KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN Jalan Veteran Nomor 11 Jakarta Pusat 10110 TelplFax : (021) 3840755 !vwt/. d ili e pa€-gq, i$ g'!
Yth. Kepala KantorWlayah Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Rl Up. Kepala Divisi Pemasyarakatan
diSeluruh lndonesia
SURAT EDAMN
NoMoR lA>-
t8r. p?.Dt.7 ,OL rh+4Utt 2-ot6
TENTANG PEN I NGKATAN PENCEGAHAN PENYELUN DU PAIV BARANG TERLARANG
DI LAPAS, RUTAN DAN CABANG RUTAN
1.
Umum
Menindak lanjuti Perintah Presiden Republik lndonesia terkait Penanggulangan dan Pemberantasan Narkoba yang salah satu poinnya perlu ditingkatkan pengawasan yang ketat
pada lapas sehingga Lapas tidak dijadikan pusat penyebaran dan peredaran narkoba, serta arahan dari Menteri Hukum dan HAM tentang pemberantasan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba dan dalam pemyataan Direktur Jenderal Pemasyarakatan tentang 9 (sembilan) Jalur penyelundupan barang terlarang di Lapasl Rutanl Cabang Rutan.
Berdasarkan hal tersebut maka pertu dikeluarkan surat edaran terkait dengan peningkatan pencegahan penyelundupan barang terlarang diLapas/ Rutan dan Cabang Rutan.
2. Maksud dan Tujuan
Sebagai pedoman dalam rangka peningkatan pencegahan penyelundupan barang terlarang di Lapas / Rutan I Cabang Rutan.
3.
Ruang Lingkup
Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan pencegahan penyelundupan barang terlarang adalah dengan melakukan penggeledahan rutin/insidentil di area Pengamanan Pintu Utama (PzU), blok hunian, serta kontroldi area brandgang dan tempat kegiatan kerja baik didalam maupun di luar Lapas I Rutan / Cabang Rutan.
4.
Dasar
a. b.
Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
Peraturan Pemerintah Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
c. Peraturan
Pemerintah Rl Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Wewenang, Tugas'dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;
d.
Rl Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Rl Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara
Peraturan Pemerintah
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
e.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Rl Nomor : M.HH.16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan;
f.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Rl Nomor: M.HH-01.PW.01.01 Tahun 201 1 tentang Pengawasan lnternal Pemasyarakatan;
g.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Rl Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara;
h.
Peraturan Menteri Hukum Oan tUt Asasi Manusia Rl Nomor
7 Tahun 2013 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan;
i.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
j.
Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E.22.PR.08.03 Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan;
k.
Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-416.PK.01.04.05 Tahun 2015 tentang Standar Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban pada Lapas dan Rutan;
l.
Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-459.PK.01.04.01 Tahun 2015 tentang Standar Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban pada Lapas dan Rutan.
5.
Jalur Penyelundupan
a. Jalur pertama adalah melalui pengunjung (besuk) keluarga dan handaitaulan; b. Jalur kedua yaitu melatui petugas; c. Jalur ketiga yaitu melalui narapidana yang mengikuti program asimilasidi luar Lapas; d. Jalur keempat yaitu melalui Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang keluarl masuk Lapas/ Rutan untuk keperluan proses hukum dan/ atau persidangan, izin keluar lapas dengan alasan penting dan berebat ke Rumah Sakit; Poin a, b, c dan d dilakukan dengan cara antara lain
-
Menempeldibadan; Dimasukkan ke dalam anggota tubuh; Disembunyikan didalam barang bawaan.
:
e.
Jalur kelima melalui bahan makanan Napil Tahanan dengan cara
-
Dimasukan dalam bahan makanan (seperti dalam perut ikan, dalam telur yang sudah
,
l.
:
dikuras isinya, dalam kelapa yang sudah dikuras isinya dan lainnya); Melalui pengantar bahan makanan tennasuk sopir; Diselipkan disalah satu bagian kendaraan pengantar bahan makanan;
Jalur keenam yaitu melalui toko/ warung koperasi yang beroperasi di dalam blok dengan
cara memasukan barang terlarang ke dalam bungkusan barang di jual seperti
kopilteh
sachet, mie instant, detergent, rokok, air galon dan lainnya;
g.
Jalur ketujuh adalah melalui kunjungan resmi/ terjadwalterkait pembinaan Napi ( ceramah,
pendidikan, angkut sampah, keda sama dengan pihak ketiga dan lainnya);
h. Jalur kedetapan yaitu melalui kunjungan insidentil/ asimilasi
(seperti peringatan hari hari
besar, peresmian, dan lainnya);
i.
Jalur kesembilan yaitu melaluitembok keliling dengan cara antara lain
-
:
melemparkan barang dengan menggunakan wadah seperti bola tenis, bola kaki, botol minuman dan lainnya;
-
memanfaatkan drone (pesawat mini tanpa awak), layangan dan/ atau menggunakan binatang;
6.
StrategiPencegahan Agar memerintahkan Kepala Lapas / Rutan / Cabang Rutan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
a.
