Menimbang Pentingnya Desentralisasi Partai Politik di Indonesia

Journal of Governance, Juni 2017

Volume 2, No. 1

Menimbang Pentingnya Desentralisasi Partai Politik di Indonesia Ahmad Solikhin Staf Pengajar FISIPOL Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan [email protected] Abstract: The role of political parties in Indonesia after the reform era is to become the main actor of democracy in mobilizing the political life of the nation and state. Unfortunately, the democratization process does not work well in the body of the political party itself. Political parties tend to be antithetical to democracy in government politics. Political decentralization and the authority of political parties are the most important elements in evaluating the working system of political parties. To date, the dynamics of party-party at the local level are still strongly dominated by the center. As a result politics in the region is a political derivation in Jakarta. Stakeholder party with decentralized authority will not create a democracy at the local level in political parties, because the party's internal democratic practices are highly centralized, clientelistic and oligarchic. The challenge must be answered if it wants to create a democracy within the internal political party. Particularly related to efforts to build decentralization of political party authority in determining candidate process in elections. By viewing the party as an organization of public legal entity which is one of the instruments of democracy, the political party should have started democratizing internally if it is not desirable to be abandoned by society and has the goal of improving Indonesian democracy. Keywords: Democracy, Political Party, Political Party Decentralisation

menyebut masa tersebut dengan masa

Pendahuluan reformasi

membawa

transisi di mana muncul setelah rezim

politik

Indonesia,

otoriter runtuh. Masa transisi ini

setelah lebih 30 tahun di bawah

merupakan sebuah masa yang krusial

bayang-bayang Orde Baru Indonesia

karena demokrasi menjadi hal yang

memulai

dipertaruhkan.

Masa perubahan

dengan

di

harapan

baru

Konsolidasi

menuju alam demokrasi. Masa ini

demokrasi

merupakan

suatu

ditandai dengan turunnya Soeharto

keniscayaan

bagi

masa

depan

dari kursi presiden pada pertengahan

demokrasi

sendiri.

Proses

tahun 1998. Dengan berakhirnya

konsolidasi

rezim Orde Baru tersebut kemudian

memang sebuah proses yang sulit

didesakkan

bahkan rumit. Bahkan mungkin perlu

untuk

konsolidasi

demokrasi. Para ilmuwan politik

itu

demokrasi

tersebut

Sholikin, Menimbang Pentingnya Desentralisasi Partai Politik di Indonesia

37

waktu lama untuk merajut sebuah

ini nampaknya akan berjalan lebih

jalan menuju demokrasi.

lama dari perkiraan sebelumnya,

Perubahan penting yang dialami

karena

lemahnya

komponen-

yang

menjamin

Indonesia dalam menjalankan proses

komponen

demokratisasi

terselenggaranya

adalah

munculnya

bisa

sistem

yang

berbagai macam partai politik. Di era

demokratis. Salah satu komponen

reformasi setelah dibukanya kran

tersebut adalah partai poiitik. Kurang

kebebasan mendirikan partai politik,

berfungsinya

nuansa politk bangsa sangat disesaki

institusionalisasi partai poiitik yang

oleh aktivitas partai politik. Berbagai

belum

motif

merupakan

pendirian

partai

potitik

maksimal

dalam

seperti : (1) partai hadir atas dasar

Permasalahan

keinginan

ditambah

yang

proses

di

Indonesia

permasalahan

mendasari kehadiran partai-partai itu,

orang-orang

serta

era

transisi ini

umum

demokrasi.

masih

dengan

harus

permasalahan

berkuasa, (2) motif ekonomi, orang

konsolidasi internal partai, sehingga

masih memimpikan bahwa partai

demokrasi yang diharapkan akan

potitik

mengeruk

semakin sulit dicapai. Permasalahan

keuntungan dan memperkaya diri,

konsolidasi internal partai banyak

keluarga, dan kelompok, (3) motif

terlihat

kekuasaan pragmatis dengan berbagai

konflik Internal yang berimplikasi

alasan, misalnya ideologi, gagasan,

langsung terhadap kekuatan partai

dan

politik secara institusi.

adalah

struktur

transaksional,

tempat

yang (5)

baru.

(4)

bargaining

dari

timbulnya

konflik-

Realitas politik pada era reformasi

position. Kondisi ini menyebabkan

menunjukkan

adanya

partai tidak lebih sebagai event

tingkat

organizer dari orang-orang yang haus

masyarakat terhadap partai politik

akan kekuasaan (Efriza, 2012 : 351-

secara massif. Hal ini dikarenakan

352).

partai

kepercayaan

politik

penurunan (kredibilitas)

tidak

mampu

Indonesia sampai saat ini masih

memainkan fungsinya secara optimal.

berada dalam tahap transisi menuju

Partai-partai politik tidak memiliki

konsolidasi demokrasi. Proses transisi

kemampuan

mengerahkan

dan

38 Journal of Governance, Juni 2017

Volume 2, No. 1

mewakili kepentingan warga negara

menjadi tidak tepat sasaran. Otoritas

maupun

pemerintah

menghubungkan

warga

pusat

yang

hampir

negara dengan pemerintah. Sehingga

mengatur segala urusan pemerintah

bukannya menjadi institusi yang

daerah,

mengantar

kepada

masyarakat di daerah tidak merata.

kehidupan yang lebih demokratis,

Ketika Reformasi datang, konsep

partai politik malah berubah menjadi

desentralisasi akhirnya disuarakan

sebuah institusi yang hanya mengejar

dan

kepentingan sendiri dan melupakan

Undang-Undang Otonomi Daerah.

hakikat keberadaannya dalam sistem

Lahirnya

politik. Proses institusionalisasi yang

mengubah

kurang baik, manajemen internal

menjadi

yang rendah dan kurang dikelola

menghasilkan harapan yang lebih

secara demokratis mengakibatkan

besar bagi percepatan pembangunan,

partai politik belum dapat menjadi

regenerasi

institusi

mampu

pengembangan sumberdaya manusia

menggerakkan kader secara massif

di daerah. Konsep baru ini juga

untuk menerima kedaulatan institusi

dengan cepat melahirkan elit politik

organisasi (Romli, 2012). Tentunya

lokal yang mampu bersaing dengan

praktik

elit

masyarakat

publik

ini

yang

hampir

menjangkiti

menjadikan

kemudian

kesejahteraan

dipertegas

dalam

Undang-Undang konsep

Otoda

sentralistik

desentralistik.

Hal

kepemimpinan

pusat,

misalnya

ini

dan

fenomena

sebagian besar partai di Indonesia

Jokowi. Meskipun belum mencapai

baik di tingkatan pusat maupun

kondisi

daerah.

desentralisasi yang saat ini diterapkan

Kita masih ingat betul bagaimana era

Orde

Baru

yang

bersikap

sentralistik,

yang

hanya

melihat

kondisi

lokal

dengan

kacamata

pemeritah pusat. Sentralisasi di era

sedang

yang “on

mewujudkan merata

ideal, the

setidaknya

track”

dalam

kesejahateraan

sesuai

dengan

yang

aspirasi

masyarakat lokal. Memasuki era Reformasi, kran

Orde Baru menghasilkan kebijakan

pendirian

Partai

Politik

dibuka

yang kebanyakan tidak sesuai dengan

selebar-lebarnya, sehingga di awal

aspirasi lokal sehingga kebijakan

Reformasi begitu banyak parpol baru


berdiri, meskipun tiga partai (Golkar, PPP

dan

PDI

(Sekarang

39

Jika menilik sejarah Parpol di

PDI

Indonesia, pendirian Indische Partij

Perjuangan)) yang lahir sejak Orde

pada tanggal 25 Desember 1912 oleh

Baru masih eksis hingga hari ini. Dan

Douwes

kompetisi antar parpol yang terlihat

Dewantara,

lebih seimbang di era Reformasi.

