L A P O R A N K I N E R J A

L APORAN K INERJA

2014

Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet Republik Indonesia 2014

Laporan Kinerja Tahun 2014 Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan

Kata Pengantar Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan Tahun 2014 telah selesai disusun. Penyusnan laporan Kinerja ini merupakan bentuk pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai media pertanggungjawaban secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan

Masyarakat

dengan

tujuan

utamanya

yaitu

untuk

mewujudkan

tata

kepemerintahan yang baik (good governance). Laporan Kinerja ini melaporkan hal-hal yang direncanakan sesuai dokumen perencanaan tahun 2014 dan sejauh mana strategi yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dari laporan ini juga dapat diketahui informasi keberhasilan maupun target yang belum tercapai secara optimal serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta strategi yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Laporan ini diharapkan dapat memberikan umpan balik perbaikan yang berkesinambungan bagi kinerja organisasi Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan di masa yang akan datang dan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.

Jakarta, Maret 2015 Asisten Deputi Bidang Pendidikan Agama, Kesehatan, dan Kependudukan

Rahayu Kadarwati

i


Pendahuluan Hal Kata Pengantar

i

Daftar Isi

iv

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

1

B. Asisten Deputi Bidang Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama,

2

Kesehatan, dan Kependudukan 1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Asisten Deputi Asisten Deputi Bidang

2

Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan 2. Struktur Organisasi

3

C. Aspek Strategis (strategic issued)

8

1. Visi dan Misi

8

2. Tujuan Strategis

10

3. Sasaran

11

BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Gambaran Umum

13

B. Ringkasan/Ikhtisar Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2014

15

C. Ringkasan/Ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2014

17

1. Indikator Kecepatan

17

2. Indikator Tindak Lanjut

17

BAB III CAPAIAN KINERJA A. Capaian Kinerja Tahun 2014

19

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2014

ii

20


2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2014 dengan

21

Tahun 2011, Tahun 2012, dan Tahun 2013 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2014 dengan Rencana Strategis

22

Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2011-2014 4. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi

24

B. Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

26

1. Realisasi Anggaran

26

2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

30

BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan

31

B. Langkah-langkah/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

32

iii


Bab 1

Pendahuluan A. Latar Belakang Kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran atas pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi, dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program dan kebijakan yang ditetapkan. Di dalam pengertian ini, termasuk adanya kegiatan yang terkendali (controllable activities) dengan kegiatan yang tidak terkendali (uncontrollable activities). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang. Berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, laporan kinerja merupakan media pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk menilai capaian kinerja instansi pemerintah. Laporan kinerja dibuat secara tertulis dan disampaikan secara periodik dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) Tahunan yang harus disampaikan selambatlambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sebagai unit kerja eselon II di bawah Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan merupakan instansi pemerintah yang mempunyai kewajiban menerapkan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, responsif, bertanggung jawab, dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel). Melalui sistem pelaporan tersebut dapat diketahui informasi tentang keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan kepada suatu instansi pemerintah. Selain itu juga dapat diperoleh gambaran tentang penerapan manajemen kinerja di instansi tersebut. Melalui Laporan Kinerja, dapat diketahui seberapa besar manfaat dan efisiensi penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan dan sejauh mana kemajuan setiap program yang dijalankan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama periode perencanaan.

1


B. Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan 1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012, disebutkan bahwa Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan dan Kependudukan adalah sebagai berikut: a) Kedudukan Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Kabinet. b) Tugas Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan dan Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyampaian analisis

atas

rencana

kebijakan

dan

program

pemerintah,

pengamatan

perkembangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, agama, kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana. c) Fungsi Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan dan Kependudukan menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan progra`m pemerintah di bidang pendidikan, agama, kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana; b. Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan, agama, kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana; c. Pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, agama, kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana, berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya; d. Pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, agama, kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana; e. Pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang pendidikan, agama,

2


kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu; dan f. Pelaksanaan

fungsi-fungsi

lain

yang

diberikan

oleh

Deputi

Bidang

Kesejahteraan Rakyat. 2. Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan dan Kependudukan terdiri dari: a) Bidang Pendidikan Bidang Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, pengamatan perkembangan dan penyiapan bahan penyusunan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan, penyiapan bahan evaluasi dan penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan

program

pemerintah

di

bidang

peningkatan

mutu

pendidikan

dan

pengembangan sumber daya pendidikan. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud, Bidang Pendidikan menyelenggarakan fungsi: 1) Penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan sumber daya pendidikan; 2) Penyiapan bahan penyusunan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan sumber daya pendidikan; 3) Pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan sumber daya pendidikan, berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya; 4) Pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan sumber daya pendidikan; dan 5) Pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan sumber daya pendidikan, baik di luar negeri

3


maupun dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu. Bidang Pendidikan membawahi: a. Subbidang Peningkatan Mutu Pendidikan; Subbidang Peningkatan Mutu Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang peningkatan mutu pendidikan, penyiapan bahan penyusunan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang peningkatan peningkatan mutu pendidikan, pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang peningkatan mutu pendidikan, berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya, pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang peningkatan mutu pendidikan, pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang peningkatan mutu pendidikan, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu. b. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Pendidikan. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pengembangan sumber daya pendidikan, penyiapan bahan penyusunan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengembangan sumber daya pendidikan, pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang pengembangan sumber daya pendidikan, berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya, pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pengembangan sumber daya pendidikan,

pengamatan

terhadap

perkembangan

umum

di

bidang

pengembangan sumber daya pendidikan, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan

4


pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu. b) Bidang Agama dan Kesehatan Bidang Agama dan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, pengamatan perkembangan dan penyiapan bahan penyusunan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan, penyiapan bahan evaluasi dan penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kerukunan umat beragama dan kesehatan. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud, Bidang Agama dan Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kerukunan umat beragama dan kesehatan; b. Penyiapan bahan penyusunan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang kerukunan umat beragama dan kesehatan; c. Pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang kerukunan umat beragama dan kesehatan, berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya; d. Pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kerukunan umat beragama dan kesehatan; dan e. Pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang kerukunan umat beragama dan kesehatan, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu. Bidang Agama dan Kesehatan membawahi: a. Subbidang Kerukunan Umat Beragama; Subbidang Kerukunan Umat Beragama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana

5


kebijakan dan program pemerintah di bidang kerukunan umat beragama, penyiapan bahan penyusunan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang kerukunan umat beragama, pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang kerukunan umat beragama, berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya, pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kerukunan umat beragama, pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang kerukunan umat beragama, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu. b. Subbidang Kesehatan. Subbidang Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kesehatan, penyiapan bahan penyusunan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesehatan, pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang kesehatan, berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya, pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kesehatan, pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang kesehatan, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu. c) Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana Bidang

Kependudukan

dan

Keluarga

Berencana

mempunyai

tugas

melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, pengamatan perkembangan dan penyiapan bahan penyusunan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan, penyiapan bahan evaluasi

6


dan penyampaian analisis atas

pelaksanaan kebijakan dan program

pemerintah di bidang kependudukan dan keluarga berencana. Dalam

melaksanakan

tugasnya

sebagaimana

dimaksud,

Bidang

Kependudukan dan keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kependudukan dan keluarga berencana; b. Penyiapan bahan penyusunan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang kependudukan dan keluarga berencana; c. Pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang kependudukan dan keluarga berencana, berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya; d. Pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta penyampaian analisis atas

pelaksanaan

kebijakan

dan

program

pemerintah

di

bidang

kependudukan dan keluarga berencana; dan e. Pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang kependudukan dan keluarga berencana, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu. Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana membawahi: a. Subbidang Kependudukan; Subbidang Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program

pemerintah

di

bidang

kependudukan,

penyiapan

bahan

penyusunan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang kependudukan, pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang kependudukan, berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya, pemantauan dan

penyiapan

bahan

evaluasi

serta

penyampaian

analisis

atas

pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kependudukan, pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang kependudukan, baik

7


di luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu. b. Subbidang Keluarga Berencana. Subbidang

Keluarga

Berencana

mempunyai

tugas

melaksanakan

penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang keluarga berencana, penyiapan bahan penyusunan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang keluarga berencana, pengamatan perkembangan,

pengumpulan

dan

pengolahan

data,

informasi

dan

penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang keluarga berencana, berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya,

pemantauan

dan

penyiapan

bahan

evaluasi

serta

penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang keluarga berencana, pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang keluarga berencana, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu.

C. Aspek Strategis (strategic issued) Aspek strategis merupakan hal-hal (issues) yang sifatnya strategis yang dapat memberikan dampak yang besar terhadap arah dan tujuan organisasi. Aspek strategis biasanya meliputi visi, misi, tujuan, sasaran serta arah kebijakan, program, dan kebijakan organisasi yang bersangkutan. 1. Visi dan Misi Pernyataan Visi Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana instansi pemerintah akan dibawa agar konsisten, inovatif, serta produktif . Gambaran masa depan yang diinginkan tersebut ditetapkan dalam visi Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan adalah:

8


VISI: MENJADI UNIT ORGANISASI YANG KOMPETEN DAN BERKOMITMEN DALAM MENDUKUNG DEPUTI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT KABINET MENJALANKAN TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENDIDIKAN, AGAMA, KESEHATAN, DAN KEPENDUDUKAN

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan merupakan unit kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet yang kompeten dan berkomitmen penuh dalam memberikan dukungan kepada Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya visi ini diharapkan Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan akan mampu mengantisipasi berbagai tantangan di masa depan sekaligus meningkatkan kualitas kinerja secara maksimal dalam rangka memberikan dukungan saran kebijakan kepada Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet. Pernyataan Misi Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran dan programnya serta hasil yang akan diperoleh di masa mendatang. Pernyataan misi yang jelas akan memberikan arahan jangka panjang dan stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan organisasi pemerintah. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya. Misi Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan, telah dirumuskan sesuai dengan tugas pokok (core business) dan fungsi organisasi sebagai berikut: MISI: MEMBERIKAN DUKUNGAN SARAN KEBIJAKAN DI BIDANG BIDANG PENDIDIKAN, AGAMA, KESEHATAN, DAN KEPENDUDUKAN SECARA CEPAT, TEPAT, AMAN, DAN AKURAT

9


Misi tersebut mengandung pengertian bahwa dukungan saran kebijakan yang diberikan oleh Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan yang berupa dukungan teknis, analisis, maupun pemantauan, dan evaluasi terhadap penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah harus semakin berkualitas. Adanya pernyataan misi tersebut diharapkan Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan akan lebih mampu menghasilkan kinerja yang optimal sehingga dapat memberikan kepuasan yang tinggi kepada pihak yang berkepentingan terutama kepada

Deputi

Bidang

Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 2. Tujuan Strategis Tujuan adalah suatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu hingga lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Keberhasilan Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan dapat diukur dari keberhasilan dalam mewujudkan tujuan. Dalam Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan Tahun 2011-2014 telah dirumuskan tigatujuan strategis, yaitu: a. Meningkatnya pemberian dukungan pemikiran dalam perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, agama, kesehatan, dan kependudukan, serta keluarga berencana; b. Meningkatnya

hasil

pengamatan

perkembangan

dalam

rangka

penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan, agama, kesehatan, dan kependudukan, serta keluarga berencana; c. Meningkatnya

hasil

pemantauan

dan

evaluasi

serta

analisis

atas

pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, agama, kesehatan, dan kependudukan, serta keluarga berencana. Tujuan strategis yang ada di Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukantersebut kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan Tahun 2014, yaitu: TUJUAN: MENINGKATNYA KUALITAS HASIL ANALISIS KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMERINTAH DI BIDANG PENDIDIKAN, AGAMA, KESEHATAN, DAN KEPENDUDUKAN

10


3. Sasaran Sasaran merupakan suatu keadaan atau kondisi yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah dan unit-unit kerjanya dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, baik yang mencakup tujuan jangka pendek maupun jangka panjang sebagai alat ukur efisiensi dan efektivitas organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Setiap sasaran perlu dilengkapi dengan indikator sasaran agar sasaran tersebut dapat tercapai dengan efektif. Indikator pencapaian sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Rencana Kinerja Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukantahun 2014 meliputi satu sasaran strategis yang dicapai melalui pelaksanaan satu program kerja yang didalamnya memuat satu kegiatan, yaitu: SASARAN: TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS HASIL ANALISIS KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN, AGAMA, KESEHATAN, DAN KEPENDUDUKAN

Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan program operasional dan kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi yang merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategik. Strategi membahas mengenai masalah yang diperkirakan akan timbul di waktu mendatang yang mungkin dapat berubah-ubah. Selain merupakan upaya untuk antisipasi keadaan yang akan datang, strategi akan memberikan arah dan dorongan kegiatan operasi pada para pelaksana kegiatan. Dengan demikian strategi dapat memberikan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam kaitan dengan SAKIP, untuk mencapai tujuan dan sasaran dilakukan melalui penetapan kebijakan dan program. Berikut ini adalah uraian mengenai arah kebijakan, program dan kegiatan Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan. a. Kebijakan Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan mempunyai arah kebijakan sebagai berikut:

11


MENGOPTIMALKAN PENYELESAIAN ANALISIS DAN PENDAPAT ATAS KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMERINTAH DI BIDANG PENDIDIKAN, AGAMA, KESEHATAN, DAN KEPENDUDUKAN, SERTA KELUARGA BERENCANA.

b. Program Program Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan yang strategis disesuaikan dengan Renstra Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan KependudukanTahun 2011-2014 adalah: PROGRAM: PENYELENGGARAAN DUKUNGAN KEBIJAKAN KEPADA PRESIDEN SELAKU KEPALA PEMERINTAHAN DI BIDANG BIDANG PENDIDIKAN, AGAMA, KESEHATAN, DAN KEPENDUDUKAN, SERTA KELUARGA BERENCANA

c. Kegiatan Program perlu dioperasionalisasikan dalam kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran. Kegiatan

yang

dinilai

dapat

memberikan

kontribusi

langsung

terhadap

pencapaian sasaran program Sekretariat Kabinet tahun 2014 adalah:

1) Merumuskan dan menyampaikan analisis dan pendapat atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, agama, kesehatan, dan kependudukan, serta keluarga berencana.

2) Melakukan pengamatan atas penyelenggaraan kebijakan dan program pemerintah, dan perkembangan umum di bidang pendidikan, agama, kesehatan, dan kependudukan, serta keluarga berencana.

3) Melakukan pemantauan dan evaluasi serta menyampaikan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, agama, kesehatan, dan kependudukan, serta keluarga berencana.

12


Bab 2

Perencanaan Kinerja A. Gambaran Umum Keberhasilan

implementasi

Rencana

Kinerja

Asisten

Deputi

Bidang

Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan tahun 2014 dapat diukur dengan cara menetapkan indikator kinerja dan target yang hendak dicapai untuk masing-masing sasaran dari kegiatan. Target kinerja menunjukkan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2014 dari semua indikator pada tingkat sasaran strategik untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian visi dan misi. Target kinerja tingkat kegiatan juga didefinisikan dalam Rencana Kinerja Tahun 2014 dengan tujuan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas kegiatan. Dalam Rencana Kinerja Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan tahun 2014 terdapat satu sasaran strategis yang ingin dicapai melalui pelaksanaan satu program kerja yang di dalamnya memuat satu kegiatan. Gambaran mengenai sasaran, program, dan kegiatan tersebut dapat di lihat dalam tabel berikut ini: Tabel 2.1. Sasaran, Program, dan Kegiatan Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan Tahun 2014 SASARAN STRATEGIS Terwujudnya Peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan di bidang pendidikan, agama, kesehatan, dan kependudukan, serta keluarga berencana

PROGRAM Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di bidang pendidikan, agama, kesehatan, dan kependudukan

KEGIATAN Melaksanakan perumusan dan penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, agama, kesehatan, dan kependudukan Output Kegiatan: Tersedianya dokumen hasil analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, agama, kesehatan, dan kependudukan Outcome Kegiatan: Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan

13


dan program pemerintah di bidang pendidikan, agama, kesehatan, dan kependudukan yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah.

Kegiatan perumusan dan penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, agama, kesehatan, dan kependudukan terdiri dari berbagai kegiatan. Rencana tingkat capaian kegiatan Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan tersebut menggunakan dana sebesar Rp661.915.000,00 (Enam ratus enam puluh satu juta sembilan ratus lima belas rupiah) setelah direvisi dari anggaran semula sebesar Rp800.000.000,00 sebagai input dengan jumlah usulan target output sebanyak 100 dokumen. Rincian masing-masing kegiatan Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan disertai input/dana masing-masing dalam terlihat dalam tabel berikut. Tabel 2.2. Rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan Tahun 2014 KO DE

PROGRAM/KEGIATAN /SUB-KOMPONEN

PAGU (RP)

SERAPAN (RP)

306

Perumusan dan penyampaian analisis atas rencana dan implementasi kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, agama, kesehatan, kependudukan, dan keluarga berencana

452.118.000

427.386.876

94,52

24.731.124

307

Pengamatan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah bidang pendidikan, agama, kesehatan, kependudukan, dan keluarga berencana

132.891.000

131.889.000

99,24

1.002.000

308

Pengamatan dan monitoring perkembangan umum/menghadiri undangan terkait kebijakan dan program pemerintah bidang pendidikan, agama, kesehatan, kependudukan, dan keluarga berencana di luar negeri

64.350.000

60.090.000

93,38

4.260.000

14

%

SISA (RP)


309

Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan

12.556.000

12.526.200

99,76

29.800

001 .

Dokumen hasil analisis kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, agama, kesehatan, dan, kependudukan

661.915.000

631.892.076

95,46

30.022.924

001

B. Ringkasan/Ikhtisar Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2014 Ikhtisar Penetapan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan merupakan ikhtisar/ringkasan kesepakatan rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2014 oleh seluruh unit kerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan. Uraian Penetapan Kinerja

Asisten

Deputi

Bidang

Pendidikan,

Agama,

Kesehatan,

dan

Kependudukan Tahun 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 2.3. Penetapan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan Tahun 2014 SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(1)

(2)

(3) 97%

Terwujudnya Peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan di bidang pendidikan, agama, kesehatan, dan kependudukan, serta keluarga berencana.

