LAPORAN KINERJA DIREKTORAT BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Bina Obat Publik dan Perbekkes Tahun 2015
1
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015 ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015 ini adalah media pertanggungjawaban yang menggambarkan pencapaian kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan selama periode tahun 2015 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sesuai target yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019. Keberhasilan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan adalah hasil kerja keras dan peran serta seluruh pegawai, dan kerjasama lintas program dan lintas sektor di lingkungan Kementerian Kesehatan serta dukungan dari Provinsi maupun Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dan para stakeholder. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak atas dukungan, peran serta dan kerja sama yang telah terjalin dengan baik. Kami menyadari Laporan Kinerja Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015 ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu masukan berupa saran dan kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi sempurnanya penyusunan Laporan Kinerja ini di masa mendatang. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015 ini dapat memberikan informasi dan manfaat dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan program dan kegiatan khususnya di lingkungan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, maupun bagi para stakeholders terkait.
Jakarta, 04 Januari 2016
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Bina Obat Publik dan Perbekkes Tahun 2015
2
IKHTISAR EKSEKUTIF
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran strategis dan sekaligus sebagai alat kendali atas pelaksanaan kegiatan selama tahun 2015 yang merupakan tahun awal pelaksanaan Renstra Kementerian Kesehatan periode 2015-2019. Informasi yang tertuang dalam Laporan Kinerja Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015 harus dapat memenuhi kebutuhan pengguna internal dan eksternal. Laporan ini berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan baik yang terkait langsung maupun tidak langsung. Laporan Kinerja merupakan sarana bagi Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaian hal-hal yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan ditandatangani di awal tahun serta sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Hasil capaian kinerja tahun 2015 menunjukkan bahwa secara umum Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan telah memenuhi bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Pencapaian tersebut diukur dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan yang tertuang di dalam Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 sebagai berikut: Sasaran
No.
Indikator Kinerja Target
Tersedianya obat, vaksin dan perbekalan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau di pelayanan kesehatan pemerintah
Tahun 2015 Realisasi Capaian
1.
Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas
77%
79,38%
103,09%
2.
Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar
55%
57,34%
104,25%
Tabel 1. Sasaran, Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan Capaian Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Bina Obat Publik dan Perbekkes Tahun 2015
3
Sosialisasi yang terus menerus kepada petugas Provinsi di setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di sepanjang tahun 2015 adalah salah satu faktor yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja kegiatan melebihi target yang telah ditetapkan, karena indikator kinerja tahun 2015 merupakan indikator baru yang berbeda dengan indikator kinerja periode tahun 2010-2014, baik dari segi definisi operasionalnya, cara perhitungan maupun cara pengumpulan data dan pelaporannya. Untuk itu Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan menerbitkan buku “Petunjuk Teknis Pemantauan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015-2019” yang telah dibagikan kepada seluruh petugas Provinsi sebagai pedoman dalam melaksanakan pengumpulan, perhitungan dan pelaporan data indikator kinerja kegiatan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di daerahnya masing-masing. Selain itu, dikeluarkannya surat keputusan Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan nomor HK.02.04/5/1025/2015 tanggal 8 Juni 2015 tentang penunjukan panitia pengumpulan dan pengolahan data indikator kinerja kegiatan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di 34 Provinsi memungkinkan terbangunnya koordinasi dan komunikasi dengan daerah yang ikut mendukung pencapaian indikator kinerja kegiatan melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan memiliki komitmen yang kuat dalam mengoptimalkan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki. Analisis atas pelaksanaan kegiatan di tahun 2015 dilaksanakan dalam rangka memberikan hasil evaluasi yang bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan. Capaian kinerja sebagai hasil yang diperoleh berdasarkan pendayagunaan sumber daya maupun sumber dana yang ada menjadi salah satu kekuatan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan. Sedangkan uraian permasalahan yang dihadapi merupakan sebuah kendala dan tantangan yang harus diatasi dalam upaya peningkatan kinerja yang disusun berdasarkan kemampuan melihat peluang dan tantangan di masa mendatang. Dari hasil analisis tersebut, beberapa strategi pemecahan masalah yang dapat dijadikan masukan dan/atau bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kinerja di tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1. Perlu dilaksanakan advokasi kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan alokasi anggaran obat, vaksin dan perbekalan kesehatan. 2. Perlu peningkatan koordinasi internal dan eksternal khususnya dalam hal perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan. 3. Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan obat di Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota
serta
melakukan
pembinaan
terhadap
SDM
pengelola
obat
secara
berkesinambungan. 4. Melaksanakan sosialisasi Petunjuk Teknis Pemantauan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015-2019 termasuk manfaat yang akan diperoleh Provinsi maupun Kabupaten/Kota sehingga ketaatan terhadap waktu pelaporan dapat terbangun dan validitas data yang dilaporkan terjamin.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Bina Obat Publik dan Perbekkes Tahun 2015
4
DAFTAR ISI
Halaman Sampul …………………………………………………………………………………….…….
1
Kata Pengantar ………………………………………….……………………………………….…..……
2
Ikhtisar Eksekutif ………………………………………………………………………………………….
3
Daftar Isi ……………………………………………………………………………………………….……
5
Daftar Tabel …………………………………………………..………………………………………..…...
6
Daftar Gambar …..……………………………………………......………………………………….….…
7
Daftar Lampiran ………………………………………………..……………………………………..…...
9
BAB I :
Pendahuluan …………………………………………………...………………….…….……
10
A. Latar Belakang ……………………………………………………..…………..….……
10
B. Maksud dan Tujuan ……..………………………………………………..……..……..
10
C. Tugas Pokok dan Fungsi ………………………………………...……………….…..
10
D. Sistematika Penulisan …………………..…………………………...………………..
12
Perencanaan Kinerja ……….………….…………………………………………………….
13
A. Perencanaan Kinerja …………………………………………………..………………
13
B. Perjanjian Kinerja …………………………………….………………………………..
14
Akuntabilitas Kinerja ………………………………………………………...…………...…
15
A. Capaian Kinerja ………………………………….……………………..………………
15
B. Realisasi Anggaran ………………………………….…..………………………..…..
26
Penutup ………………………………………………………………………………………..