Mangunkoesoemo

Namun seleksi alam dengan seiring

mula berdirinya parpol di Indonesia

waktu berjalan, menyisakan sedikit

yang saat itu dijadikan wahana politik

partai yang bisa bertahan. Sayangnya

demi menghimpun kesadaran rakyat

semangat

untuk mencapai tujuan nasional,

desentralisasi

di

era

Dekker,

Ki

Hadjar

dan

Tjipto

menjadi

Reformasi belum dianut oleh parpol-

yakni

parpol, meskipun masih lebih baik

Beberapa era telah berlalu, parpol

dibanding era Orde Baru. Sistem

berevolusi sesuai dengan zamannya,

parpol

sentralistik

di era Reformasi, partai politik

akhirnya membuat DPP (Dewan

nampaknya sudah mulai melupakan

Pimpinan/Pengurus Pusat) sebagai

tugasnya

pimpinan tertinggi partai menjadi

membangun kesadaran rakyat untuk

yang “paling didengar” atau bahkan

mencapai tujuan nasional. Saat ini,

“harus didengar dan dipatuhi”.

parpol lebih fokus dalam kompetisi

Masalahnya,

instruksi

politik untuk menjadi pemenang

partai dikeluarkan tanpa melalui

pemilu, pileg ataupun pilkada. Entah

mekanisme

yang

disadari apa tidak, sistem setralisasi

mendalam di internal parpol di tiap

yang masih dianut oleh parpol dapat

tingkatan. Seperti contoh dalam kasus

memicu konflik terbuka di internal

penetapan rekomendasi parpol untuk

parpol,

kandidat

maupun vertikal. Padahal Parpol

yang

pergantian

masih

terkadang

musyawarah

dalam Ketua

Pilkada

atau

Umum

DPW

(wilayah), pengurus DPD (daerah),

kemerdekaan

awal

dilahirkan

sebagai

baik

secara

untuk

Indonesia.

wahana

horizontal

melakukan

pendidikan politik bagi masyarakat.

atau Anggota DPRD yang bila tidak

Sejak paradigma baru diterapkan

dipatuhi oleh pengurus di daerah

dalam tatakelola penyelenggaraan

dapat berujung pada pemecatan.

kekuasaan pemerintahan daerah di


Volume 2, No. 1

Indonesia, menyusul reformasi politik

yang sesunggunya ditingkat lokal

1998 yang telah mengakhiri sejarah

tidak benar-benar dicapai. (Agustino

rezim otoritarian dan dimulainya fase

dan Yusoff, 2010 : 5)

baru sejarah demokrasi, pelaksanaan

Di samping itu, dalam beberapa

otonomi daerah sejauh ini telah

aspek yang secara teoritik disarankan

menunjukkan

atau bahkan dianggap sebagai suatu

sejumlah

kemajuan

yang cukup berarti dalam banyak

keniscayaan

otonomi

aspek. Namun demikian kemajuan-

berdasarkan

substansi

kemajuan itu bukan berarti bahwa

dikandungnya, yakni desentralisasi,

pelaksanaan otonomi daerah tidak

implementasi otonomi daerah juga

menghadapi kendala dan masalah.

masih

Bersama

keberhasilan-

problematika yang belum tuntas.

keberhasilan itu, pelbagai distorsi

Salah satunya adalah menyangkut

juga

dengan

muncul

impementasi

menyisakan

desentralisasi

daerah yang

sejumlah

dalam

praktik

soal

otonomi

daerah.

kewenangan pada ranah partai politik sebagai

reformasi

menghambat

masyarakat sipil. Hingga sejauh ini,

menguatnya perpolitikan oleh elit

dinamika kepartaian di tingkat lokal

lokal

masih sangat didominasi oleh pusat.

di

tingkat

daerah

yang

paling

dan

Kekuasaan rezim orde baru sebelum telah

elemen

politik

menghasilkan dua hal penting dalam

Akibatnya

perpolitikan lokal. Pertama, kendali

merupakan derivasi politik di Jakarta.

politik di tingkat lokal dipimpin oleh

Lebih jauh lagi, bukan cuma politisi

elit yang merupakan kolaborasi dari

daerah bergantung pada dukungan

penguasa pusat dan lokal; dan kedua,

politisi

munculnya

di

politisi di daerah lebih dipengaruhi

reformasi,

"petunjuk" pimpinan partai di pusat

kolaborasi antara elit pusat dan lokal

daripada diwarnai aspirasi di daerah

pun

justru

(Baswedan, 2008). Demikian pula

posisi

halnya

daerah.

orang-orang

Setelah

menghilang,

semakin

masa

kuat

namun

menguatkan

politik

nasional,

di

penting

tetapi

menyangkut

daerah

perilaku

kewenangan

penguasa-penguasa lokal. Sehingga

(authority), menurut Undang-Undang

pemerintahan demokratis oleh rakyat

Republik Indonesia Nomor 10 Tahun


41

2016 tentang pemilihan Gubernur,

pada ranah kehidupan kepartaian di

Bupati, dan Walikota pasal 42 point

Indonesia ? Saat ini, besar keinginan

(4a) dalam hal pendaftaran Pasangan

para elit lokal agar parpol dapat

Calon Gubernur, Bupati dan Walikota

menerapkan sistem desentralisasi.

tidak dilaksanakan oleh Pimpinan

Sehingga penentuan kebijakan partai

Partai Politik di tingkat Kabupaten,

politik di tingkatan lokal diharapkan

Kota atau Provinsi, tetapi pendaftaran

sesuai

pasangan calon yang telah disetujui

partai politik di daerah, yang lebih

oleh Partai Politik tingkat pusat dan

tahu banyak permasalahan lokal.

pendaftaran dilakukan oleh pimpinan

Bukan malah sebaliknya, kebijakan di

Partai Politik tingkat Pusat. Hal ini

daerah sesuai dengan selera elit pusat

menunjukkan bahwa Partai politik di

tanpa memperhatikan aspirasi elit

tingkat lokal, pada umumnya hanya

lokal. Bila dipaksakan, cara-cara

diberi kewenangan untuk melakukan

otoriter yang dilakukan elit pusat

proses

bakal

akan menjadi bencana bagi demokrasi

kendali

lokal yang mengharapkan parpol

penjaringan

kandidat;

para

sementara

keputusan

penetapan

kandidat

itu

tetap

para

bakal

dengan aspirasi

pengurus

bergerak sesuai dengan geopolitik.

merupakan

kewenangan pusat

Pemilu dan Partai Politik

Tulisan ini merupakan kajian

Dilihat

dari

sisi

pengalaman

mengenai isu partai politik sebagai

demokrasi penyelenggaraan Pemilu

salah satu elemen masyarakat sipil

di Indonesia, dapat dikatakan bahwa

dalam kerangka pelaksanaan otonomi

partai politik memiliki pengalaman

daerah

yang

di

Indonesia

perspektif

berdasakan

desentralisasi

cukup

dalam

proses

politik

demokratisasi. Pada pemilu 1955,

decentralisation

peserta pemilu terdiri dari empat

perspecitve) atau yang lazim disebut

kelompok besar yakni; (a) Kelompok

sebagai

kekuasaan

partai politik sebanyak 39 parpol, (b)

(devolution of power), dengan fokus

Kelompok Organisasi sebanyak 46,

permasalahan

(c) Kelompok Perorangan sebanyak

(political

devolusi

:

bagaimana

mewujudkan konsep desentralisasi


59 dan (d) Kelompok Kumpulan Pemilih sebanyak 56. Ada dua hal penting yang dapat dipetik dari pengalaman pemilu 1955. Pertama, adanya partisipasi politik masyarakat yang begitu tinggi. Hal ini

Volume 2, No. 1

PSII 2,9 Parkindo 2,6 Partai 2,0 Katolik PSI 2,0 Lainnya 12,5 Total 100 Sumber: Rülland, 2001.

8 8 6 5 32 257

itu

Empat partai terpenting, yang

Indonesia

secara kolektif meraih 4/5 suara pada

sebagai sebuah solusi yang paling

tahun 1955 (lihat Tabel 1), telah

tepat terhadap semua persoalan yang

tumbuh dari basis aliran yang ada dan

dihadapi bangsa ketika itu. Kedua,

pada saat yang sama membentuk

empat

ulang

dikarenakan diyakini

pemilu

ketika

masyarakat

kelompok

besar

sebagai

dan

mempolitisasi

aliran

yang

tersebut (Feith, 1957: 31ff; Feith,

digambarkan di atas, menunjukan

1962: 125ff). PNI yang nasionalis

betapa keterbukaan politik ketika itu

merepresentasikan semua anggota

sangat besar, bahkan politik aliran

bukan priyayi Jawa dan mencari

berkembang bebas dan ikut bersaing

nafkah sebagai pegawai negara dan

secara sehat. Namun diakui, semua

pegawai negri atau sebagai klien

kontestan pemilu 1955 dari empat

mereka.

kontestan

pemilu

seperti

belum

PKI mungkin adalah partai yang

dirinya

terbaik pengorganisasiannya dengan

kesan

pengikutnya yang setia di kalangan

euphoria pada partisipasi politik

pekerja abangan di kota dan daerah

ketika itu juga cukup kuat (AlRasyid,

perdesaan. PKI sebagian besar terdiri

2010:47).

atas kader yang tidak sekuler dan

kelompok besar berhasil secara

tersebut,

mengkonsolidasi matang,

sehingga

Tabel 1: Hasil Pemilu untuk Parlemen Nasional (1955) Partai Politik PNI Masyumi NU PKI

Presentase 22,3 20,9 18,4 16,4

Jumlah Kursi 57 57 45 39

kurang

ideologis.

menyesuaikan revolusinya

Ia

retorika dengan

harus agenda

pandangan

keagamaan dari kebanyakan pengikut abangannya dari pedesaan di Jawa dan juga harus membangun hubungan


patron-klien.