1.

Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan di bidang pendidikan, agama, kesehatan, dan kependudukan, serta keluarga berencana secara tepat waktu;

2.

Persentase saran kebijakan di bidang pendidikan, agama, kesehatan, dan kependudukan, serta keluarga berencana yang ditindaklanjuti.

97%

Sebagaimana terlihat dalam tabel, bahwa untuk mencapai tujuan strategis Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan telah ditetapkan satu sasaran strategis. Sasaran yang harus dicapai pada tahun 2014 adalah:

15


Terwujudnya Peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan di bidang pendidikan, agama, kesehatan, dan kependudukan, serta keluarga berencana. Keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam tabel di atas dapat dilihat dari indikator sasarannya yaitu: 1. Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan di bidang pendidikan, agama, kesehatan, dan kependudukan, serta keluarga berencana secara tepat waktu; 2. Persentase saran kebijakan di bidang pendidikan, agama, kesehatan, dan kependudukan, serta keluarga berencana yang ditindaklanjuti. Berdasarkan indikator pertama, Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan menetapkan bahwa dalam rangka mencapai sasaran terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan di bidang pendidikan, agama, kesehatan, dan kependudukan, serta keluarga berencana, harus menyelesaikan hasil analisis kebijakan di bidang pendidikan, agama, kesehatan, dan kependudukan, serta keluarga berencana secara tepat waktu dengan jumlah persentase sebanyak 97% dari keseluruhan analisis yang dihasilkan sepanjang tahun 2014. Sementara itu, menurut indikator kedua, Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan telah menetapkan bahwa untuk mencapai sasaran yang sama, maka saran kebijakan di bidang pendidikan, agama, kesehatan, dan kependudukan, serta keluarga berencana yang disampaikan sepanjang tahun 2014 kepada pimpinan ditargetkan ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet dan/atau Sekretaris Kabinet sebanyak 97% dari total keseluruhan saran kebijakan yang disampaikan.

16


C. Ringkasan/Ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2014 Untuk mengukur capaian sebagaimana telah ditetapkan dalam penetapan kinerja, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana di bawah ini. Tabel 2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan Tahun 2014

NO.

INDIKATOR KINERJA

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

ALASAN

1.

Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan di bidang pendidikan, agama, kesehatan, dan kependudukan, serta keluarga berencana secara tepat waktu.

97%

Persentase penyelesaian hasil analisis secara tepat waktu dijadikan indikator kinerja utama karena terukur, spesifik, relevan, dapat dicapai dan menggambarkan keberhasilan serta efisiensi kerja (kecepatan)

2.


97%

Persentase saran kebijakan yang ditindaklanjuti ditetapkan sebagai indikator kinerja utama karena terukur, spesifik, relevan, dapat dicapai dan menggambarkan keberhasilan serta efektifitas kerja

Indikator yang digunakan dalam pengukuran kinerja output adalah kecepatan dan tindak lanjut, dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Indikator Kecepatan Penetapan target output kecepatan penyelesaian pada indikator kinerja output dilakukan dengan mempertimbangkan pencapaian pada tahun-tahun sebelumnya, kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan dana, fasilitas pendukung kerja, dan perkiraan kondisi negara terkait bidang pemberdayaan masyarakat. Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan telah menetapkan target persentase penyelesaian hasil analisis yang tepat waktu pada tahun 2014 sebesar 97%. 2. Indikator Tindak Lanjut Pencapaian tindak lanjut diukur dari persentase hasil perumusan dan analisis yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet berupa bahan pengambilan keputusan Deputi atau diteruskan sebagai bahan pengambilan keputusan Sekretaris Kabinet. Semakin besar persentasi pekerjaan ditindaklanjuti,

17


semakin besar nilai pencapaian sasaran. Penetapan target output tindak lanjut saran kebijakan pada indikator kinerja output persentase saran kebijakan di bidang pendidikan, agama, kesehatan, dan kependudukan yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah ditetapkan sebesar 97%. Sebagaimana penetapan target pada indikator kecepatan, target ini juga mempertimbangkan pencapaian pada tahun-tahun sebelumnya, kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan dana, fasilitas pendukung kerja, dan perkiraan kondisi negara terkait bidang pendidikan, agama, kesehatan, dan kependudukan. Kinerja yang diharapkan dari kedua indikator di atas adalah agar penyiapan hasil analisis dan saran kebijakan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, agama, kesehatan, dan kependudukan dapat terlaksana dengan tepat. Kata “tepat” berarti hasil analisis dan saran kebijakan tersebut disetujui atau ditindaklanjuti baik oleh Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat ataupun diteruskan sebagai bahan pengambilan keputusan Sekretaris Kabinet. Dengan tingkat kecepatan dan tindak lanjut yang tinggi, maka output dari pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan dapat bermanfaat bagi peningkatan dukungan Kebijakan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan di bidang pendidikan, agama, kesehatan, dan kependudukan melalui Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet dan Sekretaris Kabinet. Penyampaian hasil analisis harus dilakukan dengan cepat dan tepat, mengingat adanya tuntutan bahwa pemerintah harus bersifat responsif atau peka terhadap permasalahan yang muncul di masyarakat dan memberikan solusi dari permasalahan tersebut.

18


Bab 3

Capaian Kinerja A. Capaian Kinerja Tahun 2014 Capaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan tahun 2014 berdasarkan indikator kecepatan penyampaian hasil analisis bidang pendidikan, agama, kesehatan, dan kependudukan mencapai 101,09% sehingga masuk kategori Sangat Baik. Sedangkan untuk capaian sasaran dengan indikator tindak lanjut saran kebijakan, untuk tahun 2014 mencapai 95,09%, termasuk kategori Sangat Baik. Jika di rata-rata, capaian sasaran Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan tahun 2014 bernilai 98,09% sehingga capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan tahun 2014 termasuk dalam kategori Sangat Baik berdasarkan skala ordinal berikut ini: NO.

RENTANG CAPAIAN KINERJA

KATEGORI CAPAIAN KINERJA

1.

85 % - 100 %

Sangat Baik

2.

70 % - < 85 %

Baik

3.