31
BAB II :
BAB III :
BAB IV :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Bina Obat Publik dan Perbekkes Tahun 2015
5
DAFTAR TABEL
Tabel 1.
Sasaran, Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan Capaian Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015 …………………………….….....….
Tabel 2.
3
Indikator Kinerja dan Target Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015-2019 …………………………….……………………..….…….
Tabel 3.
13
Definisi Operasional Indikator Kinerja Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan …………………….……………………………………….….…
Tabel 4.
14
Perjanjian Kinerja Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015 …………..……………………………………………………………..….……
Tabel 5.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015 Menurut Jabatan ………………………..….....
Tabel 6.
15
Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015 Menurut Golongan ……………………………
Tabel 7.
16
Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015 Menurut Pendidikan …………………………..
Tabel 8.
17
Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas Tahun 2015 ……………………………………………………...
Tabel 10.
18
Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase IFK yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar Tahun 2015 ………...
Tabel 11.
22
Realisasi Anggaran Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015 ……………………………………………………………………...………..…
Tabel 12.
16
Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015 Menurut Jenis Kelamin ……………….…...…
Tabel 9.
14
27
Realisasi Anggaran per Kegiatan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015 ……………………………………………………………….…..
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Bina Obat Publik dan Perbekkes Tahun 2015
29
6
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.
Struktur
Organisasi
Direktorat
Bina
Obat
Publik
dan
Perbekalan
Kesehatan Berdasarkan Permenkes Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 ... Gambar 2.
Komposisi Sumber Daya Manusia di Lingkungan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015 Menurut Jabatan ……………
Gambar 3.
19
Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Penerapan Katalog Obat Bagi Industri Farmasi di Jakarta Tahun 2015 …………………………………………………….
Gambar 10.
19
Grafik Jumlah Item Obat dan Vaksin yang Tersedia di Puskesmas di 34 Provinsi Tahun 2015 ………………………………………………………………….
Gambar 9.
18
Grafik Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas di 34 Provinsi Tahun 2015 ………………………………………………..…….…….….
Gambar 8.
17
Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas Tahun 2015-2019 ……..……………………………...
Gambar 7.
16
Komposisi Sumber Daya Manusia di Lingkungan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015 Menurut Jenis Kelamin ...…
Gambar 6.
16
Komposisi Sumber Daya Manusia di Lingkungan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015 Menurut Pendidikan ……....
Gambar 5.
15
Komposisi Sumber Daya Manusia di Lingkungan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015 Menurut Golongan …...……
Gambar 4.
12
Dokumentasi
Kegiatan
Evaluasi
Implementasi
Pengadaan
21
Obat
Berdasarkan e-Catalogue dengan RS Pemerintah, RS Swasta, Industri Farmasi dan Distributor di Jakarta tahun 2015 …………………………………. Gambar 11.
21
Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase IFK yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar Tahun 20152019 …………………………………………………………………………………...…
Gambar 12.
Komposisi Jumlah IFK yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar Tahun 2015 ……………………….…………………..…..
Gambar 13.
22
22
Grafik Skor Rata-Rata Persentase IFK yang Melaksanakan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar Berdasarkan Provinsi Tahun 2015 ……………………………………………………………………………………...
Gambar 14 & 15.
23
Dokumentasi Kegiatan Pemberian Penghargaan Tenaga Kefarmasian Berprestasi dalam Pengelolaan Obat dan Perbekkes Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jakarta Tahun 2015 …………………………………………..
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Bina Obat Publik dan Perbekkes Tahun 2015
7
25
Gambar 16.
Dokumentasi Kegiatan Pembekalan Teknis Pengelolaan Obat dan Perbekkes Tahun 2015 di Semarang, Jawa Tengah ……………………………
Gambar 17.
Dokumentasi Kegiatan Rapat Konsultasi Teknis Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekkes Tahun 2015 di Solo, Jawa Tengah …………………….
Gambar 18.
Gambar 19.
25
26
Grafik Alokasi dan Realisasi Anggaran Dit. Bina Obat Publik dan Perbekkes Tahun 2015 ………………………………………………...………...…..
27
Piagam Penghargaan Dit. Bina Obat Publik dan Perbekkes Tahun 2015 …..
30
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Bina Obat Publik dan Perbekkes Tahun 2015
8
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1.
Perjanjian Kinerja Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015 ………………………………………………………………………....…….
32
Lampiran 2.
Data Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas Tahun 2015 ..
34
Lampiran 3.
Data Persentase IFK yang Melaksanakan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar Tahun 2015 ………..…...……………………………………
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Bina Obat Publik dan Perbekkes Tahun 2015
9
35
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Laporan kinerja Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis yang tercantum di dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019. Penyusunan laporan kinerja ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis/Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Laporan kinerja menggambarkan ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan kinerja. Ikhtisar pencapaian sasaran tersebut menyajikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja kegiatan organisasi, penjelasan atas pencapaian kinerja, serta pembandingan capaian indikator kinerja dengan tahun berjalan terhadap target kinerja lima tahunan yang direncanakan. Laporan kinerja ini juga sebagai salah satu wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), transparansi dan akuntabilitas sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan.
B. MAKSUD DAN TUJUAN Laporan kinerja Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 dan dokumen perjanjian kinerja Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan tahun 2015. Laporan kinerja memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja di tahun mendatang, serta pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran.
