue sarak opat

dijadikan tempat berlindung warga dari etnis Jawa dan Sunda yang mengungsi dari desa desa

yang bercirikan komunalisme diwarnai oleh kontestasi kepentingan di antara elite gampong yang menjadi bagian dari kekuasaan state

tetangga Keluarga ini juga membantu ekonomi

kesultanan

warga asal Aceh yang hendak kembali ke kampung dengan bekerja di kebun kopinya

penerimaannya menjadi vassal kesultanan Aceh

Kemampuan peutue untuk menjaga jarak baik

memiliki posisi strategis bagi Sultan Aceh Sistem

dengan TNI maupun GAM

warga yang mengungsi membuatnya hingga kini

kekerabatan belah yang menjadi basis bagi sebuah kampung dan pranata sarak opat masih

dihortnati oleh semua pihak

bisa bertahan setidaknya hingga beberapa

dan melindungi

Aceh

Di

Gayo

dengan

otonomi reje reje tidak terganggu meskipun ia

Berjalannya fungsi pranata tradisional di

periode sebelum dihantam oleh gelombang

samping adanya perangkat pemerintahan formal di kampung bagi masyarakat tidak

kapitalisme dunia melalui kolonialisme Belanda

membingungkan bahkan direspons dengan baik

Menurut salah satu tokoh kesenian didong ini adalah

kemajuan

karena mengakui adanya

lembaga adat GS Meskipun demikian

ia juga

melihat bahwa adat dalam konteks tertentu

dan Jepang Tampaknya situasi yang berbeda dihadapi oleh gampong di Aceh Resistensinya yang sangat kuat terhadap kaum kafir Belanda kekecewaan terhadap pemerintah pusat di masa Sukarno yang tnewujud dalam gerakan DUTII dan kemudian terhadap rezim Orde Baru yang

direduksi sebatas ritual dan simbol simbol belaka

memiskinkan

sebab fungsi fungsi otonomi lembaga adat seperti

solidaritas berdasarkan etnis Namun hal ini tidak

yang pernah dilakukan oleh kejurun dalaln

terjadi di Gayo karena identitas etnisnya lebih

menentukan lnusim pertanian

heterogen selain itu secara sosiologis masyarakat

peran pawang

rakyat

semakin

mengentalkan

uteun sudah digantikan oleh aparatus dinas

Gayo lebih otonom dalam hal orientasi ekonomi

kehutanan yang kenyataannya di Gayo lebih

dan adat bisa

berperan sebagai

dengan lingkungan eksternalnya Polasedemikian

pengawal

proses eksploitasi

kayu oleh pengusaha lokal dan nasional

disesuaikan

atau dikonversi

berlangsung sejak di jaman Belanda kemudian di masa Orde Baru terjadi kooptasi terhadap elite elite

Gayo

untuk

mendukung

pembangunanismenya

I Menurut penjelasan UU No 41 Th 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi NAD BAB VI Ketentuan Peralihan Pasal 16 disebutkan bahwa

sebelum Kabupaten Bener

Meriah dapat menetapkan Peraturan Daerah dan membuat

Kekuasaan Orde Baru yang intrusif merusak sendi sendi kehidupan lnasyarakat

Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan Undang undang ini semua Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Aceh Tengah tetap berlaku

gampong dan kampung dihadapi dengan tingkat resistensi yang berbeda Dalam konteks gampong

dan dilaksanakan di Kabupaten Bener Meriah

Oleh karenanya

di Aceh Utara polarisasi di tingkat masyarakat

perincian tugas kepala kampung di Kab Bener Meriah masih merujuk pada buku tugas kepala kampung berdasarkan Perda

menyusul keterpurukan modal sosial dan ekonotni

Kabupaten Aceh Tengah No 31 Th 2001

Pemerintah Kabupaten

Bener Meriah juga menggunakan buku

petunjuk teknis

penyelenggaraan pemerintahan gampong dalam Provinsi NAM tahun 2004 yang dikeluarkan oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Pemprov NAD

1 4 Wawancara dengan Adi 26 th pemuda kampung dan petani kopi lulusan SMU di Takengon

S Wawancara dengan tokoh seniman Gayo di Kampung Jelobok

yang diakibatkan oleh militerislne dan eksploitasi modal menyebabkan kapasitas society di gampong Meria Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara tidak cukup mampu untuk berotonomi dan berdemokratisasi Sedangkan di

kampung Ramung Jaya Kecamatan Bener 121

Meriah masyarakatnya yang terjepit selama konflik masih bisa survive karena pola ekonomi

rakyat perkebunan kopi yang lebih berorientasi pasar menuntut

mereka

untuk

mendukung

realitas politik yang memungkinkan partisipasi politik dalam pengambilan kebijakan Penelitian ini telah menyorot realitas sosial

politik gampong secara subjektif suatu kasus

patrimonialisme elite politik clan ekonomi yang

spesifik yang memungkinkan upaya memahami

berada di Kabupaten Dalam konteks ini problem

perkembangan kehidupan kelembagaan gampong

kapasitas kelembagaan yang ada kantor tidak ada prasarana pemerintahan kurang sebenarnya

tuntutan secara alamiah

bisa lebih cepat diatasi sebab masyarakat punya

mengisi

spiritualitas

ini

penelitian

gagasan

cita cita

clan

Hal ini berarti bahwa

dengan

sengaja

telah

modal material dan pranata adat yang

mengesampingkan intrusi kekuatan ideologis para

mendukung

pemimpin di provinsi Nangroe Aceh Darussalam

Saat ini

kebijakan otonomi khusus clan

UUPA telah memberi ruang bagi wacana formasi sosial masyarakat gampong yang tidak hanya menyentuh

aspek

kelembagaan

formalitas

eksistensi

tetapi juga aspek esensial

kehidupan masyarakat gampong Idealisasi masyarakat gampong sebagai suatu kesatuan sosial yang lebih luas dari kekerabatan belah clan kawom

clan

secara

khusus

menekankan

penyelenggaraan pranata sosial Islam menjadi

ke dalam proses proses yang berjalan Terlepas dari retorika kembali ke gampong mereka saat ini belum bisa atau mungkin belum merasakan

urgensi bagi suatu perumusan pengertian yang hidup terhadap kelembagaan gampong Lagi pula gampong dalam lintasan sejarahnya bukanlah merupakan tata susunan sistem

kemasyarakatan yang bersifat organik dengan pemusatan seluruh kehidupannya pada seorang tokoh bapak

wacana terbuka baik di kalangan masyarakat

Suasana politik nasional yang membuka

awam maupun praktisi politik Hal ini terutama

pengembangan otonomi masyarakat dengan arti

disebabkan karena pola kekerabatan yang cenderung bersifat pragmatis semakin memudar

dinamisasi

kehidupan

para

warganya

di

asumsikan telah memungkinkan pertumbuhan

tidak bisa bertahan melawan modernisasi sebagai

sosok kelembagaan itu sendiri Penelitian ini telah

akibat kolonialisme clan birokratisasi militerisasi

mendokumentasi kegiatan kemasyarakatan yang menandai proses proses integrasi sosial gampong

dalam penyelenggaraan negara Konteks

keistimewaan

Aceh

selama masa konflik dan masa damai

Faktor

mengakibatkan secara formal wacana formasi

integratif dan disintegratif rnasyarakat gampong

sosial gampong tampak semakin berkembang mengarah pada identifikasi masyarakatgampong

sejak masa lampau dipercaya bersumber pada

dengan nilai nilai Islam

ungkapan ideologis yang diterima begitu saja atau

Meskipun di Bener

persoalan hubungan antara hukum clan adat suatu

Meriah terdapat Dinas Syariah clan MPU wacana

menjadi sumber trustworthy masyarakat masing

ini hanya berkembang di kalangan pejabat

masing kepada ulama dan uleubalang Bukti

pemerintah atau peutue edet Kabupaten Aceh

sejarah telah menunjukkan bahwa hubungan

Utara tampaknya berupaya konsisten untuk

hubungan personal mereka

memperkuat proses identifikasi dengan nilai nilai

menguntungkan dengan menggunakan mitologi

yang saling

Islam Kecenderungan ini mungkin merupakan

penyatuan kedua identitas sosial itulah yang

suatu solusi bagi upaya mencari identitas provinsi

menjadi penanda bagi perdamaian di Acell dan

NAD yang tampaknya menjadi agenda bersama

kedamaian di masyarakat gampong

saat ini Tuntutan mengisi makna kekhususan

Dalam masa Otonomi Khusus Aceh

Aceh harus dipenuhi Identitas Islam mengalami

organisasi legislatifatau konsultatif seperti tatha

reaktualisasi Oleh karena itu ada harapan bahwa

peut atau sarak opat tidak mengalami perubahan

identifikasi sosial masyarakatgampongterhadap

yaitu tetap berperan sebagai mitra keuchik atau kepala kampung akan tetapi tokoh tokohnya semakin memiliki orientasi yang kuat pada

Islam menjadi sumber bagi pembentukan identitas

daerah jika makna kekhususan itu dirancang untuk memberi tempat bagi suatu idealisme di

pemeliharaan tatanan tatanan sosial Islami

dalam

desentralisasi

termasuk menjaga moralitas para pernimpin

Dengan demikian harapan agar

formal desa Mereka menjadi agen perubahan

penyelenggaraan

pemerintahan

di masa depan masyarakat gampong berperilaku

masyarakat

Islami adalah wajar jika hal itu mencerminkan

Islam clan kepioniran ekonomi seperti di kampung Ramung Jaya Peran mereka menentukan

