KINERJA ORGANISASI PEMERINTAH Oleh : AGUS RONALDI Diberbagai negara berkembang termasuk Indonesia, aktivitas pembangunan menyangkut kepentingan dan kebutuhan masyarakat umum lebih dominan dilaksanakan oleh organisasi pemerintah ( organisasi publik ). Untuk menjalankan fungsi pelayanan secara baik dan menyentuh kebutuhan pelanggannya, maka diperlukan dukungan berbagai unsur. Unsur-unsur dimaksud adalah unsur prilaku organisasi yang baik, meliputi prilaku manusia baik individu maupun secara tim kerja, pengaturan dan mekanisme kerja seperti sistem, prosedur dan metode kerja dalam organisasi publik serta sarana pelayanan dan kualitas personilnya. Unsur-unsur seperti dikemukakan diatas pada semua jenjang dalam organisasi publik/pemerintahan belum sepenuhnya dimiliki sehingga menjadi penyebab masalah atau kekuatan penghambat utama masalah, yang dirinci sebagai berikut : 1.
kurang baiknya prilaku manusia / aparat
2.
lemahnya pengaturan dan mekanisme kerja
3.
kurang memadainya sarana pelayanan
4.
kurangnya perhatian pimpinan terhadap bawahan
5.
kualitas aparat yang belum memadai sejiring dengan perkembangan teknologi. Penyebab masalah diatas mengakibatkan rendahnya kinerja organisasi
pemerintah/publik. Dengan demikian substansi masalahnya adalah rendahnya kinerja organisasi
publik/
pemerintahan
dalam
memberikan
pelayanannya
kepada
masyarakat. Rendahnya kinerja organisasi publik dalam pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diutarakan di atas adalah sebagai berikut : 1. Kurang baiknya prilaku manusia/aparat dalam organisasi publik. Kenyataan secara umum dalam organisasi publik menunjukan bahwa tugas-tugas pelayanan yang dilaksanakan sering dijumpai sikap/prilaku kerja yang kurang atau tidak memuaskan masyarakat, misalnya mengobrol dengan teman berjam-jam ketika jam kerja berlangsung, membeda-bedakan orang dalam pelayanan, masuk dan pulang kantor tidak tepat waktu, tidak tepati janji yang diberikan kepada masyarakat/pelanggan. Prilaku pimpinan terhadap tugas dan bawahannya sangat rendah, motivasi jarang diberikan, apalagi penghargaan tidak sesuai bahkan tidak pernah diberikan.
2. Lemahnya pengaturan dan mekanisme kerja. Mekanisme kerja seperti ini belum berjalan secara baik, hal ini nampak dalam proses pelayanan, yaitu apabila ada personil yang tidak masuk tepat waktu atau tidak masuk kantor akan mengakibatkan pekerjaan mengalami kelambatan. Dalam organisasi publik sering terjadi kemacetan dalam unsur ini. Kebanyakan pegawai baik pimpinan maupun bawahan tidak disiplin dalam menepati waktu kerja, bekerja tidak sesuai sistem, prosedur dan metode yang berlaku. Lain halnya dengan organisasi perusahaan yang selalu ketat menerapkan prinsip-prinsip kerja sesuai sistem, prosedur dan metode kerja yang ditetapkan dalam organisasi. 3. Kurang memadainya sarana pelayanan pada organisasi publik. Pada umumnya organisasi publik memiliki sarana pelayanan yang serba terbatas sehingga menjadi salah satu penyebab rendahnya kinerja organisasi bila dibandingkan dengan organisasi perusahaan yang memiliki sarana kerja serba lengkap serta selalu dirawat/terpelihara baik dan digunakan sesuai ketentuan organisasi untuk pelayanannya kepada pelanggan. Sering pula terjadi bahwa fasiltas kerja memang sudah lengkap tersedia namun pemanfaatan tidak maksimal dipakai untuk menunjang pekerjaan dinas, melainkan digunakan untuk kepentingan diluar dinas, ada fasilitas yang berpindah tempat dari kantor ke rumah pegawai dan pejabat. Ada pegawai / pejabat yang memiliki fasilitas dinas lebih dari satu ada pula yang tidak memiliki sama sekali. 4. Kurangnya perhatian pimpinan terhadap bawahan. Perhatian dari pimpinan yang dipimpin merupakan suatu unsur yang tidak kalah pentingnya dalam kehidupan dan perkembangan suatu organisasi. Perhatian pimpinan
disini
dapat
diwujudkan
dalam
bentuk
pemberian
motivasi,
penghargaan, dan juga sapaan, dengan demikian bawahan merasa dihargai oleh pimpinan sehingga tanpa diperintahpun dengan sadar akan melaksanakan tugas pelayanannya dengan baik. Unsur perhatian pimpinan dalam organisasi publik kurang dilakukan oleh pimpinan, bila dibandingkan dengan organisasi perusahaan.
