L A P O R A N K I N E R J A T A H U N A N B K S A P D P R - R I

L A P O R A K I N E R J T A H U N A B K S A D P R - R 2 0 1 1

N A N P I

BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Laporan Kinerja Tahunan BKSAP DPR-RI 2011

D A F T A R

I S I

DAFTAR ISI .................................................................................................... 1 SEKILAS MENGENAI BKSAP............................................................................ 2 BKSAP DI TAHUN 2011 ................................................................................. 4 LINGKUP KEGIATAN BILATERAL ................................................................... 6 LINGKUP KERJA SAMA REGIONAL ................................................................ 32 LINGKUP KERJA SAMA INTERNASIONAL ...................................................... 54 PANJA MDGs .................................................................................................. 84 EVENTS ........................................................................................................... 88 PENYELENGGARAAN SIDANG PARLEMEN REGIONAL/INTERNASIONAL.... 97 RANGKUMAN CAPAIAN BKSAP .................................................................... 100 EVALUASI dan REKOMENDASI ...................................................................... 106 PENUTUP ....................................................................................................... 113 LAMPIRAN 1. DAFTAR NAMA PIMPINAN DAN ANGGOTA BKSAP 2. FOTO-FOTO KEGIATAN BKSAP

1


SEKILAS MENGENAI BKSAP

Dalam menjalankan kegiatan hubungan antarparlemen, DPR-RI (DPR) senantiasa berpedoman kepada prinsip nasional yaitu politik luar negeri Republik Indonesia yang bebas aktif. Prinsipnya diabadikan bagi kepentingan nasional yang merupakan penjabaran dari apa yang tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Dalam hal Pemerintah melaksanakan politik luar negeri untuk membina persahabatan antarnegara, maka tujuan yang sama juga dilaksanakan DPR melalui kegiatan yang dapat disebut sebagai diplomasi antarparlemen, dan di DPR peran ini dijalankan oleh Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP). Berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, tugas BKSAP adalah: 1. membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dengan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan/atau anggota parlemen negara lain; 2. menerima kunjungan delegasi parlemen negara lain yang menjadi tamu DPR; 3. mengoordinasikan kunjungan kerja alat kelengkapan DPR ke luar negeri; dan 4. memberikan saran atau usul kepada Pimpinan DPR tentang masalah kerja sama antarparlemen. BKSAP adalah alat kelengkapan DPR yang mencerminkan sikap Indonesia yang mempromosikan demokrasi, menghormati kedaulatan, anti-penjajahan, mencintai perdamaian abadi, mengedepankan dialog, dan bersahabat ke arena pergaulan keparlemenan antarbangsa dan antarnegara. Sebagai wadah lintas komisi dan lintas fraksi yang membawa satu kepentingan, yakni Indonesia ke kancah global, BKSAP merupakan pelaku diplomasi parlemen yang menerobos kekakuan diplomasi, mengambil peran sentral diplomasi dalam pergaulan keparlemenan, hingga meningkatkan kesepahaman dan rasa bersahabat antarnegara. Misi BKSAP adalah untuk meningkatkan dan memperkuat pengaruh Indonesia dalam radar pergaulan internasional. Misi ini diterjemahkan BKSAP lebih lanjut dengan membentuk Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) dengan parlemen2


parlemen negara sahabat; menghadiri forum antarparlemen baik regional maupun multilateral; menyelenggarakan sidang-sidang regional dan multilateral di Indonesia; mengupayakan menduduki berbagai posisi di organisasi parlemen regional/ multilateral; membentuk panitia kerja; membuat kajian mengenai kepentingan nasional atas isu-isu internasional; dan mengembangkan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan menghadiri sidang/pertemuan internasional. In brief, BKSAP adalah pintu DPR ke dunia internasional yang dapat memberikan perspektif baru dari sisi aspirasi konstituen yang diwakili oleh anggota parlemen dan memberikan ruang bagi di peningkatan fungsi parlemen dibidang legislasi, pengawasan dan anggaran dalam menghadapi tantangan global yang bersifat lintas batas. Saat ini BKSAP mempunyai 50 orang anggota termasuk empat orang pimpinan.

3


BKSAP DI TAHUN 2011

BKSAP DPR pada tahun 2011 memperkuat komitmennya untuk memperjuangkan kepentingan nasional melalui kancah diplomasi parlemen. Hal tersebut terlihat melalui keterlibatan dan kontribusi aktif BKSAP dalam isu-isu global dan regional yang sentral bagi kepentingan nasional seperti: demokrasi, MDGs, anti korupsi, climate change, penanganan bencana, hingga perlindungan HAM dan buruh migran, ekonomi dan finansial, serta pemberdayaan perempuan. BKSAP berjuang dan berbicara untuk kepentingan nasional rakyat Indonesia. Melalui jalur bilateral dan multilateral, pada 2011, BKSAP berbicara tentang HAM termasuk penguatan kerja sama dan perlindungan hak-hak pekerja migran baik melalui dialog maupun resolusi di berbagai organisasi parlemen seperti ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), Asian Parliamentary Assembly (APA), AsiaPacific Parliamentary Forum (APPF), Inter-Parliamentary Union (IPU), Parliamentary Union of OIC Member States (PUIC) dan lainnya. Pada akhir September 2011, DPR menjabat sebagai Presiden ASEAN InterParliamentary Assembly (AIPA) hingga 2012. Kiprah tersebut menyempurnakan peran vital BKSAP pada 2011 ketika dipercaya mengemban amanah sebagai IPU focal point/Advisory Group on HIV/AIDS; dan Vice Presidents of the IPU Standing Committee on Peace and International Security; melengkapi jabatan-jabatan bergengsi lainnya yang telah diemban sejak tahun 2010. Sementara itu, di tahun 2011 BKSAP juga telah memulai misi sebagai President of the Parliamentary Union of OIC Member States (PUIC) Conference, dengan mengadakan terobosan, antara lain perubahan Statuta, untuk memperkuat PUIC. BKSAP juga telah secara langsung berkunjung ke negara-negara anggota OKI yang belum aktif di PUIC untuk mengajak mereka agar aktif di PUIC. BKSAP dalam hal ini juga telah berhasil membuat sejarah baru dalam sejarah diplomasi parlemen, sebagai pihak Indonesia yang pertama kali mengunjungi Albania dan Maladewa. Selain itu, pada tahun 2011, BKSAP juga telah dilibatkan bersama dengan Delegasi Pemerintah RI untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB dengan salah satu misinya yaitu mendukung keanggotaan penuh Palestina di PBB, selain mendorong disepakatainya resolusi PUIC untuk merealisasikan kunjungan delegasi pimpinan parlemen PUIC untuk mengakhiri isolasi Jalur Gaza. 4


BKSAP menitikberatkan kepada pembangunan manusia secara berkelanjutan dalam berbagai aspek di berbagai isu mengingat manusia adalah aktor utama penentu hubungan antarbangsa dan antarnegara. Melalui BKSAP, Panitia Kerja Millennium Development Goals (Panja MDGs) melanjutkan kerjanya dan berkontribusi bagi pencapaian kemakmuran dan kesejahteraan global. Panja juga mempererat hubungan dan koordinasi dengan PBB melalui badan-badannya seperti UNESCO menuju terwujudnya pencapaian tujuan-tujuan pembangunan internasional. BKSAP juga menginisiasi peran aktif Parlemen Indonesia dalam mempromosikan pluralitas budaya dan potensi pariwisata yang dimiliki nusantara dengan mendorong daerah menjadi tuan rumah event keparlemenan berskala regional dan internasional. Pada tahun 2011, Kota Solo, Jawa Tengah, menjadi tuan rumah penyelenggaraan APA International Conference and Adhoc Committee Meeting. Pada tahun-tahun kedepan, BKSAP berkomitmen untuk semakin mendorong diversifikasi tuan rumah acara-acara keparlemenan berskala regional dan internasional ke berbagai daerah di Indonesia. Karena BKSAP percaya, selain berkontribusi global, diplomasi juga harus memberi manfaat luas kepada masyarakat hingga tingkat lokal. Laporan kinerja tahunan BKSAP 2011 ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas fungsi dan tanggung-jawab BKSAP dalam melancarkan diplomasi parlemen sesuai aturan-aturan yang termaktub dalam UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, & DPRD, dan Tata Tertib DPR tahun 2009. Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen 2009-2014,

Dr H. Muhammad Hidayat Nur Wahid

5


LINGKUP KEGIATAN BILATERAL

Salah satu penerapan diplomasi Indonesia adalah melalui jalur second track diplomacy, sehingga hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara-negara sahabat tidak hanya terjalin melalui Government to Government tetapi juga melalui Parliament to Parliament. Melalui peningkatan hubungan kerja sama bilateral antarparlemen, diharapkan dapat mendorong kerja sama yang saling menguntungkan antara Indonesia dengan negara-negara sahabat di berbagai bidang. GKSB DPR dibentuk sebagai salah satu upaya untuk mempererat hubungan kerja sama antara Indonesia dengan negara-negara sahabat khususnya di tingkat parlemen dan membangun mitra kerja dengan negara sahabat. Untuk periode 2009–2014 telah dibentuk lima puluh sembilan (59) GKSB DPR. Selama kurun waktu 2011 kegiatan yang dilaksanakan sehubungan dengan hubungan kerja sama bilateral meliputi pengiriman Delegasi Bilateral, Kunjungan Delegasi Parlemen Negara Sahabat, Kunjungan Delegasi Teknis Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), dan Pendampingan Ketua DPR dalam menerima Tamu Parlemen/Perwakilan Negara Sahabat.

A. PENGIRIMAN DELEGASI GRUP KERJA SAMA BILATERAL 1.

Delegasi GKSB DPR – Parlemen Meksiko ke Meksiko pada tanggal 26 Februari–6 Maret 2011 dipimpin oleh Josef Adreanus Nae Soi (FPG) Hasil Kunjungan: Parlemen Meksiko mengungkapkan apresiasi kepada Indonesia yang dipandang memiliki peran penting sebagai pemimpin dan pilar stabilitas di kawasan, terutama dengan kepemimpinan Indonesia di ASEAN. Meksiko menyatakan keinginannya untuk menjadi mitra wicara ASEAN di masa mendatang. Di era global dan saling ketergantungan ini kedua parlemen sepakat untuk terus berupaya untuk mendekatkan diri melalui posisi bersama dalam 6


2.

tema-tema global seperti perlindungan lingkungan hidup, pencegahan bencana alam, pemberantasan terorisme dan kejahatan terorganisir, perlucutan senjata dan sebagainya. Kedua parlemen juga sepakat bahwa hubungan persahabatan antarparlemen yang selama ini telah terjalin dalam konteks bilateral maupun multilateral yaitu melalui wadah Inter-Parliamentary Union (IPU), Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF), dan lain sebagainya dapat lebih ditingkatkan di masa mendatang. Selain itu kedua parlemen berharap agar hubungan persahabatan antara kedua parlemen dapat menjadi faktor pendorong bagi kedua pemerintah untuk meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

Delegasi GKSB DPR – Parlemen Kuwait ke Kuwait pada tanggal 14–18 Maret 2011 dipimpin oleh Teuku Irwan (FPD) Hasil Kunjungan: Terkait dengan masalah perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Kuwait, Parlemen Kuwait menyampaikan bahwa Parlemen Kuwait telah membuat Undang-Undang tentang Perlindungan Tenaga Kerja Domestik (pembantu rumah tangga). Undang-Undang tersebut dalam waktu dekat akan disahkan dalam Rapat Paripurna National Assembly Kuwait. Diharapkan dengan adanya Undang-Undang tersebut dapat melindungi tenaga kerja asing di Kuwait khususnya pembantu rumah tangga termasuk tenaga kerja Indonesia di Kuwait. Selain itu, juga perlu ditindaklanjuti Memorandum of Understanding (MoU) tentang perlindungan tenaga kerja Indonesia di Kuwait oleh kedua negara yang sekarang masih pending. Mengenai kondisi Tenaga Kerja Indonesia sektor nonformal di Kuwait, Indonesia memberlakukan moratorium pengiriman TKI ke Kuwait sejak September 2009 mengingat banyaknya kasus yang merugikan para TKI seperti gaji yang tidak dibayar, majikan yang kasar, pelecehan seksual dan lain-lain. Pada perayaan ulang tahun Kuwait ke 50, Amir Kuwait memberikan amnesti kepada 3000 TKI bermasalah untuk dipulangkan ke Indonesia dalam tempo empat bulan dimulai sejak bulan Maret 2011. 7


3.

Di bidang kerja sama ekonomi, Indonesia mengundang Kuwait untuk berinvestasi di Indonesia untuk kepentingan rakyat kedua negara mengingat Indonesia mempunyai sumber daya alam yang beragam dan berharap agar Parlemen Kuwait dapat mendorong realisasi investasi Kuwait di Indonesia. Menanggapi hal ini, Parlemen Kuwait memang tertarik untuk berinvestasi di Indonesia dan dikatakan bahwa Kuwait telah menyaksikan pameran sumber daya energi di Indonesia. Di samping itu Kuwait juga tertarik untuk mengembangkan energi listrik yang berasal dari berbagai sumber alam seperti di Indonesia dari pada energi nuklir di Jepang.

Delegasi GKSB DPR – Parlemen Rusia ke Rusia pada tanggal 2–8 April 2011 dipimpin oleh Adang Ruchiatna Puradiredja (FPDI-P) Hasil Kunjungan: Menurut Duta Besar RI, agar produk Indonesia bisa masuk ke Rusia bahkan ke negara Eropa lain melalui gerbang Rusia, rencananya akan dibentuk Indonesian Trade Promotion Centre (ITPC) di St. Petersburg karena kota ini sangat ramai arus perdagangan. Pihak Rusia tertarik untuk bekerja sama dalam bidang militer yaitu pembelian kapal selam. Namun policy Indonesia tidak mengarah ke masalah ini karena spesifikasi kapal yang terlalu besar untuk perairan Indonesia dan juga perlu dibuat pangkalan untuk kapal selam ini. Jika pihak KBRI ingin menindaklanjuti kerja sama militer lebih jauh, Duta Besar RI dapat berkomunikasi agar dapat diagendakan pertemuan dengan Ketua Pertahanan Rusia. Dalam bidang energi dan pertambangan, pihak Rusia menawarkan kerja sama untuk dapat mengaktifkan sumur-sumur minyak tua untuk dapat memperpanjang kapasitas sumur-sumur tua. Untuk dapat memenuhi kebutuhan dalam negerinya, Rusia juga tertarik untuk melakukan kerja sama dalam bidang kelapa sawit. Delegasi Indonesia, setelah mendapatkan keterangan opsi cara pembayaran dari Wakil Ketua Dumma, menjelaskan agar pembayaran dilakukan dengan cara cash, tidak dengan cara barter. 8


4.

Kebijakan politik luar negeri Rusia saat ini yang dapat membawa Rusia lebih sukses dari era sebelumnya. Kebijakan politik saat ini bersifat terbuka dan multisektor serta bebas dari ideologi masa lalu. Yang dimaksud kebijakan multisektor yang terbuka yaitu Rusia sangat terbuka untuk bekerja sama dalam berbagai bidang termasuk kerja sama secara bilateral, regional, dan multilateral.

Delegasi GKSB DPR – Parlemen Brasil ke Brasil pada tanggal 10–16 April 2011 dipimpin oleh dr. Charles Jones Mesang (FPG) Hasil Kunjungan: Parlemen Brasil menyambut baik harapan GKSB terkait pembentukan grup serupa di Camara dos Deputados dan menyetujui agar segera dibentuk grup kerja sama Indonesia – Brazil di Camara dos Deputados. Saat ini Grup tersebut sedang dalam tahap pembentukan. Terkait keinginan Indonesia untuk menciptakan swasembada daging tahun 2014, Wakil Ketua Camara Brasil menyampaikan ketertarikan dan kesediaan Brazil untuk membantu transfer of technology di bidang tersebut. Kunci dari program pengentasan kemiskinan di Brasil adalah dengan mengombinasikan kebijakan di bidang ekonomi dan kebijakan di bidang sosial. Kebijakan di bidang ekonomi antara lain dengan percepatan pembangunan ekonomi. Sementara kebijakan di bidang sosial adalah dengan memberikan baik Conditional Cash Transfer (CCT) maupun Cash Transfer (CT) yang bertujuan menaikkan pendapatan keluarga. Sistem Pemilu di Brasil menggunakan sistem pemungutan suara elektronik yang terkomputerisasi dimana dalam waktu dua jam sejak pemungutan suara dimulai, sekitar 94% suara dari sekitar 79,98% pemilih yang telah memberikan suaranya sudah dapat diketahui hasilnya. Sistem tersebut bahkan mengakomodir pula pemilih yang berposisi golput. Sistem kesehatan di Brazil bersifat universal (Sistema Unico de Saude/ SUS) yang berlaku untuk semua warga negara Brasil, yang memungkinkan rakyat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit-rumah sakit publik, imunisasi maupun bentuk-bentuk pelayanan kesehatan lainnya, 9


kecuali ada batasan-batasan tertentu yang tidak dibiayai pemerintah seperti cuci darah. Tindak lanjut kerja sama di bidang kesehatan antara Brasil dan Indonesia telah dilakukan pertemuan antara GKSB DPR – Parlemen Brasil, Duta Besar Indonesia untuk Brasil, Bapak Sudaryomo Hartosudarmo dan Menteri Kesehatan RI di Hotel Mulia pada tanggal 6 Juni 2011 dimana salah satu hasil pertemuan tersebut adalah akan dilakukan kerja sama antara Kementerian Kesehatan RI dengan Kementerian Kesehatan Brasil di bidang pengembangan Vaksin Demam Berdarah. Pihak Brasil akan menindaklanjuti adanya imbal beli berupa alih teknologi dikaitkan dengan pembelian pesawat tempur Super Tucano produksi EMBRAER dari Brasil untuk pengadaan pesawat TNI. 5.

Delegasi GKSB DPR – Parlemen Chile ke Chile pada tanggal 6–14 Mei 2011 dipimpin oleh Hj. Anna Mu’awanah, S.E. (FPKB) Hasil Kunjungan: Dalam hal penanganan bencana alam, seluruh kegiatan penanganan bencana alam dipusatkan di Lembaga Mitigasi Bencana yang disebut ONEMI. Saat terjadi keadaan gawat darurat, seluruh pejabat negara (Kepala Negara dan Menteri-Menterinya) berkumpul di kantor ONEMI untuk memantau secara langsung melalui layar-layar yang ditempatkan di daerah-daerah rawan bencana. Setelah berkonsultasi dengan PejabatPejabat di ONEMI dan Menteri-Menteri, Kepala Negara bisa memutuskan negara dalam keadaan darurat atau tidak. Dalam bidang pertanian, pemerintah Chile juga berorientasi pada ekspor dan sistem ekonomi terbuka. Para pelaku dalam bidang ini kebanyakan adalah swasta, pemerintah hanya mengatur kebijakannya saja. Pihak Chile sangat mengharapkan terwujudnya kerja sama di segala bidang yang memerlukan keterlibatan lembaga legislatif dan menciptakan program-program persahabatan antarparlemen Chile dan Indonesia. Dari setiap pertemuan baik dengan Parlemen, Menteri Luar Negeri, KADIN, Kementerian Pertanian dan KBRI, isu FTA menjadi isu sentral, dimana pihak Chile sangat agresif mempromosikan FTA ini ke negara10


negara lain termasuk Indonesia. Pihak Chile mendesak agar Indonesia tidak menunda-nunda perjanjian tersebut, karena perjanjian serupa telah dilakukan dengan Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Sebagaimana diketahui, telah dilakukan beberapa kali pertemuan antardelegasi kedua negara (joint-group activities), tetapi diperoleh kesan Indonesia cenderung menunda-nunda. Chile sangat berhasrat memanfaatkan pasar domestik Indonesia yang besar. Sementara di sisi Indonesia, FTA harus memberikan manfaat yang berimbang, baik dilihat dari neraca perdagangan maupun arus investasi. Chile menilai jika Indonesia tidak segera mengadakan perjanjian serupa yang telah dilakukan negara lain, Indonesia akan berada dalam posisi tidak diuntungkan (competitive disadvantage). Khusus pertemuan dengan Menteri Luar Negeri, Mr. Alfredo Moreno Charme, dalam kapasitasnya sebagai Ketua ASEAN, ia ingin bertemu dengan Menteri Luar Negeri RI untuk menjadi jembatan bagi pending matters yang belum terrealisasi. Selain itu, terkait dengan permintaan dukungan Chile terhadap terhadap pencalonan Dr. Indroyono Soesilo sebagai Dirjen FAO, dalam tanggapannya Chile belum dapat memberikan dukungannya karena sudah ada komitmen dengan calon dari negara lain (Brazil) kecuali bila ada perkembangan lain. Khusus pertemuan dengan KADIN Chile, pihak Chile meminta agar dibentuk desk kerja sama antara KADIN Chile-Indonesia di kedua belah pihak (baik KADIN Indonesia maupun KADIN Chile). Dari keseluruhan rangkaian pertemuan dimana isu yang selalu muncul adalah FTA dan pihak Chile sangat tertarik untuk membentuk FTA dengan Indonesia, terkait dengan hal tersebut, komisi DPR yang mempunyai pasangan kerja dengan Kementerian Perdagangan dan KADIN diharapkan segera mengaji, mengoordinasi, dan menindaklanjuti keinginan Chile bekerja sama dalam Free Trade Agreement (FTA). Sedangkan Komisi terkait di DPR yang menangani hubungan luar negeri perlu segera menyampaikan keinginan Menlu Chile dalam kapasitasnya sebagai Ketua Aliansi Pasifik saat ini kepada Pemerintah RI melalui Menlu RI agar dapat segera diketahui hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan yang dapat dijajaki bagi hubungan kedua negara. 11


6.

Delegasi GKSB DPR – Parlemen Ceko ke Ceko pada tanggal 7–13 Mei 2011 dipimpin oleh Idris Sugeng (FPD) Hasil Kunjungan: Kedua belah pihak sepakat untuk menindaklanjuti pending matters seperti perjanjian bebas visa antara RI – Ceko bagi pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas dan ratifikasi perjanjian kerja sama dalam bidang pertahanan. Sementara di bidang perdagangan kedua belah pihak sepakat untuk meningkatkan kerja sama dan investasi. Ceko berminat untuk berinvestasi di bidang infrastruktur transportasi, energi, dan teknologi radar di Indonesia. Ceko sangat membutuhkan komponen IT dari Indonesia. Di bidang kerja sama industri, salah satu perusahaan Ceko PT Invelt berencana melakukan investasi untuk pembangunan pabrik gula di Mojokerto. Delegasi GKSB DPR juga akan mengusulkan kepada pihak terkait di Indonesia untuk mengikutsertakan PT Invelt untuk kerja sama revitalisasi pabrik-pabrik gula di Indonesia, mengingat PT Invelt pernah berkunjung ke Indonesia dan telah mengetahui kebutuhan Indonesia terutama di bidang industri gula.

7.

Delegasi GKSB DPR – Parlemen Venezuela ke Venezuela pada tanggal 8–14 Mei 2011 dipimpin oleh Drs. Ir. H. Sutan Bhatoegana, M.M. (FPD) Hasil Kunjungan: Parlemen Venezuela berjanji akan segera menindaklajuti pending matters antara Indonesia – Venezuela yang tertunda, terutama MoU mengenai kerja sama di bidang energi kedua negara yang sempat tertunda akibat pergantian Anggota Parlemen baru. Parlemen Venezuela berjanji akan segera membentuk kembali Grup Persahabatan Parlemen Venezuela – Indonesia yang saat ini belum terbentuk karena Parlemen Venezuela baru terbentuk pada Februari 2011. Parlemen Venezuela akan mengirimkan bahan-bahan tentang UndangUndang Hidro Karbon untuk DPR sebagai masukan. 12


Pada pertemuan dengan Direktur Urusan Asia, Timur Tengah, dan Pasifik Kementerian Luar Negeri Venezuela dicapai kesepakatan bahwa Pemerintah Venezuela berjanji akan mengarahkan kerja samanya dalam berbagai bidang ke wilayah Asia Tenggara, terutama ke Indonesia. Dari hasil pertemuan dengan Kementerian Sosial, Delegasi GKSB mengunjungi Pusat Pelayanan Masyarakat yang dimiliki Pemerintah Venezuela diantaranya Nuclo de Desarrollo Endogeno Fabricio Ramon Ojeda, dan Centro de Inclusion Aquiles Nazoa yang memiliki supermarket yang menjual kebutuhan pokok rakyat dengan harga subsidi dan sangat murah serta dapat terjangkau masyarakat miskin dan pada setiap produk dicantumkan pasal konstitusi yang terkait (sadar konstitusi). Selain itu di pusat pelayanan masyarakat ini juga disediakan pusat layanan kesehatan, pendidikan, penampungan orang jompo, tempat rehabilitasi pecandu narkoba dan para gelandangan, tempat pelatihan kerja sampai posko penanggulangan bencana alam. Adapun alokasi anggaran untuk perlindungan sosial termasuk kegiatan diatas tersebut nantinya akan diproyeksikan yang terbesar oleh pemerintah setelah anggaran pendidikan yang diperoleh secara langsung dari penerimaan minyak PDVSA. 8.

Delegasi GKSB DPR – Parlemen Slowakia ke Slowakia pada tanggal 6–12 Juni 2011 dipimpin oleh Utut Adianto (FPDI-P) Hasil Kunjungan: Slowakia senantiasa siap untuk menguatkan kerja sama bilateral yang lebih erat dengan Indonesia. Slowakia saat ini adalah anggota UE, Eurozone, Schengen, V4 dan NATO yang cukup aktif dalam engagement di organisasi tersebut, sementara Indonesia adalah Ketua ASEAN 2011, Anggota G20, Dewan HAM, dan negara besar dan terkemuka di kawasan khususnya di Asia Tenggara. Politik Luar Negeri Slowakia tercermin dengan dimasukkannya Indonesia sebagai salah satu negara prioritas untuk kawasan Asia bagi terjalinnya kerja sama bilateral yang erat dan holistik. Saat ini sistem pajak Slowakia cukup sederhana dengan pengenaan pajak tunggal 19% bagi semua jenis aktivitas ekonomi yang memudahkan dan 13


memberikan kepastian bagi pelaku bisnis di Slowakia khususnya untuk menarik investasi asing masuk ke Slowakia. Kerja sama yang ingin dilakukan oleh pihak Slowakia terhadap Indonesia adalah: - Kerja sama di bidang Electronic Road Pricing (ERP), serta beberapa kerja sama di bidang infrastruktur lainnya seperti proyek pembangunan pabrik semen dan pabrik ban di Indonesia. - Kerja sama pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir, utamanya pada isu keamanan energi nuklir, terdapat indikasi kesediaan Slowakia untuk memberikan pelatihan khusus di fasilitas keamanan nuklir Slowakia di Trnava bagi 15–20 orang tenaga ahli nuklir dari Indonesia. Tawaran ini akan ditindaklanjuti oleh delegasi pada tataran teknis. - Pihak Slowakia juga menginginkan adanya tindak lanjut kerja sama Sister City antara Propinsi Bangka Belitung dan Propinsi Trnava di Slowakia di bidang pembangunan PLTN. - Delegasi juga melakukan kunjungan ke Kerametal a.s. Slowakia, sebuah perusahaan yang memproduksi kendaraan dan peralatan militer yang saat ini sudah memiliki kerja sama dengan PT Pindad Indonesia yang diarahkan sebagai pemegang lisensi tunggal untuk Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara. 9.

