L A P O R A N K I N E R J A

L APORAN K INERJA

2 0 1 4

Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet Republik Indonesia 2014

Laporan Kinerja Tahun2014 Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Daftar Pustaka ---------------, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet. ---------------, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. ---------------, Keputusan

Sekretaris Kabinet

Nomor

1 Tahun 2011

tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. ---------------, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. ---------------, Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2010-2014, Sekretariat Kabinet, 2011. ---------------, Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2011-2014, Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, 2012. ---------------, Rencana Kinerja Tahunan Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2014, Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, 2013. ---------------, Modul Kebijakan dan Pemantapan Praktek akuntabilitas dalam Sektor Publik, Departemen Dalam Negeri dan Lembaga Administrasi Negara, 2007. ---------------, Pedoman Penerapan manajemen Kinerja pada Instansi Pemerintah, Lembaga Administrasi Negara, 2008. ---------------, Manajemen Kinerja, Modul-Modul Penerapan, Lembaga Administrasi Negara, 2009. ---------------, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Kabinet RI Tahun 2012, Sekretariat Kabinet, 2013. RI Tahun 2013, Sekretariat Kabinet, 2014. ---------------, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2012, Sekretariat Kabinet, 2013. ---------------, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2013, Sekretariat Kabinet, 2014.

Kata Pengantar

---------------, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Kabinet


Lampiran

Lampiran


Kata Pengantar

Atas berkat rahmat Allah SWT, Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet, Tahun 2014 telah tersusun sebagai bentuk pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai media pertanggungjawaban secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan tujuan utamanya yaitu untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance). Laporan Kinerja ini melaporkan hal-hal yang direncanakan sesuai dokumen perencanaan tahun 2014 dan sejauh mana strategi yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dari laporan ini juga dapat diketahui informasi keberhasilan maupun target yang belum tercapai secara optimal serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta strategi yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Laporan ini diharapkan dapat memberikan umpan balik perbaikan berkesinambungan bagi kinerja organisasi Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet, di masa yang akan datang dan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.

Jakarta, Februari 2015 Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Ari Purwanto

Kata Pengantar

i


Ringkasan Eksekutif Seiring dengan perubahan dan dinamika pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat, pada tahun 2014 Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat telah mempertajam strategi dan melakukan peningkatan kualitas rencana strategis di lingkungan Keasdepan Pemberdayaan Masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya revisi pada Rencana Strategis (Renstra) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan perumusan tujuan/sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang telah berorientasi kepada outcome serta IKU yang relevan dan terukur. Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2014 memfokuskan pada capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat secara utuh yang tercakup dalam 1 (satu) Sasaran Strategis yang menjadi kompetensi utama Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan dilengkapi oleh masing-masing IKU. IKU Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, yaitu: 1. Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan di bidang penanggulangan kemiskinan, penguatan masyarakat, peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta perumahan dan permukiman secara tepat waktu. (IKU -1); 2. Persentase saran kebijakan di bidang penanggulangan kemiskinan, penguatan masyarakat, peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta perumahan dan permukiman yang ditindaklanjuti. (IKU – 2). Secara keseluruhan, capaian kinerja Asisten Deputi bidang Pemberdayaan Masyarakat tahun 2014 sebesar 98,45% dengan kategori capaian kinerja dari 2 IKU, yaitu capaian IKU – 1 dengan nilai 100,77 kategori “sangat baik” sedangkan capaian IKU – 2 dengan nilai 96,12% juga masuk kategori “sangat baik”. Adapun realisasi anggaran sampai dengan Desember 2014 sebesar Rp. 666.061.300,- atau sebesar 89,44%. dari pagu anggaran sebesar Rp.744.654.000,Secara umum dapat disimpulkan bahwa unit kerja Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat telah dapat merealisasikan program dan kegiatan tahun 2014 sebagai upaya mencapai tahapan pembangunan jangka menengah ke-5 tahun 2010-2014. Perubahan sasaran strategis yang tercantum dalam revisi Renstra tahun 2011 dan penajaman RKT dipastikan telah meningkatkan akuntabilitas atas capaian kinerja yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Ringkasan Eksekutif

ii


Beberapa langkah ke depan yang akan dilakukan oleh Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain: 1. Penerapan manajemen kinerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang harus lebih ditekankan dan dilaksanakan secara lebih konsekuen. 2. Peningkatan capacity building di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat 3. Meningkatkan Koordinasi dan Sinergi antar K/L 4. Meningkatkan peran aktif di setiap forum diskusi, seminar, rakor terkait bidang Pemberdayaan Masyarakat. 5. Realisasi kegiatan dan anggaran Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat akan terus ditingkatkan pada tahun-tahun yang akan datang dan tentunya harus didukung oleh perencanaan yang matang dan sumber daya manusia yang mumpuni. 6. Penerapan Standar Pelayanan Pemantauan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah dan Standar Pelayanan Penyusunan Analisa dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah bagi semua jajaran di Kedeputian Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet, termasuk di dalamnya Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara lebih profesional.

Ringkasan Eksekutif

iii


Daftar Isi Hal Kata Pengantar

i

Ringkasan Eksekutif

ii

Daftar Isi

iv

Daftar Tabel dan Grafik

vi

BAB I PENDAHULUAN

1

A. Latar Belakang

1

B. Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1

1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan

1

Masyarakat 2. Struktur Organisasi C. Aspek Strategis (strategic issued)

3 4

1. Visi dan Misi

5

2. Tujuan Strategis

6

3. Sasaran

7

BAB II PERENCANAAN KINERJA

10

A. Gambaran Umum

10

B. Ringkasan/Ikhtisar Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2014

13

C. Ringkasan/Ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2014

15

1. Indikator Kecepatan

15

2. Indikator Tindak Lanjut

16

BAB III CAPAIAN KINERJA A. Capaian Kinerja Tahun 2014

17 17

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2014

18

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2014 dengan

19

Tahun 2013, Tahun 2012, dan Tahun 2011

Daftar Isi

iv


3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2014 dengan Rencana

22

Strategis Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2011-2014 4. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi

25

5. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan

27

Pencapaian Kinerja B. Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

34

1. Realisasi Anggaran

34

2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

38

BAB IV PENUTUP

40

A. Simpulan

40

B. Langkah-langkah/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

41

Daftar Pustaka Lampiran 1. Form Rencana Aksi Penetapan Kinerja (RA-PK) Tahun 2014 2. Formulir Rencana Kinerja Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2014 3. Form Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2014 4. Rincian Realisasi Anggaran 5. Capaian Output Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2014 6. Rincian Capaian Output Tercapai sesuai POK 7. Rincian Capaian Output Tercapai Tidak Tercantum dalam POK

Daftar Isi

v

Laporan Kinerja Tahun 2014 Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Daftar Tabel dan Grafik Hal Daftar Tabel

Vi

Tabel 2.1. Sasaran, Program dan Kegiatan Asisten Deputi Bidang

10

Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2014 Tabel 2.2. Rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran Asisten Deputi

11

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2014 Tabel 2.3. Penetapan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan

13

Masyarakat Tahun 2014 Tabel 2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang

15

Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2014 Tabel 3.1. Capaian Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang

18

Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2014 Tabel 3.2. Target Pembangunan untuk Tahun 2012 – 2014 Asisten

23

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun

24

2014 dengan Target dalam dokumen Renstra 2011-2014 Tabel 3.4. Rencana dan Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang

35

Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2014 Tabel 3.5. Gambaran tentang Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan

39

Anggaran vi

Daftar Grafik Grafik 3.1. Perbandingan Capaian Outcome Berbanding Output dan

20

Capaian Outcome Tahun 2014, 2013, dan 2012 Indikator 1 Grafik 3.2. Perbandingan Capaian Outcome Berbanding Output dan

21

Capaian Outcome Tahun 2014, 2013, dan 2012 Indikator 2 Grafik 3.3. Perbandingan Capaian Outcome Indikator 1 dan 2 Tahun 2014, 2013, dan 2012

22

Daftar Tabel

vi


BAB Satu

Pendahuluan

A. Latar Belakang Tingginya tuntutan publik untuk menciptakan suatu kepemerintahan yang baik (good governance) semakin mencuatkan isu akuntabilitas. Tujuan pengembangan kebijakan akuntabilitas antara lain adalah agar sektor publik semakin transparan dan mampu mempertanggungjawabkan berbagai kebijakan dan tindakan yang dilakukan dan ditujukan untuk menyelesaikan masalah publik. Berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, laporan kinerja merupakan media pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk menilai capaian kinerja instansi pemerintah. Laporan kinerja dibuat secara tertulis dan disampaikan secara periodik dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) Tahunan yang harus disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sebagai unit kerja eselon II di bawah Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat merupakan instansi pemerintah yang mempunyai kewajiban menerapkan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, responsif, bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan (akuntabel). Melalui sistem pelaporan dimaksud, dapat diketahui tidak hanya informasi tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan kepada suatu instansi pemerintah tetapi juga gambaran tentang penerapan manajemen kinerja di instansi tersebut. Melalui Laporan Kinerja, dapat diketahui seberapa besar manfaat dan efisiensi penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan dan sejauh mana kemajuan setiap program yang dijalankan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama periode perencanaan.

B. Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat 1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pendahuluan

1


a. Kedudukan Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat merupakan salah satu eselon II di bawah Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Kabinet. b. Tugas dan Fungsi Sekretariat Kabinet merupakan lembaga Pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Sebagai organisasi yang berada di bawah Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat memberi dukungan staf dan dukungan analisis, melakukan pengamatan perkembangan serta pemantauan dan evaluasi atas rencana dan implementasi kebijakan/program pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat sebagai bahan masukan bagi pimpinan. Sesuai dengan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : 1) Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, pengamatan perkembangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanggulangan kemiskinan, penguatan masyarakat, peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta perumahan dan permukiman. 2) Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a) penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang penanggulangan kemiskinan, penguatan masyarakat, peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta perumahan dan permukiman; b) penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanggulangan kemiskinan, penguatan masyarakat, peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta perumahan dan permukiman;

Pendahuluan

2


c) pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang penanggulangan kemiskinan, penguatan masyarakat, peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta perumahan dan permukiman, berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya; d) pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanggulangan kemiskinan, penguatan masyarakat, peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta perumahan dan permukiman; e) pengamatan

terhadap

perkembangan

umum

di

bidang

penanggulangan kemiskinan, penguatan masyarakat, peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta perumahan dan permukiman, baik di luar negeri maupun di dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu; dan f) pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat. 2. Struktur Organisasi Struktur organisasi Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari tiga bidang yaitu : a. Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Penguatan Masyarakat Bidang Pengentasan Kemiskinan dan Penguatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, pengamatan perkembangan dan penyiapan bahan penyusunan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan, penyiapan bahan evaluasi dan penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanggulangan kemiskinan dan penguatan masyarakat.

Pendahuluan

3


Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Penguatan Masyarakat terdiri dari: 1) Subbidang Penanggulangan Kemiskinan; dan 2) Subbidang Penguatan Masyarakat b. Bidang Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Perempuan dan Anak Bidang Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, pengamatan perkembangan dan penyiapan bahan penyusunan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan, penyiapan bahan evaluasi dan penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak. Bidang Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri dari: 1) Subbidang Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak; dan 2) Subbidang Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak c. Bidang Perumahan dan Permukiman Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, pengamatan perkembangan dan penyiapan bahan penyusunan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan, penyiapan bahan evaluasi dan penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perumahan dan permukiman. Bidang Perumahan dan Permukiman terdiri dari : 1) Subbidang Perumahan; dan 2) Subbidang Permukiman.

C. Aspek Strategis (strategic issued) Aspek strategis merupakan hal-hal (issues) yang sifatnya strategis yang dapat memberikan dampak yang besar terhadap arah dan tujuan organisasi. Aspek strategis biasanya meliputi visi, misi, tujuan, sasaran serta arah kebijakan, program dan kebiajakan organisasi yang bersangkutan.

Pendahuluan

4


1. Visi dan Misi Pernyataan Visi Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana instansi pemerintah akan dibawa agar konsisten, inovatif, serta produktif. Gambaran masa depan yang diinginkan tersebut ditetapkan dalam visi Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat yaitu :

VISI MENJADI UNIT ORGANISASI YANG KOMPETEN DAN BERKOMITMEN DALAM MENDUKUNG DEPUTI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT KABINET MENJALANKAN TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN, PENGUATAN MASYARAKAT, PENINGKATAN KUALITAS DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK, SERTA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Asdep Bidang Pemberdayaan Masyarakat merupakan unit kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet yang kompeten dan berkomitmen penuh dalam memberikan dukungan kepada Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari di bidang penanggulangan kemiskinan, penguatan masyarakat, peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta perumahan dan permukiman secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya visi ini diharapkan Asdep Bidang Pemberdayaan Masyarakat akan mampu mengantisipasi berbagai tantangan di masa depan sekaligus meningkatkan kualitas kinerja secara maksimal dalam rangka memberikan dukungan saran kebijakan di bidang penanggulangan kemiskinan, penguatan masyarakat, peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta perumahan dan permukiman kepada Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet. Pernyataan Misi Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang

Pendahuluan

5


berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran dan programnya serta hasil yang akan diperoleh di masa mendatang. Pernyataan misi yang jelas akan memberikan arahan jangka panjang dan stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan organisasi pemerintah. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya. Misi Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, telah dirumuskan sesuai dengan tugas pokok (core business) dan fungsi organisasi sebagai berikut:

MISI MEMBERIKAN DUKUNGAN SARAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN, PENGUATAN MASYARAKAT, PENINGKATAN KUALITAS DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK, SERTA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SECARA CEPAT, TEPAT, AMAN, DAN AKURAT Misi tersebut mengandung pengertian bahwa dukungan saran kebijakan yang diberikan oleh Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat baik dukungan teknis, analisis, maupun pemantauan, dan evaluasi terhadap seluruh penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah harus semakin berkualitas, termasuk dalam pemberian dukungan administrasi. Adanya pernyataan misi tersebut, Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat diharapkan akan lebih mampu menghasilkan kinerja yang optimal sehingga dapat memberikan kepuasan yang tinggi kepada pihak yang berkepentingan terutama kepada Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 2. Tujuan Strategis Tujuan adalah suatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) atau 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Keberhasilan Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dapat diukur dari keberhasilan dalam mewujudkan tujuan. Dalam Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2011-2014 telah dirumuskan 3 (tiga) tujuan strategis, yaitu: a. Meningkatnya pemberian dukungan pemikiran dalam perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di

Pendahuluan

6


bidang penanggulangan kemiskinan, penguatan masyarakat, peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta perumahan dan permukiman; b. Meningkatnya

hasil

pengamatan

perkembangan

dalam

rangka

penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanggulangan kemiskinan, penguatan masyarakat, peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta perumahan dan permukiman; c. Meningkatnya hasil pemantauan dan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanggulangan kemiskinan, penguatan masyarakat, peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta perumahan dan permukiman. Tujuan strategis yang ada di Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2014, yaitu:

TUJUAN MENINGKATNYA KUALITAS HASIL ANALISIS KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMERINTAH DI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 3. Sasaran Sasaran adalah hasil nyata yang akan dicapai organisasi yang dirumuskan secara terukur dan spesifik. Penetapan sasaran ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat tahun 2014 meliputi 1 (satu) sasaran strategis yang dicapai melalui pelaksanaan 1 (satu) program kerja yang di dalamnya memuat 1 (satu) kegiatan, yaitu:

SASARAN TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS HASIL ANALISIS KEBIJAKAN DI BIDANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN, PENGUATAN MASYARAKAT, PENINGKATAN KUALITAS DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK, SERTA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pendahuluan

7


Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategik. Cara mencapai tujuan dan sasaran atau strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional, dan kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Strategi hendaknya telah membahas mengenai masalah yang diperkirakan akan timbul di waktu mendatang yang mungkin dapat berubah-ubah. Selain merupakan upaya untuk antisipasi keadaan yang akan datang, strategi akan memberikan arah dan dorongan kegiatan operasi pada para pelaksana kegiatan. Dengan demikian strategi dapat memberikan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam kaitan dengan sistem AKIP, untuk mencapai tujuan dan sasaran dilakukan melalui penetapan kebijakan dan program. Berikut ini adalah uraian mengenai arah kebijakan, program dan kegiatan Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat. a. Kebijakan Secara garis besar, Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai arah kebijakan sebagai berikut: Mengoptimalkan penyelesaian analisis dan pendapat atas kebijakan dan program pemerintah di bidang penanggulangan kemiskinan, penguatan masyarakat, peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta perumahan dan permukiman. b. Program Program Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang dianggap strategis disesuaikan dengan Renstra Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2011-2014, yaitu:

PROGRAM PENYELENGGARAAN DUKUNGAN KEBIJAKAN KEPADA PRESIDEN SELAKU KEPALA PEMERINTAHAN DI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pendahuluan

8


c. Kegiatan Program perlu dioperasionalisasikan dalam kegiatan-kegiatan yang dinilai dapat memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran. Kegiatan yang dinilai dapat memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran program Sekretariat Kabinet tahun 2014, adalah: 1) Merumuskan dan menyampaikan analisis dan pendapat atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang penanggulangan kemiskinan, penguatan masyarakat, peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta perumahan dan permukiman. 2) Melakukan pengamatan atas penyelenggaraan kebijakan dan program pemerintah, dan perkembangan umum di bidang penanggulangan kemiskinan, penguatan masyarakat, peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta perumahan dan permukiman. 3) Melakukan pemantauan dan evaluasi serta menyampaikan analisis atas pelaksanaan

kebijakan

dan

program

pemerintah

di

bidang

penanggulangan kemiskinan, penguatan masyarakat, peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta perumahan dan permukiman.