Pada

tahun

1964,

43

Pada Pemilu selanjutnya karena

menurut perhitungan mereka sendiri,

kekurangmampuan

PKI mempunyai sekitar 2,5 juta

(sentralisasi

anggota partai (1954: 165.000) dan 16

misalnya,

juta dari anggota organisasi massa

naiknya pergerakan kedaerahan mulai

yang terkait (Mortimer, 1969). Santri

pada tahun 1956 dan seterusnya),

yang ortodoks terdiri dari modernis

meningkatnya

dan tradisionalis. Yang tradisionalis

meluasnya korupsi, polarisasi antara

di bawah NU terdiri dari ulama

sekuler dan Islamis dalam Badan

(akademisi agama) dan pengikutnya;

Konstituante,

yang modernis di bawah Masyumi

fundamental PKI terhadap demokrasi

terdiri

liberal, parlementarisme lambat laun

dari

cendekiawan

kota,

pedagang dan seniman dari luar pulau Jawa.

kelembagaan

yang yang

berlebihan, memungkinkan

pengaruh

dan

militer,

oposisi

kehilangan legitimasinya. Pada bulan Juli 1959, Sukarno

Pada pemilu bebas dan adil yang

memberlakukan kembali UUD 1945,

pertama di tahun 1955, terutama

yang memberikan kewenangan besar

dengan masa kampanyenya yang

pada dirinya sendiri sebagai presiden.

lama, identifikasi aliran menjadi kuat

Berbagai partai politik kehilangan

dan sering menjadi pemicu beberapa

sebagian besar pengaruhnya semasa

konflik bahkan di daerah pedesaan,

periode Demokrasi Terpimpin ini

sebagai contohnya pertikaian antara

(1959-65). Kabinet dan parlemen

pengikut PNI yang sekuler dengan

dipertahankan untuk menjadi alat

pengikut Masyumi yang saleh. Oleh

bagi Sukarno dan kepemimpinan

karena fragmentasi dan polarisasi

militer. Demokrasi Terpimpin ini

sistem partai yang sangat besar,

jatuh pada tahun 1965/66.

koalisi-koalisi biasanya sangat lemah

Sebaliknya pada pemilu 1971,

dan tidak tahan lama. NU dan PNI

proses fusi sudah dilakukan yang

atau Masyumi dan PSI biasanya

pada akhirnya mengkerucut menjadi

bekerjasama dalam koalisi-koalisi ini,

tiga

yang

Selanjutnya,

biasanya

mengikutsertakan PKI.

tidak

partai

peserta

pemilu.

pelaksanaan

pemilu

selama masa orde baru berjalan sesuai


Volume 2, No. 1

rencana penguasa yakni setiap lima

relatif lengkap sampai ke tingkat

tahun sekali, dengan peserta pemilu

daerah (desa).

yang tidak pernah bertambah yakni

Para elit Orde Baru (1965/66-98)

dua partai ditambah Golkar. Namun

di bawah pimpinan Suharto, mulai

demikian sistem partai di Indonesia

untuk mendepolitisasi masyarakat,

tidak dapat dikatakan menggunakan

melakukan sentralisasi administrasi

sistem multi partai, walau ada dua

dan merampingkan sistem politik.

partai peserta tetap selama lima kali

Partai-partai

pemilu masa orde baru dan pula

pemilu ”basa-basi” diperkenalkan.

sebaliknya. Sedangkan pemilu selama

Pada tahun 1973, kendali politik

masa orde baru, lebih dilihat sebagai

diperkuat dengan penyederhanaan

formalitas

memberikan

sistem kepartaian yang memaksakan

legitimasi baru setiap lima tahun

penggabungan partai-partai yang ada

kepada kekuasaan Suharto. Tidak ada

menjadi hanya 3 partai (lihat Tabel 2).

proses persaingan yang fair diantara

Golkar, yang menjadi kendaraan

peserta pemilu, karena kemenangan

rejim, selalu mampu mendapatkan

hampir telah dipastikan sebelum

dua

pemilu berlangsung.

parlemen nasional, sedangkan PPP

untuk

pertiga

dipotong habis

kursi

dan

mayoritas

di

Dengan demikian, tidak ada proses

dan PDI hanya ada untuk mengisi

pembelajaran yang berarti bagi dua

fungsi adanya partai oposisi yang

partai untuk memperkuat dirinya

terkukung.

dalam persaingan setiap pemilihan umum. Secara struktural, kedua partai (PDI dan PPP) memiliki struktur yang Tabel 2: Hasil Pemilu Parlemen* 1971-1997 (%) 1971** 62,8 Golkar 27,1 PPP 10,1 PDI Sumber: Rüland 2001.

1977 62,1 29,3 8,6

1982 64,2 28,0 7,9

1987 73,2 16,0 10,9

1992 68,1 17,0 14,9

1997 74,5 22,4 3,1

Namun kendali penuh atas suatu

tidak pernah berhasil dilakukan, dan

masyarakat yang begitu beragam

ideologi Orde Baru terlalu dangkal


pegawai

untuk mempengaruhi publik secara

korps

mendalam dan meluas. Sehingga

menguasai

nasionalisme sekuler yang sangat

potensi sampai ke tingkat daerah.

moderat yang direpresentasikan oleh

Termasuk

PDI dan kelompok muslim yang tidak

organisasinya

bergigi seperti direpresentasikan oleh

kokoh dan mantap dibandingkan

PPP ditoleransi. Di tengah krisis

partai lain yang sangat rapuh.

seluruh

negeri,

45

dapat

jaringan

memperkuat

dan

sistem

sehingga

semakin

finansial negara-negara Asia, era

Menurut William Liddle, dalam buku

Orde Baru jatuh, bukan karena

Pemilu-pemilu Orde Baru: Pasang Surut

munculnya perlawanan partai politik,

Kekuasaan Politik (Jakarta, 1992) bahwa

melainkan bangkitnya demonstrasi

pemilu-pemilu Orde Baru bukanlah alat

mahasiswa dan juga hasil dari konflik

yang memadai untuk mengukur suara rakyat. Pemilu-pemilu itu dilakukan

dan tawar-menawar antar elit.

melalui

Pertanyaannya, apakah struktur tersebut dapat terkonsolidasi secara

sebuah

tersentralisasi

proses

pada

yang

tangan-tangan

birokrasi. Tangan-tangan itu tidak hanya

efektif untuk melaksanakan fungsi

mengatur hampir seluruh proses pemilu,

partai secara ideal sampai ke tingkat

namun

daerah?

pusat

merekayasa kemenangan bagi “partai

ada

pada

milik pemerintah”. Kompetisi ditekan

pemerintah.Sebaliknya,

Golkar

seminimal mungkin, dan keragaman

(bukan

dengan

pandangan tidak memperoleh tempat

Belum

kekuasaan

partai

tentu,

golkar),

ditopang oleh kekuatan militer dan Pemilu 1999 merupakan pemilu pertama

pasca

Suharto

mundur.

juga

berkepentingan

untuk

yang memadai.

pemilu 1955 kembali muncul dengan wajah

yang

berbeda.

Pelaksanaan pemilu ditandai dengan

Perbedaannya, peserta pemilu pada

euphoria yang luar biasa setelah

pemilu 1999 hanya terdiri dari partai

puluhan tahun terkekang. Disain

politik, sedangkan pada pemilu 1955,

undang-undang

selain

terbuka

politiknya

terhadap

sangat

partai

politik

ada

tiga

partisipasi

kelompok lain sebagai kontestan

masyarakat, sehingga tidak heran

pemilu. Setidaknya ada persamaan

partai politik aliran yang muncul pada

yang dapat kita cermati. Pertama,


Volume 2, No. 1

baik pemilu 1955 maupun pemilu

tercapai dan masyarakat kecewa.