Delegasi GKSB DPR – Parlemen Australia ke Australia pada tanggal 30 Oktober–5 November 2011 dipimpin oleh Kemal Aziz Stamboel (FPKS) Hasil Kunjungan: Parlemen Australia berkeinginan agar DPR dan Parlemen Australia dapat menandatangani MoU yang dapat menjadi landasan bagi pengembangan kerja sama yang lebih erat antarparlemen kedua negara dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Pihak swasta di Australia sangat berminat untuk menanamkan investasi, mengembangkan usaha, serta meningkatkan kerja sama dengan Indonesia. Untuk itu para pelaku bisnis di Australia berharap adanya perbaikan sistem hukum dan investasi di Indonesia sehingga dapat mendukung pembangunan ekonomi nasional. 14


w 7HUNDLW SHUVRDODQ WHQWDQJ SHODQJJDU OLQWDV EDWDV GDQ SHQ\HOXQGXSDQ manusia, Indonesia dan Australia sepakat bahwa hal tersebut merupakan masalah global yang membutuhkan adanya kerja sama yang baik antara berbagai pihak terkait, baik negara asal, negara transit, maupun negara tujuan para pelintas batas ilegal tersebut. DPR dan Parlemen Australia sepakat bahwa keberadaan Australia – Indonesia Dialogue merupakan forum penting untuk membangun pemahaman yang lebih baik bagi kedua negara terutama dalam pengembangan budaya dan kegiatan sosial lainnya. Dalam upaya mengembangkan hubungan yang lebih erat antara kedua parlemen, Inter-Parliamentary Group on Indonesia akan melakukan kunjungan ke Indonesia dalam waktu dekat. Salah satu topik yang akan dibahas dalam kunjungan tersebut adalah tentang besarnya investasi Australia di Indonesia dan dukungan terhadap bidang pendidikan. 10. Delegasi GKSB DPR – Parlemen Republik Rakyat Demokratik Korea (RRDK) ke RRDK pada tanggal 6–12 November 2011 dipimpin oleh Ir. Nanang Samodra KA, M.Sc. (FPD) Hasil Kunjungan: Meningkatkan kerja sama DPR dan SPA RRDK untuk saling memberikan dukungan di forum-forum parlemen internasional seperti InterParliamentary Union (IPU), Asian Parliamentary Assembly (APA) dan Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF). Mendorong tercapainya kerja sama bilateral antara Indonesia dan RRDK di bidang sosial budaya, khususnya di bidang pendidikan. Terkait hal ini, Ketua Group Persahabatan Antar Parlemen SPA RRDK - DPR yang juga Rektor Universitas Kim Il Sung Pyongyang, Hon. Mr. Song Ja Rip, telah meminta dukungan GKSB DPR untuk menjajaki kemungkinan kerja sama antara Universitas Kim Il Sung dengan Universitas Indonesia Jakarta dan mengundang Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam rangkaian acara peringatan 100 tahun kelahiran Kim Il Sung, khususnya acara yang diselenggarakan di Kim Il Sung University. 15


11. Delegasi GKSB DPR – Parlemen Italia ke Italia pada tanggal 7–13 November 2011 dipimpin oleh Ir. Hj. A.P.A. Timo Pangerang (FPD) Hasil Kunjungan: Di sektor pariwisata, diharapkan jumlah wisatawan Italia bertambah mengingat jumlah pendapatan per kapita Italia mencapai USD37,000, lima besar di Eropa. Hal ini bisa dilakukan dengan promosi dan pembukaan rute penerbangan Roma – Jakarta. Alitalia sudah menyatakan berminat untuk membuka rute tersebut. w 3DUOHPHQ ,WDOLD VDQJDW PHQGXNXQJ ,QGRQHVLD GDODP NRQWHNV RUJDQLVDVL internasional. Terkait dengan PUIC, parlemen Italia akan mendukung Indonesia bila Indonesia kembali mencalonkan diri menjadi Presiden PUIC. w 3DUOHPHQ,QGRQHVLDEHUKDUDSVHJHUDGLODNVDQDNDQQ\DNHUMDVDPDGHQJDQ UKM Industri Kulit Indonesia yang telah menyepakati hibah pemerintah Italia kepada Industri Kulit di Sidoarjo, atau di daerah lain di Indonesia. Begitu juga harapan agar draf Perjanjian Bebas Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas yang disampaikan Indonesia pada Juli 2009 untuk segera ditindaklanjuti pihak Italia. w ,WDOLDDGDODKQHJDUDEHVDU\DQJVDQJDWPHPSHUKDWLNDQ8.0'LKDUDSNDQ ada peningkatan kerja sama dengan Indonesia dalam masalah UKM tersebut. w 3LKDN ,WDOLD EHUKDUDS SHQLQJNDWDQ NHUMD VDPD GHQJDQ 37 3$/ XQWXN membuat kapal-kapal semisal corvette yang juga bisa dijadikan transfer teknologi mereka ke Indonesia. 12. Delegasi GKSB DPR – Parlemen India ke India pada tanggal 18–24 Desember 2011 dipimpin oleh H. Andi Anzhar Cakrawijaya, S.H. (FPAN) Hasil Kunjungan: DPR berharap agar pada kunjungan Ketua Lok Sabha, H.E. Mrs. Meira Kumar, ke Indonesia pada Februari 2012 juga didampingi oleh anggota Grup Persahabatan Parlemen India – Indonesia. 16


DPR meminta Parlemen India untuk menambah kuota peserta pelatihan legal drafting bagi Indonesia yang semula hanya untuk 1 (satu) orang menjadi 5 (lima) orang. Di sektor pertanian, DPR dan ICAR menjajaki kemungkinan untuk dilakukannya kerja sama penelitian serta pengembangan riset pertanian terutama untuk rubber dan palm oil. India berharap agar produk daging dari India (khususnya daging kerbau) dapat masuk ke pasar Indonesia. DPR meminta agar jumlah beasiswa dari India bagi mahasiswa Indonesia dapat ditingkatkan sehingga akan mendorong peningkatan people-topeople contact.

13. Delegasi GKSB DPR – Parlemen Sudan ke Sudan pada tanggal 24–30 Desember 2011 dipimpin oleh Ir. Muhammad Baghowi, M.M. (FPD) Hasil Kunjungan: DPR mendukung investasi Indonesia di Sudan. DPR mendukung upaya untuk membantu Sudan mencetaka kertas-kertas berharga seperti uang, sertifikat, surat akta kelahiran, akta tanah, KTP, dan surat berharga lainnnya. w '35 DNDQ PHQMHPEDWDQL pending matters terkait pengiriman pasukan kepolisian untuk menjaga perdamaian di perbatasan Darfur.

17


B. PENGIRIMAN DELEGASI TEKNIS BILATERAL BKSAP DPR 1.

Delegasi Teknis BKSAP DPR ke Albania dan Bosnia pada tanggal 23–29 Juli 2011 dipimpin oleh Ketua BKSAP, Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid, M.A. Hasil Kunjungan: Delegasi Indonesia telah berperan aktif dalam setiap pertemuan dan masing-masing pihak menyatakan puas terhadap hasil-hasil yang diperoleh. Parlemen masing-masing negara yang dikunjungi maupun Delegasi Teknis BKSAP DPR sependapat bahwa hubungan kerja sama yang sangat kondusif seperti sekarang ini perlu ditingkatkan lagi dan ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan yang konkret baik di bidang ekonomi perdagangan maupun investasi kedua belah pihak serta Kunjungan GKSB. Dalam rangka pelaksanaan The 7th PUIC Conference and Related Meetings di Palembang bulan Januari 2012 dan terpilihnya Ketua DPR menjadi Presiden Konferensi PUIC untuk periode 2012 – 2013 mendatang, Delegasi Teknis BKSAP DPR telah mengundang Parlemen Albania dan Parlemen Bosnia Herzegovina untuk hadir di Palembang dan mengajak mereka aktif berpartisipasi dalam PUIC pada masa kepemimpinan Indonesia. Kunjungan Delegasi Teknis kedua negara ini diharapkan dapat memberi masukan, pengalaman, dan pelajaran yang diharapkan akan merupakan suatu “Diplomasi Parlemen” yang dapat memperkuat hubungan antarparlemen. Semakin eratnya persahabatan masing-masing parlemen dengan DPR diharapkan dapat menjadi perwujudan second track diplomacy dalam meningkatkan hubungan antarbangsa dan negara di berbagai bidang, termasuk meningkatkan “people-to-people relationship”. Pengalaman Indonesia selama ini sebagai negara demokratis ketiga terbesar di dunia dan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia merupakan contoh yang baik bagi praktek demokrasi dan dapat menjadi role model bagi negara-negara di dunia yang mayoritas penduduknya muslim bahwa Islam dan demokrasi dapat berjalan berdampingan serta 18


harmonis, sehingga dapat menepis anggapan bahwa nilai-nilai Islam bertolak belakang dengan demokrasi. 2.

Delegasi Teknis BKSAP DPR ke Srilanka, Maladewa dan India pada tanggal 10–17 November 2011 dipimpin oleh Ketua BKSAP, Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid, M.A. Hasil Kunjungan: Dalam serangkaian kunjungan ke tiga negara tersebut, Delegasi Teknis BKSAP memberikan surat undangan kepada masing-masing Ketua dan Wakil Ketua Parlemen untuk hadir bersama satu orang Anggota senior pada acara Sidang the 7th Session of the PUIC Conference and Related Meetings yang akan digelar tanggal 30–31 Januari 2012 di Palembang, Sumatra Selatan. Ketiga negara tersebut diundang dalam kapasitas sebagai Guest of DPR. Undangan tersebut mendapat tanggapan positif dari pimpinan parlemen negara-negara tersebut. Kehadiran pimpinan Parlemen dari Sri Lanka, Maladewa dan India pada Sidang PUIC di Palembang yang akan berlangsung tanggal 30–31 Januari 2012 sangat penting karena dapat menjadi sarana hubungan antarparlemen dalam kerangka parlemen anggota OKI. Oleh karena itu, kunjungan ke tiga negara tersebut dinilai sangat penting karena jika pimpinan parlemen Negara-negara tersebut menyatakan ketertarikannya untuk dapat bergabung dan aktif dalam sidang-sidang PUIC, maka akan menjadi kredit bagi DPR karena pada sidang Januari mendatang di Palembang Ketua DPR akan menjadi Presiden PUIC yang dapat menarik perhatian negara-negara tersebut terhadap PUIC. Untuk kunjungan di India, pertemuan dengan IICC berlangsung dengan penuh kedekatan. Karena Islam di India bukanlah mayoritas, IICC sangat menghargai kunjungan delegasi Teknis BSKAP dan mengharapkan adanya kunjungan delegasi Indonesia lainnya untuk bertukar pandangan dan pengalaman.

19


C. PENERIMAAN TAMU DELEGASI PARLEMEN NEGARA-NEGARA SAHABAT I.

PENERIMAAN TAMU OLEH BKSAP Sesuai ketentuan Pasal 76 huruf c Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib disebutkan bahwa tugas BKSAP adalah menerima kunjungan delegasi parlemen negara lain yang menjadi tamu DPR, diantaranya:

(1) Tanggal 21 Februari 2011, Friendly Talk BKSAP DPR dengan Delegasi Parlemen Uni Eropa Dihadiri oleh : Ketua BKSAP, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota GKSB DPR – Parlemen Uni Eropa Hasil Pertemuan: 1. Parlemen Uni Eropa memberikan respek terhadap DPR yang dinilai telah semakin aktif berperan dalam berbagai forum organisasi internasional, antara lain G-20 maupun dalam sektor regional yakni di kawasan Asia (ASEAN Community). 2. Indonesia berperan aktif dalam Asean Inter Parliamentary Assembly (AIPA) dan akan menjadi Ketua AIPA tahun 2012. Di tahun 2012 tersebut Indonesia juga akan menjadi tuan rumah Sidang Umum ke-33 AIPA. 3. Indonesia menyambut hangat keinginan Brunei Darussalam dan Myanmar untuk masuk ke AIPA karena hal tersebut sejalan dengan proses demokrasi. 4. Asia dan Uni Eropa memiliki kesamaan antara lain dalam hal masyarakatnya berasal dari beragam budaya serta menganut beragam keyakinan. Oleh karena itu Indonesia menyambut baik upaya pengembangan kerja sama antara Parlemen Uni Eropa dengan parlemen Asia. 5. Perbedaan mendasar antara AIPA dan Parlemen Uni Eropa: - AIPA merupakan asosiasi parlemen negara-negara ASEAN yang keputusannya tidak mengikat anggota; - Keputusan Parlemen Uni Eropa mengikat negara-negara anggotanya. 20


6. 7.

Indonesia dan Parlemen Uni Eropa sepakat membentuk Kaukus Indonesia – Uni Eropa. Pembentukan kaukus ini dinilai sangat penting terlebih lagi Eropa memandang Indonesia sebagai negara yang luas wilayahnya. Mengenai peristiwa-peristiwa yang mencerminkan kurangnya toleransi terhadap umat muslim di Eropa, Parlemen Eropa menjelaskan bahwa sesungguhnya mereka menyambut hangat kaum imigran dari luar Eropa berikut budaya dan agama yang mereka anut. Sejauh ini tidak ada pelarangan untuk mengembangkan adat budaya ataupun keyakinan kaum imigran tersebut. Hal-hal yang dicoba untuk ditolak adalah upaya mendoktrinasi kaum muda dengan ajaran-ajaran yang ekstrim.

(2) Tanggal 9 Juni 2011, Pimpinan BKSAP, Anggota BKSAP dan GKSB DPR – Parlemen Iran menerima tamu Delegasi Parlemen Iran yang dipimpin oleh Ketua Parlemen Iran Dr. Ali Larijani Hasil Pertemuan: 1. Dalam pertemuan dengan Delegasi Ketua Parlemen Iran, Ketua DPR, Dr. Marzuki Ali dan Ketua Parlemen Iran, Dr. Ali Larijani mengeluarkan joint statement yang isinya antara lain: - mengembangkan kerja sama antara kedua negara baik di forum internasional maupun forum regional; - dukungan Indonesia dan Iran atas kebangkitan negara-negara Afrika Utara dan Timur Tengah; dan - dukungan Parlemen Indonesia dan Parlemen Iran atas keputusan PUIC untuk mengakhiri blokade di Jalur Gaza. 2. Selain itu dalam pidato oleh Wakil Ketua DPR (Korpolkam) disampaikan pula mengenai upaya pengembangan kerja sama antara Indonesia dan Iran dalam bidang ekonomi, perdagangan, energi, pariwisata dan infrastruktur melalui Grup Kerja Sama Bilateral antara kedua parlemen.

21


(3) Tanggal 12 Juli 2011, Pimpinan DPR didampingi Pimpinan BKSAP DPR menerima tamu Delegasi Parlemen Kyrgyzstan yang dipimpin oleh Ketua Parlemen Kyrgyzstan H.E. Mr. Akhmatbek Keldibekov Hasil Pertemuan: 1. Hubungan informal antara Indonesia – Kyrgyzstan telah berjalan selama 15 tahun. Akan tetapi hubungan kerja sama antara kedua negara di bidang perdagangan, investasi dan pariwisata belum optimal. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu didorong oleh adanya kerja sama antara kedua parlemen. 2. Agar kerja sama antara kedua parlemen dapat meningkat, maka kedua belah pihak sepakat untuk menandatangani Memorandum of Understanding between the House of Representatives of the Republic of Indonesia and the Supreme Council of the Kyrgyz Republic on Enhancing Inter-Parliamentary Bilateral Relations. 3. Beberapa point dalam MoU tersebut adalah: - Kedua Parlemen akan mengembangkan dialog dan konsultasi antarparlemen yang lebih intens di bidang sosial, ekonomi, perdagangan, budaya, dan isu-isu kemanusiaan. - Kedua Parlemen akan mempromosikan pembentukan dan pengembangan hubungan kerja sama antar-Komisi, Fraksi maupun Grup Kerja Sama yang ada di kedua parlemen. - Kedua parlemen juga sepakat untuk melakukan pertukaran kunjungan delegasi untuk mempelajari mekanisme penyusunan Undang-undang. - Dalam rangka tukar-menukar pengalaman dalam pemberian dukungan untuk kegiatan legislasi yang dilakukan oleh anggota parlemen, kedua belah pihak sepakat akan melakukan pertukaran kunjungan baik antaranggota parlemen maupun antarpejabat sekretariat dari kedua parlemen dan juga saling memberikan akses sumber daya data dan informasi. - Penyusunan anggaran untuk membiayai kegiatan yang dilaksanakan dalam kerangka MoU ini akan mendapatkan persetujuan dari kedua Parlemen. 22


(4) Tanggal 15 Juli 2011, Pimpinan BKSAP dan GKSB DPR – Parlemen Australia menerima tamu Delegasi Parlemen Australia yang dipimpin oleh H.E. Harry Jenkins, Ketua Parlemen Australia Hasil Rapat: 1. Indonesia dan Australia telah menjalin kerja sama di berbagai bidang, termasuk dalam forum internasional seperti APPF dan IPU. Meskipun terdapat beberapa isu antara kedua negara (antara lain permasalahan ternak antara Australia dan Indonesia, isu-isu di bidang pertanian, hukum, prisoner exchange dan lain-lain) diharapkan dengan adanya hubungan kerja sama yang kuat antara kedua negara isu-isu tersebut dapat terselesaikan. Penyelesaian berbagai masalah terkait bidang keamanan seperti adanya penangkapan nelayan ataupun pencari suaka antara Indonesia dan Australia harus merujuk pada Lombok Treaty yang telah ditandatangani oleh kedua negara pada tahun 2006. 2. Untuk semakin menguatkan hubungan antara Australia dan Indonesia perlu dikembangkan kerja sama antarparlemen kedua negara. Meskipun saat ini telah tersedia berbagai kemudahan teknologi (antara lain teleconference) akan tetapi pertemuan secara langsung juga penting. H.E. Mr. Harry Jenkins mendukung kegiatan saling kunjung antara kedua parlemen. 3. DPR memiliki GKSB DPR – Parlemen Australia yang anggotanya berasal dari berbagai komisi. GKSB ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan hubungan kerja sama antara Indonesia dan Australia tidak hanya secara formal dan di tingkat pemerintahan saja, tetapi untuk menjalin kerja sama dengan pihak swasta, mengembangkan kerja sama di sektor budaya dan sebagainya. Kunjungan GKSB DPR – Parlemen Australia diharapkan dapat dilaksanakan pada tahun ini. 4. Sehubungan dengan sedang dibahasnya RUU tentang Intelijen oleh DPR, khususnya mengenai hak penangkapan dan penyadapan H.E. Mr. Harry Jenkins menjelaskan bahwa di Australia pihak-pihak yang diduga mengancam keamanan negara dapat diinterogasi oleh badan intelijen dengan lama penahanan maksimal 2x24 jam. Setelah 2x24 jam, jika perlu ditindaklanjuti, maka penanganannya dilakukan oleh pihak kepolisian. Australia juga memiliki Inspector General of Intelligence¸ yaitu semacam 23


5.

ombudsman yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kegiatan atau badan intelijen di Australia. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai intelijen H.E. Mr. Harry Jenkins menyarankan agar dalam kunjungannya nanti GKSB DPR – Parlemen Australia dapat mengagendakan pertemuan dengan Joint Parliamentary Intelligence Committe, komisi di Parlemen Australia yang membawahi bidang intelijen.

(5) Tanggal 26 September 2011, Pimpinan BKSAP, GKSB DPR – Parlemen Australia dan Anggota Komisi II menerima kunjungan Delegasi Parlemen Australia (Members of the Joint Standing Committee on Electoral Matters) Anggota Delegasi : - The Hon. Allan Griffin member for Bruce (Victoria) from Australian Labor Party. - The Hon. Bronwyn Bishop M.P. member for Mackellar (New South Wales) from Liberal Party of Australian. - Senator Heen Polley (Tasmania) from Australian Labor Party. - Senator Scott Ryan (Victoria) from Liberal Party of Australian. - Senator Gary Humphries (Capital of Australian) from Liberal Party of Australian. Hasil Pertemuan: 1. Pembahasan isu-isu strategis di dalam pertemuan ini meliputi Demokratisasi di Indonesia terkait maraknya isu terorisme dan anarkisme di Indonesia dewasa ini, serta bagaimana pendidikan menjadi pilar utama guna menunjang proses demokratisasi terhadap rakyat Indonesia yang cenderung masih memiliki pola pikir konservatif dan bersumbu pendek. 2. Terkait dengan dunia pendidikan menarik untuk dibahas bahwasanya dari sekian ratus juta rakyat Indonesia yang baru mengecam pendidikan tinggi masih hanya sekitar 1%. Hal ini juga dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat Indonesia yang masih cenderung rendah walaupun untuk dunia pendidikan pemerintah telah mengganggarkan lebih dari 20% 24


3.

4.

APBN setiap tahunnya, kebutuhan ini masih dirasa belum dapat dipenuhi dengan maksimal. Hal ini disambut positif oleh Parlemen Australia bahwa Australia sangat membuka pintu selebar-lebarnya bagi mahasiswa Indonesia yang kurang mampu dan berniat melanjutkan pendidikan ke level yang lebih tinggi. Sebagai catatan, jumlah penerima mahasiswa Indonesia beasiswa pemerintah Australia beberapa tahun terakhir terus meningkat, dari 300 orang per tahun kini menjadi 500 orang, dan mahasiswa Indonesia merupakan penerima beasiswa pemerintah Australia terbanyak, jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Hal lain yang juga menjadi pembahasan adalah bagaimana Indonesia mampu menerapkan demokrasi di dalam kemajemukan masyarakatnya, seperti halnya Australia yang memiliki masyarakat multi-etnis, Indonesia kedepan diharapkan mampu mengembangkan demokrasi di dalam pluralitas tanpa mengurangi berbagai kearifan lokal serta adat dan istiadat yang ada pada masyarakat Indonesia. Hal terpenting adalah bagaimana pemerintah Indonesia mampu mengintegrasikan demokrasi di dalam keberagaman masyarakat Indonesia.

(6) Tanggal 9 November 2011, Pimpinan BKSAP menerima kunjungan Delegasi Parlemen Australia (Delegasi Joint Standing Committee on Foreign Affairs, Defense and Trade) Anggota Delegasi : 1. Mr. Michael Danby, MP (Chair) 2. Ms. Joanna Gash, MP (Vice Chair) 3. Ms. Laurie Ferguson, MP 4. The Hon. Phillip Ruddock, MP 5. Mr. Nick Champion, MP 6. The Hon. dr. Sharman Stone Kedutaan Besar Australia: 1. H. E. Mr. Greg Moriarty (Dubes Australia untuk Indonesia) 2. Mr. Jonathan Muir 3. Mr. Julian Bowen 25


Hasil Pertemuan: 1. Hubungan bilateral Indonesia dan Australia selama ini berlangsung cukup baik. Meskipun sebagai negara bertetangga lazim bila timbul beberapa ketidaksepahaman, kedua negara dengan iktikad baik berusaha mencari solusi atas permasalahan tersebut melalui dialog, saling mengunjungi dan pertemuan yang intensif. 2. Antara Australia dan Indonesia sebenarnya terdapat cukup banyak kesamaan, dimana masing-masing negara terdiri dari masyarakat yang heterogen dengan kebudayaan yang beragam, kesamaan geografis dan iklim. Hubungan antara Indonesia dan Australia dapat dijadikan contoh bahwa Barat dan Timur dapat hidup berdampingan dengan harmonis. 3. Kedatangan Delegasi Parlemen Australia kali ini bertujuan untuk membahas isu-isu antara kedua negara, baik masalah pelanggaran batasbatas wilayah, perlindungan terhadap warga negara masing-masing di negara lain, maupun pengembangan kerja sama antara Indonesia dan Australia di berbagai bidang. 4. Mengenai masalah penahanan nelayan Indonesia yang melanggar batas wilayah Australia, Australia mengatakan bahwa masalah tersebut sedang dalam proses dan saat ini telah diterima dokumen dari keluarga para nelayan di Indonesia untuk membantu proses identifikasi dan menentukan apakah mereka benar masih anak-anak atau tidak. Selain itu Australia berharap agar Indonesia bertindak lebih tegas dalam menangani masalah people smuggling. 5. Australia menawarkan bantuan kepada Indonesia untuk membentuk suatu forum dialog yang bisa difungsikan untuk membahas beragam masalah yang dihadapi kedua negara. Terkait hal ini, DPR dapat menunjuk beberapa orang atau pun seorang contact person yang menjadi penghubung antara DPR dan Parlemen Australia.

26


(7) Tanggal 30 November 2011, Pimpinan BKSAP menerima kunjungan Delegasi Parlemen Italia Anggota Delegasi: 1. Senator Di Biagio 2. Dr. Bruno Pietrini (Pres. Dir. Siderpiombino & Pres.Dir SECA – Perusahaan Listrik untuk Konservasi Lingkungan) 3. Dr. Marcello Maio (Dir. SECA) 4. Dr. Alessandro Pezzoli (Dir. Perdagangan Siderpiombino) 5. Dr. Marilena Campana (Siderpiombino) 6. Dr. Bachtiar Pangaribuan (Atase KBRI Roma) 7. Dr. Luciano Mancini (Koord. Asosiasi Persahabatan & Kerja Sama Indonesia – Italia) Kedutaan Besar Italia: 1. H.E. Mr. Federico Faila (Dubes) 2. Mr. Mario Bartoli (Wakil Dubes) Hasil Pertemuan: 1. Tujuan kunjungan Delegasi Parlemen Italia: - untuk mendapatkan informasi tentang kerangka hukum dan rencana kerja Pemerintah RI terkait pengembangan sumber daya energi terbarukan; - mendapatkan informasi tentang palm oil processing dan kemungkinan dilakukannya kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Italia. 2. Italia selama ini telah mengembangkan energi alternatif menggunakan minyak kelapa sawit sebagai pembangkit listrik. Perusahaan pengembang energi alternatif terbesar di Italia saat ini telah berhasil menciptakan pembangkit tenaga listrik yang menghasilkan 1–100 megawatt per harinya dan ingin meningkatkan kapasitas energi yang dimiliki saat ini. Namun dengan semakin tingginya harga minyak kelapa sawit dunia, pengusaha Italia ingin mencari alternatif lain yang lebih murah untuk digunakan sebagai sumber daya energi tersebut. 27


3.

4.

Delegasi berharap dapat mengadakan kerja sama langsung dengan Indonesia terkait bahan baku sumber daya energi terbarukan. Delegasi berharap agar DPR dapat membantu dalam tahap-tahap yang diperlukan untuk kelancaran kerja sama tersebut serta memberikan ide/alternatif sumber daya energi yang dapat dimanfaatkan. Terkait hal tersebut DPR mengusulkan agar dilakukan pertukaran/barter, teknologi pengembangan energi alternatif dari Italia ditukar dengan pasokan CPO Indonesia. Usul tersebut ditanggapi secara positif oleh pengusaha Italia.

(8) Tanggal 13 Desember 2011, Pimpinan dan Anggota BKSAP menerima kunjungan Delegasi Ketua Senat Afghanistan Pimpinan Delegasi: H.E. Mr. Fazel Haddi Muslimyar Hasil pertemuan: Afghanistan mengundang pengusaha Indonesia untuk hadir dalam tender minyak (eksplorasi dan ekstraksi) yang akan diadakan pada Maret 2012. w '35 PHQGXNXQJ GLNHPEDQJNDQQ\D NHUMD VDPD GL ELGDQJ XVDKD NHFLO menengah dan koperasi di Afghanistan. w $IJKDQLVWDQWHQJDKPHPSHUVLDSNDQGLULDNDQSHQDULNDQWHQWDUDDVLQJGL negaranya. Untuk itu Afghanistan meminta dukungan dan bantuan dari negara-negara sahabat untuk menjaga kestabilan perdamaian di negeri tersebut. w '35 PHQJXQGDQJ $IJKDQLVWDQ XQWXN KDGLU GDODP the 7th Sesssion of PUIC Conference yang akan diselenggarakan di Palembang pada Januari 2012.

28


II.

MENDAMPINGI KETUA DPR DALAM MENERIMA KUNJUNGAN DELEGASI/ PERWAKILAN NEGARA SAHABAT Dalam upaya memberikan saran atau usul kepada Pimpinan DPR tentang masalah kerja sama antarparlemen, Pimpinan BKSAP dan Ketua GKSB mendampingi Ketua DPR dalam menerima delegasi/ perwakilan negara-negara sahabat, diantaranya:

a.

Januari 2011 Menerima Duta Besar Iran, H.E. Mr. Mahmoud Farazandeh.

b.

Februari 2011 Menerima kunjungan: Duta Besar Iraq, H.E. Dr. Ismieal Shafiq Muhsin; Duta Besar Australia, H.E. Mr. Greg Moriarty; Duta Besar Turki, H.E. Mr. Murat Adali; Duta Besar New Zealand, H.E Mr. David Taylor; PASIAD; Duta Besar Cyprus; Menteri Luar Negeri Serbia Hon. Mr. Vuk Jeremic.

c.

Maret 2011 Menerima kunjungan: Menteri Luar Negeri Cyprus; Kunjungan Perpisahan Duta Besar Korea Selatan H.E. Mr. Kim Ho Young dan Duta Besar Jepang H.E. Mr. Kojiro Shiojiri; Duta Besar Turki; Sekjen PUIC, Mr. Errol Killick dalam rangka persiapan tuan rumah Konferensi PUIC di Palembang; Kunjungan Perpisahan Duta Besar Republik Rakyat Demokratik Korea H.E. Mr. Jong Chun Gun; Kunjungan Kehormatan Duta Besar Amerika Serikat dalam rangka diskusi tentang Libya. 29


e.

Mei 2011 Menerima kunjungan: Duta Besar Equador, H.E. Mr. Eduardo Calderon; Duta Besar Korea Selatan; Senator Malaysia Tan Sri Abu Ujang; Ketua Parlemen Swedia H.E. Mr. Per Westerberg.

f.

Juni 2011 Menerima kunjungan: - Minister of the Organizing Departement (CPC), Hon. Mr. Li Yungchao; dan - Kunjungan Kehormatan Ketua Parlemen Iran, H.E. Dr. Ali Larijani.

g.

Juli 2011 Menerima kunjungan: Kunjungan Kehormatan Ketua Parlemen Kyrgyzstan; Kunjungan Perpisahan Duta Besar Azerbaijan, H.E. Mr. Ibrahim Hajiyev; Kunjungan Kehormatan Ketua Parlemen Australia, H.E. Mr. Herry Jenkins.

h.

September 2011 Menerima kunjungan: Sekjen AIPA dan Kunjungan Kehormatan Duta Besar Irak.

j.

Oktober 2011 Menerima kunjungan: Kunjungan kehormatan Presiden Slowakia; Ketua DPD Thailand Jend. Teeraej Meepin; Kunjungan Kehormatan Duta Besar Equador, H.E. Mr. Eduardo Calderon; dan Duta Besar Swiss yang baru.

30


k.

November 2011 Menerima kunjungan: Duta Besar Korea Utara yang baru, H.E. Mr. Ri Jong-Ryul; Ketua Komisi Ekonomi Parlemen China; dan Duta Besar Iran.

l.

Desember 2011 Menerima kunjungan: Ketua Senat Republik Islam Afganistan; Kunjungan Perpisahan Duta Besar China, H.E. Mrs. Zang Qi Yeu; dan Duta Besar Arab Saudi, H.E. Mr. Abdulrahman Muhammed Amen AlKhayyat.

31


LINGKUP KERJA SAMA REGIONAL

Lingkup kerja sama regional meliputi organisasi parlemen regional, di mana DPR turut berkiprah dalam diplomasi parlemen. Dalam setiap sidang atau seminar yang diselenggarakan oleh organisasi parlemen regional, DPR selalu aktif berkontribusi yang teruang dalam resolusi-resolusi yang dihasilkan sidang. Sidang-sidang organisasi parlemen regional sudah rutin diselenggarakan baik tahunan atau dua tahunan, bahkan ada beberapa sidang-sidang kecil berupa Ad Hoc Committee, Caucus, Study Committee atau Sub Committee dari organisasi parlemen regional. Disampaikan bahwa periode 2011, terdapat 2 (dua) sidang tidak jadi terlaksana karena situasi dan kondisi negara tuan rumah, yaitu Suriah yang karena situasi dan kondisi dalam negeri, tidak jadi menyelenggarakan Sidang Executive Council Asian Parliamentary Assembly dan Sidang Pleno ke-6 Asian Parliamentary Assembly. Selama tahun 2011, DPR telah menghadiri 10 sidang organisasi parlemen regional di luar negeri dan 1 sidang dalam negeri, antara lain: 1.

