POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA (TAHUN 1990 SAMPAI DENGAN AKHIR ORDE BARU) ORDE BARU MASA AKOMODATIF

POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA (TAHUN 1990 SAMPAI DENGAN AKHIR ORDE BARU) ORDE BARU MASA AKOMODATIF ABSTRAK

Orde baru bukan penyangkalan terhadap yang lama tetapi lebih sebagai pembeharuan yang terkait dengan persoalan bangsa yang dinilai sangat kronis. Penataan yang baru tidak hanya terfokus pada bidang tertentu tetapi mencakup perubahan dan pembangunan tatanan seluruh kehidupan bangsa dan Negara bedasarkan kemurnian pancasila dan UUD 1945. Dengan kata lain, orde baru menjadi titik awal koreksi terhadap berbagai penyelewengan pada masa lampau. Orde baru juga mengemban tugas menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur. Pemerintahan orde baru mnenyadari sepenuhnya bahwa akibat konflik yang berkepanjangan, penderitaan rakyat telah mencapai titik yang tertinggi. Oleh karena itu pemerintah orde baru menyadari bahwa stabilitas politik adalah hal yang penting untuk ditegakkan demi kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional. Pemerintah orde baru menggunakan politik sebagai sarana untuk menciptakan berbagai instrument politik dengan tujuan menguasai dan mengontrol kelompok yang dikuasai, yaitu rakyat. Hal itu dilakukan tentu tidak lepas dari koridor untuk menciptakan kondisi politik yang mantap sebagai kunci sukses orde baru dalam melaksanakan pembangunan. Kehadiran Orde Baru melahirkan dua pola hubungan antara Islam dan Negara, pertama Antagonistik dan kedua akomodatif yang keduanya merupakan suatu sikap yang saling bersinergi untuk penguatan antara Islam dan Negara. Masa Orde Baru juga mengakomodir segala kepentingan ummat Islam oleh pemerintah, baik ormas dan tokoh-tokoh ummat Islam. Pada masa Orde Baru, pemerintah menginginkan Indonesia dapat mencontoh bangsa-bangsa lain yang dapat maju dengan keterbatasan Sumber Daya Alam yang dimiliki. Ada Enam hal penting dalam hal akomodasi Orde Baru terhadap kepentingan ummat Islam yaitu Disahkannya undang-unadang no 2/1998 tentang pendidikan nasional yang mewajibkan penyelenggara sekolah memberikan pelajaran agama sesuai dengan agama yang dianut anak didik. Keluarnya undang-undang nomor 7/1989 tentan peradilan agama (PA) yang memberi landasan hukum bagi penguatan posisi PA yang sejajar dengan tiga peradilan lainnya. Lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang perkawinan, warisan dan wakaf bagi ummat islam. Diubahnya kebijakan tentang jilbab yang semula dilarang dipakai oleh siswi sekolah milik depertemen pendidikan dan kebudayaan akhirnya dibolehkan 1991. Dikeluarkannya surat keputusan bersama (SKB) Menteri dalam Negeri, menteri Agama tentang pembentukan BAZAS. Dihapuskannya Sumbangan dana sosial berhadiah (SDSB) tahun 1993

1

BAB SATU PENDAHULUAN

A.

LATAR BELAKANG Pada hakikatnya orde baru bukan penyangkalan terhadap yang lama tetapi

lebih sebagai pembeharuan yang terkait dengan persoalan bangsa yang dinilai sangat kronis. Penataan yang baru tidak hanya terfokus pada bidang tertentu tetapi mencakup perubahan dan pembangunan tatanan seluruh kehidupan bangsa dan Negara bedasarkan kemurnian pancasila dan UUD 1945. Dengan kata lain, orde baru menjadi titik awal koreksi terhadap berbagai penyelewengan pada masa lampau. Orde baru juga mengemban tugas menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur. Pemerintahan orde baru mnenyadari sepenuhnya bahwa akibat konflik yang berkepanjangan, penderitaan rakyat telah mencapai titik yang tertinggi. Oleh karena itu pemerintah orde baru menyadari bahwa stabilitas politik adalah hal yang penting untuk ditegakkan demi kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional. Pemerintah orde baru menggunakan politik sebagai sarana untuk menciptakan berbagai instrument politik dengan tujuan menguasai dan mengontrol kelompok yang dikuasai, yaitu rakyat. Hal itu dilakukan tentu tidak lepas dari koridor untuk menciptakan kondisi politik yang mantap sebagai kunci sukses orde baru dalam melaksanakan pembangunan. Dalam jurnal ini penulis akan membahas tentang Politik Hukum Islam Indonesia yang menitik beratkan pada topik pembahasan Akomodatif Era Orde Baru Hingga berakhirnya masa orde baru menuju masa Reformasi.

2

BAB DUA PEMBAHASAN

A.

ORDE BARU DARI ANTAGONISTIK KE AKOMODATIF. Naiknya Presiden Soeharto melahirkan babak baru hubungan Islam dan

Negara di Indonesia. Pola hubungan antara keduanya secara umum dapat digolongkan ke dalam dua pola, yaitu:1 1.

Antagonistik

Hubungan antagonistik merupakan sifat hubungan yang mencirikan adanya ketegangan antara Islam dan negara Orde Baru; Sedangkan

kecenderungan saling membutuhkan antara kelompok Islam

dan negara Orde Baru, bahkan terdapat kesamaan untuk mengurangi konflik antara keduanya. Namun demikian, sebelum mencapai pola akomodatif, telah terjadi hubungan agama dan negara orde baru yang bersifat resiprokal-kritis,yakni awal dimulainya penurunan ketegangan antara agama dan negara di Indonesia. Hubungan antagonis antara negara orde baru dengan kelompok Islam dapat dilihat dari kecurigaan yang berlebih dan pengekangan kekuatan Islam yang berlebihan yang dilakukan Prediden Soeharto. Sikap serupa merupakan kelanjutan dari sikap kalangan nasionalis sekuler terhadap kelompok Islam, khususnya di era 1950-an. Sikap curiga dan kehawatiran terhadap kekuatan Islam membawa implikasi terhadap keinginan negara untuk berusaha menghalangi dan melakukan domestikasi (pendangkalan dan penyempitan) gerak politik Islam, baik semasa Orde Lama maupun Orde baru. Sebagai hasil dari kebijakan semacam ini, bukan saja para pemimpin dan aktivis politik Islam gagal untuk menjadikan Islam sebagai ideologi dan atau agama negara (pada 1945 dan dekade 1950-an), tetapi mereka juga sering disebut sebagai kelompok yang secara politik "minoritas" atau "outsider. Lebih dari itu,

1

http://serbasejarah.wordpress.com/2009/12/17/romantika-politik-islam-masa-orde-baru.

di Unduh pada 2 September 2014.