122

seperti mengembangkan pendidikan

Ij

penyelenggaraan

meliputi

tidak

Perintuh Otoriter

pemerintahan gampong

hanya

perencanaan

Jakarta

Yayasan Obor

Indonesia

dan

implementasi program gampong tetapi juga

Bappeda Pemerintah Kabupaten Bener Meriah

menjamin kelangsungan koalisi elite Peran politik

2005 RUTR Kawasan Perkotaan Redelong Ibukota Kabupaten Bener Meriah

mereka menonjol selama masa konflik yaitu

Biro Pemerintahan Sekretariat Pemprov NAD 2004

menjamin ketenteraman batin masyarakat

Petunjuk

Penelitian ini tentu saja tidak menganggap lembaga legislatif atau konsultatif tradisional sarak

opat

maupun

tuha

peut

pemerintahan gampong yang lebih bersifat administratif daripada suatu representasi nilai norma atau moralitas

BPS

2005

Banda

Aceh

Biro

Penduduk Kabupaten Bener Meriah

Paska Gempa Bumi danTsunami 2005 Jakarta

BPS

BPS 2005 Bener Meriah Dalam Angka 2005 Bener Meriah

BPS

Djuned Teuku 2006

Partisipasi Masyarakat dalam

Mengelola Sumber Daya Alam

Sebagai suatu institusi

Makalah

dalam Seminar Ulang Tahun Agraria di Aula

sosial kelembagaan garnpong harus tumbuh

Dayan Dawood

mengakar di dalam masyarakatnya sendiri dalam pengertian seluruh warga tnentaatinya tanpa

penyelenggaraan

Pemerintahan Sekretariat Pemprov NAD

kelembagaan gampong Dalam konteks Aceh di daerah Aceh Utara lembaga yang ada merupakan suatu organisasi kelengkapan

2004

NAD

sebagai

perwujudan nyata dari apa yang dimaksud dengan

teknis

pemerintahan gampong dalam Provinsi

Universitas Syiah Kuala

Banda Aceh 20 September 2006 Dokumen

paksaan Dari segi esensinya kelembagaan yang

2006

Sosialisasi

Rekonstruksi

Rehabilitasi

dan

Makalah Bupati Aceh Utara

dibayangkan tersebut jelas bukan suatu institusi

di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten

sosial atau politik yang mampu mengikat

Aceh Utara

kepatuhan seluruh warga masyarakat

tidak diterbitkan

Syariah Islam dipandang memiliki potensi

Dokumen

Matrix

2005

Kabupaten

gampong di mana semua kepatuhan kewajiban

Aceh

Dokumen

2005

masyarakat gampong berupa interaksi tokoh

Aceh Utara

nilai

nilai

Mereka

tidak

hanya

Utara

Tidak

Expose Aksi Reintegrasi Mantan

Anggota GAM

Islam

Tim Pemberdayaan

dipublikasikan

mengamati dan menemukan kenyataan di dalam

tokohnya dalam menyesuaikan dan melaksanakan

9 April 2006

Masyarakat Miskin dan Korban Konflik

kuat sebagai elemen ideologis kelembagaan dan loyalitas bertumpu padanya Penelitian telah

Lhokseumawe

Effendi

Pemerintah Kabupaten

Tidak dipublikasikan

T Bachtiar 1977 Aceh Besar

Pengendalian Sosial di

dalam Segi Segi Sosial Budava

mernbicarakan persoalan rutinitas fungsi

Masyarakat Aceh

Hasil Hasil Penelitian

Meunasah dan pembangunan fisik masjid tetapi

dengan Metode

Grounded Research

lebih luas lagi menyangkut implementasi hukum

Alfian

Islam sebagai tatanan sosial semisal peningkatan

penarikan zakat mal di masyarakat dan pengelolaan baitul mal untuk peningkatan

ed

Jakarta

Lembaga Penelitian

Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial

Hassan M Affan Thantawy R M

kesejahteraan masyarakat Masyarakatgampong

1980

juga

Perkernbangannya Jakarta

membicarakan

masalah

moralitas

penyelenggaraan kekuasaan di gampong bahkan dalam lingkup lebih besar di kabupaten dan provinsi

Akan tetapi

kelompok kelompok

berkembang menjadi suatu gerakan sosial dengan sebagai salah satu keistimewaan Aceh menurut UUPA No

11 th 2006

Gayo

dan

Balai Pustaka

Istiadatnya Jakarta Indonesian Netherlands

Cooperation in Islamic Studies 1996

Gavo

Masyarakat

dan

Kebudavaaannya Awal Abad ke 20

judul

asli Het Gajoland en Zijne Betivoners Penerj Hatta Hasan Aman Asnah

Jakarta

Balai

Pustaka

dan rnemperjuangkan

aspirasi warga sesuai garis ideologisnya itu

Kesenian

Hurgronje C Snouck 1996 Aceh Rakvat dan Adat

pengajian dan remaja masjid belum berhasil tujuan utama rnelaksanakan syariah Islam

dan Kamaluddin

anggota Sanggar Seni Buntul Kubu

1985 Aceh di Mata Kolonialis Terj dengan judul asli De Atjehers

Jakarta

Yayasan Soko Guru

Daftar Pustaka

Lombard

Denys

2006

Kerajaan Aceh Zaman

Sultan Iskandar Muda 1607 1636 Antlov

Hans

dan Sven Cederroth

Kepemimpinan Jawa

Eds

2001

Jakarta

Kepustakaan Populer Gramedia

Perintah Halus

123

Melalatoa M J

1982

Kebudayaan Gayo Jakarta

Sugihen

Balai Pustaka

Miller Michelle Ann

2004

Darussalam Law Separatism

The Nanggroe Aceh

A Serious Response to

Dalam Asian Ethnicity

Volume 5 Number 2

Oktober 2004

Monografi Kabupaten Bener Meriah Muklir

Aiyub

dan M

Akmal

2004

Tanpa tahun

Suatu

Pengantar

Sosiologi Jakarta

Rajawali Pers

Suhartono dkk 2001 Politik Lokal Parlemen Desa Awal Kemerdekaan Sampai Jaman Otonomi Daerah Yogyakarta Lapera Pustaka Utama Tripa Sulaiman 2003

Demokratisasi

Pemerintahan Gampong dalam Mendukung

Aceh

Suwondo

Rekonstruksi Gampong di

www acehinstitute ore

Bambang dkk 1977 1978 Sejurah

Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh

Daerah Propinsi Daerah lstirnewa Aceh

Darussalam

Jakarta Departemen P

Studi Kelembagaan Birokrasi

Pemerintah Gampong di Kec Baktya Timur Kah Aceh Utara http publik brawijaya ac id 1125507600 Nurhasim

edid

Mochamad

hlm jedlist

ed

1135590703 Ed

2006

2004 Jakarta

Tim IMPARSIAL 2006 Dinamika Aceh Pasca Perjanjian Helsinki Jakarta Imparsial

Undang undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Undang undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang

LIPI

Qanun No 5 Th 2003 tentang Pemerintahan Gampong Reid Anthony Ed 2006 Verandah of violence

Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Undang undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang

the Background to the Aceh Problem

Singapore Singapore University Press in Association with University of Washington

Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh

Usman A

Press

Vol 5 No 2 Oktober 2004

Sejarah Peradaban Aceh

Takengon

integrasi

dan

konfik Jakarta Yayasan Obor Indonesia UU

No

41 Th

2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Bener Meriah di Provinsi NAD

Yoga Salman S Ag 2003 Adat Budaya Gayo Universitas Gajah Putih

Rani 2003

suatu analisis interaksionis

Reid Anthony 2004 War Peace and The Burden of History in Aceh Dalam Asian Ethnicity

dalam Lintasan Sejarah

K Pusat Penelitian

Sejarah dan Budaya

Evaluasi

Pelaksanaan Darurat Militer di Aceh 2003

124

Bahrein T

Pedesaan

STAI

REVIEW BUKU

Peran Marketing dalam Dunia Politik Oleh

Nyimas Latifah Letty Af i

Judul Buku

Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas

Penulis

Dr Firmanzah

Penerbit

Yayasan Obor Indonesia

Tahun Terbit

April 2007 xii

357 him

Abstract

The Implementation of multiparty system in Indonesia nowadays has made political parties compete in achieving their goals In order to achieve those goals political parties need strategy in catching public attention

This strategy is an implementation ofmarketing science in political arena or better known as political marketing To be specific the strategy is called by marketing practitioners as product promotion price dan place 4P

Pendahuluan

Marketing politik adalah kombinasi penerapan ihnu marketing pemasaran dan

Di Indonesia penerapan marketing politik secara terbuka sejak 1998 Pada masa yang dikenal reformasi ini banyak partai yang berrnunculan mencapai 150 partai Namun partai yang lolos

penerapan ilmu politik Sebagai subjek akademis

pemilu 1999 hanya 48 partai Selanjutnya pada

marketing politik masih terkesan relatif baru Namun aplikasi marketing politik sebenarnya

pemilu 2004 jumlah partai politik yang ikut

sudah ada sejak revolusi Prancis tahun 1789

sebelumnya

pemilu

menyusut yaitu

setengah sebanyak

dari jurnlah 24

partai

dengan mengusung slogan Liberte Egalite dan

Penyusutan ini tidak terlepas dari strategi masing

Fraternite Kemudian tahun 1830 an seorang

masing partai untuk mempertahankan dan

praktisi periklanan profesional Charles Barker

mengembangkan partai politik di masyarakat Di

menciptakan iklan politik

sinilah marketing politik bermain Dalam marketing bisnis ada empat konsep yang diterapkan untuk meraih pangsa pasar