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Visi dan Misi Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan mengikuti visi dan misi Presiden Republik
Indonesia
yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu: Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Bina Obat Publik dan Perbekkes Tahun 2015
10
1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, serta 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Tujuan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan mendukung tujuan Kementerian Kesehatan pada tahun 2015-2019, yaitu: 1. Meningkatnya status kesehatan masyarakat dan; 2. Meningkatnya daya tanggap (responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1144/MENKES/PER/VIII/2010 dan perubahannya dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 35 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan RI, Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang obat publik dan perbekalan kesehatan. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang analisis dan standardisasi harga obat, penyediaan dan pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan, serta pemantauan dan evaluasi program obat publik dan perbekalan kesehatan; 2. Pelaksanaan kegiatan di bidang analisis dan standardisasi harga obat, penyediaan dan pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan, serta pemantauan dan evaluasi program obat publik dan perbekalan kesehatan; 3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang analisis dan standardisasi harga obat, penyediaan dan pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan, serta pemantauan dan evaluasi program obat publik dan perbekalan kesehatan; 4. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan.
Bagan struktur organisasi Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan dapat dilihat pada gambar 1.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Bina Obat Publik dan Perbekkes Tahun 2015
11
DIREKTUR BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKKES SUBBAGIAN TATA USAHA
SUBDIT ANALISIS DAN STANDARDISASI HARGA OBAT
SUBDIT PENYEDIAAN OBAT PUBLIK DAN PERBEKKES
SUBDIT PENGELOLAAN OBAT PUBLIK DAN PERBEKKES
SUBDIT PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROGRAM OBAT PUBLIK DAN PERBEKKES
SEKSI ANALISIS HARGA OBAT
SEKSI PERENCANAAN PENYEDIAAN OBAT PUBLIK DAN PERBEKKES
SEKSI STANDARDISASI PENGELOLAAN OBAT PUBLIK DAN PERBEKKES
SEKSI PEMANTAUAN PROGRAM OBAT PUBLIK DAN PERBEKKES
SEKSI STANDARDISASI HARGA OBAT
SEKSI PEMANTAUAN KETERSEDIAAN OBAT PUBLIK DAN PERBEKKES
SEKSI BIMBINGAN DAN PENGENDALIAN OBAT PUBLIK DAN PERBEKKES
SEKSI EVALUASI PROGRAM OBAT PUBLIK DAN PERBEKKES
KJF
Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Berdasarkan Permenkes Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010
D. SISTEMATIKA PENULISAN Laporan kinerja Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015 disajikan dengan sistematika sebagai berikut: Bab I
: Pendahuluan Pada bab ini disajikan latar belakang serta maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja
Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015 berikut penjelasan umum mengenai struktur organisasi pada sub bab tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan. Bab II : Perencanaan Kinerja Pada bab ini diuraikan mengenai ringkasan/ikhtisar perencanaan dan perjanjian kinerja Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan tahun 2015. Bab III : Akuntabilitas Kinerja Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi beserta analisisnya berikut realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi dalam kurun waktu satu tahun. Bab IV : Penutup Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi, langkah-langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi di masa yang akan datang, serta pemanfaatan laporan kinerja Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Bina Obat Publik dan Perbekkes Tahun 2015
12
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. PERENCANAAN KINERJA Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara sistematis, terarah dan terpadu. Berdasarkan
Keputusan
Menteri
Kesehatan
Republik
Indonesia
Nomor
HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015 melaksanakan kegiatan Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran kegiatan peningkatan ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan pada program kefarmasian dan alat kesehatan adalah sebagai berikut: Tersedianya obat, vaksin dan perbekalan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau di pelayanan kesehatan pemerintah
Tercapainya sasaran tersebut direpresentasikan dengan indikator kinerja beserta target kegiatan peningkatan ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2, dan definisi operasional serta cara perhitungan dari indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel 3. No.
Indikator Kinerja 2015
1.
Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas
77%
2.
Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar
55%
2016
Target 2017
2018
2019
80%
83%
86%
90%
60%
65%
70%
75%
Tabel 2. Indikator Kinerja dan Target Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015-2019
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Bina Obat Publik dan Perbekkes Tahun 2015
13
NO
INDIKATOR KINERJA
1
Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas
URAIAN Definisi Operasional : Tersedianya obat dan vaksin indikator di Puskesmas untuk program pelayanan kesehatan dasar. Pemantauan dilaksanakan terhadap 20 item obat indikator. Perhitungan : Menghitung persentase ketersediaan obat/ vaksin Puskesmas dengan menggunakan rumus berikut: Jumlah kumulatif item obat indikator yang tersedia di (n) Puskesmas
x 100%
Jumlah (n) Puskesmas yang melapor x Jumlah total item obat indikator 2
Persentase instalasi farmasi Kabupaten/ Kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar
Definisi Operasional : Instalasi Farmasi Kab/Kota (IFK) yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin atau manajemen pengelolaan obat sesuai standar dengan skor minimal 70. Perhitungan : Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/ Kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin atau manajemen pengelolaan obat sesuai standar (S) dihitung dengan rumus sebagai berikut: Jumlah IF Kab/Kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar
x 100%
Jumlah IF Kab/Kota seluruh Indonesia
Tabel 3. Definisi Operasional Indikator Kinerja Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
B. PERJANJIAN KINERJA Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan menyusun perjanjian kinerja mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019. Target ini menjadi komitmen bagi Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan untuk mencapainya dalam kurun waktu tahun 2015. No. 1.
Sasaran Kegiatan Tersedianya obat, vaksin dan perbekalan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau di pelayanan kesehatan pemerintah
Indikator Kinerja
Target
1.
Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas
77%
2.
Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar
55%
Tabel 4. Perjanjian Kinerja Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Bina Obat Publik dan Perbekkes Tahun 2015
14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja menggunakan alat ukur berupa indikator sebagaimana yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan kinerja. Tahun 2015 merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja. Melalui pengukuran kinerja diperoleh gambaran pencapaian masing-masing indikator sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan kegiatan di masa yang akan datang agar setiap kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna. Untuk mencapai kinerja Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan diperlukan dukungan sumber daya manusia. Keadaan pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan pada tahun 2015 berjumlah 39 orang dengan rincian sebagaimana yang diuraikan pada tabel berikut ini: Keterangan
JUMLAH
Menurut Jabatan Jabatan Struktural Jabatan Fungsional Tertentu Jabatan Fungsional Umum Jumlah
14 1 24 39
Tabel 5. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015 Menurut Jabatan
Gambar 2. Komposisi Sumber Daya Manusia di Lingkungan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015 Menurut Jabatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Bina Obat Publik dan Perbekkes Tahun 2015
15
Keterangan Menurut Golongan Golongan II Golongan III Golongan IV
JUMLAH
Jumlah
3 26 10 39
Tabel 6. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015 Menurut Golongan
Gambar 3. Komposisi Sumber Daya Manusia di Lingkungan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015 Menurut Golongan Keterangan Menurut Pendidikan S2 Non Apoteker S2 dan Apoteker Apoteker Dokter Gigi S1 D3 SMA
JUMLAH
Jumlah
2 6 18 1 5 5 2 39
Tabel 7. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015 Menurut Pendidikan
Gambar 4. Komposisi Sumber Daya Manusia di Lingkungan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015 Menurut Pendidikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Bina Obat Publik dan Perbekkes Tahun 2015
16
Keterangan Menurut Jenis Kelamin Pria Wanita
JUMLAH
Jumlah
27 12 39
Tabel 8. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015 Menurut Jenis Kelamin
Gambar 5. Komposisi Sumber Daya Manusia di Lingkungan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015 Menurut Jenis Kelamin
Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung tercapainya kinerja organisasi. Berdasarkan analisis beban kerja, secara ideal jumlah pegawai negeri sipil yang dibutuhkan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan adalah 69 orang. Saat ini jumlah pegawai 39 orang sehingga dengan kondisi yang ada masih diperlukan peningkatan jumlah pegawai di lingkungan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan. Secara teknis sumber daya manusia dapat menunjang keberhasilan dalam mencapai tujuan apabila mencukupi dari sisi jumlah dan kualitas serta profesional di bidangnya. Apabila sumber daya manusia yang dimiliki mempunyai motivasi tinggi, kreatif dan mampu mengembangkan inovasi maka pencapaian kinerja tentunya akan semakin baik. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan antara lain melalui penugasan pegawai untuk mengikuti kegiatan sebagai berikut: 1. Training program on medical product integrity and supply chain security yang diselenggarakan oleh APEC di Filipina. 2. Workshop on global medical product integrity and supply chain security yang diselenggarakan oleh APEC di Filipina. 3. Peningkatan kinerja pegawai Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan yang dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara. 4. Sosialisasi elektronik monitoring dan evaluasi katalog obat (e-monev e-katalog) di Jakarta.
Analisis capaian kinerja dari indikator kinerja kegiatan peningkatan ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan pada program kefarmasian dan alat kesehatan adalah sebagai berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Bina Obat Publik dan Perbekkes Tahun 2015
17
1. Indikator Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas. a. Kondisi yang dicapai: Realisasi indikator persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas tahun 2015 sebesar 79,38%, melebihi target yang telah ditetapkan dalam Renstra Kemenkes Tahun 2015-2019 yaitu sebesar 77% dengan capaian sebesar 103,09%. Indikator Kinerja
Target 2015
Realisasi 2015
Capaian 2015
Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas
77%
79,38%
103,09%
Tabel 9. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas Tahun 2015
Gambar 6. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas Tahun 2015-2019
Hasil tersebut diperoleh dari periode pelaporan bulan November dimana Jumlah Puskesmas yang melapor sebanyak 1.013 dari 1.328 Puskesmas sampel dan terdapat empat Provinsi yang Puskesmasnya sama sekali tidak mengirimkan laporan (135 Puskesmas), yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan dan Papua Barat. Provinsi dengan persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas tertinggi adalah D.I. Yogyakarta (92,73%).
Item obat yang memiliki ketersediaan tertinggi di Puskesmas adalah Parasetamol 500 mg Tablet, sedangkan item obat yang memiliki ketersediaan terendah di Puskesmas adalah Magnesium Sulfat Injeksi 20%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Bina Obat Publik dan Perbekkes Tahun 2015
18
Gambar 7. Grafik Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas di 34 Provinsi Tahun 2015
Gambar 8. Grafik Jumlah Item Obat dan Vaksin yang Tersedia di Puskesmas di 34 Provinsi Tahun 2015 Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Bina Obat Publik dan Perbekkes Tahun 2015
19
b. Permasalahan: Pelaksanaan kegiatan pengumpulan data indikator persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas tahun 2015 menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut: 1) Laporan yang dikirimkan oleh Provinsi setiap bulannya tidak lengkap dan tidak tepat waktu seperti yang telah dituangkan di dalam buku Petunjuk Teknis Pemantauan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015-2019 yang sudah disosialisasikan kepada seluruh Provinsi. 2) Jumlah tenaga kefarmasian yang terbatas dan kompetensi yang belum sesuai di Puskesmas. 3) Seringnya mutasi tenaga kefarmasian yang bertugas di Instalasi Farmasi. 4) Kurangnya koordinasi antara Puskesmas, Kabupaten/Kota dan Provinsi.
c.