1999 dan 2004, masyarakat memiliki

Kedua, semua kontestan pemilu

keyakinan dan harapan yang sama

(partai politik) gagal melakukan

yakni pemilu merupakan pilihan yang

konsolidasi diri secara baik, sistem

tepat untuk menyelesaikan semua

kepartaian belum mantap bahkan

persoalan yang dihadapi bangsa.

sistem rekrutmen calon legislatifnya

Namun

masih amburadul.

harapan

tersebut

tidak

Tabel 3: Hasil Pemilu 1999 dan 2004* (DPR) Partai Politik

Golkar PDI-P PKB PPP PD PK (2004 : PKS) PAN PBB PBR PDS Partai Lainnya TNI*** Total

Jumlah Suara 1999 (%) 22.5 33.8 12.6 10. 7 1.4

Jumlah Kursi 1999 120 153 51 58 7

Jumlah Suara 2004 (%) 21.6 18.5 10.6 8.2 7.5 7. 3

Jumlah Kursi 2004** 127 109 52 58 56 45

7.1 1.9 -

34 13 26 38 500

6.4 2.6 2.4 2.1

53 11 14 13 12 550

Source: nanta/Arifin/Suryadinata 2005

Pada tingkat nasional, peserta

PKB, PAN, PD, dan PKS. Kedua,

pemilu 2009 berjumlah 38 partai

partai-partai baru berdiri dan lolos

politik. dari jumlah tersebut, secara

berdasarkan

katagoris

keikutsertaan dalam pemilu. Syarat

dapat

diklasifikasikan

syarat-syarat

sebagai berikut. Pertama, partai-

keikutsertaan

partai yang lolos electoral threshold

meliputi: (a) memiliki kepengurusan

sebesar 2% kursi DPR dalam pemilu

di 2/3 jumlah provinsi, dan memiliki

sebelumnya.

kepengurusan

Pada

katagori

ini,

dalam

di

pemilu

2/3

itu

jumlah

terdapat 7 partai yang lolos electoral

kabupaten/kota di provinsi yang

threshold yaitu Golkar, PDIP, PPP,

bersangkutan, (b) memiliki anggota


47

sekurang-kurangnya 1.000 orang atau

partai dari peserta pemilu 2004 yang

1/1.000 dari jumlah penduduk pada

tidak lolos electoral threshold dan

setiap kepengurusan partai politik, (c)

tidak mendapatkan kursi di DPR,

sebagai bagian dari affirmative action

terdapat 4 partai dalam katagori ini,

gerakan perempuan, partai politik

yaitu

juga harus menyertakan sekurang-

Persatuan

kurangnya

keterwakilan

Indonesia, Partai Serikat Indonesia,

perempuan pada kepengurusan partai

dan Partai Buruh. Kelompok partai ini

politik tingkat pusat, (d) partai harus

dapat menjadi peserta pemilu 2009

mempunyai kantor tetap untuk setiap

karena gugatan mereka atas ketidak

level kepengurusan serta mengajukan

adilan dari pasal 316 huruf d

nama dan tanda gambar partai kepada

dikabulkan

KPU. Masuk dalam katagori ini

Konstitusi (MK). Atas putusan MK

terdapat 27 partai.

tersebut,

30%

Kelompok

partai

yang

pada

Partai

Merdeka, Nahdlatul

oleh

KPU

Partai Ummah

Mahkamah

tanpa

melakukan

verivikasi keabsahan syarat-syarat

pemilu 2004 mendapatkan kursi di

ikut

serta

dalam

pemilu

DPR tetapi perolehan kursinya tidak

mengesahkan mereka menjadi peserta

mencapai electoral threshold 2%.

pemilu 2009.

Terdapat 10 partai yang masuk dalam katagori ini. Terakhir, kelompok Tabel 4 : Hasil Pemilu 2009 (DPR) No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Nama Partai Politik Partai Hati Nurani Rakyat Partai Gerakan Indonesia Raya Partai Keadilan Sejahtera Partai Amanat Nasional Partai Kebangkitan Bangsa Partai Golongan Karya Partai Persatuan Pembangunan 2009 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Partai Demokrat Partai Kebangkitan Nasional Ulama

Sumber : Diolah dari data KPU Indonesia

Jumlah Kursi 17 26 57 46 28 107 37 95 150 1

2009


Pemilihan Umum tahun 2009

Volume 2, No. 1

proporsionalitas

nilai

kursi,

merupakan masa akhir elit lama,

pembentukan kepartaian yang efektif,

berseminya elit baru. Menyongsong

dan sebagainya, berusaha diatasi.

pemilu

Dengan demikian, tiap partai rata-rata

2009,

perubahan dengan

DPR

regulasi

melakukan yang

penyelenggaraan

terkait

berpotensi

kehilangan

atau

pemilu.

kelimpahan suara. Bagi partai yang

Perubahan itu dimaksudkan untuk

citranya baik atau membaik, ada

dapat menjawab persoalan-persoalan

peluang mendapat limpahan suara

mendasar yang muncul dalam pemilu

pemilih migran. Namun bagi partai

sebelumnya. Beberapa persolan yang

yang citranya rusak karena terkena

muncul

dalam

sistem

pemilu

kasus, akan berpotensi kehilangan

sebelumnya

diantaranya

berupa

minimal suaranya.

representasi

wakil

rakyat,

Tabel 5: Perolehan Suara Partai Politik Pada Pemilu 2014 No. Partai Politik Perolehan Prosentase Suara 8.402.812 6,72% 1. Partai Nasional Demokrat (Nasdem) 11.298.957 9,04% 2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 8.480.204 6,79% 3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 23.681.471 18,95% 4. Partai PDI-Perjuangan (PDI-P) 18.432.312 14,75% 5. Partai Golongan Karya (GOLKAR) 14.760.371 11,81% 6. Partai Gerindra 12.728.913 10,19% 7. Partai Demokrat 9.481.621 7,59% 8. Partai Amanat Nasional (PAN) 8.157.488 6,53% 9. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 6.579.498 5,26% 10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 1.825.750* 1,46% 11. Partai Bulan Bintang (PBB) 1.143.094* 0,91% 12. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Jumlah 124.972.491 100,00% Sumber : Diolah dari data KPU Indonesia *(tidak lolos Parliamentary Threshold)

Dulu, Pemilu 1955 dipandang

Indonesia dalam kelompok negara

demokratis, tapi tujuh pemilu masa

yang terseret dalam gelombang-surut

Orde

demokratisasi

Baru

merupakan

suatu

ketiga

(the

third

kemunduran tragis sehingga pada

reverse

of

1990-an Huntington menempatkan

democratization). Pada 1998 keadaan


49

berubah. Pemilu 1999 dan Pemilu

Indonesia pasca Soeharto. Pertama,

2004

bahwa

semenjak krisis ekonomi terjadi yang

bergerak

membawa Soeharto ”lengser” dari

menuju kematangan. Dalam Pemilu

kursi kekuasaannya hingga melewati

2009 dan 2014 saat ini ada keraguan,

beberapa

seolah tidak ada keyakinan bahwa

ekonomi

demokrasi akan bertumbuh dewasa.

menunjukkan kinerja yang membaik

memberi

demokrasi

kepastian

Indonesia

Bahkan,

seperti

yang

periode

kepemimpinan,

Indonesia

belum

bahkan masih berjalan dalam kondisi

dikhawatirkan Heru Nugroho (2002)

kritis.

yang mengutip istilah Sorensen,

pemerintahan

Indonesia

ancaman

terjadi sentimen positif dari pasar,

demokrasi beku (frozen democracy).

namun lambat laun perekonomian

Sorensen

nasional

mengalami

mengembangkan

indikator

yang

beroperasinya beku.

konsep

Pertama,

empat

Meskipun

pada

Megawati

secara

awal

berkuasa

umum

kembali

mendasari

melemah. Sektor industri, riil, jasa

demokrasi

dan

keuangan

yang

seharusnya

sempoyongannya

menjadi panglima dalam penyerapan

ekonomi baik di tingkat nasional

tenaga kerja pada kenyataannya justru

maupun lokal. Kedua, mandegnya

yang

proses

pembentukan

pemutusan hubungan kerja. Hingga

warga

(civil

masyarakat

society).

paling

banyak

melakukan

Ketiga,

pengangguran di tanah air mencapai

konsolidasi yang cenderung tidak

40 juta jiwa. Angka ini merupakan

pernah mencapai soliditas namun

angka pengangguran terbesar yang

cenderung

pernah ada di Indonesia. Sementara

semu,

dan

keempat,

penyelesaian masalah-masalah sosial-

sektor

politik-hukum

menyedot banyak tenaga kerja justru

warisan

rezim

informal

yang

mampu

(otoriter) terdahulu yang tidak pernah

hanya diperankan sebagai

tuntas.

pengaman ekonomi politik nasional.

