Kuliah 7
Variabel Organisasi
Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean
1
Mengapa Organisasi Penting
Organisasi pengimplementasi kebijakan memiliki peran strategis dalam proses implementasi. Organisasi bertanggung jawab terhadap delivery mechamism process, yaitu: bagaimana policy output dapat mencapai kelompok sasaran. Jika organisasi yang diberi tugas mengimplementasikan kebijakan tidak efektif maka konsekuensinya implementasi akan gagal dilaksanakan. Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean
2
Siapa yang bertanggung jawab?
Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Civil Society Organisation (CSO) Swasta Hybrid atau quasi organisation
Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean
3
Kapasitas Organisasi Sebagai Fungsi Hubungan Pemerintah Pusat-Daerah
Dalam konteks hubungan pemerintah pusat dan daerah, organisasi pengimplementasi mencerminkan fungsi hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sehingga : kapasitas organisasi pengimplementasi dipengaruhi oleh variabel-variabel yang ada pada pemerintah pusat (inducements and constraints). Dan juga oleh variabel-variabel yang ada pada pemda (state capacity: ecological, both economic and political and organisational capacity). Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean
4
Kemampuan Organisasi Pada Level Pemda
Kapasitas pemda dalam mengimplementasikan suatu kebijakan adalah kemampuan yang dimiliki pemda untuk menggerakkan semua sumber daya yang ada di daerah untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Kapasitas pemda dalam hal ini dipengaruhi oleh, antara lain:
Kemampuan pimpinan kepala dinas. Apakah kepala dinas tersebut dipilih atau diangkat. Secara teoritis dikatakan bahwa kepala dinas yang diangkat akan lebih capable dalam menghandle tugas-tugas implementasi. Kemampuan eksekutif dalam menentukan arah kebijaksanaan Profesionalisme lembaga legislatif Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean
5
Kapasitas…[2]
Dalam perspektif organisasional, kapasitas pemda dapat diartikan sebagai kemampuan pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama (get its act together) dengan cara: membangun struktur organisasi, mengatur operasionalisasinya, mengkoordinasi upaya-upaya pencapaian tujuan yang dilakukan oleh sejumlah personel yang berkemampuan untuk merubah pesan-pesan kebijakan menjadi pencapaian-pencapaian yang nyata. Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean
6
Faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas organisasi
Kemampuan organisasi akan sangat dipengaruhi atau (produk) dari tiga hal pokok: Struktur Personel finansial
Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean
7
Isu-isu penting tentang struktur organisasi-Implementasi
Bahwa struktur organisasi yang “hierarchically integrated” akan lebih memungkinkan implementasi untuk berhasil karena:
Komunikasi akan berjalan lebih lancar Adanya kedekatan unit-unit organisasi dan personel
Implementasi yang dilakukan oleh intraorganisasi akan lebih berhasil dibanding dengan implementasi oleh interorganisasi (O’toole, 1983)
Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean
8
Struktur-lanjutan
Jumlah organisasi yang terlibat akan menentukan keberhasilan implementasi (Kelman, 1984). Adanya “assistance structure” juga akan berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi suatu kebijakan Untuk kebijakan yang secara teknis tidak memerlukan adaptasi dan perubahan, struktur yang sederhana lebih cocok dipilih. Untuk kebijakan yang memerlukan adaptasi struktur yang kompleks akan lebih cocok
Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean
9
Struktur-lanjutan
Perlunya lembaga (agen) tunggal pelaksana implementasi. Agen tunggal akan mendukung integrasi hierarki, akan tetapi mengurangi fleksibilitas Perlunya penyertaan LSM/swasta. Pemda sering tidak mungkin melaksanakan kebijakan sendiri, mereka kadang membutuhkan bantuan LSM dan bahkan swasta dalam implementasi kebijakan tertentu Perlunya lead agency yang memiliki kewenangan untuk melakukan peran koordinasi (integrasi)
Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean
10
Fakta Tentang Stuktur Organisasi untuk Implementasi Kebijakan 89th congress 1965-1966
103rd Congress 1993-1994
Total
Single agency
16.5% (16)
10.0% (4)
14.6% (20)
Multiactor
83.5% (81)