Sidang Tahunan Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) tanggal 23–27 Januari 2011 di Ulaanbataar, Mongolia Susunan Delegasi: 1. Dr. M. Hidayat Nur Wahid 2. Sidarto Danusubroto 3. Ir. Azwar Abubakar 4. KRMT Roy Suryo 5. Adisatrya Suryo Sulistio 6. Mustofa Ali Assegaf 7. Iqbal Alan Abdullah

-

Ketua BKSAP/Komisi I/F-PKS Wakil Ketua BKSAP/Komisi I/F-PDIP Wakil Ketua BKSAP/Komisi I/F-PAN Anggota BKSAP/Komisi I/F-PD Anggota BKSAP/Komisi VI/F-PDIP Anggota BKSAP/Komisi XI/F-PPP Anggota BKSAP/Komisi VII/F-PHanura

Maksud dan Tujuan: Untuk memberi kontribusi dan peran aktif pada sidang-sidang APPF melalui kontribusi penyusunan rancangan resolusi dan Joint Communique.

32


Laporan Singkat hasil Sidang dan kontribusi Delegasi DPR: Sidang telah membahas agenda: Political and Security Matters, Economic and Trade Matters in the Asia Pacific dan Regional Cooperation in the Asia Pacific serta masalah yang berkaitan dengan organisasi yakni Future Work of APPF. Delegasi Parlemen Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan persidangan yaitu: Sidang Executive Committee, Sidang Pleno, Drafting Committee dan Working Group. Pada Sidang ini ditetapkan 3 (tiga) Vice-Chairperson untuk Sidang Pleno serta Chairperson dan 2 (dua) Vice Chairperson untuk Drafting Committee. Penetapan 2 (dua) Vice Chairperson untuk Drafting Committee tersebut pertama kalinya terjadi dalam proses persidangan APPF selama ini dan merupakan usul dari Ketua Delegasi Indonesia, Yth. Sdr. Dr. M Hidayat Nur Wahid yang menyampaikan bahwa perlunya penambahan Vice Chairperson dalam Drafting Committee untuk mewakili masing-masing kawasan di Asia dan Pasifik. Untuk kawasan Asia, sebagai langkah awal, Indonesia mengusulkan Malaysia sebagai perwakilan dan diharapkan posisi Malaysia tersebut dapat mendukung Indonesia sebagai tuan rumah Sidang Umum ke-32 AIPA tahun 2012. Adapun untuk kawasan Pasifik, telah mendapatkan wakilnya dalam Drafting Committee melalui Kanada. Usulan Indonesia tersebut mendapatkan respon positif dari seluruh peserta Executive Committee dan diharapkan berlaku juga seterusnya dan menjadi bagian dari reformasi dalam proses persidangan APPF berikutnya. Dalam Sidang APPF ini, Delegasi DPR berpartisipasi aktif mempertahankan Draf Resolusi Middle East Peace Process. Delegasi DPR berkompromi dengan Jepang dan Malaysia untuk menggabungkan resolusi yang diajukan oleh Jepang dan Indonesia melalui Working Group. Namun, Delegasi Kanada dan Mikronesia sempat menolak Draf Resolusi tentang Middle East Peace Process tersebut dengan alasan Timur Tengah bukan masuk dalam bagian dari Asia Pasifik. Setelah proses perdebatan panjang dan kompromi, Delegasi Kanada akhirnya menyetujui Draf Resolusi tersebut. Selain itu, didasari oleh kekerasan yang dihadapi oleh buruh migran seperti penindasan HAM, diskriminasi, pembayaran upah rendah, Indonesia pada kesempatan tersebut juga mengusulkan satu sub agenda/ topik baru dalam agenda pembahasan Sidang APPF ke-19 dalam rangka 33


2.

memperkuat kerja sama regional di Asia Pasifik yakni agenda Protection of the Rights of Migrant Workers. Usulan tersebut secara konsensus diadopsi oleh delegasi lainnya sebagai agenda Sidang Pleno APPF ke19. Draft Resolusi usulan Delegasi Indonesia tentang Migrant Workers, juga berhasil diadopsi oleh APPF. Salah satu isi Resolusi tersebut adalah menghimbau negara anggota untuk mendukung pembenahan proses perundangan, administratif dan langkah-langkah yang diperlukan secara komprehensif untuk meningkatkan perlindungan buruh migran. Selain itu, APPF juga mendesak negara anggota untuk menyediakan akses yang memadai terhadap sistem perlindungan baik dalam sisi legal maupun di tingkat peradilan terhadap kasus yang dialami para korban. Sidang APPF kali ini telah menghasilkan 17 Resolusi termasuk 5 Resolusi usulan Indonesia yakni tentang Resolution on Protection of the Rights of Migrant Workers, Resolution on Economy and Trade, Resolution on the Situation on the Korean, Resolution on Strengthening Parliamentary Efforts to Accelerate the Achievement of the Millennium Development Goals, dan Resolution on the Middle East Process serta satu Joint Communique.

ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Seminar on Accelerating the Achievement MDG-5 Through the Role of Women Parliamentarians tanggal 9–12 Maret 2011 di Phnom Penh, Kamboja Susunan Delegasi: 1. dr. Nova Riyanti Yusuf, SpKJ - Anggota BKSAP/Komisi IX/F-PD 2. Dra. Hj. Okky Asokawati, M.Si - Anggota BKSAP/Komisi IX/F-PPP Maksud dan Tujuan: Memenuhi undangan AIPA serta berkontribusi aktif dalam pembahasan peran parlemen perempuan di ASEAN dalam rangka percepatan pencapaian MDG-5.

34


Laporan Singkat hasil Sidang dan kontribusi Delegasi DPR: Asean Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Seminar on Accelerating the Achievement MDG-5 Through the Role of Women Parliamentarians merupakan forum bagi para Anggota Parlemen khususnya Anggota parlemen perempuan AIPA untuk saling berbagi pengalaman mengenai upaya dan tantangan yang dihadapi masing-masing negara dalam upaya pencapaian sasaran MDG-5, yaitu usaha penurunan tingkat kematian ibu dan anak, dimana masalah ini sudah menyebar di kawasan ASEAN. Seminar ini dimaksudkan untuk menyadarkan semua orang mengenai pentingnya topik ini dibahas untuk mendapatkan solusi. Peserta seminar berkesimpulan bahwa “Upaya penyelematan perempuan merupakan upaya penyelematan seluruh masyarakat dan kesehatan perempuan dan anak merupakan Hak Asasi Manusia”. Dalam seminar ini, Delegasi Indonesia yang diwakili oleh Dra. Okky Asokawati, M.Si. menyampaikan Country Report yang menguraikan bahwa secara umum angka kematian ibu di Indonesia mengalami penurunan, ini terlihat dalam angka kematian ibu yang menurun dari 390 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 1991 menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007. Selain itu, Indonesia tercatat sebagai satu-satunya negara yang di dalam parlemennya memiliki Panitia Kerja yang khusus menangani percepatan pencapaian MDGs. Indonesia juga telah mengupayakan pembahasan beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) yang terkait dengan MDG-5 yaitu RUU Pendidikan Dokter yang tengah dibahas dalam Komisi X, RUU Tenaga Kesehatan yang dibahas dalam Komisi IX, serta Panitia Kerja khusus di bawah Komisi IX untuk membahas RUU Uji Kompetensi dan Penempatan Tenaga Dokter. Pada kesempatan berikutnya, Ketua Delegasi DPR, dr. Nova Riyanti Yusuf, SpKJ menyampaikan presentasi dengan tema: Family Planning and the Importance of Co-opting Men. Dalam presentasi tersebut disampaikan bahwa Indonesia telah mengembangkan sejumlah kebijakan untuk meningkatkan partisipasi kaum pria dalam KB, salah satunya ialah upaya penemuan alat kontrasepsi baru, berupa pil KB pria yang terbuat dari tanaman Justicia Gendarusa, yang saat ini penelitiannya telah mencapai tahap 2 dari 5 fase. 35


3.

Seminar ini menghasilkan sebuah Draft Resolution on Accelerating the Achievements of MDG-5 through the Role of Women Parliamentarians, untuk dibahas kembali pada Sidang Umum AIPA ke-32 yang akan diselenggarakan pada September 2011 di Phnom Penh, Kamboja.

ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Seminar on The Role of Parliamentarians on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers tanggal 3–6 April 2011 di Phnom Penh, Kamboja Susunan Delegasi: 1. Muhammad Oheo Sinapoy, SE, MBA - Anggota BKSAP/Komisi VIII/F-PG 2. Vanda Sarundajang - Anggota BKSAP/Komisi II/F-PDIP Maksud dan Tujuan: Memenuhi undangan AIPA serta berkontribusi aktif dalam pembahasan perlindungan pekerja migran di ASEAN. Laporan Singkat hasil Sidang dan kontribusi Delegasi DPR: Dalam Seminar ini, Ketua Delegasi DPR, Muhammad Oheo Sinapoy menyampaikan Country Report terkait upaya Indonesia dalam perlindungan buruh migran. Selain itu, Indonesia juga mendorong upaya kerja sama perlindungan buruh migran antara lain dengan penyusunan nota kesepahaman antara negara pengirim dengan negara penerima buruh migran. Delegasi Indonesia juga menyampaikan bahwa upaya perlindungan buruh migran memerlukan peranan aktif baik negara pengirim maupun negara penerima. Negara pengirim diharapkan menyusun pelatihan yang baik sehingga pekerja yang dikirim kelak memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan. Selain itu Pemerintah negara pengirim juga diharapkan melakukan pengawasan ketat terhadap proses pengiriman buruh migran sehingga buruh yang dikirim adalah buruh yang memenuhi aturan yang berlaku. Delegasi Indonesia juga secara tegas menyampaikan keprihatinan atas kebuntuan proses pembuatan legal instrument perlindungan dan pemajuan hak-hak tenaga kerja migran di ASEAN, sebagaimana dimandatkan oleh 36


4.

Cebu Declaration. Untuk itu Indonesia menginginkan adanya percepatan dalam proses penyusunan ASEAN Legal Instrument on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers. Sebagai salah satu upaya mengatasi kebuntuan proses pembuatan instrumen, Delegasi Indonesia mengusulkan agar terminologi-terminologi yang berkaitan dengan Migrant Workers tidak dikonotasikan dengan berbagai definisi yang kontradiktif, seperti documented dan undocumented, legal dan ilegal dan sebagainya. Para anggota Parlemen Negara ASEAN yang tergabung dalam AIPA, baik yang mewakili sending countries maupun receiving countries, telah secara tegas menyampaikan dukungannya agar proses pembuatan instrumen Perlindungan dan Pemajuan Hak-hak Para Tenaga Kerja Migran ASEAN dapat segera dirampungkan dan perbedaan-perbedaan dapat diatasi sesegera mungkin. Seminar ini berhasil menghasilkan satu buah Draf Resolusi yakni Draft Resolution on the Role of Parliamentarians on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers in ASEAN serta Report of the Seminar on the Role of Parliamentarians on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Wokers in ASEAN. Delegasi Indonesia berperan aktif dalam pembahasan Draft Resolution on The Role of Parliamentarians on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers in ASEAN, ini terbukti dengan masuknya usulan Indonesia mengenai percepatan penyusunan ASEAN legal framework dalam ASEAN Committee on Migrant Workers (ACMW) yang akan diselenggarakan di Jakarta pada 11–12 April 2011.

Pertemuan ke-8 AIPA Fact Finding Committee (AIFOCOM) tanggal 25–29 Mei 2011 di Phnom Penh, Kamboja Susunan Delegasi: 1. Ir. H. Azwar Abubakar, MM - Wakil Ketua BKSAP/Komisi I/F-PAN 2. Ir. H. Roestanto Wahidi, MM - Anggota BKSAP/Komisi V/F-PDIP

37


Maksud dan Tujuan: Memenuhi undangan AIPA serta berkontribusi aktif dalam pemberantasan obat-obatan terlarang di ASEAN. Laporan Singkat hasil Sidang dan kontribusi Delegasi DPR: Pertemuan ke-8 AIPA Fact Finding Committee to Combat the Drug Menace (AIFOCOM) bertujuan untuk saling berbagi informasi dan membahas laporan pertama AIPA Caucus tentang harmonisasi Peraturan Perundangundangan terkait dengan obat-obat terlarang. Pertemuan ini dihadiri pula oleh Komisaris Jenderal Polisi Gorries Mere, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) selaku Chairman ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD), Perwakilan United Nations Office on Drug and Crime in Cambodia (UNODC), serta wakil-wakil dari Kementerian Sosial, Veteran, dan Rehabilitasi Pemuda Kamboja dan Kementerian Dalam Negeri Kamboja. Indonesia dalam penjelasan Country Report-nya, menyampaikan poinpoin utama antara lain, yaitu bahwa: 1) Pemerintah Indonesia telah mengamandemen UU No. 22 Tahun 1997 dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. UU ini merestrukturisasi, mereposisi, dan merefungsionalisasi Badan Narkotika Nasional (BNN) menjadi suatu badan pemerintah struktural NonMinisterial dengan kewenangan koordinasi dan operasional penuh di Indonesia; 2) Di Indonesia, BNN memiliki tugas untuk meningkatkan kapasitas medis dan sosial dari T&R Center yang dimiliki oleh Pemerintah maupun swasta karena Pemerintah Indonesia telah menerapkan pendekatan baru “Welfare Approach”, yakni memberi perlakuan yang berbeda kepada para korban narkotika dengan memprioritaskan aktivitas rehabilitasi bagi korban tersebut; 3) Indonesia telah melakukan upaya-upaya penegakan hukum dimana BNN telah berhasil membongkar jaringan sindikat dari berbagai negara seperti Iran, Pakistan, Malaysia, Taiwan, Nigeria, dan India. Indonesia telah berhasil membongkar laboratorium-laboratorium pembuat narkotika di berbagai tempat di tanah air. BNN juga memiliki 38


program rural development project for illicit cannabis farmers di Aceh sejak 2006 yang diantaranya bertujuan untuk memberikan sosialisasi mengenai “Integrated Farming System without Waste”. Untuk Urban Alternative Development, salah satu keberhasilan utama BNN adalah Proyek Kampung Permata; dan 4) Indonesia telah melaksanakan dua agenda penting yakni Indonesian National Single Window dan Pre Export Notification (PEN). The Indonesian National Single Window penting untuk mengontrol arus ekspor dan impor barang-barang, termasuk precursors, dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas pelayanan customs clearance dan cargo release. Pertemuan AIFOCOM telah menyepakati Draft Resolution on harmonization of illegal drug laws on the capture and seizure of assets used in or possessed from drugs related cases, the control of reactants and precursors, demand reduction interventions dan Draft Resolution on the estabishment of an AIPA Technical Working Group to combat the drug menace untuk diadopsi dalam AIPA General Assembly yang ke-32 pada bulan September di Kamboja. Mengingat telah banyak resolusi AIPA tentang illegal drugs selama 7 tahun terakhir, namun belum ada progress yang signifikan maka pertemuan sepakat adanya terobosan baru yang lebih efektif yang harus dilakukan. Untuk itu, pertemuan menyepakati bahwa Technical Working Group (TWG) akan melakukan studi mengenai sarana dan prasarana permasalahan harmonisasi perundang-undangan di kawasan ASEAN terkait masalah illegal drugs. Keinginan untuk membentuk Technical Working Group (TWG), di samping telah didirikannya AIPA Caucus pada tahun 2009, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan perhatian dari Parlemen ASEAN tentang ancaman yang semakin besar dari penyebarluasan illegal drugs di kawasan. Peningkatan awareness di kalangan parlemen mengenai ancaman ini kiranya dapat membantu tugas pemerintah dalam mencapai tujuan Komunitas ASEAN bebas narkoba 2015. Dalam rangka tercapainya demand reduction di Indonesia, perlu segera dipertimbangkan penyediaan fasilitas Treatment and Rehabilitation (T&R) secara masif sesuai dengan keinginan untuk menekan secara maksimal demand tersebut.

39


5.

Pertemuan ke-3 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Caucus tanggal 31 Mei–3 Juni 2011 di Manila, Filipina Susunan Delegasi: 1. Dr. M. Hidayat Nur Wahid, M.A. - Ketua BKSAP/Komisi I/F-PKS 2. Bobby Adhityo Rizaldi - Anggota BKSAP/Komisi VII/F-PG Maksud dan Tujuan: Memenuhi undangan AIPA, berkontribusi aktif dalam pembahasan berbagai isu yang menjadi perhatian bersama negara-negara ASEAN serta mempersiapkan DPR menjelang kepemimpinan Indonesia sebagai Presiden AIPA tahun 2012. Laporan Singkat hasil Sidang dan kontribusi Delegasi DPR: Pertemuan ke-3 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Caucus dihadiri oleh seluruh Anggota Parlemen dari negara anggota ASEAN, kecuali Laos yang sedang memulai masa persidangan sehingga diwakili oleh Duta Besar Laos untuk Filipina. Topik bahasan pertemuan adalah: Disaster Response Management, Welfare and Protection of Children dan Consideration of the Status of Implementation of the 31th AIPA General Assembly (GA) Resolutions. Pertemuan ini dimaksudkan adanya usaha AIPA untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya harmonisasi hukum atau langkah-langkah dalam penanganan bencana dan perlindungan anak-anak. Diakui bahwa saat ini ASEAN menghadapi tantangan yang semakin nyata sebagai dampak dari perubahan iklim dengan semakin meningkatnya intensitas bencana di ASEAN. Bencana-bencana tersebut telah membawa kerugian bagi semua pihak, termasuk kepada anak-anak. Lebih lanjut, disadari bahwa perlindungan terhadap hak anak-anak di ASEAN dirasa masih kurang memadai. Untuk itu, AIPA perlu untuk meningkatkan kerja sama dan melaksanakan upaya bersama untuk menanggulangani masalah-masalah tersebut. Delegasi Indonesia dalam country report-nya tentang Disaster Response Management menyampaikan bahwa Indonesia telah memiliki berbagai 40


macam regulasi nasional yang mengatur kerja sama penanggulangan bencana yang komprehensif dengan diberlakukannya UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Upaya Indonesia dalam pengurangan resiko bencana telah mendapatkan pengakuan internasional dengan pemberian Global Champion on Disaster Risk Reduction pada Pertemuan ke-3 Global Platform on Disaster Risk Reduction di Jenewa, Mei 2011. Selain itu, Indonesia menyadari peran peting berbagai mekanisme di kawasan dalam kerja sama pengurangan resiko bencana dan mendorong peningkatan kerja sama dalam kerangka ASEAN +1, ASEAN +3, East Asia Summit (EAS) maupun ASEAN Regional Forum (ARF). Adapun dalam sesi pembahasan Welfare and Protection of Children, Delegasi Indonesia menyampaikan bahwa Parlemen Indonesia menyadari promosi dan perlindungan hak-hak anak sebagai elemen penting terutama pencapaian MDGs sehingga Parlemen Indonesia bersama dengan Pemerintah telah mengatur kebijakan guna melindungi anak dari kekerasan serta meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik bagi mereka. Perlindungan terhadap hak anak migran ini menjadi satu hal krusial yang muncul menjadi pembahasan dalam sesi ini terutama terkait perlindungan kepada anak pekerja migran yang dinilai tidak memiliki kewarganegaraan, seperti di Sabah dan Mindanao. Pertemuan menyepakati agar hal ini dapat diselesaikan dan ditemukan jalan tengahnya sehingga tercapai suatu winwin solution. Di sela-sela Pertemuan, Delegasi DPR juga telah mengadakan pertemuan bilateral dengan Delegasi Thailand, Malaysia dan Brunei Darussalam. Pada pertemuan dengan Thailand, Delegasi menyampaikan dukungan dan komitmen untuk penyelesaian secara damai permasalahan sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Delegasi juga berupaya mendorong diperolehnya status observer bagi Thailand dalam Parlemen OKI (Parliamentary Union of OIC Member Countries - PUIC) serta mengundang kehadiran Parlemen Thailand dalam Sidang PUIC mendatang di Palembang, Januari 2012. Sedangkan pada pertemuan dengan Malaysia, Indonesia menyatakan apresiasi atas penandatanganan Protocol Amendment to the MoU on Recruitment and Placement of Indonesian Domestic Workers 2006 41


kedua negara di Bandung, tanggal 30 Mei 2011. Delegasi DPR juga menyampaikan concern mengenai perlindungan anak-anak pekerja migran Indonesia dan berharap agar hak-hak anak untuk memperoleh akses pendidikan dan kesehatan dapat terpenuhi tanpa memandang status legalitas orang tua mereka. Indonesia mengharapkan agar inisiatif Indonesia mendirikan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) mendapat dukungan dari Pemerintah Malaysia dengan memberikan akreditasi agar dapat melanjutkan pendidikan di sekolah-sekolah Malaysia. Ketua Delegasi Malaysia menjanjikan bahwa hal ini akan disampaikan kepada pihak-pihak terkait serta menyampaikan dukungan untuk mencari solusi terbaik guna memastikan terpenuhinya hak-hak anak pekerja migran. Adapun dalam pertemuan bilateral dengan Brunei Darussalam, kedua delegasi menyampaikan dukungan masing-masing untuk kepemimpinan Indonesia sebagai Presiden AIPA tahun 2012 dan Brunei Darussalam pada tahun 2013. Selain itu Delegasi DPR juga menyampaikan undangan kepada Brunei untuk hadir dalam Sidang PUIC dan Delegasi Brunei menyambut positif undangan ini serta menunjukkan keinginannya untuk hadir dalam status sebagai observer karena hingga saat ini Brunei belum menjadi anggota PUIC. Selain itu juga, disinggung permasalahan anak-anak pekerja migran yang ada di Brunei Darussalam dan Brunei menyatakan akan memperhatikan dan akan memastikan terpenuhinya hak-hak anak tersebut. Pada pertemuan bilateral tesebut, Delegasi DPR juga mengusulkan membentuk caucus parlemen Indonesia baik dengan Malaysia maupun dengann Brunei Darussalam untuk lebih mempererat hubungan kerja sama antarparlemen. Usulan ini diapresiasi oleh Delegasi Malaysia dan Brunei dan akan dibahas terlebih dulu di internal parlemen mereka. Disepakati bahwa Pertemuan 4th AIPA Caucus akan dilaksanakan di Thailand pada kuartal pertama tahun 2012. Terkait dengan hal tersebut, Pertemuan menyarankan kepada Thailand agar pelaksanaan 4th AIPA Caucus dapat dilaksanakan seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya pada pertengahan tahun.

42


6.

Sidang Umum ke-15 Asia-Pacific Parliamentarians’ Conference on Environment and Development (APPCED) tanggal 6–9 Juni 2011 di Kuala Lumpur, Malaysia Susunan Delegasi: 1. Sidarto Danusubroto 2. Hj. Herlini Amran, MA

-

Wakil Ketua BKSAP/Komisi I/F-PDIP Anggota BKSAP/Komisi VIII/F-PKS

Maksud dan Tujuan: Memenuhi undangan APPCED, serta berkontribusi aktif dalam pembahasan isu perubahan iklim di kawasan Asia Pasifik. Laporan Singkat hasil Sidang dan kontribusi Delegasi DPR: Sidang dihadiri oleh 19 Parlemen dari 46 Parlemen anggota APPCED. Tema sidang yaitu: Climate Change and Tourism. Pada kesempatan penyampaian Country Report, Delegasi DPR menyampaikan bahwa terkait dengan pariwisata dan dalam kaitannya dengan perubahan iklim, Indonesia telah melakukan ratifikasi The Global Code of Ethics for Tourism melalui UU No. 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata. Melalui UU No. 10 Tahun 2009, Indonesia mengakui pentingnya mempromosikan pembangunan pariwisata berkelanjutan dan meningkatkan manfaat dari pariwisata bagi masyarakat, sekaligus menjaga integritas budaya dan lingkungan serta meningkatkan perlindungan wilayah ekologis-sensitif dan warisan alami dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati. Indonesia juga telah mengeluarkan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Daerah Pantai dan Pulau-Pulau Kecil, serta UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Sidang Umum ke-15 Asia-Pacific Parliamentarians’ Conference on Environment and Development (APPCED) telah mengadopsi Kuala Lumpur Declaration yang memuat butir-butir pokok yang berisi komitmen untuk mengatasi dampak dari perubahan iklim terhadap sektor pariwisata atas dasar equity untuk dampak yang ditimbulkan dan prinsip-prinsip common but differentiated responsibilities serta kemampuan masing-masing negara 43


dalam hal mitigasi dan adaptasi. Deklarasi juga menyerukan himbauan kepada masing-masing pemerintah negara-negara anggota APPCED agar mengembangkan dan mengadopsi kebijakan-kebijakan nasional yang memungkinkan tercapainya implementasi penuh dari kesepakatankesepakatan yang dihasilkan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). 7.

Asian Parliamentary Assembly (APA) Conference on Dialogue, tanggal 11–12 September 2011 di Teheran, Iran Susunan Delegasi: 1. Ir. H. Azwar Abubakar, MM 2. Drs. H. Marzuki Daud -

Inter-Cultural

Wakil Ketua BKSAP/Komisi I/F-PAN Anggota BKSAP/Komisi IV/F-PG

Maksud dan Tujuan: Meningkatkan peran Anggota Parlemen dalam dialog antaragama serta mendiskusikan lebih dari 45 makalah yang disampaikan oleh para partisipan konferensi yang terdiri dari: anggota parlemen, pemuka-pemuka agama, cendekiawan dan pegiat dialog antaragama dan budaya. Laporan Singkat hasil Sidang dan kontribusi Delegasi DPR: International Conference on Dialogue Among Religions and Cultures in Asia telah menghasilkan “Tehran Declaration on Dialogue among Religions and Cultures in Asia.” Secara garis besar, deklarasi itu berisi pernyataan bersama yang antara lain menyatakan bahwa sebagai tempat lahirnya pelbagai peradaban dan agama-agama besar, Asia merupakan inspirasi sumber budaya dan agama yang beragam serta dapat berperan besar dalam menguatkan ikatan-ikatan di antara berbagai bangsa, masyarakat dan kelompok etnik yang berbeda-beda. Sidang juga menyepakati dialog dan saling pengertian antara berbagai budaya dan agama akan membantu perkembangan nilai-nilai bersama Asia (Asian Common Values), mengokohkan kerja sama dan integrasi, perdamaian dan persahabatan di tengah berkurangnya resiko kekerasan dan perang. 44


8.

Asian Parliamentary Assembly (APA) Standing Committee on Social and Cultural Affairs tanggal 13–14 September 2011 di Teheran, Iran Susunan Delegasi: 1. Dr. Abdurrahman Abdullah 2. Dr. Sumarjati Arjoso -

Anggota BKSAP/Komisi VI/F-PD Anggota BKSAP/Komisi VIII/F-P.Gerindra

Maksud dan Tujuan: Untuk berkontribusi aktif dalam pembahasan isu-isu sosial dan budaya di Asia serta memanfaatkan partisipasi di Iran untuk sekaligus memperjuangkan kepentingan DPR. Laporan Singkat hasil Sidang dan kontribusi Delegasi DPR: Sidang membahas sejumlah isu yang dikelompokkan ke dalam 4 (empat) Sub Committee dan 1 (satu) Ad-Hoc Working Group, yaitu Sub Committee on Combating Corruption in Asia, Sub Committee on Challenges and Opportunity of Globalization in Asia, Sub Committee on Achieving Health Equity, Sub Committee on Protecting and Respecting Cultural Diversity, Ad-hoc Working Group on Information and Communication Technology in Asia serta Sub Committee on Combating Ilicit Drug Trafficking in Asia. Working Group on Information and Communication Technology (ICT) in Asia menyambut baik gagasan pembentukan Parlemen Asia Virtual (AVP) mengingat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Sidang ini telah menghasilkan Report of the Meeting dan 5 (lima) draf resolusi, yaitu: Draft Resolution on Protecting and Respecting Cultural Diversity in Asia; Draft Resolution on Challenges and Opportunities of Globalization in Asia; Draft Resolution on Achieving Health Equity in Asia; Draft Resolution Proposed by the Ad-hoc Working Group on Information and Communication Technology “ICT”; dan Draft Resolution on Combating Corruption. Hasil-hasil Sidang APA Standing Committee ini akan disampaikan ke Sidang Executive Council yang akan diselenggarakan di Suriah untuk dibahas lebih lanjut. 45


9.