3

bahkan politik Islam, sering dicurigai oleh negara sebagai anti ideologi negara Pancasila. Akar antagonisme hubungan politik antara Islam dan negara tak dapat dilepaskan dari konteks kecenderungan pemahaman keagamaan ummat Islam yang berbeda. Kecendrungan menggunakan Islam sebagai simbol politik dikalangan aktivis muslim di awal kekuasaan Orde Baru telah melahirkan kecurigaan dari pihak penguasa yang berakibat pada peminggiran Islam dari arena politik nasional. Kebijakan politik kontrol dan represif terhadap kekuatan politik Islam mewarnai arah dan kecendrungan politik Orde baru. Kecenderungan pendekatan politik keamanan (security approaches) yang dilakukan Orde baru dapat ditengarai pada sejumlah peristiwa kekerasan negara atas kelompok Islam di era 1980-an yang dianggap sebagai penentangAsas Tunggal Pancasila ciptaan Orde baru. Kekerasan politik dan peminggiran Islam dari pentas politik nasional yang dilakukan rejim Orde baru atas kekuatan Islam melahirkan kesimpulan dikalangan ahli akan sifat antagonistik hubungan Islam dan negara Orde baru. Sejak awal berdirinnya Orde baru hingga awal 1980-an Islam dianggap sebagai ancaman serius bagi keberlangsungan kekuasaan Orde baru. Pertengahan 1980-an merupakan awal perubahan hubungan Islam dan rezim Orde baru. Hal ini ditandai dengan lahirnya kebijakan-kebijakan politik Presiden Soeharto yang dinilai positif bagi umat Islam. kebijakan-kebijakan Orde baru memiliki dampak luas bagi perkembangan politik Islam selanjutnya baik struktural maupun kultural. 2.

Akomodatif

Akomodatif yaitu menunjukkan kecenderungan saling membutuhkan antara kelompok Islam dan negara Orde baru, bahkan terdapat kesamaan untuk mengurangi konflik antara keduanya. Namun demikian, sebelum mencapai pola akomodatif, telah terjadi hubungan agama dan negara orde baru yang bersifat resiprokal-kritis, yakni awal dimulainya penurunan ketegangan antara agama dan negara di Indonesia. 2

2

Ibid….Romatika Politik Hukum Islam..hal 7.

4

Kecenderungan akomodasi negara terhadap Islam ditengarai dengan adanya kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan keagamaan serta kondisi dan kecenderungan akomodasionis umat Islam sendiri. Pemerintah mulai menyadari akan potensi umat Islam sebagai kekuatan politik yang potensial. Sikap akomodatif negara terhadap Islam lebih disebabkan oleh pemahaman negara terhadap perubahan sikap politik umat Islam terhadap kebijakan negara, terutama dalam konteks pemberlakuan dan penerimaan asas tunggal Pancasila. Perubahan sikap ummat Islam pada paruh kedua 1980-an, dari menentang menjadi menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bersinergi dengan sejumlah kebijakan Orde. Kekerasan politik dan peminggiran Islam daripentas politik nasional yang dilakukan rezim Orde baru atas kekuatan Islam melahirkan kesimpulan dikalangan ahli akan sifat antagonistik hubungan Islam dan negara Orde baru. Sejak awal berdirinnya Orde baru bingga awal 1980-an Islam dianggap sebagai ancaman

sering

bagi

keberlangsungan

kekuasaan

Orde

baru

yang

menguntungakan ummat Islam pada masa selanjutnya. Pengesahan RUU Pendidikan Nasional, pengesahan RUU Peradilan Agama, Pembolehan pemakaian jilbab bagi siswi muslim di sekolah umum, kemunculan organisasi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), dan lahirnya Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila yang langsung dipimpin oleh Presiden Soeharto merupakan indikator adanya hubungan akomodatif yang dilakukan elit penguasa Orde baru terhadap Islam. Perilaku santun dalam berdemokrasi dapat diwujudkan melalui sikap menghindarkan diri dari tindakan main hakim sendiri, lebih-lebih dengan mengatasnamakan agama, kelompok, maupun partai politik tertentu. Dari Akomodatif yaitu menunjukkan kecenderungan saling membutuhkan antara kelompok Islam dan negara Orde baru, bahkan terdapat kesamaan untuk mengurangi konflik antara keduanya.

5

B. ORDE BARU DAN SIKAP AKOMODATIF TERHADAP ISLAM Orde baru yang dipimpin oleh Presisden Suharto secara perlahan ternyata mulai mendekati ummat Islam tidak hanya tokoh-tokoh Islam tetapi juga merambah keberbagai okp dan ormas Islam, maka pemerintah orde baru menunjukan sikap okomodatif terhadap ummat Islam, ada empat akomodatif orde baru terhadap ummat Islam : 1. Akomodasi struktural 2. Legeslatif 3. Infrasstruktural 4. Dan kultural3. Ada Enam hal penting dalam hal akomodasi orde baru terhadap kepentingan ummat Islam yaitu 1. Disahkannya undang-unadang no 2/1998 tentang pendidikan nasional yang mewajibkan penyelenggara sekolah memberikan pelajaran agama sesuai dengan agama yang dianut anak didik. 2. Keluarnya undang-undang nomor 7/1989 tentan peradilan agama (PA) yang memberi landasan hukum bagi penguatan posisi PA yang sejajar dengan tiga peradilan lainnya. 3. Lahirnya kompilasi hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang perkawinan, warisan dan wakaf bagi ummat islam. 4. Diubahnya kebijakan tentang jilbab yang semula dilarang dipakai oleh siswi sekolah milik depertemen pendidikan dan kebudayaan akhirnya dibolehkan 1991. 5. Dikeluarkannya surat keputusan bersama (SKB) Menteri dalam Negeri, menteri Agama tentang pembentukan BAZAS. 6. Dihapuskannya Sumbangan dana sosial berhadiah (SDSB) tahun 1993.4

3

M. Iqbal dan Amin Husen, Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia

Kontemporer. Cet.II. (Jakarta : Kencana Prenada media Group.2013)..hal 298. 4

M Iqbal dan Amin Husen, Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia

Kontemporer. Cet.II. (Jakarta : Kencana Prenada media Group.2013),hal 301.

