KURIKULUM BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2014
NO 1.
MATERI POKOK Pancasila dan Pemilihan Umum
STANDAR KOMPETENSI Peserta memahami implementasi dan aktualisasi Pancasila dalam Pemilu Legislatif
MATERI PEMBAHASAN 1. Nilai, Konsep, Prinsip dan Fungsi Pancasila; 2. Implementasi dan aktualisasi sila-sila Pancasila dalam demokrasi dan Pemilu;
METODE
LITERATUR
NARASUMBER
o Ceramah o tanya jawab, o 1,5 x 60 menit
Kaelan, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta, 2004. Kaelan, Negara Kebangsaan Pancasila, Yogyakarta, 2013 Slamet Sutrisno, Filsafat dan Ideologi Pancasila, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2006. Jimly Asshiddiqie, Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta, 2007. Agus Wahyudi dkk., Proceeding Kongres Pancasila : Pancasila dalam Berbagai Perspektif, Jakarta, Sekrtariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2009. Proceeding Kongres Pancasila di Bali As’ad Ali, Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa Risalah Sidang BPUPKI Dokumen Kursus Pancasila Dari Presiden Soekarno Tanggal 22 Mei 1958 AB Kusuma, Lahirnya UUD 1945 Yudi Latif, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, Gramedia Pustaka Utama, 2011 Setneg RI Risalah Sidang BPUPK dan PPKI I Bambang Sugiarto dan Agus Rachmat W, Wajah Baru Etika dan Agama, 2000 Budiono Kusumohamidjojo, Problematik Ketertiban yang Adil, 2004 Paul M Kennedy, Preparing for twenty first century, 1993. Kenichi Ohmae, The End of The Nation State: The Rise of Regional Economies, 1995
Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.H. Prof. Dr. Mahfud MD, S.H., M.H. Gregorius Seto Haryanto, Ph.D Prof. Dr. Sudjito Dr. Yudi Latief
Soerjanto Pospowardojo, Filsafat Pancasila, 1989 Leo Kleden, Sebuah Refleksi Kebudayaan di Awal PJP Tahap II, 1994. Van Hoeve, Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI, 2011 K. Bartens, Etika, 1994 Maria Farida Indrati, Ilmu Perundangundangan, 1998 Makalah Khusus Tentang Pancasila dan Pemilu 2.
3.
Partai Politik, Demokrasi, dan Pemilihan Umum
Peserta memahami fungsi dan tanggungjawab partai politik dalam demokrasi dan pemilihan umum.
Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia
1. Peserta memahami supremasi konstitusi, negara hukum dan demokrasi serta perubahan UUD 1945. 2. Peserta Memahami Perkembangan gagasan model judicial review dan kewenangan MK.
1. Fungsi dan tanggungjawab partai politik menurut UUD 1945; 2. Perjalanan Demokrasi di Indonesia; 3. Sejarah Pemilu di Indonesia (Sistem, penyelenggaraan, dan penyelesaian sengketa); 1. Supremasi Konstitusi; 2. Negara Hukum dan Negara Demokrasi; 3. Perubahan UUD 1945; 4. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Pancasila dan UUD 1945
o Ceramah o tanya jawab, o 1,5 x 60 menit
o Ceramah o tanya jawab, o 2 x 60 menit
Makalah Narasumber Pembubaran Partai Politik Demokrasi Konstitusional Politik Hukum Pemilu
Model-model Pengujian Undang-undang Teori Hans Kelsen Dahlan Thaib, dkk, Teori dan Hukum Konstitusi, Rajawali Pers, Jakarta, 2010. Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme, Konpress, Jakarta, 2005. KC. Wheare, Konstitusi-konstitusi Modern, Pustaka Eureka, Surabaya, 2003 CF. Strong, Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Kajian Tentang Sejarah dan bentuk-bentuk Konstitusi dunia, Nusa Media, Bandung, 2004. Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tatanegara Jilid II, Konpress, Jakarta, 2006. Janedjri M. Gaffar, Demokrasi Konstitusional, Konpres, Jakarta, 2012 IFES, sistem pemilu Khairul Fahmi, Pemilu dan Kedaulatan Rakyat, Rajawali Press, 2011 UU Nomor 24 Tahun 2003 jo UU Nomor 8 Tahun 2011 Perpres Nomor 49 Tahun 2012 tentang
Prof. Dr. Moh. Mahfud MD Slamet Effendy Yusuf Dr. Irmanputra Sidin Dr. M. Ali Safaat Dr. Janedjri M Gaffar
Seluruh Hakim Konstitusi Dr. I Dewa Gde Palguna Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.PA. Dr. M. Ali Safaat, S.H., M.H. Winarno Yudho, S.H., M.A Dr. Irmanputra Sidin
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK Himpunan Peraturan MK Website MK Setiap Narasumber Membuat Makalah 4.
5.
Penyelenggaraan, Perselisihan Hasil, dan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Legislatif
Hukum Acara Penyelesaian PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD
Peserta memahami penyelenggaraan, pelanggaran, dan mekanisme penyelesaian pelanggaran Pemilu,
Peserta memahami hukum acara/ Prosedur Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD
1. 2. 3. 4. 5.