Sidang Umum ke-32 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) tanggal 18–24 September 2011 di Phnom Penh, Kamboja Susunan Delegasi: 1. Dr. Marzuki Alie 2. Priyo Budi Santoso 3. Dr. M. Hidayat Nur Wahid 4. Syofwatillah Mohzaib 5. Bokiratu Nitabhudi Susanti 6. Basuki Tjahaja Purnama 7. Anton Sihombing 8. Tri Hanurita 9. Dr. Arif Budimanta 10. Karolin Margret Natasa 11. Ma’mur Hasanuddin 12. Andi Anzhar Cakra Wijaya 13. Wardatul Asriah 14. Mirati Dewaningsih

-

Ketua DPR Wakil Ketua DPR Ketua BKSAP /Komisi I/F-PKS Anggota Delegasi/KomisiVIII/F-PD Anggota Delegasi/Komisi XI/F-PD Anggota Delegasi/Komisi II/F-PG Anggota Delegasi/Komisi IV/F-PG Anggota Delegasi/Komisi VII/F-PG Anggota Delegasi/Komisi XI/F- PDIP Anggota Delegasi/Komisi IX/F-PDIP Anggota Delegasi/Komisi IV/F-PKS Anggota Delegasi/Komisi III/F-PAN Anggota Delegasi/Komisi VII/F-PPP Anggota Delegasi/Komisi VI/F-PKB

Maksud dan Tujuan: Untuk memenuhi undangan AIPA serta memperjuangkan kepentingan DPR melalui negosiasi pembahasan draf resolusi sebelum diadopsi dalam SIUM tersebut. Laporan Singkat hasil Sidang dan kontribusi Delegasi DPR: Agenda Sidang: a. Sidang WAIPA (Women of AIPA): Resolution on the Report of the Women of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (WAIPA) Seminar on Acclerating of the Achievement of the MDG-5, through the Role of Woman Parliamentarians; Increasing Economic Opportunities for Women Parliamentarians; dan Improving Women’s Role in dealing with Issues of the Environment. b. Sidang Committee on Political Matters: Strengthening ASEAN PoliticalSecurity Community through intensifying Regional Cooperation and 46


Integration; Promoting and Building a Trust-Oriented Community through Consolidating and Strengthening of ASEAN’s Solidarity for Prosperity in the Region; Report of the 3rd AIPA Caucus (by Phillipines); dan Report of the Meeting between AIPA and ASEAN Leaders during 18th ASEAN Summit (by Cambodia). c. Sidang Committee on Economic Matters: Promoting Economic Growth for Sustainable Development toward Narrowing the Development Gap in ASEAN; dan Climate Change: Challanges and Adaptation for Economic Growth. d. Sidang Committee on Social Matters: Strengthening Law Enforcement to Combat Trafficking in Persons; The Role of Parliaments of AIPA Member Countries in Accelerating the Implementation of the MDGs by 2015; Report of the AIPA Meeting on the Role of Parliamentarians in Protecting and Promoting the Rights of Migrant Workers in the Region (by Cambodia); dan Report of the 8th AIPA Fact Finding Committee to Combat the Drug Menace (by Cambodia). e. Sidang Committee on Organizational Matters: The Secretariat General’s Statement; The Secretariat General’s Annual Report FY 2010–2011; Audited Financial Reports of the AIPA Secretariat for the periods 1st July 2010 to 30th September 2010, 1st October 2009 to 30th September 2010, 1st October 2010 to 30th June 2011 and unaudited expenditure for 1st July 2011 to 30th September 2011; Budget Proposal for the AIPA Secretariat for the period 1st October 2011 to 30th September 2012 (FY 2011–2012); Proposal of the Creation of Co-Terminus Position at the AIPA Secretariat; Creation of a Core Group of AIPA Parliamentarians to act as think tank with ASEAN and AIPA; Proposal to Amend the Article 18 of the AIPA Statutes to include Bahasa Indonesia/Malay as the one of the Working Languages of AIPA proposed by the House of Representatives of the Republic of Indonesia; Proposal to Amendment of Article 4, Chapter III, of the AIPA Statutes by the Brunei Darussalam Legislative Council; Proposal for Observer Status for the Parliament of the Republic of Belarus at the AIPA General Assembly; Project Proposal on “Capacity Building for ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)” to enhance AIPA Parliamentary Skill through a Capacity Building 47


Program sponsored by GIZ, German Federal Office an Hanns Siedel Foundation (HSF); Visits of the AIPA Delegations to Observer Countries; Appreciation of the Services to Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Heng Samrin as President of AIPA from September 2010 to September 2011; dan Date and Venue of the 33rd AIPA General Assembly.

Sidang WAIPA menghasilkan tiga draf resolusi yakni: Resolusi mengenai Report of the Women of the ASEAN Inter-Parliament Assembly (WAIPA) Seminar on Accelerating the Achievement of the Millennium Development Goals-5, through the Role of Women Parliamentarians; Resolusi mengenai Increasing Economic Opportunities for Women as Family Income Earners; dan Resolusi mengenai Improving Women’s Role in Dealing with the Issues of the Environment. Komisi Eksekutif menyepakati beberapa hal yakni: persetujuan Indonesia, dalam hal ini DPR sebagai Presiden AIPA dan tuan rumah Sidang Umum ke-33 AIPA. Sidang juga menyepakati keanggotaan penuh Myanmar. Sidang Komisi Politik mengasilkan dua buah draf resolusi yakni: Resolusi mengenai Strengthening ASEAN Political Security Community through Intensifying Regional Cooperation and Integration serta Resolusi mengenai Promoting and Building Trust-Oriented Community through Consolidating and Strengthening of ASEAN Solidarity for Prosperity in the Region. Sidang Komisi Ekonomi menghasilkan dua buah draf resolusi yakni: Resolusi mengenai Promoting Economic Growth for Sustainable Development toward Narrowing the Development Gap in ASEAN serta Resolusi mengenai Climate Change: Challenges and Adaptation for Economic Growth. Sidang Komisi Sosial menghasilkan empat buah draf resolusi yakni Strengthening Law Enforcement to Combat Trafficking in Persons; Resolusi mengenai The Role of Parliaments of AIPA Member Countries in Accelerating the Implementation of the Millennium Development Goals (MDGs) by 2015; Resolusi mengenai The Role of Parliementarians on the Protection of The Rights of Migrant Wokers in ASEAN; serta Resolusi tentang Harmonization of Illegal Drug Laws on the Capture and Seizure of Assets Used in or Possesed from Drug-Related Cases; the Control of 48


Reactants and Precursors and on Demand Reduction Intervensions; and the Creation of a Technical Working Group. Sidang Komisi Organisasi membahas dan menyepakati beberapa agenda yang terkait dengan masalah organisasi, yang kemudian disahkan dalam Sidang Pleno antara lain: menerima Laporan Sekjen AIPA tentang kegiatan periode 2010-2011; menerima Laporan Keuangan Sekjen AIPA; menyepakati anggaran AIPA periode 1 Oktober 2011–30 September 2012; menolak penambahan pejabat Sekretariat AIPA; memutuskan untuk membahas kembali usulan penggunaan Bahasa Indonesia pada Sidang Umum ke-33; menerima keanggotaan Parlemen Brunei Darussalam dan Myanmar secara penuh; menerima Belarusia sebagai observer; menyetujui capacity building oleh Hans Seidel Foundation; menerima usulan Indonesia mengenai tempat dan waktu pelaksanaan Sidang Umum ke-33 AIPA yaitu tanggal 16–22 September 2012 di Lombok, Indonesia. Dalam Sidang ini juga peserta meminta Sekretariat APA untuk menyusun laporan keuangan yang lebih baik. Dalam Sidang Pleno Kedua dilakukan pengesahan semua draf resolusi yang dibahas di masing-masing Komisi serta penandatanganan Joint Communique. Pada kesempatan ini, dilakukan serah terima Presidency AIPA dari Ketua Parlemen Kamboja kepada Ketua DPR, Dr. Marzuki Alie yang akan menjabat Presiden AIPA periode September 2011–September 2012. Terkait dengan perubahan lokasi tempat penyelenggaraan Sidang Umum ke-33 AIPA yang semula rencananya di Yogyakarta menjadi di Lombok. Pada Pertemuan Komisi Eksekutif AIPA yang diselenggarakan pada tanggal 19 September 2011, Ketua DPR menyampaikan bahwa Indonesia itu wilayahnya sangat luas dan terdapat berbagai kota, budaya dan daerah wisata yang sangat menarik. Untuk itu, perlu adanya diversifikasi tempat penyelenggaraan sidng-sidang baik regional maupun internasional. Jadi tidak hanya terselenggara di satu atau dua kota saja. Beliau mengajukan kota Yogyakarta dan Lombok. Pada kesempatan itu, Lombok merupakan pilihan terbanyak oleh para peserta rapat. Dengan demikian, diputuskan Lombok sebagai tempat penyelenggaraan Sidang Umum ke-33 AIPA. 49


10. Asian Parliamentary Assembly (APA) Standing Committee on Economic and Sustainable Development Affairs, tanggal 20–21 September 2011 di Moskow, Rusia Susunan Delegasi: 1. Ida Ria Simamora SE, MM 2. Drs. Al Muzzamil Yusuf

-

Anggota BKSAP/Komisi VI/F-PD Anggota BKSAP/Komisi II/F-PKS

Maksud dan Tujuan: Untuk berkontribusi aktif dalam pembahasan isu-isu ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di Asia. Laporan Singkat hasil Sidang dan kontribusi Delegasi DPR: Agenda Sidang: Environmental Issue, Global Warming and Climate Change in Asia; Alleviating Poverty in Asia; Integrated Energy Market in Asia; dan Ramifications of International Crisis in Asia. Sidang menghasilkan empat rancangan resolusi, yakni: Draft Resolution on Consolidation of Friendship and Cooperation in Asia; Draft Resolution on Asian Parliaments and Governments: Together for Solidarity and Properity in Asia; Draft Resolution on Supporting Palestinian State and Protecting Rights of Palestinian People; dan Draft Resolution on Asian parliament Against Terrorism and Foreign Occupation. Draf resolusi ini selanjutnya akan dibahas dan diadopsi oleh Sidang Pleno APA. Sidang juga memutuskan bahwa Rusia akan menjadi tuan rumah APA International Conference on Integrated Energy Market in Asia, yang direncanakan pada pertengahan pertama 2012.

50


11. Asian Parliamentary Assembly (APA) International Conference on the Principles of Friendship and Cooperation in Asia serta Ad Hoc Committee Meeting on Protection of the Rights of Migrant Workers in Asia 28–29 September 2011 di Solo – Indonesia Susunan Delegasi: 1. Dr. Marzuki Alie 2. Priyo Budi Santoso 3. Dr. M. Hidayat Nur Wahid 4. Dr. Nurhayati Ali Assegaf 5. Sidarto Danusubroto 6. Azwar Abubakar 7. Roestanto Wahidi 8. Enggartiasto Lukita 9. Adisatrya Suryo Sulisto 10. Ma’mur Hasanuddin

-

Ketua DPR Wakil Ketua DPR F-PKS/Ketua BKSAP F-PD/Anggota Delegasi F-PDIP-Anggota Delegasi F-PAN-Anggota Delegasi F-PD/Anggota Delegasi F-PG/Anggota Delegasi F-PDI-P/Anggota Delegasi F-PKS/Anggota Delegasi

Maksud dan Tujuan: Untuk meneguhkan peran DPR dalam percaturan diplomasi di Asia melalui penyelengaraan sidang/konferensi APA di Indonesia; berkontribusi aktif dalam pembahasan isu-isu prinsip persahabatan dan kerja sama di Asia serta memperjuangkan hak-hak pekerja migran di Asia; dan memanfaatkan forum APA di Solo. Laporan Singkat hasil Sidang/Konferensi dan kontribusi Delegasi DPR: Agenda Sidang: a. Ad Hoc Committee Meeting on Protection of the Rights of Migrant Workers; Adoption of the Agenda; Election of the Bureau; Remarks by Assistant Secretary General of APA; Keynote Speech by Representative of the Ministry of Manpower and Transmigration; Remarks by Chairperson of Ad Hoc Committee Meeting; General discussion; dan Consideration of Draft Resolution. b. International Conference on the Principles of Friendship and Cooperation in Asia: Remarks by Hon. Priyo Budi Santoso, Deputy 51


Speaker of the Indonesian House of Representatives; Keynote Speech: Principles on Friendship and Cooperation in Asia by H.E. Jusuf Kalla, Former Vice President of the Republic of Indonesia; Photo Session; Introductory Remarks by Assistant Secretary-General of APA; Remarks by Chairperson of the Conference; General Debate; Consideration and Adoption of Solo Declaration; Signing of Solo Declaration; Closing. International Conference on the Principles of Friendship and Cooperation in Asia menghasilkan Solo Declaration. Beberapa poin penting yang tercantum dalam Solo Declaration antara lain: a. Promosi dan penguatan hubungan persahabatan dan kerja sama antarnegara di Asia harus didasarkan pada kesetaraan dan saling menghormati kemerdekaan, integritas teritorial dan kedaulatan nasional dan prinsip-prinsip non-intervensi dalam urusan internal negara lain. b. Sebagai wadah perwakilan masyarakat Asia, dan sebagai badan koordinasi, APA berada dalam posisi yang tepat untuk menumbuhkan warisan bersama Asia dalam kepentingan promosi persahabatan dan kerja sama antarnegara di Asia. c. APA menyadari pentingnya pengadopsian “Declaration on Principles of Friendship and Cooperation in Asia” sebagai suatu prestasi luar biasa yang dicapai oleh APA di bidang diplomasi antarparlemen. APA juga mempercayai bahwa Deklarasi tersebut memang mencakup berbagai prinsip-prinsip penting untuk perdamaian lebih lanjut, keamanan, dan kemakmuran masyarakat Asia seluruhnya. Deklarasi ini juga mencakup kerangka kerja untuk konvergensi dan platform untuk interaksi secara bertahap di tingkat makro di seluruh wilayah. d. Perlunya promosi terhadap “Declaration on Principles of Friendship and Cooperation in Asia” sebagai sebuah kerangka kerja untuk hubungan yang lebih konstruktif dan kerja sama antarnegara di Asia menuju integrasi Asia. Setiap Parlemen-parlemen Anggota APA dan pemerintahnya serta organisasi-organisasi non-pemerintah harus memainkan perannya masing-masing dalam meningkatkan kesadaran publik akan hal ini. e. Tujuan utama dari persahabatan dan kerja sama di Asia adalah untuk mendorong fondasi perdamaian dan keamanan di kawasan, dengan 52


tetap menghormati keragaman masyarakat Asia. Perlu ditekankan pula bahwa penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, termasuk perlindungan hak-hak semua warga negara untuk kebebasan dan demokrasi serta hak-hak buruh migran, adalah sangat penting dan merupakan alasan untuk mempromosikan persahabatan dan kerja sama di Asia. Ad Hoc Committee Meeting on Protection of the Rights of Migrant Workers in Asia menghasilkan Draft Resolution on the Protection of the Rights of Migrant Worker in Asia. Adapun butir-butir isi Draf Resolusi dimaksud, antara lain: 1. Menyerukan agar seluruh parlemen anggota APA untuk mendorong pemerintah negaranya meratifikasi International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families. 2. Meminta seluruh parlemen anggota APA untuk terlibat aktif dalam ratifikasi ILO Convention Concerning Decent Work. 3. Mendorong seluruh parlemen anggota APA yang merupakan sending countries untuk membekali calon pekerja migran dari negaranya dengan kemampuan yang memadai.

53


LINGKUP KERJA SAMA INTERNASIONAL

DPR aktif menjadi anggota dan secara berkala mengirimkan delegasi ke sidangsidang organisasi yang sifatnya multilateral/internasional. Kehadiran delegasi tersebut selalu dimanfaatkan untuk memberikan kontribusi yang maksimal, misalnya dengan selalu mengupayakan menjadi anggota Drafting Committee dalam berbagai sidang. Hal ini memungkinkan terakomodasinya kepentingan nasional Indonesia dalam berbagai masalah yang sedang dibahas. Partisipasi DPR di dalam berbagai konferensi dimaknai sebagai means of parliamentary diplomacy. Delegasi DPR melalui berbagai kesempatan melakukan lobi intensif dan berkesinambungan terkait kepentingan nasional dengan berbagai pihak di sela-sela konferensi. Saat ini, DPR tergabung dalam organisasi yang menyatukan parlemen di tingkat internasional seperti Inter-Parliamentary Union (IPU), Parliamentary Union of the OIC Members States (PUIC), maupun organisasi yang sifatnya individual (parliamentarians) seperti Parliamentarians Global Action (PGA), Global Parliamentarians Action Against Corruption (GOPAC), dan juga organisasi parlemen yang dibentuk oleh badan-badan UN seperti Forum of Asia Pacific Parliamentarians for Education (FASPPED) yang diprakarsai oleh UNESCO. Pada kurun waktu 2011, DPR telah melaksanakan tugas menghadiri 16 (enam belas) sidang internasional yaitu: 1.

The Thirteenth Session of the Council and the 5th Session of the Three Standing Specialized Committee of the Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) tanggal 15–19 Januari 2011 di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab Susunan delegasi: 1. Dr. H. Marzuki Alie 2. Dr. M. Hidayat Nur Wahid, MA 3. Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. 4. Dr. Abdurrahman Abdullah 5. Dra. Tri Hanurita, MA, MH 6. H. M. Unais Ali Hisyam, S.Sos., M.Pd.

-

Ketua DPR Ketua BKSAP/Komisi I/Fraksi PKS Watua BKSAP/Komisi I/Fraksi PD Anggota BKSAP/Komisi VI/Fraksi PD Anggota BKSAP/Komisi VII/Fraksi PG Anggota BKSAP/Komisi I/Fraksi PKB 54


Maksud dan tujuan: Untuk memberi kontribusi dan peran aktif pada sidang-sidang PUIC melalui kontribusi pada negosiasi penyusunan deklarasi, rancangan resolusi, maupun pembahasan mengenai kontribusi anggota dan pengelolaan organisasi. Hasil singkat Sidang: Sidang dihadiri 29 negara, dan dihadiri 10 observer. Adapun hasil konferensi: Ketua Delegasi Indonesia dalam pernyataannya memandang perlu adanya reformasi pada level statuta, mekanisme dan kultur organisasi PUIC agar bisa memainkan peran optimal sebagai voice of moslem people in the world, selain itu juga menekankan agar PUIC memikirkan affirmative action sebagai langkah nyata upaya pembebasan Palestina dari penjajahan Israel. DPR juga menghimbau pimpinan parlemen negara-negara anggota PUIC mengunjungi Gaza dalam upaya mengakhiri isolasi Israel. Delegasi Indonesia mengajukan rancangan resolusi Draft Resolution on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families. Dalam ranres negara-negara anggota PUIC didorong untuk mempromosikan perlindungan HAM pekerja migran di negara masingmasing dengan menggunakan fungsi-fungsi yang dimiliki parlemen di bidang legislasi, pengawasan, dan anggaran. Hasil lain dari sidang PUIC: a. Delegasi DPR berhasil mengagendakan forum khusus pertemuan anggota parlemen perempuan pada pertemuan Konferensi ke-7 PUIC di Indonesia (25–26 Januari 2012). b. PUIC akan mengadopsi Islamic Parliamentary Resolution mengenai A Parliamentary vision for confrotating the challenges facing the stability, advancement, and development of the Islamic World, draf deklarasi diedarkan kepada parlemen anggota PUIC pada pertengahan 2011. c. Mengesahkan amandemen Statuta PUIC. d. Sidang juga memperkuat keputusan extraordinary meeting PUIC pertama di Damaskus, yaitu untuk merealisasikan rencana delegasi ketua parlemen PUIC untuk melakukan kunjungan ke Gaza.

55


2.

Special Session (25th) of the Coordinating Committee of Women Parliamentarians pada tanggal 15–16 Februari 2011 di Jenewa, Swiss Delegasi: Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. - President of the IPU Coordinating Committee of Women Parliamentarians/Watua BKSAP/Komisi-I/Fraksi PD Maksud dan tujuan: Memenuhi undangan IPU dan sebagai President of the Coordinating Committee of Women Parliamentarians of IPU akan memimpin sidang Special Session (25th) of the Coordinating Committee of Women Parliamentarians. Laporan Singkat hasil Sidang: Sidang dibuka oleh President of the Coordinating Committee of Women Parliamentarians of IPU, Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. Sidang membahas kegiatan kegiatan kerja IPU dan program gender equality. Sidang membahas draf strategi membangun IPU untuk masa yang akan datang yang tertuang dalam "Draft Strategic Plan for the IPU – 2010– 2015". Membahas persiapan pertemuan the 16th Meeting of Women Parliamentarians di Sidang ke-124 IPU di Panama City, Panama.

3.

Extraordinary Session of the Executive Committee of IPU pada tanggal 17–19 Februari 2011 di Jenewa, Swiss Delegasi: Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. - Member of IPU Executive Committee/Watua BKSAP/Komisi I/Fraksi PD Maksud dan tujuan: Memenuhi undangan IPU dan sebagai Anggota Executive Committee of IPU akan menghadiri Extraordinary Session of the Executive Committee of IPU pada tanggal 17–19 Februari 2011 di Jenewa, Swiss. 56


Hasil singkat sidang : Sidang membahas draf strategi membangun IPU untuk masa yang akan datang yang tertuang dalam "Draft Strategic Plan for the IPU – 2010– 2015". Sidang membahas lebih detail anggaran Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk tahun 2012. 4.

The 4th Conference of the Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) pada 11–13 Maret 2011 di Mexico City, Mexico Delegasi: 1. Dr. M. Hidayat Nur Wahid, MA 2. Sidarto Danusubroto 3. Ida Ria Simamora, SE, MM 4. Adi Sukemi, ST, MM

-

Ketua BKSAP/Komisi I/Fraksi PKS Watua BKSAP/Komisi I/Fraksi PDI P Anggota BKSAP/Komisi VI/Fraksi PD Anggota BKSAP/Komisi IV/Fraksi PG

Maksud dan tujuan: Memberikan kontribusi kepada konferensi GOPAC dan menggali informasi, pengetahuan dan saling tukar pengalaman dari dan dengan anggota-anggota parlemen negara-negara lain mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta membangun jejaring dan komitmen sesama anggota parlemen dalam memerangi korupsi Hasil singkat sidang: Sidang dihadiri anggota-anggota parlemen dari 46 negara, dan organisasi internasional lainnya, adapun hasil konferensi: Delegasi Indonesia menekankan pentingnya penyusunan suatu kerangka kerja, mekanisme, proses pelaporan, sebagai bahan pertukaran pandangan dan best practices masing-masing negara dalam menangani isu korupsi. Dan perlunya parlemen menjamin hak rakyat dalam memperoleh informasi antara lain dengan membentuk rezim hukum keterbukaan informasi publik dan perlindungan saksi. Delegasi Indonesia mengadakan pertemuan dengan Anggota Komisi Hubungan Luar Negeri Parlemen Mexico, yang menyepakati untuk 57


5.

mendorong pemerintah masing-masing untuk memperkuat kerja sama di berbagai forum internasional termasuk di Forum PBB. Pertemuan GOPAC ke-4 diakhiri dengan pembahasan resolusi dan pembacaan deklarasi (Mexico Declaration). Delegasi Indonesia memberikan masukan mengenai perlunya upaya penguatan komitmen anggota parlemen dalam memerangi korupsi melalui kerja sama koalisi GOPAC dengan organisasi internasional seperti IPU, AIPA dan lain-lain. Delegasi Indonesia juga menyampaikan pentingnya parlemen untuk memaksimalkan peran kontrol, legislasi, dan budgeting dalam upaya pemberantasan korupsi. Pertemuan GOPAC ke-4 ditutup oleh Senator Manilo Fabio Beltrones Rivera (Presiden Senat Mexico), dan sekaligus disampaikan bahwa pertemuan GOPAC ke-5 akan diselenggarakan di Filipina pada tahun 2013.

Annual Session of the Parliamentary Conference on the World Trade Organization (WTO) di Jenewa, Swiss, tanggal 21–22 Maret 2011 Delegasi: 1. Drs. Ramadhan Pohan, MIS 2. Ir. Satya W. Yudha, M.Sc. 3. Dr. Ir. Arief Budimanta, M.Sc. -

Anggota BKSAP/Komisi I/Fraksi PD Anggota BKSAP/Komisi VIII/Fraksi PG Anggota BKSAP/Komisi XI/Fraksi PDIP

Maksud dan tujuan: Sebagai wahana untuk meningkatkan pemahaman anggota parlemen mengenai perkembangan terkini perundingan Putaran Doha, sehingga dapat menjelaskan kepada konstituennya mengenai pentingnya Agenda Doha dan mendorong pemerintahnya masing-masing untuk menyelesaikan perundingan. Laporan Singkat hasil Sidang: Sidang dihadiri 350 peserta yang mewakili 72 Parlemen negara anggota dan peninjau. Adapun hasil Sidang:

58


Sidang WTO membahas, antara lain: a. Multilateralism in the midst of the rising tide of bilateral and regional trade pacts; b. Rebalancing the rules of the multilateral trading-system in favour of the poor; c. Trade and Sustainable Development from Collision to Cohession; d. Connecting to Society: Trade Policy-making in the era of mass communication. Delegasi DPR menyampaikan intervensinya bahwa ketidakseimbangan dalam perdagangan global (global trade imbalances) yang kurang berpihak pada negara berkembang bukan saja menyebabkan kerugian ekonomi, namun juga berimplikasi pada timbulnya keresahan politik dan sosial. Secara umum para delegasi mengharapkan agar RTA (Regional Trade Arrangement) dan BTA (Bilateral Trade Arrangement) dapat saling melengkapi dan mendukung pengembangan sistem perdagangan multilateral, sehingga perlu dilakukan upaya harmonisasi provisi dalam RTA/BTA agar tidak bertentangan dengan sistem yang berlaku di WTO. Dalam intervensinya, Indonesia pentingnya peningkatan keterlibatan semua stakeholder dalam perumusan kebijakan perdagangan internasional sehingga setiap kebijakan perdagangan dapat dipertanggungjawabkan. Penegakan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan perdagangan internasional perlu terus ditingkatkan. Pertemuan menghasilkan Outcome Document yang pada intinya, sebagai berikut: a. Mendukung penyelesaian perundingan Doha pada akhir tahun 2011; b. Perlunya koherensi berbagai kebijakan WTO dengan Organisasi Internasional lainnya guna mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan; c. Meningkatkan peran serta parlemen dalam melakukan oversight berbagai negosiasi perdagangan internasional.

59


6.

G–20 Seoul Speakers’ Consultation 2011 di Seoul, Korea Selatan pada tanggal 18–21 Mei 2011 Delegasi: 1. Dr. H. Marzuki Alie - Ketua DPR 2. Dr. M. Hidayat Nur Wahid, MA - Ketua BKSAP/ Komisi I/F-PKS 3. Ir. H. Azam Azman Natawijana - Anggota BKSAP/ Komisi VI/F-PD Maksud dan tujuan: Memenuhi undangan Ketua Parlemen Korea Selatan, H.E. Park Hee Tae. Sidang yang melibatkan Ketua-Ketua Parlemen dari negara G-20 yang bertujuan agar parlemen dapat memberikan masukan-masukan atas tema yang dibahas kepada pemerintah serta mendorong pemerintah untuk bersungguh-sungguh dalam melaksanakan komitmen mereka pada saat KTT G-20 dan diharapkan adanya kebersamaan pemerintah dan parlemen dalam mencapai tujuannya. Laporan Singkat hasil Sidang: Sidang dihadiri oleh 300 peserta yang terdiri dari 12 Ketua Parlemen, 6 Wakil Ketua Parlemen dan perwakilan dari parlemen serta Kedutaan Besar Negara Anggota G-20 di Seoul. Tema utama persidangan adalah Development and Growth for Common Prosperity, dengan 4 topik, yaitu: 1) Strategies for Inter-Parliamentary colaboration for world peace and anti-terrorism; 2) International coordination strategy for global safety; 3) Strategies for developing economies based on the development experiences of advanced countries; 4) Post-financial crisis international coordination towards shared growth and the role of parliaments. Pertemuan dibuka oleh tuan rumah Ketua Parlemen Korea Selatan, yang menyatakan bahwa komunitas dunia berkembang dan cenderung menjadi saling terkoneksi satu sama lain. Parlemen satu negara tidak akan mampu sendiri menyelesaikan berbagai persoalan global, dengan melalui koordinasi dan usaha bersama antarparlemen akan dapat menyelesaikan berbagai persoalan tersebut.

60


Presentasi Ketua DPR, Dr. H. Marzuki Alie, antara lain menyatakan: a. Perlu diciptakan masa depan dunia yang lebih aman untuk mencapai kesejahteraan bersama sehingga ancaman-ancaman berupa aksi terorisme tidak dapat ditolerir. b. Indonesia menyesalkan bahwa Islam sering dituduh sebagai sumber terorisme, padahal Islam lebih mengajarkan kasih sayang, kemanusiaan dan toleransi. Namun kenyataannya, Islam justeru telah menjadi korban terorisme. Untuk itu perlu kerja sama antarparlemen dan negara-negara yang bertujuan mengatasi terorisme guna menghadirkan dunia yang aman dan damai. Presentasi Ketua BKSAP, Dr. M. Hidayat Nur Wahid, MA, menyatakan bahwa korupsi juga merupakan terorisme karena berdampak negatif terhadap stabilitas ekonomi nasional maupun internasional. Parlemen dan pemerintah harus bekerja sama untuk mengatasi hal tersebut. Presentasi Ir. H. Azam Azman Natawijana (Anggota Delegasi DPR) menyatakan Indonesia mendukung stabilitas dan pertumbuhan bagi kesejahteraan bersama. Dalam hal ini dukungan disampaikan kepada financial stability board and the minister of finance of G-20 Nations on managing capital flow. Indonesia saat ini juga berfokus pada isu pangan dan kenaikan harga minyak dunia dan mendorong masyarakat internasional untuk merespon isu-isu ini secara bersama-sama. Sidang G-20 Seoul Speakers’ Consultation 2011 di Seoul, Korea Selatan menghasilkan Joint Communique. Walaupun kepemimpinan G-20 saat ini dipegang Perancis, namun Sidang menyepakati bersama untuk pelaksanaan G-20 Speakers’ Consultation berikutnya diadakan di Arab Saudi pada tahun 2012. Dalam bilateral meeting dengan Ketua Majelis Syura Saudi Arabia, Ketua DPR mengusulkan peningkatan kuota haji untuk Indonesia. Desakan ini dipenuhi oleh Saudi Arabia terbukti dengan meningkatnya kuota haji Indonesia pada tahun 2011 yang mencapai 221.000 orang, dimana pada tahun 2010 kuota adalah 211.000 orang.

61


7.