6

Praktisi sejak tahun 1990-an tersebut Islam dapat lebih berperan tidak hanya sebagai penonton dalam setiap proses berbangsa dan bernegara , tetapi juga ikut menentukan arah perjalanan bangsa. Hal ini tentu sedikit banyaknya merupakan hasil gagasan caknur yang berusaha mencairkan hubungan Islam dan politik yang ketika itu diwarnai ketidak harmonisan.5 Pada masa orde baru ada beberapa program jitu yang dianggap sukses dan sudah berkibar di negara republik Indonesia, adapun program yang lahir dimasa orde baru adalah : Lahirnya partai-partai islam dan partai non Islam, seperti partai PARMUSI (20 Februari 1968), Partai serikat Islam Indonesia, Perti (persatuan tarbiyah Islamiyah), selain partai Islam juga muncul partai PNI, PRAKINDO, partai katolik dan lain-lain.6 Pada pola akomodatif, sebagai antitesa dan pola hubungan sebelumnya Islam hampir menguasai seluruh sendi-sendi pemerintahan dan negara. Tercatat realitas sosial politik umat Islam demikian penting memainkan peranannya di pentas nasional. Kehadiran ICMI, 8 Desember 1990, diyakini sebagai tonggak baru menguatnya islamisasi politik di Indonesia, dan semakin tampak ketika diakomodirnya kepentingan syari’at Islam melalui UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama, sekaligus menempatkan Peradilan Agama sebagai lembaga peradilan negara yang diatur dalam UU No.14/1970 tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman, disusul dengan UU No.10/1998 tentang Perbankan (pengganti

UU No.7/1992),

UU

No.38/ 1999,

tentang

Zakat,

Inpres

No.1/1991.tentang Penyebarluasan KHI. Artikulasi dan partisipasi politik kalangan umat Islam demikian tampak mulai dari pendekatan konflik, pendekatan resiprokal kritis sampai pendekatan akomodatif. Maka dapat diasumsikan untuk menjadikan Islam sebagai kekuatan politik hanya dapat ditempuh dengan dua cara yakni secara represif (konflik) dan akomodatif (struktural-fungsional). Paling

5

M Iqbal dan Amin Husen, Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia

Kontemporer. Cet.II. (Jakarta : Kencana Prenada media Group.2013). Hal. 300-301. 6

Ibid…. Pemikiran Politik Islam..hal, 295.

7

tidak ini merupakan sebuah gambaran terhadap model paradigma hubungan antara Islam dan negara di Indonesia. Gagasan Transformasi Hukum Islam di Indonesia 7 Gagasan transformasi hukum Islam dapat dilihat dan segi ilmu negara. Dijelaskan bahwa bagi negara yang menganut teori kedaulatan rakyat, maka rakyatlah yang menjadi kebijakan politik tertinggi. Demikian pula negara yang berdasar atas kedaulatan Tuhan, maka kedaulatan negara/kekuasaan (rechtstaat) dan negara yang berdasar atas hukum (machtstaat), sangat tergantung kepada gaya politik hukum kekuasaan negara itu sendiri. Dalam konteks kenegaraan di Indonesia kehendak rakyat secara umum diimplementasikan menjadi sebuah lembaga tinggi negara yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Jadi, munculnya pemahaman tertulis bahwa eksekutif membuat sebuah rancangan undang-undang sebelum ditetapkan bagi pemberlakuannya, terlebih dahulu harus disetujui DPR. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, sebelumnya telah terjadi silang pendapat perihal ideologi yang hendak dianut oleh Negara Indonesia. Gagasan Prof. Dr. Soepomo tentang falsafah negara integralistik dalam sidang BPUPKI tanggal 13 Mei 1945 telah membuka wacana pluralisme masyarakat Indonesia untuk memilih salah satu di antara tiga faham yang ia ajukan, yaitu; (1) Faham Individualisme: 2) Faham Kolektifisme; dan (3) Faham Integralistik. Dalam sejarah Indonesia, para politisi menghendaki faham integralistik sebagai ideologi negara dan Pancasila dan UUD 1945 kemudian disepakati sebagai landasan idiil dan landasan struktural Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implikasiya secara hukum setiap bentuk perundang-undangan diharuskan lebih inklusif dan harus mengakomodasikan kepentingan umum masyarakat Indonesia. Inilah yang pada gilirannya akan melahirkan konflik ideologis antara Islam dan negara

7

Dadan Muttaqien, SH., M.Hum., Legislasi Hukum Islam di Indonesia dalam Prespektif

Politik Hukum, PPS FIAI UII, 2009. hal 7.

8

Undang-undang dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan yang tertinggi, di dalamnya telah dapat dicantumkan adanya sanksi dan sekaligus dapat langsung berlaku dan mengikat masyarakat secara umum. Istilah undang-undang dalam