Pendahuluan

9


BAB Dua

Perencanaan Kinerja

A. Gambaran Umum Keberhasilan implementasi Rencana Kinerja Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat tahun 2014 dapat diukur dengan cara menetapkan indikator kinerja dan target yang hendak dicapai untuk masing-masing sasaran dari kegiatan. Target kinerja menunjukkan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2014 dari semua indikator pada tingkat sasaran strategik untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian visi dan misi. Target kinerja tingkat kegiatan juga didefinisikan dalam Rencana Kinerja Tahun 2014 dengan tujuan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas kegiatan. Dalam Rencana Kinerja Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat tahun 2014 terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang ingin dicapai melalui pelaksanaan 1 (satu) program kerja yang di dalamnya memuat 1 (satu) kegiatan. Gambaran mengenai sasaran, program dan kegiatan tersebut dapat di lihat dalam tabel berikut ini. Tabel 2.1. Sasaran, Program dan Kegiatan Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2014 SASARAN STRATEGIS

Terwujudnya Peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan di bidang penanggulangan kemiskinan, penguatan masyarakat, peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta perumahan dan permukiman

PROGRAM

Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di bidang pemberdayaan masyarakat.

KEGIATAN

Melaksanakan perumusan dan penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat.

Output Kegiatan: Tersedianya dokumen hasil analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat.

Outcome Kegiatan: Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah.

Perencanaan Kinerja

10


Kegiatan perumusan dan penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat terdiri dari berbagai kegiatan. Rencana tingkat capaian kegiatan Keasdepan Bidang Pemberdayaan Masyarakat tersebut menggunakan dana sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) sebagai input dengan jumlah usulan target output sebanyak 75 dokumen. Rincian masing-masing kegiatan Keasdepan Bidang Pemberdayaan Masyarakat disertai input/dana masing-masing dalam terlihat dalam tabel berikut. Tabel 2.2. Rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2014 NO.

DETIL KEGIATAN

PENYELENGGARAAN DUKUNGAN KEBIJAKAN PRESIDEN DI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1

Perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pemberdayaan Masyarakat A B C D

2

Pengumpulan dan pengolahan data guna perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Penanggulangan Kemiskinan & Penguatan Masyarakat Pengumpulan dan pengolahan data guna perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Perempuan dan Anak Pengumpulan dan pengolahan data guna perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Perumahan dan Permukiman Rapat Kerja/Internal/Dinas/Pimpinan/Kelompok Kerja/Konsultasi di Bidang Pemberdayaan Masyarakkat

Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat A B C D

Pengumpulan dan pengolahan data guna penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Penanggulangan Kemiskinan & Penguatan Masyarakat Pengumpulan dan pengolahan data guna penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Perempuan dan Anak Pengumpulan dan pengolahan data guna penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Perumahan dan Permukiman Rapat kerja guna menyiapkan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Penanggulangan Kemiskinan & Penguatan Masyarakat

INPUT/DANA (Rp.) 900,000,000

85,840,000 26,189,000 30,072,000 23,379,000 6,200,000 153,754,000 32,190,000 24,840,000 27,915,000 13,756,000

Perencanaan Kinerja

11


E F

3

Pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya A

B

C

D E

4

Rapat kerja guna menyiapkan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Perempuan dan Anak Rapat kerja guna menyiapkan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perumahan dan Permukiman

Pengumpulan dan pengolahan data guna pengamatan perkembangan dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah bidang Penanggulangan Kemiskinan & Penguatan Masyarakat berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya Pengumpulan dan pengolahan data guna pengamatan perkembangan dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah Bidang Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Perempuan dan Anak berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya Pengumpulan dan pengolahan data guna pengamatan perkembangan dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah bidang Perumahan dan Permukiman berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya Rapat Koordinasi/Kerja Internal/Pimpinan/Dinas/ Konsultasi dalam rangka penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat Pelaksanaan Diskusi/Seminar/Workshop dalam rangka penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat

Pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat A

B

C D E F

Rapat Koordinasi dalam rangka Pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Penguatan Masyarakat Rapat Koordinasi dalam rangka Pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Perempuan dan Anak Rapat Koordinasi dalam rangka Pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Perumahan dan Permukiman Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Penguatan Masyarakat Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah bidang Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Perempuan dan Anak Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah bidang Perumahan dan Permukiman

29,265,000 25,788,000

247,391,000 31,080,000

21,476,000

21,476,000

46,600,000 126,759,000

238,834,000 28,109,000

18,402,000

17,481,000 47,357,000 24,405,000 25,440,000

Perencanaan Kinerja

12


G 5

Evaluasi dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah Bidang pemberdayaan masyarakat

77,640,000

Pengamatan terhadap perkembangan umum di Bidang Pemberdayaan Masyarakat

174,181,000

A

49,022,000

B C D E

Pengumpulan dan pengolahan data guna pengamatan terhadap perkembangan umum di Bidang Penanggulangan Kemiskinan & Penguatan Masyarakat Pengumpulan dan pengolahan data guna pengamatan terhadap perkembangan umum di Bidang Penanggulangan Kemiskinan & Penguatan Masyarakat Pengumpulan dan pengolahan data guna pengamatan terhadap perkembangan umum di Bidang Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Perempuan dan Anak Pengumpulan dan pengolahan data guna Pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang Perumahan dan Permukiman Pelaksanaan FGD/Diskusi/Seminar/Workshop dalam rangka pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang Pemberdayaan Masyarakat di luar negeri maupun dalam negeri

29,566,000 22,564,000 28,566,000 44,463,000

B. Ringkasan/Ikhtisar Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2014 Ikhtisar Penetapan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat merupakan ikhtisar/ringkasan kesepakatan rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2014 oleh seluruh unit kerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Uraian Penetapan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 2.3. Penetapan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2014 SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(1)

(2)

(3) 97%

Terwujudnya Peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan di bidang penanggulangan kemiskinan, penguatan masyarakat, peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta perumahan dan permukiman

1.

Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan di bidang penanggulangan kemiskinan dan penguatan masyarakat, peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta perumahan dan permukiman secara tepat waktu;

Perencanaan Kinerja

13


2.

Persentase saran kebijakan di bidang penanggulangan kemiskinan dan penguatan masyarakat, peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta perumahan dan permukiman yang ditindaklanjuti.

97%

Sebagaimana terlihat dalam tabel, bahwa untuk mencapai tujuan strategis Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat maka ditetapkan satu sasaran strategis. Sasaran yang harus dicapai oleh Asdep Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada tahun 2014 adalah Terwujudnya Peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan di bidang penanggulangan kemiskinan, penguatan masyarakat, peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta perumahan dan permukiman. Keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam tabel diatas dapat dilihat dari indikator sasarannya yaitu: 1. Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan di bidang penanggulangan kemiskinan dan penguatan masyarakat, peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta perumahan dan permukiman secara tepat waktu; 2. Persentase saran kebijakan di bidang penanggulangan kemiskinan dan penguatan masyarakat, peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta perumahan dan permukiman yang ditindaklanjuti. Berdasarkan indikator pertama, Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat menetapkan bahwa dalam rangka mencapai sasaran terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan di bidang penanggulangan kemiskinan, penguatan masyarakat, peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta perumahan dan permukiman, Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat

harus

menyelesaikan

hasil

analisis

kebijakan

di

bidang

penanggulangan kemiskinan dan penguatan masyarakat, peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta perumahan dan permukiman secara tepat waktu dengan jumlah persentase sebanyak 97% dari keseluruhan analisis yang dihasilkan sepanjang tahun 2014.

Perencanaan Kinerja

14


Sementara itu, menurut indikator kedua, Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat telah menetapkan bahwa untuk mencapai sasaran yang sama, maka saran kebijakan di bidang penanggulangan kemiskinan dan penguatan masyarakat, peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta perumahan dan permukiman yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat sepanjang tahun 2014 ini kepada pimpinan harus ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet dan/atau Sekretaris Kabinet sebanyak 97% dari total keseluruhan saran kebijakan yang disampaikan. C. Ringkasan/Ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2014 Untuk mengukur capaian sebagaimana telah ditetapkan dalam penetapan kinerja, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana di bawah ini. Tabel 2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2014 NO.

INDIKATOR KINERJA

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

ALASAN

1.

Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan di bidang penanggulangan kemiskinan dan penguatan masyarakat, peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta perumahan dan permukiman secara tepat waktu.

97%

Persentase penyelesaian hasil analisis secara tepat waktu dijadikan indikator kinerja utama karena terukur, spesifik, relevan, dapat dicapai dan menggambarkan keberhasilan serta efisiensi kerja (kecepatan) Asdep Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

2.