Tahun 1930 an

Franklin D Roosevelt meluncurkanfire side chats melalui media penyiaran

Marketing politik mulai berkembang tahun

dengan rnelihat kepada product price promotion

1980 an Perkembangan ini ditandai pada saat

dan place atau disingkat 4P Konsep 4P ini

televisi memegang peranan penting dengan

digunakan untuk produk k omersial dengan pangsa

menyampaikan pesan pesan komersial kepada Salah satu contoh

pasar terbatas Sementara marketing politik menerapkan konsep 4P untuk produk politik yang

marketing politik mulai diterapkan ketika

mempunyai karakteristik berbeda dengan produk

Margaret Thatcher menjadi Perdana Menteri dengan melakukan

komersial serta melihat pada pangsa pasar yang luas Pangsa pasar yang dimaksudkan di sini

kampanye melalui radio dan televisi Hal tersebut

adalah perolehan suara terbanyak partai politik

juga diikuti Bill Clinton ketika melawan Bob Dole

melalui pilihan massa

publik secara eksplisit

Inggris pada tahun 1979

dalam pemilihan kursi PresidenAmerika Serikat

Sedikit banyaknya pilihan massa kepada

partai politik bergantung dari citra partai yang Adman

Nursal

2004

Political Marketing

Strategt

Memenangkan Pemilu Sebuah Pendekatan Baru Kampanye

dibangun

Salah satu cara meningkatkan citra

partai melalui kampanye

baik secara tersurat

Pemilihan DPR DPD Presiden Jakarta Gramedia Pustaka Utama hlm 8

maupun tersirat Pada masa lalu marketing

2 lbid hlm 9

politik diterapkan melalui kampanye seperti apel 127

akbar pawai Willing kota pemasangan spanduk

terjaclt transform isi dalam masyarakat yang

dan menempei lambang lambang partai di setiap

semakin menuntut perilaku

sudut kota serta pidato akbar INarnun sekarang

bertanggung jawab transparan

ini kampanye yang dilakukan iebih bervariasi

berbagai persoalan dalam masyarakat

melalui berbagai media

seperti media cetak

politik yang

memahami

mampu memberikan solusi terbaik

dan

Dengan

internet dan televisi Acara The Candidate yang

demikian

ditayangkan oleh Metro TV merupakan salah

rrrarke tirag sangat mendesak dalam dunia politik Pengertian rrurrketirrg politik ini selalu

satu acara yang menampilkan perforrnance kandidat via media TV

Firmanzah menekankan penerapan

mengalami perubahan dari waktu ke waktu

Perkembangan strategi kampanye yang lebih

Me11UrUt Firmanzah mengutip pendapat Shama

modern ini tidak terlepas dari konsep marketing politik yang berkembang dewasa ini sehingga

dan Kotler marketiragpolitik lebil7 menekankan

marketing politik ini menjadi kajian yang menarik

dan candidat Selanjutnya mengutip pendapat O Leary dan Iradela marketing politik lebih

untuk

dibahas

lebih

lanjut

dalam

buku

Marketing Politik Aratcrra Pernalaarnarz dan Realitas

karangan Firmanzah

pada proses transaksi yang terjadi antara pemilih

menekankan penggunaan marketing mix untuk mempromosikan partai partai politik Sementara pendapat Lock dan Harris mengusulkan agar

marketing politik lebih memerhatikan proses positioning Dan Wring lebill menekankan

Pentingnya Marketing Politik Sebelum

memasuki

bagian

inti

dari

marketing politik pada bab 1 dan bab 2 Firmanzah terlebih dahulu memberikan gambaran

penggunaan riset opini dan analisis lingkungan

Dari keempat pendapat di atas Firmanzah

perkembangan dunia politik yang semakin

menyimpulkan marketing politik merupakan sebuah alat atau metode bagi partai politik untuk

mendesak sehingga diperlukan penerapan

melaktukan pendekatan kepada publik Melalui

marketing di dalamnya Meskipun anggapan

marketing politik informasi mengenai partai

banyak orang terhadap dun a pol itik adalah suatu hal yang negatif pada kenyataannya suka atau

politik lebih mudah didistribusikan kepada publik

sehingga terjadi feed back atau hubungan timbal

tidak suka politik tetap dibutuhkan Karena politik

balik antara partai politik dan masyarakat

merupakan dunia yang sesunggulinya melibatkan semua orang yang berada dalam suatu wilayah

Adanya interaksi antara partai politik clan memberikan

pembelajaran

politik

kepada masyarakat sehingga proses demokrasi

negara atau bahkan seluruh dunia MenUrut Firmanzah

masyarakat

dunia politik adalah

suatu domain aktivitas sosial yang menyangkut

akan terjadi

Pada bab 3

Firmanzah menekankan

terjadinya perebutan dan distribusi kekuasaan Di

pentingnya dukungan masyarakat pemilih dengan

sini dunia politik mempunyai karakteristik sendiri

mempelajari perilaku mereka seperti yang dikutip dari Seammel bahwa kontribusi marketing dalam

sebagaimana dornain aktivitas sosial lainnya

Pertama dunia politik memiliki masyarakat yang terlibat baik secara langsung maupun tidak

dunia politik terletak pada strategi untuk dapat

langsung di dalamnya Kedua dunia politik

dan dibutuhkan para pemilih

memiliki institusi legal yang menyusun interaksi

Masyarakat dalam hat ini sudah semakin sadar

memahami dan menganalisis apa yang diinginkan masyarakat

sosial di dalamnya Ketiga dunia politik memiliki

dengan apa yang menjadi hak dan kewajiban

aturan main legal dan etika yang mengatur cara

mereka Masyarakat menginginkan janji politik

berinteraksi aktor aktor politik di dalamnya Hal

semasa kampanye direalisasikan oleh partai

ini menjadi penting mengingat sering terjadi konflik akibat persaingan dunia politik Dan ini

politik melalui mereka yang terpilih Masyarakat pemilih berdasarkan pada dua

masih menjadi kewajaran apabila masih dalam

orientasi yaitu I police problem solving yang

batas batas tertentu

menekankan aspek kognitif clan 2 ideology yang

Lebih lanjut Firmanzah menjelaskan bahwa

menekankan

aspek

afektif

dan

emosi

interaksi sosial yang terjadi dalam dunia politik

Berdasarkan pada kedua orientasi di atas maka

masyarakat institusi formal aturan dan etika

tipe pemilih dibagi menjadi empat kategori yaitu

dipengaruhi oleh sistem nilai yang berkembang

pemilih

rasional

pemilih kritis

pemilih

mengikuti

tradisional dan pemilih skeptis Pemilih rasional

perkembangan zaman sehingga dengan sendirinya

adalah pemilih yang memiliki orientasi tinggi pada

di

128

masyarakat

Sistem

ini

policy problem solving dan memiliki orientasi

berjalan

Kondisi seperti ini harus segera

rendah pada faktor ideologv Pemilih tipe ini

diantisipasi dan ditanggulangi bersama demi

melihat kepada prograrn kerja partai dan

tegaknya demokrasi di Indonesia

menganalisis apa yang telah dilakukan partai di masa lain Citra atau image partai berpengaruh

Konsep dan Strategi Marketing Politik

besar kepada pemilih rasional sehingga bila partai

tidak memberikan citra yang balk maka dengan

Bagian inti pembahasan buku marketing

mudahnya pemilih ini akan berpindah ke partai

politik karangan Firmanzah ini ada di bab 4 5

politik lainnya

dan 6 Pada bab 4 Firmanzah menekankan bahwa

Pemilih kritis adalah pemilih yang mempunyai orientasi tinggi pada kemampuan

dalam marketing politik diperlukan pendekatan dan metode marketing untuk membantu politikus

partai politik atau kontestan dalam menyelesaikan

dan partai politik agar lebih efisien serta efektif

permasalahan bangsa juga terhadap hal hal yang

dalam membangun hubungan dua arah dengan

bersifat ideologis sehingga mereka tidak mudah

konstituen dan masyarakat

Hubungan ini

berpindah ke partai politik lainnya Kemungkinan

diartikan secara luas sebagai bentuk kontak fisik

yang muncul apabila terjadi perbedaan ideologi

selama

dengan platform partai

mengkritik secara internal frustasi atau membuat

komunikasi tidak langsung melalui media massa Di sini penerapan marketing diperlukan untuk

partai baru Kondisi seperti ini banyak muncul

memperlancar proses politik Namun sebelum

di era refonnasi ini Mudahnya orang berpindah

lebih lanjut dibahas

partai dan membuat partai baru memberikan

bagaimana perkernbangan marketing politik

maka mereka akan

kelonggaran sehingga semakin banyak partai

masa

kampanye

sampai

dengan

Firmanzah menjelaskan

Dalam perkembangannya

Firmanzah

bermunculan di era reformasi Kondisi seperti ini

menyatakan bahwa marketing politik mengalami

sebenarnya tidak sehat karena akar berdirinya

pro kontra

Beberapa anggapan menyatakan

partai tidak kuat Jarang partai tandingan yang

bahwa ilmu marketing tidak dapat digabungkan

didirikan menjadi lebill besar dari partai

dengan ilmu politik karena hal ini akan

pelopornya

menjadikan politiktersebutmenjadi bias Menu rut

Perrrilih

tradisional

selanjutnya

adalah

pemilih

Firmanzah

pendapat

ini

berangkat dari

Pemilih tipe ini tidak memiliki

pemahaman yang skeptis mengenai marketing

orientasi ideologi yang tinggi juga tidak terlalu mengganggap kebijakan partai penting Mereka lebih mengutamakan kedekatan sosial budaya

politik bahwa marketing merupakan ilmu dalam dunia bisnis yang ditujukan untuk meraih keuntungan Di sini marketing berperan untuk

nilai asal usul pallam dan agama sebagai ukuran

melancarkan dan melakukan efisiensi distribusi

untuk memilih partai politik

tingkat pendidikan yang rendah dan konservatif terhadap paham paham yang dianutnya Menurut

barang dan jasa dart produsen kepada konsumen sehingga Firmanzah mengutip beberapa pendapat berikut yang kontra terhadap perkembangan marketing politik Menurut pendapat Laczniak dan Michie seperti yang dikutip Firmanzah dikhawatirkan apabila marketing digunakan di

Firmanzah mengutip peridapat Rohrscheneider

luar konteks bisnis

pemilih tipe ini lebili bisa dimobilisasi dalam

reputasi ilmu marketing itu sendiri Pendapat ini juga didukung oleh Kotler dan Levy bahwa dengan memperluas marketing di luar domain