anti

formil

dan

materil

merupakan

terjemahan

dan wet

in

formelezin dan wet in materielezin yang dikenal Belanda. Di Belanda undangundang dalam anti formil (wet in formelezin) merupakan keputusan yang dibuat oleh Regering dan Staten Generaal bersama-sama (gejamenlijk) terlepas apakah isinya peraturan (regeling) atau penetapan (beschikking). Ini dilihat dari segi pembentukannya atau siapa yang membentuknya. Hubungannya dengan undang-undang pokok tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Berdasarkan kepada UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Pasal 5 ayat (1) telah menggariskan bahwa semua undang-undang di Indonesia adalah undang-undang pokok yang kedudukannya setara, dan berada di bawah hierarki norma hukum dan konstitusi UUD 1945. Atas dasar itu, maka dapat dipahami bahwa Undang-undang Dasar (UUD) jelas berbeda dengan undang-undang. Hal ini dapat dilihat dalam sistem hukum Indonesia yang diatur dalam ketetapan MPR No.XX/MPRS/ 1966 sebagai berikut: UUD 1945, Tap MPR, UU, Perpu, PP, Kepres, Kepmen, Perda Tk. I, Perda Tk. II, dan seterusnya. Di samping itu, berbagai jenis peraturan perundang-undanan di negara Indonesia dalam suatu tata susunan hierarki mengakibatkan pula adanya perbedaan fungsi maupun materi muatan berbagai jenis peraturan perundangundangan tersebut. Secara umum fungsi dan undang-undang adalah: Pertama, menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut tentang ketentuan dalam UUD 1945 secara tegas; Kedua, pengaturan lebih lanjut secara umum mengenai penjelasan dalam batang tubuh UUD 1945; Ketiga, pengaturan lebih lanjut mengenai Tap MPR; dan Keempat, pengaturan di bidang materi konstitusi.27 Sedangkan materi muatan undang-undang telah diperkenalkan oleh A. Hamid Attamimi dengan istilah het eigenaarding orderwerp der wet yang juga digunakan oleh Thorbecke dalam Aantekening op de Grondwet yang terjemaahannya sebagai berikut: UUD 1945 ditentukan mengenai siapa yang berhak membentuk undangundang. Dalam pasal 5 ayat (1), yang menentukan adalah presiden memegang 9

kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR, dan materi muatan undang-undang sama sekali tidak disebutkan. Kendati demikian, para ahli hukum menyebutkan bahwa materi muatan undang-undang tidak dapat ditentukan ruang lingkup materinya mengingat semua undang-undang adalah perwujudan aspirasi rakyat (kedaulatan rakyat). Atas dasar itu, sesungguhnya semua materi muatan dapat menjadi undang-undang, kecuali jika undang-undang tidak berkenan mangatur atau menetapkannva. Bila diteliti lebih seksama kekhasan undang-undang dan peraturan lainnya adalah undang-undang dibentuk dan ditetapkan oleh presiden dengan persetujuan DPR. Jadi. muatan materi hukum undang-undang akan menjadi pedoman bagi peraturan-peraturan lain di bawahnya. Adapun pedoman untuk mengetahui materi muatan undang-undang dapat ditentukan melalui tiga pedoman, yaitu: Pertama, dari ketentuan dalam Batang Tuhuh UUD 1945 terdapat sekitar 18 masalah (18 pasal) tentang hak-hak asasi manusia, pembagian kekuasaan negara, dan penetapan organisasi dan alat kelengkapan negara; Kedua, Berdasar wawasan negara berdasar atas hukum/rechtstaat) yang dimulai dan kekuasaan absolut negara (polizeistacit), terus pembentukan negara berdasar atas hukum yang sempit/liberal

(rechtstaat sempit/liberal),

berdasar

atas

hukum

formal

(rechtstaat formal), dan negara berdasar atas hukum material/sosial yang modern (rechtstaat material sosial); dan Ketiga, berdasar pada wawasan pemerintahan sistem konsitusional, di mana penyelenggaraan kekuasaan negara dan hukum serta yang lainnya harus mengacu pada norma dasar (ground norm) dan Undangundang Dasar. Dengan kata lain, yang dimaksud adalah Pancasila dan UUD 1945. Dari rumusan-rumusan tersebut, dapat diambil gambaran konseptual bahwa kodifikasi hukum Islam menjadi sebuah undang-undang (takhrij al-ahkam fi alnash al-taqnin) diharuskan mengikuti prosedur konstitusional dan sejalan dengan norma hukum serta cita hukum di Indonesia. Kodifikasi dan unifikasi hukum Islam serta penyusunan rancangan perundang-undangan yang baru diarahkan untuk terjaminnya kepastian hukum (law enforcement) di masyarakat. Demikian sekilas pandang tentang era akomodatif pada masa orde baru yang dikenal dengan rezim yang tunduk atas Undang-Undang 1945 dengan 10

kekuatan

militernya

sehingga

mampu

membelai para

cendikian

Islam

terperangkap dalam kekuasaan dan terlena dengan berbagai kekuasaan dan keangkuhan.

C.

ORDE BARU DAN PROGRAM UTAMA Rezim baru yang tampil di atas keruntuhan demokrasi terpimpin

menamakan dirinya sebagai Orde Baru (ORBA)8. Pada umumnya diterima kesepakatan bahwa, bahwa awal kelahiran orde baru adalah pada saat diterimanya supersemar dari Soekarno oleh Soeharto yang kemudian sipenerima dalam waktu yang sangat cepat membukarkan PKI. Orde Baru itu sendiri secara resmi didefenisikan sebagai “ Tatanan kehidupan negara dan bangsa yang diletakkan kembali pada pelaksanaan kemurnian Pancasila, dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Ada baiknya dikemukakan disini program Orde Baru sebagaimana dirumuskan dalam seminar II Angkatan Darat9 hal ini pemakalah mengambil pendapat Mahfudh MD dalam bukunya yang berjudul “Politik Hukum di Indonesia”. Adapun program tersebut adalah : 1. Musuh utama orde baru adalah PKI. 2. Orde baru adalah suatu sikap mental 3. Tujuan orde baru adalah menciptakan kehidupan politik, ekonomi, dan cultural yang dijiwai oleh moral pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa 4. Orde baru menghendaki pemikiran lebih realistis dan paragmatis. 5. Mengutamakan kepentingan nasional 6. Orde baru menginginkan suatu tata susunan yang lebih stabil, berdasarkan lembaga-lembaga.(institusional) 8

Herbert Feith dan kawan-kawan, Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965. (Jakarta :

LP3ES, 1988), hal. Xvii-xviii. 9

Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Cet. 6. (Jakarta : Raja wali Press. 2014). Hal.

198-199.

11

7. Orde baru menghendaki pengutamaan konsulidasi ekonomi dan social dalam negeri 8. Orde baru menghendaki pelaksanaan yang sungguh-sungguh dari cita cita demokrasi politik dan demokrasi ekonomi 9. Orde baru menghendaki suatu tata politik dan ekonomi yang berlandaskan pancasila, dan UUD 1945. 10.