Upaya Pemecahan Masalah: Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas antara lain sebagai berikut : 1) Pemberian reward bagi petugas/pengelola data di daerah. 2) Melakukan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan obat di Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota. 3) Melakukan pembinaan terhadap SDM pengelola obat secara berkesinambungan. 4) Perlu dibangun koordinasi yang baik untuk pelaporan data ketersediaan obat dan vaksin dari unit pelayanan ke instansi penanggung jawab kesehatan di daerah (Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Provinsi)
d. Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator: 1) Penerimaan dan Stok Opname Obat dan Perbekkes Haji di Arab Saudi. 2) Pengadaan Obat, Vaksin, dan Perbekalan Kesehatan. 3) Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat Pemerintah dalam Rangka Penetapan harga ECatalogue Tahun 2016. 4) Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat Program Kesehatan Nasional. 5) Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat dan Perbekkes Haji. 6) Bimbingan Teknis Penerapan Aplikasi E-Logistik Sistem. 7) Pemeliharaan Sistem E-Logistik. 8) Pembekalan Penerapan Sistem e-Logistik untuk Dinkes Provinsi. 9) Penyusunan dan Evaluasi Harga Obat. 10) Pertemuan Evaluasi dan Perencanaan Monitoring Harga Obat. 11) Monitoring Harga Obat di Apotek dan Rumah Sakit. 12) Penerapan E-Catalogue. 13) Penetapan Harga Obat dalam Sistem E-Catalogue. 14) Aplikasi dan Sosialisasi Elektronik Monitoring dan Evaluasi Katalog Obat. 15) Evaluasi Pengadaan dan Penerimaan Obat, Perbekalan Kesehatan dan Vaksin.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Bina Obat Publik dan Perbekkes Tahun 2015
20
Gambar 9. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Penerapan Katalog Obat Bagi Industri farmasi di Jakarta Tahun 2015
Gambar 10. Dokumentasi Kegiatan Evaluasi Implementasi Pengadaan Obat Berdasarkan eCatalogue dengan RS Pemerintah, RS Swasta, Industri Farmasi dan Distributor di Jakarta Tahun 2015
2. Indikator Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar. a. Kondisi yang dicapai: Sesuai dengan Renstra Kemenkes Tahun 2015-2019, kinerja Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan dapat diukur dari realisasi indikator persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK) yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Bina Obat Publik dan Perbekkes Tahun 2015
21
sesuai standar (skor minimal 70), dimana target tahun 2015 adalah 55%. Realisasi tahun 2015 diperoleh sebesar 57,34% sehingga capaiannya adalah 104,25%. Indikator Kinerja
Target 2015
Realisasi 2015
Capaian 2015
Persentase instalasi farmasi kabupaten/kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar
55%
57,34%
104,25%
Tabel 10. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas Tahun 2015
Gambar 11. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase IFK yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar Tahun 2015-2019
Realisasi tersebut merupakan kontribusi dari 293 IFK yang terdistribusi pada 186 dari 301 Kabupaten/Kota di wilayah Indonesia Barat, 81 dari 147 Kabupaten/Kota di wilayah Indonesia Tengah, serta 26 dari dari 63 Kabupaten/Kota di wilayah Indonesia Timur.
Gambar 12. Komposisi Jumlah IFK yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar Tahun 2015
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Bina Obat Publik dan Perbekkes Tahun 2015
22
Dari 34 Provinsi yang telah mengumpulkan data capaian skor IFK yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar, masih terdapat dua belas Provinsi yang mempunyai skor rata-rata di bawah 70, yaitu Maluku, Kalimantan Utara, NTT, Banten, Papua Barat, Papua, Aceh, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan DKI Jakarta.
Gambar 13. Grafik Skor Rata-Rata Persentase IFK yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar berdasarkan Provinsi Tahun 2015
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Bina Obat Publik dan Perbekkes Tahun 2015
23
b. Permasalahan: Permasalahan terjadi dalam penilaian dan pengiriman data capaian indikator persentase
Instalasi
Farmasi
Kabupaten/Kota
(IFK)
yang
melakukan
manajemen
pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar, dilihat dari pengumpulan data dan teknik perhitungan skor IFK sebagaimana diuraikan sebagai berikut: 1) Prosedur Pengumpulan Data Dalam buku Petunjuk Teknis Pemantauan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015-2019 telah diatur prosedur pengisian dan penyampaian penilaian Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK) yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar secara berjenjang. Beberapa permasalahan atau kendala yang ditemukan, antara lain sebagian besar Kabupaten/Kota menyampaikan hasil penilaiannya tidak tepat waktu kepada Dinas Kesehatan Provinsi sehingga menyebabkan Provinsi terlambat melakukan rekapitulasi dan menyampaikan hasilnya kepada Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan. 2) Masih ditemukan Kabupaten/Kota yang menggunakan substansi penilaian IFK sesuai standar periode 2010-2014 yang berbeda dengan penilaian IFK sesuai standar periode 2015-2019. 3) Beberapa Kabupaten/Kota melakukan perhitungan skor sub komponen tidak sesuai dengan prosedur, padahal terkait teknik perhitungan sudah dijelaskan dalam buku Petunjuk Teknis Pemantauan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015-2019 yang sudah dibagikan ke tiap Provinsi.
c.
Upaya Pemecahan Masalah: Untuk meningkatkan ketepatan dan kepatuhan Kabupaten/Kota dan Provinsi dalam melakukan penilaian dan pelaporan, maka dilakukan berbagai upaya antara lain Sosialisasi Penilaian Indikator IFK yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar, khususnya terkait manfaat dan teknik perhitungan/penilaian.
d. Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator: 1) Revisi Pedoman Tata Laksana Penilaian Tenaga Kefarmasian. 2) Revisi Pedoman Supervisi dan Evaluasi Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan. 3) Penyusunan Standard Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan di Instalasi Farmasi Pemerintah. 4) Pemilihan Tenaga Kefarmasian Berprestasi dalam Pengelolaan Obat dan Perbekkes Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. 5) Bimbingan Teknis Manajemen Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di Sektor Pemerintah. 6) Pembekalan Teknis Pengelolaan Obat dan Perbekkes.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Bina Obat Publik dan Perbekkes Tahun 2015
24
Gambar 14 & 15. Dokumentasi Kegiatan Pemberian Penghargaan Tenaga Kefarmasian Berprestasi dalam Pengelolaan Obat dan Perbekkes Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jakarta Tahun 2015
Gambar 16. Dokumentasi Kegiatan Pembekalan Teknis Pengelolaan Obat dan Perbekkes Tahun 2015 di Semarang, Jawa Tengah Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Bina Obat Publik dan Perbekkes Tahun 2015
25
Dalam mencapai sasaran strategis kegiatan peningkatan ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan selain melaksanakan kegiatan yang mendukung langsung pencapaian indikator kinerja kegiatan juga melakukan kegiatan dukungan manajemen administrasi perkantoran sebagai berikut: 1. Penyusunan Program dan Rencana Kerja Dit. Bina Obat Publik dan Perbekkes Tahun 2016. 2. Penyusunan Laporan SAK dan SABMN. 3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Luar Negeri. 4. Peningkatan Kinerja Pegawai Dit. Bina Obat Publik dan Perbekes. 5. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran. 6. Pengadaan Sarana Perkantoran. 7. Rapat Konsultasi Teknis Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan. 8. Pemantauan Program Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan. 9. Evaluasi Program Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan. 10. Penyelesaian Administrasi Perbendaharaan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekkes. 11. Biaya Operasional Instalasi Farmasi. 12. Tata Laksana Pengelolaan Obat Program Kesehatan pada Instalasi Farmasi Pusat. 13. Pembekalan Teknis Pengelolaan Obat dan Perbekkes.