The 7th Global Forum of the Global Parliamentarians on Habitat (GPH) di Zadar, Republik Kroasia, tanggal 18–20 Mei 2011 Delegasi: 1. Ferari Roemawi, MBA 2. Hartanto Edhie Wibowo 3. Tri Tamtomo

-

Anggota BKSAP/Komisi VI/Fraksi PD Anggota BKSAP/Komisi VII/Fraksi PD Anggota BKSAP/Komisi I/Fraksi PDI P

Maksud dan tujuan: Untuk mengembangkan kebijakan yang terkait dengan sustainable urban development dan penyediaan pemukiman layak. Dalam forum ini diharapkan parlemen dapat bekerja sama dalam membahas dampak-dampak dari urbanisasi yang sangat cepat dan tidak terkontrol serta mencari solusi-solusi yang memungkinkan terhadap masalah tersebut. Laporan Singkat hasil Forum: Tema yang dibahas pada The 7th Global Forum of GPH, adalah Good Laws for a Better Habitat, dengan agenda sbb: a. Legislators as Drivers of Change; b. Climate Change and Coastal Cities. Forum menyoroti mengenai abad ke-21 dimana dari 2/3 populasi dunia tinggal diperkotaan, 75% konsumsi energi dan 80% emisi karbon dioksida berasal dari perkotaan, hal itu menyebabkan wilayah perkotaan menjadi sumber perubahan iklim dan kota-kota pantai menjadi sensitif terhadap dampak perubahan iklim seperti naiknya permukaan laut yang dapat mengancam kota-kota besar dunia. Melalui musyawarah dan mufakat terpilih tujuh orang pejabat Asian Regional Council (ARC) salah satunya adalah Ferarri Roemawi, MBA yang menjabat sebagai Alternate Secretary. Forum menghasilkan Zadar Declaration, yang memuat pokok-pokok, sbb: a. Prinsip-prinsip Zadar Declaration, yaitu menyerukan diperbaharui komitmen melaksanakan Habitat Agenda melalui Peraturan Nasional 62


dan Internasional, dan melakukan koordinasi dalam menjalankan peraturan-peraturan tersebut, serta kerja sama yang erat dengan UN Habitat merupakan hal yang sangat penting bagi GPH. b. Komitmen yang disepakati: - negara anggota GPH aktif mendukung implementasi dan mensosialisasikan Habitat Agenda; - meningkatkan pengesahan dan pelaksanaan perundang-undangan nasional yang berbasis pada Habitat Agenda; - mendesak pemerintah menjamin keberadaan sumber keuangan yang memadai untuk menunjang kinerja UN-Habitat; - menyampaikan rasa solidaritas terhadap korban bencana gempa bumi dan Tsunami di Jepang; - mencegah polusi laut yang merupakan cara dalam melindungi biodiversity laut, yaitu dengan mengontrol terhadap kualitas aliran air ke laut atau buangan air dari kapal-kapal; - menyepakati aktif berpartisipasi dalam pertemuan para ahli UNHabitat, untuk dapat melaksanakan ide-ide dan pedoman yang lebih baik dan cepat ke dalam sistem perundang-undangan nasional kita. 8.

The 3rd Session of the Executive Bureau of the Forum Asia Pacific Parliamentarians for Education (FASPPED) di Teheran, Republik Islam Iran, tanggal 18–19 Juni 2011. Delegasi: 1. Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. - Watua BKSAP/Komisi I/Fraksi PD 2. Heri Akhmadi - Watua Komisi X /Fraksi PDI P Maksud dan tujuan: Untuk memberikan kontribusi terhadap penguatan Executive Bureau of the FASPPED serta memanfaatkan partisipasi di Iran untuk pertemuan-pertemuan dengan berbagai pihak untuk kepentingan DPR.

63


Laporan Singkat hasil Sidang: Pertemuan dihadiri oleh lima Anggota Executive Bureau: Iran, Indonesia, Korea Selatan, Vietnam, dan Bangladesh. Observer: Thailand, Rumania, Afghanistan dan Pakistan serta UNESCO Representatives. Adapun hasil dari Sidang adalah: Agenda yang dibahas pada Executive Bureau of the FASPPED, yaitu: a. Presentation of Member States on “Challenges and Accomplihment with respect to EFA; Future orientations, with special reference to the FASPPED mission and objectives” b. Exchange of views on the implementation of Jakarta Action Plan. Sidang dibuka oleh Ketua Parlemen Iran, Dr. Ali Larijani, yang mengimbau negara-negara anggota mewujudkan Education For All (EFA) di negara masing-masing, khususnya mengenai public uprising yang menyebabkan kemunduran sektor pendidikan. Ditambahkan bahwa Iran siap mendukung adanya peningkatan capacity building dan pengembangan teknologi sektor pendidikan. Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. dalam pidatonya menyatakan bahwa pendidikan telah menjadi isu yang sangat penting bagi dunia dalam lima puluh tahun terakhir, namun berbagai perubahan seperti krisis keuangan, fluktuasi harga makanan dan energi serta perubahan iklim telah memperkecil kesempatan banyak orang miskin untuk mendapatkan kesempatan mendapatkan pendidikan yang layak. Di sisi lain isu ini membawa tuntutan yang lebih terhadap kerja sama antarnegara untuk mengatasinya. Oleh karena itu FASPPED harus memastikan bahwa pendidikan harus tetap menjadi elemen penting dalam pembangunan Asia Pasifik. Heri Akhmadi menyampaikan kemajuan Indonesia dalam mencapai Education For All (EFA) Goals dapat dibanggakan, diantaranya telah mendekati pencapaian angka partisipasi peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada angka target nasional, dan angka partisipasi SD 95% dari target 100%. Hal itu tentu tidak terlepas peran DPR yang telah melakukan beberapa hal sesuai dengan fungsinya. DPR telah mengesahkan amandemen UUD 1945 terkait pendidikan yang menggarisbawahi bahwa pendidikan adalah hak asasi warga negara yang paling mendasar 64


9.

dan harus dipenuhi oleh Pemerintah. DPR telah menyetujui alokasi 20% APBN untuk bidang pendidikan atau Rp207,41 triliun, yang merupakan anggaran pendidikan sepanjang sejarah Indonesia. Hasil dari the 3rd Session of the Executive Bureau of the FASPPED antara lain: a. telah ditetapkan bahwa pertemuan the 4th Session of the Executive Bureau dan 2nd Session General Assembly of the FASPPED akan dilaksanakan di Republik Islam Iran pada tahun 2012; b. disepakati Resolution of the 3rd Session of the Executive Bureau of the FASPPED. Dalam pembahasan Draf Resolusi sidang menerima usulan Indonesia tentang “Condideration for the implementation of EFA based on Jakarta Action Plan”.

The 261st Session of the Executive Committee of IPU tanggal 8–9 September 2011 di Jenewa, Swiss Delegasi: Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. - Anggota Executive Committee IPU/ Watua BKSAP/Komisi I/Fraksi PD Maksud dan tujuan: Untuk membahas Agenda yang akan dibahas pada Sidang ke-125 InterParliamentary Union (IPU) and Related Meeting yang berlangsung pada tanggal 15–21 Oktober 2011 di Bern, Swiss. Laporan Singkat hasil Sidang: Pertemuan dipimpin oleh Presiden IPU, Theo Ben Gurirab dan dihadiri oleh Anggota Executive Committee IPU (Indonesia, Perancis, Benin, Chile, Kanada, Swiss, Meksiko, Swedia, dan Kuwait). Adapun agenda Sidang yang dibahas adalah: 1) Adoption of the Agenda; 2) Strategy for the IPU 2012–2017; 3) Financial question; 4) Draft programme and budget for 2012; 65


5) Sub Committee on Finance; 6) Any other business. Terkait dengan Draft Strategy for the IPU 2012–2017: a. disepakati bahwa perumusan Draft Strategy for the IPU tetap mengedepankan penegasan terhadap prinsip-prinsip demokrasi HAM, rule of law dan good governance, serta mendorong pembangunan sosial ekonomi dunia secara lebih baik di dalamnya; b. Indonesia menyatakan bahwa pentingnya memperkuat penegasan dan komitmen pada isu-isu kesetaraan gender dan anak-anak, termasuk didalamnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Terkait dengan Financial Question: a. pentingnya mempertimbangkan penentuan prioritas yang disesuaikan dengan dinamika lingkungan yang cenderung berubah, antara lain kondisi moneter internasional yang dinamis, kiranya penentuan prioritas tersebut menentukan besaran anggaran IPU di masa depan. b. Anggaran IPU periode 2012–2017 akan berjumlah sebesar Franc Swiss (CHF) 13,7 juta, diperkirakan kontribusi negara Anggota IPU akan berkurang sebesar 5,3 % terkait perubahan kurs mata uang Dolar Amerika terhadap Franc Swiss. c. Untuk mengatasi keterbatasan anggaran IPU akan melakukan sejumlah penghematan yaitu dengan pembatasan dan pengaturan kembali perekrutan pegawai baru, redistribusi pekerjaan, serta pelaksanaan program kerja hanya pada prioritas yang telah ditetapkan Terkait pembentukan Sub-Committee on Finance, pembahasan disepakati pada Sidang ke-125 IPU di Bern, Swiss. Indonesia masuk dalam anggota Sub-Committee on Finance bersama dengan Swiss, Aljazair, Swedia, dan Meksiko. Secara discreet, informasi dari Komisi HAM untuk Parlemen IPU telah menerima laporan tentang kasus Nazaruddin. Ketua DPR dan Komisi HAM IPU menempatkan informasi ini secara strictly confidential karena sifatnya yang masih awal dan belum diputuskan pengadilan.

66


10. IPU Regional Seminar for Asian Parliaments dengan tema Preventing and responding to violence against women and girls; From legislation to effective law enforcement di New Delhi, India, tanggal 15–17 September 2011, Delegasi: 1. Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. 2. Drs. Ramadhan Pohan PD 3. Dr. Susaningtyas NH Kertopati, M.Si. HANURA

Watua BKSAP/Komisi I/Fraksi PD Anggota BKSAP/Komisi II/Fraksi Anggota BKSAP/Komisi I/Fraksi

Maksud dan tujuan: Untuk memerangi kekerasan terhadap wanita dan anak perempuan khususnya di kawasan Asia, dan untuk mempromosikan gender equality, serta memanfaatkan partisipasi di parlemen kawasan Asia untuk pertemuan-pertemuan dengan berbagai pihak untuk kepentingan DPR. Laporan Singkat hasil Sidang: Pertemuan dihadiri oleh 112 peserta dari 11 negara Asia dan observer, dengan agenda sebagai berikut: 1. Violence against women and girls; From, causes, consequences and over view of strategic approaches in Asia; 2. International legal instruments and model framework on legislation to address violence against women and girls; 3. Process and challenges of developing and effecting legal reform on all forms of violence against women; 4. Implementation of legislation: Costing violence against women and ensuring adequate funding; 5. Implementation of legislation: Monitoring and overseeing government action; 6. Working Groups on legislation and effective enforcement, and report of the Working Groups on legislation and effective enforcement; 67


7. Preventing violence against women and girls and creating an enabling environment. Hasil Sidang: 1) Sidang dibuka oleh Speaker Lok Sabha India, Hon. Meira Kumar, dilanjutkan dengan President Inter Parliamentary Union (IPU) Dr. TheoBen Gurirab. 2) Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. menyatakan bahwa meskipun saat ini banyak wanita sudah well educated, mempunyai kedudukan yag baik dalam bisnis, eksekutif maupun legislatif, namun sangat disayangkan bahwa kekerasan terhadap wanita masih sering terjadi, dan kekerasan itu tidak hanya terjadi di negara berkembang namun juga di negara maju, untuk itu perlu ada strategic partnership antara laki-laki dan perempuan. 3) Adapun hasil-hasil kesepakatan dari seminar antara lain: a. Memastikan UU kekerasan terhadap wanita agar lebih komprehensif termasuk pencegahan, respon terhadap korban kekerasan, ganti rugi terhadap korban, mekanisme pelaksanaan UU serta adanya pendanaan yang memadai. b. Meminta kepada pemerintah agar memformulasikan dan mengadopsi rencana aksi nasional mengenai kekerasan terhadap wanita dan melaporkan implementasinya secara teratur kepada parlemen. c. Meningkatkan partisipasi wanita dalam politik di semua tingkat dan memperkuat kapasitas anggota parlemen wanita untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia. d. Meminta IPU untuk menciptakan jaringan media sosial dengan mempergunakan teknologi untuk menyebarluaskan kewaspadaan terutama di kalangan generasi muda serta membina kontak diantara para anggota parlemen dan memfasilitasi pertukaran pengalaman dan memberantas kekerasan terhadap wanita. e. Memastikan keberadaan sistem yang berlaku, persamaan gender dan perundang-undangan kekerasan terhadap wanita yang spesifik agar dapat diharmonisasikan. 68


11. The UN 66th General Assembly dengan tema The Use of Mediation in the Settlement of Disputes by Peaceful Means di New York, Amerika Serikat, tanggal 19–27 September 2011 Delegasi: 1. Hayono Isman, SIP. - Watua Komisi I/Fraksi PD 2. Tantowi Yahya - Anggota BKSAP/Komisi I/Fraksi PG 3. Luthfi Hasan Ishaaq, MA - Anggota Komisi I/Anggota BKSAP/Fraksi PKS (digantikan oleh Kemal Stambul - Anggota Komisi XI/ Fraksi PKS) Misi Delegasi: 1. Mendorong agar upaya perlindungan dan pengendalian NonCommunicable Diseases (NCD) yang menjadi prioritas negara-negara dan secara global menjadikannya MDGs Plus. 2. Menunjukkan komitmen dan visi Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan, berupaya bersama memperkuat ketahanan pangan, mitigasi dampak perubahan iklim, mengurangi kemiskinan dan mendukung pencapaian MDGs. 3. Memperingati 10 Tahun diluncurkan Durban Declaration and Programme of Action. Laporan Singkat hasil Sidang: Agenda Sidang adalah: 1. High-level meeting on the prevention and control of non-communicable diseases (Resolusi 65/238). 2. High-level meeting on theme “Adressing desertification, land degradation and drought in the context of sustainable development and poverty eradication" (Resolusi 45/160). 3. High-level meeting of the General Assembly to commemorate the tenth anniversary of the adoption of the Durban Declaration and Programme of Action (Resolusi 65/24). Perlu mendapat catatan sebagai sejarah baru diikutsertakannya DPR sebagai bagian dari Delri pada UN GA. Sesuai usulan Ketua BKSAP ketika mengikuti UN Parliamentary Hearing 2009. 69


12. The 5th International Conference for Support of Palestinians di Teheran, Iran, tanggal 1–2 Oktober 2011 Delegasi: 1. Dr. M. Hidayat Nur Wahid, MA - Ketua BKSAP/ Komisi I/Fraksi PKS 2. Ir. H. Atte Sugandi, MM - Anggota BKSAP/ Komisi VI/Fraksi PD Maksud dan tujuan: Memberikan dukungan politik untuk terciptanya negara Palestina yang lebih aman dan masa depan yang lebih baik untuk rakyat Palestina. Laporan Singkat hasil Sidang: Sidang dihadiri oleh 500 peserta yang terdiri dari 28 Ketua Parlemen, Perwakilan Parlemen, LSM Kedutaan dan wartawan. Adapun agenda Sidang adalah: 1. Panel of Parliamentary Issues; Utilizing Parliamentary capacities in Support of Palestinian Cause. 2. Panel of Political Parties and Groups; Regional and International Developments and Future of Palestinian Intifada and Resistance. 3. Panel of NGO’s: The displaced Palestinians and their return to their Home Land. 4. Panel Ulamas and Religious Leaders. 5. Panel Media; Lifting the Palestinian and Gaza Blockade. Konferensi membahas hal terkait pemberian dukungan terhadap perjuangan Palestina, dan menyambut terbentuknya Arab Spring. Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid, MA memberikan masukan mengenai Draf Resolusi, diantaranya: Resolusi mengenai Palestinian Member of Parliament yang memberikan usulan atas Hak Anggota Parlemen Palestina yang ditahan Israel untuk mendapat pembelaan. Setiap Parlemen yang hadir dapat dibuatkan Kaukus dengan Parlemen Palestina guna memperlancar koordinasi. Mengoreksi seluruh isi resolusi yang berisikan mengenai tuntutan kebebasan hak yang dapat diberikan rakyat Palestina bukan hanya di Tepi Barat tapi juga di seluruh kawasan Palestina. 70


13. Delegasi DPR menghadiri The 125th Assembly of the Inter-Parliamentary Union (IPU) and Related Meetings di Bern, Swiss, tanggal 15–21 Oktober 2011 Delegasi: 1. Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. 2. Drs. Sidarto Danusubroto 3. Albert Yaputra, S.Sos. 4. Meutya Viada Hafid 5. H. Andi Anzhar Cakra Wijaya, SH 6 H. Mustofa Assegaf, M.Si. -

Watua BKSAP/Komisi I/Fraksi PD Watua BKSAP/Komisi I/Fraksi PDI P Anggota BKSAP/Komisi I/Fraksi PD Anggota BKSAP/Komisi XI/Fraksi PG Anggota BKSAP/Komisi III/Fraksi PAN Anggota BKSAP/Komisi XI/Fraksi PPP

Maksud dan tujuan: 1. Menargetkan agar Indonesia dapat memimpin Pertemuan IPU Asia Pacific Geopolitical Group (APG) dengan sukses, terkait keketuaan Indonesia di APG. 2. Menyampaikan undangan 7th PUIC Conference yang akan diselenggarakan di Palembang bulan Januari 2012. 3. Memberi kontribusi pada sidang panel standing committee yang hasilnya akan dituangkan dalam draf resolusi. 4. Menjalin networking dengan delegasi parlemen lain dan organisasi internasional yang hadir di IPU. Laporan Singkat hasil Sidang: Pertemuan dihadiri oleh 127 negara anggota, 9 associate members, 35 organisasi peninjau. Agenda Sidang: 1. Election of the President and Vice President of the 125th Assembly; 2. Consideration of possible requests for the inclusion of an emergency item in the Assembly Agenda; 3. Panel discussion on the subject items chosen for debate during the 126th Assembly (Kampala 31 Maret–5 April 2012); a. promoting and practising good governance as a means of advancing 71


peace and security; drawing lessons from recent event in the Middle East and North Africa (First Standing Committee); b. Redistribution of power, not just wealth, Ownership of the international agenda (Second Standing Committee); c. Access to health as a basic right; The role of parliaments in addressing key challenges to securing the health of women and children (Third Standing Committee); 4. Report of the IPU Committee on the United Nations; 5. Amandments to the Statutes and Rules of the IPU. Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si., Ketua Delegasi DPR, sebagai President of IPU the Coordinating Committee of Women Parliamentarians berpartisipasi dalam mengikuti pertemuan Executive Committee of IPU pada tanggal 14, 15, dan 18 Oktober 2011; serta memimpin pertemuan Coordinating Committee of Women Parliamentarian pada tanggal 18 Oktober 2012. Delegasi Indonesia mengikuti Sidang ASEAN +3 yang dipimpin oleh Delegasi Kamboja. Pertemuan menghasilkan kesepakatan sebagai berikut: 1. Kandidat dari kelompok ASEAN+3 untuk Executive Committee adalah wakil dari Filipina dan Thailand serta kandidat untuk Drafting Committee adalah Kamboja dan Malaysia. 2. Mendukung secara aklamasi Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. sebagai kandidat Presiden IPU periode 2011–2014. 3. Mendukung proposal emergency item dari Namibia dengan tema “The plight of the people of famine-stricken Somalia and relief efforts by IPU Members.” 4. Ketua pertemuan kelompok ASEAN+3 selanjutnya di Sidang Umum IPU ke-126 di Uganda adalah China. Drs. Sidarto Danusubroto memimpin Sidang Asia Pacific Group (APG), dan pertemuan menghasilkan kesepakatan sebagai berikut: 1. Menyepakati Amendment to the Rules of Procedure yang dihasilkan di Jakarta tanggal 14 Juli 2011. 2. Mendukung secara aklamasi pencalonan Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. sebagai kandidat Presiden IPU periode 2011–2014. 72


3. Menyepakati pertemuan APG selanjutnya di Sidang ke-126 di Kampala, Uganda tahun 2012 diketuai oleh Iran. Pertemuan PUIC diwakili oleh Meutya Hafid, yang menyampaikan undangan Konferensi ke-7 PUIC Palembang dan pencalonan Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. sebagai kandidat Presiden IPU. Namun Pertemuan PUIC telah secara aklamasi mendukung pencalonan Mr. Abdelwahad Radi dan menolak pencalonan Dr. Nurhayati Ali Assegaf. Sidang Asian Parliamentary Assembly (APA) dihadiri Drs. Sidarto Danusubroto, yang menyampaikan dukungan Indonesia pada rancangan resolusi emergency item yang diajukan Palestina. Albert Yaputra, S.Sos., menghadiri Sidang Komite I, menyampaikan statement antara lain; good governance merupakan manifestasi konkret dari demokrasi yang pelaksanaannya terdiri dari partisipasi, akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum. H. Mustofa Assegaf, M.Si., menghadiri Komite III, menyampaikan statement bahwa pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan pelayan kesehatan guna menurunkan angka kematian anak dan ibu dengan cara meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, penyediaan obat yang terjangkau, dan meningkatkan anggaran kesehatan serta mengembangkan sistem pendanaan untuk sektor kesehatan. Andi Anzhar Cakra Wijaya, SH, menghadiri pertemuan Committee to Promote Respect to the International Humanitarian Law (IHL), menyampaikan statement perlu upaya pemberdayaan pada Anggota IHL untuk memahami mengenai isu-isu IHL dalam konteks luas, dan mengharapkan komite dapat menghasilkan resolusi terkait isu-isu IHL. Dalam sesi pemilihan Presiden IPU periode 2011–2014, Dr. Abdelwahid Radi dari Maroko terpilih sebagai Presiden IPU mengalahkan Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. dari Indonesia dengan perolehan suara 137 suara untuk Maroko dan 130 untuk Indonesia.

73


Catatan mengenai pencalonan Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. sebagai Presiden IPU 1)

2)

3)

4)

5)

Setelah the 124th IPU Assembly and Related Meetings di Panama City – Panama pada April 2011, diterima dukungan dari beberapa delegasi yang mendorong Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si., President of IPU Coordinating Committee of Women Parliamentarians, untuk mencalonkan diri sebagai Presiden IPU. Dukungan juga datang dari Presiden IPU periode 2008–2011, H.E. Theo Ben Gurirab dari Namibia, yang menyatakan keinginannya untuk digantikan oleh perempuan pada akhir masa jabatannya. Untuk itu, Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. mempersiapkan kemungkinan untuk mencalonkan diri sebagai Presiden IPU. Tanggal 13 Juli 2011, Rapat Pimpinan BKSAP memutuskan untuk mendukung pencalonan Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. sebagai Presiden IPU dan mengusulkan kepada Pimpinan DPR untuk menyetujui usulan Rapim BKSAP. Rapim BKSAP juga sudah mempertimbangkan alternatif bila Rapim DPR tidak menyetujui pencalonan tersebut, yaitu dengan tidak mengirimkan delegasi besar untuk pemenangan kandidat dari Indonesia. Tanggal 13 Juli 2011, Rapat Pimpinan DPR tentang rencana pencalonan Wakil Ketua BKSAP DPR Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. sebagai Presiden IPU memutuskan: Sesuai dengan Code of Conduct, untuk pencalonan sebagai Presiden IPU sebaiknya Pimpinan DPR. Tanggal 14 Juli 2011, diselenggarakan IPU Asia-Pasific Working Group Meeting di Gedung DPR – Jakarta, yang dihadiri oleh delegasi Australia, Kamboja, Kanada, Indonesia, Iran, and Korea Selatan; serta perwakilan Kedutaan Besar China, Jepang, India, Thailand, dan Vietnam sebagai observer. Pada pertemuan tersebut, Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. mempresentasikan visi misi kepemimpinan IPU dan disambut baik oleh anggota Working Group. Karena perkembangan informasi tertentu, maka pada tanggal 18 Juli 2011, Pimpinan BKSAP kembali mengirim surat kepada Pimpinan DPR perihal Pencalonan Wakil Ketua BKSAP sebagai Presiden IPU. Isi surat itu menyatakan bahwa Rapim BKSAP tanggal 13 Juli 2011 memutuskan untuk menyetujui pencalonan Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. sebagai 74


6)

7)

Presiden IPU yang pemilihannya akan dilakukan pada Assembly ke125 IPU pada bulan Oktober 2011 di Bern, Swiss, beserta pertimbangan dan alasan pendukungnya. Dengan tetap akan menyesuaikan dengan keputusan Rapim DPR. Tanggal 16 Agustus 2011, Rapat Pimpinan BKSAP memutuskan: – Rapim BKSAP tanggal 13 Juli 2011 telah memutuskan Delegasi DPR ke The 125th IPU Assembly di Bern-Swiss pada tanggal 15–18 Oktober 2011 adalah 12 orang, namun terkait hasil keputusan Rapat Pimpinan DPR tanggal 13 Juli 2011 dan tanggal 29 Juli 2011 mengenai pencalonan Wakil Ketua BKSAP, Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. menjadi Presiden IPU belum ditetapkan. Rapim BKSAP memutuskan jumlah delegasi sesuai dengan yang telah ditetapkan sambil menunggu kepastian disetujui atau tidaknya pencalonan Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. sebagai Presiden IPU. Apabila tidak disetujui maka komposisi delegasi kembali ke delegasi biasa, yaitu 7 (tujuh) orang. – DPR menerima Berita Faksimili dari PTRI di Jenewa, Swiss, Nomor : RR341/PTRI JENEWA/VIII/11 tanggal 3 Agustus 2011 perihal Penyampaian Laporan Pertemuan Penjajakan dengan Sekjen IPU tanggal 2 Agustus 2011 di Jenewa terkait rencana pencalonan Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. sebagai Presiden IPU. – Pimpinan BKSAP melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua DPR bidang KORPOLKAM, KORKESRA dan KOREKKU pada tanggal 16 Agustus 2011 jam 13.00 WIB untuk meminta arahan pencalonan Wakil Ketua BKSAP, Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. sebagai Presiden IPU. – Pimpinan BKSAP meminta peluang pencalonan Indonesia sebagai Presiden IPU dibahas dalam Rapim Dewan. Tanggal 8 September 2011, Rapim BKSAP dengan mempertimbangkan Keputusan Rapim DPR, memutuskan perubahan delegasi untuk menghadiri undangan dari IPU perihal The 125th IPU Assembly di Bern, Swiss, pada tanggal 16–19 Oktober 2011. Keputusan Rapim BKSAP: Komposisi delegasi masih menunggu keputusan Rapim DPR tanggal 13 September 2011. Sementara diputuskan menyetujui nama-nama Anggota Delegasi sebagai berikut : 75


1. Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. - F-PD/Wakil Ketua BKSAP 2. Drs.Sidarto Danusubroto - F-PDIP/Wakil ketua BKSAP 3. Max Sopacua - F-PD/Anggota BKSAP (kemudian diganti oleh Albert Yaputra, S.Sos – F-PD/Anggota BKSAP) 4. Tantowi Yahya - F-PG/Anggota BKSAP (kemudian diganti oleh Meutya Viada Hafid – F-PG/Anggota BKSAP) 5. Luthfi Hasan Ishaaq, MA - F-PKS/Anggota BKSAP 6. H. Andi Anzhar Cakra Wijaya, SH - F-PAN/Anggota BKSAP 7. H. Mustofa Assegaf, M.Si - F-PPP/Anggota BKSAP 8)

Tanggal 6 Oktober 2011, Rapim BKSAP memutuskan mengenai pengiriman delegasi ke The 125th IPU Assembly and Related Meetings di Bern, Swiss, tanggal 15–19 Oktober 2011, sesuai dengan arahan Ketua DPR sebagai berikut: – Anggota Delegasi ke Sidang IPU dimaksud agar melakukan sosialisasi dan lobi terkait penyelenggaraan Konferensi ke-7 PUIC yang akan dilaksanakan pada Januari 2011 di Palembang, Indonesia; – Pada pemilihan Presiden IPU yang akan dilaksanakan dalam pertemuan tersebut, Delegasi Indonesia diminta untuk memberikan dukungan kepada Maroko; – Keputusan RAPIM BKSAP: menyesuaikan dan mensosialisasikan arahan Ketua DPR tersebut.

9)

Tanggal 7 Oktober 2011, keluar Surat Keputusan (SK) Pimpinan DPR tentang Penugasan Delegasi DPR untuk menghadiri The 125th Assembly of the IPU and Related Meetings di Bern, Swiss, 12 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2011. 10) Merespon pada berbagai dukungan yang masuk dari berbagai anggota parlemen IPU, baik secara lisan maupun tertulis melalui e-mail, maka pada tanggal 10 Oktober 2011, Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si., Wakil Ketua BKSAP, mendaftarkan diri sebagai calon Presiden IPU ke Sekretariat IPU, Jenewa. 11) Tanggal 11 Oktober 2011, Kepala Biro KSAP, sesuai dengan keputusan Rapim BKSAP, mengirimkan Surat Edaran kepada seluruh Delegasi DPR 76


ke IPU Bern untuk mengikuti arahan Ketua DPR di atas, yaitu memberikan dukungan kepada Maroko sebagai Presiden IPU. 12) Tanggal 14 Oktober 2011, Ketua DPR mengirimkan surat kepada H.E. Abdelwahad Radi, Speaker of the House of Representatives Kingdom of Morocco, yang menyatakan dukungan DPR kepadanya untuk menjadi Presiden IPU periode 2011–2014. Selain itu Ketua DPR juga mengirimkan surat perihal dukungan DPR ke Maroko kepada H.E. Mohamed Bin Mubarak Al-Khulaifi, Speaker of the Advisory Council of the State of Qatar, sebagai Ketua Arab Parliamentary Union (APU). 13) Dalam sesi pemilihan Presiden IPU periode 2011–2014, Dr. Abdelwahid Radi dari Maroko terpilih sebagai Presiden IPU mengalahkan Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. dari Indonesia dengan perolehan suara 137 suara untuk Maroko dan 130 untuk Indonesia. 14. Delegasi DPR menghadiri The 26th Meeting of the Executive Committee of PUIC di Ankara, Turki, tanggal 20–21 November 2011 Delegasi: Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid, MA (Anggota Executive Committee PUIC /Ketua BKSAP/ Komisi I/Fraksi PKS) Maksud dan tujuan: Untuk membahas dan menetapkan agenda untuk konferensi dan sidang PUIC yang akan diselenggarakan di Palembang tanggal 24–31 Januari 2012 dan membahas masalah keorganisasian. Laporan Singkat hasil Sidang: Sidang dihadiri oleh Anggota Executive Committee of PUIC dan Pimpinan serta Sekretariat PUIC. Adapun agenda Sidang adalah: 1. Adoption of the Agenda and Program Work; 2. Report of the PUIC Secretary General; 3. Consideration of PUIC name: in view of changing the name of the OIC, the name of the Union shall be “Parliamentary Union of the 77


Organization of the Islamic Cooperation of Member States” (Proposed by the PUIC General Secretariat); 4. Request for Observer Status at the PUIC by the Moro National Liberation Front (Moro National Liberation Front is an observer at the OIC since 1977); 5. Updating the draft Agenda of the 14th Session of the PUIC General Committee (Council); 6. Updating the draft Agenda of the 7th Session of the PUIC Conference; 7. Adoption of the report of the 26th Meeting of the Executive Committee; 8. Any other business. Konferensi menyetujui agar Indonesia menyampaikan draf resolusi terkait pengakuan penuh keanggotaan Palestina di PBB dan sikap PUIC terhadap fenomena Arab Spring. Indonesia berhasil memasukkan The Need of Stronger PUIC for Promoting Democracy, Common Prosperity, Justice and World Peace sebagai tema utama untuk di 7th PUIC Conference di Palembang serta agenda item untuk dibahas di Standing Specialized Committee mengenai PUIC supports in the fields of democracy, economy and education to Muslim population in European countries dan Establishing legal framework for the protection of the rights of migrant workers. Indonesia juga berhasil mendesak PUIC untuk kembali menegaskan realisasi rencana kunjungan ketua-ketua parlemen Negara PUIC ke Gaza untuk membuka isolasi daerah tersebut. Usulan tersebut akhirnya diakomodasi sebagai salah satu agenda item di Standing Committee on Politics.