Mereka yang

tergolong dalam tipe ini lebiih memilih figuritas atau ketokohan seorang pemimpin daripada aspek aspek lainnya Biasanya mereka memiliki

kampanye Pemilih tipe ini masih menjadi bagian

yang mayoritas di Indonesia

maka akan menurunkan

Pemilih terakhir adalah pemilih yang

tradisional dipercaya akan merusak sistem sosial

skeptis Pemilih tipe ini menganggap ideologi dan kebijakan partai politik bukanlah sesuatu yang

Selanjutnya masih dalam Firmanzah

menurut Laczniak Lock dan Harris penerapan

penting Mereka yang tergolong tipe ini lebih

marketing dalam dunia politik akan meninggalkan

dikenal dengan golongan putih

persoalan etika dan moral Karena dalam kegiatan

golput

Ketidakpercayaan golput terhadap siapapun yang memimpin bangsa ini tidak rnemberikan pengaruh

marketing tidak jarang organisasi mengemas informasi yang berbeda dengan yang disampaikan

dan perubahan yang lebih baik kepada bangsa

kepada

dan negara Dengan demikian pemilihan umum

dikhawatirkan apabila penerapan marketing ini

sebagai salah satu pilar demokrasi menjadi tidak

digunakan dalarn dunia politik

penerima

informasi

sehingga

maka akan 129

meracuni dunia politik dengan cara cara

dunia politik meninggalkan banyak persoalan

eksploitasi dan manipulasi terhadap publik Secara lebih luas menurut O Souhnessy

yang harus dibenahi

dikutip Firmanzah penggunaan rnetode marketing secara berlebihan

mengomentari beberapa pendapat di atas pada

daiam kehidupan berpolitik akan melahirkan komersialisasi politik dan mereduksi arti

politik

berpolitik itu sendiri Salah satu contoh dengan

publik Tentu saja kampanye yang dilakukan tidak

meluasnya jaringan televisi

asal dilakukan tanpa mengetahui persoalan

sebagaimana

yang

radio dan media

Meskipun demikian

menurut Firmanzah

kenyataannya dunia politik khususnya partai memerlukan

marketing

dalam

mengampanyekan partai dan kandidatnya kepada

cetak serta publikasi dikhawatirkan akan

persoalan yang terjadi di masyarakat sehingga

menjauhkan masyarakat atas ikatan ideologi

partai politik dapat membuat program program

sebuah partai dengan massanya

masyarakat cenderung akan memerhatikan aspek

kerja sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat Menurut Firmanzah mengutip dari O Cass bahwa

artistik dari sebuah Man politik daripada pesan

dalam hal ini partai politik harus mempunyai

politik itu sendiri

konsep pasar Namun tidak berarti partai politik

Di sini

Beberapa pendapat di atas yang kontra

harus memenuhi apa saja keinginan pasar Karena

terhadap perkembangan marketing politik tidak

masing masing partai memiliki ideologi yang

sejalan dengan pendapat Firmanzah

berbeda sebagai suatu identitas partai

Firmanzah

Menurut

isu politik berbeda dengan isu

Selanjutnya

Firmanzah mengemukakan

komersial dari sebuah Man Isu politik berkaitan

pesan yang ingin disampaikan dalam marketing

dengan sebuah nilai atau ideologi yang

politik pertama pemilih sebagai subjek bukan

menghubungkan individu dengan struktur sosial

objek partai Kedua permasalahan yang dihadapi

bukan suatu produk yang diperjualbelikan sehingga penerapan marketing dalam dunia politik harus mengadaptasi nilai nilai yang ada

pemilih merupakan tujuan utama partai untuk

dalam dunia politik

Sementara rnenurut Lock dan Harris ada

membuat program kerja partai dalam bingkai

ideologi masing masing partai seperti juga yang dikatakan oleh Dermody dan Scullion Ketiga marketing politik tidak menjamin kemenangan

lima perbedaan mendasar antara politik dengan

Namun

produk dan jasa komersial

merupakan alat atau media untuk

dalam

menjaga hubungan dengan pemilih sehingga

pemilu semua pemilih akan memberikan hak

terbangun kepercayaan yang pada akhirnya

suara pada hari yang sama secara bersamaan

partai akan mendapatkan dukungan dari mereka

Hal ini tidak terjadi dengan produk dan jasa

seperti juga yang dikatakan oleh O Sauhnessy

komersial Kedua ada kemungkinan rasa kecewa

Dari kesemua pendapat di atas

dalam jangka panjang atas pilihan yang tidak

memandang justru disinilah marketing berperan

sesuai dengan kenyataan namun tidak ada harga

dalam dunia politik dengan membangun

nominal yang harus dibayar atas pilihan tersebut Ketiga meski tidak ada harga yang harus dibayar berikutnya pemilih suka atau tidak suka harus

kepercayaan publik terhadap partai politik Tentu saja proses ini dilakukan dalam jangka panjang dan secara terus menerus dan di sinilah konsep marketing politik diberlakukan

menerima pilihan kolektif yang berbeda dengan

Menurut Firmanzah dalam penerapan

pilihannya Hal ini tidak berlaku dengan perilaku

konsep marketing politik ada pesan yang ingin

Pertama

pemilih dapat berpindah pilihan pada pemilu

konsumen atas produk komersial

Keempat

disampaikan

yaitu

1

Firmanzah

menjadikan

pemilih

membutuhkan waktu untuk mengubah dukungan

sebagai subjek bukan objek partai politik atau

atau pilihan terhadap calon atau kandidat dari suatu partai politik pada pemilu berikutnya karena

seorang kandidat Presiden 2 menjadikan permasalahan yang dihadapi pemilih sebagai

kesalahan dalam menilai kandidat terpilih

langkah awal dalam menyusun program kerja

Kelima dari sudut brand

ideologi

kapasitas

yang ditawarkan dengan bingkai ideologi masing 3

menyediakan tOO1S untuk

dan kualitas seorang pemimpin partai politik

masing partai

saling berhubungan satu sama lain sehingga

menjaga hubungan dengan pemilih sehingga dari

partai politik dan pemimpinnya tidak dengan

situ akan terbangun kepercayaan

mudah menggantinya seperti dalam dunia bisnis

akan diperoleh dukungan suara dari mereka

Dengan demikian penerapan marketing dalam

130

selanjutnya

Penerapan marketing poiitik harus bertujuan jangka panjang dan dilakukan secara permanen

partai politik dapat mencari informasi sebagai masukan untuk menyusun

produk politiknya

membangun

Selain itu partai politik dapat melakukan up date

kepercayaan konstituen sehingga image atau citra

mengenai perkembangan yang terjadi di masyarakat pesaing dan kebijakan pemerintah Riset yang dilakukan diharapkan dapat

serta

terus menerus

untuk

partai politik akan baik di mata publik Selain itu

partai politik juga harus rnenawarkan

program kerja yang bisa memberikan solusi terhadap persoalan persoalan aktual yang terjadi saat ini Maka dari itu konsep marketing politik harus

dilihat

secara

komprehensif atau

menyeluruh

Mengutip pendapat Lees Marshmant Firmanzah menyatakan pertama marketing

menyediakan informasi bagi market intelligent

Informasi yang didapat ini digunakan untuk melakukan

evaluasi

mengenai

perkembangan

perkembangan yang terjadi saat ini untuk dicarikan solusinya Solusi yang dihasilkan dituangkan dalam program kerja partai

Selain

politik lebih dari sekadar komunikasi politik

itu informasi yang akurat balk bersifat strategis maupun teknis yang diperoleh dari riset dapat

Kedua marketing politik diaplikasikan dalam

digunakan bagi pengambil keputusan internal

seluruh proses organisasi partai politik mulai dari

partai politik Selain itu juga digunakan untuk

kampanye sampai dengan pembangunan simbol

mengetahui kondisi pesaing di lapangan Tanpa

image platform clan program yang ditawarkan Ketiga marketing politik juga menggunakan strategi marketing mulai dari teknik publikasi

adanya riset balk riset opini maupun lingkungan

menawarkan ide dan program

eksternal partai politik maka informasi tersebut sulit didapatkan

desain produk

Hal ini juga didukung oleh pendapat Shea

market intelligent dan pemrosesan informasi

clan Burton bahwa kita perlu melakukan riset

Keempat dalam marketing politik banyak disiplin ihnu yang terlibat seperti sosiologi dan psikologi Faktor sosiologi yang dimaksud adalah

terhadap profil data pesaing Riset mengenai data pesaing sangat bernnanfaat dalam menyusun strategi marketing politik Riset yang dilakukan

pemahaman mengenai simbol clan identitas

adalah

Faktor psikologis adalah kedekatan emosional dan

ditawarkan pesaing untuk masa depan evaluasi

karakter pemimpin sampai ke aspek rasionalitas

prospektif

platform partai Kelirna mengutip pendapat

silam evaluasi introspektif

untuk

memperkirakan

apa

yang

clan bagaimana reputasinya dimasa

Riset yang dilakukan partai politik

Harris konsep marketing politik bisa diterapkan

Menurut

dalam berbagai situasi politik mulai dari

memerlukan

pemilihan urnum sampai ke proses lobi di

Firmanzah mengutip dari Aaker dan Day tahapan

parlemen

riset pertama

Dengan

demikian

Firmanzah

menyimpulkan bahwa tujuan marketing dalam politik adalah

menjalankan

untuk membantu

partai

program program

politik

kerjanya

tahapan tahapan

mengidentifikasi

permasalahan

yang harus diselesaikan Kedua tujuan yang ingin dicapai

harus jelas

sasarannya

Ketiga

melakukan identifikasi pendekatan yang akan dilakukan

apakah pendekatan eksplorasi

berdasarkan aspirasi masyarakat serta menjalin

deskriptif atau sebab akibat

komunikasi dengan masyarakat sehingga terjadi

empat setelah identifikasi pendekatan dipilih

interaksi antara partai politik dan masyarakat

maka dibuat perencanaan misalnya dengan

Mengingat kondisi perkembangan partai

Kemudian

ke

membuat kuisioner eksperimen desain sampling

politik yang semakin banyak bermunculan di

atau

Indonesia pasca Orde Baru menyebabkan partai

pengumpulan data balk internal partai maupun

desain

waktu

dan

target

partai politik harus berkompetisi memperebutkan

data eksternal sekunder clan primer dilakukan

Kelima

massa yang ada sehingga pada bab 5 ini

kemudian diproses lebih lanjut untuk dianalisis

Firmanzah menyatakan bahwa partai politik

Keenam

harus

menerapkan

strategi

jitu

untuk

memenangkan hati masyarakat yang menjadi target atau sasarannya

setelah semua tahapan tersebut maka

diambil suatu kesimpulan dan saran atau

rekomendasi atas langkah langkah yang diambil

Maka dari itu partai

politik seperti yang dikutip Firmanzah dari Wring perlu melakukan riset opini dan analisis

lingkungan untuk mengantisipasi perubahan yang terus menerus terjadi Melalui riset ini maka

