Kunjungan ke Bireuen Dapatkan

Quarterly Update Issue No. 1 (April 2008)

Pandangan Umum PNPM Mandiri Daerah Tertinggal dan Khusus (PNPM Mandiri DTK) atau dulu dikenal dengan nama Program P2DTK adalah satu dari beberapa program pengembangan berbasis masyarakat yang menjadi bagian dari Program Nasional Pengembangan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Tujuan program ini adalah untuk memperkuat pemerintahan, mendorong pertumbuhan dan memperbaiki pelayanan publik untuk masyarakat di lokasi program. Design program ini disusun dari pembelajaran keberhasilan proyek pengembangan masyarakat lainnya, seperti Program Pengembangan Kecamatan (PPK), menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan perencanaan kabupaten melalui proses perencanaan yang partisipatif dan penyediaan dana bantuan langsung masyarakat di kabupaten dan kecamatan.

Kunjungan ke Bireuen Dapatkan Pendidikan Sebagai Prioritas Utama Pada awal bulan Februari, tim Bank Dunia berkunjung ke desa-desa di Kecamatan Alue Limeng dan Juli untuk bertemu dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat setempat dan berdiskusi bagaimana program PNPM Mandiri DTK dapat mendukung pembangunan daerah.

Fokus newsletter ini adalah Aceh, beberapa Ruangan kelas terbuka di Madrasah Ibtidaiyah Swasta cerita ditulis dari hasil kunjungan anggota tim Bank Dunia - PNPM Mandiri DTK pada Kunjungan pertama dilakukan di Madrasah beberapa waktu yang lalu. ☼ Ibtidaiyah Swasta (MIS) di desa Alue Limeng, sebuah sekolah yang bangunannya hancur dan tidak didukung oleh fasilitas yang memadai. Satu dari 4 kelas yang ada terpaksa harus melakukan proses belajar mengajar di alam terbuka. Sekolah yang terkendala dengan pembiayaan ini, direncanakan akan menerima BLM TA 2007 dari program PNPM Mandiri DTK untuk peralatan sekolah. Biaya tambahan untuk renovasi gedung sekolahpun Beberapa Topik Lainnya …. sedang diusulkan melalui Musyawarah • Selayang Pandang Program hal. 2 Kabupaten Pengambilan Keputusan Program • Kegiatan yang sedang berjalan dan PNPM Mandiri DTK pada tanggal 24 Maret. Akan Datang hal.2 • Kunjungan ke Bireuen Dapatkan Setelah mengendarai sepeda motor ke daerah Pendidikan sebagai Prioritas Utama di Kecamatan Juli, tim melihat bangunan hal. 3 sekolah baru yang direnovasi oleh anggaran • Tertundanya Pelaksanaan Program PEMDA. Namun sekolah tersebut belum dapat Menuai Momentum hal. 3 difungsikan dan masih membutuhkan bantuan • Program Ekonomi Akan Segera Berjalan dari program seperti PNPM Mandiri DTK, karena hal. 3 belum dilengkapi oleh fasilitas pendukung • Workshop Kolaborasi LGSP di Medan seperti meja, kursi, buku, kertas, dan peralatan sebagai awal integrasi program dengan lain. ☼ Musrenbang hal. 4 •g Wawancara dengan Susie Andriani, Konsultan Manajemen Kabupaten di Aceh Pidie hal. 5 • Lokakarya Banda Aceh Fokuskan pada Praktek-praktek Terbaik Program Pendidikan hal. 6

PNPM Mandiri Daerah Tertinggal dan Khusus Informasi Tiga Bulanan April 2008

Selayang Pandang Program PNPM Mandiri DTK dilaksanakan di 10 propinsi, 51 kabupaten, dan 186 kecamatan di seluruh Indonesia.