78


15. Delegasi DPR menghadiri Parliamentary Hearing at the United Nations during the 66th Session of the General Assembly di New York, Amerika Serikat, tanggal 28–29 November 2011 Delegasi: 1. Ir. H. Roestanto Wahidi, MM 2. Drs. Enggartiato Lukita 3. Puan Maharani 4. Evita Nursanty

-

Anggota BKSAP/Komisi V/Fraksi PD Anggota BKSAP/Komisi I/Fraksi PG Anggota BKSAP/Komisi VI/Fraksi PDI P Anggota BKSAP/Komisi I/Fraksi PDI P

Maksud dan tujuan: Untuk meningkatkan peran Delegasi DPR dalam memperkuat tanggung jawab politik untuk dunia yang lebih damai dan sejahtera. Agenda: Parliamentary Hearing 2011 membahas tema “Strengthening Political Accountability for a more Peaceful and Prosperous World" yang dibagi kedalam empat sesi, yaitu: a. The role of the UN General Assembly in strengthening global accountability; b. Youth participation in the democratic process – challenges and opportunities; c. Accountability in the management of public funds – good practices and model legislation for budget transparency; d. Strengthening the links between national institutions and civil society – toward more open societies. Laporan Singkat hasil Konferensi: Pertemuan tahunan IPU ini dibuka oleh Presiden Sidang Majelis Umum PBB, H. E. Mr Nassir Abdulaziz Al-Nasser yang menyampaikan bahwa akuntabilitas politik menjadi penting bagi penduduk yang menginginkan pemerintah yang responsif yang bekerja untuk masyarakat secara keseluruhan. 79


Delegasi Indonesia turut berperan aktif dalam setiap sesi sidang dengan mengajukan intervensi atas permasalahan yang dibahas. Seperti dalam Sesi ke-I: The Role of the UN General Assembly in Strengthening Global Accountability disampaikan bahwa Indonesia telah menggunakan pendekatan mediasi sebagai media untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional serta peningkatan pembangunan. Di tingkat regional, Indonesia dan ASEAN telah mengadopsi Charter yang mengedepankan penyelesaian damai untuk penanganan sengketa. Pada sesi ke-II, Youth participation in the democratic process – challenges and opportunities disampaikan bahwa parlemen Indonesia mendukung peningkatan peran pemuda untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Pada sesi ke-III, Accountability in the management of public funds – good practices and model legislation for budget transparency, disampaikan bahwa Indonesia telah memiliki mekanisme pengawasan anggaran yang ada di tingkat nasional dan didukung oleh undang-undang keterbukaan informasi publik yang mewajibkan pemerintah memberikan informasi yang diperlukan, termasuk terkait dengan transparansi anggaran. Sementara itu, pada sesi ke-IV, Strengthening the links between national institution and civil society toward more open societies disampaikan pandangan bahwa civil society lebih sering menggunakan pengaruh media untuk mempengaruhi keputusan parlemen daripada memrosesnya melalui mekanisme formal. 16. Delegasi DPR Parliamentary Forum on the Occasion of 4th High Level Forum on Aid Effectiveness, di Busan – Korea Selatan, November 2011 Delegasi DPR diwakili oleh: Dr. Nurhayati Ali Assegaf

-

Watua BKSAP/ Komisi I/ F-PD

Maksud dan tujuan: Memperkuat peran dan partisipasi aktif DPR dalam upaya meningkatkan efektifitas bantuan asing, terutama dalam kaitannya dengan MDGs dan peningkatkan kemandirian finansial dari negara-negara yang menerima bantuan asing.

80


Laporan Singkat hasil Forum: Rangkaian acara Parliamentary Forum adalah sebagai berikut: – Luncheon yang diadakan oleh the National Assembly of the Republic of Korea. – Diskusi Sesi I “the Critical Role of Parliament in Aid and Development Effectiveness.” – Diskusi Sesi II “Assessing Progress and Setbacks, HLF-4 Outcomes and Way Forward.” – Jamuan Makan Malam yang diadakan oleh Gubernur Busan. Sebagai bagian dari rangkaian acara, Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. menghadiri jamuan makan siang di Paradise Hotel bersama dengan delegasi parlemen dari sekitar 37 negara. Acara dilanjutkan dengan Diskusi Sesi I dengan tema “the Critical Role of parliament in Aid and Development Effectiveness” di Gedung Konferensi BEXCO. Pada Sesi Pertama, Perwakilan dari IPU menyampaikan sambutan dan menekankan bahwa hal yang paling krusial adalah penguatan peran Parlemen. Disampaikan pula bahwa Draft “Outcome Document” HLF-4 belum mengadopsi pentingnya peran parlemen dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam mengupayakan Aid Effectiveness. Acara dilanjutkan dengan diskusi interaktif dan tanya jawab. Poin-poin penting yang dapat disimpulkan dalam diskusi antara lain adalah: perlunya penguatan peran parlemen dalam mengupayakan aid effectiveness dan perlunya peran serta aktif anggota parlemen sebagai agen pembangunan yang tercantum dalam HLF-4 Outcome Document. Karena keterbatasan waktu, masukan-masukan dari delegasi Indonesia disampaikan telah melalui e-mail kepada sekretariat IPU selaku pihak penyelenggara Parliamentary Forum HLF-4.

81


17. International Conference on the Role of Women in Change in Muslim Societies di Istanbul, Turki, tanggal 22–24 Desember 2011 Delegasi: Dr. Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, M.Si - Anggota BKSAP/ Komisi I/F-Hanura Catatan: undangan ini ditujukan untuk 1 (satu) anggota parlemen yang mewakili DPR, dan juga ada undangan lain yang ditujukan kepada Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. yang dipandang sebagai prominent women parliamentarians. Maksud dan tujuan: Meningkatkan pemahaman tentang kesetaraan gender dan bertukar pandangan dan pengalaman wanita dari negara-negara yang memiliki latar belakang budaya serta permasalahan yang hampir sama. Laporan Singkat hasil Konferensi: Tema utama konferensi ini yaitu Change in Muslim Societies and the Role of Women, dibagi dalam 5 sesi, yaitu: 1. High Level Meeting: Establishing Effective National Gender Mechanism; 2. Strengthening Democracy Through Women’s Political Participation; 3. Women Rights in the Changing Middle-East and North Africa; 4. Islam and Democracy; 5. Enabling Civil Society and Regional Cooperation: Establishing the Gender Equality Institute. Indonesia telah melakukan intervensi dan menyampaikan bahwa undang-undang yang ada telah menjamin seluruh warga negara untuk berpartisipasi di berbagai aspek kehidupan sosial politik termasuk dalam proses pengambilan keputusan secara demokratis tanpa memandang ras, suku, etnik, gender serta latar belakang sosial disertai prinsip saling menghormati, jujur, reliable dan transparan. Dengan adanya wakil wanita dalam politik, parlemen Indonesia telah berhasil melahirkan peraturan 82


yang berhubungan dengan pemberdayaan wanita dan perlindungan terhadap hak wanita dan anak-anak semisal Undang-undang anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga tahun 2004 serta Peraturan Kewarganegaraan yang menghapus diskriminasi gender dan rasial tahun 2006. Parlemen Indonesia juga menyambut baik hasil pemilu demokratis di Mesir dan Tunisia serta percaya bahwa perubahan politik di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara akan membawa kondisi yang lebih pantas untuk pemberdayaan wanita. Indonesia menyampaikan bahwa sebagai Negara yang berpenduduk mayoritas muslim telah membuktikan bahwa demokrasi dan Islam dapat berdampingan. Indonesia adalah negara demokratis dengan filosofi Pancasila. Kehadiran agama tidak dihilangkan tetapi diperkuat seperti tercantum dalam sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Berbagai peraturan pun mendukung kesetaraan dan perlindungan wanita. Conference sepakat untuk adanya pembentukan suatu lembaga Kesetaraan Gender dapat memberi peranan yang berarti untuk memenuhi keinginan pengembangan kebijakan kesetaraan gender diantara negara anggota OIC.

83


PANJA MDGs

Millennium Development Goals (MDGs) adalah komitmen dunia internasional sejak tahun 2000 yang digaungkan untuk mengangkat hajat hidup manusia dari berbagai segi. Ini adalah komitmen internasional yang terukur mengingat MDGs ditargetkan tercapai pada 2015 mendatang. Indonesia meresponnya dengan menerbitkan Peta Jalan Pencapaian MDGs yang dilaksanakan melalui sinergi lintas kementerian serta antar-pemerintah daerah dan pusat. Namun, upaya tersebut tentu membutuhkan dukungan parlemen yang kuat. Parlemen yang memahami dengan baik apa MDGs itu dan bagaimana mereka dapat berkontribusi untuk mencapainya. Melalui Panitia Kerja (Panja) MDGs yang dibentuk oleh BKSAP, komitmen parlemen terkait pencapaian MDGs tercermin. Panja yang dibentuk pada 2010 tersebut bertugas menggalang dukungan internasional untuk memenuhi tujuan MDGs, sekaligus melaksanakan fungsi-fungsi DPR untuk mengawal pencapaian MDGs. Pada akhir tahun 2010, Panja MDGs telah melahirkan sejumlah rekomendasi baik kepada DPR maupun kepada pemerintah untuk mendukung upaya percepatan pencapaian MDGs. Dalam perkembangannya, mencapai MDGs pada 2015 memerlukan dukungan dan komitmen politik lebih mendalam dari seluruh stakeholders termasuk para wakil rakyat. Fakta tersebut juga dapat dilihat dari Laporan Pencapaian MDGs 2010 yang diterbitkan Bappenas dimana sejumlah tujuan MDGs yakni: tujuan 4 (mengurangi tingkat kematian anak); tujuan 5 (meningkatkan kesehatan ibu); dan tujuan 6 (memerangi HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya) masih perlu dicapai dengan kerja keras. Menyadari tingginya profil maupun kapabilitas anggota DPR dalam mempengaruhi opini publik dan menggerakkan minat masyarakat (konstituen), keberadaan Panja MDGs dianggap menjadi sesuatu yang penting. Panja penting untuk mendiseminasi lebih lanjut informasi mendalam mengenai MDGs kepada seluruh 560 anggota DPR untuk meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya peningkatan hajat hidup rakyat sesuai MDGs. Panja juga dipandang relevan untuk tetap mengawal upayaupaya dan kebijakan pemerintah untuk mencapai MDGs sesuai dengan tenggat waktu yang telah disepakati yakni 2015. Oleh karenanya, masa tugas Panja MDGs 84


diperpanjang pada 2011, sebagai perwujudan upaya maksimal dan konkret para anggota parlemen dalam menyongsong suksesnya pencapaian MDGs pada 2015. Sepanjang 2011, Panja MDGs BKSAP DPR telah bertugas melalui sejumlah aksi dan kegiatan dengan titik berat perhatian pada pencapaian MDGs 4, 5, dan 6, yakni: 1. Menginisiasi diskusi dan dialog dalam Seminar memperingati 100 tahun International Women’s Day dengan tema “Peran Perempuan Indonesia dalam Demokrasi” yang sejalan dengan tema global peringatan tersebut di PBB yakni Equal Access to Education, Training and Science and Technology: Pathway for Decent Work for Women” pada 8 Maret 2011 di Operational Room, Gedung DPR. 2.

Memperkuat peran perempuan di dunia global, serta untuk menggalang upaya komunitas internasional dalam mendukung pencapaian MDGs berbasis gender, Ketua Panja MDGs pada tahun 2011 terpilih menjadi President of the Coordinating Committee of Women Parliamentarians of the Inter-Parliamentary Union (IPU).

3.

Berpartisipasi aktif dalam Seminar ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) terkait Accelerating the Achievement of MDG-5 through the Role of Women Parliamentarians pada 9–12 Maret 2011 di Phnom Penh, Kamboja;

4.

Mencari solusi dan berdialog di level regional untuk memperbaiki mutu dan melindungi hak-hak pekerja migran terutama kaum perempuan dan anak sesuai tujuan MDGs 3, 4 dan 5 melalui Seminar AIPA terkait The Role of Parliamentarians on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers in ASEAN, pada 3–6 April 2011 di Phnom Penh, Kamboja;

5.

Indonesia menjadi satu dari tiga wakil Grup Geopolitik Asia Pasifik di InterParliamentary Union (IPU) yang diminta mengirimkan wakilnya yakni Sekretaris Panja MDGs Tantowi Yahya (Fraksi Partai Golkar) untuk duduk sebagai focal point dan anggota Advisory Group on HIV/AIDS di IPU hingga 2015; 85


6.

Melaksanakan Rapat Konsultasi dengan Utusan Khusus Presiden RI untuk MDGs (KUKPRI) dan Bappenas terkait dengan pelaksanaan program-program serta status pencapaian MDGs;

7.

Mengikuti Regional Seminar for Asian Parliaments on Violence Against Women di New Delhi, 15–17 September 2011;

8.

Mengadakan workshop dengan UNESCO bertema Capacity building of the poor through the promotion of economic, social and cultural rights yang dilaksanakan pada 24 November 2011 bertempat di Hotel Sahid, Jakarta serta sesi khusus diskusi Panel MDGs and Eradication of Poverty pada 25 November 2011 di Operation Room, Gedung DPR.

9.

Mengadakan kunjungan lapangan ke Anduring, Sumatera Barat pada tanggal 26–27 Desember 2011 untuk melihat sejauh mana pencapaian MDGs di provinsi Sumatera Barat, khususnya di Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji. Dalam melaksanakan tugas Panja, Panja selalu berkonsultasi dengan Kantor Utusan Khusus Presiden RI untuk MDGs (KUKPRI). Pada rekomendasinya yang diberikan kepada Panja, Kelurahan Anduring di Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu Pilot Project KUKPRI yang dapat dikunjungi oleh Panja sebagai salah satu daerah pencapaian MDGs. Hasil dari Kunjungan ini adalah bahwa, pascagempa tahun 2009 lalu, kelurahan ini dapat membangun sumber daya desanya melalui usaha-usaha mandiri yang dijalankan oleh IbuIbu Majlis Ta’lim dan PKK di kelurahan tersebut. Puskesmas yang berjumlah sekitar 7 puskesmas diharapkan dapat melayani sekitar 1000 anak balita dan ibu melahirkan. Pada kunjungannya Panja juga menyerahkan sumbangan sebesar 10 juta rupiah yang dapat digunakan untuk pembangunan masyarakat ataupun perbaikan fasilitas bersama di Kelurahan Anduring. Tim kunjungan Panja juga mengadakan pertemuan dengan Gubernur Sumatra Barat dan jajaran dan juga Walikota Padang dan jajaran. Dari pertemuan tersebut, terlihat bahwa pemerintah propinsi dan pemerintah kota sudah memahami MDGs dan melaksanakan program-program pembangunan yang berlandaskan MDGs. Terutama jika dibandingkan dengan kunjungan Panja 86


MDGs tahun 2010 ke Malang – Jawa Timur dan Kupang – Nusa Tenggara Timur, di mana pemerintah daerah tidak terlalu paham mengenai MDGs dan hanya mencocokkan program yang sudah ada dengan MDGs. Pada kunjungan di Sumatera Barat tersebut, Panja MDGs menyerahkan "Rekomendasi Panja MDGs BKSAP – DPR 2011" kepada pemerintah daerah setempat, sementara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyerahkan"Rencana Aksi Daerah MDGs Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011–2015" dan Pemerintah Kota Padang menyerahkan "Pencapaian Target MDGs di Kota Padang sampai tahun 2011"; yang juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah ini sudah mengintegrasikan MDGs dalam program pembangunan daerah.

87


EVENTS

1.

Luncheon dengan Duta Besar dalam rangka APA International Conference dan Ad-Hoc Committee Meeting di Solo, 12 Juli 2011 Untuk memasyarakatkan APA dan aktivitasnya, maka dilaksanakan kegiatan Luncheon pada tanggal 12 Juli 2011 di Asean Room 1-3, Sultan Hotel Jakarta, dengan dihadiri Walikota Surakarta dan para Duta Besar dari negara-negara yang diundang untuk berpartisipasi dalam APA International Conference dan Ad-Hoc Committee Meeting di Solo. Luncheon dibuka oleh Bapak Priyo Budi Santoso selaku tuan rumah dengan menyampaikan sambutan yang menyatakan bahwa DPR akan menjadi tuan rumah Asian Parliamentary Assembly Ad Hoc Committee Meeting on the Protection on the Migrant Workers and International Conference on Principles of Friendship and Cooperation in Asia yang akan diselenggarakan pada tanggal 28–29 September 2011 di kota Surakarta, Jawa Tengah. Besar harapan agar seluruh parlemen negara anggota APA, observer APA, dan non-APA member dapat hadir untuk turut berpartisipasi dalam Sidang Ad Hoc pada Konferensi Internasional yang akan membahas mengenai Principles of Friendship and Cooperation in Asia. Selanjutnya Walikota Surakarta Bapak Ir. Joko Widodo memberikan sambutannya dan presentasi tentang Kota Surakarta. Acara ditutup dengan makan siang yang diselingi dengan diskusi informal antarpara tamu undangan.

2.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyelenggarakan Joint Event International Symposium; “Constitutional Democratic State” pada tanggal 10–14 Juli 2011di Jakarta, Indonesia Maksud dan tujuan: Hasil survei menyatakan bahwa Indonesia telah berhasil menyelenggarakan Pemilu tahun 2009 secara demokratis dan lancar. Keberhasilan tersebut adalah sebagai hasil perwujudan serius pemerintah dan Parlemen Indonesia untuk menciptakan demokrasi yang berlandaskan hukum di Indonesia. DPR 88


selaku lembaga dengan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan dan menjaga proses demokrasi di Indonesia. Sebagai wadah positif untuk saling berbagi pengalaman dan belajar dari negara-negara lain agar tetap tercipta demokrasi yang baik diadakan kegiatan Joint Event berupa Simposium sekaligus memperingati ulang tahun yang ke-8 Mahkamah Konstitusi RI. Jalannya kegiatan: Simposium dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara. Simposium dihadiri oleh 20 negara yang memiliki Lembaga MK, Anggota-Anggota Parlemen dari berbagai negara, 20 negara perwakilan, instansi pemerintahan, serta media massa. Delegasi DPR terdiri dari Pimpinan DPR, disertai Pimpinan Komisi III, Pimpinan Badan Legislasi, serta Pimpinan Badan Kerja Sama Antar Parlemen. DPR telah menunjuk beberapa Anggota Komisi III dan Badan Legislasi sebagai peserta untuk berperan aktik pada simposium. DPR melalui Sekretariat Jenderal DPR membantu Sekretariat Mahkamah Konstitusi dalam beberapa hal: a. mempersiapkan materi makalah untuk beberapa tema yang akan disampaikan di Simposium; b. mengundang Parlemen-Parlemen Negara Asing untuk berpartisipasi pada simposium; c. membentuk tim Steering Committee yang terdiri dari Pimpinan DPR, Pimpinan Komisi III, Pimpinan Badan Legislasi, serta Pimpinan BKSAP dan Organizing Committee yang terdiri dari Pejabat Setjen DPR untuk membantu mempersiapkan penyelenggaraan Joint Event International Symposium; d. acara presentasi mengenai demokratisasi pembuatan UU yang mendapat apresiasi dari peserta simposium.

89


3.

Diskusi pada 100th Years Commemoration of the International Women’s Day sebagai bagian dari gerakan internasional himbauan Inter-Parliamentary Union (IPU) dengan tema “Peran Perempuan Indonesia dalam Demokrasi” pada tanggal 17 Maret 2011 di Operation Room, Gedung Nusantara DPR Undangan: 1. Pimpinan DPR 2. Pimpinan dan Anggota BKSAP DPR 3. Anggota DPR Perempuan 4. Anggota DPD Perempuan 5. Pimpinan DPRD DKI Jakarta 6. Duta Besar Perempuan di Indonesia 7. Lembaga Pemerintah dan Kementerian 8. Pejabat Sekretariat Jenderal DPR 9. Media Masa 10. Akademisi 11. LSM - LSM Maksud dan tujuan: Sebagai bentuk penghargaan atas peran perempuan, DPR mengadakan peringatan 100 years anniversary International Women Day dengan acara diskusi dengan tema “Peran Perempuan Indonesia dalam Demokrasi.” Laporan Singkat Diskusi: Pembicara pada diskusi adalah : 1. Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si., President of Coordinating Committee of Women Parliamentarians of IPU/Wakil Ketua BKSAP/Komisi I/Fraksi PD 2. Linda Amalia S. Gumelar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia 3. Hj. Melani Leimena Suharli, Wakil Ketua MPR RI

90


Diskusi dibuka oleh Wakil Ketua DPR/Bidang KORPOLKAM, Drs. Priyo Budi Santoso yang menyatakan bahwa jumlah anggota parlemen perempuan semakin meningkat dari 9% pada tahun 1999 menjadi 17% pada tahun 2009 sebagai hasil Pemilu, yang menandakan bahwa peran perempuan tidak dibeda-bedakan dengan pria. Diskusi menggarisbawahi bahwa program politik perempuan mendorong perempuan untuk mau berkecimpung dalam dunia politik praktis. Pandangan bahwa dunia politik adalah dunia laki-laki harus segera diubah menjadi dunia politik adalah strategi perjuangan untuk memajukan dan memakmurkan negeri, jadi setiap komponen bangsa berhak untuk turut serta termasuk perempuan. 4.

Seminar dalam rangka persiapan penyelenggaraan The 7th Session of the Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) and Related Meetings yang akan berlangsung di Kota Palembang, Sumatera Selatan pada tanggal 24–31 Januari 2012. Maksud seminar adalah untuk sosialisasi sidang dimaksud yang bertema ”Kepemimpinan Indonesia di Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC): antara Tantangan dan Harapan”. Pada tanggal 27 Oktober 2011, di Operation Room, Gedung Nusantara DPR Jakarta. Seminar tersebut dihadiri oleh Pimpinan DPR, Pimpinan Fraksi DPR, Pimpinan dan Anggota BKSAP DPR, Pimpinan Group Kerja Sama Bilateral DPR, Duta Besar Negara Sahabat di Indonesia (khususnya Anggota PUIC), Wartawan, Lembaga Pemerintah dan Kementerian, dan Mahasiswa Universitas terkemuka di Jakarta. Moderator: Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid, MA - Ketua BKSAP, Anggota Komisi I/FPKS

91


Pembicara : a. Prof. Dr. Bachtiar Aly b. Dr. Ali Munhanif Masyarakat (PPIM) c. Ronny Prasetyo Yuliantoro

-

Guru Besar Universitas Indonesia Dir. Pusat Pengkajian dan

-

Dir. Timur Tengah, KEMLU RI

Ilmu

Kesimpulan Seminar: Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden PUIC adalah sebuah tantangan dan kehormatan bagi Indonesia yang merupakan negara muslim terbesar namun telah melalui proses demokrasi, Indonesia merupakan negara Asia Tenggara yang pertama yang menjadi Presiden PUIC. Indonesia dalam PUIC menawarkan success story dalam penanganan masa transisi, yaitu dari era reformasi ke demokrasi, terutama dalam kaitannya dengan rekonsiliasi atau conflict resolution. Indonesia dalam PUIC harus bisa memberikan rekomendasi atau kontribusi terhadap negara-negara yang sedang bergejolak. Indonesia sedang diharapkan untuk berperan aktif dalam gejolak Arab Spring dan diharapkan tidak terlalu banyak berdalih atau melewatkan kesempatan untuk tampil di dunia internasional. Tantangan bagi Indonesia dalam PUIC: a. Tantangan Internal (dikalangan negara anggota PUIC) Ada 51 Anggota PUIC, terdapat gap keanggotaan diantaranya, ada negara yang dari sisi ekonomi, memiliki GDP sampai USD100 ribu per tahun, tapi ada juga yang memiliki GDP USD500–700. Artinya ada perbedaan perkembangan ekonomi yang harus diselesaikan. b. Tantangan lainnya (isu internasional) Energy security, climate change, bencana alam, termasuk HAM dan peranan perempuan merupakan isu-isu global yang membutuhkan perhatian dari PUIC. Isu global tersebut merupakan tantangan dan menjadi kepentingan bagi PUIC untuk mengatasinya. c. Tantangan Eksternal Isu Palestina merupakan satu-satunya residual issue dan Indonesia terus konsisten dalam memperjuangkan hal ini. Indonesia juga membantu capacity building warga Palestina. Isu lainnya adalah persepsi yang salah terhadap Islam diantaranya karena faktor media. 92


5.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bekerja sama dengan UNESCO dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI menyelenggarakan Diskusi Panel dengan tema ”Millennium Development Goals (MDGs) and the Eradication of Poverty” pada tanggal 25 November 2011, di Operation Room, Gedung Nusantara DPR Jakarta Maksud dan tujuan: Dalam rangka pencapaian MDGs diperlukan sinergi yang ideal antara pihak Pemerintah, DPR, serta Organisasi Internasional untuk mencari alternatif pendekatan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Undangan: 1. Pimpinan DPR 2. Pimpinan Fraksi DPR 3. Pimpinan dan Anggota BKSAP DPR 4. Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR 5. Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR 6. Pimpinan dan Anggota DPD RI 7. Kaukus Perempuan DPR 8. Lembaga Pemerintah dan Kementerian 9. Pejabat Sekretariat Jenderal DPR 10. Peneliti P3DI Setjen DPR 11. LSM – LSM 12. Wartawan Opening: 1. Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si., sebagai Ketua Panja MDGs BKSAP DPR 2. Prof. Dr. Muhammad Nuh, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 3. Dr. H. Marzuki Alie, Ketua DPR 4. Ms. Irina Bokova, Director General of UNESCO Moderator: Dr. Nurhayati, Ali Assegaf, M.Si., Wakil Ketua BKSAP, Anggota Komisi I/Fraksi PD 93


Pembicara: a. Mr. Mostafa Benlamlih - Resident Coordination of UN in Indonesia b. Dr. HS Dillon - Utusan Khusus Presiden RI untuk bidang Pengentasan Kemiskinan c. Diah Saminarsih - Perwakilan Kantor Utusan Khusus Presiden RI untuk bidang MDGs Kesimpulan: a. Titik utama dari MDGs adalah memberdayakan perempuan dan menghilangkan kesenjangan, sementara ujung dari MDGs adalah meningkatkan kapasitas politik dan kesamaan akses atas pelayanan publik, pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan, sehingga intervensi terhadap perempuan menjadi penting. b. Beberapa tahapan untuk keluar dari kemiskinan : (1) pengendalian konsepsi dan kesadaran bahwa kita sebiduk, (2) kecukupan pangan dan gizi, (3) pelayanan kesehatan yang menjangkau dan terjangkau oleh masyarakat, (4) pendidikan yang dapat menjawab tantangan lokal. c. MDGs bukan tentang promosi untuk PBB sampai tahun 2015 saja. Parlemen dan pemerintah memang bertanggung jawab karena Indonesia akan sulit maju jika masih melihat MDGs sebagai suatu yang berasal dari barat bukan dari Indonesia sendiri. Harus ada paradigma jika bicara MDGs maka yang dibicarakan tentang masa depan Indonesia tentang kemampuan Indonesia berkompetisi secara global. d. Dalam kesempatan ini, Ketua Panja MDGs, Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. menyerahkan Rekomendasi Panja MDGs DPR kepada Sekretaris Jenderal UNESCO, Mme. Irina Bukova. 6.

Sosialisasi 7th PUIC Conference dengan Duta Besar Negara-Negara Anggota PUIC, Gedung Pustakaloka, Nusantara IV, DPR, tanggal 13 Desember 2011 Untuk mensosialisasikan penyelenggaraan Konferensi PUIC dan untuk meningkatkan partisipasi parlemen peserta PUIC, BKSAP menyelenggarakan Sosialisasi 7th PUIC Conference and other Related Meetings pada tanggal 94


13 Desember 2011 di Pustaka Loka, Gedung Nusantara IV DPR. Sosialisasi ini mengundang Duta Besar Negara-negara PUIC yang ada di Jakarta. Ketua DPR, Dr. H. Marzuki Alie, memaparkan kesiapan Palembang untuk menjadi tuan rumah konferensi PUIC pertama yang diselenggarakan di kawasan Asia Tenggara ini. Ketua DPR memaparkan kesiapan tempat konferensi, transportasi, hospitality, penginapan, dan pariwisata di Palembang. Acara dilanjutkan dengan jamuan makan siang dengan para undangan. Selain mengundang Duta Besar Negara PUIC, acara ini juga mengundang anggota BKSAP DPR. 7.