Gambar 17. Dokumentasi Kegiatan Rapat Konsultasi Teknis Dit. Bina Obat Publik dan Perbekkes Tahun 2015 di Solo, Jawa Tengah
B. REALISASI ANGGARAN Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan semula didukung oleh anggaran DIPA tahun 2015 sebesar Rp. 1.483.192.100.000,- (satu trilyun empat ratus delapan puluh tiga milyar seratus sembilan puluh dua juta seratus ribu rupiah). Dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan, terjadi revisi DIPA akibat adanya refocusing anggaran sehingga bertambah nilainya menjadi Rp. 1.516.105.849.000,- (satu trilyun lima ratus enam belas Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Bina Obat Publik dan Perbekkes Tahun 2015
26
milyar seratus lima juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan kemudian mendapatkan tambahan anggaran berupa hibah luar negeri (HLN) GAVI untuk pengadaan vaksin DPT HB-HiB, ADS (Auto Disable Syringe) dan safety box atas permintaan dari Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (PP&PL), sehingga nilai anggaran DIPA tahun 2015 terakhir menjadi Rp. 1.631.612.131.000,- (satu trilyun enam ratus tiga puluh satu milyar enam ratus dua belas juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah). Nilai anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 1.599.658.624.605,- (satu trilyun lima ratus sembilan puluh sembilan milyar enam ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh empat ribu enam ratus lima rupiah) dengan persentase sebesar 98,04%. Kegiatan
Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan
Alokasi
Realisasi
(Rp)
Rp
%
1.631.612.131.000
1.599.658.624.605
98,04
Perbekalan Kesehatan Tabel 11. Realisasi Anggaran Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015
Gambar 18. Grafik Alokasi dan Realisasi Anggaran Dit. Bina Obat Publik dan Perbekkes Tahun 2015
No
Kegiatan
Pagu
Realisasi
Prosentase
Kegiatan yang Mendukung Indikator Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas 1
Penerimaan dan Stok Opname Obat dan Perbekkes Haji di Arab Saudi
2
Pengadaan Obat, Vaksin, dan Perbekalan Kesehatan
3
Penyediaan Vaksin (GAVI)
4
Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat Pemerintah dalam Rangka Penetapan harga E-Catalogue Tahun 2016
1.059.440.000
1.058.689.850
99,93%
1.498.524.761.000
1.471.206.662.956
98,18%
115.506.282.000
113.747.345.131
98,48%
707.732.000
699.615.800
98,85%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Bina Obat Publik dan Perbekkes Tahun 2015
27
5
Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat Program Kesehatan Nasional
66.080.000
58.476.100
88,49%
6
Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat dan Perbekkes Haji
143.693.000
105.022.045
73,09%
7
Bimbingan Teknis Penerapan Aplikasi E-Logistik Sistem
299.950.000
260.603.207
86,88%
8
Pemeliharaan Sistem E-Logistik
314.705.000
307.525.600
97,72%
9
Pembekalan Penerapan Sistem eLogistik untuk Dinkes Provinsi
306.642.000
305.590.900
99,66%
10
Penyusunan dan Evaluasi Harga Obat
188.140.000
168.872.500
89,76%
11
Pertemuan Evaluasi dan Perencanaan Monitoring Harga Obat
340.442.000
337.890.250
99,25%
12
Monitoring Harga Obat di Apotek dan Rumah Sakit
312.500.000
229.015.700
73,29%
13
Penerapan E-Catalogue
652.548.000
582.206.300
89,22%
14
Penetapan Harga Obat dalam Sistem E-Catalogue
342.484.000
282.021.900
82,35%
15
Aplikasi dan Sosialisasi Elektronik Monitoring dan Evaluasi Katalog Obat
1.020.120.000
772.746.900
75,75%
16
Evaluasi Pengadaan dan Penerimaan Obat, Perbekalan Kesehatan dan Vaksin
59.056.000
46.725.000
79,12%
Kegiatan yang Mendukung Indikator Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar 1
Revisi Pedoman Tata Laksana Penilaian Tenaga Kefarmasian
78.570.000
54.139.900
68,91%
2
Revisi Pedoman Supervisi dan Evaluasi Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
290.241.000
194.988.000
67,18%
3
Penyusunan Standard Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan di Instalasi Farmasi Pemerintah
142.942.000
29.864.000
20,89%
4
Pemilihan Tenaga Kefarmasian Berprestasi dalam Pengelolaan Obat dan Perbekkes Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
224.056.000
166.744.500
74,42%
5
Bimbingan Teknis Manajemen Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di Sektor Pemerintah
372.376.000
333.213.600
89,48%
6
Pembekalan Teknis Pengelolaan Obat dan Perbekkes
335.521.000
330.675.400
98,56%
86.995.800
97,75%
Kegiatan Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran 1
Penyusunan Program dan Rencana Kerja Dit. Bina Obat Publik dan
89.000.000
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Bina Obat Publik dan Perbekkes Tahun 2015
28
Perbekkes Tahun 2016 2
Penyusunan Laporan SAK dan SABMN
73.840.000
53.378.300
72,29%
3
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Luar Negeri
222.068.000
196.344.040
88,42%
4
Peningkatan Kinerja Pegawai Dit. Bina Obat Publik dan Perbekes
440.508.000
440.505.400
100,00%
5
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
4.361.100.000
3.240.046.176
74,29%
6
Pengadaan Sarana Perkantoran
1.124.198.000
498.025.750
44,30%
7
Rapat Konsultasi Teknis Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
631.752.000
631.287.000
99,93%
8
Pemantauan Program Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