Memperkuat Kemampuan PNPM Mandiri bertujuan untuk mengatasi atau mencegah DTK untuk Mendukung Perwujudan hal-hal terkait konflik serta memperkuat kemampuan PNPM Mandiri DTK dan program Kedamaian di Aceh PNPM Mandiri DTK dilaksanakan di beberapa propinsi yang terimbas bencana sosial dan alam. Jatuhnya rezim Suharto di akhir 1990-an, memungkinkan terciptanya sebuah iklim kelembagaan yang transparan antara masyarakat dan pemerintah daerah untuk menyelesaikan konflik secara damai. PNPM Mandiri DTK didesign untuk menyalurkan bantuan teknis yang dapat membantu terbangunnya kembali struktur sosial yang rusak karena bencana sosial dan alam serta menanamkan hal-hal positif yang dapat mencegah timbulnya kembali konflik dan mendorong pembangunan yang damai. Di propinsi Aceh, dimana ditandatanganinya perjanjian damai pada tahun 2005 adalah tanda berakhirnya tiga puluh tahun konflik separatis, PNPM Mandiri DTK adalah program dengan mekanisme yang memungkinkan pemerintah daerah maupun nasional untuk saling mendukung terwujudnya proses transisi dari paska bencana sosial ke perdamaian. Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut, Tim Konflik dan Program Pembangunan Bank Dunia telah bekerja di Aceh sejak penandatanganan perjanjian damai Helsinki. Mendapatkan dana melalui Desentralization Support Facility (DSF), dana paska konflik, dan bantuan sebesar US$11,6 juta dari Departemen for International Development (DFID),Inggris, tim telah melakukan beberapa kegiatan yang

pemberdayaan masyarakat Bank Dunia lainnya dalam usaha perwujudan perdamaian.

Fokus program tim konflik adalah penguatan sensitifitas konflik di setiap mekanisme PNPM Mandiri DTK. Termasuk juga memberikan pelatihan mediasi konflik untuk semua konsultan manajemen PNPM Mandiri DTK, pelaku pembangunan lainnya seperti pemerintah daerah dan aktivitis LSM. Program lainnya seperti bantuan psikososial bagi korban bencana sosial, dana bagi LSM Lokal yang berkerja untuk pembangunan ekonomi di daerah yang terimbas bencana sosial, kampanye sosialisasi perdamaian, serta dukungan bagi Lembaga Pemerintahan lokal dalam mengelola Dana Reintegrasi bagi mantan kombatan dan tapol/napol, serta korban konflik. ☼

Pelaksanaan proyek menuai momentum

yang

tertunda

Tertundanya implementasi PNPM Mandiri DTK di Aceh dikarenakan keterlambatan pengadaan konsultan pendukung program dan perubahan Perdirjen yang mengatur pencairan dana operasional kegiatan dan BLM. Secara efektif BLM PNPM Mandiri DTK Aceh 2007 dan 2008 baru bisa dicairkan tahun 2008. ☼

2


Lokakarya Kolaborasi LGSP-PNPM Mandiri DTK dan LGSP dengan bantuan teknis yang DTK di Medan sebagai awal integrasi biasa difasilitasi oleh program LGSP. program dengan Musrenbang Lebih dari 30 konsultan dan Tim Koordinasi Kabupaten berkumpul selama 4 hari pada lokakarya kolaborasi LGSP-PNPM Mandiri DTK di Hotel Garuda Plaza Medan, 28-31 Januari 2008. Konsultan Manajemen dari kabupaten di seluruh Aceh memaparkan modul pelatihan Manajemen Keuangan dan Penganggaran, berbagi cerita pembelajaran dan pengalaman dari lapangan. Selama lokakarya berlangsung, para tenaga ahli PNPM Mandiri DTK dan LGSP merespon pertanyaan yang diajukan oleh peserta.