97%

Persentase saran kebijakan yang ditindaklanjuti ditetapkan sebagai indikator kinerja utama karena terukur, spesifik, relevan, dapat dicapai dan menggambarkan keberhasilan serta efektifitas kerja Asdep Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Indikator yang digunakan dalam pengukuran kinerja output adalah kecepatan dan tindak lanjut, dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Indikator Kecepatan

Perencanaan Kinerja

15


Penetapan target output kecepatan penyelesaian pada indikator kinerja output dilakukan dengan mempertimbangkan pencapaian pada tahun-tahun sebelumnya, kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan dana, fasilitas pendukung kerja, dan perkiraan kondisi negara terkait bidang pemberdayaan masyarakat. Asdep Bidang Pemberdayaan Masyarakat telah menetapkan target persentase penyelesaian hasil analisis yang tepat waktu pada tahun 2014 ini sebesar 97%. 2. Indikator Tindak Lanjut Pencapaian tindak lanjut diukur dari persentase hasil perumusan dan analisis yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet baik sebagai bahan pengambilan keputusan Deputi atau diteruskan sebagai bahan pengambilan keputusan Seskab. Semakin besar persentasi pekerjaan ditindaklanjuti, semakin besar nilai pencapaian sasaran. Penetapan target output tindak lanjut saran kebijakan pada indikator kinerja output persentase saran kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah ditetapkan sebesar 97%. Sebagaimana penetapan target pada indikator kecepatan, target ini juga mempertimbangkan pencapaian pada tahuntahun sebelumnya, kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan dana, fasilitas pendukung kerja, dan perkiraan kondisi negara terkait bidang pemberdayaan masyarakat. Kinerja yang diharapkan dari kedua indikator diatas adalah agar penyiapan hasil analisis dan saran kebijakan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana dengan tepat. Kata “tepat” berarti hasil analisis dan saran kebijakan tersebut disetujui atau ditindaklanjuti baik oleh Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet ataupun diteruskan sebagai bahan pengambilan keputusan Sekretaris Kabinet. Dengan tingkat kecepatan dan tindak lanjut yang tinggi, maka output dari pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dapat bermanfaat bagi peningkatan dukungan Kebijakan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat melalui Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet dan Sekretaris Kabinet. Penyampaian hasil analisis harus dilakukan dengan cepat dan tepat, mengingat adanya tuntutan bahwa pemerintah harus bersifat responsif atau peka terhadap permasalahan yang muncul di masyarakat dan memberikan solusi dari permasalahan tersebut.

Perencanaan Kinerja

16


BAB Tiga

Capaian Kinerja

A. Capaian Kinerja Tahun 2014 Secara garis besar, capaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat tahun 2014 berdasarkan indikator kecepatan penyampaian hasil analisis bidang pemberdayaan masyarakat mencapai 100,77% sehingga masuk kategori Sangat Baik. Sementara itu untuk capaian sasaran dengan indikator tindak lanjut saran kebijakan, untuk tahun 2014 mencapai 96,12% yang juga termasuk kategori Sangat Baik. Jika di rata-rata, maka capaian sasaran Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat tahun 2014 bernilai 98,45% sehingga capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat tahun 2014 termasuk dalam kategori Sangat Baik berdasarkan skala ordinal berikut: NO.

RENTANG CAPAIAN KINERJA

KATEGORI CAPAIAN KINERJA

1.

85 % - 100 %

Sangat Baik

2.

70 % - < 85 %

Baik

3.

55 % - < 70 %

Sedang

4.

< 55 %

Kurang Baik

Pencapaian Sasaran Sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya, Rencana Kinerja Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat tahun 2014 mencakup 1 (satu) sasaran strategis yang ingin dicapai melalui pelaksanaan 1 (satu) program kerja yang di dalamnya memuat 1 (satu) kegiatan. Perlu diketahui bahwa dalam rangka mencapai sasaran sebagaimana tercantum dalam rencana kinerja, kegiatan melaksanakan perumusan dan penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu top down dan bottom up. Perumusan dan penyampaian analisis secara top down ditentukan oleh arahan Sekretaris Kabinet, sedangkan perumusan dan penyampaian analisis secara bottom up berarti ide awal pelaksanaannya diprakarsai/inisiatif unit-unit kerja dengan tetap mengacu pada

Capaian Kinerja

17


peraturan perundangan yang berlaku. Perumusan dan penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat dapat pula dilakukan berdasarkan inisiatif/undangan dari instansi dan/ atau pemerintah daerah yang terkait erat dengan substansi kebijakan dan program pemerintah yang akan dianalisis. 1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2014 Uraian mengenai capaian sasaran kinerja (realisasi) Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat tahun 2014 dibandingkan dengan target kinerjanya pada tahun 2014 ini adalah sebagai berikut: Tabel 3.1. Capaian Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2014 INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

1.

Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan di bidang penanggulangan kemiskinan dan penguatan masyarakat, peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta perumahan dan permukiman secara tepat waktu;

97%

97,74%

100,77%

2.


97%

93,23%

96,12%

Capaian indikator penyelesaian hasil analisis kebijakan secara tepat waktu dihitung berdasarkan berapa banyak dokumen hasil analisis kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari atau sama dengan 10 (sepuluh) hari. Dari total 133 dokumen pekerjaan, 130 berkas atau sebanyak 97,74%-nya telah diselesaikan secara tepat waktu atau hanya 3 berkas yang diselesaikan lebih dari 10 hari. Dengan demikian, maka capaian outcome untuk indikator ini mencapai 100,77%dari target kinerja sebesar 97%. Sementara itu, capaian sasaran kedua yaitu saran kebijakan yang ditindaklanjuti juga mengacu pada berapa banyak berkas saran kebijakan

Capaian Kinerja

18


yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat atau Sekretaris Kabinet. Dari total 133 dokumen pekerjaan yang dianalisis, sebanyak 124 berkas atau 93,23% telah ditindaklanjuti, atau dengan kata lain, sebanyak 9 dokumen tidak ditindaklanjuti baik oleh Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet maupun oleh Sekretaris Kabinet sendiri. Dengan demikian, maka capaian outcome untuk indikator ini mencapai 96,12% dari target kinerja sebesar 97%. 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2014 dengan Tahun 2013, Tahun 2012, dan Tahun 2011 Dibandingkan dengan kinerja Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat tahun 2013 dan 2012 berdasarkan indikator penyelesaian hasil analisis kebijakan secara tepat waktu, maka kinerja tahun 2014 Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat mengalami kenaikan dalam hal outcome berbanding output dari 94,50% di tahun 2012 menjadi 95,45% di tahun 2013 (naik 0,95%) kemudian naik lagi menjadi 97,74 di tahun 2014 ini (naik 2,29% dari tahun 2013 atau 2,24% dari tahun 2012). Dalam hal capaian outcome, capaian untuk indikator ini sulit untuk diperbandingkan dengan capaian outcome tahun 2012 karena pada tahun 2012, Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat menetapkan target kinerja tahunan sebesar 100% sementara tahun 2013 dan tahun 2014 targetnya berkurang menjadi 96% pada tahun 2013 dan 97% untuk tahun 2014. Jika tetap dibandingkan antara capaian outcome tahun 2012 dengan tahun 2013 dan tahun 2013, maka capaian outcome tahun 2014 meningkat sebanyak 1,34% dari 99,43% di tahun 2013 menjadi 100,77% di tahun 2014 atau meningkat sebanyak 6,27% dari tahun 2012 yang hanya mencapai 94,50%. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah grafik perbandingan capaian outcome berbanding output dan capaian outcome antara tahun 2014 dengan tahun 2013 dan tahun 2012 untuk indikator penyelesaian hasil analisis kebijakan secara tepat waktu (indikator 1).

Capaian Kinerja

19


Grafik 3.1. Perbandingan Capaian Outcome Berbanding Output dan Capaian Outcome Tahun 2014, 2013, dan 2012 Indikator 1

100,77%

99,43% 94,50%

94,50% 95,45%

97,74%

2012 2013 2014 2012

2013

2014

Capaian Outcome berbanding Output

94,50%

95,45%

97,74%

Capaian Outcome

94,50%

99,43%

100,77%

Sebagaimana indikator pertama, capaian indikator saran kebijakan yang ditindaklanjuti juga mengalami kenaikan dari tahun 2013 dan tahun 2012. Jika pada tahun 2012, capaian outcome dibanding outputnya sebesar 74,17%, maka tahun 2013 mencapai 80,91% atau naik sebesar 6,74%. Untuk tahun 2014 sendiri, kenaikannya capaian outcome dibanding outputnya sangat signifikan yaitu sebanyak 12.32% dibanding tahun 2013 dan 19,06% dibanding tahun 2012. Peningkatan ini karena di tahun 2014 ini capaian outcome dibanding output untuk indikator pertama cukup tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 93.23%. Perlu diketahui, target kinerja untuk indikator sasaran kedua pada tahun 2013 dan 2014 ini berbeda dari target tahun 2012. Jika pada tahun 2012 lalu, Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat menargetkan sebesar 94%, maka tahun 2013 ini, target yang diambil meningkat menjadi sebesar 96% ditahun 2013 dan 97% di tahun 2014, sehingga dapat dipastikan bahwa capaian outcome Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat tahun 2013 dan tahun 2014 untuk indikator saran kebijakan yang ditindaklanjuti jauh meningkat dibanding capaian outcome untuk indikator kedua ini di tahun 2012. Jika pada tahun 2012 capaian outcomenya sebesar 78,91% maka di tahun 2013 capainya meningkat

Capaian Kinerja

20


menjadi 84,28% (naik 5,37%) dan semakin meningkat di tahun 2014 menjadi 96,12% atau naik 11,84% dari tahun 2013 dan 17,21% dari tahun 2012. Peningkatan capaian kinerja dari Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat disebabkan Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat telah melakukan perubahan dalam beberapa kegiatan untuk meningkatkan performance-nya dalam memberikan dukungan kebijakan kepada Presiden melalui Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet. Beberapa kegiatan tersebut antara lain: penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) tentang Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Berkoperasi, penyerapan aspirasi masyarakat melalui keikutsertaan dalam diskusi nasional dan internasional, serta peningkatan koordinasi dengan beberapa kementerian terkait dalam melakukan analisis dan saran kebijakan. Berikut adalah grafik perbandingan antara capaian outcome berbanding output dan capaian outcome antara tahun 2014 dengan tahun 2013 dan tahun 2012 untuk indikator saran kebijakan yang ditindaklanjuti (indikator 2). Grafik 3.2. Perbandingan Capaian Outcome Berbanding Output dan Capaian Outcome Tahun 2014, 2013, dan 2012 Indikator 2 74,17% 78,91%

2012

80,91% 84,28%

93,23%

96,12%

2013 2014 2012

2013

2014

Capaian Outcome berbanding Output

74,17%

80,91%

93,23%

Capaian Outcome

78,91%

84,28%

96,12%

Perbandingan pencapaian outcome antara indikator pertama dan indikator kedua selama tahun 2012, 2013, dan 2014, dapat dilihat dalam grafik berikut ini.