Sumber htlp ehenniaru multit lt corn iiournal tlerni8l Marketing Pohiik Berbasis Risel dan Data Lewat Aledra diakses 9 September 2008

131

Keenam tahapan yang dilakukan untuk

Harga dalam pengertian ekonomi meliputi semua

harus

b aya yang dikeluarkan oleh institusi politik

berorientasi pada 1 orientasi pasar dalam dunia

selama masa kampanye Harga dalam pengertian

politik hal ini didefinisikan sebagai proses

psikologis mengacu pada apakah pemilih merasa

pendesainan brand

dengan menyesuaikan apa yang dibutuhkan oleh

nyaman dengan latar belakang etnis agama pendidikan dll dari seorang kandidat Harga

konsumen 2 orientasi persaingan sebagai suatu

dalam pengertian citra nasional sehubungan

cara atau metode yang dipaka untuk mencapa

dengan apakah pemilih merasa kandidat tersebut

menghasilkan suatu kebijakan partai

tujuan politik

kebijakan

pesan politik

memenangkan pemilu

Hal ini

memberikan citra positif bagi suatu bangsa atau

dilakukan untuk melihat pertama apakah parta

negara dan bisa menjadi suatu kebanggaaan

politik sudah melakukan hal yang benar atau tidak dengan melihat perolehan suara yang didapat

nasional atau tidak

Kedua

kontestan dewasa ini melalui Man

untuk memotivasi parta

politik agar

Sehubungan dengan biaya

yang dikeluarkan oleh partai politik atau menurut

menjadi lebih baik Ketiga untuk memberikan

Associate Media Director Hotline Advertising

manfaat kepada masyarakat dengan keberadaan

Zainul Muhtadin pada Pemilu 2004 b aya Man

partai politik tersebut

memilih konsumen melalui jalinan hubungan

kampanye setiap calon adalah Rp60 100 miliar Sekarang minimal setiap calon harus menyiapkan

dengan konstituen secara kontinu

orientasi

minimal Rp100 miliar 4 Dapat kita bayangkan

pesaing dengan melihat apa sedang dan yang

pada bab 6 Firmanzah menyatakan bahwa partai

betapa mahalnya biaya politik yang harus dikeluarkan seorang kontestan pemilu Penempatan Place yang dimaksud berkaitan dengan distribusi yang dilakukan oleh

perlu

suatu institusi politik dan kemampuannya dalam

3

orientasi konsumen 4

akan dilakukan oleh pesaing Menghadapi kondisi di atas

melakukan

suatu

upaya

selanjutnya

atau

strategi

Strategi marketing politik mengajarkan

berkomunikasi dengan para pemilih atau calon

bagaimana parta mendiferensiasikan produk dan

pemilih melalui segmentasi publik

image politiknya melalui proses marketing politik Menurut Firmanzah mengutip pendapat

Firmanzah mengutip dari O Shaughnessy

Niffenegger ada 4P bauran marketing dalam

orang dan institusi yang terkait dengan aliran

dunia politik yaitu product promotion price

produk politik kepada masyarakat secara luas

dan place

sehingga masyarakat dapat merasakan dan

Produk product dibagi dalam tiga kategor

Menurut

distribusi merupakan suatu jaringan yang berisi

mengakses produk politik tersebut dengan lebih

dengan mel hat pada 1 platform partai yang berisikan konsep identitas ideologi dan program

mudah Sementara segmentasi publik berkaitan

kerja 2 catatan tentang hal hal yang dilakukan

demografis dan keberpihakan pemilih

dengan pemetaan publik secara geografis

Secara geografis

partai politik di masa lalu untuk memberikan

pemetaan

pemilih

kontribusi pembentukan produk politik dan 3

dilakukan dengan mengidentifikasi konsentrasi

karakteristik personal sebaga sebuah simbol atau

penduduk

mempunya kredibiltas sehingga menaikkan citra

geografisnya

parta

pemilih dilakukan dengan mengelompokkan

Promos promotion yang dimaksud di sini

penyebarannya

dan kondisi fisik

Secara demografis

pemetaan

pemilih berdasarkan tingkat pendidikan

adalah berhubungan dengan program kerja yang

pekerjaan

usia

kelas sosial

pemahaman

ditawarkan partai kepada publik melalui pesan

mengena dunia politik kepercayaan agama dan

media baik media cetak televisi maupun radio

etnis

Salah satu acara yang terkenal di TV adalah debat

dilakukan dengan melihat seberapa banyak

Secara keberpihakan pemilih

kandidat Selain itu promosi juga dapat dilakukan

pemilih rasional

melalu acara Tabligh Akbar atau Temu Kader

tradisional dan pemil h skeptis

penggunaan lambang simbol partai dan bendera

pemilih kritis

pemetaan

pemilih

Dari keempat bauran marketing dalam

parta d sebar melalu pamflet umbul umbul dan

dunia politik 4P

Firrnanzah menyimpulkan dari

poster poster semasa kampanye Namun untuk

pendapat Lee Marshment marketing politik

menjaring massa promosi harus dilakukan secara

bersifat komprehensif tidak hanya sebatas Man

kontinu tidak hanya pada masa kampanye

dan komunikasi politik Nainun marketing politik

Harga

price

mencakup dari aspek

ekonomi psikologis sampai dengan citra nasional 132

Sumber

7empoauveraktrf com 2 1 Januari 2008

menyangkut suatu cara instih si politik ketika

targetisasi pasar politik seperti menyusun kriteria

memformulasi produk politik

pemilihan segmen pemilih dan memilih target

men vustm program

publikasi kampanye clan komunikasi politik perhitungan harga produk politik sampai dengan

strategi segmentasi untuk memenuhi kebutuhan lapisan masyarakat dengan memperhitungkan kondisi geografis dan demografis

Mengingat

kondisi ini perlu dilakukan suatu pemetaan clan

segmen pemilih Kemudian tahap ketiga melakukan positioning partai politik de lgan cara menyusun strategi positioning di setiap segmen clan menyustm bauran nzarketing 4P di setiap segmen politik

Pada tahap pertama profil hasil pe netaan politik berdasarkan tiga hal

positioningpolitik

yaitu

1

profil

Pemetaan segmentasi penting dilakukan

tentang pendukung partai politik Hal ini

mengingat institusi politik selalu diharapkan hadir

berkaitan dengan karakteristik pemilih seperti

di tengah tengah masyarakat yang mempunyai

usia jenis kelamin jenis pekerjaan tt juan hidup gaya hidup nilai dan norma hidup Dengan

beragam karakteristik Kehadiran institusi politik di tengah tengah masyarakat

mengetahui hal tersebut diharapkan partai politik

ditunjukkan dengan kepedulian partai politik

partai politik

dapat terns mengembangkan kemampuannya

terhadap persoalan persoalan yang dihadapi masyarakat

dengan

sehingga

permasalahan tersebut

adanya

partai politik dapat

dalam

melakukan

pelayanan

pendukungnya clan mengembangkan

terhadap program

program kerjanya sesuai dengan kebutuhan

membuat rancangan kerja program kerja yang

pendukungnva

berhubungan dengan kondisi dan kebutuhan

mengambang ditujukan untuk mengetahui jumlah

masyarakat

clan karakteristik pemilihnya Biasanya massa

Menurut Firmanzah mengutip pendapat

2

profil tentang massa

mengambang menunggu sampai dengan

Smith dan Hirst institusi politik perlu melakukan

berakhirnya masa kampanye

pemetaan disebabkan pertama

mereka menilai clan memutuskan untuk memilih

segmen pasar harus dimasuki

tidak semua

hal ini disebabkan

pasar mempunyai ukuran dan jumlah yang berbeda sehingga yang signifikanlah yang harus

atau tidak golput

Setelah itu baru

3 profit tentang pendukung

partai lain Hal ini dilakukan karena partai politik

terbatas sehingga partai harus melakukan

secara tetap selalu mendapat ancaman dari partai partai pesaingnya clan partai partai baru yang bermunculan sehingga satu sama lain saling

kegiatan yang diutamakan Ketiga berhubungan

memproteksi diri clan berupaya menambah massa

dengan efektivitas clan efisiensi komunikasi

serta merebut simpati dari pendukung partai

diperhatikan Kedua sumber daya partai politik

karena setiap segmen memiliki

politik

karakteristik berbeda sehingga memerlukan

pendekatan yang berbeda pula Keempat perlu dilakukan pemetaan dalam strategi bersaing

lainnya

Tahap kedua dengan melakukan sasaran targeting politik Hal ini dilakukan dengan

sehingga

menentukan standar clan ukuran masing masing segmen politik Standar pengukuran dilakukan

memudahkan masyarakat dalam melakukan

dengan mengunakan jumlah clan besaran potensi

identifikasi clan analisis terhadap partai yang

pemilih serta arti penting dan efek kelompok

didukungnya

pemilih dalam memengaruhi pendapat publik

dengan

partai

politik

lainnya

Berbicara pemetaan juga berhubungan

dengan positioning Kedua hal ini saling berkaitan

Namun kesemuanya ini terga ntung dari sumber daya yang ada sehingga perlu dilakukan

satu sama lainnya Apabila pemetaan diperlukan

pertimbangan pertimbangan tertentu dengan

untuk mengidentifikasi karakteristik masyarakat

menentukan dua hal Pertama efek langsung dari

maka pos itioning merupakan suatu upaya untuk

segmen politik yaitu perolehan suara selama

menempatkan image

pemilu

citra

clan produk politik

sesuai dengan masing masing kelompok masyarakat Hubungan ini lebih jelas seperti yang digambarkan oleh Smith dan Hirst yang membaginya dalam tiga tahapan Tahap pertama