Pada lokakarya selanjutnya, tanggal 24 Februari sd 2 Maret 2008, giliran pelatih yang mendapatkan pelatihan. Fasilitator LGSP dan KM Kab PNPM Mandiri DTK dilibatkan dalam serangkaian kegiatan interaktif tentang bagaimana membantu pemerintah daerah dalam merencanakan anggaran tahunannya. Tujuan dari lokakarya ini adalah untuk memberikan pemahaman bagi fasilitator program tentang bagaimana cara menghubungkan alokasi budget yang tersedia dengan kebutuhan serta prioritas masyarakat. Setelah mengikuti lokakarya, KM kab kembali melanjutkan tugasnya ke kabupaten masingmasing, yang saat ini sudah pada tahap Musyawarah Kabupaten Pendanaan. Saat ini, Fasilitator LGSP sedang memfasilitasi kegiatan finalisasi anggaran program, jadwal rapat sosialisasi, dan pembentukan tim kajian teknis. Pada bulan Februari 2008, Tim Inti PNPM Mandiri DTK dan LGSP bertemu secara rutin di Medan, Aceh, dan Jakarta untuk mengoperasionalkan kolabarasi antar program serta integrasi antar PNPM Mandiri DTK dengan Musrenbang. Hasil pertemuan tersebut adalah finalisasi panduan pengadaan dan manual program yang meringkaskan kerjasama antara PNPM Mandiri

Pada tanggal 19 – 29 Februari 2008, PNPM DTK dan LGSP melakukan kajian kebutuhan dan sosialisasi program di 4 kabupaten di Aceh (Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Bireun). Pada minggu selanjutnya, LGSP dan PNPM Mandiri DTK akan melakukan rapat sosialisasi formal dengan PIU BRR, PIU KPDT, dan PMU Bappenas, untuk mendapatkan persetujuan dan surat penghantar untuk memfasilitasi kesepakatan hasil lokakarya di lapangan. ☼

Wawancara dengan Susie Andriani, Konsultan Manajemen Kabupaten Aceh Pidie

Susie (paling kiri) dan rekan di DMC

Dalam kegiatan monitoring pelaksanaan PNPM DTK pada awal Februari 2008 ke Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie, tim menyempatkan diri untuk mewawancarai Susie Andriani, Koordinator kantor Konsultan Manajemen Kabupaten di Pidie. Berikut cuplikan hasil wawancara: Tanya: Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesediannya menerima kami. Bisa diceritakan bagaimana Ibu berserta tim menyiapkan pelaksanaan PNPM Mandiri Daerah Tertinggal di kabupaten ini? Jawab: Senang sekali bisa berbicara dengan anda. Satu hal yang sudah kami siapkan untuk mendukung pelaksanaan program adalah pelaksanaan rapat koordinasi bulanan yang dijadikan sebagai ajang untuk koordinasi antar stakeholder termasuk tim kajian teknis, serta tim pengelola kegiatan (TPK). Sekretaris Tim Kajian Teknis yang hadir pada setiap rapat, berperan untuk memberikan solusi dan mengeluarkan surat tugas sesuai dengan kesepakatan rapat. Anggota masyarakat, pemerintah daerah, dan tim PNPM Mandiri DTK mempunyai peranannya

3


masing-masing dan menyepakati perjanjian untuk melakukan tanggung jawab masingmasing. Kami sebagai KM Kab bertanggung jawab mengingatkan mereka yang hadir akan tugas-tugas mereka. Tanya: Terima kasih untuk ringkasannya. Menurut anda, apa yang menjadi tantangan atau hambatan selama tahap perencanaan? Jawan: Masalah yang baru saja kita berhasil atasi adalah tertundanya rapat koordinasi bulanan pada akhir tahun 2007 akibat masalah dengan anggaran pemerintah dan kebingungan siapa yang akan mengadministrasikan dana bantuan. Namun, masalah tersebut dapat diatasi dan kami sudah memulai rapat koordinasi pada 16 Januari 2008 dan sudah berjalan secara berkala sejak itu. Tanya: Yang anda sampaikan sangatlah menarik, lalu bagaimana kegiatan di kabupaten dan kecamatan saling dihubungkan? Khususnya, bagaimana hubungan PNPM Mandiri Daerah Tertinggal (P2DTK) - PPK? Jawab: Disini, antar program PPK dan PNPM Mandiri DTK punya hubungan kuat dalam kolaborasi informal. Sebagai contoh, kedua tim saling mengundang untuk menghadiri rapat masing-masing program. Sewaktu rapat, Fasilitator Kabupaten PPK menginformasikan daftar nama fasilitator kecamatan (FK). Kemudian, kami bertemu dengan FK PPK untuk bersama-sama melihat daftar proposal yang diprioritaskan masyarakat melalui forum PPK. Bagi proposal yang tidak didanai PPK namun memenuhi syarat untuk mendapatkan pendanaan PNPM Mandiri Daerah Tertinggal dan disetujui oleh tim kajian teknis akan dipertimbangkan untuk kemungkinan mendapatkan pendanaan BLM kabupaten PNPM Mandiri DTK.