Orde baru adalah suatu tata politik dan ekonomi yang belum

mempunyai kenyataan, yang ada baru suatu iklim yang cukup menguntungkan bagi pertumbuhan orde baru 11.

Orde baru adalah suatu proses peralihan dari orde lama ke suatu

susunan baru 12.

Orde baru masih menunggu pelaksanaan dari segala ketetapan

MPRS IV/1966 13.

Orde baru harus didukung oleh totoh pimpinan yang berjiwa orde

baru yang menduduki tempat-tempat strategis 14.

Orde baru yang harus didukung oleh suatu imbangan kekuatan

yang dimenangkan oleh barisan orde baru. Dari butir-butir yang dilahirkan oleh seminar II Angkatan Darat itu ada beberapa kata atau istilah kunci yang nantinya akan menentukan konfigurasi politik rezim orde baru, yaitu konsolidasi ekonomi, pimpinan dan pemerintahan yang kuat dan susunan yang stabil. Menurut pemakalah 14 butir yang ditargetkan oleh orde baru sebagai program utama demi mensejahterakan rakyat dan untuk memakmurkan Negara, hanya beberapa butir saja yang dapat dijalan dan dirasakan oleh rakyat semasa orde baru yang mana program tersebut lebih banyak berpihak kepada program kesejahteraan para elite politik dan para militer saja orde baru.

12

D.

SEBAB-SEBAB KEJATUHAN ORDE BARU. Sulit membayangkan betapa sebuah rezim yang telah berkuasa selama

lebih dari tiga dasawarsa dan didukung oleh kekuatan militer serta segala infrasstruktur ternyata tumbang ditangan gerakan rakyat yang dimotori oleh mahasiswa (people’s power).10 1. Kesenjangan sosial, rakyat kecil mengalami perlakuan diskriminatif dari penguasa 2. Sistem politik dan hukum yang sangat sentralistis dan tidak mencerminkan rasa keadilan 3. Gaya Pemimpin berkekuatan totaliter dan otoriter

Berikut akan pemakalah paparkan faktor-faktor yang menyebabkan runtuhnya orde baru menurut pandangan Rizki Razak dalam tulisannya FaktorFaktor Runtuhnya Orde Baru. 4. Krisis Ekonomi11 Krisis ekonomi yang melanda Asia, yang dimulai di Thailand menghantam Indonesia. Akibat krisis ini organisasi perbankan kita menjadi berantakan yang sampai sekarang belum dapat di konsolidasi kembali. Nilai rupiah terhadap dollar Amerika tetap di dalam tingkat yang amat rendah, sehingga harga-harga keperluan umum, terutama sembako, dalam hitungan rupiah tetap tinggi. Krisis yang melanda Indonesia juga disebabkan karena praktek KKN. Istilah KKN (Kolusi, Korupsi, Nepotisme) adalah istilah yang paling populer yang disuarakan oleh kaum reformis untuk segera diberantas. Kolusi diantara penguasa pada masa ORBA dengan para pengusaha hanya menguntungkan kedua belah pihak. Sedangkan rakyat hanya menerima akibat buruk dari praktek tersebut. Demikian juga, korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara telah menguras sumber ekonomi negara sehingga uang yang seharusnya digunakan untuk kemakmuran rakyat tidak sampai kepada sasarannya. Adapun nepotisme adalah praktek penguasa yang lebih mementingkan anggota keluarga atau golongan untuk memperoleh jabatan serta kesempatan-kesempatan dalam dunia usaha. Penderitaan rakyat akibat krisis ekonomi dibaca dengan baik oleh kelompok intelektual terutama mahasiswa.

10 11

Ibid…. Pemikiran Politik Islam, hal 303. Rizki Rasyak. Faktor Penyebab Runtuhnya Orde Baru Blogspot.Di Unduh Pada

Tanggal 05/05/2012.

13

Dampak yang ditimbulkan dari krisis ekonomi adalah pada ketersediaan cadangan devisa. Setelah mengalami beberapa kegagalan untuk melakukan stabilisasi nilai tukar, maka cadangan devisa negara merosot dari sekitar 20 milyar dollar AS pada pertengahan 1997 menjadi sekitar 14 milyar pada pertengahan 1998. Hal ini juga merupakan dampak dari memburuknya neraca modal Indonesia terhadap penurunan arus modal masuk secara drastis maupun melonjaknya arus modal keluar. 5. Gerakan Mahasiswa Indonesia 1998 Untuk dapat mencermati pergerakan mahasiswa dapat dibedakan menjadi empat periode. Periodisasi ini dibuat dengan mendasarkan pada momen-momen penting dalam gerakan mahasiswa tahun 1998 yaitu : tanggal Sidang Umum MPR 1-11 Maret 1998, Insiden berdarah Universitas Trisakti 12 Mei dan mundurnya Presiden Soeharto tanggal 21 Mei 1998. Periode pertama adalah periode sebelum 1 Maret 1998. Pada awal periode itu, isu yang ditampilkan belumlah menyangkut substansi reformasi melainkan sebatas pada kondisi aktual saat itu seperti: kelaparan di Irian Jaya, kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera, menuntut pemerintah untuk menurunkan harga-harga barang, dan menindak penimbun sembilan bahan pokok (sembako). Contonya adalah aksi 150 mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) yang melakukan mimbar bebas di kampus Baranangsiang pada hari Rabu, 3 Desember 1997 dengan poster-poster yang dipajang bertuliskan: Berantas Korupsi dan Kolusi, Tindak Tegas Mega Koruptor di BI, Tindak Tegas Pembakaran Hutan, Tindak Tegas Aborsi Sampai ke Akar-akarnya. Pada hari Senin 12 Januari 1998 sebanyak 24 orang mahasiswa IPB Bogor mendatangi balaikota Bogor dengan mempermasalahkan merebakknya gambar-gambar porno yang terpasang disejumlah bioskop dan maraknya praktik prostitusi di beberapa tempat di wilayah Bogor. Aksi-aksi demo tersebut bersifat lokal sporadis dan belum memiliki dampak berantai kepada mahasiswa-mahasiswa lainnya, baik yang dari satu perguruan tinggi ataupun ke perguruan tinggi lainnya. Di samping jumlah partisipan yang cenderung terdiri atas sebagian kecil mahasiswa dari satu perguruan tinggi, aksi-aksi ini belum memiliki sebuah kerangka dan agenda aksi yang terjadwal. Periode kedua adalah 12 Maret 1998-12 Mei 1998. setelah sempat reda selama hampir satu minggu, mahasiswa kembali melakukan demonstrasi. Isi-isu yang dimunculkan pada periode ini berkenaan dengan kredibelnya kabinet Pembangunan VII karena dinilai sarat dengan nepotisme dan koncoisme. Periode ini juga ditandai dengan kejenuhan mahasiswa dalam melakukan aksi di dalam kampus. Keinginan mahasiswa untuk berdemonstrasi di luar kampus sudah tentu memicu bentrokan dengan aparat keamanan. Salah satu demonstrasi mahasiswa terbesar pada periode ini terjadi di kampus Universitas Sumatera Utara (USU) Medan yang menyebabkan diliburkannya kampus dari kegiatan akademik sejak 29 April hingga 7 Mei 1998. Aksi ini sempat disebut sebagai aksi yang paling beringas yang melibatkan aksi saling melempar batu antara mahasiswa dan aparat, penembakan gas air mata, pembakaran 2 motor aparat keamanan dan lain sebagainya. Dalam periode ini isu-isu lain yang muncul adalah mengenai dialog yang diprakarsai oleh ABRI dan peristiwa penculikan para aktivis. 14