Dari keempat indikator tersebut

Hal

ini

menunjukkan

katub

betapa

Heru Nugroho (2002), mencoba

rendahnya tanggung jawab negara

memaparkan

pada perekonomian rakyat.

beberapa

bukti

bagaimana kondisi sosial politik


Kedua, dengan jatuhnya rezim Orde

Baru,

secara

bersamaan

sebenarnya

keberadaan

demikian

lemah

negara

Volume 2, No. 1

yang akan dilalui. Berbagai kasus hukum yang mengemuka ternyata hanya

diberlakukan

sebagai

dihadapan

komoditas politik untuk menekan

masyarakat. Sementara di sisi lain

pihak lawan, sama sekali tidak ada

terjadi

terhadap

komitmen dari para elit politik untuk

masyarakat. Hal ini ditandai dengan

menegakkan rule of law. Akibat

semakin

kehadiran

rapuhnya konsolidasi di tingkat elit,

organisasi-organisasi sosial maupun

maka integrasi sosial di tingkat akar

politik,

Swadaya

rumput juga terancam. Konflik yang

Masyarakat (LSM) yang kian hari

berbau agama, etnis, dan politik

kian marak melakukan pemberdayaan

masih menjadi bahaya laten yang

dan

sewaktu-waktu

penguatan

maraknya

dan

Lembaga

pendidikan

masyarakat.

politik

Namun

kepada

sayangnya,

siap

meledak

kembali.

menguatnya kekuatan masyarakat ini

Keempat, bangsa Indonesia masih

tidak dibarengi dengan perbaikan di

memiliki sejumlah masalah sosial-

aras negara. Akibatnya yang terjadi

politik-hukum yang tidak pernah

adalah social chaos. Orang tidak mau

tuntas. Masalah-masalah tersebut ada

lagi patuh kepada hukum karena

yang dibiarkan menggantung seperti

apparat

kasus peradilan terhadap mantan

pemerintah

mempunya

wibawa.

tidak

lagi

Masyarakat

Presiden

Soehartobeserta maupun

kroni-

terlanjur tidak percaya kepada apparat

kroninya,

penyelesaian

pemerintah karena perilaku mereka

kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi

yang cenderung korup.

Manusia (HAM) yang masuk kategori

Ketiga, konsolidasi sosial politik

ringan dan berat semasa Orde Baru

yang berjalan tersedat. Dari realitas

Soeharto berkuasa. Kesemua kasus di

politik yang ada dapat dilihat bahwa

atas apabila tidak segera diselesaikan

elit politik masih berjalan sesuai

oleh pemerintah di masa sekarang

dengan

agenda

maupun masa yang akan datang maka

masing.

Belum

politik ada

masingkesamaan

pandangan tentang route reformasi

yang

muncul

political

kemudian

distrust,

yang

adalah pada


kendaraan

utama

51

gilirannya pasti akan mengancam

adalah

bagi

legitimasi pemerintah yang berkuasa

perwakilan politik; Kedua, partai

maupun demokrasi sebagai agenda

politik adalah mekanisme utama bagi

bersama. Kondisi ini pun tentu saja

penyelenggaraan

menjadi ancaman serius bagi transisi

Ketiga, partai politik adalah saluran

yang saat ini sedang berlangsung di

utama

Indonesia.

akuntabilitas demokrasi (Romli, 2008

pemerintahan;

untuk

memelihara

: 21 dan Netherland Institute for Problem Institusionalisme Partai

Multiparty Democrazy (NIMD), 2006

Politik di Indonesia

: 10 ).

Meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan

faktor

perlu

fungsi partai politik dapat dibedakan

dtperhitungkan serta diikutsertakan

menjadi dua (Efriza, 2012 : 226).

dalam proses politik negara, maka

Pertama, peran dan tugas internal

dibentuklah sebuah institusi yang

organisasi. Dalam hal ini organisasi

mampu merepresentasikan suara dari

partai politik memerankan peranan

masyarakat di satu pihak untuk

penting dalam pembinaan, edukasi,

dihubungkan dengan pemerintah di

pembekalan, kaderisasi, konsolidasi

pthak lain. Dewasa ini, partai politik

dan melanggengkan ideologi politik

menempati

yang

posisi

menunjang

yang

Secara garis besar, peran dan

vital

dalam

menjadi

latar

belakang

demokratisasi

pendirian partai politik. Kedua, fungsi

dengan

partai politik yang bersifat eksternal

organisasiorganisasi politik lainnya

organisasi. Di sini peran dan fungsi

yang terdapat dalam sebuah negara.

partai

Menurut catatan dari Netherland

masyarakat luas, bangsa, dan negara.

Institute for Multyparty Democrazy

Kehadiran parpol juga memiliki

(NIMD),

paling

tanggungjawab konstitusional, moral,

tidak terdapat tiga alasan sehingga

dan etika untuk membawa kondisi

partai

dan situasi masyarakat menjadi lebih

dibandingkan

mengungkapkan

politik

demokrasi

diperlukan

agar

dalam sebuah negara

berfungsi. Pertama, partai politik

baik.

politik

terkait

dengan


Volume 2, No. 1

Berkenaan dengan perkembangan

of attitudes and culture). Proses

institusionalisasi yang dialami oleh

pelembagaan ini mengandung dua

partai politik pada era demokrasi

aspek, yaitu aspek internal-eksternal

modern, maka partai politik dituntut

dan aspek struktural-kultural. Bila

memiliki fungsi urgen yang perlu

kedua dimensi ini dipersilangkan,

dilaksanakan, yakni : (1) Komunikasi

maka akan tampak sebuah tabel

politik; (2) Perwakilan; (3) Konversi,

empat sel, yaitu; pertama, dimensi

artikulasi kepentingan dan agregasi;

kesisteman suatu partai (systemness)

(4) Pendidikan politik; (5) Integrasi

sebagai

(partisipasi politik, sosialisasi politik,

internal dengan struktural. Kedua,

dan mobilisasi politik); (6) Persuasi

dimensi identitas nilai suatu partai

dan represi; (7) Kaderisasi; (8)

(value

Rekrutmen politik; (9) Membuat

persilangan aspek internal dengan

pertimbangan, perumusan kebijakan,

kultural. Ketiga, dimensi otonomi

dan kontrol terhadap pemerintah; (10)

suatu

Mengkordinasi

keputusan

lembaga-lembaga

hasil

persilangan

infusion)

partai

aspek

sebagai

hasil

dalam

pembuatan

(decisional

autonomy)

pemerintah; (11) Alat pengontrol

sebagai

kepentingan pribadi politisi yang

eksternal-struktural.

duduk sebagai wakil rakyat maupun

dimensi pengetahuan atau citra publik

pejabat publik; dan (12) Fungsi

(reification) terhadap suatu partai

dukungan

politik sebagai persilangan aspek

(Supportive

function)

(Efriza, 2012 : 237-238). Institusionalisasi

hasil

persilangan

eksternal-kultural

partai

politik

adalah proses pemantapan partai

aspek

Keempat,

(Randal

and

Svasand, 2002). 

Dimensi

kesisteman,

politik baik secara struktural dalam

systemness

rangka

mempolakan

perilaku,

sebagai proses pelaksanaan

maupun

secara

dalam

fungsi-fungsi partai politik,

kultural

memiliki

arti

mempolakan sikap dan budaya (the

yang

process by wich the party becomes

aturan, persyaratan, prosedur

established

dan

in

terms

of

both

integrated patterns on behavior and

dilakukan

mekanisme

menurut

yang


disepakati 

dalam

partai

politik.

keberadaan

Dimensi identitas nilai, value

tersebut.

infusion

partai

merupakan

politik

nilai

yang

didasarkan pada ideologi atau platform partai. Nilai inilah yang menjadi basis kesatuan bagi

para

anggota

dan

supporter untuk mendukung partai tersebut karena value infusion adalah representasi dari pola dan arah perjuangan partai politik. 

decisional independensi

partai politik akan ditentukan oleh kemampuan partai untuk membuat keputusan secara otonom.