Capaian Kinerja

21


Grafik 3.3. Perbandingan Capaian Outcome Indikator 1 dan 2 Tahun 2014, 2013, dan 2012 94,50%

99,43%

100,77% 96,12%

78,91%

84,28%

Indikator 1: Prosentase Hasil Analisis Kebijakan secara Tepat Waktu Indikator 2: Prosentase Saran Kebijakan yang Ditindaklanjuti

2012

2013

2014

Indikator sasaran penyelesaian hasil analisis kebijakan secara tepat waktu yang ditetapkan tahun 2014, 2013, dan 2012 tidak bisa dibandingkan dengan indikator kecepatan yang ditetapkan pada tahun 2011. Walaupun sama-sama menghitung kecepatan penyelesaian pekerjaan, namun yang dihitung pada tahun 2014, 2013 dan 2012 menggunakan indikator prosentase sementara pada tahun 2011 murni menghitung atau merata-rata kecepatan hari penyelesaian pekerjaan. Demikian halnya pada sasaran indikator pertama, indikator kedua untuk tahun 2014, 2013, dan 2012 pun tidak bisa dibandingkan dengan indikator tahun 2011 karena berbeda cara pengukurannya. Oleh karena perbedaan indikator sasaran ini, maka capaian output maupun outcome untuk sasaran tahun 2011 tidak bisa diperbandingkan dengan capaian tahun 2014, 2013 dan 2012. 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2014 dengan Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2011-2014 Rencana Strategis (Renstra) Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2011-2014 merupakan suatu dokumen yang disusun oleh Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan merupakan bagian yang sinergis dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. Perlu diketahui, Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat merupakan unit kerja baru hasil perombakan struktur organisasi Sekretariat Kabinet pada tahun 2011, sehingga dokumen Renstra Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat hanya mencakup dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, tanpa menyertakan tahun 2010. Dengan alasan yang sama,

Capaian Kinerja

22


capaian-capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebelum tahun 2011 tidak bisa ditampilkan atau diperbandingkan dalam Renstra tersebut, karena memang capaian-capaian dimaksud belum ada. Dalam sasaran Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2011-2014 digambarkan beberapa hal yang ingin dicapai pada setiap tahun selama 4 (empat) tahun dengan rumusan yang terukur dan spesifik, yang pencapaiannya dilakukan secara gradual dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Namun sebagaimana telah dijelaskan diatas, dalam dokumen Renstra Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2011-2014 hanya menyebutkan target yang ingin dicapai oleh Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat semenjak tahun dokumen Renstra tersebut dibuat yaitu tahun 2011, sehingga target pembangunan yang terdapat dalam dokumen Renstra Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2011-2014 ini hanya mencakup target pembangunan untuk tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: Tabel 3.2. Target Pembangunan untuk Tahun 2012 – 2014 Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat PROGRAM/ KEGIATAN (1) Kegiatan 1 Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di Bidang Pemberdayaan Masyarakat

OUTCOME/ OUTPUT

INDIKATOR

(2) (3) Output : Indikator : Tersedianya 1. Persentase penyelesaian hasil hasil analisis analisis kebijakan program kebijakan di pemerintah di bidang Pemberdayaan bidang Masyarakat secara tepat waktu. Pemberdayaan 2. Persentase saran kebijakan di bidang Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat yang ditindaklanjuti

TARGET (TAHUN) 2012 (6)

2013 (7)

2014 (8)

100% (10 hari)

96%

97%

94%

96%

97%

Berdasarkan tabel diatas, dapat disampaikan bahwa target yang digunakan oleh Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam Rencana Kinerja Tahunannya mengacu dan sejalan dengan target dalam dokumen Renstra. Satu hal membedakan dalam realisasi kinerja sampai dengan

Capaian Kinerja

23


tahun 2014 ini hanya di nomenklatur masing-masing indikator sasaran, dimana dalam dokumen Renstra yang dipakai adalah nomenklatur “Pemberdayaan Masyarakat” sementara dalam RKT tahunan, nomenklatur tersebut dijabarkan menjadi bidang “penanggulangan kemiskinan dan penguatan masyarakat, peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta perumahan dan permukiman” yang tidak lain adalah nomenklatur unit kerja bidang-bidang yang ada di Keasdepan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Dari segi angka target yang ingin dicapai, sama sekali tidak ada perubahan di dokumen RKT tahunan. Untuk lebih jelasnya berikut perbandingan antara target dan realisasi yang terdapat dalam dokumen RKT tahunan, dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2012 dan 2013 dan capaian kinerja tahun 2014 dengan target yang terdapat dalam dokumen Renstra Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat tahun 2011-2014. Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2014 dengan Target dalam dokumen Renstra 2011-2014 INDIKATOR RENSTRA 1.

Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang Pemberdayaan Masyarakat secara tepat waktu.

INDIKATOR RKT 1.

TARGET RENSTRA 2012

2013 2014

TARGET RKT 2012

2013 2014

CAPAIAN 2012

2013

2014

Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan di bidang penanggulangan kemiskinan dan penguatan 100% 96% 97% 100% 96% 97% 94,50% 99,43% 100,77% masyarakat, (10 hari) (10 hari) peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta perumahan dan permukiman secara tepat waktu;

Capaian Kinerja

24


2. Persentase

2. Persentase

saran kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat yang ditindaklanjuti

saran kebijakan di bidang penanggulangan kemiskinan dan penguatan masyarakat, peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta perumahan dan permukiman yang ditindaklanjuti.

94%

96% 97%

94%

96% 97% 78,91% 84,28% 96,12%

4. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi Secara keseluruhan peran serta Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat untuk mendukung kegiatan Sekretaris Kabinet, dalam penilaian telah memberikan manfaat kinerja cukup efektif. Hal tersebut, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: a. Asdep Pemberdayaan Masyarakat turut berperan dalam pemantauan kebijakan dan program pemerintah berdasarkan arahan Presiden dalam sidang-sidang kabinet, rapat koordinasi, rapat antar kementerian dan lembaga, sosialisasi, workshop dan kunjungan kerja pada instansi pemerintah daerah terkait suatu kebijakan dan program pemerintah. b. Merespon secara cepat dan tepat isu-isu pemberdayaan masyarakat yang berkembang di masyarakat, baik atas inisiatif Sekretariat Kabinet, arahan Presiden maupun permintaan pertimbangan dari instansi terkait dan pemerintah daerah, terutama terkait program prioritas. c. Mobilisasi penyelesaian permasalahan lebih dinamis dengan koordinasi yang lebih cepat dan mendalam. d. Tanggapan dari kementerian/lembaga maupun entitas lain dalam proses penyelesaian permasalahan lebih responsif. Walaupun pencapaian kinerja tahun 2014 dapat dikategorikan Sangat Baik, namun dalam pelaksanaannya belum optimal, hal ini disebabkan masih menghadapi beberapa kendala diantaranya sebagai berikut:

Capaian Kinerja

25


a. Keterbatasan kemampuan SDM di Keasdepan Bidang Pemberdayaan Masyarakat untuk melakukan perumusan dan analisis sedikit banyak berpengaruh terhadap kinerja Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat. b. Kesulitan koordinasi dengan pihak terkait terutama di daerah. c. Adanya perubahan kebijakan dan sistem pengelolaan anggaran di Sekretariat Kabinet berimplikasi pada kebijakan pimpinan dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis. d. Manajemen persuratan dan pengolahan data belum terintegrasi sehingga menemui kesulitan dalam melakukan pengukuran kinerja. e. Sulit untuk menentukan apakah suatu kebijakan atau keputusan stakeholder berasal dan bersumber dari rekomendasi yang Sekretariat Kabinet sampaikan, karena kurang dukungan sistem dan/atau sarana prasarana dalam melacak rekam jejak penggunaan saran yang dihasilkan oleh stakeholder. Alternatif Solusi Dalam rangka menanggulangi kendala di atas dan dalam upaya pencapaian sasaran, perlu dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Kegiatan pemantauan difokuskan pada pelaksanaan kebijakan dan program yang menjadi prioritas nasional berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2013. b. Lebih intensif menjalin komunikasi dengan kementerian terkait agar akses ke pemerintah daerah mendapatkan kemudahan. c. Penambahan sumberdaya manusia di unit kerja Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat. d. Optimalisasi pengelolaan anggaran antara lain melalui peningkatan koordinasi internal. e. Target dokumen dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) seharusnya termasuk juga didalamnya kegiatan yang bisa dihasilkan tanpa menggunakan anggaran. f. Peningkatan kapasitas kelembagaan, tatalaksana, dan sumber daya manusia melalui pengembangan manajemen pengadministrasian persuratan berbasis tekhnologi informasi yang terintegrasi, capacity building, sosialisasi dokumendokumen pelaksanaan kinerja (Renstra, RKT, dan Standar Pelayanan), dan terutama dilaksanakannya Diklat Analisis Kebijakan Publik, Diklat Regulatory Impact Assessment dan diklat-diklat sejenis khusus untuk para analis.