Sebagaian besar mahasiswa dari perguruan tinggi yang telah mapan seperti UGM, UI, IKIP Bandung, IAIN, dan Unpad tidak hadir dalam dialog tersebut. Periode ketiga, periode ini ditandai dengan terjadinya peristiwa insiden Trisakti tanggal 12 Mei 1998, dimana ribuan mahasiswa Trisakti melakukan demonstrasi menolak pemilihan kembali Soeharto sebagai Presiden Indonesia saat itu yang telah terpilih berulang kali sejak awal Orde Baru. Mereka juga menuntut pemulihan keadaan ekonomi Indonesia yang dilanda krisis sejak tahun 1997. Mahasiswa bergerak dari Kampus Trisakti di Grogol menuju ke Gedung DPR/MPR di Slipi mereka dihadang oleh aparat kepolisian yang mengharuskan mereka kembali ke kampus dan sore harinya terjadilah penembakan terhadap mahasiswa Trisakti. Penembakan itu berlangsung sepanjang sore hari dan mengakibatkan 4 mahasiswa Trisakti meninggal dunia dan puluhan orang lainnya baik mahasiswa dan masyarakat masuk rumah sakit karena terluka. Sepanjang malam tanggal 12 Mei 1998 hingga pagi hari, masyarakat mengamuk dan melakukan pengerusakan di daerah Grogol dan terus menyebar hingga ke seluruh kota Jakarta. Mereka kecewa dengan tindakan aparat yang menembak mati mahasiswa. Periode keempat, Soeharto akhirnya menyerah pada tuntutan rakyat yang menghendaki dia tidak menjadi Presiden lagi, namun tampaknya tak semudah itu reformasi dimenangkan oleh rakyat Indonesia karena ia meninggalkan kursi kepresidenan dengan menyerahkan secara sepihak tampuk kedaulatan rakyat begitu saja kepada Habibie. Ini mengundang perdebatan hukum dan penolakan dari masyarakat. Bahkan dengan tegas sebagian besar mahasiswa menyatakan bahwa Habibie bukan Presiden Indonesia. Mereka tetap bertahan di gedung DPR/MPR sampai akhirnya diserbu oleh tentara dan semua mahasiswa digusur dan diungsikan ke kampus-kampus terdekat. Paling banyak yang menampung mahasiswa pada saat evakuasi tersebut adalah kampus Atmajaya Jakarta yang terletak di Semanggi. Pada bulan November 1998 pemerintahan transisi Indonesia mengadakan Sidang Istimewa untuk menentukan Pemilu berikutnya dan membahas agendaagenda pemerintahan yang akan dilakukan. Mahasiswa bergolak kembali karena mereka tidak mengakui pemerintahan ini dan mereka mendesak pula untuk menyingkirkan militer dari politik serta pembersihan pemerintahan dari orangorang Orde Baru. 6. Krisis Politik yang Terjadi di Indonesia Kekerasan politik yang berdimensi rasial sesungguhnya bukanlah hal yang baru di dalam sejarah politik di Tanah Air kita, baik sebelum maupun sesudah proklamasi kemerdekaan. Kejadian-kejadian yang dilaporkan secara luas akhir-akhir ini berkaitan dengan aksi kerusuhan sebelum, selama, dan sesudah jatuhnya rezim Orde Baru sebenarnya telah dikhawatirkan oleh banyak pihak akan muncul. Meskipun demikian, tak pernah dibayangkan bahwa kekerasan politik yang berwarna rasial itu akan berlangsung sedemikian mengerikan, khususnya terjadi pembunuhan serta perkosaan terhadap warga etnis Tionghoa. Tak pelak lagi, kekerasan politik rasial merupakan salah satu 15