55 % - < 70 %

Sedang

4.

< 55 %

Kurang Baik

Pencapaian Sasaran Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, Rencana Kinerja Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan tahun 2014 mencakup satu sasaran strategis melalui pelaksanaan satu program kerja yang di dalamnya memuat satu kegiatan. Dalam rangka mencapai sasaran sebagaimana tercantum dalam rencana kinerja tersebut, kegiatan melaksanakan perumusan dan penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, agama,

19


kesehatan, dan kependudukan dilakukan melalui dua cara, yaitu top down dan bottom up. Perumusan dan penyampaian analisis secara top down ditentukan oleh arahan Sekretaris Kabinet, sedangkan perumusan dan penyampaian analisis secara bottom up pelaksanaannya berdasarkan nnya pakarsai/inisiatif unit-unit kerja dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Perumusan dan penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat dapat pula dilakukan berdasarkan inisiatif/undangan dari instansi dan/atau pemerintah daerah yang terkait erat dengan substansi kebijakan dan program pemerintah yang akan dianalisis. 1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2014 Uraian mengenai capaian sasaran kinerja (realisasi) Asisten Deputi Bidang

Pendidikan,

Agama,

Kesehatan,

dan

Kependudukan

tahun 2014

dibandingkan dengan target kinerjanya pada tahun 2014 ini adalah sebagai berikut: Tabel 3.1. Capaian Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan Tahun 2014 INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

1.

Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan di bidang pendidikan, agama, kesehatan, dan kependudukan, serta keluarga berencana secara tepat waktu;

97%

98,06%

101,09%

2.


97%

92,23%

95,09%

Capaian indikator penyelesaian hasil analisis kebijakan secara tepat waktu dihitung berdasarkan berapa banyak dokumen hasil analisis kebijakan bidang pendidikan, agama, kesehatan, dan kependudukan yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari atau sama dengan 10 (sepuluh) hari. Dari total 103 dokumen pekerjaan, sebanyak 101 berkas atau 98,06% telah diselesaikan secara tepat waktu atau hanya 2 berkas yang diselesaikan lebih dari 10 hari. Dengan demikian, capaian outcome untuk indikator ini mencapai 101,09% dari target kinerja sebesar 97%.

20


Sementara itu, capaian sasaran kedua yaitu saran kebijakan yang ditindaklanjuti juga mengacu pada berapa banyak berkas saran kebijakan yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat atau Sekretaris Kabinet. Dari total 103 dokumen pekerjaan yang dianalisis, sebanyak 95 berkas atau 92,23% telah ditindaklanjuti, atau dengan kata lain, sebanyak 8 dokumen tidak ditindaklanjuti baik oleh Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet maupun oleh Sekretaris Kabinet. Dengan demikian, maka capaian outcome untuk indikator ini adalah 95,09% dari target kinerja sebesar 97%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2014 dengan Tahun 2011, Tahun 2012, dan Tahun 2013 Dibandingkan dengan kinerja Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan tahun 2012 berdasarkan indikator penyelesaian hasil analisis kebijakan secara tepat waktu, maka kinerja tahun 2014 Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan mengalami kenaikan dalam hal outcome berbanding output dari 95,51% pada tahun 2012. Sementara dibandingkan dengan kinerja Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan tahun 2013, kinerja tahun 2014 mengalami sedikit penurunan dari 98,87% pada tahun 2013 menjadi 98,06% pada tahun 2014. Dalam hal capaian outcome, capaian outcome tahun 2014 sulit dibandingkan mengingat perbedaan target yang ditentukan tiap tahunnya. Sebagai gambaran berikut perbandingan dengan tahun 2012 dan tahun 2013, yakni capaian outcome tahun 2014 adalah 101,09% dari target 97%, di tahun 2012 sebesar 101,61% dari target 94%, dan di tahun 2013 sebesar 102,99% dari target 96%. Berbeda dengan indikator pertama, capaian indikator saran kebijakan yang ditindaklanjuti mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012 tetapi mengalami penurunan dibandingkan tahun 2013. Jika pada tahun 2012, capaian outcome dibanding outputnya sebesar 88,46%, tahun 2013 sebesar 94,35%. Untuk tahun 2014, capaian outcome dibanding outputnya adalah sebesar 92,23% atau menurun sebesar 2,12%. Perlu diketahui, target kinerja untuk indikator sasaran kedua pada tahun 2013 dan 2014 ini berbeda dari target tahun 2012. Jika pada tahun 2012, Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan menargetkan sebesar 94%, maka pada tahun 2013 target nya menjadi sebesar 96% pada tahun menjadi 97%.

21


Indikator sasaran penyelesaian hasil analisis kebijakan secara tepat waktu yang ditetapkan tahun 2014, 2013, dan 2012 tidak bisa dibandingkan dengan indikator kecepatan yang ditetapkan pada tahun 2011. Walaupun sama-sama menghitung kecepatan penyelesaian pekerjaan, namun yang dihitung pada tahun 2014, 2013 dan 2012 menggunakan indikator prosentase sementara pada tahun 2011 menghitung ratarata kecepatan hari penyelesaian pekerjaan. Demikian halnya pada sasaran indikator pertama, indikator kedua untuk tahun 2014, 2013, dan 2012 pun tidak bisa dibandingkan dengan indikator tahun 2011 karena berbeda cara pengukurannya. Oleh karena perbedaan indikator sasaran ini, maka capaian output maupun outcome untuk sasaran tahun 2011 tidak bisa diperbandingkan dengan capaian tahun 2014, 2013 dan 2012. 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2014 dengan Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan Tahun 2011-2014 Rencana Strategis (Renstra) Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan Tahun 2011-2014 merupakan suatu dokumen yang disusun oleh Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan dan merupakan bagian yang sinergis dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. Perlu diketahui, Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan merupakan unit kerja baru hasil perombakan struktur organisasi Sekretariat Kabinet pada tahun 2011, sehingga dokumen Renstra Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan hanya mencakup dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, tanpa menyertakan tahun 2010. Dengan alasan yang sama, capaian-capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan sebelum tahun 2011 tidak bisa ditampilkan atau diperbandingkan dalam Renstra tersebut, karena memang capaian-capaian dimaksud belum ada. Dalam sasaran Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan Tahun 2011-2014 digambarkan beberapa hal yang ingin dicapai pada setiap tahun selama empat tahun dengan rumusan yang terukur dan spesifik, yang pencapaiannya dilakukan secara gradual dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Namun sebagaimana telah dijelaskan diatas, dalam dokumen Renstra Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan Tahun 2011-2014 hanya menyebutkan target yang ingin dicapai oleh Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan sejak tahun dokumen Renstra tersebut dibuat yaitu tahun 2011, sehingga target pembangunan yang terdapat dalam dokumen Renstra