Capaian Kinerja

26


g. Perlunya peningkatan koordinasi dengan instansi terkait seperti keikutsertaan dalam tim interdep, dan berperan serta dalam rapat koordinasi interdep. 5. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja Sebagaimana telah disinggung diatas, kegiatan pemantauan, evaluasi, dan analisis di Keasdepan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dilakukan melalui dua cara, yaitu top down dan bottom up. Karena itu dalam pengukuran indikator sasaran penyelesaian hasil analisis kebijakan secara tepat waktu di bidang pemberdayaan masyarakat dimulai dari: a. Top Down Kegiatan yang bersifat top down diukur mulai adanya disposisi/arahan Presiden dan atau Sekretaris Kabinet sampai dengan diserahkannya laporan kepada stakeholder. b. Bottom Up Kegiatan yang bersifat bottom up diukur mulai adanya ide awal atau rencana yang diprakarsai oleh unit kerja di Kedeputian Bidang Kesejahteraan Rakyat sampai dengan diserahkannya hasil kegiatan ini dalam bentuk laporan kepada stakeholder. Kegiatan pemantauan, evaluasi dan analisis yang dilaksanakan oleh Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat bersifat top down dan bottom up berfungsi untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul, mengambil tindakan sedini mungkin, dan mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki, baik mengenai sistem dan proses pelaksanaannya maupun kebijakan itu sendiri, dilakukan dalam bentuk: peninjauan langsung di lapangan atau di daerah (site visit); pemantauan melalui media cetak dan elektronik yang bersifat current issue; koordinasi antara Kementerian/Lembaga dan instansi terkait; penyampaian rumusan hasil seminar, forum group discussion workshop/ lokakarya, dan simposium. Beberapa kunjungan ke daerah dimaksudkan untuk mendukung satu kajian atau laporan analisis. Namun, tidak semua hasil pemantauan dijadikan sebagai bahan evaluasi dan analisis, karena dalam beberapa kasus, hasil pantauan tersebut tidak cukup mendukung untuk dijadikan bahan analisis.

Capaian Kinerja

27


Selain menggunakan data dan informasi yang diperoleh dari hasil pemantauan, informasi juga diperoleh melalui rapat koordinasi, diskusi, seminar, lokakarya, maupun koordinasi secara tidak langsung melalui media telekomunikasi dengan Kementerian/Lembaga yang menangani pelaksanaan teknis kebijakan dan program pemerintah. Dalam RKT Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2014, fokus pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kesejahteraan rakyat adalah program dan kebijakan pemerintah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan dijabarkan secara rinci dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan, dan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan pemantauan yang terkait dengan arahan Presiden dalam Sidang Kabinet. Program prioritas yang dipantau dan dilaporkan adalah: pertama Permasalahan Penanggulangan Kemiskinan yang terdiri dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri), Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan KUBE Berkoperasi, kedua Permasalahan Pekerja Anak dan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dan ketiga Permasalahan Perumahan dan Pemukiman. Gambaran pencapaian sasaran Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat terkait pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dapat dilihat antara lain dalam kegiatan berikut: a. Penyampaian masukan kepada Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet terkait Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan KUBE Berkoperasi yang telah dipantau secara langsung pelaksanaannya di beberapa daerah seperti di Provinsi Banten, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Sulawesi Selatan. Selain melakukan pemantauan langsung ke lapangan, Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat juga telah menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “KUBE Berkoperasi sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Rakyat di

Capaian Kinerja

28


Provinsi Banten untuk mendapatkan saran dan masukan langsung dari masyarakat dan pemerintah daerah terkait kebijakn dan program pemerintah di bidang penanggulangan kemiskinan. Saran yang disampaikan oleh Asdep Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain: 1) Dalam pelaksanaan Program KUBE diperlukan pendampingan secara nyata dan konsisten serta berkesinambungan sampai penerima KUBE dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran program; 2) Masih adanya KUBE-KUBE yang tidak melaksanakan syarat administrasi yang ditentukan sehingga diperlukan pengawasan yang melekat agar tidak dijadikan bahan temuan oleh lembaga-lembaga pemeriksa; 3) Mendorong peran Pendamping agar bekerja secara optimal sehingga penerima KUBE dapat berkembang dan berdampingan baik dari sisi program maupun dari sisi administrasi; 4) Diperlukan sosialisasi yang lebih komprehensif dan menyeluruh kepada seluruh stakeholders yang terkait dengan Program KUBE agar dapat menunjang efektifitas dan keberhasilan pengimplementasian Program KUBE di seluruh provinsi di Indonesia. Sosialisasi yang intensif juga dapat menyamakan pemahaman seluruh pihak terkait mengenai proses pengembangan KUBE menjadi Koperasi; 5) Diperlukan pelatihan dan pengembangan kemampuan dan kompetensi bagi para peserta KUBE agar lebih siap dalam menghadapi transformasi menuju Koperasi. Dengan pelatihan yang optimal diharapkan dapat meningkatkan skill dan kemampuan peserta KUBE dalam hal pengelolaan (management) Koperasi; 6) Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS) bekerjasama untuk melakukan pembaharuan data-data penduduk miskin di Indonesia sesuai dengan kriteria sehingga dengan validitas data yang baik, bantuan sosial dapat disalurkan pada target group (kelompok sasaran) dengan tepat dan sesuai; 7) Memberikan pelatihan pendampingan kepada para Pendamping KUBE agar Pendamping memiliki keahlian yang lebih baik dalam melakukan pendampingan sosial sehingga dapat memperlancar proses pembentukan dan pengembangan KUBE;

Capaian Kinerja

29


8) Terus dilakukan upaya evaluasi terhadap efektifitas implementasi Program KUBE di berbagai daerah agar selalu dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaan dinamis; 9) Perlunya sinergitas antar K/L agar program-program penanggulangan kemiskinan seperti KUBE, PKH, RASKIN lebih berdaya guna dan berkelanjutan. b. Penyampaian masukan kepada Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet terkait Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) yang telah dipantau secara langsung di beberapa daerah seperti di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Timur sebagai berikut: 1) Pelaksanaan PNPM-Mandiri Perdesaan telah berjalan dengan baik dan masyarakat merasa program ini dapat meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin. Keberlanjutan program ini perlu dipertimbangkan kembali oleh Pemerintahan Kabinet Kerja 2014-2019 mengingat pada akhir Desember 2014 program ini akan berakhir; 2) Ego sektoral diantara instansi terkait perlu diminimalisir, agar pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berjalan dengan hasil maksimal; 3) Perlu mengubah persepsi masyarakat agar tidak memandang Program PNPM sebagai hibah; c. Penyampaian masukan kepada Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet terkait permasalahan pekerja anak yang yang telah dipantau secara langsung di beberapa daerah seperti di Provinsi Bali dan Provinsi Sulawesi Utara sebagai berikut: 1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan mengalokasikan lagi dana untuk pelaksanaan program-program dalam rangka memberikan perlindungan kepada pekerja anak, utamanya untuk keberlangsungan Program Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH); 2) Harus dibuat mekanisme yang mewajibkan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan data-data terkait pekerja anak dan permasalahannya kepada Pemprov secara berkala dan tanpa harus diminta terlebih dahulu; 3) Program PPA-PKH merupakan salah satu solusi untuk mengangkat perlindungan hak-hak anak terutama pekerja anak yang selama ini telah