Melaksanakan Penggeledahan
di Pintu Utama sesuai Keputusan
Direktur Jenderal
Pemasyarakatan Nomor: PAS-416.PK.01.04.05 Tahun 2015 tentang Standar Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban pada Lapas dan Rutan poin 1.7. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban huruf C Pelaksanaan Penggeledahan
b. Jalur pertama
;
dicegah dengan cara melaksanakan Standar Pencegahan Bagian C tentang
Pelaksanaan Pencegahan antara lain
-
tentang
:
penggeledahan badan dan barang dilakukan secara cermat dan seteliti mungkih dengan tidak mengabaikan aspek HAM;
-
penambahan petugas khusus pengeledahan badan dan barang di P2U; mengoptimalkan sarana dan prasarana penggeledahan yang tersedia;
meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait untuk membantu penggeledahan badan dan barang kunjungan;
-
Melakukan analisa dan evaluasi secara berkala serta tindak lanjutnya.
l
c.
Jalur kedua dicegah dengan cara
"
:
Mengaktifkan dan menempatkan satgas pengawasan internal di area PZU khusus untuk melakukan penggeledahan badan dan barang terhadap lalulintas petugas di Lapas/ Rutan;
-
Jika jumlah petugas terbatas dan tidak ada bantuan pengamanan dari TNUPOLRI
maka dapat diusulkan petugas outsourcing guna melakukan penggeledahanl pemeriksaan terhadap lalulintas petugas, pengusulan tersebut melalui mekanisme peraturan yang berlaku;
-
Melakukan pengawasan terhadap oknum petugas yang patut diduga terlibat dalam
peredaran barang terlarang, dan memberikan pekerjaan yang tidak berinteraksi dengan narapidana/ tahanan
d.
;
Melakukan analisa dan evaluasi secara berkala serta tindak lanjutnya.
Jalur ketiga dicegah dengan cara
-
:
penggeledahan badan dan barang dilakukan secara cermat dan seteliti mungkin; Memberikan sanksiterhadap petugas pengawas asimilasi apabila didapati narapidana asimilasi melanggartata tertib Lapas/ Rutan;
-
Melakukan analisa dan evaluasi secara berkala terhadap narapidana yang sedang menjalani asimilasi serta tindak lanjutnya.
e.
Jalur keempat dicegah dengan cara
-
:
penggeledahan badan dan barang dilakukan secara cermat dan seteliti mungkin; Memberikan sanksiterhadap petugas pengawas asirnilasi apabila didapati narapidana asimilasi melanggartata tertib Lapas/ Rutan;
-
Melakukan analisa dan evaluasi secara berkala terhadap narapidana yang sedang menjalani asimilasi serta tindak lanjutnya.
f.
Jalur kelima dicegah dengan cam
-
:
Membentuk tim penggeledahan khusus untuk memeriksa supir/pengantar makanan, kendaraan dan bahan makanan yang masuk dalam Lapas/ Rutan;
-
Melakukan pengawasan secara berlapis terhadap keluar masuk kendaraan bahan makanan;
-
Mengoptimalkan peran intelijen lokal tehadap kernungkinan upaya penyelundupan barang terlarang;
-
Melakukan analisa dan evaluasi secara berkala serta tindak lanjutnya terhadap kegiatan yang dilakukan.
g.
Jalur keenam dicegah dengan cara
-
:
Membuat tim khusus yang bertugas memeriksa, menggeledah dan mengawasi lalu lintas barang koperasi;
-
Membuat laporan secara tertulisl lisan kepada kalapas/ karutan terhadap kegiatan yang dilakukan;
- " Melakukan analisa dan evaluasi secara berkala serta tindak lanjutnya terhadap kegiatan yang dilakukan. h.
Jalur ketujuh dicegah dengan cara
-
:
Membuat pemberitahuan kepada para pihak yang berkunjung resmi ke lapas/ rutan terkait SOP / tata tertib Lapas/ Rutan;
-
penggeledahan badan dan barang dilakukan secara cermat dan seteliti mungkin dengan tidak mengabaikan aspek HAM;
-
Membuat lhporan tertulis atas kegiatan dimaksud;
Melakukan analisa dan evaluasi secara berkala serta tindak lanjutnya terhadap kegiatan yang dilakukan.
l.
Jalur kedelapan dicegah dengan cara
-
:
Memasang pemberitahuan tentang tata tertib berkunjung di Lapas/ Rutan di Pintu Masuk;
-
Membuat tim khusus yang bertugas mengawasi, rnemeriksa dan menggeledah setiap pengunjung dalam rangka asimilasi ke dalam secara cermat dan seteliti mungkin;
-
Melaksanakan SOP Penggeledahan keluar masuk Lapasl Rutan kepada pengunjung;
Melakukan analisa dan evaluasi secara berkala serta tindak lanjutnya terhadap kegiatan yang dilakukan.
J.
Jalur kesembilan dicegah dengan cara
-
:
Mengoptimalkan pelaksanaan tugas penjagaan di Pos Atas;
Mengoptimalkankontrolkeliling; Memasang CCTV ditembok keliling sisi luar;
Melakukan analisa dan evaluasi sec€rra berkala serta tindak lanjutnya terhadap kegiatan yang dilakukan. Ditetapkan diJakarta pada tanggal ?) April2016 DIREKTUR
Tembusan:
1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Rl (sebagai 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusid Rl; 3. lnspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Rl.
,;"4^RAKATAN,