Rendahnya

decisional menunjukkan

dalam

nilai

autonomy

pembuatan

bahwa keputusan

partai

di

merupakan

transaksi kepentingan antara elite

partai

dengan

kepentingan aktor lain yang berada di luar partai. Dimensi yang terakhir atau citra

publik,

merupakan

Penilaian

publik partai

terhadap

atas politik

proses

institusionalisasi partai politik di Indonesia masih begitu rendah. Hal ini diukur dari empat dimensi yakni dimensi systemness, value infusion, decisional autonomy dan reification. Dari

dimensi

systemness,

partai

politik di Indonesia masih belum memiliki kesatuan yang erat di dalam tubuh internal partai. Sedangkan dari dimensi value infusion, partai politik

Dimensi autonomy,



pengetahuan

53

reification kedalaman

masih

belum

menginternalisasi menjadi

ciri

mampu

nilai-nilai

partai

yang

yang dapat

membawa manfaat jangka panjang. Sebagian besar partai di Indonesia masih terfokus untuk mendapatkan popularitas dan keberhasilan secara instan, sehingga pengabaian pada penumbuhan ideologi dan platform jangka

panjang

tersebut sebagai

membuat

menjual produk

partai

pragmatisme politik

kepada

masyarakat. Dari dimensi decisional autonomy,

pembuatan

keputusan

partai politik biasanya sarat dengan hasil negosiasi lingkaran elite politik


Volume 2, No. 1

di level pusat dan bukan ditentukan

diposisikan sebagai individu yang

oleh suara dan kepentingan para

nilai gunanya ditentukan dari suara

pendukungnya. Dan yang terakhir,

yang

dari dimensi reification, partai politik

pemilihan (Angulo, 2012). Dalam

baru

citra

posisi dan peran seperti itu, partai

partainya kepada masyarakat melalui

bukannya bertindak sebagai corong

serangkaian

simbol-simbol

aspirasi dan kepentingan rakyat,

kepartaian saja misalnya warna atau

tetapi justru menggunakan rakyat

gambar partai, bukan pada visi misi

sebagai alat dalam memperjuangkan

yang dibawa oleh partai tersebut

nilai dan kepentingan pribadi partai.

(Angulo, 2010).

Singkatnya, partai menjadikan rakyat

mampu

menanamkan

Keberadaan

mereka

berikan

dalam

institusionalisasi

sebagai sumber daya pasif untuk

partai politik begitu penting dalam

membangun kekuatan partai dalam

konteks

kompetisi politik.

kenegaraan,

hal

disebabkan

karena partai

berperan

sebagai

ini politik

Keberlanjutan partai politik di

komponen

Indonesia pun hanya mengandalkan

pendukung bagi terwujudnya sistem

pada

demokrasi yang sehat. Rendahnya

pemimpin

institusionalisasi

menyebabkan

Kepemimpinan merupakan pokok

perpolitikan

yang sangat penting di dalam partai,

Indonesia yang kekuasaannya tidak

namun mendasarkan keberlanjutan

berputar di sekeliling masyarakatnya

hidup partai pada tokoh tunggal si

melainkan ke segelintir elite politik.

pemimpin

Secara

kontraproduktif

timpangnya

sistem

mikro,

gambaran

sistem

kharisma

atau

dalam

pamor

meraih

saja,

si

massa.

secara melemahkan

kepartaian di Indonesia diwarnai

kapabilitas partai politik tersebut

dengan begitu dominannya peran

secara

pemimpin politik dalam menentukan

seharunsya

keberhasilan partai di arena politik

pada

negara. Hal ini dikarenakan partai

muda. Upaya ini dapat dilihat sebagai

politik tidak berbasis pada grassroots

representasi

sehingga

dalam

masyarakat

hanya

internal.

Partai

melakukan

politik kaderisasi

pemimpin-pemimpin

kesungguhan

membangun

yang

partai

pemimpin


sehingga

pada

nantinya

partai

Berdasarkan

Undang-Undang

tersebut mampu menciptakan produk

Nomor

pemimpin

Proses

pemilihan wali kota, bupati, dan

melahirkan kepemimpinan seperti ini

gubernur dilakukan oleh DPRD, tapi

tentunya

menghentikan

penentu utama siapa yang bakal

fenomena munculnya aktor politik

menjadi kepala daerah pada waktu itu

dadakan

adalah menteri dalam negeri, Golkar,

yang

baik.

akan

demi

meningkatkan

popularitas dan voting level partai.

5

55

Tahun

1974,

proses

TNI, dan tentu saja atas restu presiden. Nuansa sentralisme sangat

Sentralisasi Partai Politik dalam

terasa pada waktu itu. Demokratisasi

Pilkada

menunjukkan

Sejak memasuki era reformasi dan

sedikit perbaikan setelah, dalam

pasca-perubahan UUD 1945, regulasi

Undang-Undang Nomor 22 Tahun

tentang pilkada merupakan salah satu

1999 tentang Pemerintahan Daerah,

peraturan yang paling sering diubah.

DPRD memiliki peran utama dalam

Dinamika regulasinya pada awalnya

menentukan siapa yang menjadi

digulirkan

penguatan

kepala daerah. Tapi kasus di berbagai

desentralisasi.

daerah menghadirkan distorsi antara

Berawal dari Undang-Undang Nomor

keinginan elite politik dan anggota

5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

DPRD di satu pihak yang berhadapan

Pemerintahan di Daerah yang sangat

dengan masyarakat bawah mengenai

sentralistik sampai Undang-Undang

calon kepala daerah. Bahkan, isu

Nomor 24 Tahun 2014 tentang

adanya

Pemerintah Daerah yang fenomenal

pelaksanaan pilkada oleh DPRD ini.

karena baru berusia dua tahun telah

Asumsi dan temuan terkait dengan

mengalami

hal

untuk

demokratisasi

dan

perubahan

dua

kali,

politik

tersebutlah

uang

mewarnai

yang

kemudian

terjadinya

perubahan

melalui Undang-Undang Nomor 8

mendorong

Tahun 2015 dan Undang-Undang

metode

Nomor

Ini

daerah. Yang semula dipilih oleh

krusialnya

DPRD diubah menjadi dipilih oleh

16

membuktikan

Tahun betapa

pemilihan kepala daerah.

2016.

rakyat.

dalam

pemilihan

kepala


Pergumulan

untuk

Demikian halnya untuk pasangan

mencari solusi atas keruwetan tata

calon gubernur dan wakil gubernur,

cara pilkada yang terdikotomi antara

harus ada surat keputusan tentang

dipilih oleh DPRD dan rakyat itu

persetujuan dari partai politik pusat

diselingi

yang

atas calon yang diusulkan oleh

penting.

pengurus tingkat provinsi. Artinya,

sesungguhnya

pemikiran

Volume 2, No. 1

perdebatan tidak

Perdebatan tersebut,

antara lain,

persetujuan,

yang

dalam

adalah apakah pilkada itu rezim

politiknya

pemerintah daerah ataukah rezim

ketua

pemilu? Bagaimana dengan calon

mutlak untuk dapat mendaftarkan diri

independen? Bagaimana hubungan

sebagai

antara kepala daerah dan wakil kepala

ataupun wali kota. (Lihat Pasal 42

daerah? Apa kedudukan inkumben

ayat 5 dan 6 Undang-Undang Nomor

dalam pilkada serta perlu izin atau

10 Tahun 2016)

cutikah jika inkumben mencalonkan diri lagi ?

partai,

rekomendasi

merupakan

calon

gubernur,

syarat

bupati,

Pilihan sistem pemerintah daerah adalah desentralisasi, yang berfokus

Perdebatan itu sungguh tak ada pengaruhnya

menjadi

bahasa

terhadap

pada penyerahan kekuasaan dari

hasil

pemerintah pusat kepada daerah. Jika

pemilihan kepala daerah. Sebab, ada

pemerintah pusat sudah menyerahkan

satu hal yang dilupakan, yakni masih

urusan-urusannya

kuatnya cengkeraman partai politik

seolah-olah masalah desentralisasi

terhadap kader-kader partai di daerah.

telah

Sentralisme dalam diri partai politik

penyelenggaraan

itu dapat dilihat pada persyaratan

daerah itu semestinya masyarakat

pendaftaran pasangan calon bupati

daerah

dan pasangan calon wali kota yang

memadai untuk berkontribusi atas

dilengkapi dengan surat keputusan

keberhasilan

pengurus partai politik tingkat pusat

pemerintah daerahnya.

selesai.

kepada

Padahal,

daerah,

dalam

pemerintahan

mendapatkan

porsi

yang

penyelenggaraan

tentang persetujuan atas calon yang

Namun dengan sentralisasi sistem

diusulkan oleh pengurus partai di

pencalonan kepala daerah dalam

provinsi.

tubuh partai politik ini sesungguhnya


sistem pemerintahan desentralisasi

awal

belum ada. Sebab, pemimpin partai

dijalankannya UU Nomor 22 Tahun

politik di tingkat pusat masih sangat

1999, kemudian diperbarui dengan

menentukan siapa yang bisa menjadi

UU 32 Nomor 2004, dan terakhir

calon-calon kepala daerah. Hal itu

dengan UU Nomor 23 Tahun 2014

yang lepas dari perhatian kita semua.