Capaian Kinerja

30


berjalan cukup baik dan efektif. Untuk itu, seyogyanya program ini atau program sejenis ini tetap dilanjutkan oleh pemerintahan baru Kabinet Kerja 2014-2019 untuk menjaga tetap terlaksananya upaya-upaya perlindungan hak-hak anak terutama untuk menanggulangi permasalahan pekerja anak di Indonesia; 4) Pemerintah Provinsi perlu mencari strategi-strategi jitu untuk mengurangi atau melindungi para pekerja anak sektor informal terutama jika ternyata pekerjaan informal tersebut dinilai berbahaya; 5) Faktor budaya dan kearifan lokal merupakan faktor utama sulitnya penanganan dan pengurangan pekerja anak di beberapa provinsi yang masih kental adat istiadatnya. Pemerintah Provinsi terkait beserta jajarannya perlu melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat adat di masing-masing daerah mengenai aturan-aturan mengenai pekerja anak yang berlaku. d. Penyampaian masukan kepada Sekretaris Kabinet dan Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet terkait Usulan Saran tindak Pemberantasan dan Pencegahan Pengiriman TKI Informal Non-Prosedural dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang beberapa kali disampaikan oleh Kementerian Menteri Luar Negeri dan terkait Rancangan Integrasi Antar Kementerian/Lembaga (K/L) Sistem Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (P3TKI) yang beberapa kali disampaikan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) sebagai berikut: 1) Pemerintah terkait baik itu BIN maupun pihak Kepolisian segera melakukan tindakan tegas untuk segera melakukan penangkapan terhadap pelaku TPPO. Eksekusi penanganan ini yang menentukan Indonesia dapat beranjak naik atau tidak dari kategori tier 2 (negara yang menunjukan upaya memerangi perdagangan manusia dengan legislasi, tetapi belum optimal) menjadi negara yang secara signifikan berhasil memerangi perdagangan manusia; 2) Pemerintah melalui BNP2TKI dan Kemenakertrans harus memberikan hukuman tegas, nyata dan menimbulkan efek jera bagi aparat yang menjadi oknum pemalsuan dokumen bagi TKI. Pemberangkatan BMI/WNI illegal akan terus berjalan jika masih ada aparat pemerintah yang membantu pemalsuan dokumen;

Capaian Kinerja

31


3) Permasalahan TKI merupakan tanggungjawab semua pihak dan harus dilakukan secara terpadu, tidak hanya dinas/Kementerian Tenaga Kerja tetapi juga instansi lain dan ormas, organisasi perempuan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Hal tersebut sebagaimana sudah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.9 Tahun 2011 tentang Kewaspadaan Dini TPPO; 4) Pihak BPKTKI sebaiknya memperjelas prosedur pelayanan proses kepulangan TKI bermasalah dan mempertegas gugus tugas pihak-pihak yang dapat terlibat dalam proses tersebut; 5) Diperlukan komitmen dan kesungguhan yang serius dari setiap K/L untuk mensukseskan pengimplementasian Rancangan Integrasi Antar Kementerian/Lembaga (K/L) Sistem Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI tersebut yang dapat diwujudkan dalam bentuk MoU/ perjanjian tertulis antar K/L yang termasuk dalam grand-design; 6) Agar setiap K/L memiliki point of view dan pemahaman yang sama terhadap Rancangan Integrasi Antar Kementerian/Lembaga (K/L) Sistem Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI, maka diperlukan komunikasi dan sosialisasi antar K/L serta mereduksi ego-sektoral. e. Penyampaian masukan kepada Sekretaris Kabinet dan Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet terkait permasalahan pembangunan rumah untuk warga baru di kupang yang telah dipantau secara langsung di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Selain pemantauan di lapangan, Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat juga telah beberapa kali melakukan Rapat Pembahasan Pelaksanaan Pembangunan Rumah Khusus dan Rapat Koordinasi Penyiapan Lahan Pembangunan Rumah Khusus untuk Warga Baru di Provinsi NTT. Saran yang disampaikan sebagai berikut: 1) Penanganan Program Pembangunan Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Provinsi NTT memerlukan strategi khusus dengan cara pendekatan terhadap Warga Baru Asal Timor Timur (WBATT) agar mereka mau berpindah dari kamp pengungsian yang berada di Kota Kupang dan menempati rumah khusus yang telah dibangun oleh Pemerintah Pusat; 2) Pemerintah Daerah didorong untuk menyediakan lahan yang clean and clear dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyediaan rumah untuk MBR;

Capaian Kinerja

32


3) Pemerintah perlu menyusun konsep pengaturan, pelaksanaan dan teknis pembangunan perumahan dan kawasan permukiman untuk pengungsi dan kawasan perbatasan; 4) Pemerintah sebaiknya melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait penyediaan bahan bangunan yang berasal dari Provinsi NTT untuk kelancaran distribusi bahan tersebut; 5) Peran Pemerintah Daerah didorong untuk lebih aktif terkait masalah ini; 6) Satuan Kerja (Satker) pelaksana dilapangan supaya mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan kegiatan pembangunan perumahan dimaksud agar lebih fokus dalam melaksanakan tugasnya; 7) Permasalahan pengadaan rumah bagi warga baru NTT eks-Timor Timur ini merupakan masalah serius yang harus segera mendapatkan penyelesaiannya. Dikhawatirkan jika tidak segera dipenuhi akan timbul permasalahan baru, khususnya terkait jumlah rumah yang harus dibangun yang akan semakin bertambah akibat adanya perkawinan; 8) Pembangunan rumah warga baru di Provinsi NTT diprioritaskan untuk Kabupaten Belu dan Kabupaten Timur Tengah Utara karena daerah tersebut berbatasan langsung dengan wilayah Negara Timor Leste. f. Penyampaian masukan kepada Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet terkait permasalahan perumahan dan permukiman lainnya seperti permasalahan pemanfaatan dan pengelolaan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) juga telah dilakukan pemantauan secara langsung ke daerah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur sebagai berikut: 1) Pemerintah harus berkomitmen melakukan pencairan dana bantuan awal tahun anggaran paling lambat di pertengahan tahun; 2) Pemerintah daerah sebaiknya dilibatkan dalam pendataan masyarakat penerima bantuan, agar program BSPS ini semakin tepat sasaran; 3) Kelompok Penerima Bantuan (KPB) yang didirikan di setiap desa untuk membangun rumah swadaya agar dapat dipertahankan eksistensinya dan ditularkan ke daerah lain; 4) Program sejenis BSPS agar dapat ditingkatkan setiap tahunnya, terutama dalam hal peningkatan anggaran agar jumlah unit yang dapat dibantu kian meningkat;

Capaian Kinerja

33


5) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus mencari strategi baru atau mengeluarkan skema baru agar masyarakat berpenghasilan rendah sebagai calon penerima manfaat mau menempati rusunawa yang telah dibangun. Selain itu, perlu dipertimbangkan agar rusunawa dimaksud pada akhirnya dapat dimiliki oleh para penghuninya untuk menghindari kembalinya para penghuni rusunawa ke hunian kumuhnya jika perjanjian sewa berakhir. Hal ini bisa dilakukan melalui sistem sewa beli atau melalui kredit pemilikan rumah susun. B. Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Perspektif ini memfokuskan pada upaya organisasi untuk tetap menjaga sumber-sumber keuangan bagi pembiayaan kegiatan dalam rangka mewujudkan visinya. Meskipun demikian, organisasi juga dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangannya secara akuntabel dengan memperlihatkan upaya untuk terus memenuhi, mempertahankan dan meningkatkan kepuasan para stakeholders sesuai dengan anggaran yang dimilikinya. Akuntabilitas keuangan sebagai salah satu unsur strategis dalam pertanggung jawaban kinerja pemerintah tidak hanya menyangkut aspek realisasi/serapan anggaran maupun penghematan dana tetapi juga mencapai aspek efektifitas, yaitu tercapainya maksud penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran. Dalam prinsip anggaran berbasis kinerja yang diukur bukan penyediaan anggaran sebanyak-banyaknya namun bagaimana kinerja yang optimal dapat dicapai dengan biaya yang rasional. Dalam hal ini efisiensi penggunaan anggaran dapat dilihat dari sisi pemanfaatan kualitas output, sedangkan efektifitas penggunaan anggaran dilihat dari pemanfaatan anggaran yang mampu menghasilkan capaian sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 1. Realisasi Anggaran Dapat kami sampaikan bahwa pagu awal anggaran tahun 2014 Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah sebesar Rp.900.000.000,- dan kemudian mengalami revisi sehingga menjadi Rp.744.654.000,- dengan realisasi sampai dengan akhir tahun 2014 sebesar Rp.666.061.300,- atau sebesar 89,44%. Berikut adalah detil kegiatan perumusan dan penyampaian analisis atas

Capaian Kinerja

34


pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat beserta rencana dan realisasi anggarannya selama tahun 2014. Tabel 3.4. Rencana dan Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2014 RENCANA ANGGARAN (Rp.) 5

REALISASI ANGGARAN (Rp.) 7

REALISASI ANGGARAN (%) 9

80.363.000,-

69.433.150,-

86,39

89.676.000,-

85.218.400,-

95,02

292.715.000,-

244.325.900,-

83,46

75.136.000,-

74.915.800,-

99,70

134.321.000,-

128.570.050,-

95,71

TOTAL REALISASI ANGGARAN__ 666.061.300

89,44

KODE

DETIL KEGIATAN

1

2

301

Perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pemberdayaan Masyarakat

302

Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat

303

304

305

Pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya Pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis ataspelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidangpemberdayaan masyarakat Pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang Pemberdayaan Masyarakat

Untuk tahun 2014, Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan Program Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden selaku Kepala Pemerintahan dengan kegiatannya yaitu Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di bidang Pemberdayaan Masyarakat yang dapat dijabarkan melalui beberapa komponen dan subkomponen sebagaimana di bawah ini.