Kedua

efek pengganda

yaitu dengan

ikutnya segmen masyarakat dalam memperbesar perolehan suara

mengidentifikasi dasar pemetaan pemilih clan

Selanjutnya pada tahap ketiga dilakukan positioning politik Hal ini penting dilakukan agar tidak tergusur dengan para pesaing yang melakukan hal sama Positioning membantu

menyusun profit dari pemetaan pemilih Setelah

pemilih untuk membedakan suatu kontestan

itu dilakukan tahap kedua dengan melakukan

dengan pesaingnya Positioning menyangkut citra

pemetaan

pasar

politik

dengan

cara

133

politik

produk politik

pesan

politik

program

memopulerkan diri Keliga tie in publicit

yakni

kerja dan penciptaan identitas politik Selain itu

dengan memanfaatkan kejadian sangat luar biasa

bauran marketing 4P juga memiliki peranan dalam positioning Di sini terjadi proses

seperti peristiwa tsunami

penciptaan dan komunikasi politik

Menurut

cara memopulerkan diri lewat pembelian rubrik

Firmanzah mengutip dari pendapat Worcester dan

atau program di media massa seperti pemasangan

gempa bumi

atau

banjir bandang Keempat paidpublicity sebagai

Baines dalam penentuan kebijakan yang akan

iklan displav ataupun juga blocking time

dilakukan partai

program di media massa

maka partai perlu melakukan

riset terhadap pasar mengenai isu politik yang berkembang dan riset terhadap oposisi dan lawan

Menurut Firmanzah mengutip pendapat Adman Nursal ada tiga pendekatan yang

politik partai Di sinilah peran komunikasi politik

dilakukan partai politik untuk mencari dan

berperan dalam penentuan kebijakan partai

mengembangkan dukungan selama proses

Di sini kbmunikasi politik dalam penentuan

kampanye politik Pertama dengan melakukan

kebijakan terjadi sebagai akibat pembentukan

push marketing Di sini partai politik berusaha

opini Opini yang dikemas ini memiliki komponen

mendapatkan dukungan melalui stimulan yang

Pertama keyakinan terdiri atas masalah percaya

diberikan kepada pemilih

dan tidak terhadap sesuatu Melalui marketing

melakukan pass marketing yaitu dengan

yang balk khalayak akan digiring untuk mempercayai apa yang menjadi konsep dan

menggunakan individu maupun kelompok tertentu

tawaran kandidat

Semakin besar kepercayaan

Kedua

dengan

yang dapat memengaruhi pendapat publik Ketiga yaitu dengan pull marketing di sini

khalayak terhadap kandidat maka opini yang berkembang akan semakin positif Kedua di dalam opini juga terkandung nilai berbentuk nilai

yang positif

nilai kesejahteraan dan nilai nilai deferensi Nilai

Robiniwitz dan Macdonald menganjurkan agar

menitikberatkan pada pembentukan citra politik

Selanjutnya Firmanzah mengutip pendapat

nilai kesejahteraan antara lain pencarian

simbol

kesejahteraan

kemakmuran

membangkitkan sentimen karena pemilih

enlightement

Sementara nilai nilai deferensi

keterampilan dan

dan

citra

politik

harus

mampu

komponen ekspektasi Yakni komponen yang

cenderung memilih partai politik atau kontestan politik yang memiliki arah yang sama dengan apa yang mereka rasakan Dalam hat ini diperlukan strategi marketing politik Pengembangan strategi marketing politik seperti yang dikutip Firmanzah

berkaitan dengan unsur konatif Ini merupakan

dari Rohrschneider

antara lain penanaman respek

reputasi bagi

moral rectitude perhatian dan popularitas serta kekuasaan

Ketiga

opini juga terdiri atas

partai politik menghadapi

aspek dari citra pribadi dan proses proses

lima jenis trade off dalam mengembangkan

interpretif yang terkadang disamakan oleh para psikolog sebagai impuls keinginan dan usaha

strategi marketingnya Pertama

apakah partai

politik memaksimalkan pemilih atau kebijakan

keras sehingga melalui ketiga opini ini diharapkan

Kedua

adanya keselarasan dalam kebijakan partai

pemilih inti atau nonpartisan yang tidak terikat

dengan yang diharapkan oleh pemilih s

partai manapun

Lebih lanjut peran komunikasi politikdalam

marketing politik disalurkan melalui publisitas politik

Publisitas

merupakan

upaya

apakah partai politik mempertahankan

Ketiga

apakah partai politik

memperjuangkan ideologi partai atau mengikuti

kepentingan masyarakat yang tercermin dalam

polling Keempat apakah partai politik lebih

memopulerkan diri kandidat atau institusi partai

menekankan

yang bertarung Ada empat bentuk publisitas yang

konstituen dalam tubuh partai politik Kelima

pada pemimpin atau justru

dikenal dalam khazanah komunikasi politik

apakah partai politik diposisikan sebagai

Pertama dikenal sebagai pure publicity yakni

instrumen mekanis atau simbolis dalam kampanye

tnemopulerkan diri melalui aktivitas masyarakat

pemilu

dengan setting sosial yang natural atau apa adanya Kedua free ride publicity yakni

jenis strategi untuk memenangkan pemilu yaitu

publisitas dengan cara memanfaatkan akses atau

dengan strategi mobilisasi dan strategi berburu

menunggangi

pihak

lain

untuk

turut

Dari kelima jenis trade off tersebut ada dua

pemilih

chasing

Strategi mobilisasi lebih

menekankat3 pada sisi kebijakan Sutnber hltp

eunheri anto btogspot com 2007 I2 nvarkeling

Potitik dan inctusUri citra htmL diakses 9 September 2008

134

I bid

seperti

pendekatan terhadap

pendukung

partai

chusing untuk ineneari pendukung pendukung

menonjolkan pemimpin partai dan berpandangan

baru yang pada akhirnya mengantarkan SBY ke

bahwa partai politik adalah suatu alat untuk

kursi kepresidenan Lain h alnya dengan Partai

mendekati pemilih Sementara strategi chasing

Golkar yang menggabungkan kedua strategi

lebih menekankan dengan memaksimalkan

tersebut Sebagaimana diketahui pada era reformasi Partai Golkar telah kehilangan banyak

pemilih secara luas Strategi in lebih menekankan citra partai politik daripada pemimpin partai

massan va sehingga sekarang ini Partai Golkar

Tema tema yang diangkat dalam kampanye lebih

berupaya merebut kembali massanya dan mencari

merupakan simbolis

pendukung pendukung baru

Menurut Firmanzah kedua strategi tersebut

bergantung pada kedua ukuran masing masing partai politik Dalam hal ini terdapat partai yang relatif memiliki pendukung tradisional dalam jumlah besar dibandingkan yang lain Besar kecilnya dukungan ini dapat dilihat dari data

Pada kenyataannya partai partai besar lebih menggunakan strategi mobilisasi massa daripada

berburu massa baru sehingga kegiatan kampanye

lebih ditujukan pada pendukung dan simpatisan partai

Dengan memperkuat keyakinan dan

historis perolehan suara partai politik pada pemilu

rasionalitas pendukung dan simpatisan serta iusaha menggiring mereka ke bilik pencoblosan

tahun tahun sebelumnya Partai yang mendapat

suara untuk memilih partainya Berbeda dengan

dukungan banyak disebut partai besar sedangkan

partai yang berukuran sedang selain melakukan

sebaliknya disebut partai kecil Sementara partai

mobilisasi juga melakukan pemburuan massa

yang memperoleh suara berada di antara partai besar dan partai kecil disebut partai sedang

tidak memiliki pilihan kecuali berburu massa

Perbedaan strategi mobilisasi dan strategi

chasing sebagai berikut strategi mobilisasi lebih menitikberatkan pada aspek internal partai

Di

sini semua arak ditujukan untuk mengikat

untuk mendukung mereka Sementara partai kecil untuk menaikkan perolehan suara pada pemilu

Dari kesemuanya ini pencapaian kemenangan melalui perolehan suara terbanyak menjadi tujuan

atau prioritas partai dalam pemilu

pendukung Strategi ini memiliki kecenderungan reaktifdan pasif Ideologi dan sistem nilai menjadi perekat sosial

Aplikasi Marketing Politik

balk secara vertikal maupun

horizontal Hal in semata mata dilakukan untuk

Aplikasi marketing dalam dunia politik lebih

memperkecil risiko berpindahnya dukungan ke

lanjut dibahas pada bab 7 8 dan 9 Pada bab 7

partai politik lainnya sedangkan strategi chasing

Firmanzah

lebih menekankan pada aspek eksternal Strategi

membangun citra image partai politik di mata

ini bersifat proaktif yang dilakukan melalui

publik Selama ini publik merasa sudah diabaikan

kegiatan penelitian dan pengembAngan Dengan

oleh partai politik Mereka merasa ditinggalkan

adanya aktivitas ini

mengemukakan

pentingnya

maka muncul ide atau

oleh partai politik atau kontestan tertentu yang

perhatian atau

menang pada pennilu Janji janji politik semasa

Firmanzah berpendapat bahwa kedua

real isasi sehingga publik kehilangan kepercayaan

gagasan baru yang merebut

i

menarik perhatian massa

strategi tersebut dapat digunakan oleh semua

partai politik atau kon estan individu Hal yang

kampanye bagai hilang ditelan bumi tanpa adanya kepada partai politik maupun kontestannya