tentang

Sentralisasi

tetap

tampaknya memang tidak bisa serta

diabadikan untuk menentukan siapa

merta mampu mewujudkan prinsip-

yang akan menjadi kepala daerah.

prinsip

dikritik,

Sudah

2000

ini

dengan

Pemerintahan

devolusi

Daerah,

politik

secara

desentralisasi

komprehensif pada lokus kepartaian

dilakukan sepenuhnya. Oleh sebab

dalam kerangka pelaksanaan otonomi

itu, perlu penguatan kepada partai

daerah.

politik di daerah agar mempunyai

desentralisasi

kekuatan untuk menentukan siapa

dipetakan Smith masih akan sukar

yang pantas memimpin daerahnya.

dicapai manakala kebijakan itu tidak

Ini

ditopang oleh ikhtiar lain yang

bisa

saatnya

tapi

tahun

57

diselenggarakan

lewat

konvensi di daerah atau pimpinan partai

politik

di

daerah

Tujuan

dan

manfaat

politik

seperti

kompatibel. Terkait

hal

ini

penulis

bermusyawarah untuk menentukan

menawarkan dua jalan keluar dari

siapa kader partainya yang akan

problematika ketergantungan partai

dijagokan dalam pilkada. Hal itu

politik di daerah terhadap pusat

perlu agar desentralisasi berjalan

hirarkisnya

seiring dengan kekuasaan partai

mengakibatkan partai politik belum

politik yang diserahkan juga kepada

mampu memberi kontribusi yang

pemimpin di daerah.

berarti

pada

kerangka Menimbang

Desentralisasi

bagi

Partai Politik

di

Jakarta

aspek

yang

politik

pelaksanaan

dari

otonomi

daerah. Pertama, melalui pengaturan yang

lebih

assertif

mengenai

Kebijakan desentralisasi politik

desentralisasi politik dan kewenangan

(devolution of power) yang secara

partai politik yang dituangkan di

normatif sudah diberlakukan sejak

dalam UU Partai Politik dan Pemilu.


Kedua,

melalui

Volume 2, No. 1

pemisahan

politik, serta agregasi dan artikulasi

pelaksanaan kegiatan Pemilu antara

kepentingan konstituen di daerah.

Pemilu Nasional dengan Pemilu

Misalnya dalam konteks pengajuan

Lokal.

bakal calon Kepala Daerah/Wakil

Sejauh

ini

berbagai

klausul

pengaturan hubungan internal hirarki di tubuh partai politik cenderung

Kepala Daerah sebagaimana sudah dijelaskan di muka tadi. Jalan keluar yang kedua adalah

bercorak patron-client dan bersifat

melalui

memperkokoh dominasi pusat atas

jadwal kegiatan pelaksanaan Pemilu,

daerah. Model pengaturan seperti ini

sebuah gagasan yang saat ini sedang

jelas tidak memberi ruang yang

berproses secara dinamis. Artinya

lapang bagi partai politik di daerah

Pemilu dilaksanakan dengan dua

untuk

kategori

berkiprah

sesuai

dengan

pemisahan

dan

kategori

dua

jadwal

dan

yang

tuntutan reformasi dan kebutuhan

berbeda. Yaitu Pemilu nasional untuk

memberdayakan entitas politik lokal

memilih

di hadapan dominasi kepolitikan

parlemen nasional; dan Pemilu lokal

nasional.

aktor-aktor

untuk memilih Kepala Daerah/Wakil

politik lokal, gagasan-gagasan politik

Kepala Daerah dan anggota legislatif

cerdas di daerah, bahkan juga aspirasi

daerah. Pemisahan ini sekurang-

dan kepentingan konstituen di daerah

sekurangnya akan memberikan tujuh

menjadi sangat bergantung pada

potensi manfaat (Baswedan, 2008).

Akibatnya

“niyat baik” (jika itu ada) pusat.

Presiden

Pertama,

dan

dengan

anggota

pemisahan

Dengan pengaturan hubungan yang

pemilu, rakyat pemilih bisa dengan

memberi lebih luas dan assertif

jelas membedakan politik daerah dan

kekuasaan dan kewenangan kepada

politik nasional. Dan pemisahan

partai

lokal,

jadwal pemilu itu membuat pemilu di

diharapkan partai politik di daerah

daerah menjadi lebih merdeka dari

dapat

pengaruh

politik

lebih

perannya,

di

tingkat

leluasa

baik

memainkan

sebagai

politik

Jakarta.

sarana

Kemandirian ini akan membuat isu

komunikasi dan partisipasi politik,

Jakarta-centris jadi tidak salable di

maupun sebagai sarana rekrutimen

tingkat daerah.


Kedua,

politisi

daerah

akan

kesulitan untuk sekadar membonceng

59

berjalan 40 tahun, tetapi afiliasi partai dari rakyat pemilih tidak berubah.

nama politisi nasional dan politisi

Kelima, kesadaran korelasi antara

"dipaksa" responsif pada isu daerah

proses politik dan isu keseharian ini

bila ingin survive dalam politik

akan membuat perseteruan ideologis

daerah.

yang abstrak harus diterjemahkan jadi

Ketiga, implikasi institusional dari

kompetisi ideologis yang praktis.

perubahan ini adalah partai politik

Dengan

dipaksa serius membangun organisasi

ideologi/aliran tetap bisa eksis tetapi

dan agenda politiknya di tingkat

penerjemahan praktis dari ideologi itu

daerah.

agar relevan dengan isu keseharian

Keempat, terangkatnya isu daerah

demikian

meski

rakyat jadi lebih penting.

dalam arena politik itu, merangsang

Keenam, kompetisi ideologis yang

rakyat untuk menyadari korelasi isu

praktis itu pada gilirannya akan

keseharian

membuat

yang relevan dengan

proses

politik

proses politik. Kesadaran rakyat

transaksional

pemilih tentang korelasi antara proses

Artinya, rakyat pemilih bukan cuma

politik dan isu keseharian ini bisa

memberikan suara dukungan pada

menjadi

yang

politisi tetapi juga menuntut imbalan

politik

dalam bentuk kepedulian politisi

Karena

terhadap kepentingan dan aspirasi

kuatnya politik aliran di Indonesia

rakyat pemilihnya. Ketujuh, dengan

membuat rakyat pemilih cenderung

proses politik yang transaksional ini

tak peduli terhadap performance

maka kepentingan dan hajat hidup

politisinya. Sebuah studi tentang

rakyat

perilaku pemilih yang dilakukan

diperhatikan, sebab para politisi sadar

Dwight King menunjukkan, hasil

bahwa

Pemilu 1955 dan Pemilu 1999

transaksional,

memiliki kesamaan polarisasi pemilih

"menghukum" politisi/partai politik

(King, 2000). Artinya, waktu telah

dengan memilih politisi/partai politik

breakthrough

mencerdaskan Indonesia.

dalam

Mengapa

?

lain.

di

dalam

tingkat

dalam

arti

jadi

daerah

proses rakyat

positif.

akan

yang bisa


Di sisi lain supremasi eksekutif lokal

akan

berdampak

Volume 2, No. 1

Dengan

hilangnya

kekuatan

pada

otonom parpol di tingkat lokal dalam

pelemahan kekuatan partai politik

bekerja dengan masyarakat -demi

secara internal. Tidak berdayanya

membangun kekuatan bersama- maka

parpol di tingkat lokal ditandai

dapat

dengan pemilihan legislatif daerah

penumbuhan parpol di tingkat lokal di

yang merupakan wujud transaksi

Indonesia tidak ubahnya sebagai

antar sumber daya elite nasional dan

rangkaian sistem franchise (Angulo,

massa elite lokal. Dengan demikian,

2012).

peran parpol di tingkat lokal dalam

mengadopsi secara serupa segala hal

konteks politik nasional hanya dilihat

yang distandarisasi oleh parpol di

sebagai basis dukungan terhadap

tingkat pusat dan bahkan pemimpin

parpol di tingkat pusat. Artinya,

parpol di tingkat lokal tersebut

jumlah massa dan vote yang mampu

dengan

dihimpun oleh parpol di tingkat lokal

dipengaruhi

merupakan sumber kekuatan bagi

parpol di tingkat pusat. Secara

parpol di tingkat pusat. Hal ini tentu

berjangka, maka hal ini berkontribusi

saja

dalam pelemahan institusionalisasi

menyalahi

pemberlakuan

esensi

sistem

dari

multipartai

dalam kerangka kerja desentralisasi karena

idealnya

dianalogikan

Parpol

begitu dan

di

tingkat

mudah diperintah

bahwa

lokal

dapat oleh

parpol di tingkat lokal. Sebagai contoh, demi meraih

pembangunan

dukungan massa, pemilihan calon

kekuatan parpol di tingkat lokal

parpol di tingkat lokal yang akan

dibentuk

dengan

berkompetisi dalam Pilkada tidak

Penisbian

didasarkan pada kapabilitas tiap bakal

dengan

calon yang telah mendaftar melalui

melanggengkan

DPW melainkan berdasarkan survey

sistem "money politic" karena hanya

popularitas. Pemilihan calon tersebut

dengan

kompensasi

juga akan sangat kental dengan

uang maka masyarakat akan tertarik

campur tangan kepentingan parpol di

untuk memilih partai politik yang

tingkat pusat. Krisis kepemimpinan

miskin citra tersebut.

parpol di tingkat lokal seperti ini

melalui

masyarakat hubungan

lokal. partai

masyarakat

kerja

akan

politik

menawarkan


berakibat

destruktif.