persoalan yang senantiasa menyatu pada kehidupan politik selama ia tidak diselesaikan secara terbuka, proporsional, dan rasional. ORBA yang dibentuk menyusul tumbangnya rezim Orde Lama dibawah Soekarno, secara formal menyatakan ingin melakukan koreksi total terhadap penyimpanganpenyimpangan konstitusional, termasuk dalam masalah hubungan antara kelompok mayoritas dan minoritas. Dalam perkembangannya selama 32 tahun, ORBA ternyata masih melakukan kesalahan-kesalahan yang sama dan bahkan dalam kaitan dengan masalah rasial terjadi yang lebih besar. 7. Faktor Sosial 1. Meningkatnya Angka Kemiskinan. Kenaikan angka penduduk miskin yang melonjak dengan pesat disebabkan oleh beberapa hal : Menurunnya pendapatan riil penduduk diperkirakan untuk periode 19971998 terjadi penurunan pendapatan riil rata-rata sebesar 10-14% dalam nilai konstan. Naiknya jumlah pengangguran, terutana di kota-kota besar menyebabkan munculnya kelompok-kelompok miskin dengan perkiraan sekitar 15 juta orang pada tahun 1998. Kenaikan inflasi, terutama untuk kelompok pangan yang jauh lebih tinggi dari tingkat inflasinya sendiri. Diperkirakan untuk harga beras telah meningkat hampir 200%. Hal ini menyebabkan turunnya daya beli masyarakat desa maupun kota dan mendorong mereka dalam kelompok hidup miskin. 2. Kelompok Rawan Pangan. Melihat lebih dalam lagi ke dalam distribusi kemiskinan yang digolongkan sebagai keluaraga pra sejahtra dan sejahtra meningkat menjadi hampir 17,5 juta. Kelompok masyarakat rawan pangan yang naik secara drastis ini disebabkan oleh kombinasi antara krisis ekonomi yang menurunkan daya beli dan faktor alam yang tidak menguntungkan. Hasil estimasi secara konservatif yang dilakukan oleh World Food Program yang dilakukan di 35 wilayah DATI II di 15 provinsi menunjukan bahwa 7,5 juta orang dari sekitar 19,5 juta populasi di wilayah tersebut akan mengalami masalah rawan pangan.Kemiskinan absolut sangat erat kaitanya dengan maslah rawan pangan dan kekurangan gizi. Masalah rawan pangan sebagain besar menimpa wanita dan anak-anak. 3. Meledaknya Angka Pengangguran Tingkat pengangguran diperkirakan mencapai 15 juta orang atau sekitar 16,5% dari angkatan kerja pada pertengahan 1998. Angka ini jelas lebih rendah dari angka sebelumnya. Hal ini diperburuk lagi mengingat masalah sebenarnya terletak pada semi pengangguran yang jauh lebih besar dari angka 16

pengangguran dan merupakan indikasi kearah kelompok penduduk miskin. Hal ini terutama terjadi di perkotaan, dimana sebagaian besar pengangguran biasanya tetap melakukan pekerjaan tetapi dengan beban kerja yang sangat ringan dan upah yang minim. Pada tahun 1996 diperkirakan sekitar 37% dari pekerja sebenarnya berada dalam kondisi semi pengangguran dan angka ini diperkirakan lebih besar lagi pada situasi krisis seperti ini. 4. Menurunnya Murid Sekolah Konsekuensi dari menurunnya pendapatan riil adalah menurunnya tingkat pendaftaran sekolah. Hal ini terutama desebabkan oleh tekanan kepada anak untuk membantu mencari nafkah terutama bagi keluarga miskin. Pada tahun 1998/1999 diperkirakan menjadi kenaikan murid putus sekolah dari sekitar 2,6% menjadi 5,7% untuk murid SD atau kenaikan sebesar 119,2%. Sedangkan untuk murid SMP naik 5,1% menjadi 13,3% atau kenaikan sebesar 125%. Secara absolut diperkirakan sekitar 17,5 juta murid usia sekolah akan putus sekolah untuk mencari penghasilan serta 400 ribu murid sekolah tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Bahkan jika dilakukan penghapusan uang sekolah, kenaikan murid usia sekolah diperkirakan akan tidak meningkat drastis karena semakin tingginya biaya-biaya kesempatan (opportunity cost) di lapangan kerja. 5. Mutu Kesehatan Di bidang kesehatan, melemahnya nilai tukar rupiah telah menyebabkan kenaikan drastis harga obat-obatan, vaksin, kontrasepsi. Survei kecil yang dilakukan di Jakarta dan Jawa Barat menunjukkan kenaikan harga obat rata-rata hampir tiga kali lipat. Sedemikian parahnya masalah kelangkaan obat sehingga beberapa pusat kesehatan tutup. Lebih parah lagi, menurunnya tingkat pendapatan riil menyebabkan daya beli kelompok penduduk miskin untuk mendapatkan fasilitas kesehatan berkurang. Kondisi yang sama terjadi pada golongan wanita, terutama wanita hamil yang akan mempertinggi resiko kematian bayi akibat buruknya sarana kesehatan. Berita-berita di surat kabar menyatakan bahwa bertambah banyak jumlah pasien yang memilih keluar dari rumah sakit karena kurang dan mahalnya obat-obatan. 6. Bidang Ekonomi Dalam perdebatan-perdebatan mengenai ekonomi, sering diperdebatkan apakah ekonomi menjadi prasyarat keamanan ataukah sebaliknya keamanan menjadi prasyarat hidupnya ekonomi. Apabila ekonomi rusak dan keluargakeluarga dalam masyarakat tidak mungkin memenuhi kebutuhanya, pelanggaranpelanggaran hukum amat sukar dicegah. Tetapi, kalau keadaan umum tidak aman kegiatan-kegiatan ekonomi pasti terganggu, bahkan mungkin buat sementara terhenti. Keamanan umum di Indonesia dalam satu tahun sesudah Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden mengalami banyak gangguan, sedangkan ekonomi umum belum mampu bangkit kembali dari pukulan berat oleh krisis moneter. Nilai rupiah terhadap dollar AS dalam beberapa bulan sesudah 17

pergantian tahun 1998 sampai 1999 relatif stabil tetapi pada tingkat yang tinggi antara Rp. 7.000 dan Rp. 8.000 sehingga belum dapat membantu ibi-ibu rumah tangga dari kelas rendah yang penghasilan kerjanya dalam rupiah belum cukup untuk mengejar harga sembako yang tetap tinggi. Karena keadaan ekonomi yang demikian, jumlah anak jalanan dan preman tidak berkurang, tetapi malah bertambah. Para petani pangan juga banyak yang mengeluh karena tingginya harga pupuk dan karena saingan harga beras dari luar negeri yang dapat masuk ke Indonesia dengan bebas pajak atau dengan pajak yang rendah. 7. Dalam Bidang Sosial Sejak Soeharto menyatakan dirinya berhenti dari jabatan Presiden pada tanggal 21 Mei 1998 sampai satu tahun kemudian keadaan sosial di indonesia selalu diganggu oleh berbagai peristiwa yang meresahkan masyarakat banyak. Jumlah kemiskinan yang setahun lalu mencuat samapi 100 juta belum menunjukkan gejala menurun. Jumlah penganggur sebagai korban PHK tidak kurang dari tujuh juta, dengan kebanyakan di antara mereka bermukim di kotakota besar. Menurut analisa pemakalah banyaknya jumlah penduduk miskin dan korban PHK, banyak keluarga terpaksa mengurangi makan sehari-hari atau memilih maknan yang berkualitas gizi rendah, juga buat anak-anak di bawah umur sepuluh tahun yang sedang sangat membutuhkan masukan gizi yang cukup sebagai landasan kesehatan badan mereka. Dikhawatirkan, kalau kekurangan gizi berlangsung lebih lama generasi anak-anak dikemudian hari akan menjadi generasi anak-anak yang lemah. Kekurangan gizi yang berkepanjangan tidak hanya memiliki pengaruh negatif terhadap perkembangan tubuh anak, akan tetapi juga intelegensi atau daya pikir mereka. Selain itu, gejala sosial yang menarik perhatian adalah di bidang keamanan dan ketertiban umum. Tahun 1999, kepolisian RI secara organisatoris dan operasional dipisahkan dari angkatanangkatan bersenjata. Istialah ABRI tidak lagi berlaku dan diganti dengan TNI yang meliputi angkatan darat, laut dan udara. Di samping itu, kepolisian RI berdiri sendiri meskipun secara administratif tetap di bawah pimpinan Menteri Pertahanan dan Keamanan.