Capaian Kinerja

35


a. Perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pemberdayaan Masyarakat Komponen ini terdiri dari empat subkomponen yang pada dasarnya terbagi dalam dua kategori kegiatan, yaitu: 1) Pengumpulan dan pengolahan data guna perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Penguatan Masyarakat, Bidang Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Bidang Perumahan dan Permukiman, dan; 2) Rapat kerja/Internal/Dinas/Pimpinan/Kelompok Kerja/Konsultasi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Penyerapan anggaran untuk komponen ini selama tahun 2014 sebesar Rp.69.433.150,- atau 86,39% dari pagu setelah revisi sebesar Rp.80.363.000,sehingga menyisakan saldo anggaran sebesar Rp.10.929.850,-. b. Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan dalam komponen ini sebanyak enam subkomponen yang juga terdiri dari dua kategori kegiatan, yaitu: 1) Pengumpulan dan pengolahan data guna penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Penguatan Masyarakat, Bidang Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Bidang Perumahan dan Permukiman, dan; 2) Rapat kerja guna menyiapkan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Penguatan Masyarakat, Bidang Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Bidang Perumahan dan Permukiman. Kegiatan dalam komponen ini telah terealisasikan sebanyak 95,02% dengan serapan sejumlah Rp.85.218.400,- dari total anggaran komponen ini setelah

Capaian Kinerja

36


revisi sebesar Rp.89.676.000,- dengan sisa saldo anggaran sebesar Rp.4.457.600,-. c. Pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya Komponen ini terdiri dari lima subkomponen yang terbagi menjadi tiga kategori kegiatan utama, yaitu 1) Pengumpulan dan pengolahan data guna pengamatan perkembangan dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Penguatan Masyarakat, Bidang Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Bidang Perumahan dan Permukiman, berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya; 2) Rapat Koordinasi/Kerja/Internal/Pimpinan/Dinas/Konsultasi dalam rangka penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaran pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan; 3) Pelaksanaan diskusi/Seminar/Workshop dalam rangka penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat. Anggaran dalam komponen ini telah terealisasi sebesar 83,46% atau Rp.244.325.900,- dari total anggaran setelah revisi sebesar Rp.292.715.000,sehingga menyisakan anggaran sebesar Rp.48.389.100,-. d. Pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat Komponen ini terdiri dari tujuh subkomponen yang dapat dibagi menjadi tiga kategori kegiatan, yaitu: 1) Rapat koordinasi dalam rangka pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Penguatan Masyarakat, Bidang Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Bidang Perumahan dan Permukiman;

Capaian Kinerja

37


2) Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Penguatan Masyarakat, Bidang Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Bidang Perumahan dan Permukiman; dan 3) Evaluasi dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat. Anggaran ini hampir terealisasikan seluruhnya yitu mencapai 99,70% atau sebesar Rp.74.915.800 dari pagu anggaran setelah revisi sebesar Rp.75.136.000,- dan menyisakan saldo anggaran sebesar Rp.220.200,-. e. Pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang Pemberdayaan Masyarakat Komponen ini terdiri dari lima subkomponen yang dibagi menjadi dua kategori kegiatan, yaitu: 1) Pengumpulan dan pengolahan data guna pengamatan terhadap perkembangan umum di Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Penguatan Masyarakat dan, Bidang Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Bidang Perumahan dan Permukiman; 2) Pelaksanaan FGD/Diskusi/Seminar/Workshop dalam rangka pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang Pemberdayaan Masyarakat di luar negeri maupun dalam negeri. Anggaran untuk kegiatan ini telah terserap sesuai rencana yaitu sebesar Rp.128.570.050,- atau 95,71% dari pagu revisi sebesar Rp.134.321.000,dan menyisakan anggaran sebesar Rp.5.750.950,-. 2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sementara itu, gambaran tentang efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran dari sasaran tersebut masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

Capaian Kinerja

38


Tabel 3.5. Gambaran tentang Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran

OUTPUT

% CAPAIAN

OUTCOME

Dokumen hasil analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat 1. Penghematan dana 2. Efisiensi 3. Efektifitas

= = =

URAIAN

SATUAN

TARGET

REALISASI

Output

Dokumen

75

133

Input

Rupiah

744.654.000

666.061.300

Input rata-rata per output

Rupiah

9.928.720

5.007.980

Rp. 78.592.700 (10.55%) Rp. 4.920.740 (49,56%) % capaian sasaran > % target dan efisiensi (efektif)

Dana sebesar Rp.744.654.000,- dianggarkan untuk membiayai kegiatan yang direncanakan akan menghasilkan 75 (tujuh puluh lima) dokumen hasil analisis. Kegiatan tersebut kemudian menghasilkan realisasi anggaran sebesar Rp.666.061.300,-. Dengan demikian telah dilakukan penghematan dana sebesar

Rp.78.592.700,- (10,55%). Realisasi anggaran tersebut

digunakan untuk menghasilkan 133 (seratus tiga puluh tiga) dokumen hasil analisis. Oleh karena itu, untuk menghasilkan 1 (satu) dokumen output dibutuhkan dana rata-rata Rp.5.007.980,-, lebih rendah dari anggaran rata-rata per output yang direncanakan sebesar Rp.10.075.387,-. Dengan demikian dapat dicapai efisiensi sebesar 50.29% atau Rp.5.067.407,- per output. Mengingat capaian sasaran rata-rata sebesar 98,45% (lebih besar daripada persentase efisiensinya) maka efektifitas penggunaan anggaran dapat tercapai. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dilihat dari sisi penggunaan anggaran, pencapai sasaran sudah efektif dan efisien.

Capaian Kinerja

39


BAB Empat Penutup Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2014 menyajikan berbagai keberhasilan atas capaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, kendala, serta langkah perubahan ke depan. Berbagai capaian sasaran strategis tercermin dalam analisis sasaran dan analisis capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Kinerja Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat diukur atas dasar penilaian IKU yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan pada Penetapan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2014. A. Simpulan 1. Kegiatan yang telah direncanakan oleh Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada tahun 2014 dapat dilaksanakan dan berhasil diwujudkan dengan baik, walaupun masih terdapat beberapa kekurangan. 2. Capaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat tahun 2014 berdasarkan indikator kecepatan penyampaian hasil analisis bidang pemberdayaan masyarakat mencapai 100,77% sehingga masuk kategori Sangat Baik. Sementara itu untuk capaian sasaran dengan indikator tindak lanjut saran kebijakan, untuk tahun 2014 mencapai 96,12% yang juga termasuk kategori Sangat Baik. Jika di rata-rata, maka capaian sasaran Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat tahun 2014 bernilai 98,45% sehingga capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat tahun 2014 termasuk dalam kategori Sangat Baik berdasarkan skala ordinal capaian kinerja. 3. Secara keseluruhan, capaian output Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat tahun 2014 mencapai 133 dokumen dari target awal 75 dokumen (177,3%). Capaian output ini merupakan jumlah total dari 52 dokumen capaian dari target 28 dokumen sebagaimana tercantum dalam POK (DIPA) tahun 2014 Asisten Deputi Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, ditambah 81 dokumen capaian yang tidak tercantum dalam POK. 4. Realisasi anggaran Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat sampai dengan tahun 2014 tercapai sebesar Rp. 666.061.300,- atau 89,44% dari pagu

Penutup

40


anggaran setelah revisi sebesar Rp. 744.654.000,-. Efektifitas penggunaan anggaran tahun 2014 Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah sebesar 49,56% atau Rp.4.920.740,- per output. Oleh karena capaian sasaran rata-rata sebesar 98,45% (lebih besar daripada persentase efisiensinya), maka efektifitas penggunaan anggaran dapat tercapai. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dilihat dari sisi penggunaan anggaran, pencapaian sasaran sudah efektif dan efisien. 5. Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2014 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. B. Langkah-langkah/Rekomendasi Perbaikan Kinerja Apabila dilihat secara keseluruhan, tingkat capaian Indikator Kinerja Utama sudah mencapai 98,45 %, namun masih ada hal-hal lainnya yang harus diperhatikan demi memperbaiki kinerja Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat lebih baik lagi, yaitu sebagai berikut: 1. Penerapan manajemen kinerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang harus lebih ditekankan dan dilaksanakan secara lebih konsekuen. 2. Peningkatan capacity building di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat. 3. Meningkatkan Koordinasi dan Sinergi antar K/L. 4. Meningkatkan peran aktif di setiap forum diskusi, seminar, rakor terkait bidang Pemberdayaan Masyarakat. 5. Perlunya dukungan perencanaan yang matang dan sumber daya manusia yang mumpuni dalam merealisasikan kegiatan dan anggaran Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat. 6. Penerapan Standar Pelayanan Pemantauan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah dan

StandarPelayanan Penyusunan Analisa dan Evaluasi Pelaksanaan

Kebijakan Pemerintah bagi semua jajaran di Kedeputian Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet, termasuk di dalamnya Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara lebih profesional.

Penutup

41

L A P O R A N K I N E R J A

Recommend Documents