Di sini Firmanzah rrrexngemukakan bahwa

membedakannya adalah kadar dan intensitas

image politik dapat dibangun melalui marketing

penggunaan dan penerapan kedua strategi

politik Namun upaya membangun image ini

tersebut Salah satu contoh yang digarnbarkan

tidak serta merta mudah dilakukan

oleh Firmanzah mengeviai strategi mobilisasi

membutuhkan strategi Menurut finnanzah ada

Hal ini

adalah massa PDIP Mobilisasi massa yang

beberapa hal yang berhubungan dengan strategi

dilakukan Megawati melalui pawai luar biasa

membangun

yang menyebabkan Jakarta menjadi lautan massa

membutuhkan waktu yang relatif lama Hal ini

image

tersebut

pertama

merah Orientasi PDIP ini lebih kepada wong cilik

disebabkan masyarakat dan media perlu

sebagai massa pendukungnya dan hal ini terbukti

merangkai sat u per satu aktivitas yang dilakukan

pada pemilu 1999 PDIP mampu menyaingi suara

oleh partai politik sehingga dicapai suatu

Golkar

pemahaman mengenai partai poitik tersebut

Di sisi lain Partai Demokrat sebagai partai baru

partainya S BY

menggunakan strategi

Kedua membutuhkan konsistensi dari semua hal

yang dilakukan partai politik bersangkutan 135

Misalnya mengenai ideologi

program kerja

terrn dan kampanye permanen jangka panjang

reputasi sampai dengan pemimpin partai Ketiga

long term

kesan clan persepsi publik terhadap apa saja yang

digunakan untuk mengingatkan membentuk clan

dilakukan partai politik

mengarahkan opini publik dalam waktu yang

Keempat

adanya

Kampanye menjelang pemilu

kesadaran publik yang berasal dari memori

singkat Kampanye permanen dilakukan secara

kolektif masyarakat

terus menerus untuk memupuk memori kolektif

Dengan demikian

posisi

masyarakat di sini adalah sebagai subjek yang menilai bukan objek yang hanya sekadar menerima informasi

masyarakat

Men urut Firmanzah untuk dapat melakukan

kampanye jangka panjang partai politik harus

Firmanzah

untuk

melihat permasalahan yang ada di masyarakat

membentuk image positif di mata publik maka

sehingga dalam hal ini partai harus memiliki

mengemukakan

partai politik harus melakukan pendekatan

orientasi ke dalam dan ke luar Orientasi ke luar

rasional clan emosional secara bersamaan dengan

dengan melihat apa yang terjadi di masyarakat

melakukan keempat strategi di atas Kesemuanya

sebagai dasar pengembangan program partai

ini dapat berlangsung dengan adanya kornunikasi

Sehubungan dengan hal ini maka ada beberapa

politik Komunikasi politik ini adalah semua hal

persyaratan yang harus dipenuhi partai pertama

yang dilakukan oleh partai politik untuk

adanya perubahan paradigma politik

mentransfer sekaligus menerima umpan balik

adanya stabilitas internal partai Ketiga butuh

tentang isu isu politik berdasarkan semua aktivitas

yang

dilakukannya

terhadap

ideologi partai yang kuat Orientasi ke dalam lebih memprioritaskan kepentingan dan tujuan partai

yang dikemas dalam program kerja partai untuk

masyarakat

Selanjutnya Firmanzah mengemukakan

dalam komunikasi politik perlu strategi guna mengemas

Kedua

pesan

politik

dengan

cara

rnengarahkan masyarakat untuk rnemaknainya

ditawarkan kepada publik

Dari kedua orientasi di atas

Firmanzah

mengemukakan hal yang paling penting adalah orientasi solusi yang ditawarkan kepada publik

Pesan politik ini bertujuan untuk menggerakkan

sehingga partai akan dikenal sebagai partai yang

rnasyarakat Terutama pesan politik yang disampaikan pada periode kampanye yang sangat menentukan keberpihakan rnasyarakat terhadap

peduli dibandingkan partai partai lainnya

menjadi referensi clan pembanding dari partai

partai politik

partai lainnya Selanjutnya akan memengaruhi

Namun

pada saat ini dengan kemajuan

Kemudian solusi yang ditawarkan partai akan

opini publik dengan lebih mudah dan promosi

teknologi pesan politik disampaikan oleh partai

solusi yang ditawarkan partai dapat dilakukan

politik dengan mencuri start melalui penayangan

melalui acara talk show

iklan di televisi radio internet clan sebagainya

konferensi pers

untuk masyarakat perkotaan

kolektifpublik terhadap partai akan menciptakan

untuk

masyarakat

Sementara itu

pedesaan

lebih

pada

penggunaan media cetak seperti koran tabloid

majalah atau langsung melalui tokoh tokoh yang berpengaruh di daerah tersebut

media massa

Dengan demikian

dan

memori

image positif di mata publik

Pada bab 9 yang merupakan akhir dari pembahasan buku marketing politik Firmanzah mengemukakan bahwa marketing politik

Banyaknya informasi yang diterima masyarakat dari berbagai media yang ada

mempunyai peran penting dalam proses

menyebabkan masyarakat yang tidak kritis

maju upaya marketing politik diarahkan untuk merebut sebanyak mungkin konstituen yang ada oleh partai partai politik Penerapan marketing

menerima begitu saja sehingga di sini butuh kejujuran dari partai politik atau kontestan untuk

rnenyampaikan informasi yang benar sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada publik Selanjutnya

pada bab 8

demokrasi Bila dikaitkan dengan negara negara

politik di sini meletakkan pemilih sebagai subjek bukan objek manipulasi ataupun eksploitasi Di

Firmanzah

sini marketing politik menjadi jalan pemenangan

mengemukakan kampanye sebagai salah satu

bagi partai clan kontestannya Berbeda dengan

media membangun image dan komunikasi dengan

negara berkembang marketing politik hanya

masyarakat pemilih tidak hanya dilakukan pada

sebuah metode clan peralatan bagi partai politik

saat pemilu atau pilkada saja namun harus terus

atau kontestan untuk melakukan pendekatan

menerus Di sini Firmanzah membaginya menjadi

dengan publik Peran clan fungsi politik hanya dilakukan oleh sekelornpok kecil elite politik

dua yaitu kampanye menjelang pemilu short 136

Pada era reformasi ini

sehingga pengaruh seorang tokoh yang dominan masih dirasakan

Selain itu

dengan sistem

masyarakat kelas

tnultipartai yang ekstrem tidak memperhitungkan

bawah masih bersifat pasif dan menunggu

kondisi psikologis masyarakat yang dibuat bingung dengan keberadaan partai yang banyak ini Akibatnya banyak masyarakat yang lebih bersikap skeptis golput daripada menjadi pemilih partai politik atau kontestan tertentu yang

digerakkan oleh elite elite politik sehingga masyarakat kelas bawah lebih menjadi objek bukan subjek Dengan demikian fungsi kontrol tidak berjalan Menurut Firmanzah peran para tokoh elite

pada akhirnya dikhawatirkan akan mematikan

di negara negara berkembang memberikan kesan marketing politik tidak dibutuhkan Padahal tidak

demokrasi yang telah susah payah diperjuangkan

demikian karena marketing politik tidak hanya

untuk lebill berinisiatif dengan ide atau gagasan

berfungsi untuk mempromosikan tokoh tokoh

gagasan barn dalam mempromosikan partainya

partai saja tetapi juga pembelajaran politik

sehingga menarik perhatian publik dan pada

kalangan bawah untuk bersikap kritis sehingga

akhirnya dapat membangun kepercayaan publik

terjadi proses demokrasi di sini

Kondisi ini haruslah memacu partai partai politik

kembali Di sinilah peran marketing dalam dunia

Untuk memenuhi proses tersebut maka

marketing politik menurut Firmanzah memiliki

politik dibutuhkan

peran dan fungsi sebagai berikut pertama

Melalui buku marketing politik karangan Firmanzah yang cukup tebal ini diharapkan

terjadinya distribusi informasi politik

Di sini

memberikan pencerahan barn dalam dunia politik

marketing politik berperan sebagai media

khususnya partai politik untuk mencapai

distribusi dan partisipasi masyarakat untuk

tujuannya tanpa meninggalkan kepercayaan

mendapatkan informasi mengenai dunia politik

publik

Kedua memberikan pendidikan politik kepada

menarik bagi pemerhati dan kaum awam yang tertarik dengan marketing politik karena di dalamnya menjelaskan interaksi ilmu marketing dan ilmu politik mulai dari konsep sampai dengan

Dengan

masyarakat

adanya

pertukaran

informasi maka partai politik dapat belajar dari konstituen

dan

masyarakat

begitupun

Selain itu

pemilihnya

Selain

itu

buku ini juga

penulis

juga

sebaliknya Di sini terjadi proses pembelajaran

penerapannya

di mana masyarakat dapat mengetahui apa yang

menjelaskan bab per bab dengan terperinci dan

menjadi hak dan kewajibannya perilaku aktor

terstruktur

politik realisasi janji janji politik dan semua

baiknya apabila penulis juga membahas lebih

peraturan yang terkait dengan kehidupan politik

dalam secara substansi mengenai persoalan

Ketiga

persoalan yang dihadapi partai politik saat in

kesadaran politik tercipta melalui

Meskipun demikian

alangkah

pembelajaran politik Keempat partisipasi dan

khususnya di Indonesia sehingga peranan

keterlibatan politik akan berjalan seiring dengan

marketing dalam dunia politik benar benar

pembelajaran politik dan kesadaran politik

dirasakan manfaatnya

Diharapkan dari kesemua proses yang berjalan

Selamat membaca

ini

kehidupan demokrasi dapat berjalan

sebagaimana mestinya

Daftar Pustaka

Penutup

Nursal Adman 2004 Political Marketing Strategi Memenangkan Pemilu Sebuah Pendekatan

