Kuliah 6
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Implementasi Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean
1
Hubungan Antara VI-VD Variabel Independen: Adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi Variabel Dependen adalah fenomena Implementasi yang dijelaskan, yaitu: Kinerja implementasi kebijakan Hubungan causal antara VI dan VD dapat digambarkan dalam diagram sbb:
Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean
2
Independent Variables:
Dependent variable:
X1
Kinerja Implementasi Kebijakan
X2 X3
Asumsi model: Kebijakan publik sebagai realitas sosial yang eksistensinya dapat dijelaskan oleh hukum-hukum sebabakibat sebagaimana ditemukan dalam realitas ilmu alam (natural science). Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean
3
Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi Kebijakan Organisasi Lingkungan Target
group
Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean
4
1. Variabel Kebijakan Tipe
Kebijakan: Tipe atau jenis kebijakan adalah salah satu faktor yang amat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Kinerja program atau kebijakan yang berbeda tidak selalu menghasilkan kinerja yang sama
Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean
5
Jenis-Jenis Kebijakan
Kebijakan Distributif:
Adalah kebijakan yang dimaksudkan untuk mendorong aktivitas masyarakat/swasta yang dianggap lebih diinginkan dan menguntungkan bagi masyarakat luas. Bentuk intervensi: –Subsidi –Transfer dana –Insentif pajak –Kredit lunak Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean
6
Jenis kebijakan-lanjutan Kebijakan
competitive regulatory: Adalah kebijakan berupa pemberian barang atau jasa kepada satu atau sejumlah terbatas pelayan jasa publik (delivers) yang dipilih dari sejumlah calon kompetitif. Contoh: – Izin siaran TV – Izin siaran radio swasta – Izin trayek bus, penerbangan dll. Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean
7
Jenis kebijakan-lanjutan
Kebijakan protective regulatory: Yaitu kebijakan yang dimaksudkan untuk melindungi masyarakat umum dengan cara menetapkan persyaratan/kondisi untuk kegiatan swasta tertentu. Contoh: – – – – – – – –
Peraturan upah minimum propinsi/kota Persyaratan tanam kembali untuk HPH Pengujian kendaraan bermotor Penetapan tarif angkutan Label halal Pencantuman label khusus pada rokok Pembatasan usia pengunjung diskotik, dsb. Keamanan dan ketertiban dalam negeri (Inpres No. 2/2013) Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean
8
Jenis kebijakan-lanjutan
Kebijakan redistributif: Adalah kebijakan yang bertujuan mengendalikan (readjust) alokasi kekayaan, pemilikan, atau nilainilai lainnya diantara kelas sosial dan kelompok sosial dalam masyarakat. Contoh: – – – –
Pajak penghasilan atau pajak PBB Prioritas pada pengusaha lemah Pendidikan dan latihan di BLKI Program bantuan desa, IDT Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean
9
Tipe Kebijakan Berdasarkan Jenis Manfaat yang dihasilkan
Menurut Grindle (1980) kebijakan publik dapat dibedakan menjadi 2 jenis berdasarkan manfaat yang dihasilkan. – Kebijakan kolektif: adalah kebijakan yang mencoba menstimuli permintaan dari masyarakat, misal: pengadaan listrik dan air bersih. – Kebijakan divisive: kebijakan yang mendatangkan manfaat untuk individu, contoh kebijakan perumahan murah. Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean
10
Tipe kebijakan…lanjut Kebijakan kolektif biasanya lebih mudah diimplementasikan dibanding dengan kebijakan yang divisive karena kebijakan complience dari daerah dan kelompok masyarakat lebih tinggi. Sementara kebijakan divisive lebih sulit diimplementasikan karena menimbulkan konflik dan kompetisi antara mereka yang menginginkan pelayanan. Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean
11
Kebijakan dapat juga dibedakan berdasarkan site of decision making Kebijakan
nasional Kebijakan provinsi Kebijakan lokal
Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean
12
Kebijakan Berdasarkan Hierarkinya Kebijakan Puncak Nasional
Undang-Undang Dasar
Undang-undang
Kebijakan Nasional
Peraturan Pemerintah
Pusat
Peraturan Presiden
Peraturan Daerah
Kebijakan Lokal Sb: UU/10/2004
•Perprov/perkab/perdes
Program/proyek Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean
Daerah
13
Site of Decision Making…lanjut Kebijakan
nasional biasanya akan lebih sulit diimplementasikan dibanding kebijakan pada level lokal karena berbagai faktor: – Kompleksitas stakeholder yang terlibat – Kecenderungan terjadinya generalisasi – Rendahnya complience pada pemerintah lokal Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean
14
Kebijakan dibedakan berdasarkan luasnya area perubahan yang ingin dicapai Sistem Sosial, ekonomi, dan politik: belief, value, culture, norm, behaviour
Kebijakan Publik sebagai bentuk intervensi pemerintah
Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean
15
Aspek Perubahan
Kebijakan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan pada aspek fundamental pada masyarakat yang diberlakukan secara luas. Contoh: Program KB, legalisasi aborsi, legalisasi prostitusi dsb. Kebijakan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan pada aspek kehidupan yang kurang fundamental dan berlaku pada luas lingkup yang lebih terbatas. Contoh: gerakan kebersihan lingkungan dengan menetapkan denda bagi yang membuang sampah sembarangan
Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean
16
Kebijakan sebagai suatu pesan Menurut Goggin et al.(1990), kebijakan diasumsikan sebagai suatu pesan dari pemerintah federal (pusat) kepada pemerintah daerah. Keberhasilan implementasi pesan tersebut sangat dipengaruhi oleh 3 hal pokok:
– The content of the policy message – The form of the policy message – The reputation of the communicators Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean
17
Kebijakan-pesan (lanjut) Message
content
Message
form
– Resources – Policy efficacy – Citizen participation – Policy clarity – Policy consistency – Frequency repetition – Receipt of message Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean
18
Reputation
of communicator
– Legitimacy – Credibility of federal actors
Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean
19