Tanya: Ada beberapa program yang serupa baik itu yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah lainnya, bagaimana cara anda untuk menghindari terjadinya duplikasi program? Answer: Memang ada beberapa lembaga lain yang bekerja disini. Di Kabupaten Pidie, Bupati bertemu secara rutin dengan perwakilan tiap lembaga untuk mengklarifikasi dan membagi peran dan tanggung jawab antara pemerintah dan lembaga non-pemerintah. Menurut saya, salah satu cara yang bisa mendukung usaha Bupati dan terciptanya kolaborasi antar program adalah membangun koordinasi dengan unit kerja pemerintah setempat. Pemerintah setempat sangat mendukung usaha kami, dan bahkan menindaklanjuti rekomendasi dari hasil musyawarah kabupaten program. ☼

Program Ekonomi Akan Segera Berjalan

Bidang Kegiatan Pengembangan Sektor Swasta (PSS) PNPM DTK Aceh dan Nias – yang memberikan bantuan teknis kepada pelaku usaha dan pemerintah daerah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan sektor swasta dan kesempatan untuk mengakses BLM Kabupaten untuk pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi – akan segera dimulai dengan dilaksanakannya program pendukung PNPM DTK – Tata Kelola Ekonomi di Aceh (Economic Governance in Aceh atau EGA) yang didanai oleh DFID dan MDF. Pelaksana PNPM DTK-EGA yaitu The Asia Foundation (TAF), adalah sebuah lembaga internasional non-profit yang memiliki lebih dari 50 tahun pengalaman di Asia dan Indonesia, termasuk 3 dekade di Aceh, akan memberikan bantuan teknis di 5 kabupaten pilot. Program ini bertujuan untuk melakukan reformasi birokrasi dan memperbaiki iklim investasi, terutama di daerah perdesaan. Selain itu program PNPM DTK-EGA akan melakukan survey tata kelola ekonomi dan regulasi, serta mensosialisasikan hasil survey pada Musyawarah Sektor Swasta (MSS) yang akan difasilitasi oleh PNPM DTK di 17 Kabupaten di Aceh dan 2 Kabupaten di Nias. MSS adalah sebuah musyawarah untuk mendiskusikan alternatif usulan kegiatan untuk mengatasi permasalahan yang teridentifikasi melalui survey dan focus group discussion Susie (keempat dari kiri) menjawab pertanyaan bidan (FGD) di level kecamatan. Hasil survey ini juga dalam sebuah rapat. memungkinkan bagi donor, investor, serta pemerintah daerah, untuk mengetahui

4


keadaan iklim investasi, kebutuhan pengembangan masing-masing kabupaten, serta bagaimana perbandingan iklim investasi antar kabupaten di Aceh, Nias, dengan propinsi lain di Indonesia. Selain di Aceh, TAF dan mitra kerjanya, KPPOD, juga melakukan survey terpisah di kabupaten lain di Indonesia. Di 5 kabupaten pilot, TAF bersama mitra lokalnya selama 2 tahun akan memberikan bantuan teknis dalam penyederhanaan birokrasi perizinan melalui pembentukan/pengembangan layanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP), melatih pemerintah daerah dalam menginventarisir, menganalisis peraturan-peraturan daerah yang membebani dunia usaha dengan metode Regulatory Impact Assessment (RIA) atau Analisis Dampak Regulasi, serta penguatan kapasitas jaringan kelompok usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui pembentukan Forum Sektor Sektor untuk mendukung reformasi iklim investasi. Program PNPM Mandiri DTK-EGA, disupervisi oleh Bank Dunia, akan bekerja sama dengan Lembaga Pelaksana Kegiatan Pengembangan Sektor Swasta PNPM Mandiri DTK (LPK-PSS), yang direncanakan akan berada di lapangan pada akhir tahun ini. LPK-PSS Aceh dan Nias akan membantu fasilitasi proses integrasi perencanaan partisipatif dengan perencanaan pengembangan ekonomi serta perumusan alternatif solusi pengembangan sektor swasta melalui fasilitasi FGD dan Musyawarah Sektor Swasta, dan pembentukan Forum Sektor Swasta di 19 lokasi program. ☼