Perlu digarisbawahi bahwa penerapan

Baru Kampanye Pemilihan DPR

marketing dalam dunia politik tidaklah menjamin suatu partai politik akan memperoleh kemenangan mutlak

Proses

menuju

Anonim

Marketing Politik Berbasis Ifiset dan Data dalam http ehenmaru multiply com journal item 8l Marketing

kemenangan

Lewat Media

membutuhkan waktu dan langkah langkah yang tepat

untuk

mencapainya

Politik Berbasis Riset dan Data Lewat Media

Membangun

diakses 9 September 2008

kepercayaan masyarakat akan pentingnya peran

dan fungsi partai menjadi tujuan utama Tentunya

Heryanto Gun Gun Citra

membangun kepercayaan masyarakat ini tidak

Marketing Politik dan Industri http gunheryanto

dalam

blogspol com 2007 l2 tnarketing politik

serta merta terjadi dalam waktu yang singkat Di

dan industri citra htm

sini

2008

butuh

waktu

kepercayaan tersebut

untuk

DPD

Presiden Jakarta Gramedia Pustaka Utama

mengembalikan

http

diakses 9 September

www Tempointeraktifcom 24 Januari 2008 137

Tentang Penulis

Mochtar Pabottingi

Doktor lulusan University of Hawaii dalam bidang Ihnu Politik merupakan peneliti senior pada Pusat Penelitian Politik LIPI Pernah menjabat sebagai Ketua Pusat Penelitian LIPI dengan bidang kajian politik

nasional Opininya kerap dimuat dalam majalah Tempo selain banyak bukunya yang telah diterbitkan secara luas Fokus kajiannya berkisar pada bidang Pemikiran Politik dan Kelembagaan Politik Lili Romli Lili Rom

lahir di Serang Banten adalah Peneliti Utama pada Pusat Penelitian Politik LIPI Ia memperoleh

gelar Doktor Ilmu Politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia FISIP UI

Melakukan penelitian tentang Partai Politik Pemilu Lembaga Perwakilan dan Otonomi Daerah Aktif menulis di jurnal ilmiah dan media massa serta menjadi kontributor beberapa buku antara lain Pemilu

Langsung di Tengah Oligraki Partai Penerbit Gramedia 2005 dan Partai dan Parlemen Lokal Era Transisi Deinokrasi di Indonesia LIPI Press 2007 Buku yang sudah ditulis adalah Islam Yes Partai Islam Yes Pustaka Pelajar 2005 dan Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal Pustaka Pelajar 2007

R Siti Zuhro

Peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI dan The Habibie Center Menyelesaikan studi Sl jurusan

Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember Mendapatkan gelar M A Ilmu Politik dari The

Flinders University Adelaide Australia dan Ph D Ilmu Politik dari Curtin University Perth Australia Menulis buku Konflik dan Kerjasama Antar Daerah

Studi Kasus Pengelolaan Kewenangan di Jawa

Timur Kalimantan Timur dan Bangka Belitang Jakarta LIPI 2004 Menata Kewenangan Pusat Daerah yang Aplikatif Demokratis Jakarta LIPI 2005 Profesionalitas dan Netralitas Birokrasi Menuju Daya Saing Ekonomi Daerah Studi di Empat Provinsi Jakarta The Habibie Center dan Hanns Seidel Foundation 2007

Sarah Nuraini Siregar

Sarah Nuraini Siregar lahir di Jakarta 30 April 1980 dan menetap di Jakarta Sejak tahun 2004 sarnpai sekarang menjadi salah satu peneliti di bidang perkembangan politik nasional di Pusat Penelitian Politik LIPI dengan konsentrasi studi tentang militer dan kepolisian Menyelesaikan studi di tingkat Sarjana tahun 2002 dan PascaSarjana di jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia tahun 2005 Ia juga aktif sebagai salah satu staf pengajar di jurusan Ilmu Politik FISIP UI sejak

tahun 2002 hingga sekarang Beberapa tulisannya antara lain Problematik Pengelolaan Keamanan dan Pertahanan di Wilayah Konflik Aceh dan Papua Model Kaji Ulang Pertahanan Indonesia Supremasi Sipil dan Transformasi Pertahanan Evaluasi Penerapan Darurat Militer di Aceh 2003 2004 dan Hubungan Sipil Militer Era Megawati Ganewati Wuryandari

Ganewati Wuryandari Ph D

M A

saat ini tercatat sebagai peneliti di Pusat Penelitian Politik

P2P

LIPI dan juga sebagai Kepala Bidang Tata Operas ional di P2P Menyelesaikan S2 Departement of Politics International Relations di Monash University tahun 1994 Dan S3 Discipline of Studies the University of Western Australia tahun 2006 Fokus kajian penelitiannya adalah Asia Pacific Australia Indonesia

Timor Leste perbatasan

politik luar negeri Indonesia dan isu isu kontemporer dalam hubungan

internasional Karya buku yang telah dihasilkan antara lain Politik Luar Negeri Indonesia di tengah 139

Arus Politik Domestik 2008 Editor Pustaka Pelajar Editor LIPI Press

Isu isu Keamanan Indonesia Timor Leste 2007

dan Pengelolaan Model Alternatif Keamanan di Perbatasan Indonesia Timor Leste

2008 Editor LIPI Press M Hamdan Basyar

Peneliti senior yang lahir di Pekalongan 13 Juni 1958 ini menamatkan pendidikan program studi Arab Fakultas Sastra Universitas Indonesia S2

S1

dan Kajian Strategik PascaSarjana Universitas Indonesia

Saat ini tercatat sebagai Peneliti Utama Gol IV e bidang Politik pada Pusat Penelitian Politik

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia P2P LIPI

Selain sebagai peneliti Hamdan Basyar adalah Dosen

PascaSarjana Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia

PSTTI UI

dan Jurusan

Hubungan Internasional FISIP UI Beliau juga Direktur Eksekutif ISMES Indonesian Society for Middle East Studies Fokus bidang kajian penelitiannya adalah dunia Islam militer dan konflik Firman Noor

Menamatkan studi S2 dari Australian National University jurusan International Relation pada tahun

2007 Firman Noor merupakan bagian dari peneliti P2P LIPI di bidang Perkembangan Politik Nasional dengan fokus kajian pada persoalan Kepartaian Islam Sistem Perwakilan Pemikiran Politik Irine Hiraswari Gayatri

Alumni kajian Peace and Conflict Studies International Relations dari Universitas Uppsala Swedia

tahun 2005 Sejak bergabung di P2P LIPI pada tahun 1997 is telah terlibat dalam banyak penelitian Dalam bulan Februari Maret 2008 is melakukan penelitian di Aceh Utara dan Aceh Timur dengan judul

Context Analyses in Eastern Aceh Using Do No Harm Approach Penelitian terakhirnya dilakukan dalam bagian dari kerjasama P2P LIPI CRISE dan Ozford University tentang Horizontal Inequality di Kabupaten Bireuen Nangro Aceh Darussalam

Nyimas Latifah LettyAziz

Menamatkan pendidikan Strata Satu S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Jambi Saat ini menjadi salah satu peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI sejaktahun 2005 dengan fokus kajian penelitian otonomi daerah dan isu isu ekonomi politik Dapat dihubungi di email nyim001 @lipi go id

140

BLIA

4

Selain karya tersebut masih terdapat karya karya lain Untuk infonnasi lebih lanjut hubungi Pusat Dokumentasi dan Informasi P2P LIPI Gd Widya Graha Lt 111 JI Jend Gatot Subroto 10 Jakarta

141

Naskah

Redaksi Jurnal Penelitian Politik menerima kiriman naskah dengan ketentuan berikut 1

Tulisan yang dimuat harus merupakan kajian ilmiah atas isu

dan peristiwa yang berkaitan dengan politik dalam negeri dan internasional baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris 2

Tulisan merupakan karya sendiri

bukan saduran atau

terjemahan dan belum pernah dipublikasikan dalam bentuk dan bahasa apa pun 3

Tulisan mengandung data atau pemikiran yang baru dan orisinal

4

Tulisan yang dimuat sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi penulis yang bersangkutan

5

Persyaratan teknis a

Panjang naskah untuk artikel 20 25 halaman kuarto spasi ganda book review 10

15 halaman kuarto spasi

ganda

b

Naskah dilengkapi dengan daftar pustaka dan abstraksi

c

Naskah ditulis dengan format tulisan ilmiah dilengkapi

100

200 kata

dengan catatan kaki dan daftar pustaka

d

Naskah dikirim dalam bentuk print out besertafile yang disimpan dalam floppy disk dengan menggunakan program Microsoft Word Windows ke alamat redaksi

6

Redaksi memberikan honorarium untuk setiap artikel yang dimuat

7

Artikel yang diterima setelah deadline akan dipertimbangkan untuk dimuat pada edisi berikutnya

Langganan

Harga Pengganti ongkos cetak Rp50 000

per eksemplar sudah

termasuk ongkos kirim biasa Untuk berlangganan dan surat

menyurat langsung hubungi bagian sirkulasi Redaksi Jurnal Penelitian Politik

Alamat

P2P LIPI Widya Graha LIPI Lantai XI Jl Jend Gatot Subroto No

10

Jakarta 12710

Telp

021 5251542 ext 757 763

Faks

021

5207118

Informasi Hasil Penelitian Terpilih

GERMAN ACEH MERDEKA CPASCA MoU HELSINKI

r

1

Dinamika Kelembagaan Mukhn

LIPI Press