18

E.

DINAMIKA POLITIK HUKUM REZIM ORDE BARU Dalam bidang hukum kondisi indonesia sangat parah, supremasi hukum

tidak tegak, hukum mengabdi hanya untuk kepentongan kekuasaan, pengadilanpengadilan yang digelar hanya memperlihatkan kepada kita sebuah opera tentang ketidak adilan, penggusuran terjadi diberbagai daerah, rakyat harus merelakan hak-hak mereka untuk kepentingan

kekuasaan,

munculnya mafia-mafia

peradilan12. Politik hukum Islam di Indonesia terus berkembang baik dari sisi perkembangan ekonomi, pendidikan dan juga sampai kepada pentas percaturan politik hukum Islam. Salah satu pergulatan politik yang berubah secara drastic adalah tentang kekuasaan. Orde Baru (Indonesia: Orde Baru) adalah istilah yang diciptakan oleh kedua Presiden Indonesia Soeharto untuk mengkarakterisasi rezimnya saat ia berkuasa pada tahun 1966 . Soeharto menggunakan istilah ini untuk kontras kekuasaannya dengan pendahulunya , Sukarno ( dijuluki " Orde Lama ", atau Orde Lama ) . Istilah " Orde Baru " di masa yang lebih baru telah menjadi identik dengan tahun Suharto ( 1965-1998 ). Suasana politik sesudah berhentinya Presiden Soeharto penuh dengan kejadian-kejadian yang menimbulkan frustasi dikalangan Pemerintah, ABRI, partai-partai politik dan masyarakat umum. Di antara kejadian-kejadian itu dapat disebut beberapa yang membawakan disintegrasi politik berkepanjangan, misalnya

naiknya

Habibie

menjadi

Presiden

menggantikan

Soeharto,

pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan, timbulnya partai-partai politik baru, tawaran kepada rakyat Timor-Timur untuk mendapatkan otonomi luas atau kemerdekaan, gerakan di Irian Jaya dan Aceh untuk mendirikan negara merdeka baru lepas dari Republik Indonesia; Rencana Pemilu 1999 dan pencalonan Preseden. Disamping itu, hampir setiap hari orang Jakarta dan kota besar lainnya dapat membaca di surat kabar, majalah atau tabloid tentang politik pemerintahan

12

Ibid…. Pemikiran Politik Islam, hal 309-310

19

Soeharto yang merugikan negara dan rakyat karena bertentangan dengan sistem demokrasi. KESIMPULAN Kehadiran Orde Baru melahirkan dua pola hubungan antara Islam dan Negara, pertama Antagonistik dan kedua akomodatif yang keduanya merupakan suatu sikap yang saling bersinergi untuk penguatan antara Islam dan Negara. Masa Orde Baru juga mengakomodir segala kepentingan ummat Islam oleh pemerintah, baik ormas dan tokoh-tokoh ummat Islam. Pada masa Orde Baru, pemerintah menginginkan Indonesia dapat mencontoh bangsa-bangsa lain yang dapat maju dengan keterbatasan Sumber Daya Alam yang dimiliki. Ada Enam hal penting dalam hal akomodasi Orde Baru terhadap kepentingan ummat Islam yaitu 1. Disahkannya undang-unadang no 2/1998 tentang pendidikan nasional yang mewajibkan penyelenggara sekolah memberikan pelajaran agama sesuai dengan agama yang dianut anak didik. 2. Keluarnya undang-undang nomor 7/1989 tentan peradilan agama (PA) yang memberi landasan hukum bagi penguatan posisi PA yang sejajar dengan tiga peradilan lainnya. 3. Lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang perkawinan, warisan dan wakaf bagi ummat islam. 4. Diubahnya kebijakan tentang jilbab yang semula dilarang dipakai oleh siswi sekolah milik depertemen pendidikan dan kebudayaan akhirnya dibolehkan 1991. 5. Dikeluarkannya surat keputusan bersama (SKB) Menteri dalam Negeri, menteri Agama tentang pembentukan BAZAS. 6. Dihapuskannya Sumbangan dana sosial berhadiah (SDSB) tahun 1993 Demikianlah yang dapat pemakalah sampaikan atas segala kekurangan pemakalah mohon maaf, semoga kita senantiasa diberi petunjuk dan pertolongan dari Allah SWT. Amin Wassalam.

20

DAFTAR PUSTAKA

Dadan Muttaqien, SH., M.Hum., Legislasi Hukum Islam di Indonesia dalam Prespektif Politik Hukum, Semarang : PPS FIAI UII, 2009. http://serbasejarah.wordpress.com/2009/12/17/romantika-politik-islam-masaorde-baru. di Unduh pada 2 September 2014. Herbert Feith dan kawan-kawan, Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965. (Jakarta : LP3ES, 1988. M Iqbal dan Amin Husen, Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer. Cet.II. (Jakarta : Kencana Prenada media Group.2013. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Cet. 6. (Jakarta : Raja wali Press. 2014).

Rizki Rasyak. Faktor Penyebab Runtuhnya Orde Baru Blogspot.Di Unduh Pada Tanggal 05/05/2012.

21