22


Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan Tahun 20112014 hanya mencakup target pembangunan untuk tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: Tabel 3.2. Target Pembangunan untuk Tahun 2012-2014 Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan PROGRAM/ KEGIATAN

OUTCOME/ OUTPUT

INDIKATOR

(1)

(2)

(3)

Kegiatan 1 Penyelenggar aan Dukungan Kebijakan Presiden di Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependuduka n

Output: Tersedianya hasil analisis kebijakan di bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependuduk an

Indikator: 1. Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang pendidikan, agama, kesehatan, dan kependudukan secara tepat waktu. 2. Persentase saran kebijakan di bidang pendidikan, agama, kesehatan, dan kependudukan yang ditindaklanjuti

TARGET (TAHUN) 2012

2013

2014

(6)

(7)

(8)

94%

96%

97%

96%

97%

94%

Berdasarkan tabel diatas, dapat disampaikan bahwa target yang digunakan oleh Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan dalam Rencana Kinerja Tahunannya mengacu dan sejalan dengan target dalam dokumen Renstra. Satu hal yang membedakan dalam realisasi kinerja sampai dengan tahun 2014 ini hanya di nomenklatur masing-masing indikator sasaran, yaitu dalam dokumen Renstra yang dipakai adalah nomenklatur “Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan” sementara dalam RKT tahunan, nomenklatur tersebut dijabarkan menjadi bidang “pendidikan, agama, kesehatan, dan kependudukan, serta keluarga berencana” yang merupakan nomenklatur unit kerja bidang-bidang yang ada di Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan. Dari segi angka target yang ingin dicapai, sama sekali tidak ada perubahan di dokumen RKT tahunan. Untuk lebih jelasnya berikut perbandingan antara target dan realisasi yang terdapat dalam dokumen RKT tahunan, dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2012 dan 2013 dan capaian kinerja tahun 2014 dengan target yang terdapat dalam dokumen Renstra Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan tahun 20112014.

23


Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2014 dengan Target dalam dokumen Renstra 2011-2014 INDIKATOR RENSTRA

INDIKATOR RKT

1. Persentase penyelesaia n hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependuduk an secara tepat waktu.

1. Persentase penyelesaia n hasil analisis kebijakan di bidang

2. Persentase saran kebijakan di Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependuduk an yang ditindaklanjut i

2. Persentase saran kebijakan di bidang

TARGET RENSTRA 2012 2013 2014

TARGET RKT 2012

CAPAIAN

2013 2014 2012

2013

2014

pendidikan, agama, 100% 96% 97% 100% 96% 97% 101,61 102,99 101,09 kesehatan, % % % (10 (10 hari) dan kependudu hari) kan, serta keluarga berencana secara tepat waktu;

pendidikan, agama, kesehatan, dan kependudu kan, serta keluarga berencana

94% 96% 97%

94%

96% 97%

94% 98,28% 95,09%

yang ditindaklanjut i.

4. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi Secara keseluruhan peran serta Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan untuk mendukung kegiatan Sekretaris Kabinet, dalam penilaian telah memberikan manfaat kinerja cukup efektif. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: a. Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan turut berperan dalam pemantauan kebijakan dan program pemerintah berdasarkan arahan Presiden dalam sidang-sidang kabinet, rapat koordinasi, rapat antar

24


kementerian dan lembaga, sosialisasi, workshop dan kunjungan kerja pada instansi pemerintah daerah terkait suatu kebijakan dan program pemerintah. b. Merespon secara cepat dan tepat isu-isu di bidang pendidikan, agama, kesehatan, dan kependudukan, serta keluarga berencana yang berkembang di masyarakat, baik atas inisiatif Sekretariat Kabinet, arahan Presiden maupun permintaan pertimbangan dari instansi terkait dan pemerintah daerah, terutama terkait program prioritas. c. Mobilisasi penyelesaian permasalahan lebih dinamis dengan koordinasi yang lebih cepat dan mendalam. d. Tanggapan dari kementerian/lembaga maupun entitas lain dalam proses penyelesaian permasalahan lebih responsif. Walaupun pencapaian kinerja tahun 2014 dapat dikategorikan Sangat Baik, namun dalam pelaksanaannya belum optimal, hal ini disebabkan masih menghadapi beberapa kendala diantaranya sebagai berikut: a. Keterbatasan kemampuan SDM di Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan untuk melakukan perumusan dan analisis sedikit banyak berpengaruh terhadap kinerja Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan. b. Kesulitan koordinasi dengan pihak terkait terutama di daerah. c. Adanya perubahan kebijakan dan sistem pengelolaan anggaran di Sekretariat Kabinet berimplikasi pada kebijakan pimpinan dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis. d. Manajemen persuratan dan pengolahan data belum terintegrasi sehingga menemui kesulitan dalam melakukan pengukuran kinerja. e. Sulit untuk menentukan apakah suatu kebijakan atau keputusan stakeholder berasal dan bersumber dari rekomendasi yang Sekretariat Kabinet sampaikan, karena kurang dukungan sistem dan/atau sarana prasarana dalam melacak rekam jejak penggunaan saran yang dihasilkan oleh stakeholder. Alternatif Solusi Dalam rangka menanggulangi kendala di atas dan dalam upaya pencapaian sasaran, perlu dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Kegiatan pemantauan difokuskan pada pelaksanaan kebijakan dan program yang menjadi prioritas nasional berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2013. b. Lebih intensif menjalin komunikasi dengan kementerian terkait agar akses ke pemerintah daerah mendapatkan kemudahan.