Lokakarya Banda Aceh Fokuskan pada Praktek-praktek Terbaik Program Pendidikan Program P2DTK membantu kabupaten dalam menyusun rencana program pendidikan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan dari masyarakat serta menyediakan dana bantuan untuk melaksanakan proposal sub kegiatan yang disetujui oleh forum musyawarah. Meskipun kabupaten sudah berhasil menyusun proposal berdasarkan kebutuhan masyarakat namun bukan berarti kabupaten selalu tahu pihak mana yang bisa membantu mereka menangani masalah secara komprehensif. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan adanya pendekatan yang memungkinkan identifikasi, kajian, serta diseminasi praktik-

praktik terbaik sebagai pembelajaran dan sumber informasi di bidang pendidikan, mekanisme inilah yang dicoba dibangun oleh program SISWA (System Improvenment through Sector Wide Approach) atau dikenal ........, sebuah program yang mendukung pemerintah daerah dalam menyusun prioritas di bidang pendidikan.

Kiri: Ibu Ummiyani,kepala sekolah MIN Rukoh Kanan: Belajar dari pajangan di MIN Rukoh

Di Aceh sudah terdapat beberapa program pendidikan yang melibatkan masyarakat dalam perbaikan sekolah, seperti CLCC (Creating Learning Communities for Children – oleh UNESCO-UNICEF) dan ERA (Education Reform for Aceh oleh AusAID). Lalu, apa dan bagaimana kerjasama antara PNPM DTK dengan program-program tersebut? Lokakarya gabungan SISWA-P2DTK di Banda Aceh pada 3-4 Maret ditujukan untuk mencari kemungkinan kerjasama antara programprogram terkait. Lokakarya yang melibatkan stakeholder perwakilan program dijadikan sebagai ajang untuk berbagi pengalaman sejauh mana status kegiatan masing-masing program. Selain itu, penjelasan Kepala Sekolah MIN Rukoh yang disertai dengan kunjungan ke sekolah dapat menunjukkan kepada peserta lokakarya akan manfaat penerapan program Manajemen Berbasis Sekolah. Peserta lokakarya kagum terhadap aktivitas belajar mengajar, ruangan kelas, dan keterlibatan sukarelawan dari unsur orangtua murid dan masyarakat dalam manajemen sekolah. Lokakarya ini menghasilkan kesepakatan bagi pelaku program untuk meneruskan program yang telah terbukti keberhasilannya, bergerak dari sistem kluster sekolah, disertai dengan pelatihan serta kegiatan peningkatan kapasitas manajemen guna mendukung keberlanjutan dan penyebaran manfaat program di lokasi lainnya. Lokakarya ini barulah awal dari

5


serangkaian kegiatan untuk mendukung kerjasama antar program. SISWA berencana menyediakan bantuan teknis untuk membantu kabupaten dalam merencanakan program pendidikan dan memberikan dukungan yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya. ☼

Untuk informasi lebih lanjut tentang PNPM Daerah Tertinggal, hubungi: Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal Email: [email protected] National Management Consultant (NMC) Jl. Tanah Abang V No. 37 B, Jakarta Phone: +62-021-3510-004 Email: [email protected]

6

Kunjungan ke Bireuen Dapatkan

Recommend Documents