90.0% (36)
85.4% (117)
Total
100.0% (97)
100.0% (40)
100.0% (137)
Source: Hall, T. and O’Toole, L.J (jr). (2000), Administration and Society, pp. 679. Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean
11
Fakta Tentang Hubungan Antar Aktor dalam Implementasi Kebijakan 89th congress 1965-1966
103rd Congress 1993-1994
Total
Pooled
17.5% (17)
25.0% (10)
19.7% (27)
Sequential
47.4 (46)
32.5 (13)
43.1 (59)
Reciprocal
18.6 (18)
32.5 (13)
22.6 (31)
Single agency
16.5 (16)
10.0 (4)
14.6 (20)
Total
100.0% (97)
100.0% (40)
100.0% (137)
Source: Hall, T. and O’Toole, L.J (jr). (2000), Administration and Society, pp. 691 Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean
12
Persoalan untuk Membentuk Struktur yang Baru
Dalam implementasi kebijakan sering tidak ditunjuk suatu institusi khusus yang ditugasi untuk mengimplementasikan suatu kebijakan Implementasi diserahkan kepada birokrasi yang sudah ada, sebagai akibatnya implementasi tidak berjalan lancar karena birokrasi memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas rutin mereka. Di sisi yang lain, membentuk institusi yang baru tidak selalu mudah karena akan menimbulkan persoalan menyangkut: aturan hukum, personel, dukungan finansial dan konflik kewenangan. Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean
13
Model Disain Struktur Direktur
Divisi
Divisi
Simple structure
Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean
14
Model…[2] Direktur
Divisi
Direktur
Divisi
Divisi
Divisi
Complex structure Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean
15
Model…[3] Fungsi
Departemen D
E
F
A
B
C
D
Matrix structure Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean
16
Model…[4] Direktur
Divisi
Divisi
CSO Kelompok sasaran Assistance structure Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean
17
Model…[5] Direktur
Direktur
Divisi
Divisi Divisi
Direktur
Divisi
Divisi
Divisi
Target group
Lead agency structure
Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean
18
Stuktur Atas Dasar Aliran Kerja Sequential
A
B
C
Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean
Target group
19
Struktur Aliran…[2] Pooled
A
C
B
Target group
Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean
20
Struktur Aliran…[3] Recriprocal
A
B
C
Target group
Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean
21
Personel
Semakin besar jumlah personel perkapita yang dimiliki oleh pemda (propinsi/kabupaten) akan mempercepat proses implementasi Semakin meningkat jumlah staf profesional perkapita maka implementasi akan lebih berhasil
Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean
22
Personel-lanjutan
Isu-isu penting yang lain yang berhubungan dengan personel: Kesesuaian tujuan individu/personel dengan pesan kebijakan Komitmen (motivasi) dan kompetensi (keahlian) personel untuk melaksanakan implementasi (will and skill) Pengalaman dan senioritas
Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean
23
Finansial
Dukungan finansial merupakan salah satu bagian dari kejelasan pesan kebijakan apakah dukungan finansial datang dari pemerintah pusat, pemda, atau kedua-duanya.
Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean
24
Finansial-lanjut
Asumsi-asumsi pokok:
Semakin besar budget yang dialokasikan untuk suatu program maka semakin straitght forward proses implementasi dan peluang implementasi akan lebih besar Kejelasan target (sasaran program) yang dibiayai sering lebih penting daripada kemampuan daerah untuk membiaya program itu sendiri. Komitment pemda untuk mengalokasikan anggaran pada suatu program (political will yang diwujudkan dalam alokasi anggaran) akan mempengaruhi keberhasilan implementasi
Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean
25
Kapasitas Organisasi Untuk Sukses Kemampuan untuk Menjembatani berbagai kepentingan Kapasitas untuk menggalang dan menjaga dukungan Kemampuan untuk beradaptasi terhadap tugas-tugas yang baru dan memiliki suatu framework untuk melakukan proses pembelajaran Kemampuan untuk mengenali perubahan lingkungan Kemampuan untuk melakukan lobby and advokasi Memiliki kemampuan untuk memonitor dan mengendalikan implementasi Memiliki mekanisme koordinasi yang baik Memiliki mekanisme untuk memonitor dampak dari kebijakan (Sumber: Crosby, 1996: pp. 23-24).
Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean
26