393.374.000
293.353.500
74,57%
9
Evaluasi Program Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
257.461.000
252.720.900
98,16%
10
Penyelesaian Administrasi Perbendaharaan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekkes
63.816.000
61.811.250
96,86%
11
Biaya Operasional Instalasi Farmasi
2.619.911.000
2.593.697.950
99,00%
12
Tata Laksana Pengelolaan Obat Program Kesehatan pada Instalasi Farmasi Pusat
46.652.000
31.823.000
68,21%
1.631.612.131.000
1.599.658.624.605
98,04%
TOTAL
Tabel 12. Realisasi Anggaran per-Kegiatan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015
Dari Tabel 12, tampak bahwa dalam hal penyelesaian kegiatan di Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, kinerja dapat diperoleh melampaui target pencapaian tanpa harus menghabiskan seluruh anggaran. Dengan demikian, Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan telah berhasil melakukan penghematan (efisiensi) anggaran. Tahun 2015 Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan menerima Piagam Penghargaan dari KPPN Jakarta VII untuk kategori “Satuan Kerja dengan Rekonsiliasi dan LPJ Terbaik 2015”. Penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi atas kerja keras Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan dalam melaksanakan rekonsiliasi yang baik, benar, dan tepat waktu. Kategori dan penilaian dititikberatkan pada hasil rekonsiliasi dan kecepatan/ketepatan penyerahan LPJ. Atas prestasi tersebut, selain piagam penghargaan, Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan memperoleh Fasilitas Kartu Apresiasi. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk mendapatkan fasilitas Rekonsiliasi dan Penyerahan SPM ke Loket Pelayanan tanpa antrian atau menjadi satker prioritas selama 4 bulan (Desember 2015 hingga Maret 2016).
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Bina Obat Publik dan Perbekkes Tahun 2015
29
Gambar 19. Piagam Penghargaan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekkes Tahun 2015
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Bina Obat Publik dan Perbekkes Tahun 2015
30
BAB IV PENUTUP
Laporan kinerja Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan di Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015 dilakukan sesuai tugas dan fungsi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 dan perubahannya dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 35 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang diuraikan secara rinci di dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019. Laporan kinerja ini disusun sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis/Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Laporan kinerja menggambarkan pencapaian kinerja Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan dalam mencapai sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan kinerja. Sebagai pelaksana kegiatan peningkatan ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan pada program kefarmasian dan alat kesehatan, Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan telah berhasil merealisasikan target yang telah ditetapkan di dalam dokumen perencanaan. Hal ini tampak pada pencapaian indikator kinerja kegiatan pada tahun 2015 telah mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Indikator Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas terealisasi sebesar 79,38% dari target 77%. Sementara untuk indikator Persentase IFK yang Melaksanakan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar terealisasi sebesar 57,34% dari target 55%. Dari segi anggaran, Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan berhasil mencapai realisasi sebesar 98,04% yaitu Rp. 1.599.658.624.605,- dari alokasi Rp. 1.631.612.131.000,-. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi motivasi dan acuan dalam perencanaan kegiatan pada periode berikutnya, sehingga pelaksanaan kegiatan di masa mendatang dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien. Untuk pelaksanaan kegiatan di periode mendatang diperlukan penguatan terutama dalam perencanaan penyusunan rencana kebutuhan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan, penyusunan ekatalog obat, koordinasi antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam hal sosialisasi dan pelaporan indikator kinerja kegiatan, mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian dokumen anggaran sesuai standar yang berlaku, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodik. Akhir kata, semoga Laporan kinerja Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan ini dapat dimanfaatkan untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, perbaikan dokumen perencanaan dan peningkatan pelaksanaan program dan kegiatan untuk periode yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Bina Obat Publik dan Perbekkes Tahun 2015
31
Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Bina Obat Publik dan Perbekkes Tahun 2015
32
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Bina Obat Publik dan Perbekkes Tahun 2015
33
Lampiran 2 Data Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas Tahun 2015
Jumlah Puskesmas yang Memiliki Item Obat dan Vaksin No.