Seminar sosialisasi dalam rangka persiapan penyelenggaraan The 7th Session of the Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) and Related Meetings (Palembang, Sumatera Selatan pada tanggal 24–31 Januari 2012). Tema seminar adalah ”Kepemimpinan Indonesia di Parliamentary Union of the OIC Members States (PUIC); antara Tantangan dan Harapan,” pada tanggal 22 Desember 2011, di Auditorium Pemprov Sumatera Selatan, Palembang. Seminar tersebut dibuka oleh Ketua DPR dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, serta dihadiri oleh Pimpinan BKSAP DPR, Anggota Steering Committee PUIC 7th Conference, Lembaga Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Palembang, serta Mahasiswa Universitas terkemuka di Palembang. Moderator: Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid, MA - Ketua BKSAP, Anggota Komisi I/ Fraksi PKS Pembicara: a. Prof. Dr. H. Aflatun Muchtar, MA - Rektor IAIN Raden Fatah b. Dr. Zulfikri Suleman, MA. - Ketua Jurusan Ilmu Universitas Sriwijaya

Sosiologi

95


Kesimpulan Seminar: Indonesia memiliki kekuatan untuk memberikan pengaruh dalam dunia Islam, oleh karena itu penting bagi Indonesia untuk senantiasa menunjukkan kualitas dan memposisikan diri tidak hanya menjadi penonton namun menjadi seorang pemain. Secara politis, posisi Indonesia sebagai Presiden PUIC memberikan peran penting namun sekaligus meninggalkan tanggung jawab yang besar. Beberapa isu penting yang harus diperhatikan dalam kepemimpinan Indonesia di PUIC ini antara lain: a. harus adanya pemberdayaan agama dalam pelaksanaan pembangunan, serta mengatasi masalah sosial keagamaan melalui dialog dan pembinaan; b. perlu mendorong implementasi nilai-nilai agama dalam proses pelaksanaan pembangunan, serta mengatasi masalah sosial keagamaan; dan c. perlu adanya pemberdayaan ekonomi umat dan menghambat laju dominasi ekomomi kapitalis di negara-negara Islam.

96


PENYELENGGARAAN SIDANG PARLEMEN REGIONAL/ INTERNASIONAL

1.

Meeting of the Asia Pacific Group of the Inter-Parliamentary Union (IPU) di Gedung DPR Jakarta, Indonesia, tanggal 14 Juli 2011 DPR pada tahun 2011 menjabat sebagai Ketua Asia Pacific Group (APG) Meeting of the Inter-Parliamentary Union (IPU) hingga Konferensi ke-125 IPU pada bulan Oktober 2011 di Bern, Swiss. Untuk menggalang kesatuan suara di Grup Asia Pasifik IPU dan sebagai persiapan menghadapi Konferensi ke-125 IPU di Bern, Swiss, diadakan Meeting of Asia Pacific Group (APG) of the InterParliamentary Union (IPU) pada tanggal 14 Juli 2011 di Jakarta, Indonesia. Negara Asia Pacific Group (APG) terdiri dari 28 negara, yaitu: Afghanistan, Australia, Bangladesh, Cambodia, Canada, China, Democratic People's Republic of Korea, India, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Japan, Lao People's Democratic Republic, Malaysia, Maldives, Micronesia (Federated States of), Mongolia,Nepal, New Zealand, Pakistan, Palau, Papua, New Guinea, Philippines, Republic of Korea, Samoa, Singapore, Sri Lanka, Thailand, TimorLeste, dan Viet Nam. Pertemuan di Jakarta tersebut dihadiri oleh anggota working group APG, dan telah hadir di pertemuan Indonesia, Australia, Kamboja, Kanada, Iran, Indonesia, Korea Selatan, serta perwakilan dari Kedutaan Negara Sahabat antara lain China, Japan, India, Thailand, serta Vietnam. Sidang dibuka oleh Ketua DPR, Dr. H. Marzuki Alie, dan selanjutnya dipimpin oleh Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. (Watua BKSAP/Komisi I/Fraksi PD) dan anggota delegasi adalah Ir. H. Azwar Abubakar, MM, (Watua BKSAP/Komisi I/ Fraksi PAN), Drs. Enggartiasto Lukita (Anggota BKSAP/Komisi I/Fraksi PG), dan Drs. Helmy Fauzy (Anggota BKSAP/Komisi I/Fraksi PDI P). Pertemuan ini membahas: 1. Strategic Plan for IPU 2012–2017; 2. Review of the APG Rules of Procedure; 3. Regional – Specific Issues. 97


Pertemuan Working Group of APG tersebut dinilai sangat penting dan strategis bagi perkembangan kawasan, khususnya Asia Pasifik. Asia Pasifik saat ini tergolong sebagai kawasan yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai dan perkembangannya akan dapat mempengaruhi kondisi global. Asia Pasifik juga merupakan kawasan yang berkembang dan dinamis dalam konteks politik dan keamanan. Dalam pembahasan Rencana Strategis IPU, Delegasi Indonesia mengharapkan agar organisasi tersebut dapat membuka ruang lebih bagi Asia Pasifik untuk berkontribusi melalui keran representasi sumber daya manusia (SDM) di IPU. Indonesia juga mengharapkan agar APG Working Group dapat menciptakan mekanisme satu suara dalam menyampaikan pandangannya dalam sidangsidang IPU. APG juga diharapkan dapat menjadi wadah pendorong bagi IPU untuk lebih demokratis, dengan sejumlah upaya seperti kebijakan pro-gender dan lain sebagainya. Masukan dari Sidang APG ini telah disampaikan kepada IPU. 2.

Asian Parliamentary Assembly (APA) International Conference on the Principles of Friendship and Cooperation in Asia serta Ad Hoc Committee Meeting on Protection of the Rights of Migrant Workers in Asia, 28–29 September, Solo Indonesia Sidang telah berlangsung dengan lancar dan sukses pada tanggal 28–29 September 2011 di Solo – Indonesia. Konferensi APA ini dihadiri oleh 17 negara yaitu Afghanistan, Bahrain, Bangladesh, Cambodia, China, Filipina, Indonesia, Republik Islam Iran, Iraq, Jordan, Kuwait, Laos, Maladewa, Palestina, Pakistan, Suriah, dan Turki. Konferensi bertempat di Ballroom 3, Lobby Level, Sunan Hotel, Solo, Jawa Tengah, Indonesia. Hasil-hasil Sidang: Draft Resolution on the Protection of the Rights of Migrant Worker in Asia yang antara lain memuat mengenai: Menyerukan agar seluruh parlemen anggota APA untuk mendorong pemerintah negaranya meratifikasi International Convention on the 98


Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families. Meminta seluruh parlemen anggota APA untuk terlibat aktif dalam ratifikasi ILO Convention Concerning Decent Work. Mendorong seluruh parlemen anggota APA yang merupakan sending countries untuk membekali calon pekerja migran dari negaranya dengan kemampuan yang memadai. Meminta Sekretariat APA untuk berkoordinasi dengan negara anggota APA dalam proses implementasi resolusi ini.

Sidang juga menghasilkan Solo Declaration yang butir-butirnya antara lain: Promosi dan penguatan hubungan persahabatan dan kerja sama antarnegara di Asia harus didasarkan pada kesetaraan dan saling menghormati kemerdekaan, integritas teritorial dan kedaulatan nasional dan prinsip-prinsip non-intervensi dalam urusan internal negara lain. Sebagai wadah perwakilan masyarakat Asia, dan sebagai badan koordinasi, APA berada dalam posisi yang tepat untuk menumbuhkan warisan bersama Asia dalam kepentingan promosi persahabatan dan kerja sama antarnegara-negara di Asia. Perlunya promosi terhadap “Declaration on Principles of Friendship and Cooperation in Asia” sebagai sebuah kerangka kerja untuk hubungan yang lebih konstruktif dan kerja sama antarnegara di Asia menuju integrasi Asia. Setiap Parlemen-parlemen Anggota APA dan pemerintahnya serta organisasi-organisasi non-pemerintah harus memainkan perannya masingmasing dalam meningkatkan kesadaran publik akan hal ini. Tujuan utama dari persahabatan dan kerja sama di Asia adalah untuk mendorong fondasi perdamaian dan keamanan di kawasan, dengan tetap menghormati keragaman masyarakat Asia. Perlu ditekankan pula bahwa penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, termasuk perlindungan hak-hak semua warga negara untuk kebebasan dan demokrasi serta hak-hak buruh migran, adalah sangat penting dan merupakan alasan untuk untuk mempromosikan persahabatan dan kerja sama di Asia. 99


RANGKUMAN CAPAIAN BKSAP

Dalam kurun waktu satu tahun ini atau tahun kedua BKSAP periode tahun 2009– 2014, telah beragam kegiatan dilaksanakan. Setiap kegiatan yang dilaksanakan selalu memiliki tujuan-tujuan tertentu serta membawa misi-misi khusus. Pada prakteknya, berbagai prestasi dan capaian telah dicapai oleh delegasi DPR dan memberikan hasil positif baik untuk BKSAP dan DPR, yang secara tidak langsung telah membawa nama baik bangsa Indonesia pada percaturan politik internasional. 1.

KUNJUNGAN KE JALUR GAZA SEBAGAI UPAYA MENGAKHIRI ISOLASI GAZA Menindaklanjuti usulan Indonesia agar PUIC mengupayakan kunjungan anggota parlemen negara-negara PUIC ke Jalur Gaza untuk mendukung dan menunjukkan solidaritas kepada masyarakat Palestina di Gaza dalam Final Declaration of the First Extraordinary Conference of the PUIC on Lifting the Unjust Blockade of Gaza, disepakati di Damaskus, Syria pada 30 Juni 2010. Melihat belum adanya realisasi untuk hal ini, Indonesia kembali meminta sidang PUIC di Abu Dhabi pada Januari 2011 untuk membuat resolusi untuk aksi ini. Pada pertemuan Executive Committee di Ankara, Turki, pada 20 November 2011, Delegasi Indonesia kembali mendesak PUIC untuk merealisasikan kunjungan ini.

2.

PENGUATAN STATUTA PUIC Sesuai misi DPR setelah menjabat sebagai Presiden PUIC untuk menjadikan PUIC sebagai organisasi yang lebih inklusif dan mencapai semua parlemen yang mempunyai komunitas muslim di negaranya, Indonesia telah mengajukan amandemen pada Statuta PUIC untuk memungkinkan negara dengan minoritas muslim menjadi observer di PUIC. Amandemen sesuai dengan usulan Indonesia ini telah diadopsi di the Second Extraordinary Session of the PUIC Conference diselenggarakan di Abu Dhabi – Uni Emirate Arab pada 19 Januari 2011. Dengan diterima usulan Indonesia ini, pada sidang PUIC di Palembang, telah diundang berbagai Negara yang mempunyai komunitas muslim di negaranya, misalnya India, Sri Lanka, Maladewa, Filipina dan lain-lain. Sejumlah negara tersebut telah menyatakan keinginannya untuk hadir di Sidang PUIC tersebut. 100


3.

PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA SEBAGAI BAHASA KERJA DI SIDANG PARLEMEN REGIONAL Pada Sidang Tahunan Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) yang diselenggarakan tanggal 23–27 Januari 2011 di Ulaanbataar, Mongolia, Delegasi Indonesia menggunakan bahasa nasional yakni bahasa Indonesia dalam setiap sesi persidangan ataupun pertemuan. Penggunaan bahasa Indonesia tersebut merupakan kesepakatan pertemuan trilateral antara Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam yang dilakukan di sela-sela Sidang Tahunan ke-18 APPF di Singapura pada tahun 2010. Penggunaan bahasa nasional ini dimaksudkan untuk menunjukkan identitas bangsa dan merupakan kebanggaan akan potensi yang dimiliki masing-masing negara. Pada Sidang Umum (SIUM) ke-32 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) tanggal 18–24 September 2011 di Phnom Penh, Kamboja, Delegasi Indonesia mengusulkan agar Bahasa Indonesia/Malay menjadi salah satu Working Language dalam Sidang-sidang AIPA. Namun, usulan ini masih akan dibahas kembali pada Sidang Umum ke-33 AIPA yang akan diselenggarakan pada 16– 22 September 2012 di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

4.

USULAN PENGUATAN ORGANISASI APPF Demi memperkuat kepemimpinan dalam APPF, Indonesia mengusulkan penambahan Vice-chairpersons dalam Drafting Committee dari 1 (satu) orang menjadi 2 (dua) orang untuk mewakili kawasan Asia dan Pasifik. Usulan tersebut kemudian diterima oleh sidang.

101


5.

PENGUSULAN EMERGENCY ITEM DAN RESOLUSI MENGENAI “STRENGTHENING DEMOCRATIC REFORM IN EMERGING DEMOCRACIES, INCLUDING IN NORTH AFRICA AND THE MIDDLE EAST” DI 124TH IPU ASSEMBLY DI PANAMA CITY, PANAMA Pada the 124th IPU Assembly yang diselenggarakan di Panama City, Indonesia telah menyampaikan proposal emergency item berjudul “the Role of the InterParliamentary Union in assuring the democratic transitional process towards the empowerment of women in the Middle East and North Africa region”. Pada saat bersamaan terdapat empat proposal lainnya dari Pakistan mengenai bencana alam dan tsunami di Jepang, Venezuela mengenai hak penentuan nasib sendiri, Iran mengenai demokratisasi di Timur Tengah, serta Selandia Baru mengenai demokratisasi di Tunisia dan Mesir. Pada pertemuan Asia Pacific Group tanggal 15 April 2011, Indonesia, Iran dan Selandia Baru sepakat untuk menggabungkan proposal mereka menjadi satu. Setelah melalui lobi-lobi yang intensif pada general assembly, Pakistan memutuskan untuk menarik penyampaian proposal emergency itemnya, karena Indonesia sudah meminta kepada Presiden IPU, substansi proposal Pakistan mengenai bencana tsunami di Jepang agar disampaikan dalam bentuk Presidential Statement. Setelah pembahasan intensif, Indonesia, Iran dan Selandia Baru menyepakati ranres bersama berjudul “Strengthening democratic reform in emerging democracies, including North Africa and the Middle East“ untuk selanjutnya dibahas lebih lanjut di Drafting Committee, dan draf resolusinya kemudian diadopsi di IPU Assembly.

6.

PERLINDUNGAN ATAS PEKERJA MIGRAN Seiring dengan masih tingginya fenomena kekerasan yang menimpa kepada para pekerja migran Indonesia, sejak awal tahun 2011, BKSAP telah berupaya untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia untuk pemihakan dan perlindungan hak-hak pekerja migran melalui sejumlah resolusi yang diadopsi 102


peserta sidang. Di fora Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) ke-19 di Mongolia, sebuah resolusi terkait perlindungan pekerja migran telah diadopsi oleh seluruh peserta sidang. Pada Sidang Pleno ke-5 Asian Parliamentary Assembly (APA) November 2010 di Damaskus, Suriah, usulan Delegasi Indonesia diterima tentang pembentukan Ad-hoc Committee Meeting on Protection of Migrant Workers in Asia. Sebagai tindaklanjutnya, telah diselenggarakan Ad Hoc Committee Meeting on Protection of the Rights of Migrant Workers in Asia pada 28 September 2011 di Solo, Jawa Tengah. Di samping itu, untuk menguatkan perlindungan perempuan yang menjadi pekerja migran, Delegasi Indonesia berhasil meyakinkan perlunya pembentukan APA Women Parliamentarians Meeting, sehingga persoalan perempuan termasuk mereka yang menjadi pekerja migran dapat terus menjadi perhatian forum regional ini. Sementara pada Sidang Umum ke-32 AIPA September 2011 di Kamboja, Delegasi DPR juga menyampaikan perlunya peningkatan perlindungan hak-hak migrant worker yang tertuang dalam suatu resolusi yang akan ditindaklanjuti oleh masing-masing anggota kedua organisasi parlemen tersebut. Di forum parlemen Negara OKI, PUIC, langkah tersebut diperkuat lagi melalui resolusi terkait perlindungan pekerja migran yang diadopsi oleh forum the 2nd Extraordinary Conference of PUIC and its Related Meeting di Abu Dhabi, UEA. Terakhir di Sidang Executive Committee Meeting PUIC di Ankara, Turki pada bulan November 2011, DPR juga berhasil memasukkan usulan agenda mengenai perlindungan HAM pekerja migrantuntuk dapat dibahas di Konferensi PUIC yang ke-7 di Palembang, Indonesia pada bulan Januari 2012. 7.

MENYELESAIKAN PANDUAN PENERIMAAN TAMU DAN PENGIRIMAN DELEGASI Tahun 2011 ini BKSAP juga telah menyelesaikan panduan penerimaan tamu dan pengiriman delegasi. Panduan ini untuk melengkapi arah kebijakan DPR dalam hal pengiriman delegasi ke luar negeri untuk seluruh Alat Kelengkapan 103


Dewan. Keberadaan panduan tersebut dimaksudkan sebagai landasan bagi pelaksanaan kegiatan dalam rangka mengembangkan hubungan persahabatan dan kerja sama, serta diharapkan dapat meningkatkan citra positif dan memantapkan posisi penting Indonesia di dunia internasional sekaligus mengoptimalkan peran diplomasi DPR dalam upaya mendukung politik luar negeri RI yang bebas dan aktif. Terutama mengenai penerimaan tamu, BKSAP menganggap penting hal ini mengingat apabila tamu delegasi asing merasa dihormati dan dihargai saat bertamu di parlemen Indonesia, maka delegasi AKD yang berkunjung ke parlemen asing pun akan sama dihargai dan dihormatinya. 8.

BERBAGAI JABATAN/POSISI DI ORGANISASI INTERNASIONAL Dalam berbagai sidang dan pertemuan, BKSAP berupaya untuk berpartisipasi aktif dan konstruktif, dan kemudian mengemban kepercayaan untuk mengisi jabatan-jabatan dan posisi di organisasi internasional maupun regional. Sejumlah posisi penting yang saat ini dijabat oleh DPR antara lain: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Ketua DPR, Dr. H. Marzuki Alie menjabat sebagai Vice President the 6th PUIC Conference (periode 2010–2011) Ketua DPR, Dr. H. Marzuki Alie menjabat sebagai President the 7th PUIC Conference (periode 2012–2013) Ketua DPR, Dr. H. Marzuki Alie menjabat sebagai President AIPA (periode 2011–2012) Ketua BKSAP, Dr. M. Hidayat Nur Wahid, MA menjabat sebagai anggota Executive Committee PUIC (sampai dengan tahun 2012) Wakil Ketua BKSAP, Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. menjabat sebagai 1st Vice President of the IPU Coordinating Committee for Women Parliamentarians (April 2010–April 2011) Wakil Ketua BKSAP, Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. menjabat sebagai President of the IPU Coordinating Committee for Women Parliamentarians (April 2011–April 2012) 104


7.

Wakil Ketua BKSAP, Sidarto Danusubroto menjabat sebagai Vice President of the Bureau of the 1st Standing Committee on Peace and International Security of IPU (April 2011–April 2013) 8. Wakil Ketua BKSAP, H. Andi Anzhar Cakra Wijaya, SH menjabat sebagai Anggota IPU Committee to Promote Respect for International Humanitarian Law (April 2010–April 2014) 9. Anggota BKSAP, Tantowi Yahya menjabat sebagai Anggota IPU Advisory Group on HIV/ AIDS (April 2011–April 2015) 10. Anggota BKSAP, Luthfi Hasan Ishaaq, menjabat sebagai Anggota IPU Committee on the Middle East Question (April 2009–April 2013) 9.

PENINGKATAN AWARENESS ANGGOTA DPR Peningkatan awareness Anggota DPR atas isu-isu yang mendapat perhatian internasional dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di antaranya: 1. Seminar “Peran Perempuan Indonesia dalam Demokrasi” pada peringatan 100 tahun International Women’s Day tanggal 8 Maret 2011. 2. Joint Session DPR – UNESCO: Diskusi Panel “The Millennium Development Goals (MDGs) and Poverty Eradication” pada tanggal 25 November 2011.

10. PENGUATAN INFORMASI: KOLEKSI BUKU DI PERPUSTAKAAN BKSAP DAN DATABASE Di tahun 2011, telah tersedia 313 judul buku, yang meliputi isu politik regional dan internasional, pertahanan, perubahan iklim, gender, biografi, tokoh-tokoh dunia hingga filosofi. Untuk memudahkan dan menarik minat membaca, katalog pertama telah diterbitkan di awal tahun 2011. Pada awal tahun 2012 akan diterbitkan kembali katalog buku yang telah diperbaharui. Judul buku ini pun dapat dilihat di page BKSAP di website www.dpr.go.id. Selain itu, saat ini sedang dikembangkan Database BKSAP sebagai digitalisasi dokumen, sehingga diharapkan dapat menjadai sarana untuk menyediakan informasi cepat dan lengkap untuk Anggota dan Sekretariat mengenai beragam isu. nantinya digital library ini pun akan melekat di website www.dpr.go.id. 105


EVALUASI dan REKOMENDASI

Dari pelaksanaan berbagai kegiatan BKSAP dengan beragam hasil capaian dan melihat pada evaluasi kinerja pada tahun 2011, terdapat sejumlah isu untuk mendapat perhatian agar BKSAP ke depan dapat lebih efektif: 1.

Belum optimalnya sosialisasi dan publikasi kegiatan BKSAP di media massa Selama setahun perjalanan BKSAP di 2011, telah banyak agenda kegiatan, maupun agenda persidangan di forum internasional, regional maupun bilateral yang diikuti oleh anggota maupun Pimpinan BKSAP. Agenda-agenda yang diikuti pun cukup vital dan berpengaruh bagi kepentingan nasional. Dalam konteks tersebut, dibutuhkan sosialisasi yang luas dan mendalam mengenai apa saja yang dikerjakan dan hal-hal apa saja yang menjadi concern BKSAP yang bisa diperjuangkan di forum-forum tersebut. Selama ini, BKSAP sebagai alat kelengkapan DPR telah mendapatkan tempat publikasi dan cover up media sebagai wadah sosialisasinya. Namun demikian, publikasi tersebut masih perlu ditingkatkan dengan tujuan utama agar masyarakat luas mendapatkan porsi informasi yang mendalam terkait apa yang dilakukan dan diperjuangkan BKSAP. Selain itu, porsi publikasi media massa sendiri menjadi salah satu catatan tersendiri yang perlu diperhatikan. Sejauh ini, dari beragam kegiatan BKSAP, cover up media yang lebih luas terhadap apa yang dilakukan BKSAP masih sebatas pada event berskala internasional atau regional yang digelar oleh Indonesia selaku tuan rumah. Akses sosialisasi dan publikasi yang dilakukan juga masih sebatas by design (direncanakan untuk dipublikasikan) bukan by nature (secara alami media meng-cover isu-isu terkait BKSAP). Untuk memperdalam sosialisasi dan menekankan pentingnya BKSAP untuk selalu berhubungan dengan para pemangku kepentingan, dan juga masyarakat luas, sejumlah upaya untuk menggaungkan apa yang diperjuangkan BKSAP secara substansi dapat dilakukan. BKSAP kedepan harus lebih intens untuk terlibat, berdekatan, bahkan menuangkan pendapatnya dalam artikel-artikel media massa untuk isu-isu substansial terutama isu-isu internasional dan 106


regional yang erat kepentingan bagi masyarakat luas. Selain itu, BKSAP juga perlu secara pro-aktif melakukan upaya-upaya sosialisasi melalui sarana publikasi/media massa dengan melakukan pendekatan-pendekatan kepada aktor-aktor media massa. 2.

Meningkatkan komitmen anggota BKSAP Salah satu hal yang masih menjadi suatu keprihatinan BKSAP adalah terkait minimnya kehadiran anggota BKSAP dalam rapat-rapat rutin BKSAP baik untuk persiapan keberangkatan delegasi, rapat pleno, maupun pertemuan-pertemuan dengan delegasi parlemen tamu dan juga kegiatan-kegiatan lain yang diadakan oleh BKSAP untuk anggotanya misalnya seminar, workshop, dan luncheon. Ketidakhadiran Anggota dalam rapat persiapan delegasi untuk menghadiri sebuah pertemuan internasional dapat mengakibatkan kurangnya persiapan, sehingga anggota delegasi nantinya tidak dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sidang yang dihadiri. Ketidakhadiran Anggota dalam rapat pleno BKSAP mengakibatkan Anggota dimaksud tidak memperoleh kesempatan debat mengenai isu-isu yang tengah berkembang di forum internasional. Minimnya kehadiran anggota dalam pertemuan dengan parlemen tamu juga merupakan gesture yang kurang bersahabat bagi delegasi tamu tersebut. Salah satu kendala yang menyangkut minimnya partisipasi aktif anggota dalam berbagai kegiatan BKSAP diantaranya terkait banyaknya program dan kegiatan di alat kelengkapan DPR yang juga diikuti oleh anggota bersangkutan. Mengingat hubungan antar-parlemen dapat memperkuat hubungan antarnegara, sekaligus memberi dampak langsung maupun tidak langsung bagi pembangunan nasional, maka, diperlukan komitmen kuat dan sungguhsungguh dari anggota BKSAP maupun GKSB untuk dapat menghadiri setiap forum pertemuan baik dalam skala bilateral, regional, dan internasional termasuk forum yang diselenggarakan oleh BKSAP. Untuk itu, Anggota 107


dapat memaksimalkan partisipasi dalam kegiatan BKSAP dengan membuka komunikasi aktif terkait kegiatan-kegiatan BKSAP dengan memaksimalkan kegiatan BKSAP pada Hari Kamis dimana hari tersebut telah ditetapkan sebagai Hari Badan oleh Badan Musyawarah (Bamus) DPR. 3.

Tidak efektifnya Hari Badan dan pengaruhnya pada rapat-rapat di BKSAP Hal penting lainnya terkait jalannya BKSAP sebagai alat kelengkapan adalah tentang efektivitas dan maksimalisasi rapat-rapat yang dilakukan. Sejauh ini, rapat pleno maupun rapat pimpinan masih belum maksimal diberdayakan mengingat minimnya jumlah peserta yang hadir. Padahal, beberapa forum rapat memiliki tingkat urgensi yang tinggi karena terkait dengan pengambilan keputusan. Hal ini berpotensi membuat media pengambilan keputusan sebagai hal yang dapat dipertentangkan. Belum maksimalnya rapat-rapat tersebut juga terjadi karena padatnya jadwal dan kegiatan baik dari pimpinan maupun anggota dalam kapasitas mereka sebagai Anggota DPR maupun pribadi. Di beberapa kesempatan, sejumlah kegiatan bahkan berbenturan waktu satu sama lainnya. Untuk itu, sangat perlu kiranya, alokasi waktu khusus untuk BKSAP sebagaimana telah dilakukan sebelumnya melalui keputusan Badan Musyawarah (Bamus) terkait Hari Kamis sebagai Hari Badan dimaksimalkan. Perlu pula kiranya, mempertegas dan memperkuat komitmen seluruh anggota BKSAP untuk memaksimalkan Hari Kamis sebagai kalender kegiatan mereka di BKSAP.

4.

Penyelenggaraan sidang harus mengajak AKD terkait, paling tidak untuk opening Terkait penyelenggaraan event-event berskala internasional maupun regional yang digelar di Indonesia, DPR adalah lembaga perwakilan yang terdiri dari berbagai alat kelengkapan yang membidangi isu-isu tertentu. Secara substantif, beberapa event-event berskala internasional maupun regional yang digelar di Indonesia selalu berkaitan isunya dengan alat kelengkapan lainnya yang membidangi. Namun demikian, sering dijumpai banyaknya event yang digelar 108


tersebut tidak menyertakan kalangan perwakilan dari alat kelengkapan dewan (AKD) terkait. Padahal, dalam konteks kenegaraan, penyelenggara event tersebut adalah DPR. Dengan demikian, mengikutsertakan perwakilan maupun unsur pimpinan dari AKD terkait menjadi sebuah hal yang penting dengan pertimbangan memperluas cakupan dan pendalaman substansi masalah; memperluas contact dan akses dari AKD terkait dengan para peserta lainnya. 5.

Kegagalan beberapa kunjungan GKSB dan alasannya GKSB merupakan wadah hubungan bilateral antar-parlemen yang perlu diberdayagunakan secara maksimal oleh seluruh anggota DPR. Sebanyak 560 anggota telah terbagi ke dalam 59 GKSB yang secara efektif dibutuhkan untuk menjalin kontak bersahabat antar-parlemen maupun antar-negara. Salah satu bagian kegiatan GKSB adalah kunjungan ke parlemen negara terkait. Namun demikian, sejauh ini dalam implementasinya banyak kegiatan kunjungan GKSB yang ditunda, maupun tidak bisa berangkat pada periode tertentu. Hal ini terjadi karena beberapa faktor seperti tidak intensifnya penyelenggaraan rapat persiapan kunjungan GKSB, tidak maksimalnya term of reference yang disusun oleh GKSB terkait, hingga waktu penyelenggaraan kunjungan yang tidak sinkron antara DPR dengan parlemen negara terkait. Untuk itu, perlu ditekankan kepada GKSB untuk melakukan persiapan yang sangat matang sebelum melakukan kunjungan ke parlemen negara terkait. Selain itu, sebagaimana yang telah digariskan oleh pimpinan DPR, kunjungan GKSB sedianya dilakukan pada waktu reses, sehingga tidak mengganggu jadwal kegiatan anggota DPR bersangkutan dalam masa persidangan.

6.

Kegagalan Pengiriman Delegasi Beberapa kali pengiriman delegasi gagal dikarenakan hal-hal berikut: - pembatalan dari pihak pengundang; - tidak tercapainya kuorum rapat; 109


- situasi keamanan negara tuan rumah yang tidak memungkinkan; dan - ketidaksiapan negara penerima. 7.