25


c. Penambahan sumberdaya manusia di unit kerja Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan. d. Optimalisasi pengelolaan anggaran antara lain melalui peningkatan koordinasi internal. e. Target dokumen dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) seharusnya termasuk juga didalamnya kegiatan yang bisa dihasilkan tanpa menggunakan anggaran. f.

Peningkatan kapasitas kelembagaan, tata laksana, dan sumber daya manusia melalui pengembangan manajemen pengadministrasian persuratan berbasis tekhnologi informasi yang terintegrasi, capacity building, sosialisasi dokumen-dokumen pelaksanaan kinerja (Renstra, RKT, dan Standar Pelayanan), dan terutama dilaksanakannya Diklat Analisis Kebijakan Publik, Diklat Regulatory Impact Assessment dan diklat-diklat sejenis khusus untuk para analis.

g. Perlunya peningkatan koordinasi dengan instansi terkait seperti keikutsertaan dalam tim dan berperan serta dalam rapat koordinasi. B. Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Perspektif ini memfokuskan pada upaya organisasi untuk tetap menjaga sumbersumber keuangan bagi pembiayaan kegiatan dalam rangka mewujudkan visinya. Meskipun demikian, organisasi juga dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangannya secara

akuntabel

dengan

memperlihatkan

upaya

untuk

terus

memenuhi,

mempertahankan dan meningkatkan kepuasan para stakeholders sesuai dengan anggaran yang dimilikinya. Akuntabilitas pertanggungjawaban

keuangan

sebagai

kinerja

pemerintah

salah tidak

satu

unsur

hanya

strategis

dalam

menyangkut

aspek

realisasi/serapan anggaran maupun penghematan dana tetapi juga mencapai aspek efektifitas, yaitu tercapainya maksud penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran. Dalam prinsip anggaran berbasis kinerja yang diukur bukan penyediaan anggaran sebanyak-banyaknya namun bagaimana kinerja yang optimal dapat dicapai dengan biaya yang rasional. Dalam hal ini efisiensi penggunaan anggaran dapat dilihat dari sisi pemanfaatan kualitas output, sedangkan efektifitas penggunaan anggaran dilihat dari pemanfaatan anggaran yang mampu menghasilkan capaian sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 1. Realisasi Anggaran Pagu awal anggaran tahun 2014 Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan adalah sebesar Rp.800.000.000,00 dan kemudian mengalami revisi sehingga menjadi Rp661.915.000,00 dengan realisasi sampai dengan

26


akhir tahun 2014 sebesar Rp631.892.076,00 atau sebesar 95,46%. Berikut adalah detail kegiatan perumusan dan penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, agama, kesehatan, dan kependudukan serta rencana dan realisasi anggarannya selama tahun 2014. Tabel 3.4. Rencana dan Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan Tahun 2014 KO DE

DETAIL KEGIATAN

PAGU (RP)

SERAPAN (RP)

306

Perumusan dan penyampaian analisis atas rencana dan implementasi kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, agama, kesehatan, dan kependudukan, serta keluarga berencana

452.118.000

427.386.876

94,52

24.731.124

307

Pengamatan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah bidang pendidikan, agama, kesehatan, dan kependudukan, serta keluarga berencana

132.891.000

131.889.000

99,24

1.002.000

308

Pengamatan dan monitoring perkembangan umum/menghadiri undangan terkait kebijakan dan program pemerintah bidang pendidikan, agama, kesehatan, dan kependudukan, serta keluarga berencana di luar negeri

64.350.000

60.090.000

93,38

4.260.000

309

Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan

12.556.000

12.526.200

99,76

29.800

001 .

Dokumen hasil analisis kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, agama, kesehatan, dan, kependudukan

661.915.000

631.892.076

95,46

30.022.924

001

27

%

SISA (RP)


Selama tahun 2014, Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan telah melaksanakan Program Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan (114.06) dengan kegiatannya yaitu Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan (0501.06.5024) yang dijabarkan menjadi beberapa komponen dan subkomponen seperti di bawah ini: A. Perumusan dan penyampaian analisis atas rencana dan implementasi kebijakan di bidang pendidikan, agama, kesehatan, kependudukan, dan keluarga berencana (114.06.0502.06.5024.001.306) Komponen ini terdiri dari subkomponen: pengumpulan dan pengolahan data analisis

kebijakan/program

pemerintah

di

bidang

pendidikan

(306.AA),

pengumpulan dan pengolahan data analisis kebijakan/program pemerintah di bidang agama dan kesehatan (306.AB), pengumpulan dan pengolahan data analisis kebijakan/program pemerintah di bidang kependudukan dan keluarga berencana (306.AC), penyelenggaraan diskusi dan perumusan analisis di bidang pendidikan,

agama, kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana

(306.AD), seminar/lokakarya/rapat koordinasi bidang pendidikan (306.AE), seminar/lokakarya/rapat koordinasi bidang kesehatan dan agama (306.AF), seminar/lokakarya/rapat

koordinasi

bidang

kependudukan

dan

keluarga

berencana (306.AG). Penyerapan anggaran untuk komponen ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 sebanyak Rp. 427.386.876,00 atau sebesar 94,52% dari pagu sebesar Rp. 452.118.000,00

sehingga

menyisakan

saldo

anggaran

sebesar

Rp.

24.731.124,00 B. Pengamatan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah bidang pendidikan, agama, kesehatan, kependudukan, dan keluarga berencana (114.06.0502.06.5024.001.307) Komponen

ini

terdiri

dari

subkomponen:

monitoring,

evaluasi,

analisis

kebijakan/program pemerintah bidang pendidikan (307.AA), monitoring, evaluasi, analisis kebijakan/program pemerintah bidang agama dan kesehatan (307.AB), monitoring,

evaluasi,

analisis

kebijakan/program

pemerintah

bidang

kependudukan dan keluarga berencana (307.AC). Penyerapan anggaran untuk komponen ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 sebanyak Rp. 131.889.000,00 atau sebesar 99,24% dari pagu sebesar Rp. 132.891.000,00 sehingga menyisakan saldo anggaran sebesar Rp 1.002.000,00.