5. Kualitas aparat yang belum memadai. Kualitas yang dimaksudkan disini meliputi 2 ( dua ) unsur, yaitu mental dan pengetahuan akademis yang harus seimbang dimiliki oleh aparatur. Secara umum dalam organisasi publik pada semua tingkatan dari pusat sampai ke daerah-daerah memiliki aparatur yang kualitasnya kurang memadai, hal ini disebabkan ketika
sejak awal dilakukan rekrutmen/ seleksi calon pegawai kurang mengutamakan unsur kualitas seperti yang dilakukan oleh organisasi perusahaan yang selalu mengutamakan unsur kualitas dari calon yang direkrut. Penutup Perlu dibangun birokrasi berkultur dan struktur rasional-egaliter, bukan irasionalhirarkis. Caranya dengan pelatihan untuk menghargai penggunaan nalar sehat dan mengunakan hasil-hasil ilmu pengetahuan. Perlunya memiliki semangat pioner, bukan memelihara budaya minta petunjuk dari atasan. Perlu dibiasakan mencari cara-cara baru yang praktis untuk pelayanan publik, inisiatif, antisipatif dan proaktif, cerdas membaca keadaan kebutuhan publik, memandang semua orang sederajat di muka hukum, menghargai prinsip kesederajatan kemanusian, setiap orang yang berurusan diperlakukan dengan sama pentingnya. Birokrasi Indonesia ke depan perlu mendukung dan melakukan peran pemberdayaan dan memerdekakan masyarakat untuk berkarya dan berkreatifitas. Perlu dikurangi kadar pengawasan dan represi terhadap hak ekspresi masyarakat. Perlu ditinggalkan cara-cara penguasaan masyarakat lewat kooptasi kelembagaan dan dihindari sikap dominasi. Birokrasi bertindak profesional terhadap publik. Berperan menjadi pelayan masyarakat (public servent). Dalam memberikan pelayanan ada transparansi biaya dan tidak terjadi pungutan liar. PNS perlu memberikan informasi dan transparansi sebagai hak masyarakat dan bisa dimintai pertanggungjawabannya (public accountibility) lewat dengar pendapat (hearing) dengan legislatif atau kelompok kepentingan yang datang. Melakukan pemberdayaan publik dan mendukung terbangunnya proses demokratisasi. Birokrasi yang saling bersaing antar bagian dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam melayani publik secara kompetitif, bukan minta dilayani atau membebani masyarakat dengan pungutan liar, salah urus, dan ketidakpedulian. Birokrasi yang melakukan rekruitmen sumber daya manusianya melalui seleksi fit and proper test, bukan mengangkat staf atau pimpinan karena alasan kolusi dan
nepotisme. Birokrasi yang memberikan reward merit system (memberikan penghargaan dan imbalan gaji sesuai pencapaian prestasi) bukan spoil system (hubungan kerja yang kolutif, diskriminatif dan kurang mendidik, pola reward dan punishment kurang berjalan). Untuk mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan bermoral tersebut, mutlak diperlukan peraturan disiplin PNS yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin, sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong PNS untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja. Peraturan Pemerintah tentang disiplin PNS ini antara lain memuat kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan untuk membina PNS yang telah melakukan pelanggaran, agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diri pada masa yang akan datang. Dalam Peraturan Pemerintah ini secara tegas disebutkan jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran disiplin. Hal ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang menghukum serta memberikan kepastian dalam menjatuhkan hukuman disiplin. Demikian juga dengan batasan kewenangan bagi pejabat yang berwenang menghukum telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini. Penjatuhan hukuman berupa jenis hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak dari pelanggaran yang dilakukan. Kewenangan untuk menetapkan keputusan pemberhentian bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Selain hal tersebut di atas, bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin diberikan hak untuk membela diri melalui upaya administratif, sehingga dapat dihindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam penjatuhan hukuman disiplin.
Daftar Pustaka 1. Thoha, Mifta, DR ( 1983 ) Kepemimpinan dalam manajemen, Suatu pendekatan prilaku, Ed.1. Cet. 7 PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Pebruari, 1999. 2. Moenir, H.O.S, Drs. www madacan 3. www. Kebebasan Inormasi.org (kinerja Birokrasi Pelayanan Publik) 4. PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