Meningkatkan Efektivitas Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Selama ini kegiatan Grup Kerja Sama Bilateral berfokus pada kunjungan ke negara mitra. Padahal sesungguhnya Grup ini dibentuk untuk mendalami dan mengupdate permasalahan bilateral. Kunjugan ke negara tersebut hanyalah salah satu cara untuk mendapat first hand information dan juga untuk membangun kemitraan dengan Anggota parlemen di negara tersebut. Dalam setiap kunjungan GKSB, selain pertemuan dengan parlemen negara sahabat seringkali juga diagendakan pertemuan dengan instansi pemerintah maupun swasta. Terkait hal tersebut, GKSB dapat membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah antara Indonesia dan negara yang bersangkutan melalui jalur parlemen. Setelah kunjungan ke negara mitra, diharapkan kegiatan GKSB masih berlanjut misalnya dengan diskusi tindak lanjut dengan Duta Besar, menyampaikan laporan hasil kunjungan kepada pihak-pihak terkait baik komisi maupun instansi pemerintah, menyampaikan hasil kunjungan pada saat rapat kerja dengan pemerintah, mengadakan pertemuan berkala dengan Kementerian Luar Negeri/Kementerian terkait lainnya terkait masalah-masalah dan pending matters yang harus diselesaikan. Selain itu, juga diharapkan dari kunjungan yang telah dilaksanakan anggota GKSB untuk hadir pada pertemuan ketika delegasi parlemen yang menjadi mitra mengadakan kunjungan ke DPR dan menghadiri undangan Duta Besar negara yang bersangkutan misalnya pada saat National Day. Hal-hal tersebut akan menguatkan kontak antara kedua parlemen.

110


8.

Implementasi/tindak lanjut partisipasi di sidang regional dan internasional Sudah menjadi pertanyaan klasik dari publik yang harus dihadapi oleh Anggota Dewan yang melaksanakan tugas menghadiri sidang internasional adalah apakah manfaat dari kunjungan tersebut. Resolusi, rekomendasi ataupun official report dari suatu sidang adalah hasil rangkuman praktek cerdas (best practices) dari pengalaman berbagai parlemen dan expert di bidangnya, yang bisa digunakan sebagai referensi ketika membahas isu terkait di Komisi, baik pada rapat pengawasan, rapat kerja maupun membahas legislasi, serta pembahasan anggaran.

9.

Follow up dari Komisi / AKD terkait perihal penyampaian hasil sidang yang telah disampaikan oleh BKSAP Dalam berbagai kegiatan BKSAP, baik persidangan maupun kegiatan lainnya, telah diputuskan agar resolusi-resolusi ataupun outcome document lainnya yang diputuskan dalam forum persidangan diteruskan ke Alat Kelengkapan Dewan (AKD) terkait. Dengan demikian apa yang dilakukan BKSAP dapat seiring sejalan dengan resolusi yang telah disepakati. Namun demikian, sejauh ini belum diketahui dengan pasti mengenai apakah hasil-hasil persidangan tersebut ditindaklanjuti secara maksimal oleh AKD terkait. Oleh karenanya, perlu adanya langkah lanjutan setelah BKSAP mendistribusikan outcome document persidangan ke AKD terkait dengan meminta keterangan lebih lanjut atas tindak lanjut dokumen terkait. Hal serupa baik distribusi dokumen maupun meminta keterangan lanjutan atas follow up dokumen juga dapat diberlakukan serupa untuk kegiatan lainnya yang diikuti BKSAP seperti seminar maupun diskusi ilmiah lainnya.

10. Membuat aturan mengenai pencalonan keketuaan di sebuah organisasi parlemen regional maupun internasional yang bersifat terbuka Selama ini belum ada ketentuan dalam Tata Tertib maupun aturan lain di DPR yang mengatur mengenai keketuaan untuk sebuah organisasi parlemen baik 111


regional maupun multilateral. Mengingat keketuaan tersebut akan berakibat pada pengaturan internal, maka perlu dibuat aturan pencalonannya. Pengusulan keketuaan tersebut merupakan hasil Rapat Pimpinan BKSAP, kemudian disampaikan kepada Rapat Pleno BKSAP, kemudian disampaikan kepada Rapat Pimpinan DPR untuk mendapatkan pertimbangan dan bila mendapatkan persetujuan dari Rapat Pimpinan DPR maka usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna untuk diketahui oleh seluruh anggota DPR. 11. Memperkuat positioning Indonesia melalui berbagai jabatan strategis yang diemban DPR dalam forum-forum internasional dan regional Dengan berbagai jabatan bergengsi dan strategis dalam kancah organisasi parlemen internasional maupun regional yang diemban oleh DPR, sudah sepantasnya bila kemudian berbagai jabatan tersebut diberdayakan semaksimal mungkin untuk memperkuat positioning Indonesia di kancah global sekaligus memberi dampak positif bagi kepentingan nasional. Sebagai contoh dalam forum IPU dimana persatuan parlemen dunia tersebut juga bekerja sama dengan PBB dalam setiap kegiatannya. Dengan beragam jabatan di IPU seperti President of the Coordinating Committee of Women Parliamentarians Meeting; Vice-President of Peace and International Security Committee; Member of Advisory Group on HIV/AIDS; Member of Committee to Promote Respect for International Humanitarian Law; Member of the Committee on the Middle-East Question; anggota BKSAP yang menduduki posisi dimaksud dapat mengintensifkan komunikasinya tidak hanya dengan IPU tetapi juga PBB maupun organisasi internasional lainnya seperti UNIFEM, ICRC, untuk mengakomodir kepentingan nasional Indonesia melalui penguatan kerja sama dengan organisasi-organisasi internasional tersebut.

112


PENUTUP

Laporan kinerja tahunan ini adalah bagian dari bentuk akuntabilitas kepada Dewan dan publik atas kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR pada tahun 2011. Masukan dan saran dari semua pihak untuk kinerja BKSAP yang lebih baik di tahun-tahun mendatang akan sangat berarti.

113

DAFTAR NAMA ANGGOTA BKSAP 2011-2012 NO.

NAMA

NO. ANGG.

POSISI

FRAKSI

KOM

RUANG KERJA

TELP.

1.

Dr. MUHAMMAD HIDAYAT NUR WAHID, MA

A-80

KETUA

PKS

I

03.20

5715568 / 5734884 / 5756429 / 28 (F)

2.

Dr. NURHAYATI ALI ASSEGAF, M.Si.

A-515

WK. KETUA

PD

I

09.02

5755155 - 56 - 5117 (F)

3.

SIDARTO DANUSUBROTO

A-347

WK. KETUA

PDIP

I

08.02

5756299 - 300

4.

H. ANDI ANZHAR CAKRA WIJAYA, SH

A-114

WK. KETUA

PAN

III

20.31

5755852

5.

Ir. H. ROESTANTO WAHIDI D., MM (KAPOKSI)

A-467

ANGGOTA

PD

V

10.10

5755195 - 96 (F)

6.

ALBERT YAPUTRA, S.Sos. (WAKAPOKSI)

A-530

ANGGOTA

PD

VII

09.16

5755145 - 46 (F)

7.

BOKIRATU NITABUDHI SUSANTI, SE

A-543

ANGGOTA

PD

XI

21.05

5755862 - 63

8.

MAX SOPACUA

A-474

ANGGOTA

PD

I

09.07

5755147 (F) - 48

9.

Ir. H. AZAM AZMAN NATAWIJANA

A-511

ANGGOTA

PD

VI

10.09

5755193 - 94

10.

H. SYOFWATILLAH MOHZAIB, S.Sos.I.

A-438

ANGGOTA

PD

VIII

22.01

5755917

11.

FARDAN FAUZAN, BA, M.Sc.

A-501

ANGGOTA

PD

I

09.26

5755166 - 65 (F)

12.

Dr. ABDURRAHMAN ABDULLAH

A-539

ANGGOTA

PD

VI

21.21

5755890 - 91

13.

IDA RIA SIMAMORA, SE, MM

A-524

ANGGOTA

PD

VI

23.14

5755055

14.

LINDA MEGAWATI, SE

A-485

ANGGOTA

PD

VI

09.12

5755139 - 38

15.

Ir. ATTE SUGANDI, MM

A-445

ANGGOTA

PD

VI

10.01

5755180 - 79 (F)

16.

Drs. RAMADHAN POHAN, MIS

A-520

ANGGOTA

PD

II

22.31

5755968 - 69

17.

Ir. NEIL ISKANDAR DAULAY

A-179

ANGGOTA

PG

I

14.21

5755460 (F) - 59

18.

Ir. H. ARSYADJULIANDI RACHMAN, MBA

A-185

ANGGOTA

PG

VII

11.28

5755336

19.

TANTOWI YAHYA (KAPOKSI)

A-192

ANGGOTA

PG

I

14.01

5755421 - 22

20.

MEUTYA VIADA HAFID

A-177

ANGGOTA

PG

XI

14.07

5755012

21.

Dra. Hj. HARBIAH SALAHUDDIN, M.Si.

A-234

ANGGOTA

PG

X

12.21

5755333 (F) - 34

22.

DODI REZA ALEX NOERDIN Lic.Econ., MBA

A-190

ANGGOTA

PG

VI

13.19

5755393 (F) - 94

23.

H. DITO GANINDUTO, MBA

A-229

ANGGOTA

PG

VII

14.22

5755461 - 62

24.

EMIL ABENG

A-262

ANGGOTA

PG

VI

13.01

5755357 - 58 (F)

25.

Ir. A. EDWIN KAWILARANG

A-274

ANGGOTA

PG

XI

13.27

5755409 (F) - 10

26.

AHMED ZAKI ISKANDAR ZULKARNAIN, B.Bus.

A-205

ANGGOTA

PG

I

11.19

5755272 - 73

27.

EVITA NURSANTY (KAPOKSI)

A-357

ANGGOTA

PDI-P

I

08.05

5756307 – 08 (F)

28.

PUAN MAHARANI

A-360

ANGGOTA

PDI-P

VI

07.16

5756265 - 64

29.

NAZARUDIN KIEMAS

A-324

ANGGOTA

PDI-P

VII

05.18

5756146 - 47

30.

Drs. HELMY FAUZY

A-343

ANGGOTA

PDI-P

I

08.06

5756305 - 06

31.

VANDA SARUNDAJANG

A-411

ANGGOTA

PDI-P

I

07.24

5756278

32.

ADISATRYA SURYO SULISTIO

A-368

ANGGOTA

PDI-P

VI

06.30

5756230 - 29

33.

Dr. Ir. ARIF BUDIMANTA, M.Sc.

A-341

ANGGOTA

PDI-P

XI

07.19

5756267

34.

DANIEL LUMBANTOBING

A-346

ANGGOTA

PDI-P

IV

06.12

5756192 - 93

35.

K. H. BUKHORI, Lc., MA (KAPOKSI)

A-54

ANGGOTA

PKS

III

04.22

5756102

36.

H. MA'MUR HASANUDDIN, MA

A-67

ANGGOTA

PKS

IV

03.09

57857017 - 18 (F)

37.

LUTHFI HASAN ISHAAQ, MA

A-87

ANGGOTA

PKS

I

03.15

5756432 - 33

38.

Drs. AL MUZAMMIL YUSUF

A-56

ANGGOTA

PKS

II

04.18

5756398 - 97

39.

Ir. MUHAMMAD NAJIB, M.Sc.

A-132

ANGGOTA

PAN

I

20.03

5755801, 5755796 (F)

40.

AHMAD MUMTAZ RAIS, SE

A-124

ANGGOTA

PAN

VI

20.21

5755833

41.

Ir. H. TEGUH JUWARNO, M.Si.

A-125

ANGGOTA

PAN

I

19.06

5755742 (F) - 43

42.

Dra. Hj. OKKY ASOKAWATI, M.Si. (KAPOKSI)

A-288

ANGGOTA

PPP

IX

15.12

5755505 - 06 (F)

43.

Dra. Hj. WARDATUL ASRIAH

A-296

ANGGOTA

PPP

VII

15.15

5723628

44.

H. MUSTOFA ASSEGAF, M.Si.

A-307

ANGGOTA

PPP

XI

16.05

5755555 (F) - 56

45.

Dr. H. A. EFFENDY CHOIRIE, MH

A-170

ANGGOTA

PKB

I

18.19

5755704 - 03

46.

MIRATI DEWANINGSIH T., ST

A-173

ANGGOTA

PKB

VI

18.14

5755693 - 94 (F)

47.

H. MUH. UNAIS ALI HISYAM, S.Sos., M.Pd.I

A-171

ANGGOTA

PKB

VI

18.30

5755705 - 26 (F)

48.

MARTIN HUTABARAT

A-18

ANGGOTA

P. GERINDRA

III

17.11

5755630 - 29

49.

ANAK AGUNG JELANTIK SANJAYA

A-39

ANGGOTA

P. GERINDRA

IV

17.22

5755652 - 51

50.

Dr. SUSANINGTYAS NEFO HANDAYANI KERTOPATI, M.Si.

A-09

ANGGOTA

P. HANURA

I

16.25

5715102 - 03

51.

IQBAL ALAN ABDULLAH, M.Sc.

A-06

ANGGOTA

P. HANURA

VII

16.24

5755592 - 91 (F)

114

ALBUM FOTO LINGKUP KERJASAMA BILATERAL

Kunjungan GKSB DPR-RI ke Parlemen Australia

Kunjungan GKSB DPR-RI ke Parlemen Brazil

115

Kunjungan GKSB DPR-RI ke Parlemen Chile

Pertemuan GKSB DPR-RI dengan Wakil Ketua Majelis Rendah Italia

116 Penyerahan Cendera Mata Ketua GKSB DPR-RI kepada Ketua Parlemen Korea Utara

Kunjungan GKSB DPR-RI ke Parlemen Kuwait

Penyerahan Cendera Mata dari GKSB DPR-RI kepada Parlemen Meksiko

117 Foto bersama GKSB DPR-RI dengan Anggota Parlemen Slowakia

GKSB DPR-RI untuk Venezuela sedang memberikan Konferensi Pers terkait kunjungannya ke Parlemen Venezuela

Kunjungan Teknis BKSAP DPR-RI ke Kementerian Luar Negeri Republik Maldives, yang dipimpin oleh Ketua BKSAP, Dr. M. Hidayat Nur Wahid, MA dan didampingi oleh Bapak Sidarto Danusubroto, Wakil Ketua BKSAP; Ibu Theresia E.E. Pardede, Anggota BKSAP; Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si, Wakil Ketua BKSAP dan Dra. Hj. Okky Asokawati, M.Si, Anggota BKSAP (dari kiri ke kanan)

Kunjungan Teknis BKSAP DPR-RI ke Parlemen India, yang dipimpin oleh Ketua BKSAP, DR. M. Hidayat Nur Wahid, MA dan didampingi oleh Bapak Sidarto Danusubroto, Wakil Ketua BKSAP; Ibu Theresia E.E. Pardede, Anggota BKSAP; dan Dra. Hj. Okky Asokawati, M.Si, Anggota BKSAP (dari kiri ke kanan)

118

Ketua BKSAP DPR-RI, DR. M. Hidayat Nur Wahid, MA beserta Anggota GKSB DPR-RI untuk negara-negara Eropa sedang menerima kunjungan dari anggota Parlemen Uni Eropa pada tanggal 21 Februari 2011

Ketua BKSAP DPR-RI, DR. M. Hidayat Nur Wahid, MA beserta Anggota GKSB DPR-RI untuk Australia menerima kunjungan dari Ketua Parlemen Australia, Herry Jenkins pada tanggal 15 Juli 2011

Wakil Ketua BKSAP DPR-RI, H. Andi Anzhar Cakra Wijaya, SH menerima kunjungan dari anggota Parlemen Italia pada tanggal 30 November 2011

BKSAP DPR-RI menerima kunjungan dari Parlemen Afghanistan pada tanggal 13 Desember 2011

120

LINGKUP KERJASAMA REGIONAL

Dr. M. Hidayat Nur Wahid, Ketua Delegasi DPR-RI, sedang menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan ke 19 APPF yang berlangsung pada 23-27 Januari 2011 di Ulaanbataar, Mongolia

Delegasi Indonesia (duduk dari kiri ke kanan, Sdr Okky Asokawati dan Sdri Nova Riyanti Yusuf. Sdri. Nova Riyanti Yusuf, sebagai Ketua Delegasi, sedang menyampaikan pandangan tentang MDGs pada AIPA Seminar on Accelerating the Achievment of MDG-5 through the Role of Women Parliamentarians pada 9-12 Maret 2011 di Phnom Penh, Kamboja

121

Para Ketua Delegasi peserta Sidang AIPA Seminar on Migrant Workers yang berlangsung di Phnom Penh pada 3-6 April 2011 sedang berfoto bersama. Tampak Ketua Delegasi DPR-RI, Sdr. Muhammad Oheo Sinapoy, SE, MBA (Komisi VIII/ F-PG) berdiri kedua dari kanan.

Azwar Abubakar, Ketua Delegasi, sedang berjabat tangan dengan Ketua Parlemen Kamboja, Heng Samrin usai Pembukaan Sidang ke-8 AIFOCOM pada 25-29 Mei 2011 di Phnom Penh, Kamboja.

122

Wakil Ketua BKSAP, Azwar Abubakar, sedang berbincang dengan staf delegasi perihal substansi Sidang AIFOCOM yang berlangsung pada 25-29 Mei 2011 di Phnom Penh, Kamboja

Ketua BKSAP, Dr. Hidayat Nur Wahid (duduk pertama dari kanan), didampingi Bobby Rizaldi (belakang berdiri tengah), sedang menandatangani laporan Sidang AIPA Caucus ke-3 di Manila, Filippina

123

Wakil Ketua BKSAP, Azwar Abubakar sedang mengikuti salah satu sesi dalam Asian Parliamentary Assembly (APA) Conference on InterCultural Dialogue, tanggal 11 – 12 September 2011 di Teheran, Iran

Delegasi Indonesia, Abdurrahman Abdullah dan Sumarjati Arjoso sedang menyampaikan statement Indonesia dalam Sidang Asian Parliamentary Assembly (APA) Standing Committee on Social and Cultural Affairs yang berlangsung pada tanggal 13 – 14 September 2011 di Teheran, Iran

124

Delegasi DPR-RI, Bokiratu Nitabudhi Susanti sedang berbincang-bincang dengan Ketua Sidang Women Parliamentarian of AIPA pada Sidang Umum ke-32 AIPA tgl 18-24 September 2011 di Phnom Penh, Kamboja

Ketua DPR-RI, Dr. Marzuki Alie, sedang menyampaikan pidato pada Sidang Umum ke-32 AIPA yang berlangsung tanggal 18-24 September 2011, di Phnom Penh, Kamboja

125

Andi Anzhar Cakra Wijaya (kedua dari kanan), sedang diskusi serius dengan Dr. M. Hidayat Nur Wahid (ketiga dari kanan) pada saat sidang Komisi Organisasi yang membahas tentang usulan Indonesia agar Bahasa Indonesia dapat diterima sebagai salah satu Working Language AIPA

Delegasi Indonesia, Sdri. Ida Ria Simamora SE, MM (kedua dari kanan) sedang membacakan statement Delegasi DPR-RI dalam Asia Parliamentary Assembly (APA) Standing Committee on Economic and Sustainable Development yang berlangsung pada 20-21 September di Moskow, Rusia

126

Ketua DPR-RI Dr, Marzuki Alie sedang menyampaikan sambutannya dalam Pembukaan Asian Parliamentary Assembly (APA) International Conference on the Principles of Friendship and Cooperation in Asia serta Ad Hoc Committee Meeting on Protection of the Rights of Migrant Workers yang berlangsung di Solo pada 28-29 September 2011 di Solo, Jawa Tengah

Tampak berfoto bersama dari kiri, Mr. Bijan Moshirvaziri (perwakilan APA), Rustriningsih (Wakil Gubernur Jawa Tengah, Marzuki Alie (Ketua DPR-RI), Joko Widodo (Walikota Solo) dan Hidayat Nurwahid (Ketua BKSAP) dalam upacara pembukaan Asian Parliamentary Assembly (APA) International Conference on the Principles of Friendship and Cooperation in Asia serta Ad Hoc Committee Meeting on Protection of the Rights of Migrant Workers yang berlangsung di Solo pada 28-29 September 2011 di Solo, Jawa Tengah

127

Delegasi DPR-RI yang menghadiri Asian Parliamentary Assembly (APA) International Conference on the Principles of Friendship and Cooperation in Asia serta Ad Hoc Committee Meeting on Protection of the Rights of Migrant Workers. Tampak (dari depan ki-ka) Roestanto Wahidi, Azwar Abubakar, Nurhayati Ali Assegaf, Ma’mur Abdurrahman, Enggartiasto Lukito (belakang), Hidayat Nurwahid dan Adisatryo Suryo Sulisto

128

LINGKUP KERJASAMA INTERNASIONAL

Pidato Ketua DPR-RI, DR. H. Marzuki Alie pada saat menghadiri Sidang The Second Extraordinary Conference of the Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab pada tanggal 19 Januari 2011

Delegasi DPR-RI, DR. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si (Kiri), DR. M. Hidayat Nur Wahid, MA (Tengah) dan Dra. Tri Hanurita, MA, MH (Kanan) pada saat menghadiri Sidang The Second Extraordinary Conference of the Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) tanggal 15-19 Januari 2011 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab

129

Wakil Ketua DPR-RI, Drs. H. Priyo Budi Santoso sedang beramah-tamah dengan Ibu Linda Amalia Sari Gumelar, S.IP, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (kiri); Ibu Hj. Melani Leimena Suharli, S.Sos, Wakil Ketua MPRRI (kiri); DR. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si, Wakil Ketua BKSAP DPR-RI (tengah) dan DR. M. Hidayat Nur Wahid, MA, Ketua BKSAP DPR-RI (kanan), pada saat membuka acara Seminar “Peran Perempuan Indonesia dalam Demokrasi” yang berkaitan dengan Perayaan 100th Years of International Women’s Day pada tanggal 8 Maret 2011

Foto Bersama Delegasi DPR-RI, Bapak Adi Sukemi (kiri), DR. M. Hidayat Nur Wahid, MA (tengah), Bapak Sidarto Danusubroto (tengah) dan Ibu Ida Ria Simamora, SE, MM (kanan) pada saat menghadiri Sidang 4th Global Conference of Parliamentarians Against Corruption, tanggal 11-13 Maret 2011 di Kota Meksiko, Mexico

130

Ketua DPR-RI, DR. H. Marzuki Alie sedang memberikan paparannya terkait posisi Indonesia pada Sidang G20 Speakers’ Consultation di Seoul, Korea Selatan pada tanggal 18-20 Mei 2011

Ketua BKSAP, DR. M. Hidayat Nur Wahid, MA dan Anggota BKSAP, Ir. Azam Azman Natawijaya sedang mengamati jalannya Sidang G20 Speakers’ Consultation di Seoul, Korea Selatan pada tanggal 18-20 Mei 2011

131

Wakil Ketua BKSAP DPR-RI, DR. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. menyampaikan statement mengenai emergency item perihal demokratisasi di Timur Tengah dan Afrika pada Sidang The 124th of General Assembly of the Inter-Parliamentary Union (IPU) pada tanggal 15-20 April 2011 di Kota Panama, Panama

Anggota Delegasi DPR-RI, Ibu Puan Maharani (kiri) dan Ibu Evita Nursanty (kanan) sedang memberikan statementnya di Standing Committee of The 124th of General Assembly of the Inter-Parliamentary Union (IPU) pada tanggal 15-20 April 2011 di Kota Panama, Panama

132

Delegasi DPR-RI, Bapak Heri Akhmadi (Kiri) dan DR. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si (Kanan) pada saat menghadiri The 3rd Session of the Executive Bureau of the Forum of Asia-Pacific Parliamentarians for Education (FASPPED) pada tanggal 18-19 Juni 2011 di Tehran, Republik Islam Iran

Foto Bersama Ketua DPR-RI, DR. H. Marzuki Alie (tengah) dan Ketua Parlemen Australia, H.E. Harry Jenkins dengan seluruh Delegasi Anggota APG (Asia Pacific Working Group) pada saat penyelenggaraan the Inter-Parliamentary Union of Asia Pacific Working Group Meeting di Gedung DPR-RI, Jakarta pada tanggal 14 Juli 2011

133

Wakil Ketua BKSAP, DR. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si memimpin Sidang the Inter-Parliamentary Union of Asia Pacific Working Group Meeting di Gedung DPR-RI, Jakarta pada tanggal 14 Juli 2011

Panitia Kerja Millennium Development Goals (MDGs) BKSAP DPRRI menerima kunjungan dari Women Parliamentarians of European Union pada tanggal 22 Agustus 2011 di Ruang Rapat BKSAP DPR-RI

134

Wakil Ketua BKSAP sebagai President of Women Coordinating Committee of Inter-Parliamentary Union, DR. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. memimpin Sidang Regional Seminar for Asian Parliaments on “Preventing and Responding to Violence against Women and Girls: From Legislation to Effective Enforcement” pada tanggal 15-17 September 2011 di New Delhi, India

Delegasi DPR-RI: Wakil Ketua BKSAP DPR-RI, DR. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. (tengah); Drs. Ramadhan Pohan, MIS (kiri) dan DR. Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, M.Si. pada saat menghadiri Regional Seminar for Asian Parliaments on “Preventing and Responding to Violence against Women and Girls: From Legislation to Effective Enforcement” pada tanggal 15-17 September 2011 di New Delhi, India

135

Delegasi DPR-RI: Ketua BKSAP DPR-RI, DR. M. Hidayat Nur Wahid, MA dan Anggota BKSAP Ir. Atte Sugandi, MM menghadiri The 5th International Conference in Support of Palestine: “Palestine, the Homeland of Palestinians” pada tanggal 1-2 Oktober 2011 di Tehran, Republik Islam Iran

Wakil Ketua BKSAP DPR-RI, DR. Nurhayat Ali Assegaf, M.Si. menyampaikan statement di Sidang the 125th of General Assembly of the Inter-Parliamentary Union (IPU) pada tanggal 15-21 Oktober 2011 di Bern, Swiss

136

Wakil Ketua BKSAP DPR-RI, Bapak Sidarto Danusubroto memimpin sidang di Sidang Asia-Pacific Geopolitical Group of IPU (APG) pada tanggal 15-21 Oktober 2011 di Bern, Swiss

Delegasi DPR-RI, Wakil Ketua BKSAP, H. Andi Anzhar Cakra Wijaya, SH (kiri) dan Anggota BKSAP, Meutya Viada Hafid menyampaikan statementnya di Standing Committee of the 125th of General Assembly of the Inter-Parliamentary Union (IPU) pada tanggal 15-21 Oktober 2011 di Bern, Swiss

137

Joint Session DPR-RI dan UNESCO dengan tema Millennium Development Goals (MDGs) and Eradication of Poverty pada tanggal 25 November 2011, dihadiri oleh Ketua DPR-RI, DR. H. Marzuki Alie; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Prof. Mohammad Nuh; dan Direktur Jenderal UNESCO, Ms. Irina Bokova

Anggota Delegasi DPR-RI, Ibu Puan Maharani di dampingi oleh Drs. Enggartiasto Lukita (belakang kiri) dan Ibu Evita Nursanty (kanan), sedang menyampaikan statementnya di Sidang Parliamentary Hearing at United Nations pada tanggal 29 November 2011 di New York, Amerika Serikat

138

Anggota Delegasi DPR-RI, Ibu Evita Nursanty di dampingi oleh Ibu Puan Maharani (kiri), Ir. H. Roestanto Wahidi D, MM (belakang kiri) dan Drs. Enggartiasto Lukita (belakang kanan), sedang menyampaikan statementnya di Sidang Parliamentary Hearing at United Nations pada tanggal 29 November 2011 di New York, Amerika Serikat

Anggota Delegasi DPR-RI, Ir. H. Roestanto Wahidi D, MM (kiri) dan Drs. Enggartiasto Lukita (kanan) foto bersama usai memberikan paparannya di Sidang Parliamentary Hearing at United Nations pada tanggal 29 November 2011 di New York, Amerika Serikat

139

Anggota Panitia Kerja Millennium Development Goals (Panja MDGs) BKSAP DPR-RI foto bersama dengan Gubernur Sumatera Barat, Bapak Irwan Prayitno dan didampingi oleh Prof. Nila D. Anfasa Moeloek, Utusan Khusus Presiden RI untuk MDGs, setelah usai melakukan rapat konsultasi mengenai pencapaian MDGs di Sumatera Barat. Rapat tersebut diselenggarakan di Ruang Rapat Gubernur Sumatera Barat, Padang pada tanggal 27 Desember 2011

Penyerahaan cendera mata oleh Wakil Walikota Padang, H. Mahyeldi Ansyarullah, SP kepada Ketua Panja MDGs BKSAP DPR-RI, DR. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si setelah usai melakukan rapat konsultasi mengenai pencapaian MDGs di Kota Padang. Rapat tersebut diselenggarakan di Ruang Rapat Walikota Padang pada tanggal 27 Desember 2011

140

Delegasi Panja MDGs BKSAP DPR-RI disambut dengan tarian tradisional Sumatera Barat pada saat melakukan kunjungan ke Kelurahan Anduring di Kota Padang pada tanggal 27 November 2011

Anggota Panja MDGs BKSAP DPR-RI, (dimulai dari kiri ke kanan) Ibu Ida Ria Simamora, MM; DR. Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, M.Si; H. Mustofa Assegaf, M.Si; Ir. H. Azam Azman Natawijana; H. Andi Anzhar Cakra Wijaya, SH; Ibu Evita Nursanty dan Ibu Meutya Viada Hafid, sedang mendengarkan paparan dari Lurah Anduring mengenai Pencapaian Tujuan Millennium di Kelurahan Anduring, Padang

141

Lurah Anduring, Sdr. Anhal Mulya Perkasa menerima plakat DPR-RI, selain itu adapun penyerahan Sumbangan kepada Koperasi P3K dan Koperasi Majlis Taklim dari Anggota Panja MDGs BKSAP DPR-RI

142

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Badan Kerja Sama Antar Parlemen Gedung Nusantara III Tel.: +62 21 5715 841 Fax: +62 21 573 2132 e-mail: [email protected]

L A P O R A N K I N E R J A T A H U N A N B K S A P D P R - R I

Recommend Documents