Nama Obat
Satuan
Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Kepulauan Provinsi Provinsi DKI Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi DI. Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi NASIONAL Sumatera Sumatera Sumatera Provinsi Bali Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Maluku Papua Aceh Riau Kepulauan Riau Jambi Bengkulu Bangka Lampung Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah Yogyakarta Jawa Timur NTB NTT Gorontalo Maluku Papua Utara Barat Selatan Barat Tengah Selatan Timur Utara Utara Tenggara Tengah Barat Selatan Utara Barat Belitung
1 Albendazol tab
Tablet
550
17
57
15
17
2
12
10
16
1
40
20
81
17
77
9
49
11
10
0
1
0
0
11
2
2
0
18
10
2 Amoxicillin 500 mg tab
Tablet
935
31
97
23
16
3
16
17
42
3
72
50
162
37
103
11
65
11
15
0
2
18
21
16
2
8
2
21
14
3 Amoxicillin syrup
Botol
898
30
87
22
19
1
13
16
42
3
66
50
151
38
113
10
60
11
14
0
2
18
19
13
2
4
3
23
15
4 Deksametason tab
Tablet
884
30
97
23
14
1
16
12
40
2
67
50
141
33
104
11
63
11
15
0
2
18
21
15
2
7
3
24
14
5 Diazepam injeksi 5 mg/mL Epinefrin (Adrenalin) injeksi 0,1% 6 (sebagai HCL) 7 Fitomenadion (Vitamin K) injeksi
Ampul
522
21
42
17
11
2
11
6
16
3
40
31
90
19
75
9
29
4
11
0
1
15
11
5
2
4
2
17
10
Ampul
730
7
58
21
17
1
11
11
30
2
61
50
126
29
99
11
49
7
12
0
1
15
16
14
2
6
1
15
12
Ampul
806
22
94
18
14
2
14
13
42
2
60
46
140
23
104
9
39
6
14
0
2
17
18
12
2
8
3
16
17
8 Furosemid tablet 40 mg
Tablet
872
27
103
21
19
2
13
12
37
3
71
46
169
35
85
11
54
10
15
0
2
13
21
13
2
4
2
23
15
9 Garam oralit
Kantong
949
31
107
23
18
3
16
17
39
3
48
48
175
38
113
11
65
11
15
0
2
16
21
15
2
8
2
23
17
10 Glibenklamid
Tablet
909
29
107
24
19
3
12
14
39
1
69
50
176
35
100
11
64
11
15
0
2
15
17
12
2
8
2
23
14
11 Kaptopril tab
Tablet
962
29
111
23
18
3
15
16
38
2
73
50
173
36
113
11
65
11
14
0
2
18
21
16
2
8
3
23
16
12 Magnesium Sulfat injeksi 20 % Metilergometrin Maleat inj 0,200 13 mg-1 ml 14 Obat Anti Tuberculosis dewasa
Vial
457
5
36
8
7
1
11
5
13
0
37
28
107
9
69
11
27
5
6
0
1
6
14
6
0
0
3
12
8
Ampul
625
13
64
16
17
2
11
7
17
1
43
37
110
18
91
8
44
7
11
0
2
9
14
8
1
6
2
16
14
Paket
816
25
81
21
18
2
11
14
38
1
60
50
151
33
89
10
57
11
13
0
2
18
18
14
1
8
3
17
14
15 Oksitosin injeksi
Ampul
645
16
46
20
12
1
12
9
21
1
42
42
128
22
78
9
38
8
11
0
2
12
15
9
2
6
2
23
14
16 Parasetamol 500 mg tab
Tablet
977
30
97
23
18
3
15
17
42
3
74
50
182
38
113
11
64
11
15
0
2
18
21
16
2
8
3
25
14
17 Tablet Tambah Darah
Tablet
799
29
70
19
16
1
13
12
29
2
56
48
145
26
98
9
58
10
10
0
2
18
20
16
2
5
3
20
14
18 Vaksin BCG
Vial
919
31
81
22
19
2
15
16
40
3
61
50
182
28
115
10
59
11
15
0
2
18
21
16
2
8
3
22
17
19 Vaksin TT
Vial
909
31
78
22
18
2
15
16
39
3
63
50
179
28
115
11
54
11
15
0
2
18
21
16
2
8
3
22
17
20 Vaksin DPT/ DPT-HB/ DPT-HB-Hib
Vial
918
31
91
22
18
2
15
16
39
3
64
50
180
27
114
11
58
10
15
0
2
18
21
16
2
8
3
21
17
16082
485
1604
403
325
39
267
256
659
42
1167
896
2948
569
1968
204
1061
188
261
0
36
298
351
259
36
124
48
404
283
0
b Jumlah Puskesmas yang melapor
1013
31
115
24
19
3
16
17
43
3
75
50
189
38
115
11
65
11
15
0
2
18
21
16
2
8
3
23
17
c Jumlah Puskesmas Sasaran
1328
31
115
24
19
7
16
17
44
6
75
50
193
38
162
11
143
11
15
35
22
18
21
16
4
18
8
25
Persentase Ketersediaan Obat/Vaksin di Puskesmas d :
79.38
78.23
69.74
76.63
70.00
77.80
89.60
77.99
74.87
85.57
92.73
81.62
85.45
90.00
82.78
83.57
80.94
90.00
77.50
80.00
87.83
a
Jumlah Total Puskesmas yang Memiliki Item Obat dan Vaksin
83.96 85.53
65.00
83.44 75.29
87.00 0.00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Bina Obat Publik dan Perbekkes Tahun 2015
34
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
12
12
0
21
15
12
0
30
17
11
0
25
10
11
0
27
2
7
0
9
16
7
0
23
14
9
0
26
12
11
0
21
18
12
0
32
7
11
0
17
14
9
0
29
3
5
0
14
10
10
0
16
10
11
0
15
11
9
0
24
18
12
0
32
10
10
0
28
15
11
0
24
15
11
0
24
10
11
0
23
0
239
202
0
460
0
0
18
12
0
33
17
9
77
18
12
14
37
83.24
0.00
0.00
66.39
84.17
0.00
69.70
Lampiran 3 Data Persentase IFK yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar Tahun 2015
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
PROVINSI ACEH SUMATERA UTARA JAMBI BENGKULU SUMATERA BARAT BANGKA BELITUNG RIAU KEPULAUAN RIAU SUMATERA SELATAN LAMPUNG DKI JAKARTA BANTEN JAWA BARAT JAWA TENGAH DI. YOGYAKARTA JAWA TIMUR BALI KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TENGAH SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA SULAWESI BARAT SULAWESI UTARA GORONTALO NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR MALUKU MALUKU UTARA PAPUA BARAT PAPUA KALIMANTAN UTARA JUMLAH
JUMLAH IFK
JUMLAH IFK SESUAI STANDAR
23 33 11 10 19 7 12 7 17 15 6 8 27 35 5 38 9 14 10 13 14 24 13 14 6 15 6 10 22 11 10 13 29 5 511
1 4 11 7 15 6 8 4 15 10 0 5 21 35 5 21 9 10 7 11 8 3 11 8 1 6 5 7 10 3 2 6 15 3 293
PERSENTASE (%) 4.35 12.12 100.00 70.00 78.95 85.71 66.67 57.14 88.24 66.67 0.00 62.50 77.78 100.00 100.00 55.26 100.00 71.43 70.00 84.62 57.14 12.50 84.62 57.14 16.67 40.00 83.33 70.00 45.45 27.27 20.00 46.15 51.72 60.00 57.34
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Bina Obat Publik dan Perbekkes Tahun 2015
35