Penyelenggara Pemilu Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Hal-Hal Krusial dalam masing-masing Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Pelanggaran Pemilu Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Pemilu
1. Pengertian Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif 2. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan 3. Para Pihak (subjectum litis) a. Pemohon, b. Termohon, c. Pihak Terkait. 4. Permohonan: a. Permohonan memuat: Identitas Pemohon Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon Permintaan (petitum) untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon Permintaan (petitum) untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon b. Permohonan dilampiri alat bukti 5. Objek Sengketa (objectum litis) Hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon (Pemilukada)
o Ceramah; o tanya jawab; o 2 x 60 menit
UU Penyelenggara Pemilu UU Pemilu Legislatif UU Pilpres, dan Peraturan Pelaksananya
o Ceramah; o tanya jawab; o 2 x 60 menit
UUD 1945 UU MK UU Penyelenggara Pemilu UU Pemilu Legislatif UU Parpol UU Pemda PMK Pemilu Legislatif
Dr. Hamdan Zoelva Dr. Patrialis Akbar Dr. Harjono Prof. Aswanto Topo Santoso, Ph.D Prof. Muktie Fajar Dr. I Dewa Gde Palguna Lukman Hakim Safiuddin KPU, Bawaslu, Anggota Komisi II dan III DPR Seluruh Hakim Konstitusi Dr. I Dewa Gede Palguna Dr. M. Ali Safaat, S.H., M.H Kasianur Sidauruk Triyono Edy B Muhidin
6.
7.
8.
6.
7.
Penalaran dan Argumentasi Hukum
Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi
Peserta memahami penalaran dan argumentasi hukum, kaidah, bentuk-bentuk penalaran dan kesesatan dalam penalaran hukum, serta identifikasi penerapan penalaran dan argumentasi hukum dalam putusan. Peserta memahami Yurisprudensi MK berdasarkan Putusan Perkara PUU dan Putusan Perkara PHPU
1. 2. 3.
4. 5.
Penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh Termohon (Pemilu Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden) Proses Persidangan a. Pemeriksaan Pendahuluan b. Pemeriksaan Persidangan c. Persidangan Jarak Jauh d. Pengucapan Putusan Pembuktian a. Macam-macam alat bukti b. Beban pembuktian c. Perolehan alat bukti d. Pengesahan alat bukti e. Penilaian alat bukti Putusan: a. Pengambilan Putusan b. Jenis Putusan c. Materi Muatan Putusan d. Amar Putusan e. Pelaksanaan Putusan f. Sifat Putusan g. Kekuatan Hukum Putusan h. Tenggang Waktu Putusan Pengertian Penalaran dan Argumentasi Hukum; Kaidah-kaidah Penalaran dan Argumentasi Hukum; Bentuk-bentuk penalaran: - Rule-based reasoning - Principle-based reasoning Kesesatan penalaran. Identifikasi penerapan penalaran dan argumentasi hukum dalam putusan.
1. Putusan MK terkait dengan PUU 2. Putusan MK terkait dengan PHPU 3. Peran Hakim dalam Pengambilan Putusan.
o Ceramah; o Tanya jawab; o 1,5 x 60 menit
Phillipus M. Hadjon & Tatik Sri Djatmiati , Argumentasi Hukum B. Arief Sidharta , Hukum dan Logika B. Arief Sidharta, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum Struycken, Struktur Ilmu Hukum Shidarta, Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum
o Ceramah; o Tanya jawab; o 1,5 x 60 menit
UUD 1945; UU 24/2003 jo UU 8/2011; PMK No. 11/ PMK/2006 PMK No. 16 Tahun 2009 PMK No. 17 Tahun 2009 PMK No. 06/ PMK/2005 Putusan MK terkait
Seluruh Hakim Konstitusi Prof. Achmad Sodiki Prof. B. Arief Sidharta Prof. Dr. Eddy OSH Prof. Dr. Aswanto Dr. Arief Shidarta Dr. Maruarar Siahaan Prof. Dr. M. Guntur Hamzah Dr. M. Ali Safaat
Seluruh Hakim Konstitusi. Dr. Janedjri M. Gaffar Dr. I Dewa Gede Palguna
8.
Independensi dan imparsialitas Lembaga Peradilan
9.
Teknik penyusunan Permohonan dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Legislatif Praktik Penyusunan Permohonan dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Legislatif Presentasi dan Diskusi Hasil Praktik Penyusunan Permohonan dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Legislatif
10.
11
Peserta memahami Prinsip Independensi dan Imparsialitas lembaga peradilan kaitannya dengan negara hukum serta Kode etik dan perilaku hakim, dan penegakannya, serta mekanisme menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Peserta memahami Permohonan dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Legislatif Peserta mampu menyusun Permohonan dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Legislatif Peserta mampu menyusun Permohonan dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Legislatif
1. Prinsip Independensi dan Imparsialitas lembaga peradilan kaitannya dengan negara hukum; 2. Upaya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim serta kode etik dan perilaku hakim konstitusi;
o Ceramah o tanya jawab, o 1,5 x 60 menit.
UU MK UU Pelayanan Publik PMK No. 11/ PMK/2006 PP 60/2008;
Seluruh Hakim Konstitusi Dr. Janedjri M. Gaffar Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. Prof. Dr. Aswanto Dr. Irmanputra Sidin Gregorius Seto H Winarno Yudho
o Praktik; PMK No. 16 Tahun 2009 o Pendampingan; Panduan Teknis Hukum Acara o 1 x 60 menit. Penyelesaian PHPU Legislatif
Seluruh Hakim Konstitusi
o Praktik; o Pendampingan; o 3 x 60 menit
Panitera, Panitera Muda I, dan Panitera Muda II
o Praktik; o Pendampingan; o 2 x 60 menit
Hakim Konstitusi, Panitera, Panitera Muda I, dan Panitera Muda II
Catatan: Materi Untuk Peserta dari Penyelenggara Pemilu (Termohon), penyusunan permohonan dan keterangan Pihak Terkait digantikan dengan penyusunan Jawaban Termohon.