28


C. Pengamatan dan monitoring perkembangan umum/menghadiri undangan terkait kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, agama, kesehatan, dan keluarga berencana di luar negeri (114.06.0502.06.5024. 001.308) Komponen ini terdiri dari subkomponen: pengamatan terhadap perkembangan umum kebijakan/program pemerintah bidang pendidikan di luar negeri (308.AA), pengamatan terhadap perkembangan umum kebijakan/program pemerintah bidang agama dan kesehatan di luar negeri (308.AB), pengamatan terhadap perkembangan umum kebijakan/program pemerintah bidang kependudukan dan keluarga berencana di luar negeri (308.AC), dan pengamatan terhadap perkembangan umum kebijakan/program pemerintah bidang pendidikan, agama, kesehatan, kependudukan, dan keluarga berencana di luar negeri (308.AD). Penyerapan anggaran untuk komponen ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2014

sebesar

Rp.64.350.000,00

Rp.60.090.000,00 sehingga

atau

menyisakan

93,38% saldo

dari

pagu

anggaran

sebesar sebesar

Rp.4.260.000,00.

D. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan (114.06. 0502.06.5024.001.309) Komponen

ini

terdiri

dari

subkomponen:

menghadiri

undangan

seminar/lokakarya/rapat koordinasi/diskusi/mendampingi anggota DPR di luar tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan (309.AA). Penyerapan anggaran untuk komponen ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2014

sebesar

Rp.12.556.000,00

atau

99,76%

dari

pagu

sebesar

Rp.12.526.200,00 sehingga menyisakan saldo anggaran sebesar Rp. 29.800,00. Total realisasi anggaran Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan tahun 2014 adalah penggabungan komponen 306, komponen 307, komponen 308, dan komponen 309 sebesar Rp.631.892.076,00 atau 95,46% dari pagu total sebesar Rp.661.915.000,00 sehingga menyisakan saldo anggaran sebesar Rp.30.022.924,00.

29


2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Berikut gambaran tentang efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran dari sasaran tersebut masing-masing kegiatan: Tabel 3.5. Gambaran tentang Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran % CAPAIAN OUTCOME

OUTPUT

Dokumen hasil analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, agama, kesehatan, kependudukan, dan keluarga berencana 1. Penghematan dana 2. Efisiensi 3. Efektifitas

= = =

URAIAN

SATUAN

TARGET

REALISASI

Dokumen

100

103

Input

Rupiah

661.915.000

631.892.076

Input ratarata per output

Rupiah

6.619.150

6.134.875

Output

Rp30.022.924 (4,54%) Rp484.275(7,32%) % capaian sasaran > % target dan efisiensi (efektif)

Dana sebesar Rp661.915.000,00 dianggarkan untuk membiayai kegiatan yang direncanakan menghasilkan 100 dokumen hasil analisis. Kegiatan tersebut kemudian menghasilkan realisasi anggaran sebesar Rp631.892.076,00. Dengan demikian telah dilakukan penghematan dana sebesar Rp30.022.924 (4,54%). Realisasi anggaran tersebut digunakan untuk menghasilkan 103 dokumen hasil analisis. Oleh karena itu, untuk menghasilkan satu dokumen output dibutuhkan dana rata-rata Rp6.134.875,00 lebih rendah dari anggaran rata-rata per output yang direncanakan sebesar Rp6.619.150,00. Dengan demikian dapat dicapai efisiensi sebesar Rp484.275 atau 7,32% per-output. Mengingat capaian sasaran rata-rata sebesar 98,09% (lebih besar daripada persentase efisiensinya) maka efektifitas penggunaan anggaran dapat tercapai. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dilihat dari sisi penggunaan anggaran, pencapai sasaran sudah efektif dan efisien.

30


Bab 4 Penutup

Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan Tahun 2014 menyajikan berbagai keberhasilan atas capaian sasaran strategis, kendala, dan langkah perubahan ke depan. Berbagai capaian sasaran strategis tercermin dalam analisis sasaran dan analisis capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan. Kinerja Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan diukur atas dasar penilaian IKU yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan pada Penetapan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan Tahun 2014. A. Kesimpulan 1. Capaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan tahun 2014 berdasarkan indikator kecepatan penyampaian hasil analisis bidang pendidikan, agama, kesehatan, dan kependudukan mencapai 101,09%. Sementara itu untuk capaian sasaran dengan indikator tindak lanjut saran kebijakan, untuk tahun 2014 mencapai 95,09%. Jika di rata-rata, maka capaian sasaran Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan tahun 2014 bernilai 98,09% sehingga capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan tahun 2014 termasuk dalam kategori Sangat Baik berdasarkan skala ordinal capaian kinerja. 2. Secara keseluruhan, capaian output Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan tahun 2014 mencapai 103 dokumen dari target awal 100 dokumen (103%). 3. Realisasi anggaran Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan sampai dengan tahun 2014 tercapai sebesar Rp661.915.000,00 (Enam ratus enam puluh satu juta sembilan ratus lima belas rupiah) setelah direvisi dari anggaran semula sebesar Rp800.000.000,00. 4. Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan Tahun 2014 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan

`

31


sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. B. Langkah-langkah/Rekomendasi Perbaikan Kinerja Apabila dilihat secara keseluruhan, tingkat capaian Indikator Kinerja Utama sudah mencapai 98,09%, namun masih ada hal-hal lainnya yang harus diperhatikan demi memperbaiki kinerja Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan lebih baik lagi, yaitu sebagai berikut: 1. Penerapan manajemen kinerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan yang harus lebih ditekankan dan dilaksanakan secara lebih konsisten. 2. Peningkatan capacity building di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan. 3. Meningkatkan Koordinasi dan Sinergi antar K/L. 4. Meningkatkan peran aktif di setiap forum diskusi, seminar, dan rakor terkait bidang pendidikan, agama, kesehatan, dan kependudukan. 5. Perlunya dukungan perencanaan yang matang dan sumber daya manusia yang mumpuni dalam merealisasikan kegiatan dan Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan. 6. Penerapan Standar Pelayanan Pemantauan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah dan StandarPelayanan Penyusunan Analisa dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah bagi semua jajaran di Kedeputian Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet, termasuk di dalamnya Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara lebih profesional.

`

32

L A P O R A N K I N E R J A

Recommend Documents