61

Jika

sipil sehingga akan tercipta tuntutan-

keberlanjutan parpol di tingkat lokal

tuntutan kepada partai politik untuk

hanya didasarkan pada popularitas si

membuat program dan platform yang

pemimpin maka secara internal partai

sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

tidak ubahnya sebagai mesin yang

(Angulo, 2012).

arah dan gerakannya akan sangat bergantung

pada

keinginan

pemimpin

tersebut.

si

Pemimpin

Kesimpulan Desentralisasi

politik

dan

popular yang kapabilitasnya rendah

kewenangan partai politik menjadi

tentu akan mempengaruhi kualitas

elemen

governance di tingkat lokal dan

mengevaluasi sistem kerja partai

secara signifikan dapat menciptakan

politik tersebut. Hingga sejauh ini,

hambatan-hambatan

dinamika kepartaian di tingkat lokal

dalam

konsolidasi demokrasi.

paling

penting

dalam

masih sangat didominasi oleh pusat.

Berbagai permasalahan demokrasi

Akibatnya

politik

di

daerah

dan desentralisasi di Indonesia akan

merupakan derivasi politik di Jakarta.

mengakibatkan

Kepengurusan

rendahnya

institusionalisasi

partai

partai

dengan

politik.

kewenangan yang desentralistik tidak

Terkait permasalahan ini Angulo

akan menciptakan sebuah demokrasi

(2012) memberikan solusi yang dapat

di tingkat lokal pada partai politik,

digunakan

karena praktik demokrasi internal

untuk

meningkatkan

institusionalisasi partai, antara lain:

partai

meningkatkan

klientelistik

akuntabilitas

yang

sangat

sentralistik,

serta

oligarkis.

horizontal; mentransformasikan DPD

Desentralisasi

kekuasaan

sebagai cabang partai di tingkat lokal

kewenangan dalam lingkup atau

yang mampu menjadi corong bagi

lokus politik kepartaian. Hubungan

aspirasi dan kepentingan daerah;

hirarki kepartaian masih bercorak

memisahkan

pemilihan

legislatif

patron-client

legislatif

nasional;

memperkokoh dominasi pusat atas

meningkatkan otonomi fiskal daerah;

daerah. Akibatnya partai politik di

lokal

dengan

meningkatkan kekuatan masyarakat

dan

dan

bersifat


Volume 2, No. 1

daerah memiliki ketergantungan akut

mampu

memberikan

kontribusi,

terhadap pusat.

bukan hanya pada aspek penguatan

Gejala dependensi akut itu tentu

demokrasi, tetapi juga berkontrbusi

saja memberi pengaruh negatif bukan

pada aspek perwujudan tatakelola

saja terhadap situasi internal partai,

kekuasaan lokal yang lebih equal,

tetapi juga terhadap aspirasi dan

partisipatif, akuntabel dan responsif

kepentingan politik konstituen partai

sebagaimana

di daerah. Salah satu fenomena massif

Smith.

dibayangkan

oleh

dampak ketergantungan ini adalah menyangkut soal pencalonan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam

DAFTAR PUSTAKA Alfian. 1983. Pemilihan Umum dan

setiap kali perhelatan Pemilukada

Prospek

Demokrasi

di

digelar, dimana para calon yang

Indonesia,” dalam Demokrasi

muncul

dan Proses Politik, Jakarta:

seringkali

lebih

merepresentasikan kepentingan pusat

LP3ES.

hirarki partai daripada aspirasi dan kepentingan konstituen di daerah.

AlRasyid, M. Harun. 2010. Ancaman

Terkait problematika ini, penulis menawarkan

dua

jalan

keluar.

Politik dan Pemilu. Kedua melalui melalui

pemisahan

kategori

dan

dalam

Pemilu

dalam

Jurnal

September 2010.

lebih assertif mengenai desentralisasi

yang dituangkan di dalam UU Partai

Partai

Kybernan, Vol. 1, No. 2

Pertama melalui pengaturan yang

politik dan kewenangan partai politik

Oligarki

Ananta,

A.,

Arifin,

Suryadinata, Emerging

E. L.

N., 2005.

Democracy

in

Indonesia; Singapore.

jadual pelaksanaan kegiatan Pemilu, menjadi Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal.Dengan

dua

pilihan

jalan

Angulo, Joan Richart. 2010, dalam Seminar

kebijakan

keluar itu diharapkan nantinya partai

internasional (policy forum)

politik di daerah akan lebih leluasa

dengan tajuk "Desentralisasi

“berkreasi” secara politik sehingga

dan

Sistem

Kepartaian"


63

yang diselenggarakan pada tanggal 10 Agustus 2010

Jurnal IDEA International. 2008. "Penilaian Demokratisasi di

bertempat di Ruang Seminar

lndonesia.pdf, disampaikan

MAP UGM.

pada forum untuk Reformasi Baswedan,

Anies

R.,

2008.

“Memerdekakan

Arena

Politik

dalam

Daerah”,

Demokratis. Kindleberger, Charles P., Maniacs, Panics, and Crashes. 1996. A

aniesbaswedan.blogspot.co

History of Financial Crises,

m, 14 Agustus 2008. Diakses

(New York : Johan Wiley &

pada 20:41 WIB, tanggal 25

Sons, Inc., edisi 3).

Maret 2016. Brian C, Smith. 2012. Desentralisasi, Dimensi

Teritorial Suatu

Negara, Terjemahan Tim

King,

D.Y.

2003.

Half-Hearted

Reform.

Electoral

Institutions and the Struggle for Democracy in Indonesia;

MIPI, Jakarta MIPI.

Westport, Connecticut and Efriza.

2012. Political Explore: Sebuah Kajian ilmu Politik, Bandung: Alfabeta.

London. The emergence of the Cartel Party; di dalam: Party Politics; 1(1); hal 5-28.

Haris, Syamsuddin (ed). 2007. Partai dan Parlemen Lokal Era Transisi

Demokrasi

di

Indonesia. Jakarta ; LIPI.

Kurniawan,

Syarif.

2008.

“Desentralisasi Otonomi Perspektif

Daerah

Dan Dalam

State-Society

Relation”, Jurnal Poelitik, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2008.

Cahyadi.

Kepemimpinan Politik Lokal (Telaah undang-undang no 23

Hidayat,

Robi

tahun

2014

pemerintahan

tentang daerah),

dalam Proceeding Seminar Nasional "UU Pemda: Solusi atau Masalah Yang Baru?" Bandar Lampung, 30 April 2015.


Volume 2, No. 1

Liddle, R.W.(2003): New Patterns of Islamic

Politics

Democracies, Party Politic,

in

Vol

8,

No.

1,

Sage

Democratic Indonesia; di

Publication, London, Hal 5-

dalam:

29.

Asia

Program;

no.110; Woodrow Wilson International

Center

Romli,

Lili.

2008.

"Masalah

for

Kelembagaan Partai Politik

Scholars; Washington, D.C.;

di Indonesia Pasca-Orde

hal 4-13.

Baru". Jumal Polrtika. Vol 6 Tahun 2008

Mortimer, R. (1969): The Downfall of Indonesian Communism; di dalam: Miliband, R. / Saville,

J.(eds.):

The

Socialist Register; London; hal 189-217.

dalam John Markoff. 2002.

Dunia.

CCSS:

Demokrasi Pustaka

Pelajar. Randal, Vicky and Lars Svasand. 2002.

Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah

dalam

Rangka

Penyelenggaraan

Nugroho, Heru (kata pengantar)

Gelombang

Sutisna, Agus. 2011. Analisis Konflik

Party

Institusionalization in New

Pemerintah Daerah Kota Cilegon Tahun 2010, Tesis, Jakarta : SPs Universitas Satyagama.

Menimbang Pentingnya Desentralisasi Partai Politik di Indonesia

Recommend Documents